MODUL PELATIHAN
PENGINTEGRASIAN PENGURANGAN
RISIKO BENCANA (PRB) KE DALAM
SISTEMCover dalam PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Penulis:
Drs. Ariantoni
Drs. Suci Paresti
Sri Hidayati, M.Si
Narasumber:
Ninil R. Miftahul Jannah
PUSAT KURIKULUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA, 2009
Modul Pelatihan
Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
Ke Dalam Sistem Pendidikan
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Penulis: Drs. Ariantoni
Drs. Suci Paresti
Sri Hidayati, M.Si
Narasumber: Ninil R. Miftahul Jannah
Editor: Dian Afryanie
Ilustrator Sampul : Sandhi Ari W (SDN 3 Bantul)
Ilustrator isi:
Rizki Goni, Feri Rahman, Antan Juliansyah, Feri Fauzi, Rigan A.T.
Lay Out isi:
Galang Gumilar, Antan Juliansyah, Feri Fauzi, Rudini Rusmawan, Ardi H, Agusbobos.
ISBN: 978-979-725-237-3
Program Safer Communities through Disaster Risk Reduction (SCDRR)
Jl. Tulung Agung No. 46, Jakarta 10310, INDONESIA
Telp : +62 21 390 5484 (hunting)
Fax : +62 21 391 8604
E-mail : [email protected]
Website : www.sc-drr.org
Program masyarakat yang lebih aman melalui pengurangan risiko bencana (Safer Communities through
Disaster Risk Reduction disingkat SCDRR), merupakan proyek kerja sama antara United Nations Development
Programme (UNDP), BAPPENAS, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan dana UNDP,
Department for International Development (DFID) Pemerintah Inggris dan Australian Agency For International
Development (AusAID)
KEPALA
PUSAT KURIKULUM SAMBUTAN
Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia
berada di kawasan yang disebut cincin api, dimana risiko untuk terjadi
bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir dan
longsor sangat tinggi. Bencana alam ini telah menimbulkan ribuan korban
jiwa, kerugian materil dan meninggalkan banyak orang untuk berjuang
membangun kembali tempat tinggal dan mata pencahariannya.
Kesiapsiagaan merupakan hal yang penting dan harus dibangun pada setiap tingkat
kelompok di masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa kehancuran akibat
bencana dapat secara drastis dikurangi jika semua orang lebih siap menghadapi
bencana. Sekolah adalah pusat pendidikan yang tidak hanya memberikan kita
ilmu pengetahuan tetapi juga bekal untuk kelangsungan hidup kita, kesiapsiagaan
terhadap bencana merupakan bagian dari keterampilan untuk kelangsungan
hidup kita. Sekolah juga seringkali menjadi tempat penghubung dan tempat
belajar bagi seluruh masyarakat. Anak-anak merupakan peserta ajar yang paling
cepat dan mereka tidak hanya mampu memadukan pengetahuan beru ke dalam
kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan bagi keluarga
dan masyarakatnya dalam hal prilaku yang sehat dan aman, yang mereka dapatkan
di sekolah. Oleh karenanya, menjadikan pencegahan bencana menjadi salah satu
fokus di sekolah dengan memberdayakan anak-anak dan remaja untuk memahami
tanda-tanda peringatan bencana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk
mengurangi risiko dan mencegah bencana, merupakan suatu langkah awal yang
penting dalam membangun ketangguhan bencana seluruh masyarakat. Jadi
kesiapsiagaan haruslah menjadi bagian dari materi yang diberikan dalam dunia
pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah.
Pusat Kurikulum sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam
pengembangan model-model kurikulum sebagai referensi satuan pendidikan
dalam pengembangan kurikulumnya, telah berhasil dalam menyusun
serangkaian modul ajar dan modul pelatihan untuk pengintegrasian
pengurangan risiko bencana ke dalam tingkat satuan pendidikan. Secara
keseluruhan modul ini terdiri atas 15 modul ajar dan 3 modul pelatihan, yaitu:
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Gempa untuk SD.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Gempa untuk SMP.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Gempa untuk SMA.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Tsunami untuk SD.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Tsunami untuk SMP.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Tsunami untuk SMA.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Longsor untuk SD.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Longsor untuk SMP.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Longsor untuk SMA.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Kebakaran untuk SD.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Kebakaran untuk SMP.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Kebakaran untuk SMA.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Banjir untuk SD.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Banjir untuk SMP.
Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Banjir untuk SMA.
Modul Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana untuk SD,
SMP dan SMA.
Penyusunan modul-modul tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pusat
Kurikulum dengan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal BAPPENAS
dalam sebuah Program Safer Community Through Disaster Risk Reduction (SCDRR)
In Development yang didanai oleh United Nations Development Program (UNDP)
yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang aman dari ancaman melalui
berbagai upaya pengurangan risiko bencana.
Setiap modul ajar dilengkapi dengan contoh-contoh silabus, rencana pelaksanaan
pembelajaran dan model bahan ajar. Sedangkan modul pelatihan terdiri dari
panduan fasilitasi dan bahan bacaan bagi pelatih mengenai penyelenggaraan
penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, sekolah siaga bencana,
pendidikan PRB, dan strategi pengintegrasian pendidikan PRB ke dalam kurikulum
satuan pendidikan.
Diharapkan modul-modul tersebut dapat bermanfaat dan dijadikan bahan acuan
bagi para pihak yang berkepentingan dalam kesiapsiagaan di sekolah.
Jakarta, Desember 2009
Kepala Pusat Kurikulum
Dra. Diah Harianti, M.Psi
KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL SAMBUTAN
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak geografisnya pada posisi
pertemuan 4 lempeng tektonik, merupakan wilayah yang rawan bencana.
Selain itu dengan kompleksitas kondisi demografi, sosial dan ekonomi di
Indonesia yang berkontribusi pada tingginya tingkat kerentanan masyarakat
terhadap ancaman bencana, serta minimnya kapasitas masyarakat dalam
menangani bencana menyebabkan risiko bencana di Indonesia menjadi
tinggi. Pada tahun 2005, Indonesia menempati peringkat ke-7 dari sejumlah
negara yang paling banyak dilanda bencana alam (ISDR 2006-2009, World
Disaster Reduction Campaign, UNESCO).
Berangkat dari hal tersebut dan guna mendukung paradigma pengurangan
risiko bencana di sektor pendidikan, maka Pusat Kurikulum-sebuah unit eselon
II di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian Pendidikan
Nasional bekerjasama dengan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
BAPPENAS tengah melaksanakan kegiatan Program Safer Community Through
Disaster Risk Reduction (SCDRR) In Development melalui dana hibah UNDP. Kegiatan
ini bertujuan membangun masyarakat yang aman dari ancaman melalui berbagai
upaya pengurangan risiko bencana.
Dalam kerjasama ini, Pusat Kurikulum telah mengembangkan kurikulum khususnya
dalam mengintegrasikan materi-materi dan kompetensi Pengurangan Risiko
Bencana (PRB) ke dalam mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Pendidikan
Jasmani yang ada di sekolah mulai dari jenjang SD atau yang sederajat sampai
SMA atau yang sederajat. Model pengintegrasian materi dan kompetensi PRB
dengan mata pelajaran-mata pelajaran ini bertujuan agar muatan kurikulum dan
beban belajar tidak menjadi lebih berat. Disamping mengintegrasikan ke mata
pelajaran yang sudah ada PRB juga bisa dijadikan muatan lokal (Mulok) serta ekstra
kurikuler.
Modul Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana ini disusun dalam rangka
untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan tentang bencana
dan mensosialisasikan langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko bencana
yang dapat menimpa di wilayah Indonesia. Tanpa adanya upaya terus-menerus
untuk mendiseminasikan informasi tentang ancaman dan langkah-langkah yang
dapat diambil untuk mengurangi risiko-risiko yang dapat ditimbulkannya, sulit bagi
kita untuk mewujudkan guru dan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi
bencana.
Modul ini dapat menjadi salah satu solusi yang memungkinkan bagi para guru untuk
mengajarkan peserta didik dari hari ke hari di sekolah secara berkesinambungan,
sehingga proses, internalisasi pengetahuan kebencanaan bukan hanya dipahami
dan diketahui dalam ingatan belaka tapi juga mendorong munculnya respon cepat
penyelamatan yang benar dari peserta didik ketika menghadapi bencana.
Diharapkan modul ini dapat dimanfaatkan, antara lain:
Sebagai alat pemandu dalam membantu para guru dalam melakukan
pengajaran tentang pengurangan risiko bencana kepada peserta didik di
sekolah sebagai upaya membangun kesiapsiagaan dan keselamatan dari
bencana di sekolah.
Membuka peluang dan membangun kreatifitas guru dalam menerapkan
pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana yang disesuaikan
dengan konteks sekolah yang dibinanya
Memberikan gambaran secara lebih sistematis dan komprehensif cara
pengintegrasian pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana
ke dalam mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri di
Sekolah.
Mendorong inisiatif para guru, sekolah dan gugus dalam mengupayakan
pengurangan risiko bencana dan membangun budaya keselamatan di
sekolah, lingkungan rumah dan lingkungan sekitar.
Semoga Modul Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana ini menjadi
bermanfaat dan membantu bagi semua guru untuk meningkatkan pengetahuan,
meningkatkan ketrampilan dan membentuk sikap anak untuk menjadi lebih
tanggap terhadap ancaman bencana.
Jakarta, Desember 2009
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Nasional
Prof. Dr. H. Mansyur Ramly
DIREKTUR KAWASAN KHUSUS SAMBUTAN
DAN DAERAH TERTINGGAL, BAPPENAS
SELAKU NATIONAL PROJECT
DIRECTOR SCDRR
Menyikapi situasi kejadian bencana dan kenyataan luasnya cakupan wilayah
tanah air yang memiliki berbagai ancaman bencana, pemerintah Indonesia
telah melakukan sejumlah inisiatif guna mengurangi risiko bencana ditanah
air. Pada akhir tahun 2006 Bappenas meluncurkan buku Rencana Aksi Nasional
Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2006 – 2009, sebagai komitmen dalam
mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan nasional, yang
merupakanpelengkapdariRencanaPembangunanJangka MenengahNasional(RPJMN)
2005 – 2009 yang telah ada. Berdasarkan RAN PRB 2006 – 2009 tersebut, Pemerintah
telah mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan pengurangan risiko
bencana, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mulai tahun
2007. Lebih lanjut pada April 2007, Pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi tonggak sejarah
dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, dan diikuti dengan peraturan
turunannya, serta dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)
melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.
Untuk mendukung prakarsa – prakarsa yang telah dimulai oleh Pemerintah Indonesia
tersebut, UNDP bekerjasama dengan Bappenas, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri
telah menginisiasi sebuah program yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat
yang lebih aman melalui pengurangan risiko bencana dalam pembangunan atau
yang dikenal dengan Program Safer Communities Through Disaster Risk Reduction in
Development (SCDRR in Development). Program SCDRR ini kan berlangsung selama 5
tahun(2007–2012)dandirancanguntuk mendorongagarpenguranganrisikobencana
menjadi sesuatu yang lazim dalam proses pembangunan yang terdesentralisasi. Untuk
mewujudkan hal itu maka upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana
kedalam proses pembangunan mutlak harus dijalankan. Upaya tersebut dilaksanakan
melalui 4 pilar sasaran program SCDRR, yaitu : (1) Diberlakukannya kebijakan, peraturan
dan kerangka kerja regulasi pengurangan risiko bencana; (2) Diperkuatnya kelembagaan
pengurangan risiko bencana dan kemitraan diantara mereka; (3) Dipahaminya risiko
bencana dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut oleh
masyarakat dan pengambil kebijakan melalui pendidikan dan penyadaran publik;
(4) Didemonstrasikannya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari program
pembangunan.
Terkait dengan sasaran ketiga mengenai perlunya pendidikan dan penyadaran
publik terhadap pengurangan risiko bencana, selama beberapa tahun ini pemerintah
bersama-sama beberapa lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan di
tingkat nasional maupun daerah telah melakukan berbagai upaya dalam pendidikan
kebencanaan, termasuk memasukkan materi kebencanaan kedalam muatan lokal,
pelatihan untuk guru, kampanye dan advokasi, hingga school road show untuk kegiatan
simulation drill di sekolah-sekolah. Namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut belum
terkoordinasi dengan baik dan belum terintegrasi dalam satu kerangka yang dapat
disepakati bersama. Dilain pihak, pemetaan aktivitas pendidikan diberbagai wilayah rawan
bencana di Indonesia serta intervensi dan dukungan peningkatan kapasitas untuk pendidikan
masih sangat minim dan terpusat, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera. Kajian kesiapsiagaan
masyarakat terhadap bencana yang telah dilakukan di berbagai wilayah menunjukkan rendahnya
tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah dibanding masyarakat serta aparat (LIPI, 2006 – 2007).
Hal ini sangat ironis, karena sekolah adalah basis dari komunitas anak-anak, yang merupakan
kelompok rentan yang perlu dlindungi dan secara bersamaan perlu ditingkatkan pengetahuan
dan keterampilannya.
Di sisi lain, tantangan dalam mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana
kedalam sistem pendidikan juga telah banyak dikaji, seperti : (1) Beratnya beban kurikulum siswa;
(2) Kurangnya pemahaman guru mengenai bencana ; (3) Kurangnya kapasitas dan keahlian guru
dalam integrasi PRB kedalam kurikulum; (4) Minimnya panduan, silabus dan materi ajar yang
terdistribusi dan dapat diakses oleh guru; (5)Terbatasnya sumberdaya (tenaga, biaya dan sarana);
dan (6) Kondisi bangunan fisik sekolah, sarana dan prasarana pada ummnya memprihatinkan,
tidak berorientasi pada AMDAL dan konstruksi tahan gempa.
Untuk menjawab tantangan tersebut dan guna melaksanakan integrasi pengurangan risiko
bencana ke dalam sistem pendidikan, dalam rangka mewujudkan budaya aman dan siaga
bencana, maka SCDRR telah mendukung Kementerian Pendidikan Nasional dalam menyusun
Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana kedalam Sistem Pendidikan Nasional.
Strategi ini akan disahkan melalui suatu bentuk kebijakan ditingkat nasional yang diharapkan
dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan integrasi PRB ke dalam sistem pendidikan baik intra
maupun ekstrakurikuler secara nasional.
Untuk mendukung implementasi kebijakan tesebut, maka SCDRR mendukung Pusat Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Nasional dalam menyusun modul ajar dan modul pelatihan
pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam intra dan ekstrakurikuler. Modul-modul
ini berisi model pembelajaran, materi ajar lengkap dengan panduan pengajarannya, dalam hal
integrasi PRB kedalam intra dan ekstrakurikuler.
Diharapkan modul-modul yang disusun oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional
ini dapat menjadi acuan standar dan/atau memperkaya bahan-bahan yang sudah ada dan sudah
disusun oleh berbagai pihak lainnya, sehingga dapat bermanfaat dan digunakan oleh praktisi
pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan
sekolah terutama didaerah rawan bencana. Terima Kasih.
Jakarta, Desember 2009
Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas
Selaku National Project Director SCDRR
Dr.Ir Suprayoga Hadi, MSP
DAFTAR ISI
SAMBUTAN KEPALA PUSAT KURIKULUM iii
SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, v
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
SAMBUTAN DIREKTUR KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL,
BAPPENAS SELAKU NATIONAL PROJECT DIRECTOR SCDRR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR KOTAK xvii
PENGANTAR 1
UNIT -1. INTEGRASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA 7
KE DALAM SISTEM PENDIDIKAN
TOPIK-A. Fenomena Bencana di Indonesia. 6
A.1 Letak Geografis Indonesia & Peristiwa Bencana di Indonesia. 8
TOPIK-B. Risiko Bencana. 10
B.1. Konsep Dasar Risiko Bencana. 11
B.2. Beberapa Risiko Bencana di Indonesia. 12
TOPIK C. Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan 17
Penanggulangan Bencana. 18
19
C.1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
C.2. Pengurangan Risiko Bencana.
TOPIK- D. Kerangka Kerja Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana. 20
D.1. Landasan dan Pedoman Pendidikan PRB. 21
D.2. Kerangka Kerja Pendidikan Untuk Pengurangan 26
Risiko Bencana.
UNIT-2. PENYELENGGARAAN SEKOLAH SIAGA BENCANA 29
TOPIK-A. Kerangka Kerja Kesiapsiagaan. 29
A.1 Kesiapsiagaan Sekolah. 30
Daftar Isi
TOPIK-B. Analisis Pemangku Kepentingan. 32
B.1 Pendekatan Pengurangan Risiko Bencana 34
Berbasis Komunitas. 35
B.2. Analisis Pemangku kepentingan.
TOPIK-C. Analisik Konteks. 37
C.1. Mengenali Bahaya, Kerentanan, dan Kapasitas, 38
Menilai Risiko Bencana.
TOPIK-D. Model Penyelenggaraan Sekolah Siaga Bencana. 40
D.1. Memahami konsep ’Sekolah Siaga Bencana’. 41
D.2. Mengenal tahapan pengembangan ’Sekolah Siaga Bencana’. 50
D.3. Pemanfaatan Sekolah Siaga Bencana. 51
UNIT-3. PENGINTEGRASIAN MATERI PEMBELAJARAN PRB 50
KE DALAM KURIKULUM SEKOLAH
TOPIK-A. Model Pengintegrasian Materi Pembelajaran PRB 52
ke dalam Mata Pelajaran.
A.1 Identifikasi Materi Pembelajaran Pendidikan PRB. 53
A.2 Analisis Kompetensi Dasar yang dapat Mengintegrasikan
Materi Pembelajaran Pendidikan PRB. 54
A.3 Penyusunan Silabus yang dapat Mengintegrasikan
Materi Pembelajaran Pendidikan PRB. 54
A.4 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
yang Mengintegrasikan Materi Pembelajaran Pendidikan PRB. 59
A.5 Penyusunan Bahan Ajar yang Mengintegrasikan Materi
Pembelajaran Pendidikan PRB. 62
TOPIK-B. Model Pengintegrasian Materi Pembelajaran PRB 65
ke dalam Program Pengembangan diri & Ekstrakurikuler.
B.1 Pengintegrasian PRB ke dalam Program Pengembangan Diri. 66
B.2 Pengembangan Diri melalui Pelayanan Konseling. 67
B.3 Pengembangan Diri melalui Kegiatan Ekstrakurikuler. 69
B.4 Contoh Materi Pengembangan Diri
yang dapat diintegrasikan Pendidikan PRB. 71
TOPIK-C. Pengembangan Model Pembelajaran PRB Sebagai 72
Muatan Lokal. 73
74
C.1 Materi Pembelajaran PRB dalam
Mata Pelajaran Muatan Lokal.
C.2 Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal.
TOPIK-D. Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Model 80
D.1 Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Model 81
UNIT-4. RENCANA AKSI SEKOLAH UNTUK PENGURANGAN 81
RISIKO BENCANA 82
TOPIK-A. Strategi Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah.
A.1 Rencana Aksi Sekolah (untuk) PRB
x
Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan
TOPIK-B. Rencana Aksi Sekolah. 85
B.1. Pengurangan Risiko Banjir. 86
B.2 Pengurangan Risiko Longsor. 90
B.3 Pengurangan Risiko Kebakaran. 91
B.4 Pengurangan Risiko Gempa Bumi. 92
B.5 Pengurangan Risiko Tsunami. 96
LAMPIRAN -- Instrumen Evaluasi Pelatihan 98
DAFTAR ISTILAH 100
DAFTAR PUSTAKA 104
xi
Daftar Isi
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Kurikulum Pelatihan 3
Tabel 2. Contoh Matrik Analisa Pemangku Kepentingan, Pedoman
Pengisian dan Contoh 34
Tabel 3. Contoh Matrik Karakter Bahaya 38
Tabel 4. Contoh Matrik, Kerentanan dan Kapasitas Berbasis Gender 39
Tabel 5. Contoh Matrik Risiko Bencana 39
Tabel 6. Parameter, Ruang Lingkup Indikator dan Verifikasi Sekolah
Siaga Bencana 45
Tabel 7. Kelebihan dan Kekurangan masing-masing Model 81
Daftar Tabel
xiv
DAFTAR GAMBAR 18
19
Gambar 1. Rangkaian Penanggulangan Bencana 19
Gambar 2. Tahapan Bencana
Gambar 3. Pendekatan PRB melalui Manajemen Risiko
Daftar Gambar
xvi
DAFTAR KOTAK 62
Kotak 5.1: Format RPP
Daftar Kotak
xviii
PENGANTAR
Modul pelatihan dapat digunakan sebagai (1) acuan bagi tim dan anggota
fasilitator dan narasumber dalam mengembangkan proses pelatihan dan
bahan/media pelatihan, dan (2) bahan untuk diadaptasi atau diadopsi oleh
organisasi/instansi penyelenggara pendidikan dan latihan dilingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional dan Direktorat Pendidikan Kementerian Agama. Sehingga dapat
mendukung renstra Kementerian Pendidikan Nasional untuk Pusat Kurikulum Badan
Penelitian dan Pengembangan, yaitu penjaminan mutu secara nasional dan terprogram
untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Serta mewujudkan
pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di dalam pendidikan formal.
Modul ini diharapkan dapat memberi inspirasi kepada Pemerintah Daerah, Dinas
Pendidikan Kota/Kabupaten, komite sekolah/madrasah, organisasi/yayasan yang
mengelola sekolah/madrasah, serta dewan guru untuk memberdayakan potensi
pemangku kepentingan maupun konstituen sekolah dalam upaya lebih lanjut pada
tingkat sekolah untuk mengembangkan budaya keselamatan dan ketangguhan
terhadap bencana.
Secara khusus modul ini adalah bagian perangkat dalam Program Kesiapsiagaan
Sekolah Terhadap Bencana yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian
dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional - Program Safer Community
Through Disaster Risk Reduction (SCDRR) melalui dana hibah UNDP Tahun Anggaran
2009.
Pengguna modul adalah tim fasilitator/narasumber pelatihan fasilitator Program
Kesiapsiagaan Sekolah. Yang diikuti oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan
(sekolah atau madrasah), kepala sekolah, dan guru yang akan melakukan dan terlibat
dalanmengembangkanintegrasidanpengarusutamaanpenguranganrisikobencanadi
sekolah/masrasah. Pemangku kepentingan antara lain seperti Kementerian Pendidikan
Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan kota/kabupaten khususnya
PMPTK dan pengawas sekolah, Dewan Pendidikan Kota/Kotamadya, komite sekolah,
lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lain.
Modul disusun dalam beberapa unit sesuai dengan kurikulum pelatihan. Setiap unit
modul, terdiri dari panduan fasilitasi dan bahan bacaan bagi fasilitator/narasumber. Topik-
topik modul meliputi: penyelenggaraan penanggulangan bencana, pengurangan risiko
bencana, sekolah siaga bencana, pendidikan pengurangan risiko bencana, dan strategi
pengintegrasian pendidikan pengurangan risiko bencana dalam kurikulum satuan
pendidikan.
5BCFM ,VSJLVMVN 1FMBUJIBO
UNIT TOPIK/TEMA KREDIT TUJUAN TUJUAN UMUM
1
Pembukaan 4
.FNBIBNJ LFSBOHLB LFSKB QFOEJEJLBO
Perkenalan QFOHVSBOHBO SJTJLP CFODBOB ZBOH
Kontrak Belajar EJJOUFHSBTJLBO EBMBN TBUVBO QFOEJEJLBO
Pre-Test
Integrasi Pengurangan
Risiko Bencana ke dalam
Sistem pendidikan
" 'FOPNFOB #FODBOB EJ *OEPOFTJB .FNBIBNJ 3BTJPOBMJTBTJ QFOZFMFOHHBSBBO QFOBOHHVMBOHBO
CFODBOB EJ JOEPOFTJB EBO EJ EBFSBI NBTJOH NBTJOH
.FNBIBNJ *TUJMBI JTUJMBI EJCJEBOH 1FOBOHHVMBOHBO #FODBOB
# 3JTJLP #FODBOB .FNBIBNJ JTUJMBI CBIBZB
LFSFOUBOBO
EBO LBQBTJUBT
.FNBIBNJ ,PNQPOFO ,PNQPTJU 3JTJLP #FODBOB
.FNBIBNJ CBIXB QFOZFMFOHHBSBBO QFOBOHHVMBOHBO
CFODBOB
UJEBL UFSMFQBT EBSJ LPNQPOFO LFSFOUBOBO
EBO LBQBTJUBT
.FOHFOBM CFSCBHBJ KFOJT SJTJLP
CFODBOB EJ *OEPOFTJB
$ 1FOHVSBOHBO 3JTJLP #FODBOB 1FOHVSBOHBO 3JTJLP #FODBOB 4FCBHBJ QBSBEJHNB CBHV EBMBN
EBMBN 1FOZFMFOHHBSBBO QFOZFMFOHHBSBBO QFOBOHHVMBOHBO CFODBOB
1FOBOHHVMBOHBO #FODBOB .FNBIBNJ LPOTFQ EBO EFöOJTJ
1FOHVSBOHBO 3JTJLP #FODBOB 13#
.FOHFOBM LFCJKBLBO UFSLBJU 13# EBMBN QFOZFMFOHHBSBBO
QFOBOHHVMBOHBO CFODBOB
% ,FSBOHLB ,FSKB 1FOEJEJLBO .FNBIBNJ 1SJOTJQ EBTBS 1FOEJEJLBO 13#
1FOHVSBOHBO 3JTJLP #FODBOB .FNBIBNJ .BLTVE
UVKVBO UVKVBO
EBO SVBOH MJOHLVQ
QFOEJEJLBO 13#
1FOEJEJLBO 13# EBMBN LFSBOHLB 1FOEJEJLBO VOUVL
NFOKBNJO QFNCBOHVOBO CFSLFMBOKVUBO
UNIT TOPIK/TEMA KREDIT TUJUAN TUJUAN UMUM
2 Penyelenggaraan Sekolah 12
.FNBIBNJ LFSBOHLB LFSKB 44# EBO
Siaga Bencana NBNQV NFOZVTVO NPEFM 44# ZBOH
.FNBIBNJ 1SJOTJQ EBTBS EBO LFTJBQTJBHBBO TFTVBJ VOUVL TFLPMBI LBCVQBUFO LPUB
" ,FSBOHLB ,FSKB ,FTJBQTJBHBBO NBTJOH NBTJOH
# "OBMJTJT 1FNBOHLV ,FQFOUJOHBO .FOHFOBM 1FOHFMPMBBO CFSCBTJT LPNVOJUBT
.FOHLBJULBO .BOBKFNFO TFLPMBI CFSCBTJT LPNVOJUBT
EFOHBO 44#
.FMBLTBOBLBO "OBMJTJT 1FNBOHLV ,FQFOUJOHBO
$ "OBMJTJT ,POUFLT .FMBLTBOBLBO "OBMJTJT #BIBZB
.FMBLTBOBLBO "OBMJTJT ,FSFOUBOBO
.FMBLTBOBLBO "OBMJTJT ,BQBTJUBT
.FMBLTBOBLBO "OBMJTJT 3JTJLP #FODBOB
% .PEFM 1FOZFMFOHHBSBBO .FNBIBNJ LPOTFQ 4FLPMBI 4JBHB #FODBOB
4FLPMBI 4JBHB #FODBOB .FOHFOBM UBIBQBO QFOHFNCBOHBO 4FLPMBI 4JBHB #FODBOB
UNIT TOPIK/TEMA KREDIT TUJUAN TUJUAN UMUM
3 Pengintegrasian Materi 4
.BNQV NFOHFMPMB ,541 ZBOH
Pembelajaran ke dalam NFOHJOUFHSBTJLBO QFOEJEJLBO 13#
Kurikulum Sekolah ZBOH CFSCBTJT QFOHFNCBOHBO TJLBQ
EBO LFUSBNQJMBO CFSUJOEBL
" .PEFM 1FOHJOUFHSBTJBO .BUFSJ .FOZVTVO QFSBOHLBU ,#. JOUFHSBTJ EBMBN NBUB QFMBKBSBO QPLPL TFCFMVN TBBU TFUFMBI UFSKBEJ CFODBOB
1FNCFMBKBSBO 13# LF EBMBN .FNCVBU JOEJLBUPS JOEJLBUPS NBUFSJ QFOEJEJLBO 13# EBO CBJL TFDBSB JOEJWJEV NBVQVO LPMFLUJG
.BUB 1FMBKBSBO DJSJ DJSJOZB
.FOHFWBMVBTJ IBTJM QFOEJEJLBO 13# ZBOH UFSJOUFHSBTJ EBMBN NBUB
QFMBKBSBO QPLPL
# .PEFM 1FOHJOUFHSBTJBO .BUFSJ .FOZVTVO QFSBOHLBU ,#. JOUFHSBTJ EBMBN FLTUSBLVSJLVMFS EBO
1FNCFMBKBSBO 13# LF EBMBN QFOHFNCBOHBO EJSJ
LFHJBUBO QFOHFNCBOHBO EJSJ .FNCVBU JOEJLBUPS JOEJLBUPS NBUFSJ QFOEJEJLBO 13# EBO
EBO FLTUSBLVMJLVMFS DJSJ DJSJOZB
.FOHFWBMVBTJ IBTJM QFOEJEJLBO 13# ZBOH UFSJOUFHSBTJ EBMBN
FLTUSBLVSJLVMFS EBO QFOHFNCBOHBO EJSJ
$ 1FOHFNCBOHBO NPEFM .FOZVTVO QFSBOHLBU ,#. .VBUBO -PLBM 13#
QFNCFMBKBSBO 13# TFCBHBJ .FNCVBU JOEJLBUPS JOEJLBUPS NBUFSJ QFOEJEJLBO 13# EBO
NVBUBO MPLBM DJSJ DJSJOZB
% ,FMFCJIBO EBO ,FLVSBOHBO .FOHFWBMVBTJ ,#. .VBUBO -PLBM
.BTJOH NBTJOH .PEFM
.FNBIBNJ LFMFCJIBO EBO LFLVSBOHBO NBTJOH NBTJOH NPEFM
UNIT TOPIK/TEMA KREDIT TUJUAN TUJUAN UMUM
4 Rencana Aksi Sekolah Untuk 4
.BNQV NFNGBTJMJUBTJ QFOZVTVOBO
Pengurangan Risiko Bencana 3FODBOB "LTJ 4FLPMBI 13#
.FNBIBNJ LFHJBUBO LFHJBUBO EBMBN QFOBOHHVMBOHBO CFODBOB
" 4USBUFHJ 1FOHVSBOHBO 3JTJLP ZBOH UFSLBJU EFOHBO 3FODBOB "LTJ 4FLPMBI
#FODBOB 4FLPMBI
# 3FODBOB "LTJ 4FLPMBI 1FOHVSBOHBO 3JTJLP #BOKJS
1FOHVSBOHBO 3JTJLP -POHTPS
1FOHVSBOHBO 3JTJLP ,FCBLBSBO
1FOHVSBOHBO 3JTJLP (FNQB
1FOHVSBOHBO 3JTJLP 5TVOBNJ
Review
Post Test
Evaluasi
Penutupan
INTEGRASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA
UNIT-1 DALAM SISTEM PENDIDIKAN
TUJUAN UNIT:
Peserta dapat memahami kerangka kerja pendidikan pengurangan risiko bencana
yang diintegrasikan dalam sistem pendidikan.
TOPIK-A. Fenomena Bencana di Indonesia
Tujuan:
Memahami rasionalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Indonesia dan di daerah masing-masing.
Memahami istilah-istilah dibidang penanggulangan bencana, khususnya
‘bencana’ dan ‘ancaman’ (atau ‘bahaya’).
Metode:
Presentasi fasilitator/narasumber.
Permainan menjodohkan kartu istilah.
Bahan & Alat:
Bahan tayang fasilitator/narasumber.
LCD proyektor.
Flipcart dan isolasi kertas (5 unit).
Kartu istilah-istilah penanggulangan bencana (kartu istilah dan kartu definisi,
5 unit).
Proses:
Fasilitator menyampaikan tujuan sesi (dan memperkenalkan narasumber, jika
materi disampaikan oleh narasumber).
Fasilitator/narasumber menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20 menit.
Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir tanya
jawab fasilitator/narasumber dipersilahkan untuk menyampaikan simpulan/
pernyataan penutup.
Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan
Fasilitator membagi peserta dalam 5 kelompok, dan mempersilahkan
peserta untuk berkumpul dalam kelompok masing-masing.
Fasilitator menyampaikan peraturan tentang permainan kelompok,
menjodohkan kartu. Setiap‘kartu istilah’memiliki‘kartu definisi’, kelompok
harus mencari pasangan kartu yang sesuai. Kelompok yang paling cepat
menyelesaikan dan hasilnya benar adalah pemenangnya. Fasilitator
membagikan peralatan permainan, setelah memastikan semua kelompok
telah mendapatkan peralatan – permainan dimulai, dilaksanakan maksimal
10 menit.
Fasilitator mempersilakan kelompok tercepat untuk mempresentasikan
hasilnya. Meminta komentar dari kelompok lain, lalu memberi petunjuk
jawaban yang benar. Dan meminta setiap kelompok untuk menyempaikan
hasilnya, dan meminta kelompok memperbaiki hasil yang masih salah.
Fasilitator menajamkan temuan-temuan hasil presentasi kelompok – dan
menyampaikan pentingnya istilah-istilah ‘kebencanaan’ seperti: ancaman,
bencana, risiko bencana, kerentanan, dan kapasitas dipahami secara baik.
Fasilitator menutup sesi.
7
BAHAN BACAAN
A.1. Letak Geografis Indonesia & Peristiwa Bencana di Indonesia
Secara geologis Indonesai diapit oleh tiga lempeng besar yang aktif bergerak
yaitu lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Pergerakan lempeng dapat
menimbulkan gempa bumi dan tsunami. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat
terdapat 28 titik di wilayah Indonesia yang telah dinyatakan sebagai wilayah
yang rawan gempa bumi dan tsunami. Wilayah tersebut antara lain NAD,
Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur,
Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku
Selatan, Papua (Biak, Yapen, dan Fak-fak), dan Kalimantan Timur. Pertemuan
antara lempeng tersebut menjadikan Indonesia daerah yang selalu menjadi
langganan letusan gunung api. Data historis dan bukti empiris menunjukkan
bahwa berbagai bencana gempa bumi dan tsunami selalu berulang secara
periodik di wilayah rawan tersebut (Daliyo, dkk: 2008).
Selain itu wilayah Indonesia juga memiliki gunung api yang berada dalam
lingkaran gunung api yang aktif – dimana sebanyak 13% gunung api di dunia
(79 gunung api di Indonesia, sebanyak 12 gunung api diwaspadai karena
aktivitasnya). Keadaan ini menambah potensi bencana yang dapat melanda
seluruh wilayah Indonesia.
Selain gempa bumi dan tsunami, banyak jenis bencana misalnya tanggul dam
atau situ jebol, angin puting beliung, banjir dan tanah longsor, kebakaran,
wabah penyakit sering melanda wilayah negara kita. Bencana tersebut sering
tidak dapat diprediksi kapan datangnya, sehingga bencana tersebut sering
menimbulkan kerugian harta dan jiwa yang tidak sedikit.
Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data
bencana dari BAKORNAS PB menyebutkan bahwa antara tahun 2003-2005
telah terjadi 1.429 kejadian bencana, di mana bencana hidrometeorologi
merupakan bencana yang paling sering terjadi yaitu 53,3 persen dari total
kejadian bencana di Indonesia. Dari total bencana hidrometeorologi, yang
paling sering terjadi adalah banjir (34,1 persen dari total kejadian bencana di
Indonesia) diikuti oleh tanah longsor (16 persen). Meskipun frekuensi kejadian
bencana geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi) hanya 6,4
persen, bencana ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang besar,
terutama akibat gempa bumi yang diikuti tsunami di Provinsi NAD dan Sumut
tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi besar yang melanda Pulau Nias,
Sumut pada tanggal 28 Maret 2005, dan beberapa kejadian di Yogyakarta,
Tasikmalaya, dan Padang.
Berbagai bencana terus kembali berulang dan menjadi suatu berita yang
sudah biasa di media cetak maupun televisi. Karena seringnya kita membaca
dan mendengar berita tentang bencana, berita tersebut seolah-olah menjadi
suatu hal yang biasa, tanpa kesan dan tidak ada dampaknya. Sementara kurban
baik jiwa dan harta benda, baik sedikit atau banyak, hampir selalu menjadi
dampak dari bencana tersebut. Tidak sedikit anak-anak yang terampas haknya
untuk meneruskan pendidikan karena sekolahnya hancur, buku-bukunya
rusak, seragam sekolahnya hanyut.
Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan
Dengan terulangnya bencana gempa bumi yang terjadi baik di Yogyakarta,
Jawa Barat, serta berbagai bencana lain di wilayah Indonesia, yang telah
menimbulkan korban jiwa dan harta benda serta masih menyisakan persoalan
yaitu relokasi pengungsi dan penyediaan akses dan ruang belajar untuk anak
adalah suatu fakta bahwa kita belum banyak belajar dari peristiwa bencana
sebelumnya. Selain itu dampak psikologis yang juga sangat berpengaruh pada
proses dan hasil belajar siswa masih menjadi persoalan yang harus diatasi.
Berbagai bencana tersebut semestinya menjadi pelajaran bagi masyarakat
bahwa siapapun tanpa terkecuali harus selalu siap siaga dalam menghadapi
bencana. Bencana sering tidak dapat diprediksikan kapan datangnya, namun
dengan dimilikinya kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
menjadi modal yang penting. Kesiapsiagaan ini merupakan suatu kemampuan
dalam mengantisipasi dan mengurangi dampak yang diakibatkan bencana.
Apabila membicarakan tentang masyarakat, maka banyak stakeholders yang
terlibat dan berpengaruh. Terdapat tujuh stakeholders dimana komunitas
sekolah merupakan stakeholdes utama selain individu dan rumah tangga, serta
Pemerintah. Ketiga stakeholders ini memegang peran yang sangat penting
dalam kesiapsiagaan masyarakat. Sedangkan komunitas sekolah mempunyai
potensi yang sangat besar sebagai sumber pengetahuan, penyebar-luasan
pengetahuan tentang bencana dan petunjuk praktis apa yang harus disiapkan
sebelum terjadinya bencana dan apa yang harus dilakukan pada saat dan
setelah terjadinya bencana.
Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap masyarakat di Kab. Aceh Besar, Kota
Bengkulu, dan Kota Padang oleh menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan
sekolah dalam menghadapi bencana masih rendah yaitu antara kategori
belum siap dan kurang siap, dengan nilai indeks kesiapsiagaan antara 40 s.d.
50. Indeks kesiapsiagaan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu nilai indeks di bawah
40: kategori belum siap, antara 40 – 54: kurang siap, 55 – 64: hampir siap, antara
65 – 79: siap, dan antara 80 – 100: sangat siap.
Warga sekolah merupakan salah satu komunitas yang penting dalam
meningkatkan kemampuan pengurangan risiko bencana khususnya
kesiapsiagaan masyarakat dalam bencana. Kesiapsiagaan tersebut perlu
dimiliki oelh seluruh warga sekolah dan masyarakat. Kesiapsiagaan merupakan
salah satu bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pengurangan risiko
bencana. Peningkatan kapasitas tersebut dapat melalui pendidikan yang
berlangsung di sekolah yaitu pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
Pendidikan ini dapat diselenggarakan dengan terintegrasi pada kurikulum
yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Selain itu, tidak hanya kurikulum yang
perlu disiapkan, namun seluruh komponen kesiapsiagaan sudah seharusnya
dimiliki oleh setiap sekolah.
9
Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Satuan Pendidikan
TOPIK-B. Risiko Bencana
Tujuan:
Memahami istilah kerentanan, dan kapasitas.
Memahami komponen/ komposit ‘risiko bencana’.
Memahami bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak
terlepas dari komponen kerentanan dan kapasitas.
Metode:
Mengenal berbagai jenis (risiko) bencana di Indonesia.
Presentasi fasilitator/narasumber.
Tanya jawab.
Tugas kelompok.
Bahan & Alat
Bahan tayang fasilitator/narasumber.
LCD Proyektor.
Flipcart, spidol besar.
Papan tulis.
Panduan tugas kelompok.
Proses
Fasilitator menyampaikan tujuan sesi (dan memperkenalkan narasumber,
jika materi disampaikan oleh narasumber).
Fasilitator/narasumber menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20
menit.
Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir
tanya jawab fasilitator/narasumber dipersilahkan untuk menyampaikan
simpulan/pernyataan penutup.
Fasilitator membagi peserta dalam 5 kelompok, dan mempersilahkan
peserta untuk berkumpul dalam kelompok masing-masing.
Fasilitator memberikan pengantar tugas kelompok yang dilaksanakan
sekitar 20 menit. Kelompok diminta mengidentifikasi ancaman/bahaya
di provinsinya, berdasarkan (a) kejadian ancaman/bencana apa saja pada
5 tahun terakhir, maupun (b) karena kondisi fisik/geografisnya. Diskusi
dan hasilnya dilaksanakan menggunakan flipcart dan kertas plano yang
tersedia.
Fasilitator mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan
hasilnya. Meminta komentar dari kelompok lain, lalu menulis kompilasi
daftar ancaman dari semua kelompok di papan tulis/flipcart.
Fasilitator menayangkan (kembali) presentasi tentang ‘rumus komposit’
risiko bencana, berikut definisi kerentanan, kapasitas, ancaman, dan risiko
bencana, sebagai penutup sesi.
10
BAHAN BACAAN
B.1 Konsep Dasar Risiko Bencana
Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penanganan Bencana Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah
suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya kurban jiwa manusia, kerusakan lingkugan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Dari definisi bencana dan apa yang tersirat di dalamnya, tampak bahwa definisi
bencana mengandung makna konsep “bencana” yang universal berikut: 1)
gangguan yang serius terhadap berfungsinya masyarakat; 2) kerugian besar
pada manusia (terbunuh atau luka-luka), harta benda, dan lingkungannya;
dan 3) masyarakat yang mengalaminya tak mampu menanggulangi gangguan
tersebut apabila hanya mengandalkan kekuatannya sendiri.
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada
pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia,
lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur
Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa
– Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan
dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat
berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi,
tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan Indonesia merupakan salah
satu negara dengan ancaman bencana yang relatif tinggi dan berbagai macam
bencana. Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data
bencana dari BAKORNAS PB menyebutkan bahwa antara tahun 2003-2005 telah
terjadi 1.429 kejadian bencana, di mana bencana hidrometeorologi merupakan
bencana yang paling sering terjadi yaitu 53,3 persen dari total kejadian bencana
di Indonesia. Dari total bencana hidrometeorologi, yang paling sering terjadi
adalah banjir (34,1 persen dari total kejadian bencana di Indonesia) diikuti oleh
tanah longsor (16 persen). Meskipun frekuensi kejadian bencana geologi (gempa
bumi, tsunami dan letusan gunung berapi) hanya 6,4 persen, bencana ini telah
menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang besar, terutama akibat gempa
bumi yang diikuti tsunami di Provinsi NAD dan Sumut tanggal 26 Desember 2004
dan gempa bumi besar yang melanda Pulau Nias, Sumut pada tanggal 28 Maret
2005.
Pandangan masyarakat terhadap bencana bermacam-macam. Ada yang
menganggap bahwa membicarakan bencana merupakan suatu hal yang tabu,
ada yang menganggap bahwa bencana adalah suatu peristiwa aslam biasa, atau
bencana adalah akibat dari marahnya “penguasa” alam tertentu akibat peri laku
manusia. Anggapan ini seringkali membuat kita lengah dan kurang waspada
dalam menghadapi bencana serta kurangnya kepedulian terhadap tindakan
yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi adanya bencana yang mungkin
akan terjadi.
Besarnya bencana diukur dari jumlah korban jiwa, kerusakan, atau biaya-biaya
kerugian yang ditimbulkannya. Namun demikian, tingkat keamanan terhadap
bencana dan intensitas bencana itu sendiri terkait erat dengan kondisi kondisi
Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Sistem Pendidikan
masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana tersebut.. Jelaslah, bahwa
terdapat sebab-akibat kejadian dan intensitas bencana yang mengukuhkan
kembali kenyataan bahwa pada dasarnya bencana terjadi tidak semata-mata
karena faktor alam.
Terdapat tujuh faktor yang menyebabkan dampak bencana menjadi lebih besar
dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketujuh faktor itu adalah: 1) Kemiskinan,
2) Pertambahan penduduk, 3) Urbanisasi yang cepat, 4) Perubahan-perubahan
dalam praktek budaya, 5) Degradasi lingkungan, 6) Kurangnya kesadaran dan
informasi, dan 7) Perang dan kerusuhan sipil.
Sering dampak dari bencana menjadi lebih berat akibat kurangnya kesadaran
dan informasi. Dalam situasi ini, orang-orang yang rentan terhadap bahaya-
bahaya tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri atau mengambil tindakan-
tindakan perlindungan dari bencana. Ketidaktahuan ini tidak selalu berkorelasi
dengan kemiskinan, melainkan dapat semata-mata akibat kurangnya
kesadaran akan tindakan-tindakan yang aman dalam keadaan bencana.
Misalnya, kesadaran untuk mendirikan bangunan yang aman tebencana.
Dalam situasi yang lain, sebagian orang mungkin tidak tahu tentang arah-arah
evakuasi dan prosedur-prosedur yang aman dalam penyelamatan diri. Atau,
sebagian penduduk mungkin tidak tahu kemana mereka meminta bantuan
pada saat mengalami tekanan berat akibat bencana. Kurangnya pemahaman
terhadap ancaman bencana dapat mengakibatkan menipisnya kesadaran
terhadap upaya penyelamatan diri dari bencana.
Komponen yang berpengaruh terhadap besar kecilnya risiko suatu bencana
antara lain sebagai berikut:
1. Bahaya
Apakah beda antara bahaya dengan bencana? Fenomena atau situasi yang
memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan atau kerusakan terhadap
orang, harta benda, fasilitas, maupun lingkunga disebut dengan bahaya.
Sedangkan bencana merupakan suatu peristiwa, baik akibat ulah manusia
maupun alam, tiba-tiba maupun bertahap, menyebabkan kerugian yang
luas pada manusia, materi, maupun lingkungan.
Bahaya terdiri dari bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia yang
menurutUnitedNationsInternationalStrategyforDisasterReduction(UN-ISDR)
dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi,
bahaya biologi, bahaya teknologi dan penurunan kualitas lingkungan.
2. Kerentanan
Kerentanan merupakan suatu kondisi yang menurunkan kemampuan
seseorang untuk menyiapkan diri, bertahan hidup, atau merespon bahaya.
Kerentanan yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen
di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana memengaruhi besarnya
bencana.
3. Bencana
Dalam konteks penanganan bencana risiko bencana merupakan
kemungkinan dimana struktur masyarakat/sekolah atau area geografis
12
Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan
menjadi rusak atau terganggu oleh dampak suatu bahaya tertentu,
disebabkan oleh alam, konstruksi, dan kedekatan dengan daerah bahaya.
Resiko ini merupakan interaksi tingkat kerentanan daerah dengan dengan
bahaya yang ada. Ancaman bahaya alam bersifat tetap karena bagian dari
dinamika prose salami, sedangkan tingkat kerentana sekolah dapat dapat
dikurangi sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana
menjadi meningkat.
Berdasarkan potensi ancaman bencana dan tingkat kerentanan yang ada
dapat diperkirakan risiko bencana di Indonesia sangat tinggi.
4. Kapasitas
Kapasitas adalah kekuatan dan sumber daya yang ada pada tiap individu
dan lingkungan yang mampu mencegah, melakukan mitigasi, siap
menghadapi dan pulih dari akibat bencana dengan cepat.
Komponen yang berpengaruh terhadap besar kecilnya bencana dapat
dirumuskan sebagai berikut:
dimana: R = H x V/C
R = Risk (Risiko Bencana)
H = Hazard (Bahaya/Potensi Bencana)
V = Vurnerability (Kerentanan Wilayah)
C = Capacity (Kapasitas Masyarakat)
Risiko bahaya khusus menggabungkan kemungkinan (probabilitas)
bahaya (H) dan tingkatan dampak dari bahaya tertentu , sebagaimana
dalam persamaan di atas. Dalam persamaan, Risiko dari suatu bahaya (R)
sama dengan hasil perkalian antara bahaya tersebut dengan kerentanan
penduduk terhadapnya. Untuk menghitung nilai risiko sebagaimana
dalam persamaan di atas dapat digunakan pemodelan katastrofi. Semakin
tinggi risiko tersebut, maka semakin mendesak untuk mendahulukan
kerentanan bahaya khusus tersebut sebagai target mitigasi dan usaha-
usaha kesiapan. Demikian pula, tidak ada kerentanan berarti tidak ada
risiko yang harus diperhitungkan, contoh: gempa bumi di pulau yang tidak
didiami penduduk.
Bencana akan tinggi jika terdapat bahaya dan kerentanan yang tinggi.
Bencana akan kecil jika kapasitas yang dimiliki sudah siap atau cukup untuk
menghadapi bencana, sedangkan bencana akan berdampak besar jika kita
tidak memiliki cukup kapasitas yang dapat digunakan untuk menghadapi
bencana.)
13
Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Sistem Pendidikan
B.2 Beberapa Risiko Bencana di Indonesia
Gempa Bumi
Gempa bumi merupakan bencana alam yang relative sering terjadi di
Indonesia. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang tepat di pertemuan
lempeng-lempeng dunia. Interaksi lempeng tersebut menyebabkan gempa
di wilayah tersebut. Kondisi ini membentuk jalur gempa dengan ribuan titik
pusat gempa dan ratusan gunung berapi yang rawan bencana di Indonesia.
Interaksi lempeng tektonik banyak terjadi di sepanjang pantai barat Sumatera
yang merupakan pertemuan lempeng Benua Asia dan Samudera Hindia;
wilayah selatan Pulau Jawa dan pulau pulau di Nusa Tenggara yang merupakan
pertemuan lempeng Benua Australia dan Asia; serta di kawasan Sulawesi dan
Maluku yang merupakan efek dari pertemuan lempeng Benua Asia dengan
Samudera Pasifik.
Tsunami
Gempa bumi yang terjadi di laut dapat mengakibatkan terjadinya tsunami
(gelombang laut), terutama pada gempa yang terjadi di laut dalam yang diikuti
deformasi bawah laut seperti yang pernah terjadi di pantai barat Sumatera
dan di pantai utara Papua. Sementara itu letusan gunung berapi juga dapat
menimbulkan gelombang pasang seperti yang terjadi pada letusan Gunung
Krakatau.
Banjir
Banjir merupakan ancaman bencana yang juga terjadi di Indoneisa. Banjir
ini terjadi baik di kota besar maupun di wilayah pegunungan, selain itu juga
banjir karena naiknya air laut (Banjir Rob). Bencana banjir disebabkan oleh
relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai
yang mengalir di antaranya. Banjir pada umumnya terjadi di wilayah Indonesia
bagian Barat yang menerima curah hujan lebih banyak dibandingkan dengan
wilayah Indonesia bagian Timur. Banjir di kota besar sering disebabkan
oleh populasi penduduk yang semakin padat yang dengan sendirinya
membutuhkan ruang yang memadai untuk kegiatan penunjang hidup yang
semakin meningkat. Banjir di kota besar sering disebabkan oleh buruknya
sistem drainase, kurangnya kesesuaian peruntukan lahan, dan banyaknya
sampah yang menghalangi saluran air. Banjir di wilayah pegunungan sering
disebabkan oleh perubahan permukaan hutan menjadi gundul menyebabkan
peningkatan kecepatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali
sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah satuan wilayah sungai.
Tanah Longsor
Bencana tanah longsor di Indonesia banyak terjadi di daerah yang memiliki
derajat kemiringan lereng tinggi. Bencana ini umumnya terjadi pada saat
curah hujan tinggi. Longsor juga dapat terjadi di terowongan atau di lahan
penggalian/penambangan. Tanah longsor juga terjadi setiap tahun terutama
di daerah-daerah yang tanahnya tidak stabil seperti di Jawa Barat dan Jawa
Tengah. Hampir sebagian besar tanah di daerah tropis bersifat mudah
longsor karena tingkat pelapukan batuan di daerah ini sangat tinggi dan
14
Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan
komposisi tanah secara fisik didominasi oleh material lepas dan berlapis serta
potensial longsor. Kestabilan tanah ini sangat dipengaruhi oleh kerusakan
hutan penyangga yang ada di Indonesia. Karena banyaknya penebangan
di hutan penyangga, wilayah rawan bencana longsor di Indonesia semakin
bertambah.
Kebakaran
Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup besar. Hampir
setiap musim kemarau Indonesia menghadapi bahaya kebakaran lahan
dan hutan dimana berdapak sangat luas tidak hanya kehilangan keaneka
ragaman hayati tetapi juga timbulnya ganguan asap di wilayah sekitar yang
sering kali menggaggu negara-negara tetangga. Kebakaran hutan dan lahan
dari tahun ke tahun selalu terjadi. Hal tersebut memang berkaitan dengan
banyak hal. Dari ladang berpindah sampai penggunaan HPH yang kurang
bertanggungjawab, yaitu penggarapan lahan dengan cara pembakaran. Hal
lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan adalah kondisi tanah di
daerah banyak yang mengandung gambut. Tanah semacam ini pada waktu
dan kondisi tertentu kadang-kadang terbakar dengan sendirinya.
Kekeringan
Bahaya kekeringan dialami berbagai wilayah di Indonesia hampir setiap
musim kemarau. Hal ini erat terkait dengan menurunnya fungsi lahan dalam
menyimpan air. Penurunan fungsi tersebut ditengarai akibat rusaknya
ekosistem akibat pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dampak dari kekeringan
ini adalah gagal panen, kekurangan bahan makanan hingga dampak yang
terburuk adalah banyaknya gejala kurang gizi bahkan kematian.
Epidemi dan Wabah Penyakit
Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam
masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi
dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat
menimbulkan malapetaka. Epidemi baik yang mengancam manusia maupun
hewan ternak berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda
perekonomian. Beberapa indikasi/gejala awal kemungkinan terjadinya
epidemi seperti avian influenza/flu burung, antrax serta beberapa penyakit
hewan ternak lainnya yang telah membunuh ratusan ribu ternak yang
mengakibatkan kerugian besar bagi petani.
Kebakaran Gedung dan Pemukiman
Kebakaran gedung dan permukiman penduduk sangat marak pada
musim kemarau. Hal ini terkait dengan kecerobohan manusia diantaranya
pembangunan gedung/rumah yang tidak mengikuti standard keamanan
bangunan serta perilaku manusia. Hubungan arus pendek listrik, meledaknya
kompor serta kobaran api akibat lilin/lentera untuk penerangan merupakan
sebab umum kejadian kebakaran permukiman/gedung.
Kebakaran Hutan dan Lahan
Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup besar. Hampir
setiap musim kemarau Indonesia menghadapi bahaya kebakaran lahan
15
Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Sistem Pendidikan
dan hutan dimana berdapak sangat luas tidak hanya kehilangan keaneka
ragaman hayati tetapi juga timbulnya ganguan asap di wilayah sekitar yang
sering kali menggaggu negara-negara tetangga. Kebakaran hutan dan lahan
dari tahun ke tahun selalu terjadi. Hal tersebut memang berkaitan dengan
banyak hal. Dari ladang berpindah sampai penggunaan HPH yang kurang
bertanggungjawab, yaitu penggarapan lahan dengan cara pembakaran. Hal
lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan adalah kondisi tanah di
daerah banyak yang mengandung gambut. Tanah semacam ini pada waktu
dan kondisi tertentu kadang-kadang terbakar dengan sendirinya.
Kegagalan Teknologi
Kegagalan teknologi merupakan kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan
desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam
menggunakan teknologi dan atau industri. Dampak yang ditimbulkan
dapat berupa kebakaran, pencemaran bahan kimia, bahan radioaktif/nuklir,
kecelakaan industri, kecelakaan transportasi yang menyebabkan kerugian
jiwa dan harta benda.
Kerusuhan Sosial
Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam
suku, ras, golongan, bahasa, agama dan etnis merupakan salah satu aset
nasional yang bernilai tinggi sekaligus merupakan kondisi yang sangat rawan.
Kondisiiniseringdimanfaatkanolehpihak-pihakyangmempunyaikepentingan
tertentu untuk memulai terjadinya konflik. Kerawanan terhadap konflik dalam
masyarakat Indonesia diperburuk dengan tingginya kesenjangan ekonomi
dalam masyarakat serta rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Hal ini juga
terkait dengan menurunnya rasa nasionalisme dalam masyarakat seperti yang
terjadi di beberapa daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Sejak awal
tahun 1999 sampai beberapa tahun terakhir telah terjadi konflik vertikal dan
horizontal di beberapa daerah di Indonesia yang ditandai dengan timbulnya
kerusuhan sosial, misalnya di Kabupaten Sambas (Provinsi Kalimantan Barat),
Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Kabupaten
Poso (Provinsi Sulawesi Tengah) dan berbagai daerah lainnya. Kerusuhan sosial
ini telah mengakibatkan lebih dari 1 juta jiwa orang di 20 provinsi terpaksa
meninggalkan kediamannya. Meskipun saat ini masalah pengungsi sebagian
besar telah teratasi, potensi berulangnya bencana ini akibat konfl ik sosial baru
bisa sewaktu-waktu terjadi. Kesiapan dan kewaspadaan perlu untuk dapat
mengurangi terjadinya risiko tersebut.
16
Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan
TOPIK-C: Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
Tujuan:
Pengurangan Risiko Bencana sebagai paradigma baru dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Memahami konsep dan definisi Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
Mengenal kebijakan terkait PRB dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
Metode:
Presentasi fasilitator/narasumber.
Tanya jawab.
Bahan & Alat:
Bahan tayang fasilitator/narasumber.
LCD Proyektor.
Proses:
Fasilitator menyampaikan tujuan sesi (dan memperkenalkan narasumber,
jika materi disampaikan oleh narasumber).
Fasilitator/narasumber menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20
menit.
Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir
tanya jawab fasilitator/narasumber dipersilahkan untuk menyampaikan
simpulan/pernyataan penutup.
Fasilitator menutup sesi.
17
BAHAN BACAAN
C.1 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan
yang berkesinambungan yang dikelola untuk pengendalian dampak
bencana, dan mempersiapkan kerangka kerja bagi masyarakat untuk
menghindari atau mengatasi dampak bencana yang melanda wilayah/
lingkungannya; Manajemen dilaksanakan sejak sebelum terjadinya suatu
peritiwa bencana, selama kejadian bencana, dan sesudah terjadinya bencana,
dalam rangka mencegah, mengurangi dan mengatasi dampak bencana yang
ditimbulkannya.
Sesuai dengan UUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, sistem penanggulangan Bencana adalah sistem
pengaturantentangkelembagaan,tata-kerjadanmekanismepenyelenggaraan
dan pendanaan dalam penanggulangan bencana, yang ditetapkan dalam
aturan hukum atau peraturan dan perundangan. Terdiri atas komponen:
1. Hukum, Peraturan dan Perundangan
2. Kelembagaan
3. Hubungan dan tata-kerja
4. Penyelenggaraan PB
5. Pendanaan
6. Pengelolaan Bantuan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan
penanggulangan bencana. UU No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan
penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
rehabilitasi.
Gambar 1. Rangkaian
Penanggulangan Bencana
Rangkaian kegiatan penanggulangan bencana dapat digambarkan dalam tiga
siklus sebagai berikut:
1. Prabencana dalam situasi (a) tidak terdapat potensi bencana dan (b)
terdapat potensi bencana.
2. Saat tanggap darurat, yaitu situasi di mana terjadi bencana.
3. Pasca bencana, yaitu saat setelah terjadi bencana.
Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan
Kejadian/Krisis Pencegahan
& Mitigasi
Pencegahan
& Mitigasi
Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
Pemulihan
Rekonstruksi
Kejadian/Krisis
Waktu
Gambar 2. Tahapan Bencana
Tahapan bencana yang digambarkan di atas sebaiknya tidak dipahami sebagai
suatu pembagian tahapan yang tegas, di mana kegiatan pada tahap tertentu
akan berakhir pada saat tahapan berikutnya mulai. Namun, harus dipahami
bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersamaan dengan
porsi kegiatan berbeda sesuai kebutuhan. Misalnya pada tahap pemulihan,
kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pengurangan risiko
bencana juga sudah harus dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan
datang.
C.2. Pengurangan Risiko Bencana
Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktik mengurangi risiko
bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor-
faktor penyebab dari bencana termasuk dengan dikuranginya paparan
terhadap ancaman, penurunan kerentanan manusia dan properti, pengelolaan
lahan dan lingkungan yang bijaksana, serta meningkatkan kesiapsiagaanan
terhadap kejadian yang merugikan.
Termasuk dalam pengurangan risiko bencana adalah:
1. Mengurangi bahaya (tidak selalu bisa).
2. Mengurangi kerentanan.
3. Meningkatkan kapasitas.
Penyelenggaraannya dapat dapat digambarkan oleh siklus berikut ini.
Pendekatan PRB melalui
Manajemen Risiko
Memahami situasi
sekitar kita
Memahami
Ancaman Bahaya
Memahami Kerentanan/
Kelemahan Kita
Menilai Risiko Bencana
Yang Kita Hadapi
Memantau Hasil Merencanakan Tindakan
Pegurangan Untuk Mengurangi Risiko
Risiko
Melaksanakan Tindakan
Pengurangan Risiko Bencana
Krisna Pribadi 2009
Gambar 3. Pendekatan PRB melalui Manajemen Risiko
19
Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Sistem Pendidikan
TOPIK-D: Kerangka Kerja Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana
Tujuan:
Memahami prinsip dasar Pendidikan PRB.
Memahami maksud, tujuan-tujuan, dan ruang lingkup pendidikan PRB.
Pendidikan PRB dalam kerangka Pendidikan untuk (menjamin
pembangunan berkelanjutan).
Metode:
Presentasi fasilitator.
Tanya jawab.
Tugas kelompok.
Bahan & Alat:
Bahan tayang fasilitator/narasumber.
LCD Proyektor.
Flipcart, spidol besar.
Papan tulis, Isolasi Kertas.
Panduan tugas kelompok.
Kartu Metaplan.
Proses:
Fasilitator menyampaikan tujuan-tujuan sesi; dilanjutkan dengan
menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20 menit.
Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir
tanya jawab fasilitator menyampaikan simpulan/pernyataan penutup
Fasilitator membagi peserta dalam 5 kelompok, dan mempersilahkan
peserta untuk berkumpul dalam kelompok masing-masing
Fasilitator memberikan pengantar tugas kelompok yang dilaksanakan
sekitar 20 menit. Kelompok diminta mengidentifikasi
(1) landasan-landasan serta pedoman penyelenggaraan pendidikan PRB
di sekolah,
(2) prasyarat implementasi, dan
(3) hal-hal yang akan mempermudah dan memperlancar implementasi
pendidikan PRB di sekolah. Diskusi dan hasilnya dilaksanakan
menggunakan flipcart dan kertas plano yang tersedia.
Fasilitator mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan
hasilnya. Meminta komentar dari kelompok lain, lalu menulis temuan
kesamaan dan perbedaan dari hasil setiap kelompok. Fasilitator meminta
komentar dari peserta tentang adanya perbedaan yang ditemukan.
Sebagai penutup sesi fasilitator meminta setiap peserta untuk menuliskan
‘Definisi Pendidikan PRB’ dan ‘Tujuan Pendidikan PRB’ didalam 1 kertas
metaplan untuk setiap peserta.
20
BAHAN BACAAN
D.1. Landasan dan Pedoman Pendidikan PRB
Berdasarkan hasil Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Risiko Bencana
yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo,
Jepang; dan dalam rangka mengadopsi Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 dengan
tema ‘Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana’
memberikan suatu kesempatan untuk menggalakkan suatu pendekatan
yang strategis dan sistematis dalam meredam kerentanan dan risiko terhadap
bahaya. Konferensi tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi cara-cara
untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana.
Pada bulan Januari 2005, lebih dari 4.000 perwakilan pemerintah, organisasi
non-pemerintah, institusi akademik, dan sektor swasta berkumpul di Kobe,
Jepang, pada World Conference on Disaster Reduction (WCDR) kesebelas.
Konferensi tersebut mengakhiri perundingan-perundingan tentang Kerangka
Kerja Aksi Hyogo 2005- 2015 : Membangun Ketahanan Bangsa dan
Komunitas terhadap Bencana (HFA). Kerangka Aksi ini diadopsi oleh 168
negara dan menetapkan tujuan yang jelas – secara substansiil mengurangi
kerugian akibat bencana, baik korban jiwa maupun kerugian terhadap aset-
aset sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu masyarakat dan negara – dan
merinci seperangkat prioritas untuk mencapai tujuan setindaknya pada tahun
2015.
HFA menekankan bahwa pengurangan risiko bencana adalah isu sentral
kebijakan pembangunan, selain juga menjadi perhatian berbagai bidang ilmu,
kemanusiaan, dan lingkungan. Bencana merusak hasil-hasil pembangunan,
memelaratkan rakyat dan negara. Tanpa usaha yang serius untuk mengatasi
kerugian akibat bencana, bencana akan terus menjadi penghalang besar dalam
pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium. Untuk membantu pencapaian
hasil yang diinginkan, HFA mengidentifikasi lima Prioritas Aksi yang spesifik:
(1) Membuat pengurangan risiko bencana sebagai prioritas; (2) Memperbaiki
informasi risiko dan peringatan dini; (3) Membangun budaya keamanan dan
ketahanan; (4) Mengurangi risiko pada sektor-sektor utama; (5) Memperkuat
kesiapan untuk bereaksi.
HFA memberikan suatu kesempatan untuk menggalakkan suatu pendekatan
yang strategis dan sistematis dalam meredam kerentanan dan resiko terhadap
bahaya. Konferensi tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi cara-cara
untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana.
Karena bencana dapat diredam secara berarti jika masyarakat mempunyai
informasi yang cukup dan didorong pada budaya pencegahan dan ketahanan
terhadap bencana, yang pada akhirnya memerlukan pencarian, pengumpulan,
dan penyebaran pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bahaya,
kerentanan, dan kapasitas.
Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha antara lain: (1) menggalakkan
dimasukkannya pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana sebagai
bagian yang relevan dalam kurikulum pendidikan di semua tingkat dan
menggunakan jalur formal dan informal lainnya untuk menjangkau anak-
anak muda dan anak-anak dengan informasi; menggalakkan integrasi
Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Sistem Pendidikan
pengurangan risiko bencana sebagai suatu elemen instrinsik dalam dekade
2005–2014 untuk Pendidikan bagi Pembangunan Berkelanjutan (United
Nations Decade of Education for Sustainable Development); (2) menggalakkan
pelaksanaan penjajagan risiko tingkat lokal dan program kesiapsiagaan
terhadap bencana di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan
lanjutan; (3) menggalakkan pelaksanaan program dan aktivitas di sekolah-
sekolah untuk pembelajaran tentang bagaimana meminimalisir efek
bahaya; (4) mengembangkan program pelatihan dan pembelajaran tentang
pengurangan risiko bencana dengan sasaran sektor-sektor tertentu, misalnya:
para perancang pembangunan, penyelenggara tanggap darurat, pejabat
pemerintah tingkat lokal, dan sebagainya; (5) menggalakkan inisiatif pelatihan
berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan peran tenaga sukarelawan
sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam melakukan
mitigasi dan menghadapi bencana; (6) memastikan kesetaraan akses
kesempatan memperoleh pelatihan dan pendidikan bagi perempuan dan
konstituen yang rentan; dan (7) menggalakkan pelatihan tentang sensitivitas
gender dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan
pelatihan tentang pengurangan risiko bencana.
‘Kampanye Pendidikan tentang Risiko Bencana dan Keselamatan di Sekolah’
yang dikoordinir oleh UN/ISDR (United Nations/International Strategy for
Disaster Reduction) hingga penghujung tahun 2007 dengan didasari berbagai
pertimbangan. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan selama
kejadian bencana, terutama yang sedang bersekolah pada saat berlangsungnya
kejadian. Pada saat bencana, gedung sekolah hancur, mengurangi usia
hidup murid sekolah dan guru yang sangat berharga dan terganggunya hak
memperoleh pendidikan sebagai dampak bencana. Pembangunan kembali
sekolah juga memerlukan waktu yang tidak sebentar dan pastilah sangat
mahal.
Kampanye ditujukan kepada murid sekolah dasar dan menengah, para
guru, pembuat kebijakan pendidikan, orangtua, insinyur dan ahli bangunan.
Selain itu juga ditujukan kepada lembaga pemerintah yang bertanggung-
jawab atas isu manajemen bencana, Mendiknas, para pemimpin politik di
tingkat nasional, pembuat keputusan di masyarakat, dan otoritas lokal. Pesan
yang bisa disampaikan antara lain: (1) pendidikan tentang risiko bencana
menguatkan anak-anak dan membantu membangun kesadaran yang lebih
besar isu tersebut di dalam masyarakat; (2) fasilitas bangunan sekolah yang bisa
menyelamatkan hidup dan melindungi anak-anak sebagai generasi penerus
bangsa dari suatu kejadian bencana alam; dan (3) pendidikan tentang risiko
bencana dan fasilitas keselamatan di sekolah akan membantu negara-negara
menuju ke arah pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.
Sekolah dipercaya memiliki pengaruh langsung terhadap generasi muda,
yaitu dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan menyampaikan pengetahuan
tradisional dan konvensional kepada generasi muda. Untuk melindungi anak-
anak dari ancaman bencana alam diperlukan dua prioritas berbeda namun
tidak bisa dipisahkan aksinya yaitu pendidikan untuk mengurangi risiko
bencana dan keselamatan dan keamanan sekolah.
22
Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan
Sekolah juga harus mampu melindungi anak-anak dari suatu kejadian
bencana alam. Investasi dalam memperkuat struktur gedung sekolah sebelum
suatu bencana terjadi, akan mengurangi biaya/anggaran jangka panjang,
melindungi generasi muda penerus bangsa, dan memastikan kelangsungan
kegiatan belajar-mengajar setelah kejadian bencana. Pendidikan di sekolah
dasar dan menegah membantu anak-anak memainkan peranan penting
dalam penyelamatan hidup dan perlindungan aset/milik masyarakat pada
saat kejadian bencana. Menyelenggarakan pendidikan tentang risiko bencana
ke dalam kurikulum sekolah sangat membantu dalam membangun kesadaran
akan isu tersebut di lingkungan masyarakat.
Mengurangi risiko bencana dimulai dari sekolah. Seluruh komponen, dalam
hal ini anak-anak sekolah, para guru, para pemimpin masyarakat, orangtua,
maupun individu yang tertarik dengan pendidikan tentang risiko bencana
dan keselamatan di sekolah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, institusi lokal/regional/nasional/ internasional, sektor swasta
dan publik untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan media juga
diperlukan untuk mendorong sebuah budaya ketahanan terhadap bencana
dan keterlibatan komunitas yang kuat dalam rangka kampanye pendidikan
publik secara terus-menerus dan dalam konsultasi publik di segenap lapisan
masyarakat. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.
Padatnya kurikulum pendidikan nasional tidak boleh kita jadikan alasan untuk
tidak melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana di sekolah secara
berkelanjutan. Pembelajaran tentang pengurangan risiko bencana di sekolah-
sekolah bisa dilaksanakan dengan mengintegrasikan materi pembelajaran
pengurangan risiko bencana ke dalam (1) mata pelajaran pokok/paket, (2)
muatan lokal, dan (3) ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Atau secara
khusus megembangkan dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal
dan ektrakurikuler/pengembangan diri yang didedikasikan khusus untuk
pendidikan pengurangan risiko bencana.
1. Landasan Filosofis
Bencana merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan
penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pengurangan risiko
bencana merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik
Indonesia, yaitu melindungi segenap segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak
setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dari ancaman ketakutan untuk untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan (Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.
23
Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Sistem Pendidikan
2. Landasan Sosiologis
Ada tiga pertimbangan sosiologis yang patut diketengahkan, yaitu pertama
secara geografis, demografis dan geologis, Indonesia merupakan negara
rawan bencana, baik bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, seperti
kegagalan atau mala praktik teknologi. Kedua, adalah bahwa perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi sosial masyarakat, telah
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang berakibat pada
terjadinya bencana. Ketiga, adalah kondisi struktur manajemen bencana
itu sendiri. Kematian, cidera dan kerugian materi, serta masalah lingkungan
dan ekonomi dapat dikurangi apabila penyelenggaraan penanggulangan
bencana telah dilakukan secara komprehensif yang mencakup pendekatan
yang bersifat pencegahan, pengurangaan risiko, tindakan kesiapsiagaan
tindakan tanggap terhadap bencana, serta upaya pemulihan. Disamping itu,
pendekatan yang mengedepankan pentingnya partisipasi dari semua tingkat
pemerintahan, baik pemerintah pusat dan daerah, mengambil peran yang
aktif dalam menciptakan manajemen bencana yang efektif. Serta pentingnya
partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam penanganan bencana.
3. Landasan Yuridis
Pertimbangan yuridis adalah menyangkut masalah-masalah hukum serta peran
hukum dalam penanganan bencana. Hal ini dikaitkan dengan peran hukum
dalam pembangunan, baik sebagai pengatur perilaku, maupun instrumen
untuk penyelesaian masalah. Hukum sangat diperlukan, karena hukum atau
peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian dan
keadilan dalam penanganan bencana. Undang-Undang No.24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana ditempatkan guna memberikan jawaban
atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penangan
bencana, merupakan landasan yuridis paling dekat untuk pelaksanaan usaha-
usaha pengurangan risiko bencana di Indonesia.
4. Pedoman pengembangan produk
Program pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bertujuan untuk
meminimalisir risiko bencana dan meningkatkan kapasitas sekolah dalam
melaksanakan pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, mitigasi, dan
peringatan dini. PRB oleh satuan pendidikan dapat dilakukan dengan cara
mengintegrasikan materi pendidikan pengurangan risiko bencana dalam
kurikulum yang berlaku di sekolah, mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan
pengembangan diri dan ekstrakurikuler, dan bahan ajar.
Dasar Hukum yang menjadi pedoman perancangan dan pengembangan serial
modul dan modul pelatihan adalah:
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
24
Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN
(Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Darurat).
9. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
11. Peraturan Mendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan.
12. Peraturan Mendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar
Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, yang disempurnakan dengan
Peraturan Mendiknas No. 6 Tahun 2007.
13. Peraturan Mendiknas No. 40 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balitbang Depdiknas.
14. Peraturan Mendiknas No. 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi.
15. Peraturan Mendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan
Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
16. Surat Edaran Mendiknas No. 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi KTSP.
5. Pengintegrasian pengurangan resiko bencana ke dalam Sistem
Pendidikan Nasional
UU No.20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 Ayat (2):
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan
relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite
sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan
atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar
dan provinsi untuk pendidikan menengah.
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 menyatakan bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung
jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah). Oleh karena
itu tidak lagi dikenal apa yang disebut dengan kurikulum nasional, yang
pada periode sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. PP
no.19/2005 SNP Pasal 17 menyebutkan:
1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs,SMPLB, SMA/
MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan
sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah,
25
Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Sistem Pendidikan
sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
2. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah,
mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya
berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan,
dibawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dan departemen
yang mengurusi urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs,
MA, dan MAK.
Penjabaran kurikulum dilakukan dengan penyusunan silabus dan bahan
ajar sesuai dengan kondisi geografis dan demografis untuk daerah,
kebutuhan, potensi dan karkateristik satuan pendidikan dan peserta
didik, yang selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran.
Permendiknas no.24/2006 Pelaksanaan SI dan SKL – Pasal-1:
1. Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan
menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah
sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
2. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan
kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar
kompetensi lulusan.
3. Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh
kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan
pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah.
Sistem Pendidikan Nasional (Ayat 1, pasal 32, Undang-Undang No. 20 tahun
2003) juga telah mengakomodasi kebutuhan pendidikan bencana dalam
terminologi ‘pendidikan layanan khusus’. Yakni “pendidikan bagi peserta
didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil,
dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari
segi ekonomi”.
D.2. Kerangka Kerja Pendidikan Untuk Pengurangan Risiko Bencana
A. Pendidikan Untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Pendidikan
Untuk Pembangunan Berkalanjutan
Pada bulan Desember 2002, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 57/254
untuk menempatkan Dekade Pendidikan Bagi Pembangunan Berkelanjutan
(DESD), mulai 2005-2014, dibawah koordinasi UNESCO. Pendidikan untuk
pengurangan bencana (alam) telah diidentifikasi sebagai masalah inti yang
akan dibahas di bawah DESD. Pendidikan dipandang dalam konsep yang lebih
luas. Sebagaimana didefinisikan dalam Bab 36 dalam Agenda 21, “Pendidikan
sangat penting untuk mencapai perlindungan lingkungan dan kesadaran
etika, nilai-nilai dan sikap, keterampilan dan perilaku yang konsisten dengan
pembangunan berkelanjutan. Baik formal dan pendidikan non-formal sangat
diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan“. Pendidikan dan pengetahuan
berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya (alam) serta
kerentanan dan ancaman yang ada yang dihadapi oleh masyarakat. Juga
memberikan kontribusi untuk menumbuhkembangkan keterampilan hidup.
26
Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan
Dasawarsa ini didukung oleh Kerangka Aksi Hyogo 2005 – 2015 yang
menyoroti pentingnya pendidikan dan pembelajaran sebagai bagian dari
prioritas aksi, menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk
membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.
Inisiatif pengurangan bencana harus berakar di semua lembaga-lembaga
pendidikan khususnya di sekolah-sekolah dan dalam program pendidikan.
Pendidikan untuk pengurangan risiko bencana memanfaatkan semua aspek
peningkatan kesadaran publik, pendidikan dan pelatihan untuk membuat atau
meningkatkan suatu budaya pencegahan oleh identifikasi dan pemahaman
risiko, belajar langkah-langkah pengurangan risiko, dan tanggap bencana.
OlehkarenaituPendidikanuntukPenguranganRisikoBencana -sebagaibagian
dari Pengurangan Risiko Bencana (PRB) - harus melekat dengan Pendidikan
untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan mendukung kerangka ESD
penting dalam tiga cara:
1. Pendidikan untuk pengurangan risiko bencana adalah interdisipliner.
Oleh karena itu, pertimbangan penting diberikan kepada dampak, dan
hubungan antara, masyarakat, lingkungan, ekonomi dan budaya.
2. Pendidikan untuk pengurangan risiko bencana dan meningkatkan
pemikiran kritis dan pemecahan masalah, dan ketrampilan hidup sosial
dan emosional lainnya yang penting untuk pemberdayaan kelompok
terancam atau terkena bencana.
3. Pendidikan untuk pengurangan risiko bencana mendukung Tujuan
Pembangunan Milenium. Tanpa mempertimbangkan Pengurangan Risiko
Bencana dalam perencanaan pembangunan, semua upaya pembangunan
termasuk inisiatif DESD dihancurkan dalam hitungan detik.
Kerangka kerja Pendidikan untuk pengurangan risiko bencana atau pendidikan
pengurangan risiko bencana dikembangkan mengikuti arahan UN-ISDR
(lembaga PBB yang mengkoordinasi upaya dunia dalam pengurangan risiko
bencana) berikut: “Pendidikan pengurangan risiko bencana adalah sebuah
proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah masyarakat
dan lembaga-lembaga yang ada. Cakupan pendidikan pengurangan risiko
bencana lebih luas daripada pendidikan formal di sekolah dan universitas.
Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan penggunaan kearifan tradisional
dan pengetahuan lokal bagi perlindungan terhadap bencana alam.”
HFA pada PRIORITAS AKSI 3, Poin Aktivitas kunci termaktub rekomendasi
bahwa PRB dimasukkan dalam kurikulum sekolah, pendidikan formal dan
informal.
“Menggalakkan dimasukkannya pengetahuan pengurangan risiko bencana
dalam bagian yang relevan dalam kurikulum sekolah di semua tingkat dan
menggunakan jalur formal dan informal lainnya untuk menjangkau pemuda
dan anak-anak; menggalakkan integrasi pengurangan risiko bencana sebagai
suatu elemen intrinsik Dekade Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan
27
Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Sistem Pendidikan
(2005-2015) dari PBB “.
B. Konsep Pendidikan Untuk Pengurangan Risiko Bencana
Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana adalah usaha sadar dan terencana
dalam proses pembelajaran untuk memberdayaan peserta didik dalam
upaya untuk pengurangan risiko bencana dan membangun budaya aman
serta tangguh terhadap bencana. Pendidikan PRB lebih luas dari pendidikan
bencana, bahkan lebih dari pendidikan tentang pengurangan risiko bencana.
Tetapi mengembangkan motivasi, ketrampilan, dan pengetahuan agar
dapat tertindak dan mengambil bagian dari upaya untuk pengurangan risiko
bencana.
Tujuan pendidikan untuk pengurangan risiko bencana adalah:
1. Menumbuhkembangkan nilai dan sikap kemanusiaan.
2. Menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana.
3. Mengembangkan pemahaman tentang risiko bencana, pemahaman
tentang kerentanan sosial, pemahaman tentang kerentanan fisik, serta
kerentanan prilaku dan motivasi.
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk pencegahan
dan pengurangan risiko bencana, pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan yang bertanggungjawab, dan adaptasi terhadap risiko
bencana.
5. Mengembangkan upaya untuk pengurangan risiko bencana diatas, baik
secara individu maupun kolektif.
6. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siaga bencana.
7. Meningkatkan kemampuan tanggap darurat bencana.
8. Mengembangkan kesiapan untuk mendukung pembangunan kembali
komunitas saat bencana terjadi dan mengurangi dampak yang disebabkan
karena terjadinya bencana.
9. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar
dan mendadak.
28
PENYELENGGARAAN SEKOLAH
SIAGA BENCANA UNIT-2
TUJUAN UNIT:
Memahami kerangka kerja SSB dan mampu menyusun model SSB yang sesuai
untuk sekolah/kabupaten/kota masing-masing
TOPIK-A. Kerangka Kerja Kesiapsiagaan
Tujuan:
Memahami prinsip dasar dan kesiapsiagaan.
Metode:
Presentasi narasumber.
Tanya jawab.
Tugas kelompok.
Bahan & Alat:
Bahan tayang fasilitator/narasumber.
LCD proyektor.
Flipcart, spidol besar.
Papan tulis, isolasi kertas.
Panduan tugas kelompok.
Fasilitator menyampaikan tujuan sesi (dan memperkenalkan narasumber, jika
materi disampaikan oleh narasumber).
Proses:
Fasilitator/narasumber menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20 menit.
Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir tanya
jawab fasilitator/narasumber dipersilahkan untuk menyampaikan simpulan/
pernyataan penutup.
Fasilitator membagi peserta dalam 5 kelompok, dan mempersilahkan peserta
untuk berkumpul dalam kelompok masing-masing.
Penyelenggaraan Sekolah Siaga Bencana
Fasilitator menampilkan tayangan pengantar, lalu memberikan pengantar
tugaskelompokyangakandilaksanakansekitar20menit.Kelompokdiminta
(1) mendefinisikan kesiapsiagaan-sekolah, dan (2) mengidentifikasi faktor-
faktor apa saja yang menunjang keberhasilan kegiatan kesiapsiagaan
sekolah (diluar faktor-faktor kesiapsiagaan itu sendiri). Diskusi dan hasilnya
dilaksanakan menggunakan flipcart dan kertas plano yang tersedia.
Fasilitator mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan
hasilnya. Meminta komentar dari kelompok lain, lalu menulis temuan
kesamaan dan perbedaan dari hasil setiap kelompok. Fasilitator meminta
komentar dari peserta tentang adanya perbedaan yang ditemukan.
Sebagai penutup sesi fasilitator memberikan penajaman tentang diskusi
terakhir.
30
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
PUSKUR - Modul Pelatihan PRB
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search