E-Book Perpajakan

Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta
mengganggu ketertiban masyarakat.

13. Mekanisme Pengenaan PPnBM
Mekanisme pengenaan PPnBM sedikit berbeda dengan PPN. Mekanisme

pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan dengan faktur pajak
sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja, bagi PPnBM tidak
dikenal istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti
dalam PPN.

13. Berapa Tarif PPnBM?
Pengenaan tarif Barang Kena Pajak tergolong mewah digolongkan ke

dalam beberapa kategori sebagai berikut ini:
1) Tarif 10% = Kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat
pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol.
2) Tarif 20% = Kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai
jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang
3) Tarif 25% = Kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar,
misalnya combi, pick up, dan minibus.
4) Tarif 35% = Minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu
kristal, bus, dan barang pecah belah.

14. Cara Menghitung PPnBM
Bisnis barang mewah seperti barang elektronik, mobil, gadget, dan

sebagainya sedang berkembang pesat di Indonesia. Sebagai pelaku bisnis, Anda
wajib memahami cara perhitungan pajak barang mewah ini. Cara menghitung
Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang sebagai berikut:
PPnBM terutang = DPP PPnBM X tarif pajak
Tarif khusus Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas ekspor BKP tergolong
mewah = 0%.

15. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa
kena pajak yang dikenai pajak Undang-Undang PPN 1984 atau sekarang sudah
berubah menjadi Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 (menurut perubahan pada
UU Cipta Kerja)

Kewajiban pengusaha kena pajak :
 Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak
 Memungut PPN & PPnBM yang terutang
 Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran

lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta
menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
 Melaporkan perhitungan pajak
Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak :
a. Pengusaha Kecil dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto dalam
satu tahun tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah)
b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang/jasa yang tidak
dikenakan PPN.

16. PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
Adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang mempunyai

pengertian sebagai berikut :
a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian
b. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli/sewa guna usaha
(leasing)
c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
d. Pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma atas BKP
e. BKP berupa persediaan/aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya/penyerahan BKP
antar cabang
g. Penterahan BKP secara konsinyasi
h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan

17. FAKTUR
Adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak

yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Faktur pajak dibuat pada :
a. Saat penyerahan BKP/JKP
b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan BKP/JKP
c. Saat penerimaan pembayaran termin
d. Saat lain yang diatur/berdasarkan peraturan menteri keuangan.

18. SPT Masa PPN
Merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk

melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.
Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan
pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta
penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

19. Kewajiban Melapor SPT Masa PPN
SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada

perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo
pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah
akhir masa pajak yang bersangkutan.

Kecuali di bawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan
Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah
pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal
melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat1).

BAB XI PPB/BPHTB

1. Pengertian PBB
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa
tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat
yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.
b. Jalan tol.
c. Kolam renang.
d. Tempat olahraga.
e. Galangan kapal, dermaga.
f. Taman mewah.
g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP ) adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketetuan undang-undang
PBB.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh
Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang
kepada Wajib Pajak.

2. Dasar Hukum PBB
Dasar hukum pengenaan PBB adalah UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No. 25
Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk
Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2002
tentang Penyesuaian Besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Keputusan menteri
Keuangan No. 552/KMK.04/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Keuangan No.82/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Subyek PBB
Subyek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai

hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti bahwa
tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan. PBB
melekat pada pemiliknya meskipun dapat dialihkan kepada penyewanya atau
pihak lain. Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa WPnya, maka
yang menjadi subyek pajak diatur sebagai berikut :

- Jika suatu subyek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau
bangunan milik orang lain bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-
undang atau bukan karena perjanjian, objek pajak yang
memanfaatkan/menggunakan bumi dan/atau bangunan ditetapkan sebagai
Wajib Pajak.

- Suatu subyek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan,
maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak
tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

- Subyek pajak yang dalam waktu lama berada di luar wilayah letak pajak
objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan
kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat
ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

4. Obyek PBB
Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.

5. Tarif PBB
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas Obyek Pajak Bumi

dan Bangunan sebesar 0,5 % ( lima persepuluh persen ).
Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PBB
PBB = Tarif pajak x NJKP

= 0,5 % x [ persentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP)

6. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan
1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus
dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh
wajib pajak.
3. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau
kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % per bulan dari
jumlah yang tidak atau kurang dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo
sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24bulan,
bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
4. Denda administrasi ditambah urang pajak yang belum atau kurang dibayar
ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) dan harus dilunasi selambat-
lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh WP.
5. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayar pada
waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
6. MenKeu dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada
Gubernur Kepala Daerah Tk. I dan/atau Bupati dan/atau Walikota Kepala
Daerah Tk. II.

7. Pengertian BPHTB
Dalam pembahasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akan

dijumpai beberapa pengertian-pengertian yang sudah baku, antara lain :
 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
 Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan.
 Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan deserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah
Susun, dan ketentuan peraturan peundanga-undangan yang berlaku lainnya.

8. Dasar hukum BPHTB
Sebagai dasar hukum pengenaan Bea Perolehan hak atas Tanah dan

Bangunan adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 dan beberapa aturan
pelaksanaannya.

9. Subyek BPHTB
Subyek pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. Oleh karena itu, subyek pajak dibebani oleh kewajiban membayar
pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang BPHTB.

10. Obyek BPHTB
Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan,

yang meliputi :
1. Pemindahan hak karena :
a. jual beli
b. tukar-menukar
c. hibah
d. hibah wasiat
e. waris
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
h. penunjukan pembeli dala lelang
i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
j. penggabungan usaha
k. peleburan usaha
l. pemekaran usaha

m. hadiah

2. Pemberian hak baru karena :
a. kelanjutan pelepasan hak yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi

atau badan hukum negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
b. di luar pelepasan hak yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang

pribadi atau badan hukum dari negara atau pemegang hak milik menurut
peraturan peundang-undangan yang berlaku.

11. Tarif BPHTB
Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah 5%.

Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan BPHTB (SPOP & SPPT)

- Tata Cara Perhitungan

BPHTB = Tarif paja x NPOPKP
= 5 % x ( NPOP – NPOPTKP )

Perhitungan di atas dapat dibuat dengan urutan sebagai berikut : xxx
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) xxx (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) xxx
BPHTB yang terutang/dibayar: ( 5 % x NPOPKP ) xxx

Jika perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut karena waris/hibah
wasiat/pemberian hak pengelolaan, maka BPTHB yang harus dibayar adalah :

BPHTB = 50 % x BPHTB yang terutang

12. Tata Cara Peyetoran dan Pelaporan
1. BPHTB yang terutang harus dibayar/dilunasi pada saat terjadinya

perolehan hak, yaitu sama dengan saat terutangnya BPHTB.
2. Wajib pajak wajib membayar BPHTB yang terutang dengan tidak

mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem pemungutan
BPHTB adalah self assessment.

3. BPHTB yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan/atau
Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh MenKeu dengan menggunakan Surat Setoran BPHTB.

4. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang
kurang dibayar.

5. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kuramg Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila
ditemukan data baru dan/atau data yang semula Belem terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang teritang diterbitkannya
SKBKBT.

6. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan BPHTB dan WP
dikenakan sanksi berupa denda dan/atau bunga apabila:
a. BPHTB yang terutang tidak atau kurang bayar
b. dari hasil pemeriksaan Surat Setoran BPHTB terdapat kekurangan
pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
Pada saat WP memperoleh Surat Tagihan BPHTB jumlah yang harus

dibayar oleh WP adalah sebesar BPHTB terutang yang tidak atau kurang bayar
dalam Surat Tagihan BPHTB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% sebukan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan Sejas saat terutangnya
BPHTB.

BAB XII BEA MATERAI

1. Definisi Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen

tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen
tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut
hanya dibuat oleh satu pihak.

2. Pihak Yang Terutang
 Apabila dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang

menerima dokumen.
 Apabila dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai

terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.
 Dokumen yang berupa surat berharga, maka bea materai terutang oleh

pihak yang menerbitkan surat berharga.
 Bea Meterai juga terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang

mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang
bersangkutan menentukan lain.

3. Subjek Bea Materai
Berikut ini adalah subjek bea meterai:

1) Pihak yang menerima atau memperoleh manfaat dari dokumen yang
bersangkutan, kecuali jika pihak-pihak tersebut menentukan lain.

2) Dalam hal dokumen dibuat sepihak, bea meterai terutang oleh penerima.
Misalnya pada kuitansi.

3) Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 pihak atau lebih, maka masing-masing
pihak terkait terutang bea meterai. Misalnya pada surat perjanjian di bawah
tangan.

4. Objek Bea Materai
- Bea Meterai dikenakan atas:

a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai
suatu kejadian yang bersifat perdata; dan

b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- Dokumen yang bersifat perdata, meliputi:

a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat
lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

b. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi

kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah

lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal

lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 menyebutkan penerimaan uang; atau
 berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya
telah dilunasi atau diperhitungkan;

h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

5. Yang Bukan Objek Bea Materai
- Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
a. surat penyimpanan barang;
b. konosemen;
c. surat angkutan penumpang dan barang;
d. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
e. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
f. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana

dimaksud pada huruf a sampai dengan angka e;
- Segala bentuk ljazah;

- Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan
pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat
yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;

- Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah
daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat
dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan
daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan
peraturan perundangundangan;

- Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga,

pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan
badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau
pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
- Surat gadai;
- Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
- Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam
rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

6. Saat Terutang Bea Materai
1. Dokumen dibubuhi Tanda Tangan, untuk:
a. surat perjanjian beserta rangkapnya;
b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan; dan
c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
2. Dokumen selesai dibuat, untuk:
a. berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
b. transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka,

dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

3. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat,
untuk:

a. keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta
rangkapnya;

b. dokumen lelang; dan
c. dokumen yang menyatakan jumlah uang.
4. Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai

alat bukti di pengadilan.
5. Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen yang dibuat di luar

negeri.

7. Tata Cara Pelunasan
Bea Meterai terutang, dapat dilunasi dengan dilakukan dengan

menggunakan:

Meterai
- Meterai tempel memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum paling

sedikit memuat:
a. Gambar lambang negara Garuda Pancasila;
b. Frasa "Meterai Tempel"; dan
c. Angka yang menunjukkan nilai nominal.

Selain memiliki ciri umum, meterai tempel juga memiliki ciri khusus
sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak yang
dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penentuan ciri umum dan ciri khusus pada meterai tempel serta pemberlakuannya
diatur dalam Peraturan Menteri.

- Meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur
dalam Peraturan Menteri.

- Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri merupakan
Meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan Meterai digital,
sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi

lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Meterai dalam bentuk lain diatur
dalam Peraturan Menteri.

Surat setoran pajak
Pembayaran Bea Meterai juga dapat dilakukan dengan menggunakan surat
setoran pajak dalam hal mekanisme pembayaran Bea Meterai dengan
menggunakan Meterai dianggap tidak elisien atau bahkan tidak dimungkinkan.
Misalnya, untuk Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
dalam jumlah besar, yang pembayarannya melalui Pemeteraian Kemudian
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pemberian alternatif dalam
pembayaran Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam
pembayaran Bea Meterai.

8. Pemateraian Kemudian
Apabila terdapat dokumen yang akan digunakan:

 Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan,
 Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana

mestinya;
dapat dilakukan Pemeteraian Kemudian.
Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian
merupakan Pihak Yang Terutang. Bea Meterai yang terutang atas dokumen yang
tidak atau kurang dilunasi maka ditambah dengan sanksi administratif sebesar
100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang.

BAB XIII REKONSILIASI FISKAL

1. Kamus Pajak
Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan

dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut dijadikan sebagai dasar
untuk membuat SPT PPh yang disampaikan ke kantor pajak. Hal ini disebabkan
laporan keuangan perusahaan mengacu pada standar akuntansi keuangan (SAK),
yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Secara umum, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak (WP) karena
terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi
dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk
menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan
laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal
berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu: Beda Tetap
(Permanent Differences) dan Beda Waktu (Timing Differences).

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun
biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang
sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan
dengan laba kena pajak. Contohnya: sumbangan, entertain (tanpa daftar
nominatif), pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan
penghasilan bunga deposito.

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun
biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang
sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan
dengan laba kena pajak. Contohnya: biaya penyusutan, biaya sewa dan pendapatan
laba selisih kurs.

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha
mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan
perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan
UU perpajakan.

Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang
berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos
penghasilan dalam Laporan keuangan Komersial, antara lain:

 Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Final.
 Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 WP mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang

penghasilan bruto.
 WP menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan

pajak.
 WP mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan yang telah

dikenakan PPh Final dan pendapatan yang dikenakan PPh non Final.

2. Jenis Koreksi Fiskal
Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh

adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur, dalam menghitung laba
secara komersial atau dengan secara fiskal.

Koreksi fiskal dibedakan menjadi 2 yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi
fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan
bertambah, sedangkan Koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak
berkurang.

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu
membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT
Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.

3. Teknik Rekonsiliasi Fiskal

- Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui
menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah
penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti
mengurangi laba menurut akuntansi.

- Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui
menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah
penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti
menambah laba menurut akuntansi.

- Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak
diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi
dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut
dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut
akuntansi.

- Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi
diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi
dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran
teersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba
menurut akuntansi.

Koreksi fiskal sangat erat kaitannya dengan persiapan dan penghitungan
pajak terutang selama satu tahun, terutama bagi wajib pajak badan. Karena itu
pemahaman atas rekonsiliasi fiskal ini sangat penting terutama untuk memudahkan
dalam pengisian SPT PPh Badan yang jatuh tempo setiap tanggal 30 April.

Daftar Pustaka

Tjip Ismail, S. H. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pajak.

TJARAKA, H. Heru; AK, B. K. P. Pajak Penghasilan (PPh) Umum.

Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, and Amin Dara. "Perpajakan: Konsep,
Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus." Jakarta: Salemba Empat (2014).

Indonesia, Republik. "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." Undang-
undang Nomor 28 (2007).

Resmi, Siti. "Perpajakan; Teori dan Kasus." (2013).

https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak-penghasilan-pph-pasal-
4-ayat-2-a

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf

ile:///C:/Users/asus/Downloads/Slide-ACT106-ACT106-Slide-11.pdf
Mardiasmo. 2011. PerpajakanYogyakarta: CV Andi Offset

Waluyo. 2010.Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

file:///C:/Users/asus/Downloads/PPh%2026.pdf

http://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2018/01/BAB-VI-
kapita-selekta.pdf

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/pajak-penghasilan-pasal-
22.pdf

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=PAJAK+PERTAMBAHAN+NILAI+%28PPN%29%2FPAJAK+PENJ

UALAN+BARANG+MEWAH+%28PPnBM%29

https://www.academia.edu/9173263/Materi_PBB_dan_BPHTB

https://www.pajak.go.id/id/bea-meterai-0

https://kamus.tokopedia.com/b/bea-meterai/

https://atpetsi.or.id/memahami-konsep-rekonsiliasi-fiskal