E-Book Perpajakan

h. Keuntungan karena pembebasan utang

20. Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26
Tarif

Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang
dikenakan PPh Pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak
berganda (P3B) antar negara atau tax treaty.

Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak, dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) Tarif 20% dari penghasilan bruto
2) Tariff 20% dari penghasilan neto
3) Tariff 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak

Penghasilan

Perhitungan PPh Pasal 26
A. PPh Pasal 26 = 20% x Penghasilan bruto
Perhitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari

modal dalam bentuk:
a. Dividen
b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang
c. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
e. Hadiah dan penghargaan
f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
B. PPh Pasal 26 = 20% x Penghasilan neto;
Penghasilan Neto = Perkiraan penghasilan neto x Penghasilan
bruto
Perhitungan tersebut diterapkan untuk:
a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
b. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi
luar negeri

Besarnya perkiraan penghasilan neto dihitung berdasarkan kondisi sebagai

berikut:

 Untuk premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar

negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, besarnya perkiraan

penghasilan neto adalah 50% dari jumlah premi yang dibayar (penghasilan

bruto) sehingga:

PPh Pasal 26 = 20% x Penghasilan neto
= 20% x (50% x Penghasilan bruto)
= 10% x Penghasilan bruto
= 10% x Jumlah premi yang dibayar

 Untuk premi yang biayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di

Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung

maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayar

(penghasilan bruto) sehingga:

PPh Pasal 26 = 20% x Penghasilan neto
= 20% x (50% x Penghasilan bruto)
= 2% x Penghasilan bruto
= 2% x Jumlah premi yang dibayar

 Untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di

Indonesia kepada perusahaan asuransi diluar negeri, baik secara langsung

maupun melalui pialang adalah 5% dari jumlah premi yang dibayar

(penghasilan bruto), sehingga:

PPh Pasal 26 = 20% x Penghasilan neto
= 20% x (50% x Penghasilan bruto)
= 1% x Penghasilan bruto
= 1% x Jumlah premi yang dibayar

C. PPh Pasal 26 = 20% x (Penghasilan Kena Pajak – PPh terutang)

Perhitungan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang

penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika

penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali diIndonesia, atas

penghasilan tersebut tidak terpotong PPh Pasal 26.

BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
Merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

 Bendaharawan pemerintah (pusat&daerah), instansi/lembaga
pemerintah&lembag negara lainnya sehubungan denga pembayaran atas
penyerahan barang.

 Badan-badan tertentu (pemerintah&swasta) berkenaan dengan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

2. Pemungut Pajak PPh PASAL 22
1) Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai, atas impor barang
2) Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat dan Daerah), yang
melakukan pembayaran atas pembelian barang
3) BUMN&BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang
yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah, kecuali
badan yang tersebut pada butir 4
4) BI, BULOG, Telkom, PLN, Garuda Ind, Indosat, Krakatau Stell,
Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang
yang dananya bersumber dari APBN/non APBN
5) Badan usaha yang bergerak di industri semen, rokok, kertas, baja,
otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP, atas penjualan hasil
produksinya di dalam negeri
6) Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang
BBM jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya
7) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
perkebunan,pertanian, perikanan yang ditunjuk oleh Kepala KPP, atas
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka
dari pedagang pengumpul

3. Objek Pemungut PPh PASAL 22
a. Impor barang

b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen
Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat dan Daerah)

c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN&BUMD
yang dananya dari belanja negara dan/ belanja daerah

d. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan
otomotif

e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan
usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix
dan gas

f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri
dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan,
pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul

4. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22
1) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian ini
harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22
yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak
2) Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk:
a. Barang perwakilan asing beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia berdasarkan asas timbal balik
b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan
terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia
c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,
atau kebudayaan
d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain
semacam itu yang terbuka untuk umum
e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan

f. Barang untuk keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat
lainnya

g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
h. Barang pindahan
i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas

batas, barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/ jumlah
tertentu
j. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat / daerah yang ditujukan
untuk kepentingan umum
k. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, termasuk suku cadang
yang yang diperuntukkan bagi keperluan hankam negara
l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang
bagi keperluan hankam negara
m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN
n. Buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama
o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal
angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal
penangkap ikan,kapal tongkang, dan suku cadang serta alat
keselamatan pelayaran/keselamatan manusia yang diimpor dan
digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau
perusahaan penangkapan ikan nasional
p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan
penerbangan/alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan
atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan
Angkutan Udara Niaga Nasional
q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh
PT. Kereta Api Indonesia (KAI)
r. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto
udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI
3) Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata
dimaksudkan untuk diekspor kembali

4) Pembayaran yang jumlahnya maksimal Rp1.000.000 dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah

5) Pembayaran untuk pembelian BBM,listrik,gas, air minum/PDAM dan
benda-benda pos

6) Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan
barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus
dinyatakan dengan SKB PPh Pasal 21 yang diterbitkan oleh Dirjen
Pajak

7) Pembayaran/pencairan dana JPS oleh KPKN
8) Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang yang telah diekspor

kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama/barang yang telah
diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan,pengujian yang
ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai
9) Pembayaran untuk pembelian gabah oleh BULOG
- Perhitungan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang
Besarnya PPh Pasal 22 atas impor:
1) Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tariff

pemungutannya 2,5% dari nilai impor
PPh Pasal 22 = 2,5% x Nilai Impor
2) Yang tidak menggunakan API, tariff pemungutannya 7,5% dari
nilai impor
PPh Pasal 22 = 7,5% x Nilai Impor
3) Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya
sebesar 7,5% dari nilai jual lelang
PPh Pasal 22 = 7,5% x Harga Jual Lelang
Contoh:
Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang
digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor
dihitung sebesar Cost Insurance and Freight (CIF) + bea masuk +
pungutan pabean lainnya.

- Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan
APBN/APBD
Atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara/belanja
daerah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari
harga pembelian.
PPh Pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian

- Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri
Otomotif di Dalam Negeri
Besarnya PPh pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor
roda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% dari dasar pengenaan
pajak (DPP) PPN
PPh Pasal 22 = 0,45% x DPP PPN
Penjualan kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pemungutan PPh
Pasal 22 atas industry otomotif ini adalah penjualan kendaraan
bermotor kepada Instansi pemerintah, Korps diplomatik, Bukan subjek
Pajak.

- Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok
di Dalam Negeri
Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok di
dalam negeri adalah 0,15% dariharga badrol (pita cukai), dan besifat
final.
PPh Pasal 22 (Final) = 0,15% x Harga Bandrol

- Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas
di Dalam Negeri
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri kertas pada
saat penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1 dari Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) PPN
PPh Pasal 22 = 0,1% x DPP PPN

- Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen
di dalam negeri
Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri semen pada
saat penjualan semen dalam negeri adalah 0,25% dari Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) PNN.
PPh Pasal 22= 0,25% x DPP PPN
Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah penjualan
semen dalam negeri oleh PT.Indocement, PT. Semen Cibinong, dan
PT. Semen Nusantara kepada distributor utama/tunggalnya.

- Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Baja di Dalam
Negeri
Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri baja pada saat
penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0,3% dari Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) PPN
PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN

- Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan-Bahan untuk
Keperluan Industri atau Ekspor oleh Industri yang Bergerak dalam
Sektor Perhutanan,Perkebunan,Pertanian, Perikanan dari Pedagang
Pengumpul
Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri atau eksportir
yang bergerak dalam sektorperhutanan, perkebunan, pertanian,
perikanan yang telah terdaftar sebagai WP sebesar 0,5% dari harga
pembelian tidak termasuk PPN.
PPh Pasal 22 = 0,5% x Harga Pembelian

- Perhitungan PPh Pasal 22 yang Dipungut oleh Pertamina dan Badan
Usaha Selain Pertamina
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan
usaha lainnya yang bergerak dalam bidang BBM jenis premix,super TT
dan gas atas penjualan hasil produksinya sbb:

1) Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU
swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan
PPh Pasal 22 = 0,3% x Penjualan

2) Atas penebusan premium,solar,premix/super TT oleh SPBU
Pertamina adalah 0,25% dari penjualan
PPh Pasal 22 = 0,25% x Penjualan

3) Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3%
dari penjualan
PPh Pasal 22 = 0,3% x Penjualan
Catatan:
Pemungutan PPh Pasal 22 ini final atas penyerahan/ penjualan hasil
produksi kepada penyalur/agennya. Sedangkan penjualan kepada
pembeli lainnya (misal pabrikan) pemungutannya tidak bersifat
final, sehingga PPh Pasal 22-nya dapat diperhitungkan sebagai
kredit pajak.
SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina

a. Premium 0,3% x penjualan 0,25% x penjualan

Solar 0,3% xpenjualan 0,25% x penjualan

Premix/Super TT 0.3% x penjualan 0,25% x penjualan

b. Minyak Tanah 0,30% x penjualan

c. Gas LPG 0,30% X penjualan

d. Pelumas 0,30% x penjualan

Besarnya pungutan di atas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang

tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan

terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

5. Saat Terutang Dan Pelunasan PPh PASAL 22
a. Atas kegiatan impor barang, PPh pasal 22 terutang pada saat bersamaan
dengan saat pembayaran bea masuk. Apabila pembayaran bea
masuknya ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 terutang pada saat
penyelesaian dokumen
b. Atas kegiatan pembelian barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut
pada saat dilakukan pembayaran

c. Atas pembelian hasil produksi PPh pasal 22 terutang dan dipungut saat
penjualan

d. Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh pasal 22
terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran
Barang (delivery order).

6. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan
1) Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang oleh pemungut (bank
Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai dilaksanakan dengan cara penyetoran
oleh pengimpor yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi,
atau bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai.
2) Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan
oleh pemungut sebagaimana dimaksud butir 2,3,4,7 pada pemungut
pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh
pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor
Pos dan Giro
3) Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut
pada butir 5 pemungut pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan
dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank
persepi atau Kantor Pos dan Giro. Penyetoran tersebut dilakukan secara
kolektif dengan menggunakan SSP dan harus diterbitkan bukti
pemungutannya rangka 3.
4) Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut
pada butir 6 pada pemungut pajak dilaksanakan dengan cara penyetoran
oleh penyalur,agen, dan atau pembeli lainnya ke bank persepsi atau
Kantor Pos dan Giro. Atas pemungutannya diterbitkan bukti
pemungutan

BAB VI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak penghasilan pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, adalah

pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
dalam negari (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari
modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong
PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau
Subjek Pajak dalam negeri, penyelnggaraa kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2. Pemotongan PPh Pasal 23
Berikut ini pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23:
a. Badan pemerintah
b. Subjek Pajak badan dalam negeri
c. Penyelenggara kegiatan
d. Bentuk usaha tetap
e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23,
yaitu:

 Akuntan, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT),
kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukanpekerjaan bebas;

 Orang pribadi yang menjalankan usaha yang melenggarakanpembukuan
ats pembayaran berupa sewa.

3. Penerima Penghasilan Yang Dikenai (Subjek) PPh Pasal 23
Berikut ini termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal

23(selanjutnya disebut Wajib Pajak PPh Pasal 23):
a. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan)

b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

4. Penghasilan Yang Dikenakan (Objek) PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek
PPhPasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

1. Deviden;
2. Bunga termasuk premium, diskonto,dan imbalan sehubungan dengan

jaminan pengembalian utang;
3. Rolalty;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong

Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh
Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara
kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan
penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21
dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib
Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib
Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya
adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf UU PPh;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang
telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) UU PPh;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasas kontruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh. Jenis jasa
lain yang dikenakan PPh Pasal 23 (sesuai Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, meliputi:
1. Jasa penilai (appraisal);
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa kauntansi,pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. Jasa hukum;

5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perancang kota dan arsitektur lanskap (landscape);
7. Jasa perancang (design);
8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas, kecuali yang

dilakukan oleh BUT;
9. Jasa penambangan dan jasa penunjang selai dibidang usaha panas bumi

dan penambangan migas;
10. Jasa penjunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara;
11. Jasa penebangan hutan;
12. Jasa pengolahan limbah;
13. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
14. Jasa perantara dan/atau keagenan;
15. Jasa dibidang berdagangan surat-surat berharga, kecuali yang

dilakukanoleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI;
16. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI;
17. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
18. Jasa mixing film;
19. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise,

banner, pamphlet, baliho, dan folder;
20. Jasa sehubungan dengan software dan hardware atau sistem computer,

termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
21. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
22. Jas internet termasuk sambungannya;
23. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data informasi,

dan/atau program;
24. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC,

dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
linkupnya di bidang kontruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi
sebagai pengusaha kontruksi;
25. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
26. Jasa maklom;
27. Jasa penyelidikan dan keamanan

28. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
29. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar

ruang, atau media lain untuk menyampaikan informasi, dan/ atau jasa
periklanan;
30. Jasa pembasmian hama;
31. Jasa pembersihan atau cleaning service;
32. Jasa sedot septic tank;
33. Jasa pemeliharaan kolam;
34. Jasa catering atau tata boga;
35. Jasa freight forwarding;
36. Jasa logistic;
37. Jasa pengurusan dokumen;
38. Jasa pengepakan;
39. Jasa loading dan unloading;
40. Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian
akademis;
41. Jasa pengelolaan parkir;
42. Jasa penyondiran tanah;
43. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
44. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
45. Jasa pemeliharaan tanaman;
46. Jasa pemanenan;
47. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan,dan/atau perhutanan;
48. Jasa dekorasi;
49. Jasa pencetakan/penerbitan;
50. Jasa penerjemahan
51. Jasa pengangkutan/ekspedisi, kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15
Undang-Undang Pajak Penghasilan;
52. Jasa pelayanan kepelabuhan;
53. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
54. Jasa pengelolaan penitipan anak;

55. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
56. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
57. Jasa sertifikasi;
58. Jasa survei;
59. Jasa tester; dan
60. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

5. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23
Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal

23(bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No.36
Tahun2008, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan

hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara,
dan badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah modal yang disetor;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,
perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan
kontrak investasi kolektif;
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya;

6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa
keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau
pembiayaan.

Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah
mendapat izin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan
pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) yang
dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan
termasuk pembiayaan syariah.

6. Menghitung PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tariff dan jumlah bruto

penghasilan, yang diformulasikan sebagai berikut:

PPh Pasal 23 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak = Jumlah Bruto Penghasilan Tarif

Tarif PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1) Tarif 15% (lima belas persen) dikenakan atas penghasilan berupa:

a. Dividen;

b. Bunga;

c. Royalty;

d. Hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 23 sesuai jenis penghasilan dijelaskan pada tabel

berikut ini.

Jenis penghasilan Tarif Dasar PPh pasal 23

pengenaan pajak

1. deviden 15% Jumlah bruto 15% x jumlah

2. bunga bruto

3. royalti

4. hadiah, bonus,dan

penghargaan lain, yang

tidak dipotong pph pasal 21

5. sewa 2% Jumlah bruto 2% x jumlah

6. imbalan jasa ( teknik bruto

manajemen, kontruksi,

dasa lain) yang tidak

dipotong pph pasal 21

Contoh Perhitungan (1)
CV Andi merupakan salah satu pemegang saham PT.Angkasa. Pada bulan Maret
2019 PT.Angkasa membagi dividen tunai Rp.1.000 per lembar. CV Andi memiliki
saham pada PT.Angkasa sebanyak 5.000 lembar

Jawab :
PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut.
Dasar pengenann pajak = jumlah bruto deviden = Rp.1.000 X 5.000 =
Rp.5.000.000
PPh Pasal 23 = 15% x Rp.5.000.000 = Rp.750.000

Contoh Perhitungan (2)

PT Davina pada bulan Maret 2019 membayar royalty sebagai berikut

Penerima Jumlah royalty keterangan
Tuan A Rp.35.000.000 Memiliki NPWP
PT B Rp.124.000.000 Memiliki NPWP menikah
Nona C Rp.15.000.000 Tidak memiliki NPWP, tidak menikah, tanpa
tanggungan
Fa. D Rp.70.000.000 Memiliki NPWP, menikah

PPh pasal 23 dihitung dengan cara berikut:

Penerima Jumlah royalty keterangan

Tuan A Rp.35.000.000 15% x Rp.35.000.000 = Rp5.250.000

PT B Rp.124.000.000 15% x Rp124.000.000=Rp.18.600.000

Nona C Rp.15.000.000 15% x 2 ) x Rp.15.000.000 = Rp.4.500.000

Fa.D Rp.70.000.000 15% x Rp.70.000.000 = Rp. 10.500.000

Tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak dinaikan 100% atau dua kali

PPh Atas Dividen, Bunga, Sewa, Dan Hadiah

8) PPh atas Dividen

Pengenaan PPh atas deviden dibedakan sebagai berikut:

a. Dividen yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan tariff 20%

(duapuluh persen) bersifat final

b. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
negeridikenakan tarif 10% (sepuluh persen) bersifat final (dibahas dalam
Bab 4 –PPh Pasal 17 ayat (2c))

c. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk Koperasi yang
dividentersebut berasal dari cadangan laba tidak dibagi dikecualikan dari
pengenanPPh (bukan Objek Pajak)

d. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas(PT)
dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik
Daerah(BUMD) dengan syarat:

1) Dividen tersebut berasal dari cadangan laba tidak dibagi, dan
2) PT dan BUMN/BUMD tersebut mempunyai kepemilikan saham pada

pemberi dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) darijumlah
modal saham disetor, dikecualikan dari pengenaan PPh (bukanobjek pajak)
e. Dividen selain memenuhi ketentuan huruf a sampai d dikenakan tarif
15%(lima belas persen) (PPh Pasal 23 bersifat tidak final).

9) PPh atas Bunga
Pengenaan PPh atas bunga dibedakan sebagai berikut:
a. Bunga yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan tarif 20%
(dua puluh persen) bersifat final
b. Bunga berupa bunga obligasi atau diskonto obligasi yang diperdagangakan
di bursa efek Indonesia dikenkan tarif 15% (lima belas persen) bersifatfinal
(dibahas dalam Bab 4 – PPh Pasal 4 ayat (2))
c. Bunga yang di bayarkan oleh nasabah kepada bank dikecualikan dari
pengenaan PPh (bukan objek pajak)
d. Bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah dikenakan tarif 20%
(dua puluh persen) bersifat final (dibahas dalam Bab 4 – PPh Pasal 4 ayat
(2))
e. Bunga yang diterima oleh anggota koperasi atau simpanan di koperasi
dengan jumlah tidak melebihi Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu
rupiah) sebulan dikecualikan dari pengenaan PPh (bukan objek pajak)
f. Bunga yang diterima oleh anggota koperasi atas simpanan dikoperasi

dengan jumlah melebihi Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
sebulan dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) bersifat final.
g. Bunga pinjaman selain memenuhi ketentuan huruf a sampai dengan huruf
F dikenakan tariff 15% (lima belas persen) (PPh Pasal 23 bersifat tidak
final)

 PPh atas Sewa

Pengenaan PPh atas sewa dibedakan sebagi berikut:
a. Sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 10% (sepuluh persen)

bersifat final
b. Sewa selain tanah dan/atau bangunan, misalnya sewa kendaraan,

mesinmesin, dan lain-lain dikenakan tarif 15% (liam belas persen) (PPh
Pasal 23 bersifat tidak final)

 PPh atas Hadiah

Pengenaan atas hadiah dibedakan sebagai berikut:
a. Hadiah penghargaan yang diterima oleh Wajib Luar Negeri selain

BentukBadan Usaha Tetap dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) bersifat
final
b. Hadiah undian dikenakan tariff 25% bersifat final
c. Hadiah penghargaan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi
dikenakantariff Pasal 17 UU PPh sesuai ketentuan PPh Pasal 21
d. Hadiah penghargaan yang diterima Wajib Pajak badan dikenakan tariff15%
(lima belas persen) PPh pasal 23

10) Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 23
1) Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya

pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang
bersangkutan.
2) Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak
selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah

bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor PoS Indonesia.
3) Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4) Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan

kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang
dipotong.
5) Pelaksanaan pemotongan,penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23
dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan ditempat terjadinya
pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek Pajak
PPh Pasal 23.

BAB VII PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) atau disebut juga

PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun orang
wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan
pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 ini berbeda-beda
untuk setiap jenis penghasilannya.

PPh Pasal 4 ayat 2/PPh Final adalah pajak penghasilan ats jenis
penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan
dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan
pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan,
kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan
lainnya.

2. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Bersifat Final Pasal 4 Ayat (2)
UU PPh
Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4

ayat (2) meliputi:
a. Penghasilan bunga deposito/ tabungan yang ditempatkan didalam negeri
dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), dan jasa giro;
b. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
c. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;
d. Hadiah undian;
e. Persewaan tanah dan/atau bangunan;
f. Jasa kontruksi, meliputi perencaaan kontruksi, pelaksanaan kontruksi, dan
pengawasan kontruksi;
g. Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan;
h. Bunga simpanan yang dibayarkan oelh koperasi kepada anggota Wajib
Pajak orang pribadi;

i. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

3. Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto
SBI
Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto

sertifikat Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun
2000 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 51/KMK.04/2001.

- Wajib Pajak dan Objek Pajak Wajib Pajak
Untuk PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar
negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga deposito
dan tabungan serta diskonto sertifikasi Bank Indonesia.
Objek Pajak untuk PPh ini adalah penghasilan berupa bunga atas deposito
dan tabungan serat diskonto SBI. Termasuk bunga adalah bunga yang diterima atas
diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank
yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di
Indonesia. Diskonto SBI adalah selisih antara nilai nominal dan harga jual SBI
yang dilakukan oleh Dana Pensiun dan bank yang menjual kembali Sertifkat Bank
Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang
pendiriaannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan. Jika pihak lain memnjual
kembali SBI tersebut maka keuntungan yang diperoelh diakui sebagai pengalihan
harta yang tidak perlu dipotong PPh, tetapi wajib dilaporkan di SPT Tahunan.

- Tarif dan Dasar Pengenaan

Tarif dan dasar pengenaan PPh atas pendapatan bunga deposito dan
tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah:

Wajib pajak tarif Dasar pengenaan pajak
Jumlah bruto bunga
Wajib pajak dalam 20% ( dua puluh persen) deposito dan tabungan
serta diskonto sertifikat
negeri dan BUT bank Indonesia
Jumlah bruto bunga
Wajib pajak luar negeri 20% atau sesuai tarif

selain BUT berdasarkan persetujuan deposito dan tabungan

pengindraan pajak serta diskonto sertifikat

berganda abnk indonesia

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

- Pemotongan PPh

Pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBIadalah:

a. Bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

b. Cabang bank luar negeri di Indonesia.

c. Bank Indonesia.

d. Dana pensiun dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia

kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun

yangpendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan

- Dikecualikan dari Pemotongan PPh
Pemotongan PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI tidakdilakukan
terhadap:

a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank
Indonesia,sepanjang jumlahnya tidak melebihi Rp7.500.000 (tujuh juta
lima ratusribu rupiah).

b. Bunga dan diskonto yang diterima atau yang diperoleh bank yang
didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Serfitikat Bank Indonesia
tangan diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah
disahkanoleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari
sumberpendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-
UndangNomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka
pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangunan
untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri

Ketentuan pengenaan PPh fnal atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto
SBI tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh

penghasilannya dalam satu tahun pajak , termasuk bunga dan diskonto, tidak
melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP). Orang pribadi dengan criteria
tersebut dapa mengajukan permohonan restitusi atas pajak yang telah dipotong
PPh final ini.

Contoh Soal:
Pada 3 Maret 2016, Bank Permadani membayarkan bunga deposito kepada
nasabah. Deposito berjangka waktu 1 bulan senilai Rp600.000.000, bunga
6%pertahun. Atas pembayaran tersebut dipotong PPh final sebesar :2% x 6% x
Rp600.000.000 x 112 ⁄ = Rp600.000

4. Pajak Penghasilan atas Transaksi Saham dan Sekuritas Lainnya
Pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya diatur

dalamPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan keputusan Menteri
KeuanganNomor 282/KMK.04/1997.

- Wajib Pajak dan Objek Pajak
Objek pengenaan pajak ini adalah transaksi penjualan saham di Bursa

EfekIndonesia. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan dari
transaksipenjualan saham di bursa efek.

- Tarif dan Dasar Pengenaan

Tarif dan dasar pengenaan PPh atas transaksi saham dan sekuritas

lainnyaadalah:

Jenis transaksi tarif Dasar pengenaan pajak

Semua transaksi 0,1 % Jumlah bruto nilai penjualan

penjualan saham

Transaksi pemilik 0,1% dan tambahan Jumlah bruto nilai transaksi

saham pensiri 0,5% penjualan,kecuali penjualan

saham pendiri oleh perusahaan

modal ventura atas penyertaan

modal kepada perusahaan

pasangan usahanya

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tariff dikalikan dasar
pengenaan pajak.

- Tata Cara Pelunasan
Pelunasan pajak atas transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan

dengan pemungutan/pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara
pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyetoran pajak
dilakukan oleh pemotong paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan
berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Pelaporan Jenis
Transaksi Tarif Dasar Pengenaan Pajak 0,1% dan tambahan 0,5% Transaksi
pemilik saham pendiri Semua transaksi penjualan saham 0,1% Jumlah bruto nilai
transaksi penjualan Jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan
saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada
perusahaan pasangan usahanya dilakukan paling lambat pada tanggal 25 (dua
puluh lima) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.

5. Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi
Pajak penghasilan ats bunga obligasi diatur dalam Peraturan

PemerintahNomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor07/PMK.011/2012.

- Wajib Pajak dan Objek Pajak
Wajib pajak dari PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri

atauluar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi
termasukdiskonto obligasi. Objek pajak ini adalah penghasilan berupa bunga
obligasi termasukdiskonto obligasi.

- Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif dan dasar pengenaan PPh atas bunga obligasi adalah: PPh terutang

bersifat final dihitung sebesar tariff dikalikan dasar pengenaan pajak.

Jenis bunga Wajib pajak Tarif Dasar pengenaan

diskonto pajak

Bunga obligasi - wajib pajak 15% Jumlah broto

dengan kupon dalam negeri dan bunga sesuai

but 20% atau sesuai dengan massa

-wajib pajak luar tarif berdasarkan kepemilikan

negeri dalam dut persetujuan obligasi

penghindaraan

pajak berganda

Diskonto obligasi -wajib paajak 15% Selisih lebih harga

dengan kupon dalam negeri dan jual atau nilai

but 20% atau sesuai nominal diatas

-wajib pajak luar tarif berdasarkan harga perolehan

negeri selain BUT persetujuan obligasi tudak

pengdraan pajak termasuk bunga

berganda berjalan

Diskonto obligasi - wajib pajak 15% Selisih lebih harga

tanpa bunga dalam negeri dan jual atau nilai

BUT 20% atau sesuai nomibnal diatas

- wajib pajak tarif berdasarkan harga perolehan

selain BUT persetujuab obligasi tidak

penghindaran pajak termasuk bunga

Bunga berganda berjalan
atau -wajib pajak reksa 5%(tahun2014– Selisih lebih harga

diskonto obligasi dana yang s.d2020) jual nilai nominal

terdaftar pada

badan 10%(tahun 2021

pengawasan pasar dan seterusnya)

modal dan

lembaga keuangan

- Pemotong PPh
Pemotongan PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang
ditunjukatas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi
dengankupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang
diterimapemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi,
dan/atau;

b. Perusahaan efek, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau
pembeli,atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat
transaksi.

- Dikecualikan dari Pemotong PPh
Pemotong PPh atas bunga obligasi tersebut tidak berlaku apabila

penerimapenghasilan bunga obligasi adalah:
a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukkannya
telahdisahkan oleh Menteri Keuangan.
b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar
negeridi Indonesia. Penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh Wajib
Pajakini dikenai PPh umum sebagaimana diatur dalam UU PPh.

6. Pajak Penghasilan atas Bunga Hadiah Undian
Pajak penghasilan atas hadiah undian diatur dalam Peraturan

PemerintahNomor 132 Tahun 2002 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor
Kep.395/PJ/2001.

- Wajib Pajak dan Objek Pajak
Wajib Pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima hadiah

undian. Objek Pajak ini adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama
dan dalam bentuk apapun (dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan, misalnya
menginap di suatu hotel berbintang). Tidak termasuk dalam pengertian hadiah

undian yang dikenakan pajak adalah: 1) hadiah langsung dalam penjualan
barang/jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa
diundi; 2) hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada
saatpemberlian barang/jasa.

- Tarif dan Dasar Pengenaan
Besarnya tarif PPh ini adalah 20%. Dasar pengenaan pajak adalah

jumlahbruto hadiah undian. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tariff
dikalikandasar pengenaan pajak.

- Pemungut atau Pemotong
Pemungut PPh atas hadiah undian adalah penyelenggara undian, baik

orangpribadi atau badan, kepanitian, organisasi maupun penyelenggara dalam
bentuk apa pun yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang termasuk
pengusaha yang menjual barang/jasa yang memberikan hadiah dengan cara
diundian, dan sebagainya. Pemotong atau pemungut wajib pajak menyetorkan
pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya, dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling
lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

7. Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan

Pajak penghasilan atas penyewaan tanah dan/atau bangunan diatur
dalamPeraturan Pemerintanh Nomor 5 Tahun 2002, Keputusan Menteri
KeuanganNo.120/KMK.03/2002, Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-227/PJ/2002.

- Wajib Pajak dan Objek Pajak
Wajib Pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima

ataumeperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.Objek Pajak
ini adalh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunanberupa tanah,
rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran,rumah
perkantoran, toko, rumah toko, gudang, dan industri.

- Tarif dan Dasar Pengenaan
Besarnya tarif PPh ini adalah 10%. Dasar pengenaan pajak ini

adalahjumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. PPh terutang bersifat
finaldihitung sebesar tariff dikalikan dasar pengenaan pajak.

- Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
a. Atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan yang diterima atau

diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong
pajak, wajib dipotong pajak oleh penyewa.
b. Apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PPh yang terutang wajib
dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau
memperoleh penghasilan.Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan
pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya danwajib melaporkan kepada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya
setelah bulan dibayarkan/diserahkan hadiah tersebut.

8. Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi
Pajak penghasilan atas usaha jasa kontruksi diatur dalam

PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan
dalamPeraturan Pemerintanh Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri
KeuanganNomor 187/PMK.03/2008.

- Pengertian
Jasa kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan

kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi, dan layanan jasa
konsultasi pengawasan pekerjaan kontruksi. Pekerjaan kontruksi adalah
keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan
beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal,elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

- Wajib Pajak dan Objek Pajak
Wajib Pajak ini adalah penyedia jasa kontruksi, yaitu orang pribadi atau

badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan
jasa kontruksi, baik sebagai perencana kontruksi, pelaksana kontruksi, pengawas
kontruksi, maupun sub-subnya. Objek Pajak disini adalah jasa berupa jasa
perencanaan kontruksi, pelaksana kontruksi, dan pengawas kontruksi.

- Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif dan dasar pengenaan PPh atas usaha jasa kontruksi adalah

Jenis kontruksi Wajib pajak tarif

Pelaksanaan Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi 2%

usaha kecil

Pelaksanaan Penyedia jasa yang tidak memiliki 4%

kualifikasi usaha

Perencanaan Penyedia jasa selain dua usaha diatas 3%

Peencanaan atau Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi 4%

pengawasan usaha

Perencanaan atau Penyedia jasa yang tidak memiliki 6%

pengawasan kualifikasi usaha

Besarnya dasar pengenaan pajak adalah:

a. Jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal

PPh dipotong oleh pengguna jasa;

b. Jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai,

dalam hal PPh disetor sendiri oelh penyedia jasa.

- Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
a. PPh yang dipotong oleh pengguna jasa, disetor ke kas negara melalui

Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.
b. PPh yang disetor sendiri oleh penyedia jasa, disetor ke kas negara melalui
Kontor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama

pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam
hal pengguna jasa bukan pemotong pajak.
c. Pembayaran PPh atau penyetoran PPh dilakukan dengan menggunakan
SPP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SPP.
d. Pemotong pajak memberikan tanda bukti pemotongan kepada penyediajasa
yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.
e. Pengguna jasa atau penyedia jasa yang melakukan pemotongan PPh ini
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari
setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan
pembayaran.
f. Pajak yang dibayar/terutang di luar negeri atas penghasilan darri luar negeri
yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadappajak
yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.

9. Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta berupa Tanah dan/atau
Bangunan
Pajak Penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994. Peratuan ini telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan dan
perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

- Wajib Pajak dan Objek Pajak
Wajib Pajak PPh ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian
pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak PPh ini adalah
penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan karena
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual- beli
atas tanah dan/atau bangunan.

- Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian
pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan adalah:

a. Sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa
Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan olehWajib
Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

b. Sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan; atau

c. Sebesar 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada
pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus
dari pemerintah, dan atau badan usaha milik daerah yang mendapat
penugasan khusus kepada daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai pengandaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum.

- Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan
a. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilandari

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib menyetor sendiri PPh
yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos sebuah akta,keputusan
perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang ditandatangani olehpejabat
yang berwenang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP),
pada SSP wajib dicantumkan:
1) Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan Orang Pribadi atau

Badan yang bersangkutan;
2) Lokasi tanah dan/atau bangunan yang dialihkan;
3) Nama pembeli.
b. Orang pribadi yang nilai pengalihan tidak lebih dari Rp60.000.000, tatapi
penghasilan lainnya dalam satu tahun melebihi PTKP, penyetoran PPh
Final selambat-lambatnya pada akhir pajak yang bersangkutan.

c. Bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau
pejabat yang menyetujui tukar-menukar, pemungut PPh yang terutang dan
menyetorkannya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan
SPP sebelum pembayaran atau tukar-menukar dilaksanakan kepada Orang
Pribadi atau Badan.

d. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran sendiri Pajak
Penghasilan wajib meyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama
tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran.

e. Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang
menyetujui tukar-menukar yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama tanggal
20bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran.

- Dikecualikan dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan
PajakPenghasilan

a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak
Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000 dan bukan
merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

b. Orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau
bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan
sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan
usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaaan antara pihak-
pihak yang bersangkutan;

c. Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;

d. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah
ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;

e. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa
bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah,bangu
serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanahdan/atau
bangunan; atau

f. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang
melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

10. Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh
Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
Pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi

kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor
15 Tahun 2009 dan Peraturan menteri keuangan Nomor 112 Tahun 2010.

- Wajib Pajak dan Objek Pajak
Wajib Pajak disini adalah orang pribadi sebagai anggota koperasi

mempunyai simpanan di koperasi dan memperoleh/menerima bunga atas
simpanannya. Objek Pajak disini adalah bunga simpanan yang diterima oleh
anggotanya.Tidak termasuk dalam bunga simpanan ini adalah bunga simpanan
yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa
hasil usaha. Bunga simpanan yang jumlahnya tidak melebihi Rp240.000 dalam
sebulan,dikecualikan dari pengenaan PPh ini.

- Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
Besarnya tarif ini adalah:

a. Sebesar 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan
Rp240.000 per bulan;

b. Sebesar 10% dari jumlah bruto bunga untuk menghasilan berupa bunga
simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan. Dasar pengenaan pajak ini
adalah jumlah bruto bunga simpanan yang diterima oleh anggota koperasi.

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tariff dikalikan dasar
pengenaan pajak.

- Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini diatur sebagai

berikut:
a. Koperasi yang dibayarkan bunga simpanan kepada anggotanya wajib
melakukan pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Koperasi sebagai pemotong pajak wajib memberikan tanda bukti
pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi yang
dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.
c. Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi, wajib disetor ke kas
negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan, paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa
pajak berakhir menggunakan SSP.
d. Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan danpenyetoran
Pajak Penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajakberakhir
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan FinalPasal 4
ayat (2).Pajak Penghasilan atas Dividenyang Diterima oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi Pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 111 Tahun 2010.

- Wajib Pajak dan Objek Pajak
Wajib pajak disini adalah orang dalam negeri yang bertindak

sebagaipemegang saham suatu perseroan, pemegang polis suatu perusahaan
asuransi, dan anggota koperasi yang menerima sisa hasil usaha. Objek pajak disini
adalah dividen sebagaimana dijelaskan pada pengertian.

- Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besarnya Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak
orang pribadi adalah 10%. Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah bruto
dividen.PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tariff dikaliakn dasar
pengenaan pajak.

- Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini adalah diatur

dalam:
a. Pengenaan PPh atas dividen ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak
yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
b. Pemotong dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.
c. Pemotong PPh wajib mmeberikan bukti tanda pemotongan pajak kepada
Wajib Pajak yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.
d. Pemotong PPh wajib membayar PPh yang dipotongnya ke kas negara
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
dengan menggunakan SPP.
e. Pemotong PPh wajib melaporkan pajak yang sudah dipotong dan disetor ke
Kantor Pelayanan Pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final
Pasal 4 ayat (2).

BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24
Pasal 24 (Pajak Penghasilan Pasal 24) adalah peraturan yangmengatur hak

wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk
mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Penghasilan berupa
bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda bergerak.

2. Sumber Penghasilan PPh 24
 Wajib pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri

bisa saja berasal dari beberapa sumber usaha, seperti pendapatan dari
saham dansurat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti,
imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya.
Jika dicermati,wajib pajak seperti ini bisa saja terkena pajak ganda, yaitu
ketentuan pajak dari luar negeri di mana dia memiliki usaha dan ketentuan
pajak dari dalam negeri di mana dia berstatus sebagai wajib pajak Warga
Negara Indonesia (WNI).
 Semua hal yang terkait masalah pajak di atas sudah diatur dalam aturan
pajak di Indonesia, khususnya PPh Pasal 24

3. Tarif Pajak PPh24
Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong

hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut:
 Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari
pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
 Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan
penggunaan harta-benda bergerak.
 Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda
tidak bergerak.
 Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan,
dan kegiatan.
 Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.
4. Koreksi PPh pasal 24

Adanya koreksi di luar negeri, yang menyebabkan pajak atas penghasilan
terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT Tahunan, dan
menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat
kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar.wajib pajak bisa
melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atasSPT. Jika
pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yangkurang dibayar
tidak akan ditagih.

5. Sumber Penghasilan Kena Pajak DiluarNegeri
11) Keuntungan atau pendapatan dari saham atau surat berharga lainnya,
serta keuntungan dari pengalihan saham atau surat berharga lainnya.
12) Pendapatan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-
benda tidak bergerak diluar negeri.
13) Pendapatan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan,
dan kegiatan.
14) Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.

6. Persyaratan Administratif PengkreditanPajak Luar Neger
Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri dan akan

mengkreditkannya di Indonesia harus menyampaikan permohonannya terlebih
dahulu ke kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan dilaporkan bersamaan dengan
pada saat pelaporan SPT Tahunan dengan melampirkan laporan keuangan yang
berasal dari luar negeri, fotokopi SPT (Tax Return) yang dilaporkan di luar
negeri,serta dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak penghasilan pasal 25 mengatur tentang besarnya angsuran pajak

dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
setiap bulan.

2. Cara menghitung besarnya angsuran pajak
Besarnya angsuran pajak adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang

menurut Surat Pemberitahuan Tahunan. Pajak Penghasilan tahun pajak yang
lalu dikurangi dengan :

 Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22

 Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas)
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

3. Penghitungan besarnya angsuran pajak
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan

besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu,
sebagai berikut :

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu

disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari
angsuran bulanan sebelum pembetulan terjadi perubahan keadaan usaha
atau kegiatan Wajib Pajak.
4. Wajib Pajak yang berhak atas kompensasi kerugian

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah jumlah penghasilan neto
menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu
setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
yang lalu atau dasar penghitungan lainnya menyatakan rugi (lebih bayar atau
nihil), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.

5. Wajib Pajak dengan Penghasilan Tidak Teratur
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah jumlah penghasilan neto

menurut Surat Pemberitahuan Tahunan, Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu
setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan tersebut.
Contoh :
Pada 2001 Abbas memperoleh penghasilan teratur Rp 12.000.000,00, sedangkan
penghasilan tidak teratur Rp 8.000.000,00.
Penghasilan yg dipakai sbg dasar penghitungan PPh Pasal 25 pada tahun 2002
Abbas adalah hanya dari PPh teratur saja, yaitu Rp. 12.000.000,00.

6. Wajib Pajak yang Melakukan Pembetulan
Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat

Pemberitahuan Tahunan, Pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum
dilakukan pembetulan, atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25
terutang bunga sesuai ketentuan PasaI 19 ayat (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak
Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran
Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan Iebih kecil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum
pembetulan, atas kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat

dipindahbukukan ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan

7. Wajib Pajak Yang Mendapat Perpanjangan Penyampaian
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum
disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan
besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan Surat
Pemberitahuan Tahunan sementara yang disampaikan Wajib Pajak pada saat
mengajukan permohonan ijin perpanjangan.

Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib
Pajak dapat menunjukan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun
pajak tersebut kurang dari 75% dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi
dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara
tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 harus
disertai dengan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang
berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya
Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang
bersangkutan

8. Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran
pajak bagi :

- Wajib Pajak baru
Bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib

Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala.

Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi
0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

9. Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, dan
WP Tertentu lainnya
Berdasarkan UU PPh pasal 25 ayat (7) perhitungan PPh pasal 25 bagi WP

Baru, Bank, BUMN, BUMD dan WP tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

Sesuai dengan SeKep MenKeu No. 522/KMK/04/2000 dan diubah menjadi
SeKep MenKeu no. 84/ KMK/03/2002 besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap
bulan untuk WP baru dihitung sebesar jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan
tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12
(duabelas)Angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau finansial lease
dengan hak opsi adalah sebesar jumlah pajak penghasilan yang dihitung
berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan
triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh pasal 24 yang dibayar atau
terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12Angsuran PPh pasal 25
setiap bulan bagi WP bank atau finansial lease dengan hak opsi yang merupakan
WP barumaka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk triwulan pertama adalah
jumlah pajak yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba
rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12Besarnya angsuran Pajak
Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 2%
dari jumlah peredaran bruto setiap bulanWajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang
perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melali tempat
usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk kendaraan
bermotor dan restoran.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN/D dengan nama
dalam bentuk apapun kecuali Wajib Pajak Bank dan Wajib Pajak Sewa Guna
Usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung
berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja
dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) dikurangi dengan
pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 25 dan Pasal 24 yang dibayar atau
terutang di luar negeri pada tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (duabelas). Apabila

RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan adalah
sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
Apabila ada sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan, maka dasar
penghitungan PPh Pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas PKP yang
dihitung dari penghasilan neto menurut RKAP setelah dikurangi dengan jumlah
sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut.

BAB X PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)/PAJAK

PENJUALAN BARANG MEWAH (PPnBM)

1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib

Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau
Perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan
langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong/memungut PPN.
Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak
tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non
PKP.

Harus dipahami subjek pajak ini berbeda dengan Wajib Pajak. Subjek
pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak sedangkan Wajib Pajak
sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan menyetorkannya ke kas
negara.

2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai
Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah

sebagai berikut:
1) PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut PPN dari
pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga
Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti
pemungutannya.
2) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak
Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang
harus dibayar (utang pajak).
3) Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang
dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan yang sifatnya
sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli
tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4) Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran
lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas

Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar
daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke
masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun
buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42
Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
5) PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke Kantor
Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak.

3. Undang – Undang Yang Mengatur PPN

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN
dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang disahkan pada 1
April 1985.

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Setelah UU No. 8 Tahun 1983, muncul perubahan kedua yaitu Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem
perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan
penerimaan negara.

 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (PERUBAHAN PADA UU
CIPTA KERJA)
Perubahan ketiga adalah UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM. Untuk melengkapi
kekurangan pada UU PPN sebelumnya, undang-undang ini bertujuan

memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat
dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana.

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Meski ketentuan baru tentan PPN ini juga diatur kembali dalam UU No.11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klater perpajakan, namun UU 42
Tahun 2009 sebagian masih berlaku.

4. Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Jika ada objek yang dikenakan pajak, maka kebalikannya juga akan ada

objek yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Berikut adalah objek PPN dan yang
dikecualikan dari PPN alias yang masuk dalam daftar negatif list PPN:

1) Barang/Jasa yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di

dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 Impor Barang Kena Pajak.
 Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di

dalam daerah pabean.
 Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah

pabean.
 Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa

Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 Kegiatan Membangun Sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200m2

yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau pekerjaan oleh
Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.
 Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat
perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan.

5. Daftar Negatif List PPN atau Pengecualian PPN
Tidak semua barang atau jasa dikenakan PPN, ada sejumlah BKP/JKP

yang masuk dalam daftra list PPN alias tidak dikenakan PPN. Pengecualian PPN

ini dikenakakan terhadap barang/jasa tertentu yang diatur dalam peraturan Menteri
Keuangan sebagai berikut:

a. Barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu
bara, gas bumi, dan lain-lain).

b. Barang Kebutuhan Pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran,
dan lainnya).

c. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran.
d. Uang dan emas batangan.
e. Jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi,

pendidikan dan sebagainya.
f. Barang/Jasa yang Dikeluarkan dari Daftar Negatif List PPN (Sembako

Kena PPN).
Seiring dengan rencana kenaikan tarif PPN 12%, dalam draft RUU KUP
ini pemerintah juga akan mengeluarkan sejumlah barang/jasa yang bebas PPN
menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Apa saja barang/jasa yang bebas PPN ini akan dikenakan pajak
pertambahan nilai? Berikut adalah daftar barang/jasa yang dikeluarkan dari daftar
negatif list PPN:
- Sembako/sembilan bahan pokok, seperti beras, gula konsumsi, dan lainnya
- Jasa Pendidikan.

6. Dasar Pengenaan Pajak PPN (DPP)
Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak

Pertambahan Nilai digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari:

- Harga Jual
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

- Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak,
ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

- Nilai Impor
Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea

Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang
Kena Pajak.

- Nilai Ekspor
Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.

- Nilai Lain
Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar

Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

7. DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak PPN) yang diatur dalam Pasal 9
ayat 1

 Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya
adalah jumlah harga jual.

 Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (definisi nilai
impor lihat Pasal 1 angka 20 UU PPN).

 Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.
 Untuk kasus penyerahan BKP/JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain.

Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai
Dasar Pengenaan PPN atas jenis penyerahan BKP/JKP tertentu.

8. Tarif PPN dan Kenaikan Tarif PPN Terbaru 12%

Sesuai Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah
sebagai berikut:

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
2. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak

berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5%

dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Jika mengacu pada RUU KUP yang tengah digodog antara pemerintah dan
parlemen, maka dengan rencana kenaikan tarif pajak menjadi 12% ini masih di
bawah dari ketentuan tarif PPN paling tinggi sebesar 15%.

9. Rumus & Cara Perhitungan PPN

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif
pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). ​Proses perhitungan tersebut dapat
diilustrasikan sebagai berikut:

PPN = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

10. PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan Pajak yang

dikenakan selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjualan barang-barang
yang tergolong sebagai barang mewah. PPnBM merupakan jenis pajak yang
merupakan satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak ini
merupakan pajak yang dikenakan oleh Pemerintah untuk menjalankan fungsi
keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah
dan konsumen berpenghasilan tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Sederhananya, jika Anda memiliki
penghasilan yang tinggi, otomatis Anda juga harus membayar pajak lebih tinggi.

11. Tujuan Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Berikut ini adalah beberapa pertimbangan mengapa pemerintah

menganggap pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sangat penting.
Berikut penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN No. 42 TAHUN 2009:

 Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang
berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;

 Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong
mewah;

 Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
 Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

12. Apa Saja Barang yang Dikenakan Pajak?
Pada 1 Maret 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 35/PMK.010/2017
tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan
Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berdasarkan Pasal
5 Ayat 1 Undang-Undang PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan
terhadap beberapa barang berikut:

1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah dilakukan oleh
pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah
pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2) Impor barang kena pajak yang tergolong mewah.
Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP

Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP
mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun
pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat
penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP
Mewah dilunasi oleh importir bersamaan dengan pembayaran PPN impor dan PPh
Pasal 22 impor.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya
adalah:

 Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
 Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
 Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat

berpenghasilan tinggi; atau
 Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau