PUSKUR - Modul Pelatihan PRB

BAHAN BACAAN

A.1. Kesiapsiagaan Sekolah
Kesiagaan (biasanya disebut kesiapsiagaan) merupakan “tindakan-tindakan
yang memungkinkan pemerintahan, organisasi-organisasi, masyarakat,
komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana
secara cepat dan tepat guna. Termasuk ke dalam tindakan Kesiapsiagaan
adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan
sumberdaya dan pelatihan personil.” Kesiapsiagaan merupakan salah
satu upaya mengurangi risiko bencana dan dalam rangka mengantisipasi
bencana. Kesiapsiagaan dilakukan dalam rangka upaya mengelola risiko
bencana, sehingga jika telah siaga dampak dari bencana dapat diminimalisir.
Kesiapsiagaan merupakan bagian dari mitigasi bencana karena dilakukan
pada saat sebelum terjadi bencana.
Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan memiliki tanggung jawab
yang besar terhadap pendidikan untuk masa depan peserta didiknya, dan
juga menyediakan ruang yang aman dan nyaman sebagai tempat untuk
mengembangkan diri sesuai dengan potensi, minat, dan bakat masing-masing.
Selain itu hal yang terpenting yaitu menyiapkan generasi yang nantinya akan
menjad generasi penerus, selain itu peserta didik merupakan bagian dari
masyarakat luas yang juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan
bermasyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan mentalnya.
Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana tidak hanya sekedar memasukkan
pengetahuan bencana kedalam kurikulum sekolah saja, namun sesuai
dengan parameter yang ada. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siwaku
et al, 2007, pemberian informasi dalam bentuk pengetahuan di sekolah dapat
meningkatkan pemahaman tentang risiko yang akan dihadapi, namun tidak
memberikan bekal kepada siswa hal-hal apa yang harus dilakukan sebelum
bencana dan mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari bencana.
Kesadaran diri adalah hal terpenting, namun pendidikan di lingkungan dapat
meningkatkan pengatahuan dan keterampilan dalam upaya mengurangi
risiko. Berkaitan dengan Kesiapsiagaan tersebut maka sekolah perlu segera
untuk memulai segala hal yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas
mereka.

Penyelenggaraan Sekolah Siaga Bencana

TOPIK-B. Analisis Pemangku Kepentingan
Tujuan:
 Mengenal pendekatan berbasis komunitas.
 Mengkaikan Manajemen sekolah berbasis komunitas dengan SSB.
 Melaksanakan analisis pemangku kepentingan.
Metode:
 Curah gagasan.
 Bermain peran.
 Tugas kelompok.
Bahan & Alat:
 Flipcart, spidol besar.
 Papan tulis, isolasi kertas.
 Panduan tugas kelompok.
 Panduan bermain peran.
Proses:
 Fasilitator menyampaikan tujuan-tujuan sesi; dilanjutkan dengan

menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20 menit.
 Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir

tanya jawab fasilitator menyampaikan simpulan sementara.
 Fasilitator menunjuk beberapa orang untuk terlibat dalam permainan

peran, peserta yang akan bermain peran diminta mempelajari peran
masing-masing, sementara itu,
 Fasilitator membagi peserta dalam 5 kelompok, dan mempersilahkan
peserta untuk berkumpul dalam kelompok masing-masing.
 Fasilitator memfasilitasi kegiatan permainan peran, skenario permainan
peran adalah bagaimana stakeholder dan konstituen sekolah memiliki
kepentingan dan potensi masing-masing dalam kesiapsiagaan sekolah.
Setiap aspirasi dari setiap pihak patut didengarkan dan dipertimbangkan
demi tujuan kesiapsiagaan sekolah.
 Fasilitator meminta komentar dari setiap kelompok misalnya: apa yang
ditangkap peserta dari permainan peran? Apa yang terjadi pada anak-
anak? Dalam kesiapsiagaan sekolah siapa saja yang sebaiknya dilibatkan?
dst.
 Fasilitator memberikan pengantar tugas kelompok yang dilaksanakan
sekitar 20 menit. Kelompok diminta melaksanakan analisa stakeholder
(sesuai dengan tabel analisa stakeholder dalam bacaan fasilitator). Diskusi
dan hasilnya dilaksanakan menggunakan flipcart dan kertas plano yang
tersedia.

32

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

 Fasilitator mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya.
Meminta komentar dari kelompok lain, lalu menulis temuan kesamaan dan
perbedaan dari hasil setiap kelompok. Fasilitator meminta komentar dari
peserta tentang adanya perbedaan yang ditemukan.

 Sebagai penutup sesi fasilitator memberikan tips terkait kegiatan analisis
stakeholders (pemangku kepentingan).

33

BAHAN BACAAN

B.1 Pendekatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
Pendekatan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana
berbasis komunitas adalah upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat
(komunitas) secara terorganisir dengan menggunakan sumberdaya yang
dimiliki masyarakat semaksimal mungkin.
Pendekatan pengurangan risiko bencana memperhatikan prinsip-prinsip
sebagai berikut:
1. Masyarakat dan kelompok paling rentan (anak-anak, perempuan/
perempuan hamil, orang berusia lanjut, orang difabel (cacat), keluarga
minoritas dan paling miskin, dll) adalah aktor kunci dalam pengelolaan
risiko bencana berbasis komunitas.
2. Tidak ada yang lebih berkepentingan dalam memahami masalah bencana
– selain masyarakat itu sendiri.
3. Masyarakat setempat selayaknya memiliki kesempatan untuk lebih
mengetahui tantangan, ancaman, hambatan dan kekuatan lokal dalam
menghadapi bencana.
4. Sumber daya lokal dalam penanganan bencana (maupun pembangunan)
layak diasah dan dikembangkan secara berkelanjutan.
5. “bottom up” bukan “top down”, kelompok/warga masyarakat memiliki
akses dan kontrol terhadap sistem penanggulangan bencana dan
pembangunan.
6. “dari, oleh dan untuk” keseluruhan dalam keseluruhan proses,
partisipasi penuh dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi.
Pendekatan ini sejalan dengan‘desentralisasi pendidikan’Format desentralisasi
pendidikan dalam hubungannya dengan otonomi daerah, mencakup
aspek kewenangan kebijakan pemerintah daerah beserta masyarakat untuk
membangun dan mengembangkan pendidikan yang bersinergi dengan
kemampuan, serta potensi wilayahnya.
Desentralisasi pendidikan mengandung arti sebagai pelimpahan kekuasaan
pelayanan oleh pusat kepada aparat pengelola pendidikan yang ada di
daerah baik pada tingkat provinsi maupun lokal, sebagai perpanjangan aparat
pusat untuk meningkatkan efesiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan.
Pelaksanaan desentralisasi pendidikan, mencakup aspek substantif yang
meliputi teknis edukatif, personel, finansial, sarana dan prasarana, administratif,
dan aspek fungsi manajemen. Salah satu implikasi desentralisasi pendidikan
adalah adanya kewenangan yang lebih besar yang diberikan kepada
kabupaten/kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan
kebutuhan daerahnya.
Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis
masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level
kebijakan (pengambil keputusan) dan level operasional melalui komite
(dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil orang
tua, tokoh masyarakat, dan perwakilan siswa. Peran komite sekolah meliputi

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah.
Pelaksanaan desentralisasi pendidikan mengacu pada bentuk pelimpahan
kewenangan dalam proses pengambilan keputusan yang mengarah pada
buttom-up, dimana partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Ciri utama
desentralisasi pendidikan yaitu pelibatan orangtua siswa dan masyarakat
dalam menentukan kebijakan pendidikan. Dua komponen ini bekerjasama
dengan sekolah, duduk dalam satu meja, merencanakan dan mendiskusikan
bagaimana menyelesaikan masalah pemerataan pendidikan sekaligus juga
meningkatkan mutu pendidikan.
B.2 Analisis Pemangku Kepentingan
Contoh Matrik Analisa Pemangku Kepentingan, Pedoman Pengisian dan
Contoh

35

"OBMJTJT 1FNBOHLV ,FQFOUJOHBO
5BCFM $POUPI .BUSJL "OBMJTB 1FNBOHLV ,FQFOUJOHBO
1FEPNBO 1FOHJTJBO EBO $POUPI

No Ciri Kegiatan Nama Orang/ Tugas dan Kepentingan Potensi/ Kelemahan/ Konsekuensi/
Kelompok Tanggung Kemampuan Keterbatasan Implikasi
#JEBOH CJEBOH
LFHJBUBO jawab ,FMFNBIBO SJTLP
,FTJNQVMBO EBSJ
UFSIBEBQ ,PMPN EBO
/BNB PSBOH 5VQPLTJ ,FQFOUJOHBO QFOJMBJBO 1PUFOTJ
LFNBNQVBO
,FTJBQTJBHBBO 1FOHBSVIOZB UFSIBEBQ
PSHBOJTBTJ BUBT TUBLFIPMEFS LBQBTJUBT ZBOH 4FLPMBI ,FTJBQTJBHBBO 4FLPMBI
MFNCBHB 0SBOH 0SHBOJTBTJ
NFOEVLVOH
JOTUBOTJ ,FTJBQTJBHBBO 4FLPMBI

1FOBOHHVMBOHBO -4. 1FOEJEJLBO .FSVQBLBO PSHBOJTBTJ .FNJMJLJ LFUSBNQJMBO 4UBG UJEBL UJOHHBM %BQBU EJMJCBULBO TFCHBJ
#FODBOB JOJ NFNQSPNPTJLBO EBMBN QFOEBNQJOHBO EJ XJMBZBI TFUFNQBU GBTJMJUBUPS EBMBN QSPTFT
CFODBOB QSPHSBN QFOHVSBOHBO
VOUVL XBSHB LFTBEBSBO EBO SJTJLP CFODBOB %BOB ZBOH EJNJMJLJ QFOHFOBMBO BOBMJTB
,FTJBQTJBHBBO UFSCBUBT VOUVL SJTJLP CFODBOB
CFODBOB
LFHJBUBO LFHJBUBO EJ TFLPMBI
EBMBN QSPHSBN
EJ EFTB

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

TOPIK-C. Analisis Konteks
Tujuan:
 Melaksanakan Analisis Bahaya.
 Melaksanakan Analisis Kerentanan.
 Melaksanakan Analisis Kapasitas.
 Melaksanakan Analisis Risiko Bencana.
Metode:
 Presentasi narasumber.
 Tanya jawab.
 Simulasi.
Bahan & Alat:
 Bahan tayang.
 LCD proyektor.
 Flipcart, spidol besar.
 Panduan tugas kelompok.
Proses:
 Fasilitator menyampaikan tujuan-tujuan sesi; dilanjutkan dengan

menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20 menit.
 Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir

tanya jawab fasilitator menyampaikan simpulan sementara.
 Fasilitator menunjuk beberapa orang untuk terlibat dalam permainan

peran, peserta yang akan bermain peran diminta mempelajari peran
masing-masing, sementara itu.
 Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok, dan
mempersilahkan peserta untuk berkumpul dalam kelompok masing-
masing.
 Fasilitator memberikan pengantar tugas kelompok yang. Kelompok
diminta melaksanakan analisa ancaman, kerentanan-kapasitas, dan risiko
bencana (sesuai dengan tabel-tabel dalam bacaan fasilitator). Diskusi
dan hasilnya dilaksanakan menggunakan flipcart dan kertas plano yang
tersedia.
 Fasilitator mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan
hasilnya. Meminta komentar dari kelompok lain, lalu menulis temuan
kesamaan dan perbedaan dari hasil setiap kelompok. Fasilitator meminta
komentar dari peserta tentang adanya perbedaan yang ditemukan.
 Sebagai penutup sesi fasilitator memberikan tips terkait kegiatan-kegiatan
analisis.

37

BAHAN BACAAN

C. 1. Mengenali Bahaya, Kerentanan, dan Kapasitas, Menilai Risiko Bencana
Jenis-jenis risiko bencana yang umumnya terdapat di lingkungan sekolah antara
lain adalah gempa, angin ribut, banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Sedangkan
karakteristik ancaman di Indonesia juga meliputi ancaman dari tsunami, gunung
api, dan abrasi, dimana ketiga ancaman ini perlu diperhatikan terutama pada saat
pemilihan lokasi sekolah itu akan berada. Sekolah perlu menilai risiko bencana yang
dihadapinya. Kegiatan penilaian risiko bencana dilaksanakan secara partisipatif
dilakukan bersamaa oleh warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah, pada
umumnya dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengenali Bahaya
Bahaya termasuk kejadian yang berpotensi merusak bentuk-bentuk fisik,
tanda-tanda alam atau kegiatan manusia yang menyebabkan kehilangan
nyawa atau terluka, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi,
atau kerusakan lingkungan. Bahaya biasanya disebut orang dengan istilah
bencana. Mengenali bahaya berarti ini menjelaskan sifat dan bentuk dari
bahaya secara khusus. Kegiatan ini memberikan informasi tentang karakter
bahaya, peringatan, dan tanda-tanda khusus, waktu sebelum ancaman datang,
tingkat kecepatan, frekuensi, periode, dan lamanya ancaman terjadi.

5BCFM $POUPI .BUSJL ,BSBLUFS #BIBZB

+FOJT #BIBZB 'BLUPS 5BOEB 1FSJOHBUBO ,FDBQFUBO 'SFLVFOTJ ,BQBO %VSBTJ
DPOUPI
1FOEPSPOH 1FSJOHBUBO "XBM 5FSKBEJ

#BOKJS

(FNQB

-POHTPS

,FCBLBSBO

5TVOBNJ

2. Mengenali Kerentantan dan Kapasitas
Kerangka pengenalan kerentanan dan kapasitas yang umumnya dipakai,
membagi kerentanan dan kapasitas dalam 3 bagian yakni: kerentanan secara
material (uang kontan, tanah, alat, makanan, pekerjaan, akses ke pinjaman
uang), kerentanan secara sosial (jaringan sosial, relasi kekeluargaan, lembaga
kesejahteraan setempat dan nasional), dan kerentanan sikap/motivasi (rasa
percaya diri, kemampuan mengendalikan, kekuasaan, dan kemampuan atau
ketrampilan).

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

5BCFM $POUPI NBUSJL LFSFOUBOBO EBO LBQBTJUBT CFSCBTJT HFOEFS

,FSFOUBOBO ,BQBTJUBT
1S -L 1S -L

'JTJL NBUFSJJM

4PTJBM ,FMFNCBHBBO

.PUJWBTJ 4JLBQ

3. Menilai Risiko Bencana
Dalam penilaian ini, risiko bencana adalah komposit atau gabungan dari aspek
kerentanan, kapasitas, dan bahaya. Maka yang diperlukan adalah penyepakatan
berdasarkan persepsi bersama warga dan pemangku kepentingan sekolah.
Secara sederhana dapat dilaksanakan dengan contoh matrik berikut:

5BCFM $POUPI .BUSJL 3JTJLP #FODBOB

#BIBZB 'SFLVFOTJ ,FMVBTBO #FTBSBO /JMBJ
DPOUPI
.BTBMBI %BNQBL 1FSJOHLBU

#BOKJS
(FNQB
-POHTPS
,FCBLBSBO
5TVOBNJ

Sampai sekarang kita belum mampu secara tuntas menghilangkan risiko
bencana akibat fenomena itu. Tetapi perbedaan kemampuan kita mengenali,
memahami dan mensikapi bahaya fenomena yang berisiko itulah yang
membuat besaran risiko yang mengena pada diri kita berbeda. Semakin
kita mengenali dan memahami fenomena bahaya itu dengan baik, maka
kita semakin dapat mensikapinya dengan lebih baik. Sikap dan tanggap
yang didasarkan atas pengenalan dan pemahaman yang baik akan dapat
memperkecil risiko bencana yang mengena pada kita.

39

Penyelenggaraan Sekolah Siaga Bencana

TOPIK-D. Model Penyelenggaraan Sekolah Siaga Bencana

Tujuan:
 Memahami konsep ’Sekolah Siaga Bencana’.
 Mengidentifikasi tahapan pengembangan ’Sekolah Siaga Bencana’ .

Metode:
 Presentasi narasumber.
 Tanya jawab.
 Tugas kelompok.

Bahan & Alat:
 Bahan tayang fasilitator/narasumber.
 LCD proyektor.
 Flipcart, spidol besar.
 Papan tulis.
 Panduan tugas kelompok .

Proses:
 Fasilitator menyampaikan tujuan sesi (dan memperkenalkan narasumber,

jika materi disampaikan oleh narasumber).
 Fasilitator/narasumber menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20

menit.
 Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir

tanya jawab fasilitator/narasumber dipersilahkan untuk menyampaikan
simpulan/pernyataan penutup.
 Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok berdasarkan basis
sekolah atau asal peserta, dan mempersilahkan peserta untuk berkumpul
dalam kelompok masing-masing.
 Fasilitator menampilkan tayangan pengantar, lalu memberikan pengantar
tugas kelompok yang akan dilaksanakan sekitar 20 menit. Kelompok
diminta :
(1) menilai (SWOT) Kesiapsiagaan sekolah berdasar model

kesiapsiagaansekolah KPB .
(2) mengidentifikasi langkah-langkah untuk menyelenggarakan sekolah

siaga bencana yang dianggap sesuai.
Diskusi dan hasilnya dilaksanakan menggunakan flipcart dan kertas plano

yang tersedia.
 Fasilitator mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan

hasilnya. Meminta komentar dari kelompok lain, lalu menulis temuan
kesamaan dan perbedaan dari hasil setiap kelompok. Fasilitator meminta
komentar dari peserta tentang adanya perbedaan yang ditemukan.
 Sebagai penutup sesi fasilitator memberikan penajaman tentang diskusi
terakhir.

40

BAHAN BACAAN

D.1. Memahami Konsep ‘Sekolah Siaga Bencana’
Menyadari akan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini baik dari segi
kebijakan, sumber daya, serta lingkungan pendukung yang ada di Indonesia,
Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) menyepakati bahwa konsep yang
dikembangkan dalam pendidikan PRB yang dilakukan adalah dalam rangka
membangun kesiapsiagaan sekolah, yang kemudian dijabarkan dalam konsep
Sekolah Siaga Bencana.
Dalam salah satu diskusi KPB mengenai Sekolah Siaga Bencana yang dilakukan
pada tahun 2009 mensyaratkan sekolah siaga bencana sebagai satuan
pendidikan yang memiliki:
Dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif
dengan warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah.
1. Rencana aksi sekolah dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan
sesudah terjadi bencana).
2. Infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan
penanggulangan bencana sekolah termasuk persediaan minimal dimasa
darurat.
3. Sistem kedaruratan, rencana tanggap darurat, dan standar operasional
prosedur tanggap darurat, peta evakuasi, dan protokol komunikasi.
4. Warga sekolah dengan pengetahuan dan kemampuan kesiapsiagaan.
5. Sistem peringatan dini yang efektif.
6. Kegiatan simulasi/latihan regular.
7. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan
bencana baik setempat (desa/kelurahan dan kecamatan) maupun dengan
BPBD/Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap koordinasi
dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota/kabupaten.
8. Kebijakan sekolah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
9. Kebijakan sekolah dalam pendidikan pengurangan risiko bencana bagi
guru dan murid.
10. Sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan kepada warga sekolah dan
pemangku kepentingan sekolah.
Merujuk pada kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam membangun
kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana serta prasyarat yang disepakati oleh
KPB, maka pendidikan pengurangan risiko bencana bertujuan untuk:
1. Membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah dengan
mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di bidang
penanganan bencana;
2. Meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan
tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas
sekolah serta komunitas di sekeliling sekolah;
3. Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke
masyarakat luas melalui sekolah.
Sistem pendukung yang siap siaga bencana menjadi syarat mutlak bagi

Penyelenggaraan Sekolah Siaga Bencana

Sekolah Siap Siaga Bencana. Proses perencanaan, pengadaan dan perawatan
fasilitas sekolah mempertimbangkan kerentanan dan kerawanan terhadap
bencana. Sekolah Siap Siaga Bencana diharapkan akan menjadi wahana bagi
masyarakat bagaimana merancang, melaksanakan, dan mengevakuasi sistem
yang siap siaga bencana.

Parameter, ruang lingkup/variabel, indikator, verifikasi

1. Parameter
Sebagai piranti untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan PRB di tingkat
sekolah, maka digunakan parameter ukur kesiapsiagaan sekolah. Parameter
ini dikembangkan untuk mengkaji tingkat kesiapsiagaan masyarakat, sekolah
dan aparat secara agregat, untuk melihat tingkat kesiapsiagaan daerah kota/
kabupaten tertentu. Proses pengembangan parameter ini dimulai dengan
kajian faktor-faktor sensitif dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap
membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam.
Parameter yang telah diidentifikasi ini, kemudian dikembangkan menjadi alat
ukur (instrumen) termasuk indikatornya.
Parameter kesiapsiagaan diidentifikasi terdiri dari lima faktor, yang berlaku
baik di sekolah, rumah tangga, maupun aparat pemerintah daerah. Kelima
parameter tersebut adalah:
1. Pengetahuan dan Ketrampilan.
2. Kebijakan.
3. Rencana tanggap darurat termasuk sistem peringatan dini.
4. Mobilisasi sumberdaya.
a. Pengetahuan dan Keterampilan
Dasar dari setiap tindakan manusia pada umumnya adalah karena pengetahuan
dan sikap yang dimilikinya. Parameter pengetahuan dan sikap ini adalah
landasan terpenting dari kesiapsiagaan dimanapun, baik disekolah, lingkungan
masyarakat bahkan bagi aparat pemerintah. Minimnya pengetahuan yang
dimiliki oleh masyarakat dimanapun, merupakan penyebab utama terjadinya
korban jiwa dan harta serta lingkungan manakala bencana melanda.
b. Kebijakan
Kebijakan adalah bentuk ’restu’ dari pimpinan sekolah secara formal dan non
formal mengenai hal-hal yang perlu di dukung, hal-hal yang harus dilakukan
atau tidak boleh dilakukan, yang dituangkan dalam kesepakatan sekolah, atau
peraturansekolah. KebijakanyangpositifdariDinasPendidikansertaorganisasi
terkait PRB menjadi penting pula dalam mendukung kesiapsiagaan sekolah.
Kebijakan sekolah pada prakteknya, akan memandu arahan pelaksanaan
kegiatan sehari-hari sekolah. Contohnya, sekolah yang memiliki kebijakan
”Siaga Bencana”. Maka sekolah akan mengadakan pelatihan rutin bagi siswa
dan gurunya, memasukkan pengetahuan berkaitan dengan pengurangan
risiko bencana terkait pelajaran sekolah, dan mendukung kreatifitas siswa
dalam upaya ini.

42

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

Sekolah akan menetapkan kebijakan ”Siaga”, jika sudah memiliki pengetahuan
baik dan sikap yang positif terhadap pengurangan risiko bencana lingkungan
sekolah.
c. Rencana Tanggap Darurat termasuk Sistem Peringatan Dini
Masalah dapat diatasi dengan baik, jika didukung perencanaan yang baik
pula. Pada saat bencana terjadi, kepanikan akan membuyarkan kesiapan
sekolah dalam bereaksi secara tanggap. Karenanya, rencana tanggap darurat
menjadi penting. Rencana tanggap darurat sekolah harus didokumentasikan
serta disosialisasikan dengan baik, meskipun dengan cara yang sederhana.
Di dalam rencana ini, dipikirkan apa yang harus disiapkan sebelum, saat
dan sesudah bencana. Perlu disiapkan juga sarana dan prasarananya, yang
sesuai dengan kapasitas sekolah. Tidak jarang ditemukan sekolah yang tidak
menggandakan dokumen-dokumen penting sekolah, dan disimpan di tempat
yang aman, kalau-kalau terjadi bencana di sekolah. Hal-hal seperti ini juga
perlu dipikirkan dalam rencana tanggap darurat. Kebijakan sekolah adalah
payung hukum dari rencana tanggap darurat ini.
Rencana Tanggap Darurat yang dimaksudkan dalam konsep Sekolah Siaga Bencana
di sini termasuk adanya sistem peringatan dini. Peringatan dini adalah informasi
yang disebarluaskan sesaat sebelum bahaya datang, agar tidak terjadi korban.
Agar peringatan dini ini disebarluaskan dengan cepat dan tepat, serta efektif, maka
harus dipikirkan alur atau sistemnya. Di dalam sistem ini, ada sumber informasi
yang dapat dipercaya, alat dan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami oleh
seluruh komponen sekolah, serta cara untuk menyebarluaskan informasi ini. Seluruh
komponen sekolah harus mempunyai akses yang sama cepat dan tepatnya terhadap
informasi bahaya ini. Sistem ini harus senantiasa teruji secara berkala oleh sekolah,
dan menjadi bagian tidak terlepas dari rencana tanggap darurat sekolah.
d. Mobilisasi Sumberdaya
Meskipun sekolah sudah mempunyai pengetahuan yang baik, menuangkannya
dalam kebijakan sekolah, sekolah juga membuat perencanaan tanggap
daruratnya, termasuk kesepakatan sistem peringatan dini sekolah, namun
pada saat bencana sekolah tidak dapat memobilisasi sumber dayanya; baik
sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun material, maka kerugian
jiwa, harta dan lingkungan akan tetap terjadi. Ini, artinya persiapan tidak
optimal dan tindakan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Contohnya,
sudah disiapkan alat pertolongan pertama, namun pada saat terjadi gempa,
peralatannya terkunci di gudang sekolah. Atau sudah disepakati bel sekolah
sebagai tanda bahaya, tapi saat perlu digunakan, tidak berbunyi karena listrik
padam. Oleh karenanya, penting menguji kesiapsiagaan sekolah secara
berkala. Sumberdaya yang diupayakan oleh sekolah ini, terkait dengan upaya
kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi, dan segera setelah
terjadi bencana, dimana waktu komunitas sekolah (siswa, guru, petugas
sekolah) masih menjadi tanggung jawab lembaga sekolah setelah terjadi
bencana ini, dapat disepakati dengan aparat penanggulangan bencana
daerah bersama masyarakat di lingkungan sekolah.
Jika dicermati, keempat paramater kesiapsiagaan di atas saling terkait dan

43

Penyelenggaraan Sekolah Siaga Bencana

tidak dapat terlepas satu sama lainnya, termasuk dengan upaya kesiapsiagaan
aparat dan masyarakat di daerah atau lingkungan terdekat sekolah.
2. Ruang Lingkup/Variabel
Dalam upaya pembangunan kapasitas komunitas sekolah secara komprehensif,
sistemik dan implementatif, maka ruang lingkup dari pendidikan pengurangan
risiko bencana mencakup:
a. Ruang Lingkup Fisik
Ruang lingkup fisik adalah cakupan kegiatan pendidikan pengurangan risiko
bencana yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik seperti bangunan sekolah,
meja dan kursi, tanda petunjuk, alat-alat peringatan dini, surat keputusan
kepala sekolah, SOP, dan lain-lain.
b. Ruang Lingkup Non-fisik
Ruang lingkup non-fisik adalah cakupan kegiatan pendidikan pengurangan
risiko bencana yang meliputi hal-hal yang bersifat piranti lunak seperti
pengetahuan tentang PRB, kebijakan sekolah, ketrampilan, dan lain-lain.
3. Indikator
Indikator Sekolah Siaga Bencana yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan tiap parameter/variabel pendidikan pengurangan risiko
ditetapkan terkait jejaring dengan sumberdaya.
4.. Verifikasi
Untuk mengukur keberhasilan sekolah dalam menjalankan kegiatan SSB
tersebut, maka diperlukan upaya-upaya untuk memverifikasi kegiatan.
Secara garis besar, parameter, ruang lingku/variabel, indikator dan verifikasi
dalam konsep SSB yang dikembangkan oleh KPB adalah sebagai berikut:

44

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

5BCFM 1BSBNFUFS
3VBOH -JOHLVQ
*OEJLBUPS EBO 7FSJöLBTJ 4FLPMBI 4JBHB #FODBOB

Parameter Ruang Indikator Veri kasi
Lingkup/
Variabel

Pengetahuan /PO öTJL 1FOHFUBIVBO NFOHFOBJ .BUB QFMBKBSBO ZBOH NFNVBU
dan Ketrampilan KFOJT CBIBZB
TVNCFS QFOHFUBIVBO NFOHFOBJ CBIBZB

CBIBZB EBO CFTBSBO TVNCFS CBIBZB EBO CFTBSBO
CBIBZB ZBOH BEB CBIBZB ZBOH BEB
EJ MJOHLVOHBO TFLPMBI EJ MJOHLVOHBO TFLPMBI

,FHJBUBO TFLPMBI CBHJ QFTFSUB
EJEJL VOUVL NFOHPCTFSWBTJ KFOJT
CBIBZB
TVNCFS CBIBZB ZBOH BEB
EJ MJOHLVOHBO TFLPMBI

/PO öTJL 1FOHFUBIVBO TFKBSBI .BUB QFMBKBSBO ZBOH NFNVBU
CFODBOB ZBOH QFSOBI QFOHFUBIVBO NFOHFOBJ TFKBSBI
UFSKBEJ EJ MJOHLVOHBO CFODBOB ZBOH QFSOBI UFSKBEJ
TFLPMBI BUBV EBFSBIOZB EJ MJOHLVOHBO TFLPMBI
BUBV EBFSBIOZB

/PO öTJL 1FOHFUBIVBO NFOHFOBJ .BUB QFMBKBSBO ZBOH NFNVBU
LFSFOUBOBO EBO LBQBTJUBT QFOHFUBIVBO NFOHFOBJ
ZBOH EJNJMJLJ EJ TFLPMBI LFSFOUBOBO EBO LBQBTJUBT ZBOH
EBO MJOHLVOHBO EJNJMJLJ EJ TFLPMBI EBO
TFLJUBSOZB MJOHLVOHBO TFLJUBSOZB

,FHJBUBO TFLPMBI CBHJ QFTFSUB
EJEJL VOUVL NFOHPCTFSWBTJ
LFSFOUBOBO EBO LBQBTJUBT ZBOH
EJNJMJLJ EJ TFLPMBI EBO
MJOHLVOHBO TFLJUBSOZB

/PO öTJL 1FOHFUBIVBO VQBZB ZBOH .BUB QFMBKBSBO ZBOH NFNVBU
CJTB EJMBLVLBO VOUVL QFOHFUBIVBO NFOHFOBJ VQBZB
NFNJOJNBMLBO SJTJLP ZBOH CJTB EJMBLVLBO VOUVL
CFODBOB EJ TFLPMBI NFNJOJNBMLBO SJTJLP CFODBOB
EJ TFLPMBI

,FHJBUBO TFLPMBI CBHJ QFTFSUB
EJEJL VOUVL NFOHJOEFOUJöLBTJ
VQBZB ZBOH CJTB EJMBLVLBO VOUVL
NFNJOJNBMLBO SJTJLP CFODBOB
EJ TFLPMBI

/PO öTJL ,FUFSBNQJMBO TFMVSVI ,PNQPOFO TFLPMBI VOUVL
LPNQPOFO TFLPMBI NFOKBMBOLBO SFODBOB UBOHHBQ
EBMBN NFOKBMBOLBO EBSVSBU QBEB TBBU TJNVMBTJ
SFODBOB UBOHHBQ EBSVSBU

45

Penyelenggaraan Sekolah Siaga Bencana

Parameter Ruang Indikator Veri kasi
Lingkup/
Variabel

Pengetahuan 'JTJL "EBOZB LFHJBUBO +VNMBI TJNVMBTJ EBO QFMBUJIBO
dan Ketrampilan TJNVMBTJ MBUJIBO SFHVMBS SVUJO EBO CFSLFMBOKVUBO EJ TFLPMBI

'JTJL 4PTJBMJTBTJ EBO QFMBUJIBO +VNMBI TPTJBMJTBTJ SVUJO EBO
LFTJBQTJBHBBO LFQBEB CFSLFMBOKVUBO EJ TFLPMBI
XBSHB TFLPMBI EBO
QFNBOHLV
LFQFOUJOHBO TFLPMBI

Kebijakan 'JTJL "EBOZB LFCJKBLBO
+VNMBI LFCJKBLBO
LFTFQBLBUBO

LFTFQBLBUBO
QFSBUVSBO EBO QFSBUVSBO TFLPMBI ZBOH
TFLPMBI ZBOH NFOEVLVOH NFOEVLVOH VQBZB LFTJBQTJBHBBO
VQBZB LFTJBQTJBHBBO EJ TFLPMBI
EJ TFLPMBI

'JTJL ,FCJKBLBO TFLPMBI +VNMBI LFCJKBLBO TFLPMBI ZBOH
TFCBHBJ QBZVOH IVLVN EJCVBU EJLFMVBSLBO TFLPMBI
QFNCVBUBO EBO TFCBHBJ QBZVOH IVLVN
JNQMFNFOUBTJ 1SPTFEVS QFNCVBUBO EBO JNQMFNFOUBTJ
5FUBQ ,FTJBQTJBHBBO 1SPTFEVS 5FUBQ
4FLPMBI ,FTJBQTJBHBBO 4FLPMBI
1SPTFEVS 5FUBQ 1SPUBQ 1SPTFEVS 5FUBQ 1SPUBQ
LFTJBQTJBHBBO TFLPMBI
LFTJBQTJBHBBO TFLPMBI


'JTJL "LTFT CBHJ TFMVSVI 4FLPMBI NFNJMJLJ NBUFSJ BDVBO
LPNQPOFO TFLPMBI VOUVL ZBOH EJCVBU TFLPMBI
NFOJOHLBULBO LBQBTJUBT
QFOHFUBIVBO
4FLPMBI NFNCFSJLBO LFNVEBIBO
QFNBIBNBO EBO CBHJ LPNQPOFO TFLPMBI VOUVL
LFUFSBNQJMBO NFOHJLVUJ QFMBUJIBO
NVTZBXBSBI
LFTJBQTJBHBBO HVSV
KBNCPSF TJTXB
EMM
NBUFSJ BDVBO
JLVU TFSUB
EBMBN QFMBUJIBO

NVTZBXBSBI HVSV

QFSUFNVBO EFTB

KBNCPSF TJTXB
ETC


46

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

Parameter Ruang Indikator Veri kasi
Rencana Lingkup/
Tanggap Variabel
Darurat
termasuk 'JTJL "EBOZB EPLVNFO 4FLPMBI NFNJMJLJ EPLVNFO
Sistem QFOJMBJBO SJTJLP CFODBOB QFOJMBJBO SJTJLP ZBOH EJCVBU TFDBSB
Peringatan ZBOH EJTVTVO CFSTBNB CFSLBMB TFTVBJ EFOHBO LFSFOUBOBO
Dini TFDBSB QBSUJTJQBUJG EFOHBO TFLPMBI
XBSHB TFLPMBI EBO
QFNBOHLV LFQFOUJOHBO
TFLPMBI

'JTJL "EBOZB 3FODBOB BLTJ 4FLPMBI NFNJMJLJ 3FODBOB "LTJ
TFLPMBI EBMBN 4FLPMBI ZBOH EJCVBU TFDBSB
QFOBOHHVMBOHBO CFSLBMB
EJSFWJFX EBO EJQFSCBIBSVJ
CFODBOB TFCFMVN
TBBU
TFDBSB QBSUJTJQBUJG
EBO TFTVEBI
UFSKBEJ CFODBOB


'JTJL "EBOZB QSPUPLPM 4FLPMBI NFNJMJLJ QSPUPLPM
LPNVOJLBTJ LPNVOJLBTJ ZBOH EJCVBU
EJSFWJFX
EBO EJQFSCBIBSVJ TFDBSB
QBSUJTJQBUJG

'JTJL "EBOZB 4JTUFN 4FLPMBI NFNJMJLJ NFLBOJTNF BHBS
1FSJOHBUBO %JOJ JOGPSNBTJ CBIBZB EBQBU
 "LTFT UFSIBEBQ UFSEJTJNJOBTJ LFQBEB TFMVSVI
JOGPSNBTJ CBIBZB
CBJL LPNQPOFO TFLPMBI EFOHBO DFQBU
EBSJ UBOEB BMBN
EBO BLVSBU
JOGPSNBTJ EBSJ
MJOHLVOHBO
EBO EBSJ 4FLPMBI NFNJMJLJ BMBU EBO UBOEB
QJIBL CFSXFOBOH CBIBZB ZBOH EJTFQBLBUJ EBO
QFNFSJOUBI EBFSBI EJQBIBNJ TFMVSVI LPNQPOFO
EBO #.(
TFLPMBI
 1FOZJBQBO BMBU EBO
UBOEB CBIBZB ZBOH 4FLPMBI NFNJMJLJ NFLBOJTNF
EJTFQBLBUJ EBO QFOZFCBSMVBTBO JOGPSNBTJ
EJQBIBNJ TFMVSVI QFSJOHBUBO CBIBZB EJ MJOHLVOHBO
LPNQPOFO TFLPMBI TFLPMBI
 .FLBOJTNF
QFOZFCBSMVBTBO ,PNQPOFO TFLPMBI EBQBU
JOGPSNBTJ QFSJOHBUBO NFNBIBNJ EFOHBO CBJL BQB ZBOH
CBIBZB EJ MJOHLVOHBO IBSVT EJMBLVLBO KJLB BEB JOGPSNBTJ
TFLPMBI QFSJOHBUBO CBIBZB
 1FNBIBNBO ZBOH CBJL
PMFI TFMVSVI LPNQPOFO 4FLPMBI NFNJMJLJ QFUVHBT ZBOH
TFLPMBI CBHBJNBOB CFSUBOHHVOH KBXBC EBO
CFSFBLTJ UFSIBEBQ CFSXFOBOH NFOHPQFSBTJLBO
JOGPSNBTJ QFSJOHBUBO BMBU QFSJOHBUBO EJOJ
CBIBZB
 "EBOZB QFUVHBT ZBOH 4FLPMBI NFNJMJLJ UJN ZBOH
CFSUBOHHVOHKBXBC NFNFMJIBSB BMBU QFSJOHBUBO EJOJ
EBO CFSXFOBOH
NFOHPQFSBTJLBO
BMBU QFSJOHBUBO EJOJ
 1FNFMJIBSBBO BMBU
QFSJOHBUBO EJOJ

47

Penyelenggaraan Sekolah Siaga Bencana

Parameter Ruang Indikator Veri kasi
Rencana Lingkup/
Tanggap Variabel
Darurat
termasuk 'JTJL "EBOZB 1SPTFEVS 5FUBQ 4FLPMBI NFNJMJLJ 1305"1
Sistem ,FTJBQTJBHBBO 4FLPMBI ,FTJBQTJBHBBO 4FLPMBI ZBOH
Peringatan ZBOH EJTFQBLBUJ EBO EJSFWJFX TFDBSB SVUJO EBO
Dini EJMBLTBOBLBO PMFI TFMVSVI EJNVUBLIJSLBO TFDBSB QBSUJTJQBUJG
LPNQPOFO TFLPMBI

'JTJL "EBOZB QFUB FWBLVBTJ 4FLPMBI NFNJMJLJ QFUB FWBLVBTJ
TFLPMBI
EFOHBO UBOEB EFOHBO UBOEB EBO SBNCV ZBOH
EBO SBNCV ZBOH UFS UFSQBTBOH ZBOH NVEBI EJQBIBNJ
QBTBOH
ZBOH NVEBI PMFI TFMVSVI LPNQPOFO TFLPMBI
EJQBIBNJ PMFI TFMVSVI EBO EBQBU EJUFNVLBO EFOHBO
LPNQPOFO TFLPMBI NVEBI EJ MJOHLVOHBO TFLPMBI

'JTJL ,FTFQBLBUBO EBO LFUFS 4FLPMBI NFNJMJLJ MPLBTJ FWBLVBTJ
EBO TFEJBBO MPLBTJ FWBLVBTJ TIFMUFS UFSEFLBU ZBOH
OPO öTJL TIFMUFS UFSEFLBU EFOHBO UFSTPTJBMJTBTJLBO TFSUB EJTFQBLBUJ
TFLPMBI
EJTPTJBMJTBTJLBO PMFI TFMVSVI LPNQPOFO TFLPMBI

LFQBEB TFMVSVI PSBOH UVB TJTXB
NBTZBSBLBU TFLJUBS
LPNQPOFO TFLPMBI EBO EBO QFNFSJOUBI EBFSBI
PSBOH UVB TJTXB

NBTZBSBLBU TFLJUBS EBO
QFNFSJOUBI EBFSBI

'JTJL %PLVNFO QFOUJOH 4FLPMBI NFNJMJLJ UFNQBU
TFLPMBI EJHBOEBLBO EBO QFOZJNQBOBO EPLVNFO QFOUJOH
UFSTJNQBO CBJL
BHBS TFLPMBI IBTJM QFOHHBOEBBO

EBQBU UFUBQ BEB
EJ UFNQBU ZBOH BNBO EBSJ CFODBOB
NFTLJQVO TFLPMBI UFSLFOB
CFODBOB

'JTJL $BUBUBO JOGPSNBTJ QFOUJOH 4FLPMBI NFNJMJLJ EBGUBS DBUBUBO
ZBOH NVEBI EJHVOBLBO QFOUJOH ZBOH NVEBI EJUFNVLBO
TFMVSVI LPNQPOFO EJMJIBU PMFI TFMVSVI LPNQPOFO
TFLPMBI
TFQFSUJ QFS TFLPMBI EBO UFSNVUBLIJSLBO
UPMPOHBO EBSVSBU EFOHBO CBJL
UFSEFLBU
QVTLFTNBT
SVNBI TBLJU UFSEFLBU

EBO BQBSBU UFSLBJU

48

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

Parameter Ruang Indikator Veri kasi
Lingkup/
Variabel

Mobilisasi 'JTJL "EBOZB HVHVT TJBHB 4FLPMBI NFNJMJLJ HVHVT TJBHB
Sumberdaya CFODBOB TFLPMBI CFODBOB EFOHBO LFUFSXBLJMBO
UFSNBTVL QFSXBLJMBO QFTFSUB EJEJEJL
QFTFSUB EJEJL

'JTJL "EBOZB QFSMFOHLBQBO 4FLPMBI NFNJMJLJ QFSMFOHLBQBO
EBTBS EBO TVQMBJ EBTBS EBO TVQMBJ LFCVUVIBO EBTBS
LFCVUVIBO EBTBS QBTDB QBTDB CFODBOB ZBOH EBQBU EJBLTFT
CFODBOB ZBOH EBQBU PMFI LPNVOJUBT TFLPMBI
TFHFSB EJQFOVIJ
EBO
EJBLTFT PMFI LPNVOJUBT
TFLPMBI
TFQFSUJ BMBU
QFSUPMPOHBO QFSUBNB
TFSUB FWBLVBTJ
PCBU
PCBUBO
UFSQBM
UFOEB
EBO TVNCFS BJS CFSTJI

'JTJL 1FNBOUBVBO EBO FWBMVBTJ 4FLPMBI NFNJMJLJ NFLBOJTNF
EBO QBSUJTJQBUJG NFOHFOBJ QFNBOUBVBO EBO FWBMVBTJ
OPO öTJL LFTJBQTJBHBBO TFLPMBI QBSUJTJQBUJG NFOHFOBJ
TFDBSB SVUJO NFOHVKJ LFTJBQTJBHBBO TFLPMBI TFDBSB SVUJO
BUBV NFMBUJI
LFTJBQTJBHBBO TFLPMBI
TFDBSB CFSLBMB


'JTJL "EBOZB LFSKBTBNB 4FLPMBI NFNJMJLJ LFSKB TBNB ZBOH
EBO EFOHBO QJIBL QJIBL CBJL EFOHBO KFKBSJOH ZBOH
OPO öTJL UFSLBJU QFOZFMFOHHBSBBO EJQFSMVLBO EBMBN LFTJBQTJBHBBO
QFOBOHHVMBOHBO TFLPMBI
CFODBOB CBJL TFUFNQBU
EFTB LFMVSBIBO EBO
LFDBNBUBO
NBVQVO
EFOHBO #1#% -FNCBHB
QFNFSJOUBI ZBOH
CFSUBOHHVOH KBXBC
UFSIBEBQ LPPSEJOBTJ EBO
QFOZFMFOHHBSBBO
QFOBOHHVMBOHBO
CFODBOB EJ LPUB
LBCVQBUFO

49

Penyelenggaraan Sekolah Siaga Bencana

D.2. Mengenal Tahapan Pengembangan ‘Sekolah Siaga Bencana’

Berdasarkan pengalaman di lapangan dari beberapa anggota KPB, disepakati
langkah-langkah berikut untuk mengembangkan Sekolah Siaga Bencana:
1. Membangun kesepahaman dan komitmen bersama antar anggota

komunitas sekolah dengan atau tanpa difasilitasi oleh pihak luar.
2. Membuat rencana aksi bersama antara sekolah, komite sekolah, orang tua,

dan anak-anak (bisa dalam bentuk lokakarya, FGD, atau meeting reguler).
3. Melakukan kajian tingkat kesiapsiagaan sekolah dengan menggunakan

lima parameter (pengetahuan dan sikap; kebijakan; rencana tanggap
darurat; sistem peringatan dini; dan mobilisasi sumberdaya).
4. Peningkatan kapasitas (pelatihan-pelatihan) untuk semua stakeholder
sekolah (guru, karyawan/staf administrasi, satuan pengamanan, anggota
komite sekolah, orang tua, anak-anak).
5. Lokakarya pembentukan sekolah siaga bencana (merumuskan kegiatan
untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap, draft kebijakan, sistem
peringatan dini, rencana tanggap darurat, dan mobilisasi sumberdaya).
6. Simulasi/drill menghadapi bencana (sesuai dengan jenis ancaman) dengan
frekuensi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah yang
bersangkutan Standarisasi/pembakuan sekolah siaga bencana.
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SSB.
8. Sosialisasi dan promosi keberadaan SSB.
Prasyarat Pendukung :
1. Ada komitmen dari Kepala Sekolah dan komunitas sekolah.
2. Ada dukungan dari Dinas Pendidikan di wilayahnya.
3. Ada dukungan dari organisasi terkait pengurangan risiko bencana.
4. Adanya keterlibatan dukungan terus-menerus dari Dinas Pendidikan dan
organisasi terkait PRB, termasuk dalam proses pemantauan dan evaluasi
sekolah.
Secara ideal, Sekolah Siaga Bencana dapat dilaksanakan bila:
1. Ada komitmen dari Kepala Sekolah dan komunitas sekolah.
2. Ada komitmen dan dukungan dari Dinas Pendidikan di wilayahnya.
3. Ada dukungan dari organisasi terkait pengurangan risiko bencana.
4. Melakukan pengukuran tingkat kesiapsiagaan sekolah.
5. Melakukan penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan bagi guru
dan siswa sekolah, termasuk penguatan faktor yang masih lemah, sesuai
temuan kajian kesiapsiagaan di sekolah.
6. Melakukan latihan berkala, dengan latihan-latihan yang jelas dan terukur.
7. Adanya keterlibatan dukungan menerus dari Dinas Pendidikan dan
organisasi terkait PRB, termasuk dalam proses pemantauan dan evaluasi
sekolah.
Adapun secara minimal, Sekolah Siaga Bencana bisa berjalan bila:

50

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

1. Ada komitmen dari Kepala Sekolah dan komunitas sekolah.
2. Ada dukungan dari Dinas Pendidikan di wilayahnya.
3. Ada dukungan dari organisasi terkait pengurangan risiko bencana.
4. Melakukan penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan bagi guru

dan siswa sekolah.
5. Melakukan latihan berkala, dengan tagihan latihan yang jelas dan terukur.
6. Adanya keterlibatan dukungan menerus dari Dinas Pendidikan dan

organisasi terkait PRB, termasuk dalam proses pemantauan dan evaluasi
sekolah.
D.3. Pemanfaatan Sekolah Siaga Bencana
Pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah dasar dan menengah
membantu anak-anak memainkan peranan penting dalam penyelamatan
hidup dan perlindungan anggota masyarakat pada saat kejadian bencana.
Menyelenggarakan pendidikan tentang risiko bencana ke dalam kurikulum
sekolah sangat membantu dalam membangun kesadaran akan isu tersebut di
lingkungan masyarakat. Sebagai tambahan terhadap peran penting mereka di
dalam pendidikan formal, sekolah juga harus mampu melindungi anak-anak
dari suatu kejadian bencana.
Integrasi Pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah tidak akan berhasil
tanpa dukungan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah sebagai manager
lembaga harus dapat mengatur kegiatan sekolah dalam koridor Manajemen
Berbasis Sekolah, guru sebagai fasilitator harus dapat menggerakkan dan
memfasilitasi siswa untuk berkembang dan menyediakan ruang dan waktu
dapat menyiakan diri dan kebutuhannya sesuai dengan tingkat perkembangan
siswanya. Siswa juga harus digerakkan untuk berperan aktif dalam kegiatan
PRB di sekolahnya dan menjadi motivator untuk teman sebayanya dan juga
adik kelasnya.
Pendidikan siaga bencana mengoptimalkan pengembangan life skill. Berbeda
dengan pendidikan life skill mata pelajaran, life skill untun PRB tidak hanya
fokus pada siswa namun juga seluruh warga sekolah termasuk Kepala
Sekolah, Guru, dan tenagan non-kependidikan di sekolah dalam menghadapi
bencana. Hal ini karena PRB melalui sekolah siaga bencana ini tidak hanya
difokuskan pada penguasaan pengetahuan saja, namun secara holistic
penyiapan sekolah dari berbagai parameter sekolah siaga bencana sehingga
akan terbentuk kesiapsiagaan yang tinggi dari sekolah tersebut sehingga jika
memang suatu ketika menghadapi suatu bencana, dapat mengurangi risiko
bencana. Sehingga diharapkan akan mengurangai jumlah korban baik jiwa
maupun harta benda, dan siap menghadapi keadaan darurat untuk terus
menyelenggarakan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa
akan pendidikan dalam kondisi apapun.

51

UNIT-3 PENGINTEGRASIAN MATERI
PEMBELAJARAN PRB
KE DALAM KURIKULUM SEKOLAH

TUJUAN UNIT:
Peserta mampu mengelola KTSP yang mengintegrasikan pendidikan PRB yang
berbasis pengembangan sikap dan ketrampilan bertindak sebelum/saat/setelah

terjadi bencana baik secara individu maupun kolektif

TOPIK-A. Model Pengintegrasian Materi Pembelajaran Materi Pembelajara
PRB ke dalam Mata Pelajaran

Tujuan:
 Menyusun perangkat KBM integrasi dalam mata pelajaran pokok.
 Membuat indikator-indikator materi pendidikan PRB dan ciri-cirinya.
 Mengevaluasi hasil pendidikan PRB yang terintegrasi dalam mata pelajaran

pokok.

Metode:
 Presentasi.
 Tanya jawab.

Bahan & Alat:
 Bahan tayang fasilitator.
 LCD proyektor.
 Flipcart, papan tulis.
 Spidol besar.
 Kartu metaplan, isolasi kertas.

Proses:
 Fasilitator menyampaikan tujuan-tujuan sesi; dilanjutkan dengan

menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20 menit.
 Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir tanya

jawab fasilitator menyampaikan simpulan sementara.
 Sebagai penutup sesi fasilitator memberikan penajaman tentang diskusi

terakhir.

BAHAN BACAAN

A.1. Identifikasi Materi Pembelajaran Pendidikan PRB
Pengintegrasian materi pembelajaran Pendidikan PRB ke dalam mata
pelajaran bisa dilakukan terhadap mata pelajaran yang ada dalam struktur
kurikulum (Standar Isi) yang wajib dilaksanakan di sekolah ataupun mata
pelajaran tambahan sebagai mata pelajaran pokok. Mata pelajaran pokok
yang wajib adalah (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan,
(3) Matematika, (4) Bahasa Indonesia, (5) Ilmu Pengetahuan Alam, (6) Ilmu
Pengetahuan Sosial, (7) Seni Budaya dan Keterampilan, dan (8) Pendidikan
Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
Pengintegrasian materi pembelajaran Pendidikan PRB ke dalam mata pelajaran
pokok dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Identifikasi materi pembelajaran pendidikan PRB.
2. Analisis kompetensi dasar yang dapat diintegrasikan materi pembelajaran
pendidikan PRB.
3. Penyusunan Silabus yang mengintegrasikan materi pembelajaran
pendidikan PRB.
4. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
Menginterasikan Materi Pembelajaran Pendidikan PRB.
5. Penyusunan bahan ajar yang mengintegrasikan materi pembelajaran PRB.

Materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka
memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Materi
pembelajaran pendidikan PRB dibagi menjadi 3 fase, yaitu sebelum bencana,
ketika bencana, dan sesaat atau setelah bencana. Materi pembelajaran ketiga
fase tersebut disusun berdasarkan jenis bencana yang terjadi, seperti gempa
bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran.
Materi pembelajaran terdiri dari:
1. Materi fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran,

meliputi nama-nama obyek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat,
nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya.
Materi fakta ini pada materi pembelajaran PRB contohnya adalah daerah
atau nama-nama tempat yang pernah terjadi bencana dan daerah atau
tempat rawan bencana.
2. Materi konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru
yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri
khusus, hakekat, inti /isi dan sebagainya. Materi konsep ini pada materi
pembelajaran pendidikan PRB contohnya adalah pengertian gempa bumi
dan proses terjadinya tsunami.
3. Materi prinsip, berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi
terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema,
serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab
akibat.

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

4. Materi prosedur, meliputi langkah-langkah secara sistematis atau
berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem.
Materi prosedur ini pada pembelajaran pendidikan PRB contohnya adalah
prosedur penyelamatan diri ketika terjadi gempa dan tsunami.

5. Materi sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek afektif, misalnya
nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar
dan bekerja, dsb. Materi sikap atau nilai ini pada materi pembelajaran
pendidikan PRB contohnya adalah sikap yang harus dikembangkan dalam
menjaga keselamatan lingkungan.

Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran PRB perlu diperhatikan prinsip-
prinsip berikut ini:
1. Prinsip relevansi
Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar

kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampaun yang diharapkan
dikuasai siswa berupa menghafal fakta tentang tempat dan waktu kejadian
bencana, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta
mengenai tempat dan waktu, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis
materi yang lain.
2. Prinsip konsistensi
Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada empat macam, maka
materi yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam.
3. Prinsip kecukupan
Prinsipkecukupanartinyamateriyangdiajarkanhendaknyacukupmemadai
dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.
Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak.

A.2. Analisis Kompetensi Dasar yang Dapat Diintegrasikan Materi
Pembelajaran Pendidikan PRB
Analisis kompetensi dasar adalah kajian terhadap kompetensi dasar di
setiap mata pelajaran dalam Standar isi yang dapat diintegrasikan materi
pembelajaran PRB. Analisis dilakukan karena tidak semua kompetensi dasar di
setiap mata pelajaran dapat diintegrasikan materi pembelajaran PRB.

A.3. Penyusunan Silabus yang Mengintegrasikan Materi Pembelajaran
Pendidikan PRB
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata
pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi
dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator,
penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan
penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi
untuk penilaian.

54

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

Prinsip Pengembangan Silabus
1. Ilmiah

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus
harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
2. Relevan
Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi
dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial,
emosional, dan spritual peserta didik.
3. Sistematis
Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional
dalam mencapai kompetensi.
4. Konsisten
Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi
dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan
sistem penilaian.
5. Memadai
Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan
sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
6. Aktual dan Kontekstual
Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan
sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni
mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.
7. Fleksibel
Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta
didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan
tuntutan masyarakat.
8. Menyeluruh
Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif,
afektif, psikomotor).

Unit Waktu Silabus
1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang
disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan
di tingkat satuan pendidikan.
2. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan
per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang
sekelompok.
3. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan
silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur
kurikulum. Khusus untuk SMU/MA menggunakan penggalan silabus
berdasarkan satuan kompetensi.

55

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

Pengembang Silabus
Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri
atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru
(PKG), dan Dinas Pendikan.

1. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan
mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah dan
lingkungannya.

2. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat
melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak
sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata
pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh
sekolah tersebut.

3. Di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI,
menyusun silabus secara bersama. Di SMP/MTs untuk mata pelajaran
IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait.

4. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri,
sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum
MGMP/PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan
digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP/PKG setempat.

5. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan
silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru
berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Langkah-langkah Pengembangan Silabus
1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran
sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan hal-hal
berikut:

 urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat
kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di
SI;

 keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam
mata pelajaran;

 keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata
pelajaran.

2. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran
Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian
kompetensi dasar dengan mempertimbangkan:

 potensi peserta didik;
 relevansi dengan karakteristik daerah,
 tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual

peserta didik;

56

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

 kebermanfaatan bagi peserta didik;
 struktur keilmuan;
 aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
 relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan;

dan
 alokasi waktu.
3. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar
yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta
didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya
dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang
dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran
yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar
memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan
pembelajaran adalah sebagai berikut.
 Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada

para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses
pembelajaran secara profesional.
 Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus
dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai
kompetensi dasar.
 Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki
konsep materi pembelajaran.
 Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal
mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan
pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.
4. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang
ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata
pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam
kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator
digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

5. Penentuan Jenis Penilaian
Penilaianpencapaiankompetensidasarpesertadidikdilakukanberdasarkan
indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam
bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap,
penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan
portofolio, dan penilaian diri.

57

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,
menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta
didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga
menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.
 Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
 Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa

dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan
bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
 Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan.
Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya
dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan
yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa.
 Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut
berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi
bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria
ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah
memenuhi kriteria ketuntasan.
 Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang
ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran
menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi
harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik
wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang
berupa informasi yang dibutuhkan.
6. Menentukan Alokasi Waktu
Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada
jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan
mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman,
tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi
waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata
untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik
yang beragam.
7. Menentukan Sumber Belajar
Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan
untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik,
narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan
kompetensidasarsertamateripokok/pembelajaran,kegiatanpembelajaran,
dan indikator pencapaian kompetensi.

58

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

Format Silabus:

SILABUS

/BNB 4FLPMBI
.BUB 1FMBKBSBO
,FMBT TFNFTUFS
4UBOEBS ,PNQFUFOTJ
,PNQFUFOTJ %BTBS
"MPLBTJ 8BLUV Y .FOJU

.BUFSJ 1PLPL ,FHJBUBO *OEJLBUPS 1FOJMBJBO "MPLBTJ 4VNCFS
1FNCFMBKBSBO 1FNCFMBKBSBO 8BLUV #FMBKBS

A.4. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
Mengintegrasikan Materi Pembelajaran Pendidikan PRB
RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta
didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap guru pada satuan
pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis
agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu
kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap
pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.
Prinsip-prinsip Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan
awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan
sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar
belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

59

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk
mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan
semangat belajar.

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis
Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran
membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai
bentuk tulisan.

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif,
penguatan, pengayaan, dan remedial.

5. Keterkaitan dan keterpaduan
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan
antara SK, KO, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator
pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu
keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan
pembelajaran tematik, keterpaduan Iintas mata pelajaran, lintas aspek
belajar, dan keragaman budaya.

6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi
dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan
situasi dan kondisi.

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
1. Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester,
program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah
pertemuan.
2. Standar kompetensi
Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta
didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan
keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester
pada suatu mata pelajaran.
3. Kompetensi dasar
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai
peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan
indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
4. Indikator pencapaian kompetensi
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau
diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu
yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian
kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional
yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan
keterampilan.

60

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

5. Tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang
diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

6. Materi ajar
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan,
dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator
pencapaian kompetensi.

7. Alokasi waktu
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KO
dan beban belajar.

8. Metode pembelajaran
Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi
dasar atau seperangkat indikatoryang telah ditetapkan. Pemilihan
metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta
didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak
dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik
digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.

9. Kegiatan pembelajaran
 Pendahuluan
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan
pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan
memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam
proses pembelajaran.
 Inti
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai
KO. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan
secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan
konfirmasi.
 Penutup
Penutupmerupakankegiatanyangdilakukanuntukmengakhiriaktivitas
pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau
kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

10. Penilaian hasil belajar
Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan
dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar
Penilaian.

61

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

11. Sumber belajar
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan
kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator
pencapaian kompetensi.
Kotak 5.1 : Format RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : ...................................

Mata Pelajaran : ...................................

Kelas/Semester : ...................................

Standar Kompetensi : ...................................

Kompetensi Dasar : ...................................

Indikator : ...................................

Alokasi Waktu : ..... x 35 menit (… pertemuan)

1. Tujuan Pembelajaran

2. Materi Pembelajaran

3. Metode Pembelajaran

4. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan 1

 Kegiatan Awal

 Kegiatan Inti

 Kegiatan Penutup

Pertemuan 2

 Kegiatan Awal

 Kegiatan Inti

 Kegiatan Penutup

A.5. Penyusunan Bahan Ajar yang Mengintegrasikan Materi Pembelajaran
Pendidikan PRB
Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis
baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang
memungkinkan siswa untuk belajar.

Bahan ajar disusun berdasarkan silabus dan rencanan pelaksanaan
pembelajaran yang telah disusun dan model bahan ajar yang disusun ini
adalah dalam bentuk modul.

Jenis-jenis bahan ajar:
 Bahan cetak: hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet,

wallchart,
 Audio Visual: video/film,VCD
 Audio: radio, kaset, CD audio

62

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

 Visual: foto, gambar, model/maket.
 Multi Media: CD interaktif, computer Based, Internet
Fungsi bahan ajar:
 Pedoman bagi Guru
 Pedoman bagi Siswa
 Alat evaluasi
Tujuan bahan ajar:
 Membantu siswa
 Memberikan banyak pilihan
 Memudahkan guru
 Lebih menarik
Manfaat bahan ajar:
 Bagi Guru

- Membantu guru dalam PBM
- Menambah angka kredit
- Menambah penghasilan
 Bagi Siswa
- Belajar lebih menarik
- Belajar mandiri
- Mendapat kemudahan
Komponen bahan ajar:
- Judul, Materi Pembelajaran, SK, KD, Indikator
- Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru)
- Tujuan yang akan dicapai
- Informasi pendukung
- Latihan-latihan
- Petunjuk kerja
- Penilaian
Ciri-ciri bahan ajar yang baik:
 Menimbulkan minat baca
 Ditulis dan dirancang untuk siswa
 Disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel
 Struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan
dicapai.
 Memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih
 Mengakomodasi kesulitan siswa
 Memberikan rangkuman
 Gaya penulisan komunikatif dan semi formal
 Mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa
 Menjelaskan cara mempelajari bahan ajar.

63

,FSBOHLB CBIBO BKBS NPEVM
+VEVM EJSVNVTLBO EBSJ LPNQFUFOTJ
KVEVM CBIBO BKBS
EBTBS
UFNB NFOHBNCJM JOUJTBSJ

,FNBNQVBO ZBOH JOHJO EJDBQBJ LBUB LVODJ


,FNBNQVBO ZBOH JOHJO EJDBQBJ
EJSVNVTLBO EBSJ LPNQFUFOTJ EBTBS
BUBV JOEJLBUPS ZBOH
" 4VC KVEVM
BEB EJ TJMBCVT EBO 311

VSBJBJO NBUFSJ QFSJOUBI LFHJBUBO
4VC KVEVM NFSVQBLBO VSBJBO EBSJ KVEVM
VSBJBO NBUFSJ QFSJOUBI LFHJBUBO
BUBV KVEVM LFHJBUBO ZBOH BLBO
EJMBLVLBO TJTXB
NVOHLJO KVHB EBSJ
$BUBUBO VOUVL HVSV EBO PSBOH UVB SVNVTBO ,% CJTB KVHB EJBNCJM EBSJ
MBOHLBI MBOHLBI QFNCFMBKBSBO EJ 311

# 4VC KVEVM
ETU
,FHJBUBO LFHJBUBO ZBOH EJMBLVLBO
VSBJBO NBUFSJ QFSJOUBI LFHJBUBO
TJTXB UFSNBTVL MBUJIBO
VSBJBO NBUFSJ QFSJOUBI LFHJBUBO

#FSJTJ QFUVOKVL QFMBLTBOBBO UFOUBOH
$BUBUBO VOUVL HVSV EBO PSBOH UVB LFHJBUBO ZBOH IBSVT EJMBLVLBO HVSV
EBO PSBOH UVB EBMBN NFNCBOUV TJTXB
$ 6KJ ,PNQFUFOTJ NFMBLTBOBLBO QFNCFMBKBSBO TFTVBJ
%BGUBS 1VTUBLB EFOHBO TVC KVEVM
4VC KVEVM NFSVQBLBO VSBJBO EBSJ KVEVM
BUBV KVEVM LFHJBUBO ZBOH BLBO
EJMBLVLBO TJTXB
+VNMBI TVC KVEVM TFTVBJ EFOHBO
LFEBMBNBO EBO LFMVBTBO NBUFSJ
#FSJTJ QFUVOKVL QFMBLTBOBBO UFOUBOH
LFHJBUBO ZBOH IBSVT EJMBLVLBO HVSV
EBO PSBOH UVB EBMBN NFNCBOUV TJTXB
NFMBLTBOBLBO QFNCFMBKBSBO TFTVBJ
EFOHBO TVC KVEVM
-BUJIBO UFT VOUVL TFNVB NBUFSJ ZBOH
EJTBKJLBO EBMBN CBIBO BKBS
TVC KVEVM " EBO #

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

TOPIK-B. ModelPengintegrasianMateriPembelajaranMateriPembelajaran
PRB ke dalam Program Pengembangan diri & Ekstrakurikuler

Tujuan:
 Menyusun perangkat KBM integrasi dalam mata pelajaran pokok.
 Membuat indikator-indikator materi pendidikan PRB dan ciri-cirinya.
 Mengevaluasi hasil pendidikan PRB yang terintegrasi dalam mata pelajaran

pokok.
Metode:
 Presentasi.
 Tanya Jawab.
Bahan & Alat:
 Bahan tayang fasilitator.
 LCD Proyektor.
 Flipcart, Papan Tulis.
 Spidol besar.
 Kartu metaplan, isolasi kertas.
Proses:
 Fasilitator menyampaikan tujuan-tujuan sesi; dilanjutkan dengan

menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20 menit.
 Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir

tanya jawab fasilitator menyampaikan simpulan sementara
 Sebagai penutup sesi fasilitator memberikan penajaman tentang diskusi

terakhir.

65

BAHAN BACAAN

B.1 Pengintegrasian PRB ke dalam Program Pengembangan Diri.
Pengembangandirimerupakankegiatanpendidikandiluarmatapelajaransebagai
bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan
diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang
dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah
pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta
kegiatan ekstra kurikuler. Di samping itu, untuk satuan pendidikan kejuruan,
kegiatan pengembangan diri, khususnya pelayanan konseling ditujukan guna
pengembangan kreativitas dan karir. Untuk satuan pendidikan khusus, pelayanan
konseling menekankan peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan
khusus peserta didik.
Kegiatan pengembangan diri berupa pelayanan konseling difasilitasi/
dilaksanakan oleh konselor dan kegiatan ekstra kurikuler dapat dibina oleh
konselor, guru dan atau tenaga kependidikan lain sesuai dengan kemampuan
dan kewenangnya. Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan
pelayanan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler dapat mengembangkan
kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Materi pembelajaran pendidikan PRB juga dapat diintegrasikan ke dalam
program pengembangan diri, terutama pada kegiatan ekstra kurikuler.
Sebelum melaksanakan pengembangan diri, guru harus terlebih dahulu
menyusun program pengembangan diri yang mengintegrasikan materi
pembelajaran pendidian PRB.
Tujuan Pengembangan Diri
Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan,
potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, dengan
memperhatikan kondisi sekolah/madrasah.
Secara khusus pengembangan diri bertujuan menunjang pendidikan peserta
didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi dan
kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan
sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan
pemecahan masalah, dan kemandirian.:
Ruang Lingkup Pengembangan Diri
Pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram.
Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Kegitan tidak terprogram
dilaksanakan secara lansung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di
sekolah/madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik.
Kegiatan terprogram terdiri atas dua komponen:
1. Pelayanan konseling, meliputi pengembangan:

 kehidupan pribadi.
 kemampuan sosial.
 kemampuan belajar.
 wawasan dan perencanaan karir.

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

2. Ekstra kurikuler, meliputi kegiatan:
 kepramukaan.
 latihan kepemimpinan, kegiatan ilmiah remaja, palang merah remaja.
 seni, olahraga, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan.

Materi pembelajaran tentang pendidikan PRB di antaranya dapat diintegrasikan
ke dalam kegiatan kepramukaan, palang merah remaja, seni, olahraga, cinta
alam, jurnalistik, teater, dan keagamaan.
Bentuk-bentuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Diri
1. Kegiatan pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan

perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi
kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal
melalui penyelenggaraan:
 layanan dan kegiatan pendukung konseling
 kegiatan ekstra kurikuler.
2. Kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram dapat dilaksanakan
sebagai berikut.
 Rutin, adalah yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal, seperti: upacara

bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, keberaturan,
pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri.
 Spontan, adalah kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian khusus
seperti: pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah
pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran).
 Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti:
berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan
dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.
B.2 Pengembangan Diri melalui Pelayanan Konseling
Pelayanan konseling di sekolah/madrasah merupakan usaha membantu
peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial,
kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan
konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik, secara individual,
kelompok dan atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat,
perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini
juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang
dihadapi peserta didik.
1. Pengertian Konseling
Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara
perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang
secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi,
kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui
berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-
norma yang berlaku.

67

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

2. Bidang Pelayanan Konseling
Bidang layanan konseling yang dapat diintegrasikan materi pembelajaran
pendidikan PRB antara lain pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang
pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai
serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan
efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan
sosial yang lebih luas.

3. Fungsi Konseling
 Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami
diri dan lingkungannya.
 Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu
mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang
dapat menghambat perkembangan dirinya.
 Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi
masalah yang dialaminya.
 Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu
peserta didik memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai
potensi dan kondisi positif yang dimilikinya.
 Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh
pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat
perhatian.

4. Jenis Layanan Konseling
Dari beberapa jenis layanan konseling, beberapa di antaranya yang
mendukung pengintegrasian materi pembelajaran pendidikan PRB
adalah:

 Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik
dalam mengentaskan masalah pribadinya.

 Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik
dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan
belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan
kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.

 Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak
lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang
perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta
didik.

 Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan
permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka.

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Konseling
1. Di dalam jam pembelajaran sekolah/madrasah:

 Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk
menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan penyaluran,
penguasaan konten, kegiatan instrumentasi, serta layanan/kegiatan
lain yang dapat dilakukan di dalam kelas.

68

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

 Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas per
minggu dan dilaksanakan secara terjadwal

 Kegiatantidaktatapmukadenganpesertadidikuntukmenyelenggarakan
layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data,
kunjungan rumah, pemanfaatan kepustakaan, dan alih tangan kasus.

2. Di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah:
 Kegiatan tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan
layanan orientasi, konseling perorangan,, bimbingan kelompok,
konseling kelompok, dan mediasi, serta kegiatan lainnya yang dapat
dilaksanakan di luar kelas.
 Satu kali kegiatan layanan/pendukung konseling di luar kelas/di luar
jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap
muka dalam kelas.
 Kegiatan pelayanan konseling di luar jam pembelajaran sekolah/
madrasah maksimum 50% dari seluruh kegiatan pelayanan konseling,
diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan sekolah/madrasah.

B.3 Pengembangan Diri melalui Kegiatan Ekstrakurikuler
Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan
pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai
dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang
secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan
yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah/madrasah.
1. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler
 Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk
mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai
dengan potensi, bakat dan minat mereka.
 Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan
kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik.
 Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan
suasana rileks, mengembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik
yang menunjang proses perkembangan.
 Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk
mengembangkan kesiapan karir peserta didik.
2. Prinsip Kegiatan Ekstra Kurikuler
 Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan
potensi, bakat dan minat peserta didik masing-masing.
 Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan
keinginan dan diikuti secara sukarela oleh peserta didik.
 Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut
keikutsertaan peserta didik secara penuh.
 Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana
yang disukai dan mengembirakan peserta didik.

69

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

 Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun
semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil.

 Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang
dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

3. Jenis kegiatan Ekstra Kurikuler yang dapat Diintegrasikan
Pendidikan PRB
 Krida, meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa
(LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera
(PASKIBRA).
 Karya Ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan
penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian.
 Latihan/lomba keberbakatan/prestasi, meliputi pengembangan bakat
olah raga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan.
 Seminar, lokakarya, dan pameran/bazar, dengan substansi pendidikan
PRB.

4. Format Kegiatan
 Individual, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta
didik secara perorangan.
 Kelompok, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh
kelompok-kelompok peserta didik.
 Klasikal, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta didik
dalam satu kelas.
 Gabungan, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta
didik antarkelas/antarsekolah/madrasah.
 Lapangan, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti seorang
atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau kegiatan
lapangan.

5. Perencanaan Kegiatan
Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler mengacu pada jenis-jenis kegiatan yang
memuat unsur-unsur:

 Sasaran kegiatan
 Substansi kegiatan
 Pelaksana kegiatan dan pihak-pihak yang terkait, serta

keorganisasiannya
 Waktu dan tempat
 Sarana

6. Pelaksanaan Kegiatan
 Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat rutin, spontan dan keteladanan
dilaksanakan secara langsung oleh guru, konselor dan tenaga
kependidikan di sekolah/madrasah.

70

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

 Kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dilaksanakan sesuai dengan
sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pelaksana
sebagaimana telah direncanakan.

B.4 Contoh Materi Pengembangan Diri yang dapat diintegrasikan Pendidikan
PRB
1. Layanan Orientasi: Obyek-obyek pengembangan pribadi, seperti:
 Fasilitas olah raga; latihan bina raga; bela diri.
 Sanggar seni dan budaya
 Tempat peribadatan
2. Layanan Orientasi: Obyek-obyek pengembangan hubungan sosial,
seperti:
 Kegiatan gotong royong
 Seminar, lokakarya, diskusi, dan kegiatan kelompok lainnya
3. Layanan Informasi: Informasi tentang potensi, kemampuan dan kondisi
hubungan sosial, seperti:
 Pemahaman terhadap orang lain
 Kiat berteman
 Hubungan dengan guru, orangtua, pimpinan masyarakat
4. Layanan Bimbingan Kelompok: Topik tentang kemampuan dan kondisi
pribadi, seperti:
 Kebiasaan sehari-hari di rumah, kegiatan rutin, membantu orang tua,
belajar
 Sikap terhadap narkoba, KKN, pembunuhan, perkosaan, perang
 Sikap terhadap bencana alam, kecelakaan, HAM, kemiskinan, anak
terlantar
5. Layanan Bimbingan Kelompok: Topik tentang kemampuan dan kondisi
hubungan sosial, seperti:
 Suasana hubungan di sekolah: antarsiswa, guru-siswa, antarpersonil
sekolah lainnya
 Peristiwa sosial di masyarakat: demo brutal, bentrok antarwarga
 Toleransi, solidaritas
6. Layanan Mediasi:
Masalah yang menyebabkan perselisihan pada dasarnya adalah masalah
sosial. Dalam hal ini layanan mediasi pertama-tama menangani hubungan
sosial di antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam pelaksanaan layanan
mediasi boleh jadi akan muncul masalah pribadi, masalah belajar, masalah
karir, dan masalah sosial lainnya yang perlu ditangani oleh konselor.

71

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

TOPIK-C. Pengembangan Model Pembelajaran PRB Sebagai Muatan
Lokal

Tujuan:
 Menyusun perangkat KBM Muatan Lokal PRB.
 Membuat indikator-indikator materi pendidikan PRB dan ciri-cirinya.
 Mengevaluasi KBM Muatan Lokal.

Metode:
 Presentasi.
 Tanya Jawab.
 Tugas Kelompok.

Bahan & Alat:
 Bahan tayang fasilitator.
 LCD proyektor.
 Flipcart, Papan Tulis.
 Spidol besar.
 Panduan Tugas Kelompok.

Proses:
 Fasilitator menyampaikan tujuan-tujuan sesi; dilanjutkan dengan

menyampaikan presentasi tidak lebih dari 20 menit.
 Fasilitator mengelola tanya jawab tentang materi presentasi, pada akhir

tanya jawab fasilitator menyampaikan simpulan sementara.
 Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok berdasarkan basis

sekolah atau asal peserta, dan mempersilahkan peserta untuk berkumpul
dalam kelompok masing-masing.
 Fasilitator menampilkan tayangan pengantar, lalu memberikan
pengantar tugas kelompok yang akan dilaksanakan sekitar 20 menit.
Kelompok diminta :
(1) menentukan prioritas ancaman/risiko bencana yang diintegrasikan

dalam kurikulum.
(2) mengidentifikasi Materi Pembelajaran, SK, KD, dan Indikator dari Model

Muatan Lokal PRB yang dianggap sesuai di daerahnya/sekolahnya.
Diskusi dan hasilnya dilaksanakan menggunakan flipcart dan kertas plano

yang tersedia.
 Fasilitator mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan

hasilnya. Meminta komentar dari kelompok lain, lalu menulis temuan
kesamaan dan perbedaan dari hasil setiap kelompok. Fasilitator meminta
komentar dari peserta tentang adanya perbedaan yang ditemukan.
 Sebagai penutup sesi fasilitator memberikan penajaman tentang diskusi
terakhir.

72

BAHAN BACAAN

C.1. Materi Pembelajaran PRB dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk
keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam
mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan
oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-
masing. Substansi tentang materi pembelajaran pendidikan PRB merupakan
salah satu yang dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran muatan lokal.
Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang
terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan
pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan
pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap
keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Bagi daerah-daerah yang
rawan bencana dapat menetapkan materi pembelajaran pendidikan PRB
sebagai mata pelajaran muatan lokal.
Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan
harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk
setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat
menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini
berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan
dua mata pelajaran muatan lokal. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal
dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan kompetensi
yang dicapai.
Ruang lingkup muatan lokal adalah sebagai berikut:
1. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Keadaan daerah adalah segala
sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan
dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan
sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan
oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup
dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan
dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang
bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut misalnya kebutuhan untuk:
 Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah.
 Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu, sesuai
dengan keadaan perekonomian daerah.
 Meningkatkan penguasaan bahasa asing untuk keperluan sehari-hari,
dan menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan belajar
lebih lanjut (belajar sepanjang hayat).
 Meningkatkan kemampuan berwirausaha.
2. Lingkup isi/jenis muatan lokal, dapat berupa: bahasa daerah, Bahasa Asing
(Inggris, Mandarin, Arab dll), kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan
daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan
alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan
sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

C.2. Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal
Pemberlakuan KTSP membawa implikasi bagi sekolah dalam melaksanakan
KBM sejumlah mata pelajaran, dimana hampir semua mata pelajaran sudah
memiliki Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk masing-masing
pelajaran. Sedangkan untuk mata pelajaran Muatan Lokal yang merupakan
kegiatan kurikuler yang harus diajarkan di kelas tidak mempunyai Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasarnya. Hal ini memberikan peluang
kepada Satuan Pendidikan untuk menyusun dan mengembangkan Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
peserta didik. Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
untuk mata pelajaran Muatan Lokal bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh
karena itu perlu dipersiapkan berbagai hal untuk dapat mengembangkan
Mata Pelajaran Muatan Lokal
Pengembangan mata pelajaran Muatan Lokal oleh sekolah dan komite sekolah
dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah dalam rangka
kesiapsiagaan bencana.
2. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal mata
pelajaran kesiapsiagaan bencana.
3. Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal kesiapsiagaan bencana.
4. Menentukan mata pelajaran Muatan Lokal kesiapsiagaan bencana.
5. Mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
serta silabus dan RPP mata pelajaran kesiapsiagaan bencana.

Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah dalam rangka

kesiapsiagaan bencana
Kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan mendata berbagai keadaan
dan kebutuhan daerah yang bersangkutan dalam kaitannya dengan
kesiapsiagaan bencana. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak
yang terkait di daerah yang bersangkutan seperti Pemda/Bappeda, Instansi
vertikal terkait, PerguruanTinggi, dan dunia usaha/industri. Keadaan daerah
seperti telah disebutkan di atas dapat ditinjau dari potensi daerah yang
bersangkutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kekayaan
alam. Kebutuhan daerah dapat diketahui antara lain dari:

 Rencana pembangunan daerah bersangkutan termasuk prioritas
pembangunan daerah, baik pembangunan jangka pendek,
pembangunan jangka panjang, maupun pembangunan berkelanjutan
(sustainable development);

 Pengembangan ketenagakerjaan termasuk jenis kemampuan-
kemampuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan;

 Aspirasi masyarakat mengenai pelestarian alam dan pengembangan
daerahnya, serta konservasi alam dan pemberdayaannya.

2. Menentukanfungsidansusunanataukomposisimuatanlokalkesiapsiagaan
bencana.

74

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

Berdasarkan kajian dari beberapa sumber seperti di atas dapat diperoleh
berbagai jenis kebutuhan terhadap kesiapsiagaan bencana. Berbagai jenis
kebutuhan ini dapat mencerminkan fungsi muatan lokal di daerah, antara
lain untuk:
 Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
 Meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan tertentu;
 Meningkatkan kemampuan berwiraswasta;
 Meningkatkan penguasaan bahasa Asing untuk keperluan sehari-hari;
3. Menentukan bahan kajian muatan lokal tentang kesiapsiagaan bencana
Kegiatan ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai
kemungkinan muatan lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian
sesuai dengan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Penentuan bahan
kajian muatan lokal didasarkan pada kriteria berikut:

 Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik;
 Kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan;
 Tersedianya sarana dan prasarana
 Tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa
 Tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan
 Kelayakan berkaitan dengan pelaksanaan di sekolah;
 Lain-lain yang dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi dan

situasi daerah.
4. Menentukan Mata Pelajaran Muatan Lokal kesiapsiagaan bencana

Berdasarkan bahan kajian muatan lokal tersebut dapat ditentukan kegiatan
pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ini pada dasarnya dirancang
agar bahan kajian muatan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan,
keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki
wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan
masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan
mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan
nasional. Kegiatan ini berupa kegiatan kurikuler untuk mengembangkan
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek
pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya
tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
Serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah
dan komite sekolah kemudian ditetapkan oleh sekolah dan komite sekolah
untuk dijadikan nama mata pelajaran muatan lokal. Substansi muatan lokal
ditentukan oleh satuan pendidikan.
5. Mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, Silabus, dan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
 Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar adalah

langkah awal dalam membuat mata pelajaran muatan lokal agar
dapat dilaksanakan di sekolah. Adapun langkah-langkah dalam
mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah
sebagai berikut:

75

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

- Pengembangan Standar Kompetensi
Standar kompetensi adalah menentukan kompetensi yang

didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan.
- Pengembangan Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang harus dikuasai

siswa. Penentuan ini dilakukan dengan melibatkan guru, ahli bidang
kajian, ahli dari instansi lain yang sesuai dan ahli lain yang relevan.
 Pengembangan silabus secara umum mencakup:
- Mengidentifikasi materi pembelajaran,
- Mengembangkan kegiatan pembelajaran,
- Mengembangkan indikator,
- Pengembangan penilaian,
- Pengalokasian waktu,
- Menentukan Sumber Belajar.
Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan
pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-
masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan
dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi
proses (pelaksanaan pembelajaran), dan evaluasi rencana pembelajaran.

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Setelah silabus selesai dibuat, maka guru perlu merencanakan
pelaksanaan pembelajaran untuk satu kali tatap muka. Adapun
komponen dari RPP minimal memuat:

- Tujuan pembelajaran,
- Indikator,
- Materi Ajar/Pembelajaran,
- Kegiatan Pembelajaran,
- Metode Pengajaran,
- Sumber Belajar.
 Penilaian

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,
menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil
belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna
dalam pengambilan keputusan.
Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan
berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes
dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja,
pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau
produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian:
1. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.

76

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

2. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang
bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti prosespembelajaran,
dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap
kelompoknya.

3. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang
berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian
hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki
dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa.

4. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut
berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi
peserta didik yang pencapaiankompetensinyadibawahkriteriaketuntasan,
dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria
ketuntasan.

5. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang
ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran
menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi
harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik
wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang
berupa informasi yang dibutuhkan.

Pihak yang Terlibat dalam Pengembangan
Sekolah dan komite sekolah mempunyai wewenang penuh dalam
mengembangkan program muatan lokal. Bila sekolah tidak mempunyai SDM
dalam mengembangkan sekolah dan komite sekolah dapat bekerjasama
dengan dengan unsur-unsur Depdiknas seperti: a). Tim Pengembang
Kurikulum (TPK) di daerah, b). Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),
c). Perguruan Tinggi dan instansi/lembaga di luar Depdiknas, misalnya
pemerintah Daerah/Bapeda, Dinas Departemen lain terkait, dunia usaha/
industri, tokoh masyarakat.
1. Peran, tugas dan tanggung jawab TPK secara umum adalah sebagai

berikut:
 Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing;
 Menentukan komposisi atau susunan jenis muatan lokal;
 Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal sesuai dengan keadaan

dan kebutuhan daerah masing-masing;
 Menentukan prioritas bahan kajian muatan lokal yang akan

dilaksanakan;
 Mengembangkan silabus muatan lokal dan perangkat kurikulum

muatan lokal lainnya, yang dilakukan bersama sekolah, mengacu pada
Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP
2. Peran Perguruan Tinggi dan LPMP antara lain memberikan bimbingan dan
bantuan teknis dalam:
 Mengidentifikasi dan menjabarkan keadaan, potensi, dan kebutuhan
lingkungan ke dalam komposisi jenis muatan lokal;

77

Pengintegrasian Pembelajaran PRB ke dalam Kurikulum Sekolah

 Menentukan lingkup masing-masing bahan kajian/pelajaran;
 Menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan tingkat

perkembangan peserta didik dan jenis bahan kajian/pelajaran
3. Peran instansi/lembaga di luar Depdiknas secara umum adalah:

 Memberikan informasi mengenai potensi daerah yang meliputi aspek
sosial, ekonomi, budaya, kekayaan alam, dan sumber daya manusia
yang ada di daerah yang bersangkutan, serta prioritas pembangunan
daerah di berbagai sektor yang dikaitkan dengan sumber daya manusia
yang dibutuhkan;

 Memberikan gambaran mengenai kemampuan-kemampuan dan
keterampilan yang diperlukan pada sektor-sektor tertentu;

 Memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan, dan tenaga dalam
menentukan prioritas muatan lokal sesuai dengan nilai-nilai dan norma
setempat.

Rambu-rambu
Berikut ini rambu-rambu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan muatan
lokal.
1. Sekolah yang mampu mengembangkan Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar beserta silabusnya dapat melaksanakan mata pelajaran
muatan lokal. Apabila sekolah belum mampu mengembangkan Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar beserta silabusnya sekolah dapat
melaksanakan muatan lokal berdasarkan kegiatan-kegiatan yang
direncanakan oleh sekolah, atau dapat meminta bantuan kepada sekolah
yang terdekat yang masih dalam satu daerahnya. Bila beberapa sekolah
dalam satu daerah belum mampu mengembangkan dapat meminta
bantuan TPK daerah, atau meminta bantuan dari LPMP di propinsinya.
2. Bahan kajian hendaknya sesuai dengan tingkat perkembangan peserta
didik yang mencakup perkembangan pengetahuan dan cara berpikir,
emosional, dan sosial peserta didik. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
diatur sedemikian rupa agar tidak memberatkan peserta didik dan tidak
mengganggu penguasaan pada kurikulum nasional. Oleh karena itu dalam
pelaksanaan muatan lokal dihindarkan adanya pekerjaan rumah (PR).
3. Program pengajaran hendaknya dikembangkan dengan melihat kedekatan
dengan peserta didik yang meliputi dekat secara fisik dan secara psikis.
Dekat secara fisik maksudnya terdapat dalam lingkungan tempat tinggal
dan sekolah peserta didik, sedangkan dekat secara psikis maksudnya
bahwa bahan kajian tersebut mudah dipahami oleh kemampuan berpikir
dan mencernakan informasi sesuai dengan usianya. Untuk itu, bahan
pengajaran hendaknya disusun berdasarkan prinsip belajar yaitu: (1) bertitik
tolak dari hal-hal konkret ke abstrak; (2) dikembangkan dari yang diketahui
ke yang belum diketahui; (3) dari pengalaman lama ke pengalaman baru;
(4) dari yang mudah/sederhana ke yang lebih sukar/rumit. Selain itu bahan
kajian/pelajaran hendaknya bermakna bagi peserta didik yaitu bermanfaat
karena dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

78

Modul Pelatihan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan

4. Bahan kajian/pelajaran hendaknya memberikan keluwesan bagi guru
dalam memilih metode mengajar dan sumber belajar seperti buku dan
nara sumber. Dalam kaitan dengan sumber belajar, guru diharapkan dapat
mengembangkan sumber belajar yang sesuai dengan memanfaatkan
potensi di lingkungan sekolah, misalnya dengan memanfaatkan tanah/
kebun sekolah, meminta bantuan dari instansi terkait atau dunia usaha/
industri (lapangan kerja) atau tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu guru
hendaknya dapat memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan
peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar, baik secara mental, fisik,
maupun sosial.

5. Bahan kajian muatan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam arti
mengacu kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi makna
kepada peserta didik. Bahan kajian muatan lokal juga dapat disusun dan
diajarkan hanya dalam jangka waktu satu semester, dua semester atau satu
tahun ajaran.

6. Alokasi waktu untuk bahan kajian/pelajaran muatan lokal perlu
memperhatikan jumlah minggu efektif untuk mata pelajaran muatan lokal
pada setiap semester.

79

Rencana Aksi Sekolah Untuk Pengurangan Risiko Bencana

TOPIK-D. Kelebihan dan Kekurangan Masing-masing Model
Tujuan:
 Memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing model.
Metode:
 Diskusi.
Bahan & Alat:
 Bahan tayang fasilitator.
 LCD proyektor.
 Flipcart, papan tulis.
 Spidol besar.
 Kartu Metaplan, isolasi kertas.
Proses:
 Fasilitator mengelola diskusi mengenai kelebihan dan kekuarangan model

pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum sekolah.
 Sebagai penutup sesi fasilitator memberikan penajaman tentang diskusi

terakhir.

80