2019 - Aplikasi
SiPenCaK (Sistem Pemantauan Capaian Kinerja)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi untuk mengkonsolidasi data DKO yang dilaksanakan KPPN melalui Terus digunakan guna membantu pemilik
kinerja yang terdiri dari Manajemen Dialog aplikasi SIPENCAK ini melibatkan seluruh peta strategi, yaitu Kepala KPPN dan
Kinerja Organisasi, Inputan data capaian pegawai untuk dapat aktif dalam kegiatan para pegawai KPPN Ketapang dalam
kinerja, dan Fitur call out dan chat untuk DKO. Subbagian umum mengunggah melakukan peningkatan performa kinerja
memudahkan notulensi dan dokumentasi dokumentasi pelaksanaan DKO. yang menjadi tugas dan tanggung
diskusi/penyampaian pendapat selama jawabnya.
sesi DKO.
Sebelum Inovasi SiPenCaK Setelah Inovasi
Terdapat beberapa capaian kinerja Memudahkan monitoring atasan atas
pegawai yang belum memenuhi target kinerja pegawai berdasarkan data kinerja
sehingga perlu dilakukan perubahan bulanan yang diinput masing-masing
strategi pengelolaan kinerja. pegawai.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi untuk mengkonsolidasi data kinerja yang terdiri dari:
1. Manajemen Dialog Kinerja Organisasi, berupa dokumen persiapan dan pemantauan hasil DKO
2. Inputan data capaian kinerja sebagai media monitoring capaian kinerja masing-masing pegawai dalam
periode bulan.
3. Fitur call out dan chat untuk memudahkan notulensi dan dokumentasi diskusi/penyampaian pendapat
selama sesi DKO.
Latar Belakang
Nilai capaian kinerja pegawai direkam secara triwulanan pada aplikasi e-performance. Atas capaian
kinerja pegawai yang belum memenuhi target, perlu dilakukan perubahan strategi pengelolaan kinerja.
Keterbatasan waktu menjadi salah satu tantangan untuk memperbaiki capaian kinerja pegawai yang belum
maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat yang dapat menampilkan capaian kinerja pegawai secara
spesifik dalam hal rentang waktu yang lebih singkat dan intensitas pelaporan kinerja lebih banyak sehingga lebih
mudah dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai.
Penggunaan Inovasi
DKO yang dilaksanakan KPPN melalui aplikasi SIPENCAK ini melibatkan seluruh pegawai untuk dapat
aktif dalam kegiatan DKO. Subbagian umum mengunggah dokumentasi pelaksanaan DKO seperti Nota Dinas
Pelaksanaan DKO, Kerangka Acuan Dialog Kinerja Organisas. Para pegawai mengutarakan pendapatnya melalui
kolom komentar/ chat dalam aplikasi SIMACAN. Setelah pelaksanaan DKO, pegawai subbagian umum
mengunggah notula DKO beserta dokumentasi foto-foto kegiatan. Kelengkapan dokumentasi DKO digunakan
untuk melengkapi laporan SFO (Strategy Focus Organisation) dan LLPKL (Langkah-Langkah Peningkatan
Kinerja Layanan).
Sebelum Implementasi
Terdapat beberapa capaian kinerja pegawai yang belum memenuhi target sehingga perlu dilakukan
perubahan strategi pengelolaan kinerja.
Setelah Implementasi
1. Pada tahun 2018 KPPN Ketapang berhasil menempati 10 besar peringkat pengelolaan kinerja KPPN Tipe A2.
Capaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan salah satunya dengan media yang dapat menjaga
motivasi dan fokus pada pengelolaan kinerja.
2. Penggunaan Aplikasi Sipencak memperoleh dukungan ditandai dengan antusiasme yang tinggi pada
penggunaannya, sehingga aktivitas pengelolaan kinerja khususnya DKO lebih menarik dan memotivasi
pegawai.
3. Memudahkan monitoring atasan atas kinerja pegawai berdasarkan data kinerja bulanan yang diinput
masing-masing pegawai. Hal ini menjadikan fokus pegawai pada kinerja menjadi lebih baik.
4. Evaluasi dilakukan secara periodic dengan mereview kontribusi pada pencapaian IKU.
Keberlanjutan Inovasi
Sejalan dengan pengelolaan kinerja KPPN Ketapang, khususnya capaian kinerja organisasi, aplikasi
SIPENCAK akan terus digunakan guna membantu pemilik peta strategi, yaitu Kepala KPPN dan para pegawai
KPPN Ketapang dalam melakukan peningkatan performa kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya
dan mendokumentasikan upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai nilai kinerja organisasi sesuai
dengan target yang telah ditetapkan.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 41
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Aplikasi
Monitoring ACtion plAN/ CnC (Aplikasi MACAN)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi untuk mendokumentasikan action Pada saat kegiatan coaching and Sejalan dengan pengelolaan kinerja
plan dalam rangka pengembangan counseling, coach dan coachee KPPN Ketapang terutama IKU Kemenkeu
manajemen SDM melalui Coaching and berdiskusi mengenai tantangan yang Three lingkup KPPN, aplikasi MACAN
Councelling. dimiliki terkait tugas dan fungsi pekerjaan akan terus digunakan guna membantu
masingmasing pegawai. Pada saat itu, pemilik peta strategi.
ditentukan juga rencana kerja para
pegawai setelah sesi coaching and
counseling berakhir yang direkam pada
Aplikasi MACAN.
Sebelum Inovasi MACAN Setelah Inovasi
Pemilik peta strategi belum dapat menilai • Memudahkan tracking atas rencana dan
upaya peningkatan kinerja yang dilakukan capaian action plan masing-masing
pegawainya karena hasil kegiatan pegawai baik dalam konteks individu
coaching and counseling berdasarkan maupun konsistensinya dalam jangka
tulisan dan pendapat coachee (bawahan). panjang dengan semangat kerja tim di
KPPN; dan
• Memudahkan review dalam hal terdapat
feed back atas rencana dan capaian
action plan pegawai di lingkungan
KPPN ketapang.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi untuk mendokumentasikan action plan dalam rangka pengembangan manajemen SDM melalui
Coaching and Councelling:
1. Manajemen data CnC dan action plan bulanan selama tahun berjalan.
2. Feedback action plan secara mandiri yang dapat di monitor oleh coachee dan atasan.
3. Monitoring hasil dan capaian action plan serta review dalam konteks teamwork.
Latar Belakang
Sebagai instansi yang mengutamakan pelayanan pencapaian kinerja yang maksimal, KPPN Ketapang
mendorong para pejabat maupun pegawainya untuk terus mengembangkan diri. Pemilik peta strategi juga turut
aktif memotivasi bawahannya untuk meningkatkan performa kinerja. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perbendaharaan memberikan fasilitas berupa coaching and counseling melalui aplikasi Training. Kegiatan
coaching and counseling diharapkan dapat terus berlanjut karena keterlibatan pimpinan dalam mengenali
bawahannya menjadi unsur penting kemajuan organisasi, dimanakekuatan utama masing-masing pegawai
harus diketahui oleh pemilik peta strategi
Penggunaan Inovasi
Pada saat kegiatan coaching and counseling, coach dan coachee berdiskusi mengenai tantangan yang
dimiliki terkait tugas dan fungsi pekerjaan masingmasing pegawai. Pada saat itu, ditentukan juga rencana kerja
para pegawai setelah sesi coaching and counseling berakhir. Melalui user pemilik peta strategi, rencana kerja
atau action plan tersebut disetujui pemilik peta strategi. Setiap triwulan, coach/ pemilik peta strategi organisasi
dapat melakukan pemantauan action plan melalui dokumendokumen pendukung yang diunggah oleh coachee/
para pegawai.
Sebelum Implementasi
Kegiatan coaching and counseling yang selama ini dilakukan kepada pegawai belum diatur mengenai
rencana konkrit yang akan dilakukan pegawai dalam meningkatkan kebutuhan layanan dan performa kinerja.
Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan antara pemilik peta strategi dan bawahannyabelum mencerminkan
upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja karena adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan coaching and
counseling. Pemilik peta strategi juga belum dapat menilai upaya peningkatan kinerja yang dilakukan
pegawainya karena hasil kegiatan coaching and counseling berdasarkan tulisan dan pendapat coachee
(bawahan).
Setelah Implementasi
1. Pada tahun 2019 KPPN Ketapang dapat menyelesaikan IKU Coaching dan Counseling dengan hasil
yangmemuaskan. Hal ini perlu dipertahankan khususnya dengan memotivasi pegawai tentang nilai strategis
CnC bagi pengembangan pegawai dan kekompakan bekerja.
42 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2. Penggunaan Aplikasi MACAN memudahkan tracking atas rencana dan capaian action plan masing-masing
pegawai baik dalam konteks individu maupun konsistensinya dalam jangka panjang dengan semangat kerja
tim di KPPN.
3. Memudahkan review dalam hal terdapat feed back atas rencana dan capaian action plan pegawai di
lingkungan kppn ketapang dengan diskusi dengan atasan dan rekan kerja terkait.
Keberlanjutan Inovasi
Sejalan dengan pengelolaan kinerja KPPN Ketapang terutama IKU Kemenkeu Three lingkup KPPN,
aplikasi MACAN akan terus digunakan guna membantu pemilik peta strategi, yaitu Kepala KPPN dalam
melakukan pengawasan kepada bawahannya terkait performa kinerja yang menjadi tugas dan tanggung
jawabnya.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 43
Genderang Inovasi untuk Negeri
2016 - Non Aplikasi
Komitmen PASTI (Prasasti Anti Korupsi)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Media publikasi antigratifikasi dan Prasasti Anti Korupsi telah dimanfaatkan Media prasasti anti korupsi akan
antikorupsi secara berkelanjutan. oleh banyak pihak baik dalam bentuk dilestarikan dan praktek penggunaannya
dukungan berupa tanda tangan maupun dalam beberapa kesempatan akan
untuk aktifitas popular berupa foto diteruskan.
bersama.
Sebelum Inovasi Komitmen PASTI Setelah Inovasi
Penandatanganan komitmen Dengan adanya media Prasasti Anti
antigratifikasi dan layanan bersih bebas Korupsi, terdapat kesempatan untuk
biaya terbatas pada dokumentasi secara periodik menjadikan pemenuhan
penandatangan Pakta Integritas Eksternal elemen ZI WBK WBBM sebagai
dan Internal yang masing-masing komitmen bersama dari Pihak yang
diperuntukkan bagi Internal KPPN dan memberikan dan menrima layanan.
stakeholder yang dilayani.
Deskripsi Inovasi
Media publikasi antigratifikasi dan antikorupsi secara berkelanjutan. Memenuhi kebutuhan media
untuk sosialisasi komitmen ant igratifikasi bagi pemangku kepentingan yang tidak terbatas pada pimpinan atau
pejabat perbendaharaan secara resmi digunakan di lingkungan KPPN. Penggunaan media komunikasi
antikorupsi dalam berbagai kesempatan yang dikomunikasikan kepada institusi yang terkait dengan
pencegahan korupsi
Latar Belakang
Korupsi adalah tindak pidana yang upaya pemberantasannya tidak hanya terkait dengan penyidikan dan
penindakan. Salah satu upaya penting dalam semangat anti korupsi adalah upaya pencegahan. Sebagai kantor
layanan yang berupaya menginternalisai nilai-nilai Kementerian Keuangan, KPPN Ketapang senantiasa
berupaya membangun komitmen dansemangat anti korupsi. Diantaranya melalui plakat, banner, identifikasi
resiko layanan dan sosialisasi lainnya. Pada tahun 2016 mencuat kasus korupsi yang melibatkan obyek di
Kabupaten Ketapang (pengadaan sawah fiktif). Dengan semangat HAKS, KPPN Ketapang dan masyarakat
perbendaharaan mengupayakan suatu moment istimewa dengan mengundang narasumber dari KPK dalam sesi
pembahasan anti gratifikasi. Sebagai salah satu penanda semangat untuk membangun aktivitas perbendaharaan
yang bersih dan berintegritas, dilakukan penandatanganan komitmen anti korupsi oleh seluruh masyarakat
perbendaharaan yang hadir. Dipeliharanya obyek, kebiasaan dan semangat anti korupsi ini diharapkan dapat
terus menjadi penyemangat pihak-pihak yang terkait dengan layanan perbendaharaan di KPPN Ketapang
Penggunaan Inovasi
Prasasti Anti Korupsi telah dimanfaatkan oleh banyak pihak baik dalam bentuk dukungan berupa tanda
tangan maupun untuk aktifitas popular berupa foto bersama. Pada prinsipnya upaya pencegahan dalam akti
korupsi tidak terbatas pada upaya-upaya birokrasi formal. Prasasti Anti Korupsi karena orisinalitasnya telah
menjadi upaya unik dalam internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Khususnya dalam berbagai kegiatan
digunakan istilah dan pendekatan serupa. Misalnya dalam aktivitas capacity building dilakukan seremonial
penandatanganan komitmen bersama sebagai bagian dari internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan dan
bagian dari pengembangan ZI WBK WBBM.
Sebelum Implementasi
Sebelum pemanfaatan media Prasasti Anti Korupsi, penandatanganan komitmen antigratifikasi dan
layanan bersih bebas biaya terbatas pada dokumentasi penandatangan Pakta Integritas Eksternal dan Internal
yang masing-masing diperuntukkan bagi Internal KPPN dan stakeholder yang dilayani.
Setelah Implementasi
Dengan adanya media Prasasti Anti Korupsi, terdapat kesempatan untuk secara periodik menjadikan
pemenuhan elemen ZI WBK WBBM sebagai komitmen bersama dari Pihak yang memberikan dan menrima
layanan.
Keberlanjutan Inovasi
Media prasasti anti korupsi akan dilestarikan dan praktek penggunaannya dalam beberapa kesempatan
akan diteruskan.
44 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
Siniar Bisik Tetangga
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pemanfaatan sosial media sebagai • Membentuk tim kreator project Siniar Masih dijalankan di KPPN Ketapang
alternatif media publikasi untuk Perbendaharaan; hingga saat ini dan diperkirakan dapat
meningkatkan wawasan kepada dikembangkna lebih lanjut dengan
stakeholders dan masyarakat khususnya • Memanfaatkan ruang yang telah ada mengikuti perkembangan trend yang ada
tentang Literasi Keuangan Negara. sebagai lokasi shooting dengan di masyarakat.
dilakukan beberapa penyempurnaan;
• Menyiapkan topik-topik yang akan
dibahas.
Sebelum Inovasi Siniar Bisik Setelah Inovasi
Tetangga
Penggunaan media dengan format audio Kepuasan masyarakat terhadap
visual belum banyak mengambil peran pelayanan KPPN semakin meningkat. Hal
dalam publikasi-publikasi yang dilakukan ini dapat terlihat pada peningkatan nilai
KPPN Ketapang. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang
dilakukan setiap tahunnya.
Deskripsi Inovasi
Untuk meningkatkan wawasan kepada stakeholders dan masyarakat khususnya tentang Literasi
Keuangan Negara, KPPN Ketapang memanfaatkan sosial media sebagai alternatif media publikasi, salah satunya
dengan konsep siniar yang diberi tajuk “Bisik Tetangga” (Bincang Asik tentang Keuangan Negara).
Latar Belakang
Internal pull, and external push. Itulah dua tantangan besar yang dihadapi lembaga pemerintah di era
kini. Tantangan ini menggambarkan peningkatan dalam hal: transmisi dan pertukaran informasi di dalam
organisasi (internal pull); tuntutan transparansi dan partisipasi pengelolaan pelayanan publik (external push).
Dewasa ini, framing yang dilakukan media terhadap pemberitaan terkait pemerintah acapkali tidak berpihak
pada substansi dan kebenaran. Hal ini bukan hanya menjadi potensi berkembangnya hoaks, namun perlahan-
lahan akan menyebabkan pertikaian di masyarakat dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pemberitaan seperti ini menurut hemat kami juga perlu ada penyeimbang dari sudut pandang berbeda yang
berpihak pada substansi dan kebenaran.
Penggunaan Inovasi
1. Memasukkan project siniar perbendaharaan di dalam Inisiatif Strategis KPPN Ketapang tahun 2021;
2. Membentuk tim kreator project siniar perbendaharaan;
3. Memanfaatkan ruang yang telah ada sebagai lokasi shooting dengan dilakukan beberapa penyempurnaan;
4. Menyiapkan topik-topik yang akan dibahas di siniar perbendaharaan tersebut.
Sebelum Implementasi
Penggunaan media dengan format audiovisual belum banyak mengambil peran dalam publikasi-publikasi
yang dilakukan KPPN Ketapang.
Setelah Implementasi
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPPN semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat pada
peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan setiap tahunnya.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi siniar Bisik Tetangga masih dijalankan di KPPN Ketapang hingga saat ini dan diperkirakan dapat
dikembangkna lebih lanjut dengan mengikuti perkembangan trend yang ada di masyarakat
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 45
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Aplikasi
Notifikasi Dana Desa (Nona Dansa)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Notifikasi secara otomatis bagi desa yang Petugas KPPN melakukan penginputan Masih signifikan dijalankan di KPPN
sudah terbit SP2D terkait penyaluran nomor SP2D dan tanggal terbit beserta Ketapang hingga saat ini karena memiliki
Dana Desa yang menjadi pagu daftar nomor kepala desa yang pengaruh yang besar terhadap
anggarannya. bersangkutan; penyampaian informasi Dana Desa
Petugas KPPN mengirimkan informasi kepada para Kepala Desa.
Sebelum Inovasi penerbitan SP2D Dana Desa kepada
nomor Kepala Desa; dan Setelah Inovasi
• Petugas dari desa datang ke KPPN Para Kepala Desa mendapatkan notifikasi
menanyakan kapan SP2D Dana Desa melalui pesan SMS. • Kinerja KPPN lebih efisien, cukup
terbit; dengan menginput di aplikasi bisa
Nona Dansa menjawab pertanyaan yang sama dari
• Petugas KPPN harus melayani beberapa desa;
pertanyaan yang sama dari berbagai
pihak. • Mengurangi interaksi langsung antara
petugas KPPN dengan supplier/desa di
mana hal ini sejalan dengan penetapan
KPPN Ketapang sebagai unit kerja yang
telah memperoleh predikat satker yang
menerapkan Zl dan WBK.
Deskripsi Inovasi
Kebijakan penyaluran Dana Desa Tahun 2020 yang disalurkan langsung ke rekening desa (cash in-cash
out pada RKUD) berdampak pada harapan desa dalam memperoleh informasi yang cepat. Untuk menghindari
benturan kepentingan dan kontak langsung yang tidak dibutuhkan, perlu ada notifikasi secara otomatis
terhadap desa yang sudah terbit SP2Dnya.
Latar Belakang
Desa mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi kapan sebenarnya Dana Desa diterima di
Rekening Kas Desa.
Penggunaan Inovasi
Alur penggunaaan inovasi:
1. Ketika SP2D Dana Desa terbit, maka akan muncul SP2D BUN pada aplikasi OM SPAN.
2. Petugas KPPN melakukan penginputan nomor SP2D dan tanggal terbit beserta daftar nomor kepala desa
yang bersangkutan.
3. Petugas KPPN mengirimkan informasi penerbitan SP2D Dana Desa kepada nomor kepala desa.
4. Para kepala desa mendapatkan notifikasi melalui pesan SMS.
Sebelum Implementasi
1. Petugas dari desa datang ke KPPN menanyakan kapan SP2D Dana Desa terbit.
2. Petugas KPPN harus melayani pertanyaan yang sama dari berbagai pihak.
3. Petugas KPPN berinteraksi langsung dengan perangkat Desa.
Setelah Implementasi
1. Tidak ada petugas desa yang datang menanyakan kapan SP2D Dana Desa diterbitkan.
2. Pemda juga tidak menanyakan lagi kapan SP2D BUN diterbitkan.
3. Kinerja KPPN lebih efisien, cukup dengan menginput di aplikasi bisa menjawab pertanyaan yang sama dari
beberapa desa.
4. Mengurangi interaksi langsung antara petugas KPPN dengan supplier/desa di mana hal ini sejalan dengan
penetapan KPPN Ketapang sebagai unit kerja yang telah memperoleh predikat satker yang menerapkan Zl
dan WBK.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi Nona Dansa masih signifikan dijalankan di KPPN Ketapang hingga saat ini karena memiliki
pengaruh yang besar terhadap penyampaian informasi Dana Desa kepada para Kepala Desa yang memiliki
potensi benturan kepentingan dengan KPPN sehingga petugas KPPN tidak perlu berinteraksi langsung dengan
perangkat desa.
46 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Lembur.in Aktivitas yang dilakukan di situs tersebut: Penggunaan Lembur.in di KPPN
input lembur, persetujuan atasan, Ketapang akan terus dijalankan hingga
KPPN Ketapang monitoring rekap lembur, cetak SPTPL, datang fitur pengelolaan lembur pada
monitoring pembayaran uang lembur. Office Automation Kemenkeu fase 2.
Deskripsi & Latar Belakang
Situs web sederhana untuk
mengadministrasikan pengelolaan lembur
seluruh pegawai.
Sebelum Inovasi Lembur.in Setelah Inovasi
Terdapat temuan dari proses pembinaan Tertib administrasi lembur;
kanwil terkait belum akuratnya proses Kecepatan pengelolaan lembur;
pembayaran lembur di KPPN Ketapang. Kemudahan operasional aplikasi.
Deskripsi Inovasi
Situs web sederhana untuk mengadministrasikan pengelolaan lembur seluruh pegawai. Lembur.in
menjadikan pengelolaan lembur di KPPN Ketapang lebih mudah, cepat, dan akurat. “Dikejar deadline, lemburin
aja…”.
Latar Belakang
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta mempercepat pencapaian
targett pekerjaan, para pegawai di lingkungan DJPb dalam melaksanakan kerja lembur di luar haridan jam kerja
kedinasan memedomani ketentuan yang ditetapkan dalam SE-89/PB/2018 tentang Pedoman Administrasi
Kehadiaran dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Lembur di Lingkungan DJPb. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan
kerja lembur dan pembayaran uang lembur pegawai dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien, tertib
administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara administrasi, dokumen output dari pelaksanaan kerja
lembur adalah SPTPL (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perintah Lembur), yang dibuat dan ditandatangani
oleh pejabat administrator di masing-masing unit kerja.
Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kerja lembur di KPPN
Ketapang, misalnya dalam hal: kurang tertibnya administrasi pelaksanaan kerja lembur, kurang akuratnya
pengisian uraian lembur pejabat/pegawai pada SPTPL, dan dokumen administrasi lembur yang rawan terselip/
hilang.
Penggunaan Inovasi
Aktivitas yang dilakukan di situs tersebut: input lembur, persetujuan atasan, monitoring rekap lembur,
cetak SPTPL, monitoring pembayaran uang lembur.
Sebelum Implementasi
Terdapat temuan dari proses pembinaan kanwil terkait belum akuratnya proses pembayaran lembur di
KPPN Ketapang.
Setelah Implementasi
1. Tertib administrasi
Sebelum adanya Lembur.in, dalam beberapa kesempatan SPTPL dibuat dengan sistem rapel, sehingga kurang
aktual dan rawan kurang akurat. Dengan Lembur.in, seluruh pegawai otomatis akan meng-input lembur
sebelum batas waktu yang ditentukan ketika menginginkan hak lemburnya hendak dibayarkan, mengingat
akses akan di-block ketika sudah lewat batas waktu.
2. Kecepatan dan kemudahan
Lembur.in di-design sedemikian rupa untuk memastikan situs ini nyaman dilihat, mudah diakses, dan cepat.
Hanya perlu 47 detik waktu yang dibutuhkan untuk melakukan administrasi lembur dengan Lembur.in.
“Dikejar deadline, lemburin aja…”.
Keberlanjutan Inovasi
Penerapan program inovasi ini memberikan pemahaman bahwa bantuan teknologi informasi dapat
diterapkan salah satunya dalam pengelolaan lembur. Penggunaan Lembur.in di KPPN Ketapang akan terus
dijalankan hingga datang fitur pengelolaan lembur pada Office Automation Kemenkeu fase 2. Kami menyambut
baik semangat untuk menghadirkan otomasi dalam pengelolaan lembur. Lembur.in merupakan basis web yang
fleksibel, sehingga basis design lembur.in dapat dilanjutkan dan dengan mudah dimodifikasi user interface nya
untuk otomasi keperluan lainnya.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 47
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
Lapak Curhat (Whistleblowing berbasis web
lingkup KPPN Ketapang)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi Pengaduan Online lingkup KPPN Untuk dapat mengakses aplikasi “LAPAK Masih dijalankan hingga saat ini karena
Ketapang berbasis website. CURHAT” pengguna harus akses terlebih mempermudah dan menambah referensi
dahulu ke alamat https://lapak094.com/ saluran pengaduan yang dapat digunakan
lapak_curhat kemudian mendaftar jika oleh stakeholders.
belum memiliki akun atau langsung login
jika telah memiliki akun. Setalah log in,
pengguna dapat melakukan pengaduan
ke KPPN Ketapang melalui aplikasi
tersebut.
Sebelum Inovasi Lapak Curhat Setelah Inovasi
Layanan pengaduan KPPN Ketapang KPPN Ketapang memiliki sarana
terbatas pada media-media tertentu. pengaduan yang lebih mudah diakses
oleh stakeholders dan memudahkan
dalam menyampaikan pengaduan.
Deskripsi Inovasi
Lapak Curhat merupakan Aplikasi Pengaduan Online lingkup KPPN Ketapang berbasis website. Satker
dapat menyampaikan pendapat, konsultasi ataupun aspirasi yang langsung direspon oleh tim Kepatuhan
Internal KPPN Ketapang.
Latar Belakang
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi merupakan salah tujuan utama dari
reformasi birokrasi. KPPN Ketapang sebagai salah satu unit vertikal Ditjen Perbendaharaan mengupayakan
terciptanya layanan yang bersih, anti korupsi dan anti gratifikasi. Semangat untuk menyediakan layanan yang
bebas biaya, bersih, kredibel dan akuntabel diantaranya diwujudkan dalam pengembangan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Salah satu cara agar KPPN Ketapang
mendapatkan informasi maupun evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada mitra satker baik terhadap
sarana atau prasarana kantor, kinerja atau kode etik petugas/pejabat dan lain-lain adalah dengan menyediakan
saluran pengaduan. Saluran pengaduan KPPN Ketapang yang telah ada diantaranya melalui : Kotak Pengaduan,
Loket Pengaduan, saluran telpon kantor, saluran telpon seluler (Whatsapp dan SMS), Email dan Kotak saran.
Dalam rangka KPPN Ketapang mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani KPPN Ketapang telah
melakukan inovasi saluran pengaduan yang berbasis website yakni “LAPAK CURHAT” untuk menambah media
bagi stakeholder melakukan saluran pengaduan.
Penggunaan Inovasi
Untuk dapat mengakses aplikasi “LAPAK CURHAT” pengguna harus akses terlebih dahulu ke alamat
https://lapak094.com/lapak_curhat kemudian mendaftar jika belum memiliki akun atau langsung login jika
telah memiliki akun. Setalah log in, pengguna dapat melakukan pengaduan ke KPPN Ketapang melalui aplikasi
tersebut.
Sebelum Implementasi
Layanan pengaduan KPPN Ketapang terbatas pada media-media tertentu.
Setelah Implementasi
KPPN Ketapang memiliki sarana pengaduan yang lebih mudah diakses oleh
stakeholder dan memudahkan dalam menyampaikan pengaduan.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi LAPAK CURHAT masih dijalankan hingga saat ini karena mempermudah
dan menambah referensi saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh stakeholder.
48 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
Forum Keluarga ""LENTIK"" (Literasi dan
Edukasi Pengawasan Kode Etik)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pelaksanaan Program Knowing The Dalam rangka menciptakan iklim Masih signifikan dijalankan di KPPN
Employee melalui Inovasi pengawasan/ organisasi yang baik, KPPN Ketapang Ketapang karena digunakan sebagai
pemantauan kode etik dan gratifikasi, dari melibatkan orang-orang terdekat pegawai, pengingat terkait pentingnya menjaga
lingkungan/keluarga terdekat seluruh yakni keluarga untuk terus mengawasi integritas para pegawai melalui keluarga
pegawai KPPN Ketapang. dan melaporkan kepada pihak internal pegawai yang bersangkutan secara
KPPN apabila ada pegawai yang langsung.
menerima suap ataupun gratifikasi.
Sebelum Inovasi Forum Keluarga Setelah Inovasi
"LENTIK"
Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh • Meningkatnya kedisiplinan pegawai
anggota keluarga para pegawai terkait KPPN Ketapang;
integritas dan hal-hal yang menjadi
pemicu timbulnya pelanggaran kode etik. • Tidak terdapat pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh pegawai KPPN
Ketapang;
• Meningkatnya hubungan kekeluargaan
sesama pegawai KPPN Ketapang.
Deskripsi Inovasi
Pelaksanaan Program Knowing The Employee melalui Inovasi pengawasan/pemantauan kode etik dan
gratifikasi, dari lingkungan/keluarga terdekat seluruh pegawai KPPN Ketapang. Forum juga digunakan sebagai
media untuk bersinergi dengan kegiatan yang sejalan dengan peningkatan penerapan kode etik (misalnya
melalui komitmen bersama dan organisasi amal sedekah/ BAZNAS).
Latar Belakang
KPPN Keapang terus mengupayakan perbaikan dan transformasi organisasi, antara lain dengan
menghindari konflik kepentingan dan menciptakan iklim pencegahan suap dan gratifikasi. Dalam rangka
menciptakan iklim organisasi yang baik, KPPN Ketapang melibatkan orang-orang terdekat pegawai, yakni
keluarga untuk terus mengawasi dan melaporkan kepada pihak internal KPPN apabila ada pegawai yang
menerima suap ataupun gratifikasi. Peran orang terdekat/ keluarga sangat penting karena peran keluarga
menjadi pendukung utama para pegawai bekerja dan bersikap.
Penggunaan Inovasi
KPPN Ketapang terus mengupayakan perbaikan dan transformasi organisasi, antara lain dengan
menghindari konflik kepentingan dan menciptakan iklim pencegahan suap dan gratifikasi. Dalam rangka
menciptakan iklim organisasi yang baik, KPPN Ketapang melibatkan orang-orang terdekat pegawai, yakni
keluarga untuk terus mengawasi dan melaporkan kepada pihak internal KPPN apabila ada pegawai yang
menerima suap ataupun gratifikasi. Peran orang terdekat/ keluarga sangat penting karena peran keluarga
menjadi pendukung utama para pegawai bekerja dan bersikap.Komitmen ini sebagai bentuk dukungan para
keluarga pegawai dalam memberantas tindak pidana korupsi. Acara-acara KPPN selanjutnya melibatkan para
keluarga dalam rangka mempererat rasa kepedulian dan empati dengan keluarga pegawai yang lain termasuk
menjamin tidak adanya penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan melalui pengawasan dari pihak
eksternal KPPN.
Sebelum Implementasi
Miniminya pengetahuan yang dimiliki oleh anggota keluarga para pegawai terkait integritas dan hal-hal
yang menjadi pemicu timbulnya pelanggaran kode etik.
Setelah Implementasi
1. Makin meningkatnya kedisiplinan pegawai KPPN Ketapang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
maupun dalam prilaku.
2. Tidak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai KPPN Ketapang karena selain
pengawasan dilakukan atasan langsung dan pengawas juga dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sekitar.
3. Meningkatnya hubungan kekeluargaan sesama pegawai KPPN Ketapang karena melalui kegiatan di forum
LENTIK juga menjadi ajang silaturahmi antar keluarga pegawai KPPN Ketapang.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 49
Genderang Inovasi untuk Negeri
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan dijalankan di KPPN Ketapang karena digunakan sebagai pengingat terkait
pentingnya menjaga integritas para pegawai melalui keluarga pegawai yang bersangkutan secara langsung.
2018 - Non Aplikasi
Pakta Integritas Penyaluran DAK-Fisik
dan Dana Desa
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh Dalam pelaksanaan koordinasi yang Masih signifikan dijalankan di KPPN
Kepala Daerah dan Pejabat OPD dilakukan antara KPPN dengan Ketapang karena merupakan pengingat
Penerima DAK Fisik dan Dana Desa mitra Pemerintah Daerah, dilakukan bagi seluruh pegawai terkait pentingnya
kerja KPPN Ketapang. penandatanganan Pakta Integritas oleh menjaga integritas terutama dalam proses
Pemerintah Kabupaten Ketapang dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Kabupaten Kayong Utara.
Sebelum Inovasi Pakta Integritas Setelah Inovasi
Penyaluran DAK-Fisik
Belum adanya kesadaran pada • Penegakan Kode Etik Pegawai dan
Pemerintah daerah bahwa penyaluran dan Dana Desa Pejabat KPPN Ketapang semakin
DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan meningkat;
dengan mengedepankan integritas dan
kode etik yang wajib dijunjung tinggi oleh • Para Pimpinan OPD (Kepala Dinas)
seluruh pihak yang terlibat. semakin betanggung jawab atas dana
DAK Fisik yang
• dikelolanya;
• Proses Penyaluran DAK Fisik semakin
lancar dan efektif.
Deskripsi Inovasi
Pelaksanaan tugas KPPN Ketapang sebagai KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa membutuhkan
inisiatif pencegahan korupsi dan gratifikasi. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Daerah dan Pejabat
OPD Penerima DAK Fisik dan Dana Desa mitra kerja KPPN Ketapang.
Latar Belakang
KPPN memiliki tusi sebagai KPA Penyalura DAK Fisik dan Dana Desa. Mengingat dana yang disalurkan
oleh KPPN cukup besar jumlah nya dan rawan terjadinya Korupsi, Gratifikasi, Suap dan Penyalahgunaan
wewenang maka KPPN Ketapang melakukan inovasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya Korupsi dan
Penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana DAK Fisik yakni dengan penandatanganan PAKTA
INTEGRITAS dengan Kepala Dinas OPD Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Dalam PAKTA INTEGRITAS
ini dijelaskan antara lain Pimpinan OPD (Kepala Dinas) berjanji tidak akan memberikan atau menawarkan suap,
dan/atau gratifikasi kepada KPPN dan KPPN berjanji untuk tidak menerima pemberian secara langsung atau
tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya. Kedua belah pihak yakni KPPN dan OPD
bersedia dikenakan sanksi Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegwai
Negeri , sanksi moral sesuai Kode Etik Pegawai dan/atau tuntutan ganti rugi/pidana berdasarkan ketentuan/
peraturan yang berlaku
Penggunaan Inovasi
Dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan antara KPPN dengan Pemerintah Daerah, dilakukan
penandatanganan Pakta Integritas oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.
Sebelum Implementasi
Belum adanya kesadaran pada Pemerintah daerah bahwa penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
dilaksanakan dengan mengedepankan integritas dan kode etik yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh pihak
yang terlibat.
Setelah Implementasi
1. Penegakan Kode Etik Pegawai dan Pejabat KPPN Ketapang semakin meningkat karena terikat dan
bertanggung jawab atas hal-hal yang telah ditetapkan pada Pakta Integritas.
2. Para Pimpinan OPD (Kepala Dinas) semakin betanggung jawab atas dana DAK Fisik yang dikelolanya karena
terikat dan bertanggung jawab atas hal-hal yang telah di tetapkan pada Pakta Integritas.
3. Proses Penyaluran DAK Fisik semakin lancar dan efektif karena kedua belah pihak baik KPPN maupun OPD
berkomitmen penuh untuk melaksanakan dan menggunakan DAK Fisik secara efektif dan efisien.
50 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan dijalankan di KPPN Ketapang karena merupakan pengingat bagi seluruh
pegawai terkait pentingnya menjaga integritas terutama dalam proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
2019 - Non Aplikasi
Checklist Bulanan Pengamanan BMN
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pembuatan checklist/daftar yang memuat Setiap melakukan pemeliharaan/ Masih signifikan dijalankan di KPPN
jadwal pemeliharaan tiap-tiap BMN yang pengecekan BMN petugas wajib mengisi Ketapang karena meningkatkan
dilakukan pengecekan setiap harinya oleh daftar yang telah dibuat dan daftar kecepatan penanganan jika terjadi
petugas yang bertanggungjawab atas tersebut pada tiap periode harus rutin kerusakan BMN.
BMN tersebut sebagai salah satu mitigasi pula dicek oleh atasan agar dapat
Risiko terjadinya kerusakan BMN. dilakukan tindakan apabila terjadi
pelanggaran atau masalah dalam
pelaksanaan tugas pemeliharaan BMN.
Sebelum Inovasi Checklist Bulanan Setelah Inovasi
Pengamanan BMN
Terdapat beberapa kerusakan BMN yang Tingkat kerusakan BMN menurun
tidak terpantau dengan cepat sehingga sehingga kualitas pelayanan kepada
tindak lanjut yang dilakukan kurang stakeholder semakin meningkat.
responsif.
Deskripsi Inovasi
Pembuatan checklist/daftar yang memuat jadwal pemeliharaan tiap-tiap BMN yang dilakukan
pengecekan setiap harinya oleh petugas yang bertanggungjawab atas BMN tersebut sebagai salah satu mitigasi
Risiko dan dilakukan rencana penanganannya oleh KPPN Ketapang adalah Risiko terjadinya KerusakannBMN.
Latar Belakang
KPPN Ketapang dalam menjalankan manajemen risiko setiap tahunnya membuat profil risiko yang
memuat antara lain : Piagam Manajemen Risiko, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi
Risiko dan Pemantauan Risiko. Salah satu Identifikasi Risiko yang dilakukan Mitigasi Risiko dan dilakukan
rencana penanganannya oleh KPPN Ketapang adalah Risiko terjadinya Kerusakan BMN dengan mitigasi risiko
nya mengurangi memungkinan terjadinya risiko dan rencana penanganan risiko tersebut adalah membuat
jadwal pemeliharaan BMN secara rutin
Penggunaan Inovasi
Inovasi Checklist Pengamanan BMN adalah pembuatan checklist/daftar yang memuat jadwal
pemeliharaan tiap-tiap BMN yang dilakukan pengecekan setiap harinya oleh petugas yang bertanggungjawab
atas BMN tersebut. Setiap melakukan pemeliharaan/pengecekan BMN petugas wajib mengisi daftar yang telah
dibuat dan daftar tersebut pada tiap periode harus rutin pula dicek oleh atasan agar dapat dilakukan tindakan
apabila terjadi pelanggaran atau masalah dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan BMN guna mengantisipasi
terjadinya risiko kerusakan BMN.
Sebelum Implementasi
Terdapat beberapa kerusakan BMN yang tidak terpantau dengan cepat sehingga tindak lanjut yang
dilakukan kurang responsif.
Setelah Implementasi
1. Tingkat kerusakan BMN menurun karena semakin meningkatnya tingkat pemeliharaan BMN.
2. Pelayanan kepada stakeholder semakin meningkat karena BMN terpelihara secara rutin khususny yang
terkait dengan ruang layanan seperti AC, Kursi dan Meja FO, Televisi, dll.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan dijalankan di KPPN Ketapang karena meningkatkan kecepatan penanganan
jika terjadi kerusakan BMN.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 51
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Aplikasi
SaDuRi (Sistem Arsip Dokumentasi
dan Referensi)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pengelolaan arsip yang aktif dilaksanakan Petugas KPPN melakukan scan manual Masih signifikan dijalankan di KPPN
dengan memperhatikan teknologi serta atas dokumen yang diterima ke dalam Ketapang karena masih terdapatnya
SDM yang memadai. Pengoperasian bentuk elektronik. beberapa stakeholder KPPN atau Pemda
dilakukan oleh salah satu pegawai KPPN yang masih menggunakan dokumen
yang memiliki difabilitas sebagai wujud SaDuRi hardcopy dalam rangka pelaksanaan
perhatian dalam memberikan dukungan tugas dengan KPPN.
kepada pegawai tersebut.
Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi
Pengarsipan di wilayah KPPN Ketapang
Pengarsipan dokumen di KPPN Ketapang menjadi rapi dan serta memudahkan
belum rapi dan sangat rawan terjadi pencarian terhadap dokumen yang
dokumen hilang. dibutuhkan.
Deskripsi Inovasi
Pengelolaan arsip yang aktif dilaksanakan dengan memperhatikan teknologi serta SDM yang memadai.
Pengoperasian dilakukan oleh salah satu pegawai KPPN yang memiliki difabilitas sebagai wujud perhatian dalam
memberikan dukungan kepada pegawai tersebut.
Digitalisasi atas akses data elektronik melalui scan manual maupun atas dokumen yang diterima dalam
bentuk elektronik.
Latar Belakang
Direktorat Jenderal Perbendaharaan senantiasa mengupayakan kesempurnaan dalam rangka
meningkatkan layanan kepada segenap pemangku kepentingan. Salah satu diantaranya adalah dengan
pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari proses transformasi layanan perbendaharaan. Dengan
semakin banyaknya kemajuan teknologi informasi yang diakomodasi ke dalam proses bisnis instansi
pemerintah, terdapat peluang untuk terus mengembangkan manajemen tata kelola kantor perbendaharaan
yang lebih baik. Salah satu diantaranya adalah dengan mengembangkan kantor modern berbasis teknologi
informasi dan pengelolaan data elektronik. pengelolaan arsiphardcopy dan masih diijinkannyapenggunaan
surat menyurat konvensional dalam pelaksanaan tugas KPPN. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam
manajemen kearsipan.
Penggunaan Inovasi
Petugas KPPN melakukan scan manual atas dokumen yang diterima ke dalam bentuk elektronik. Atas
dokumen elektronik tersebut, pegawai KPPN Ketapang dapat menggunakan menu-menu yang tersedia di
dalamnya antara lain:
1. Menu pencarian dokumen user
2. Menu pencarian admin
3. Menu input dokumen
4. Menu Penyimpanan
5. Menu input satuan kerja
6. Menu input seksi, lemari, dan ordner
Sebelum Implementasi
Pengarsipan dokumen di KPPN Ketapang belum rapi dan sangat rawan terjadi dokumen hilang atau
terselip.
Setelah Implementasi
Pengarsipan di wilayah KPPN Ketapang menjadi rapi dan serta memudahkan pencarian terhadap
dokumen yang dibutuhkan.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan dijalankan di KPPN Ketapang karena masih terdapatnya beberapa
stakeholder KPPN atau Pemda yang masih menggunakan dokumen hardcopy dalam rangka pelaksanaan tugas
dengan KPPN.
52 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2017 - Non Aplikasi
Pokja Wahid (Kelompok Kerja Website, Arsip,
Humas, Informasi, dan Dokumentasi)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pengelolaan terhadap website dan media Pelaksanaan inovasi ini meliputi Masih dijalankan karena pengelolaan
sosial KPPN dibentuk dalam sebuah tim pemetaan channel dan jenis informasi, informasi dan dokumentasi Sangat
yang terus memperbarui konten-konten sifat informasi, kaitannya dengan tugas membantu dalam pelaksanaan tugas
yang ada terutama informasi mengenai dan fungsi (disposisi dan output), dan fungsi.
kegiatan-kegiatan di KPPN Ketapang. dokumentasi/ pengarsipan serta
penunjukan PIC untuk masing-masing
elemen utama.
Sebelum Inovasi Pokja Wahid Setelah Inovasi
Belum adanya kesinambungan serta Informasi dan publikasi kepada
pembagian tugas yang baik dan tepat masyarakat menjadi lebih terstruktur,
bagi para pegawai KPPN Ketapang dalam menarik, dan relevan.
hal penyediaan layanan informasi kepada
masyarakat.
Deskripsi Inovasi
Pengelolaan terhadap website dan media sosial KPPN dibentuk dalam sebuah tim yang terus
memperbarui konten-konten yang ada terutama informasi mengenai kegiatan-kegiatan di KPPN Ketapang.
Latar Belakang
Layanan yang prima memerlukan keterpaduan tugas penyediaan informasi dan dokumentasi yang
sejalan dengan trend penggunaan informasi berbasis web, media sosial dan pengelolaan dokumentasisecara
efisien dengan digitaliasasi. Salah satu kendala utama selain ketersediaan media yang memadai (baik media web,
saluran komunikasi, prosedur dan peralatan) adalah keterbatasan sumber daya dengan skill dan alokasi waktu
yang memadai untuk secara efektif mengelola tugas kehumasan dan pengelolaan informasi Mengingat urgensi
kebutuhan kehumasan dan pengelolaan dokumen sebagaimana kondisi pada akhir tahun 2016, dikordinasikan
task force/ gugus kerja dengan target utama pengelolaan komunikasi dan kehumasan yang lebih efektif .
Penggunaan Inovasi
Pelaksanaan inovasi ini meliputi pemetaan channel dan jenis informasi, sifat informasi, kaitannya
dengan tugas dan fungsi (disposisi dan output), dan dokumentasi/ pengarsipan serta penunjukan PIC untuk
masing-masing elemen utama.
Sebelum Implementasi
Belum adanya kesinambungan serta pembagian tugas yang baik dan tepat bagi para pegawai KPPN
Ketapang dalam hal penyediaan layanan informasi kepada masyarakat.
Setelah Implementasi
Mendapat apresiasi tingkat DJPb sebagai
Website paling aktif Tahun 2019.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih dijalankan karena
pengelolaan informasi dan dokumentasi
(khususnya dalam bentuk digital) sangat
membantu dalam pelaksanaan tugas fungsi dan
juga pemenuhan kebutuhan manajerial (khususnya
pelaporan) terutama yang terkait dengan inisiatif-
inisiatif strategis yang dijalankan di lingkup DJPb.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 53
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
Siper Dumas (Siaran Informasi Perbendaharaan
dan Saluran Pengaduan Masyarakat)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Inovasi yang bertujuan menambah KPPN Ketapang bekerja sama dengan Masih berlanjut dan akan terus
pengetahuan dan wawasan kepada RKK (Radio Kabupaten Ketapang) berkembang dengan menambahkan
masyarakat khususnya tentang Literasi menyampaikan informasi terkait narasumber dalam penyampaian
Perbendaharaan, yang juga juga keuangan negara yang ditayangkan informasi kepada masyarakat dengan
dimaksudkan sebagai sarana Pengaduan melalui radio, facebook, dan Youtube. mengundang instansi lain termasuk
Masyarakat atas pelayanan KPPN yang Pemda.
diberikan baik terkait dengan petugas/ Siper Dumas
pejabat, jenis layanan, maupun sarana Setelah Inovasi
dan prasarana di KPPN Ketapang.
Meningkatnya pengetahuan masyarakat
Sebelum Inovasi terkait pengelolaan keuangan negara dan
semakin meningkatnya branding KPPN
Belum adanya penyampain informasi Ketapang di masyarakat.
publik terkait pengelolaan APBN
khususnya di wilayah Kab.Ketapang dan
Kab. Kayong Utara.
Deskripsi Inovasi
Siper Dumas merupakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat khususnya
tentang Literasi Perbendaharaan, yang juga juga dimaksudkan sebagai sarana Pengaduan Masyarakat atas
pelayanan KPPN yang diberikan baik terkait dengan petugas/pejabat, jenis layanan maupun sarana dan
prasarana di KPPN Ketapang.
Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada
masyarakat khususnya tentang Literasi Perbendaharaan, KPPN Ketapang bekerjasama dengan Radio Kabupaten
Ketapang (RKK) menyelenggarakan kegiatan atau acara yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali
(triwulanan) yang bertempat di studio RKK dengan nama acara “SIPERDUMAS” (Siaran Informasi
PERbendaharaan dan PengaDUan MASyarakat). Dalam acara tersebut KPPN Ketapang memberikan informasi
perbendaharaan khususnya yang terkait dengan layanan yang diberikan Selain info perbendaharaan acara
tersebut juga dimaksudkan sebagai sarana Pengaduan Masyarakat atas pelayanan KPPN yang diberikan baik
terkait dengan petugas/pejabat, jenis layanan maupun sarana dan prasarana di KPPN Ketapang. Jika ada
Pengaduan Masyarakat yang masuk maka akan segera ditindaklanjuti oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN
Ketapang.
Penggunaan Inovasi
KPPN Ketapang bekerja sama dengan RKK (Radio Kabupaten Ketapang) menyampaikan informasi
terkait keuangan negara yang ditayangkan melalui radio, facebook, dan Youtube.
Sebelum Implementasi
Belum adanya penyampain informasi publik terkait pengelolaan APBN
khususnya di wilayah Kab.Ketapang dan Kab. Kayong Utara.
Setelah Implementasi
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan keuangan
negara dan semakin meningkatnya branding KPPN Ketapang di masyarakat.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih berlanjut dan akan terus berkembang dengan
menambahkan narasumber dalam penyampaian informasi kepada masyarakat
dengan mengundang instansi lain termasuk Pemda.
54 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2017 - Aplikasi
Open Instant Communication (OIC)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi respon cepat untuk aspirasi dan KPPN Ketapang memasang nomor call Masih digunakan hingga sekarang,
pertanyaan terkait layanan berbasis center pada website dan sosial media ditambah dengan adanya masa pandemi
whatsapp yang dapat diakses dengan KPPN Ketapang, kemudian Satker dapat yang menjadikan OIC ini menjadi media
tautan/nomor otomatis pada web literasi berinteraksi langsung dengan pegawai utama dalam melayani stakehoders.
KPPN Ketapang. KPPN Ketapang untuk melakukan
konsultasi.
Sebelum Inovasi OIC Setelah Inovasi
Kurang efektifnya pelayanan akibat Pelayanan menjadi lebih cepat, efisien,
jauhnya jarak yang ditempuh oleh dan efektif.
Petugas Satker Mitra KPPN Ketapang.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi respon cepat untuk aspirasi dan pertanyaan terkait layanan berbasis whatsapp yang dapat
diakses dengan tautan/ nomor otomatis pada web literasi KPPN Ketapang. Terdapat petugas khusus yang
mengelola TMR dengan service level agreement sebagai bagian dari program kompensasi layanan.
Latar Belakang
Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan wilayah kerja meliputi dua kabupaten, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara KPPN
Ketapang memiliki satker yang berlokasi dengan waktu tempuh 2,5 jam. Atas hal tersebut perlu adanya media
penyampaian informasi yang instant dan mudah dijangkau dalam rangka penyebaran informasi terkait layanan
KPPN Ketapang.
Penggunaan Inovasi
KPPN Ketapang memasang nomor call center pada website dan sosial media KPPN Ketapang, kemudian
Satker dapat berinteraksi langsung dengan pegawai KPPN Ketapang untuk melakukan konsultasi.
Sebelum Implementasi
Kurang efektifnya pelayanan akibat jauhnya jarak yang ditempuh oleh Petugas Satker Mitra KPPN
Ketapang.
Setelah Implementasi
Pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi OIC masih digunakan hingga sekarang,
ditambah dengan adanya masa pandemi yang menjadikan OIC
ini menjadi media utama dalam melayani stakehoder.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 55
Genderang Inovasi untuk Negeri
2017 - Non Aplikasi
Akta Penyempurnaan Layanan Untuk Satker (A+ Plus)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Inovasi Standar layanan untuk kepastian Petugas KPPN bersinergi untuk Masih dijalankan dan telah dijadikan
layanan khususnya terkait durasi menyelesaikan proses penerbitan SP2D standar IKU di seluruh KPPN di Indonesa
pencairan dana Kepastian layanan terkait dalam waktu 1 jam. yaitu penyelesaian SP2D secara cepat
durasi pencairan dana (1 Jam) yang dan tepat waktu (1 jam).
menjadi bagian dari program kompensasi
layanan.
Sebelum Inovasi A+ Plus Setelah Inovasi
Kurangnya kecepatan pemrosesan SPM Meningkatnya kecepatan layanan;
oleh KPPN yang menyebabkan Adanya alternatif standard durasi layanan
keterlambatan penerbitan SP2D. pencairan dana;
Apresiasi Top 12 Inovasi di lingkungan
Kemeterian Keuangan Tahun 2018.
Deskripsi Inovasi
Inovasi Standar layanan untuk kepastian layanan khususnya terkait durasi pencairan dana Kepastian
layanan terkait durasi pencairan dana (1 Jam) yang menjadi bagian dari program kompensasi layanan.
Latar Belakang
Dalam implementasi SPAN, proses pencairan dana dilakukan melalui integrasi
1. Komponen teknologi diantaranya berupa Arsip Data Komputer (ADK) dan validasi dengan sistem aplikasi
dan pencatatan transaksi ke dalam buku besar,
2. Komponen proses bisnis melalui penggunaan dokumen perantara proses bisnis iintermediaries) dan
serangkaian variasi pengujian dan
3. Konfigurasi sistem berupa inter-koneksi dengan sistem lain, khususnya institusi perbankan untuk keperluan
pembayaran secara giral. Implemetasi SPAN menghasilkan lingkungan operasi yang baru sejalan dengan
keutamaan dan keterbatasan sistem, salah satu diantaranya adalah pennggunaan SP2D elektronik
menggantikan SP2D hardcopy sebagai output dari proses bisnis pecairan dana. Kondisi ini menyebabkan
capaian atas aspek layanan prima—khususnya yang terkait dengan durasi layanan pencairan dana-- dengan
implementasi SPAN tidak selalu mudah untuk dibandingkan dengan capaian sebelumnya.Modernisasi yang
diantaranya meliputi transformasi proses bisnis dan integrasi antar sub sistem tersebut di atas, melahirkan
tantangan dan peluang baru dalam mengelola segenap sumber daya untuk mewujudkan pelayanan yang
sejalan dan/ atau melebihi harapan para pemangku kepentingan (pelayanan prima). Atas hal ini, KPPN
Ketapang sejak November 2016 mempersiapkan rangkaian kegiatan yang secara komprehensif diarahkan
untuk mendukung program inovasi layanan proses bisnis pencairan dana khususnya yang terkait
penyempurnaan aspek-aspek layanan prima berupa kejelasan, kecepatan, ketepatan, kemudahan dan
kepastian layanan.
Penggunaan Inovasi
1. Petugas FO validator PD/PDMS melakukan validasi terhadap tagihan SPM pada SPAN.
2. Petugas reviewer PDMS melakukan review atas tagihan SPM.
3. Kepala Seksi PD/PDMS melakukan review dan persetujuan SPM dimaksud.
4. Staf Bank dan Kepala Seksi Bank melakukan PPR, dimana seluruh proses sejak validasi hingga penerbitan
SP2D oleh Kepala Seksi Bank tidak boleh lebih dari 1 jam.
Sebelum Implementasi
Kurangnya kecepatan penerbitan SP2D oleh KPPN.
Setelah Implementasi
1. Meningkatnya kecepatan layanan, dengan frekwensi pelaksanaan proses PPR yang lebih tinggi dan
mendekati periode transfer dari RKUN ke RPKBUNP Bank Pembayar.
2. Adanya alternatif standard durasi layanan pencairan dana yang sesuai dengan lingkungan perasi pasca
implementasi SPAN, profil Satker dan trend transaksi di KPPN Ketapang.
3. Adanya alternatif standard durasi layanan pencairan dana yang sesuai dengan lingkungan perasi pasca
implementasi SPAN, profil Satker dan trend transaksi di KPPN Ketapang.
4. Adanya alternatif standard durasi layanan pencairan dana yang sesuai dengan lingkungan perasi pasca
implementasi SPAN, profil Satker dan trend transaksi di KPPN Ketapang.
5. Apresiasi Top 12 Inovasi di lingkungan Kemeterian Keuangan Tahun 2018 sesuai KMK 22 Tahun 2019
tentang Inovasi Terbaik Tahun 2019.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi masih dijalankan dan telah dijadikan standar IKU di seluruh KPPN di Indonesa yaitu
penyelesaian SP2D secara cepat dan tepat waktu (1 jam).
56 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2015 - Non Aplikasi
Partisipasi Layanan Prima (PALAPA)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Media untuk sinergi melalui partisipasi Pembuatan video Tata Tertib Penerima Masih signifikan digunakan mengingat
peningkatan layanan prima KPPN Layanan: Upaya meningkatkan peran kebutuhan atas lingkungan dan kebiasaan
bersama Satker dan Mitra kerja. serta stakeholders dalam tata tertib yang mendukung layanan prima berupa
layanan dan berbagai informasi mengenai tata tertib layanan.
layanan KPPN.
Sebelum Inovasi PALAPA Setelah Inovasi
• Tata tertib layanan berpotensi untuk Video tata tertib layanan membuat satker
tidak dipedomani; memahami dan menjalankan tata tertib
dengan baik.
• Terdapat kendala terkait komunikasi
verbal.
Deskripsi Inovasi
Media untuk sinergi melalui partisipasi peningkatan layanan prima KPPN bersama Satker dan Mitra
kerja.
Latar Belakang
Terciptanya kondisi layanan prima membutuhkan beberapa pra kondisi yang perlu disosialisasikan untuk
menjamin standard layanan yang diinginkan. Salah satunya adalah adanya lingkungan layanan yang tertib dan
didukung oleh kondisi ruangan yang nyaman dan bersih. Dalam beberapa kondisi, seiring dengan meningkatnya
interaksi prinsip-prinsip layanan prima terkait tata tertib layanan berpotensi untuk tidak dipraktekkan.
Sebaliknya, bagi pihak-pihak eksternal yang belum memahami tata tertib layanan, terdapat kendala terkait
komunikasi verbal yang sering tidak sesuai dengan situasi atau kondisi pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi
layanan pada saat tertentu. Di samping itu, media komunikasi konvensional lainnya yang bersifat statis berupa
plakat, banner dan sejenisnya berpotensi kurang menarik dan tidak mendukung ownership dari pihak-pihak
yang dilayani.
Penggunaan Inovasi
Pembuatan video Tata Tertib Penerima Layanan : Upaya meningkatkan peran serta stakeholder dalam
tata tertib layanan dan berbagai informasi mengenai layanan KPPN
Sebelum Implementasi
1. Interaksi prinsip-prinsip layanan prima terkait tata tertib layanan berpotensi untuk tidak dipraktekkan.
2. Terdapat kendala terkait komunikasi verbal yang sering tidak sesuai dengan situasi atau kondisi pihak-pihak
yang terlibat dalam interaksi layanan pada saat tertentu.
Setelah Implementasi
Pembuatan video Tata Tertib Penerima Layanan : Upaya meningkatkan peran serta stakeholder dalam
tata tertib layanan dan berbagai informasi mengenai layanan KPPN.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan digunakan mengingat kebutuhan atas lingkungan
dan kebiasaan yang mendukung layanan prima berupa tata tertib layanan, upaya
sosialisasi dengan media digital di lingkungan ruang layanan akan menjadi bagian
dari strategi layanan di KPPN Ketapang.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 57
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Aplikasi
Portal Upload ADK Satker (PUAS)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Portal berupa software aplikasi Petugas Satuan Kerja melakukan login Masih signifikan terutama dalam masa
menyediakan fasilitas untuk upload ADK input data pada Aplikasi PUAS; pandemi COVID-19 yang meminimalkan
yang terkait dengan proses bisnis Petugas KPPN melakukan verifikasi kegiatan tatap muka serta adanya
pembayaran khususnya yang terkait terhadap dokumen satker. manfaat efisiensi waktu yang dirasakan
dengan ADK Kontrak, Renkas dan rincian baik dari pihak Satker maupun KPPN.
TUP dan Pertanggungjawaban TUP.
Sebelum Inovasi PUAS Setelah Inovasi
Satuan Kerja menyampaikan dokumen Ketepatan penyampaian data kontrak di
dalam bentuk hardcopy; KPPN Ketapang mencapai hampir 100%;
Kurang efisiennya waktu dalam Memudahkan cek dan ricek saat
penyampain dokumen. pengujian kesesuaian penggunaan TUP;
Meningkatkan kinerja pengelolaan kas
selaku Kuasa BUN.
Deskripsi Inovasi
Portal berupa software aplikasi menyediakan fasilitas untuk upload ADK yang terkait dengan proses
bisnis pembayaran. Khususnya yang terkait dengan ADK Kontrak, Renkas dan rincian TUP dan
Pertanggungjawaban TUP. Selama masa transisi, ditambahkan fitur upload laporan saldo rekening dan LPJ
Bendahara, serta berkas LK Semester I Tahun 2020.
Latar Belakang
Adanya kebutuhan Satker dalam hal kemudahan dalam mengirimkan data elektronik yang terkait
dengan mekanisme pembayaran. Di samping itu, data historis mudah diakses untuk digunakan kembali pada
proses bisnis terkait. Dengan aplikasi ini, dapat meningkatkan efisiensi waktu Satker dan validasi di FO KPPN.
Disamping itu juga dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi Kartu Kredit Pemerintah.
Penggunaan Inovasi
1. Petugas Satuan Kerja log in aplikasi PUAS menggunakan user masing-masing pegawai.
2. Petugas Satuan Kerja melakukan input data pada Aplikasi PUAS.
3. Petugas KPPN melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diinput dan memberikan persetujuan/
penolakan dokumen.
Sebelum Implementasi
1. Satuan Kerja menyampaikan dokumen dalam bentuk hardcopy sehingga pengadministrasian dokumen
kurang rapi.
2. Kurang efisiennya waktu dalam penyampain file akibat menempuh perjalanan yang jauh serta adanya
potensi tertundanya tindak lanjut terhadap file yang dikirimkan melalui email.
Setelah Implementasi
1. Ketepatan penyampaian data kontrak di KPPN Ketapang mencapai hampir 100%. Untuk mempertahankan
capaian ini salah satunya adalah dengan penggunaan portal upload, di mana selain lebih mudah diakses juga
memberikan acuan dalam kaitannya dengan kebutuhan yang perlu disampaikan ke KPPN terkait mekanisme
pembayaran.
2. Dalam kaitannya dengan Pertanggungjawaban TUP sesuai dengan langkah strategis pelaksanaan anggaran,
portal upload ini memudahkan cek dan ricek saat pengujian kesesuaian penggunaan TUP.
3. Untuk ADK renkas, secara umum capaian iku KPPN Ketapang sangat menggembirakan dan memenuhi
target. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan kas selaku Kuasa BUN.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang meminimalkan kegiatan
tatap muka serta adanya manfaat efisiensi waktu yang dirasakan baik dari pihak Satker maupun KPPN.
58 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2017 - Non Aplikasi
Sentra Informasi Layanan Bank Untuk Satker
(Silabus)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Inovasi sinergi layanan (layanan • KPPN Ketapang berkoordinasi dengan Masih sangat signifikan karena
bersama) dalam implementasi dan pihak Bank; memudahkan komunikasi dengan mitra
penggunaan internet banking dan perbankan dan satker untuk kegiatan
transaksi non cash meliputi administrasi • Membentuk WAG antara Satker dan yang memerlukan partisipasi intensif dari
pengajuan akun, tutorial, dan penggunaan Bank. pihak perbankan.
rekening koran elektronik, koordinasi PKS
KKP antara satker dengan bank.
Sebelum Inovasi Silabus Setelah Inovasi
Sering terjadi kendala non teknis dan • Terdapat pola komunikasi dengan
institusional dalam pengimplementasian segenap mitra bank;
internet banking pada satker.
• Adanya media komunikasi yang efektif
untuk memperkenalkan fitur internet
banking.
Deskripsi Inovasi
Inovasi sinergi layanan (layanan bersama) dalam implementasi dan penggunaan internet banking dan
transaksi non cash. Layanan bersama meliputi administrasi pengajuan akun, tutorial, dan penggunaan rekening
koran elektronik, koordinasi PKS KKP antara satker dengan bank.
Latar Belakang
Pencapaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk “Menjadi Pengelola Perbendaharaan
Negara yang Unggul di Tingkat Dunia” memerlukan sinergi yang produktif dan harmonis dengan segenap
pemangku kepentingan dalam rangka menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Keberadaan KPPN
sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah dan kemitraan dengan institusi perbankan ini tidak terlepas
dari sejarah perkembangan organisasi serta kemitraan yang harmonis dengan institusi perbankan sangat
strategis.
Penggunaan Inovasi
1. KPPN Ketapang mengundang Bank dalam acara yang diselenggarakan dengan satker terkait layanan
perbankan.
2. Membentuk WAG antara Satker dan Bank sehingga Satker dapat menyampaikan kendala yang dialami
kemudian dapat segera ditindaklanjuti oleh Bank.
Sebelum Implementasi
Kendala non teknis dan institusional dalam pengimplementasian internet banking.
Setelah Implementasi
1. Terdapat pola komunikasi dengan segenap mitra bank, yang memungkinkan masing-masing bank
memberikan kontribusi maksimal pada kegiatan bersama namun masing-masing tetap dapat
memperkenalkan keunggulan dari produk perbankan yang digunakan oleh Satker.
2. Adanya media komunikasi yang efektif untuk memperkenalkan fitur internet banking sehingga
meningkatkan potensi penggunaan oleh Satker atas dasar kemanfaatan, mitigasi risiko dan kemudahan
memperoleh solusi atas kendala teknis.
3. Keseimbangan kesempatan dan partisipasi pada aktivitas yang secara intensif mengikutsertakan seluruh
mitra perbankan. Contohnya pada pelaksanaan cashless zone yang diikuti oleh seluruh mitra perbankan
pada venue/ uang yang sama dengan menunjukkan keunggulan teknologi masing-masing (tap cash, mesin
EDC dan mini ATM.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih sangat signifikan karena memudahkan komunikasi dengan mitra perbankan dan satker
untuk kegiatan yang memerlukan partisipasi intensif dari pihak perbankan.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 59
Genderang Inovasi untuk Negeri
2017 - Non Aplikasi
Pencegahan Kesalahan Tagihan (Pelangi)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pelatihan tematik khusus kepada operator • KPPN Ketapang mengundang Petugas Masih signifikan digunakan hingga saat ini
dalam penerbitan SPP dan SPM untuk Satker untuk diberikan pelatihan dan telah mengalami modifikasi pada
mendukung kelancaran layanan khusus; pelaksanaannya sehubungan dengan
pencairan dana dengan mengoptimalkan masa pandemi COVID-19.
peran TMR. • Petugas Satker mengajukan jadwal
terkait pelatihan yang dibutuhkan;
• Pegawai KPPN melakukan konfirmasi
sehingga inovasi PELANGI ini dapat
dilaksanakan.
Sebelum Inovasi Pelangi Setelah Inovasi
• Kurang efektifnya layanan dan tingginya • Layanan KPPN yang lebih efisien dan
angka penolakan tagihan; efektif;
• Proses bisnis pencairan dana belum • Berkurangnya aktivitas yang tidak
dipahami oleh Satker; memiliki nilai tambah;
• Informasi keterangan atas data tagihan • Penggunaan sumber daya khususnya
yang tidak valid. berupa waktu layanan yang lebih
efisien.
Deskripsi Inovasi
Pelatihan tematik khusus kepada operator dalam penerbitan SPP dan SPM untuk mendukung kelancaran
layanan pencairan dana. Mengoptimalkan peran TMR dan diarahkan untuk mendukung kontinuitas kapasitas
operator di Satker. Pelatihan dilakukan dengan periode batch dan dalam jumlah kelas kecil sesuai dengan
ketersediaan waktu peserta.
Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan program manajemen perubahan dan komunikasi (Communication and
Change Management), DJJPb telah melakukansosialisasi dan pelatihan proses bisnis dan aplikasi SPAN dengan
skema Training of Trainers yang ditujukan kepada user SPAN. Namun demikian belum terdapat program
training dan pembinaan kepada petugas Satker terkait aspek khusus proses bisnis SPAN yang idealnya segera
dipahami, terutama dalam kaitannya dengan inputan data dan penggunaan aplikasi yang mendukung
efektivitas proses penyelesaian tagihan yang disampaikan ke KPPN. Kondisi ini berpengaruh pada frekuensi
tagihan yang tidak dapat diproses oleh sistem. Pemahaman SDM Satker yang komprehensif atas implementasi
sistem yang baru, akan sangat mempengaruhi kualitas layanan. Terlebih lagi, bagi Satker yang berlokasi jauh
dari KPPN.
Atas hal tersebut, sebagai upaya nyata memenuhi janji layanan KPPN Ketapang “Data anda akurat,
pelayanan kami cepat”, dilakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya pembinaan terhadap Satuan Kerja berupa
pelaksanaan workshop pencegahan kesalahan tagihan atau yang disingkat PELANGI.
Penggunaan Inovasi
1. KPPN Ketapang mengundang Petugas Satker untuk diberikan pelatihan khusus, terutama terkait penerbitan
SPP SPM dan data supplier.
2. Di masa pandemi ini, Petugas Satker mengajukan jadwal terkait pelatihan yang dibutuhkan kemudian
pegawai KPPN melakukan konfirmasi sehingga inovasi PELANGI ini dapat dilaksanakan.
Sebelum Implementasi
1. Kurang efektifnya layanan dan penolakan tagihan akibat penggunaan data yang tidak valid dan perekaman
data yang tidak akurat.
2. Proses bisnis pencairan dana belum dipahami oleh Satker dengan baik.
3. Informasi keterangan atas data tagihan yang tidak valid yang disampaikan secara otomatis melalui email
tidak dipahami dan tidak segera menjadi feedback untuk perbaikan dan pencegahan kesalahan di
kesempatan berikutnya.
60 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
Setelah Implementasi
1. Layanan KPPN yang lebih efisien dan efektif, khususnya yang terkait dengan proses pencairan dana.
2. Berkurangnya aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah (NonValue Added/NVA) berupa penolakan data
supplier, kontrak dan tagihan.
3. Penggunaan sumber daya khususnya berupa waktu layanan yang lebih efisien sehingga memungkinkan
terlaksananya program standardisasi durasi pencairan dana.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan digunakan hingga saat ini dan telah mengalami modifikasi pada
pelaksanaannya sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yaitu secara daring namun tidak menutup
kemungkinan untuk dilaksanakan secara off line dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 61
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
Forum KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Koordinasi antara pimpinan KPPN dan Dibentuknya Forum KPA melalui media Masih signifikan karena pelaksanaan
pimpinan satker mendorong capaian IKPA WhatsApp Group (WAG) kemudian para APBN terus diupayakan untuk
yang lebih baik. KPA diajak berdiskusi terkait pelaksanaan kepentingan masyarakat luas.
APBN, seperti capaian IKPA (Indikator
Kualitas Pelaksanaan Anggaran) satker,
pengawasan atas pelaksanaan APBN,
serta pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN.
Sebelum Inovasi Forum KPA Setelah Inovasi
Kurangnya tingkat pemahaman dan • Meningkatnya capaian nilai IKPA KPPN
partisipasi KPA Satker; Ketapang;
Sinergi antara para KPA dan KPPN masih
sangat rendah. • Memudahkan KPPN dalam
menyampaikan kebijakan;
• Membangun sinergi dengan para
pemangku kepentingan.
Deskripsi Inovasi
Koordinasi antara satker dan KPPN harus selalu ditingkatkan. Pimpinan unit turut menyukseskan
capaian IKPA seluruh satker. Koordinasi antara pimpinan KPPN dan pimpinan satker mendorong capaian IKPA
yang lebih baik.
Latar Belakang
KPPN Ketapang sebagai unit Kuasa BUN di daerah terus meningkatkan layanan kepada satuan kerja di
wilayah bayar KPPN Ketapang, terutama dalam hal pencairan dana. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi yang
kuat untuk membangun kerja sama dalam proses pelaksanaan APBN sehingga APBN dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Peningkatan sinergi dilakukan melalui Forum KPA Bendahara Umum Negara di
daerah.
Forum KPA dibentuk dengan tujuan membangun sinergi dengan para Kuasa Pengguna Anggaran mitra
kerja KPPN Ketapang guna mendukung optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kuasa Bendahara Umum
Negara di daerah.
Penggunaan Inovasi
Dibentuknya Forum KPA melalui media WhatsApp Group (WAG) kemudian para KPA diajak berdiskusi
terkait pelaksanaan APBN, seperti capaian IKPA (Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran) satker, pengawasan
atas pelaksanaan APBN, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yakni pentingnya penyusunan laporan
keuangan yang sesuai dengan kaidah/ prinsip akuntansi pemerintah.
Sebelum Implementasi
1. Kurangnya tingkat pemahaman dan partisipasi KPA Satker terkait pengelolaan keuangan.
2. Sinergi antara para KPA dan KPPN masih sangat rendah.
Setelah Implementasi
1. Pada tahun 2019, capaian nilai IKPA KPPN Ketapang selaku Kuasa BUN memperoleh peringkat I tingkat
KanwilDitjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk lebih meningkatkan capaian ini salah
satunya adalah dengan pembentukan forum KPA.
2. Forum KPA memudahkan KPPN dalam menyampaikan kebijakan dan aturan terkait pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran.
3. Membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan karena pelaksanaan APBN terus diupayakan untuk kepentingan masyarakat
luas. Oleh karena itu, keterlibatan pemimpin instansi sangat diperlukan terutama dalam pengambilan
keputusan dan kebijakan lain terkait pelaksanaan APBN.
62 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
Maklumat Layanan
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Maklumat layanan sebagai komitmen Pegawai KPPN menyusun Maklumat Masih signifikan digunakan karena
para pegawai KPPN Ketapang dalam Layanan kemudian memasangnya di adanya apresiasi dari satuan kerja yang
melayani stekholders yang disusun depan kantor dengan letak strategis dapat meningkatkan koordinasi dan
menggunakan bahasa daerah setempat. sehingga mudah dilihat stakeholders. hubungan baik antara KPPN dengan para
pemangku kepentingan.
Sebelum Inovasi Maklumat Layanan Setelah Inovasi
Belum adanya jaminan bagi Satuan Kerja Banyaknya tanggapan positif yang
terhadap proses pelayanan yang didapat dari para stakeholders;
dilakukan KPPN Ketapang. Menambah hubungan dan koordinasi
yang lebih baik dengan mitra KPPN;
Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat.
Deskripsi Inovasi
Maklumat layanan sebagai komitmen para pegawai KPPN Ketapang dalam melayani stekholder disusun
menggunakan bahasa daerah setempat.
Latar Belakang
Dalam mewujudkan visi KPPN Ketapang yakni “Mewujudkan layanan perbendaharaan Negara yang
modern, profesional dan akuntabel di tingkat daerah” kami bergerak bersama dengan seluruh stakeholder
(Satuan Kerja, pihak perbankan dan Pemerintah Daerah) di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara
dengan sinergi dan koordinasi.Dalam mewujudkan visi KPPN Ketapang yakni “Mewujudkan layanan
perbendaharaan Negara yang modern, profesional dan akuntabel di tingkat daerah” kami bergerak bersama
dengan seluruh stakeholder (Satuan Kerja, pihak perbankan dan Pemerintah Daerah) di wilayah Kabupaten
Ketapang dan Kayong Utara dengan sinergi dan koordinasi.
Penggunaan Inovasi
Pegawai KPPN menyusun Maklumat Layanan kemudian memasangnya di depan kantor dengan letak
strategis sehingga mudah dilihat stakeholder.
Sebelum Implementasi
Belum adanya jaminan bagi Satuan Kerja terhadap proses pelayanan yang dilakukan KPPN Ketapang.
Setelah Implementasi
1. Banyaknya tanggapan positif yang didapat dari para stakeholder/masyarakat yakni mereka merasa bangga
dan dihormati karena bahasa daerah mereka digunakan dalam maklumat layanan.
2. Menambah hubungan dan koordinasi yang lebih baik dengan KPPN.
3. Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan digunakan karena adanya apresiasi dari
satuan kerja yang dapat meningkatkan koordinasi dan hubungan baik antara
KPPN dengan para pemangku kepentingan.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
Pengumuman Jalur Evakuasi
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pengendalian dan mitigasi resiko • Pemasangan pengumuman jalur Masih signifikan untuk dijalankan
terhadap kejadian kebakaran dan evakuasi; mengingat keadaan darurat merupakan
bencana alam di lingkungan KPPN peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan
Ketapang dan sekitarnya dan untuk • Para pegawai mengikuti jalur yang telah dapat terjadi sewaktu-waktu.
mencegah terjadinya korban jiwa maka ditetapkan.
seluruh pegawai dan PPNPN di
lingkungan KPPN Ketapang agar dapat Pengumuman Jalur Setelah Inovasi
memperhatikan jalur evakuasi yang sudah Evakuasi
ditentukan. Pegawai KPPN Ketapang memahami
jalur evakuasi di lingkungan kantor
Sebelum Inovasi sehingga memberikan kesiapan jika
terjadi keadaan darurat.
Pegawai KPPN Ketapang belum
mengetahui jalur evakuasi di lingkungan
kantor jika terjadi keadaan darurat.
Deskripsi Inovasi
Pengendalian dan mitigasi resiko terhadap kejadian kebakaran dan bencana alam di lingkungan KPPN
Ketapang dan sekitarnya dan untuk mencegah terjadinya korban jiwa maka seluruh pegawai dan PPNPN di
lingkungan KPPN Ketapang agar dapat memperhatikan jalur evakuasi yang sudah ditentukan.
Latar Belakang
Keadaan darurat seperti kebakaran dan bencana alam merupakan hal yang mungkin dapat terjadi
sewaktu-waktu meskipun telah dilakukan pencegahan terhadap sarana dan prasarana. Atas hal tersebut, perlu
adanya pengumuman jalur evakuasi yang dapat digunakan acuan para pegawai jika terjadi keadaan darurat
sehingga tidak ada korban jiwa yang timbul akibat peristiwa tersebut.
Penggunaan Inovasi
1. Pemasangan pengumuman jalur evakuasi pada tempat-tempat yang merupakan bagian yang dilalui sebagai
jalur evakuasi jika terjadi kebakaran atau bencana alam di KPPN Ketapang.
2. Para pegawai mengikuti jalur yang telah ditetapkan jika perlu dilakukan evakuasi dalam keadaan darurat.
Sebelum Implementasi
Pegawai KPPN Ketapang belum mengetahui jalur evakuasi di lingkungan kantor jika terjadi keadaan
darurat.
Setelah Implementasi
Pegawai KPPN Ketapang memahami jalur evakuasi di lingkungan
kantor sehingga memberikan kesiapan jika terjadi keadaan darurat.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan untuk dijalankan mengingat keadaan
darurat merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan dapat
terjadi sewaktu-waktu.
64 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
Kartu OPD Untuk DAK Fisik
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Kartu OPD merupakan tanda pengenal • KPPN Ketapang mencetak kartu OPD; Sempat terhenti pada tahun 2020-2021
para pegawai Dinas penerima pagu DAK • Kartu OPD disampaikan kepada para akibat adanya pandemi COVID-19 yang
Fisik untuk dapat menggunakan layanan menyebabkan pelayanan KPPN Ketapang
konsultasi di KPPN Ketapang. petugas Dinas yang menangani DAK dilakukan secara daring.
Fisik;
• Para petugas Dinas yang akan
berkonsultasi ke KPPN membawa kartu
OPD.
Sebelum Inovasi Kartu OPD Untuk Setelah Inovasi
DAK Fisik
Timbulnya keraguan pegawai KPPN Adanya kejelasan dan pertanggung
dalam memberikan informasi kepada para jawaban terhadap informasi yang
OPD terkait penyaluran DAK Fisik. disampaikan KPPN Ketapang kepada
para OPD yang datang untuk
Deskripsi Inovasi mendapatkan layanan KPPN.
Kartu OPD merupakan tanda pengenal para pegawai Dinas penerima pagu DAK Fisik untuk dapat
menggunakan layanan konsultasi di KPPN Ketapang.
Latar Belakang
KPPN Ketapang sebagai penyalur DAK Fisik memiliki dua peran, yaitu sebagai kuasa hukum BUN yang
menyalurkan dari RKUN ke RKUD dan sebagai satuan kerja yang menerbitkan SPP SPM berdasarkan
permintaan dari Pemda secara bertahap. Oleh karena itu, layanan oleh KPPN Ketapang terkait penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak memberikan informasi kepada
sembarang orang sehingga tidak terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kartu OPD digunakan sebagai tanda pengenal untuk dapat menggunakan layanan konsultasi di KPPN
Ketapang.
Penggunaan Inovasi
1. KPPN Ketapang mencetak kartu OPD kemudian membagikan kepada para petugas Dinas yang menangani
DAK Fisik.
2. Para petugas Dinas yang akan berkonsultasi ke KPPN membawa kartu OPD sebagai tanda pengenal.
Sebelum Implementasi
Timbulnya keraguan pegawai KPPN dalam memberikan informasi kepada para OPD terkait penyaluran
DAK Fisik.
Setelah Implementasi
Adanya kejelasan dan pertanggung jawaban terhadap informasi yang disampaikan KPPN Ketapang
kepada para OPD yang datang untuk mendapatkan layanan KPPN.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini sempat terhenti pada tahun 2020-2021 akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan
pelayanan KPPN Ketapang dilakukan secara daring. Namun ke depannya jika sudah diterapkan layanan tatap
muka maka inovasi ini dapat dilaksanakan kembali.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 65
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
Monitoring OPD
KPPN Ketapang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Monitoring atau Pengawasan yang Petugas FO PDMS memonitoring Masih signifikan dilakukan karena pada
dilakukan terhadap Rencana Penarikan kesesuaian antara RPD dan SPM yang Satker tertentu masih terdapat SPM yang
Dana yang diajukan oleh satker sebelum diajukan oleh satker. menggunakan RPD sehingga perlu
mengajukan SPM ke KPPN untuk adanya perlakukan khusus atas SPM
diterbitkan SP2D. tersebut agar tidak terjadi deviasi RPD.
Sebelum Inovasi Monitoring OPD Setelah Inovasi
• Masih tingginya angka pengembalian • Turunnya jumlah pengembalian SPM;
SPM akibat ketidaksesuaian dengan • Pelayanan kepada stakeholder semakin
RPD;
meningkat;
• Petugas FO kesulitan dalam melakukan • Petugas FO lebih mudah melakukan
verifikasi SPM yang menggunakan
RPD. monitoring RPD.
Deskripsi Inovasi
Monitoring atau Pengawasan yang dilakukan terhadap Rencana Penarikan Dana yang diajukan oleh
satker sebelum mengajukan SPM ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.
Latar Belakang
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di
lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 845/
KMK.01/2016, KPPN Ketapang dalam menjalankan manajemen risiko setiap tahunnya membuat profil risiko
yang memuat antara lain : Piagam Manajemen Risiko, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko,
Mitigasi Risiko dan Pemantauan Risiko. Salah satu Identifikasi Risiko yang dilakukan Mitigasi Risiko dan
dilakukan rencana penanganannya oleh KPPN Ketapang adalah Risiko terjadinya waktu pengajuan SPM yang
tidak sesuai dengan RPD dengan mitigasi risiko nya mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan rencana
penanganan risiko tersebut adalah membuat Kartu Pengawasan RPD dan mengadakan Workshop.
Penggunaan Inovasi
Petugas FO PDMS memonitoring kesesuaian antara RPD dan SPM yang diajukan oleh satker.
Sebelum Implementasi
1. Masih adanya pengembalian SPM akibat adanya ketidaksesuaian RPD yang diajukan oleh Satker.
2. Adanya kesulitan yang dialami petugas FO dalam melakukan verifikasi SPM yang menggunakan Rencana
Penarikan Dana (RPD).
Setelah Implementasi
1. Tingkat Pengembalian SPM yang diakibatkan ketidaksesuaian dengan Rencana Penarikan Dana menurun
karena satker telah memiliki pemahaman yang baik tentang Rencana Penarikan Dana.
2. Pelayanan kepada stakeholder semakin meningkat karena dengan menurunnya tingkat penolakan/
pengembalian SPM maka proses pencairan dana akan lebih cepat terealisasi.
3. Petugas Front Office KPPN Ketapang lebih mudah melakukan monitoring RPD setelah adanya Kartu
Pengawasan RPD
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini masih signifikan dilakukan karena pada Satker tertentu masih terdapat SPM yang
menggunakan RPD sehingga perlu adanya perlakukan khusus atas SPM tersebut agar tidak terjadi deviasi RPD.
66 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
APLIKASI SIDAK HULU
KPPN Putussibau
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi Monitoring Dana Desa Wilayah Pengguna dapat mengakses aplikasi Penggunaan masih bisa terus berlanjut
Kabupaten Kapuas Hulu yang berbasis Sidak Hulu dengan username dan dikarenakan aplikasi ini berbasis android
android dan dapat diakses melalui password yang telah diberikan. Pada sedangkan aplikasi-aplikasi turunan yang
jaringan internet. aplikasi akan muncul halaman yang berisi sering muncul dari kantor pusat selama ini
data Dana Desa dan dapat secara berupa aplikasi berbasis web.
realtime mendapatkan informasi
mengenai penyaluran Dana Desa.
Sebelum Inovasi APLIKASI SIDAK Setelah Inovasi
HULU
Desa kurang mendapatkan informasi Pihak Desa lebih cepat memperoleh
terkait penyaluran Dana Desa untuk desa informasi penyaluran Dana Desa;
mereka sehingga harus bertanya ke Mendukung penerapan physical
Pemda. distancing.
Deskripsi Inovasi
Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyaluran Dana Desa kepada stakeholder yaitu Pemerintah
Daerah dan Desa, KPPN Putussibau membuat inovasi berupa aplikasi yang diberi nama Sidak Hulu. Aplikasi
Sidak Hulu merupakan Aplikasi Monitoring Dana Desa Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang berbasis android
dan jaringan internet. Aplikasi ini sebagai salah satu bentuk layanan bagi stakeholders serta bertujuan untuk
memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah (Badan Keuangan Daerah dan Dinas PMD) sampai dengan
pemerintah desa dalam rangka mempercepat penyampaian informasi terkait penyaluran Dana Desa.
Pemerintah daerah dan masing-masing desa dapat dengan mudah dan secara realtime memperoleh
update informasi penyaluran Dana Desa per tahapan yang telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara
(RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan mengakses aplikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing
(menggunakan user dan password). Aplikasi Sidak Hulu juga menyediakan informasi terkait peraturan terbaru
bagi stakeholders pengguna.
Aplikasi ini ditatausahakan oleh Seksi Bank KPPN selaku PPK Penyaluran Dana Desa. Melalui Aplikasi
Sidak Hulu diharapkan terdapat transparansi dan kesamaan informasi penyaluran Dana Desa yang diterima oleh
pemerintah daerah dan pemerintah desa demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Latar Belakang
Pihak desa yang ingin mengetahui pengelolaan mengenai dana desa yang disalurkan ke masing-masing
desa sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dimana ada banyak desa yang
harus diberikan informasi satu per satu sangat tidak efisien bagi pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya
inovasi yang dapat dengan mudah dan secara realtime pihak desa memperoleh update informasi penyaluran
Dana Desa per tahapan yang telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa
(RKD) di masing-masing desanya.
Penggunaan Inovasi
Setelah calon pengguna men-download dan meng-install aplikasi, pengguna dapat mengakses aplikasi
Sidak Hulu dengan username dan password yang telah diberikan kepada masing-masing Kepala Desa. Untuk
menjaga keamanan data, setiap desa juga diberikan ID unit yang harus diinput pada aplikasi ini. Setelah
menginput ID unit tersebut, Desa baru dapat melihat data Dana Desa yang bersangkutan. Pada aplikasi akan
muncul halaman yang berisi data Dana Desa dan dapat secara realtime mendapatkan informasi mengenai
penyaluran Dana Desa.
Sebelum Implementasi
Desa kurang mendapatkan informasi terkait penyaluran Dana Desa untuk desa mereka sehingga harus
bertanya ke Pemda. Hal ini tentu akan memakan waktu karena selain masalah jaringan, kondisi luasnya wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu untuk bisa bertemu dengan perangkat pemerintah daerah akan kesulitan.
Setelah Implementasi
1. Desa lebih cepat memperoleh informasi penyaluran Dana Desa dengan mengakses aplikasi mengunakan user
masing-masing desa sehingga dapat segera melaksanakan/membayar kegiatan-kegiatan yang dibiayai
dengan Dana Desa.
2. Mengurangi kontak langsung antara KPPN dan pemerintah desa terutama saat dalam kondisi pandemi
COVID-19.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 67
Genderang Inovasi untuk Negeri
Keberlanjutan Inovasi
Penggunaan inovasi ini masih bisa terus berlanjut dikarenakan aplikasi ini berbasis android sedangkan
aplikasi-aplikasi turunan yang sering muncul dari kantor pusat selama ini berupa aplikasi berbasis web sebagai
turunan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Aplikasi ini juga sangat dimungkinkan untuk bisa dilakukan replikasi
oleh KPPN yang lain.
68 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Aplikasi
Aplikasi Reminder
KPPN Putussibau
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi reminder ini berbasis LAN dan Setiap seksi/subbag menginput data Masih dapat dijadikan pendamping
bisa diakses oleh seluruh pegawai untuk kegiatan/pekerjaan/laporan yang harus aplikasi Nadine terutama untuk pengingat
menginput jadwal kegiatan/ laporan diselesaikan pada aplikasi reminder dan tindak lanjut Surat/ND/undangan.
sekaligus sebagai monitoring progresnya. mengisi progresnya. Pimpinan unit dapat
melakukan monitoring setiap saat.
Sebelum Inovasi Aplikasi Reminder Setelah Inovasi
Masih terdapat pegawai yang terlambat Keterlambatan mengikuti kegiatan seperti
dalam mengikuti kegiatan webinar/zoom webinar/zoom meeting/e-learning yang
meeting/e-learning karena lupa. Laporan disebabkan karena lupa sudah sangat
yang sifatnya insidental juga masih ada jarang terjadi.
yang melewati/mendekati batas waktu.
Deskripsi Inovasi
Untuk mendukung tata laksana organisasi secara internal, perlu dibuatkan alat sebagai pengingat bagi
pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bahwa masih ada laporan/ tugas/ keikutsertaan
dalam kegiatan yang dilaksanakan belum tepat waktu maka diperlukan pengingat rencana kegiatan dan
kewajiban laporan. Aplikasi reminder bisa menjawab kebutuhan tersebut.
Aplikasi reminder ini berbasis LAN dan bisa diakses oleh seluruh pegawai untuk menginput jadwal
kegiatan/ laporan sekaligus sebagai monitoring progressnya. Fitur utama aplikasi ini adalah uraian kegiatan,
deadline, PIC dan progress kegiatan. Masing-masing pegawai dan juga pimpinan dapat melakukan monitoring.
Unit yang menatausahakan aplikasi ini adalah subbagian umum. Aplikasi ini dapat dijadikan
pendamping aplikasi Nadine terutama untuk pengingat tindak lanjut Surat/ND/undangan.
Latar Belakang
Inovasi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian
berbeda pada setiap seksi/ subbag. Selain itu kegiatan yang sifatnya rutin maupun insidental baik internal
maupun atas undangan pihak lain (kanwil/kantor pusat) juga tak kalah banyak. Hal ini berpotensi adanya
pekerjaan atau kegiatan yang terlewatkan/ tidak tepat waktu karena lupa. Sehingga perlu adanya pengingat dan
sarana monitoring.
Penggunaan Inovasi
Setiap seksi/subbag menginput data kegiatan/pekerjaan/laporan yang harus diselesaikan pada aplikasi
reminder dan mengisi progressnya. Pimpinan unit dapat melakukan monitoring setiap saat.
Sebelum Implementasi
Masih terdapat pegawai yang terlambat dalam mengikuti kegiatan webinar/zoom meeting/ e-learning
karena lupa. Laporan yang sifatnya insidental juga masih ada yang melewati/mendekati batas waktu.
Setelah Implementasi
Keterlambatan mengikuti kegiatan seperti webinar/zoom meeting/ e-learning yang disebabkan karena
lupa sudah sangat jarang terjadi. Keterlambatan yang masih ada dikarenakan jadwal yang berbenturan
mengingat saat ini sering terjadi beberapa kegiatan dalam satu waktu.
Keberlanjutan Inovasi
Aplikasi ini masih dapat dijadikan pendamping aplikasi Nadine terutama untuk pengingat tindak lanjut
Surat/ND/undangan.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Barat 69
Genderang Inovasi untuk Negeri
“Kalian harus mentransformasikan diri kalian terlebih dahulu, dan “
menjadi role models di unit kalian, baru kemudian kalian dapat
menginspirasi perubahan. Bagaimana bisa kalian mengharapkan
perubahanan tanpa merubah diri kalian terlebih dahulu.
~Sri Mulyani Indrawati~
Menteri Keuangan
Tugu Soekarno, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Source: adrianpradana.com
Kantor W1i7laInyoavahsi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Tengah
2021 - Non Aplikasi
Buletin Fiskal Kapuas Hulu
KPPN Putussibau
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Buletin Fiskal Kapuas Hulu dibuat dalam Buletin disusun oleh tim sesuai tugas Masih signifikan dijalankan untuk
rangka meng-capture isu fiskal di daerah, masing-masing, dan kemudian dibahas melengkapi KFR yang dibuat Kanwil
memotret kinerja fiskal APBN dan APBD dalam tim serta di reviu oleh pimpinan. DJPb.
di wilayah Kapaus Hulu, sekaligus Buletin yang telah selesai disampaikan
memberikan informasi dan insight kepada stakeholder terkait bersamaan
mengenai prioritas pembangunan serta dengan penyampaian KFR dari Kanwil
potensi dan sektor ekonomi unggulan. DJPb.
Sebelum Inovasi Buletin Fiskal Setelah Inovasi
Kapuas Hulu
Sebelum ada Buletin Fiskal Kapuas Hulu, Telah tersedia Kajian Fiskal secara
belum ada kajian yang mebahas spesifik spesifik membahas wilayah Kabupaten
mengenai Fiskal Kapuas Hulu, hanya ada Kapuas Hulu.
dalam KFR yang lingkupnya lebih luas
yakni Kalimantan Barat.
Deskripsi Inovasi
Buletin Fiskal Kapuas Hulu dibuat dalam rangka meng-capture isu fiskal di daerah. Buletin ini juga
diharapkan dapat memotret kinerja fiskal APBN dan APBD di wilayah Kapaus Hulu, sekaligus dapat
memberikan informasi dan insight kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai prioritas pembangunan
serta potensi dan sektor ekonomi unggulan.
Buletin ini disampaikan kepada stakeholder terutama pemerintah daerah dalam hal ini pimpinan daerah,
BKD dan Bappeda serta stakeholder lainnya. Buletin ini disusun oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor.
Latar Belakang
Inovasi ini dilatarbelakangi oleh adanya keadaan bahwa banyak potensi daerah yang belum tergali dan
memberikan kontribusi secara optimal bagi daerah. Di sisi lain kemandirian fiskal daerah masih tergolong
rendah dan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu buletin ini juga bermaksud mempertajam Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kanwil
DJPb, utamanya yang menyangkut Kabupaten Kapuas Hulu.
Penggunaan Inovasi
Buletin disusun oleh tim sesuai tugas masing-masing, dan kemudian dibahas dalam tim serta di reviu
oleh pimpinan. Buletin yang telah selesai disampaikan kepada stakeholder terkait bersamaan dengan
penyampaian KFR dari Kanwil DJPb.
Sebelum Implementasi
Sebelum ada Buletin Fiskal Kapuas Hulu, belum ada kajian yang mebahas spesifik mengenai Fiskal
Kapuas Hulu, hanya ada dalam KFR yang lingkupnya lebih luas yakni Kalimantan Barat.
Setelah Implementasi
Kajian Fiskal secara spesifik membahas wilayah Kabupaten Kapuas
Hulu telah ada.
Keberlanjutan Inovasi
Buletin ini masih signifikan dijalankan untuk melengkapi KFR
yang dibuat Kanwil DJPb.
72 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
One Minute Guidance 102 (OMG102)
KPPN Pangkalan Bun
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
One Minute Guidance berbentuk video Stakeholders dapat mengakses video dan Memberikan dampak positif bagi
satu menit yang dipaparkan oleh salah memberikan feedback melalui media stakeholders sehingga sangat layak untuk
satu pegawai mengenai informasi terbaru sosial KPPN Pangkalan Bun, salah dilanjutkan.
di setiap minggunya. satunya instagram dan facebook.
Sebelum Inovasi OMG102 Setelah Inovasi
Tingkat ketepatan stakeholder dalam Setelah inovasi OMG102 diluncurkan,
penyampaian data kontrak adalah 96%. ketepatan waktu penyampaian kontrak
menjadi 100%.
Deskripsi Inovasi
Sebagai kantor pelayanan yang harus beradaptasi di masa pandemi dan sebagai kantor vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diharuskan untuk membawa edukasi ke masyarakat luas, KPPN
Pangkalan Bun berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan media sosial dengan handal. Mengingat saat ini
banyak sekali instansi pemerintahan yang mempunyai tim penanganan media sosial yang bagus dan terstruktur
dengan baik, maka KPPN Pangkalan Bun memanfaatkan media sosial dengan konten rutin mingguan yang
nantinya membahas tentang info-info terbaru untuk satuan kerja yang disebut One Minute Guidance atau
disingkat OMG!102. Pada prosesnya, One Minute Guidance berbentuk video satu menit yang dipaparkan oleh
salah satu pegawai mengenai informasi terbaru di setiap minggunya.
Latar Belakang
Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga setiap orang berupaya untuk
dapat mengakses informasi dengan cepat. Munculnya perkembangan teknologi menjadi suatu kebutuhan yang
tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Kita membutuhkan internet untuk berkomunikasi dan mengakses
informasi serta untuk menyebarkan informasi kepada semua orang. Dengan makin berkembangnya
penggunaan internet yang demikian pesat, maka arus pertukaran informasi dapat terjadi dalam hitungan detik
salah satunya melalui inovasi dalam interaksi sosial yaitu media sosial. Media sosial saat ini tidak hanya sekedar
untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang-orang baru tetapi juga sebagai sarana penyebaran
informasi. Media sosial sangat mudah digunakan sebagai sarana penyebaran informasi di semua bidang. Oleh
sebab itu, pengelolaan media sosial yang mumpuni memberikan dampak baik bagi penyebaran informasi ke
satuan kerja mitra KPPN Pangkalan Bun.
Penggunaan Inovasi
Stakeholders dapat mengakses inovasi pada media sosial KPPN Pangkalan Bun, salah satunya instagram
dan facebook. Stakeholders juga dapat memberi masukan dan saran terkait tema-tema video OMG102 yang
akan diproduksi. Video OMG102 tayang di instagram KPPN Pangkalan Bun setiap dua minggu sekali dengan
topik yang bervariasi, dimulai dari pelaksanaan proses bisnis, public champaign anti gratifikasi dan anti
korupsi,pengembangan SDm, dan info-info penting lainnya. Salah satu contoh video OMG102 dapat diakses di
https://www.instagram.com/p/CS1Alj3Bi1j/.
Sebelum Implementasi
Salah satu dampaknya adalah ketepatan stakeholder dalam penyampaian data kontrak sebelumnya 96%.
Setelah Implementasi
Setelah inovasi OMG102 diluncurkan, ketepatan waktu penyampaian kontrak menjadi 100%.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi diciptakan untuk memberikan dampak positif kepada pengguna layanan, pertanyaan-pertanyaan
dari satuan kerja dan informasi terbaru mengenai layanan yangberlangsung dapat diakomodir secara lengkap di
One Minute Guidance yang dibawakan oleh pegawai. Selain asas efisiensi, petunjuk ini juga memunculkan sisi
inovatif dan kreatif dari segi pemanfaatan teknologi maupun desain grafisnya. Dengan adanya inovasi ini,
diharapkan unti kerja lain dapat mereplikasi OMG102 dan menerapkan dengan disesuaikan kondisi unit
masing-masing.OMG102 telah direplikasi oleh 3 KPPN, yaitu KPPN Palangka Raya, KPPN Denpasar, dan KPPN
Ketapang.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah 73
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
Arutpod's Podcast KPPN Pangkalan Bun
KPPN Pangkalan Bun
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pembahasan mengenai segala hal ArutPod's Podcast KPPN Pangkalan Bun Memberikan dampak positif bagi
tentang APBN termasuk edukasi di membahas berbagai hal, contohnya stakeholders sehingga sangat layak untuk
dalamnya dapat disampaikan dengan mengenai restrukturisasi rekening dilanjutkan.
melalui podcast interaktif. pemerintah, pembahasan mendalam
mengenai IKPA, dan info-info penting
lainnya.
Sebelum Inovasi Arutpod's Podcast Setelah Inovasi
Ketepatan waktu penyelesaian LPJ Ketepatan waktu penyelesaian LPJ
Bendahara semula 98%. Bendahara kini 100%.
Deskripsi Inovasi
Perkembangan media sosial yang pesat dan didukung oleh akses yang semakin mudah, sekaligus tren
edukasi yang beragam, memicu penciptaan ArutPod’s. Pembahasan mengenai segala hal tentang APBN
termasuk edukasi di dalamnya dapat disampaikan dengan berbagai cara yang kreatif. Termasuk dari segi
pendengar yang senang jika edukasi berbentuk audio dan video. Dengan kondisi seperti ini, satuan kerja akan
lebih banyak pilihan untuk referensi sumber informasi yang perlu satuan kerja dapatkan. Selain itu, inovasi ini
akan lebih interaktif dengan rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan satuan kerja untuk dijawab
dalam sebuah video yang nantinya bisa ditayangkan secara berulang-ulang.
Latar Belakang
Perkembangan media sosial yang pesat dan didukung oleh akses yang semakin mudah, sekaligus tren
edukasi yang beragam, memicu penciptaan podcast ArutPod’s. Pembahasan mengenai segala hal tentang APBN
termasuk edukasi di dalamnya dapat disampaikan dengan berbagai cara yang kreatif. Termasuk dari segi
pendengar yang senang jika edukasi berbentuk audio dan video. Dengan kondisi seperti ini, satuan kerja akan
lebih banyak pilihan untuk referensi sumber informasi yang perlu satuan kerja dapatkan. Selain itu, inovasi ini
akan lebih interaktif dengan rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan satuan kerja untuk dijawab
dalam sebuah video yang nantinya bisa ditayangkan secara berulang-ulang.
Penggunaan Inovasi
ArutPod's Podcast KPPN Pangkalan Bun membahas berbagai hal, contohnya mengenai restrukturisasi
rekening pemerintah, pembahasan mendalam mengenai IKPA, dan info-info penting lainnya. Salah satu contoh
ArutPod's dapat diakses di https://www.youtube.com/watch?v=4FS0FrsibXU.
Sebelum Implementasi
Dampaknya adalah kepada proses bisnis KPPN, terdapat penghitungan pada salah satu sampel, yaitu LPJ
Bendahara.
Setelah Implementasi
Dampaknya adalah kepada proses bisnis KPPN, salah satunya adalah ketepatan waktu penyelesaian LPJ
Bendahara yang semula 98% menjadi 100%.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini mementingkan keberadaan manfaat yang dapat dirasakan oleh satuan kerja (stakeholder) dan
juga lingkup internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun. Tentunya dengan harapan besar
bahwa inovasi ini dapat memberikan edukasi mengenai hal-hal yang memang seharusnya dijelaskan secara
terperinci dan membutuhkan sedikit penggambaran yang lebih detail. Diharapkan pemberi layanan juga dapat
terus melakukan perbaikan untuk mengedukasi satuan kerja dengan cara yang lebih bervariasi atau unit kerja
lain yang ingin mereplikasi inovasi ini, maka KPPN Pangkalan Bun siap mendampingi dalam proses replikasi
tersebut.
74 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
e-book panduan rekonsiliasi
KPPN Pangkalan Bun
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Inovasi berupa buku panduan sebagai E-book Panduan rekonsiliasi Memberikan dampak positif bagi
upaya untuk membantu satuan kerja lebih mempermudah stakeholders dalam stakeholders sehingga sangat layak untuk
cepat beradaptasi dan memahami proses melakukan rekonsiliasi. Ebook dapat dilanjutkan.
rekonsiliasi, khususnya apabila terjadi diakses pada tautan bit.ly/
permasalahan pada saat proses InovasiKPPN102. Setelah Inovasi
rekonsiliasi, mengingat tidak sedikit
troubleshooting yang telah terjadi selama e-book panduan Satker yang mengalami saldo tidak
ini. rekonsiliasi normal kini menjadi 2.
Sebelum Inovasi
Satker yang mengalami saldo tidak
normal semula berjumlah 5.
Deskripsi Inovasi
Dalam prakteknya, masih terdapat transaksi-transaksi yang pencatatannya tidak sesuai dengan
dokumen sumber. Sehingga, pada saat dilakukan rekonsiliasi terjadi selisih transaksi keuangan atau biasa
disebut dengan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). Selain selisih pada transaksi keuangan, kesalahan
pencatatan juga dapat menyebabkan selisih pada menu-menu lain. Oleh sebab itu, inovasi ini hadir sebagai
upaya untuk membantu satuan kerja lebih cepat beradaptasi dan memahami proses rekonsilasi, khususnya
apabila terjadi permasalahan pada saat proses rekonsilasi, mengingat tidak sedikit troubleshooting yang telah
terjadi selama ini. Selain itu buku ini juga dibuat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perbedaan
pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan
keuangan satuan kerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas penyajian data dan penilaian dalam
laporan keuangan.
Latar Belakang
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Salah satu karakteristik yang merupakan prasyarat
normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki
menurut Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah keandalan (reliability). Dalam rangka
meyakinkan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut maka perlu dilakukan rekonsiliasi.
Pelaksanaan rekonsiliasi merupakan tahap penting dalam rangkaian penyusunan laporan keuangan. Proses ini
berguna dalam menjamin validitas dan akurasi data yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Namun,
dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dialami oleh operator satuan kerja yang dapat
mengakibatkan menurunnya tingkat keakuratan data. Berdasarkan kendala-kendala yang dialami satuan kerja
saat rekonsiliasi, maka terbesit ide untuk membuat panduan ringkas bagi operator rekonsiliasi satuan kerja
dalam melakukan analisis dan troubleshooting permasalahan umum yang sering muncul ketika pelaksanaan
rekonsiliasi.
Penggunaan Inovasi
E-book Panduan rekonsiliasi mempermudah stakeholders dalam melakukan rekonsiliasi. E-book dapat
diakses pada tautan bit.ly/InovasiKPPN102.
Sebelum Implementasi
Satker yang mengalami saldo tidak normal semula 5.
Setelah Implementasi
Satker yang mengalami saldo tidak normal menjadi 2.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini mementingkan keberadaan manfaat yang dapat dirasakan oleh satuan kerja (stakeholder) dan
juga lingkup internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun. Tentunya dengan harapan besar
bahwa inovasi ini dapat menyelesaikan masalah terkait rekonsiliasi khusunya, dan menginspirasi unit lain
untuk melakukan inovasi sejenis dengan menyesuaikan case di lingkup dan wilayah masing-masing.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah 75
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
e-book 1001 penolakan spm dan solusinya
KPPN Pangkalan Bun
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Inovasi berupa buku panduan pengajuan E-book 1001 Permasalahan SPM dan Memberikan dampak positif bagi
SPM oleh satker Solusinya mempermudah stakeholders stakeholders sehingga sangat layak untuk
dalam melakukan rekonsiliasi. E-book dilanjutkan.
dapat diakses pada tautan bit.ly/
InovasiKPPN102.
Sebelum Inovasi e-book 1001 penolakan Setelah Inovasi
spm dan solusinya
Persentase ketepatan penyampaian SPM Persentase ketepatan penyampaian SPM
semula 97,54%. kini menjadi 98,44%.
Deskripsi Inovasi
Pada praktik pengajuan SPM oleh satker, masih terdapat kekurangan-kekurangan syarat maupun
dokumen kelengkapan yang diajukan oleh satuan kerja yang menyebabkan SPM tersebut ditolak. Penolakan
SPM mengindikasikan terdapat kesalahan atau kekurangan kelengkapan SPM. Kejadian seperti ini apabila
berulang secara terus-menerus sedikit banyak akan mengganggu proses bisnis di KPPN Pangkalan Bun. Dengan
kondisi yang serba digital saat ini, KPPN Pangkaan Bun dituntut untuk memunculkan sebuah inovasi agar
pelayanan tetap berjalan dengan baik dan satuan kerja mendapatkan manfaat-manfaat yang sebesar-besarnya
dari pelayanan yang telah diberikan.
Latar Belakang
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. SPM
diproses menggunakan Aplikasi SPM yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan. SPM berlaku sebagai surat perintah kepada KPPN sebagai Kuasa BUN
di daerah untuk mencairkan dana APBN. SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip Data
Komputer (ADK) SPM disampaikan kepada KPPN oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang
ditunjuk paling lambat dua hari kerja setelah SPM diterbitkan. Pada praktiknya, masih terdapat kekurangan-
kekurangan pengajuan SPM oleh satuan kerja yang menyebabkan SPM tersebut ditolak. Penolakan SPM
mengindikasikan terdapat kesalahan atau kekurangan kelengkapan SPM. Kejadian seperti ini apabila terulang
secara terus-menerus sedikit banyak akan mengganggu proses bisnis di KPPN Pangkalan Bun.
Penggunaan Inovasi
E-book 1001 Permasalahan SPM dan Solusinya mempermudah stakeholders dalam melakukan
rekonsiliasi. E-book dapat diakses pada tautan bit.ly/InovasiKPPN102.
Sebelum Implementasi
ketepatan penyampaian SPM semula 97,54.
Setelah Implementasi
ketepatan penyampaian SPM menjadi 98,44.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini mementingkan keberadaan manfaat yang dapat dirasakan
oleh satuan kerja (stakeholder) dan juga lingkup internal Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun. Tentunya dengan harapan besar
bahwa inovasi ini dapat menyelesaikan masalah terkait pengajuan SPM
khusunya, dan menginspirasi unit lain untuk melakukan inovasi sejenis
dengan menyesuaikan case di lingkup dan wilayah masing-masing.
76 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Dropbox SPM Satuan kerja cukup meletakkan dokumen Akan tetap berlanjut dan dapat direplikasi
yang hendak diajukan ke KPPN pada unit kerja lain untuk meminimalisir tatap
KPPN Pangkalan Bun dropbox yang disediakan di depan kantor. muka.
Terdapat petugas yang berjaga di area
Deskripsi & Latar Belakang dropbox, apabila satuan kerja tidak
berkenan untuk turun dari kendaraan
Tempat pengiriman SPM maupun maka petugas akan membantu sehingga
dokumen lain kepada KPPN. layananannya seperti drivethru.
Sebelum Inovasi Dropbox SPM Setelah Inovasi
Tidak terdapat platform penyampaian Memudahkan para stakeholder untuk
dokumen ke KPPN pada masa Pandemi menyampaikan dokumen yang akan
Covid-19. dikirim ke KPPN sekaligus mendukung
penerapan physical distancing.
Deskripsi Inovasi
Pembatasan layanan tatap muka yang berlangsung selama mpandemi membuahkan inovasi yaitu
dropbox sebagai tempat pengiriman SPM maupun dokumen lain. Satuan kerja cukup meletakkan SPM, nota
konfirmasi, LPJ Bendahara atau dokumen lainnya yang hendak diajukan ke KPPN di dropbox yang disediakan di
depan kantor. Terdapat petugas yang berjaga di area dropbox, apabila satuan kerja tidak berkenan untuk turun
dari kendaraan maka petugas akan membantu sehingga layananannya seperti drivethru. Sampai saat ini KPPN
hanya menerima layanan konsultasi dengan perjanjian terlebih dahulu dan meniadakan layanan tatap muka
yang berlangsung seperti sebelum pandemi.
Latar Belakang
Pandemi Covid-19 dan pembatasan layanan tatap muka memicu ide para pegawai KPPN Pangkalan Bun
untuk menginisiasi inovasi ini.
Penggunaan Inovasi
Inovasi ini sangat membantu satker dalam pengiriman dokumen dan membantu KPPN meminimalisisr
keterlambatan pengiriman dokumen.
Sebelum Implementasi
Tidak terdapat platform penyampaian dokumen ke KPPN pada masa Pandemi Covid-19.
Setelah Implementasi
Memudahkan para stakeholder untuk menyampaikan dokumen yang akan dikirim ke KPPN.
Keberlanjutan Inovasi
Dengan adanya layanan digital yang semakin menyeluruh bukan berarti kewajiban satker untuk
mengirimkan berkas fisik menjadi longgar. Berkas fisik tetap dibutuhkan sebagai double check kebenaran
dokumen yang telah di upload sebelumnya. Inovasi ini akan tetap berlanjut dan dapat direplikasi unit kerja lain
untuk meminimalisir tatap muka.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah 77
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
Friday Morning Talk
KPPN Pangkalan Bun
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pelatihan public speaking di lingkup Friday Morning Talk dilaksanakan setiap Memberikan dampak positif bagi
internal kantor, dengan harapan dapat hari Jumat sebelum jam layanan dimulai. stakeholders sehingga sangat layak untuk
diterapkan di tempat lain dengan skala Seluruh pegawai ASN dan PPNPN telah dilanjutkan.
yang lebih besar ataupun dengan kondisi mendapatkan jadwal untuk menjadi
yang berbeda. pewarta. Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi Friday Morning Pegawai dapat lebih berani untuk
Talk berbicara di depan publik, bisa saat
Keberanian untuk berbicara di depan bertugas menjadi MC, menjadi
publik masih minim. narasumber dalam podcast, menjadi
kontributor video one minute guidance di
media sosial.
Deskripsi Inovasi
Dalam kesehariannya, kemampuan berbicara tentu sudah melekat dalam diri masing-masing individu,
dengan perbedaan cara penyampaian. Terdapat individu yang mahir untuk berbicara di depan umum, namun
ada pula individu yang sebenarnya mempunyai kemampuan tersebut tetapi ketika dihadapkan dengan kondisi
yang ramai dan mendapat atensi dari banyak orang akan kehilangan kepercayaan diri untuk berbicara. Dari
pengalaman ini, kegiatan Friday morning talk akhirnya muncul sebagai salah satu cara pengembangan sumber
daya manusia di KPPN Pangkalan Bun secara internal. Sederhananya, pelatihan public speaking dimulai dari
skala yang paling kecil di lingkup internal kantor, dengan harapan dapat diterapkan di tempat lain dengan skala
yang lebih besar ataupun dengan kondisi yang berbeda.
Latar Belakang
Produktivitas merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan setiap organisasi. Produktivitas
kerja digunakan untuk mengukur hasil kualitas sumber daya yang dimiliki organisasi pada suatu pekerjaan
tertentu sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan kebutuhan sumber daya manusia. Dalam suatu
organisasi, salah satu unsur penting untuk tetap meningkatkan produktivitas adalah dengan peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terbukti secara empiris dapat
meningkatkan produktivitas kerja, termasuk peningkatan keterampilan dan motivasi. Belum optimalnya
produktivitas kerja selama ini sebagaimana ditunjukan oleh fenomen-fenomena yang terjadi merupakan suatu
masalah. Apabila hal ini terus dibiarkan, tentu akan berdampak buruk bagi organisasi maupun pegawai itu
sendiri terlebih karena produkitivitas kerja akan secara langsung memberikan pengaruh kepada pencapaian
tujuan organisasi dan penurunan rasa kepecayaan dari masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan Friday morning talk
ini diadakan untuk melatih kemampuan public speaking, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempererat
bonding seluruh pegawai KPPN Pangkalan Bun.
Penggunaan Inovasi
Friday Morning Talk dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum jam layanan dimulai. Seluruh pegawai ASN
dan PPNPN telah mendapatkan jadwal untuk menjadi pewarta.
Sebelum Implementasi
Keberanian untuk berbicara di depan publik masih minim.
Setelah Implementasi
Pegawai dapat lebih berani untuk berbicara di depan publik, bisa saat bertugas menjadi MC, menjadi
narasumber dalam podcast, menjadi kontributor video one minute guidance di media sosial.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini mementingkan keberadaan manfaat positif yang dapat dirasakan oleh lingkup internal Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun dan juga satuan kerja (stakeholder). Tentunya dengan
harapan besar bahwa inovasi ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberi manfaat
bagi peningkatan pelayanan kepada satuan kerja sebagai mitra KPPN Pangkalan Bun. Sekaligus dapat direplikasi
oleh unit kerja lain.
78 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
PopLine102! (Pengaduan Online KPPN 102)
KPPN Pangkalan Bun
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Layanan Pengaduan Online KPPN Layanan Pengaduan Online dapat Memberikan dampak positif bagi
Pangkalan Bun adalah sarana yang diakses di https://bit.ly/Popline102. Buku stakeholders sehingga sangat layak untuk
disediakan oleh KPPN Pangkalan Bun panduan dapat diakses di https:// dilanjutkan.
bagi yang memiliki informasi dan ingin drive.google.com/file/d/
melaporkan suatu perbuatan berindikasi 1mAapbV4tg3qltLx9vhyFuXOhduot0aTn/
pelanggaran yang terjadi di lingkungan view?usp=sharing.
KPPN Pangkalan Bun.
Sebelum Inovasi PopLine102! Setelah Inovasi
Pengaduan dapat dilakukan melalui Lebih mudah untuk akses laman
website/aplikasi yang disediakan oleh pengaduan, tidak harus datang ke kantor
DJPb dan Kemenkeu ataupun datang dan mempunyai alat monitoring sendiri
langsung, namun belum ada inovasi juga memperkuat pengawasan.
internal yang lebih memperkuat
pengawasan.
Deskripsi Inovasi
Layanan Pengaduan Online KPPN Pangkalan Bun adalah sarana yang disediakan oleh KPPN Pangkalan
Bun bagi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi
di lingkungan KPPN Pangkalan Bun. Sebagai bentuk penguatan pengawasan dalam kinerja dan pemberian
layanan.
Latar Belakang
PopLine102! diinisiasi oleh pelaksana Kepatuhan Internal KPPN Pangkalan Bun sebagai bentuk
dukungan terhdapat minimalisasi layanan tatap muka selama pandemi.
Penggunaan Inovasi
Layanan Pengaduan Online KPPN Pangkalan Bun dikelola oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN
Pangkalan Bun. Layanan Pengaduan Online dapat diakses di https://bit.ly/Popline102. Buku panduan dapat
diakses di https://drive.google.com/file/d/1mAapbV4tg3qltLx9vhyFuXOhduot0aTn/view?usp=sharing
Sebelum Implementasi
pengaduan dapat dilakukan melalui website/aplikasi yang disediakan oleh DJPb dan Kemenkeu ataupun
datang langsung, namun belum ada inovasi internal yang lebih memperkuat pengawasan
Setelah Implementasi
Lebih mudah untuk akses laman pengaduan, tidak harus datang ke kantor dan mempunyai alat
monitoring sendiri juga memperkuat pengawasan.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini mementingkan keberadaan manfaat positif yang dapat dirasakan oleh lingkup Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun dan juga satuan kerja (stakeholder). Tentunya dengan
harapan besar bahwa inovasi ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberi manfaat
bagi peningkatan pelayanan kepada satuan kerja sebagai mitra KPPN Pangkalan Bun. Sekaligus dapat direplikasi
oleh unit kerja lain. Inovasi telah direplikasi oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalteng dengan nama Madu On 017!.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah 79
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Berkobar102 Pelaksanaan Berkobar102 diterapkan ke Mudah direplikasi oleh KPPN lainnya
seluruh satker di bawah naungan KPPN dengan penyesuaian konten dan
KPPN Pangkalan Bun Pangkalan Bun. Berkobar102 dapat referensi.
diakses pada tautan https://s.id/
Deskripsi & Latar Belakang Berkobar102 sedangkan buku panduan Setelah Inovasi
penggunaan aplikasi dapat diakses di
Aplikasi Kolaborasi Pelaporan Saldo https://drive.google.com/file/d/ Pelaporan disusun menggunakan aplikasi
Rekening dan BAR. Bentuk inovasi ini 1WLVj8wcKbMj_3QDtVQWfxljDrtiB3JQn/ sehingga lebih akurat dan akuntabel serta
adalah pelaporan saldo rekening secara view?usp=sharing. lebih mudah diakses oleh satker.
online dan penerbitan Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) rekening secara
elektronik antara KPPN dengan satker
mitra kerja.
Sebelum Inovasi Berkobar102
Pelaporan masih disusun secara manual.
Deskripsi Inovasi
Berkobar102 adalah inovasi baru yang diterapkan pada bulan Agustus 2021. Berkobar102
merupakan Aplikasi Kolaborasi Pelaporan Saldo Rekening dan BAR. Bentuk inovasi ini adalah pelaporan
saldo rekening secara online dan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) rekening secara elektronik antara
KPPN dengan satker mitra kerja. Tujuannya untuk mempercepat pelaporan saldo rekening satker dan
meningkatkan efektivitas komunikasi data terkait proses bisnis perbendaharaan dalam rangka pengelolaan
rekening pemerintah.
Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaporan saldo rekening dan penyampaian Berita
Acara Rekonsiliasi (BAR) Rekening milik Satuan Kerja, KPPN Pangkalan Bun menyusun inovasi berbasis IT
dengan nama Berkobar 102.
Penggunaan Inovasi
Pelaksanaan Berkobar102 diterapkan ke seluruh satker di bawah naungan KPPN Pangkalan Bun.
Berkobar102 dapat diakses pada tautan https://s.id/Berkobar102 buku panduan penggunaan aplikasi dapat
diakses di https://drive.google.com/file/d/1WLVj8wcKbMj_3QDtVQWfxljDrtiB3JQn/view?usp=sharing.
Sebelum Implementasi
Pelaporan masih manual.
Setelah Implementasi
pelaporan menggunakan aplikasi dan lebih mudah diakses satker.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi Berkobar102 sangat mudah direplikasi oleh KPPN lainnya dengan penyesuaian konten dan
referensi. Secara berkelanjutan inovasi ini dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemudahan akses
pengguna layanan. Pembelajaran yang dapat dipetik dari inovasi ini adalah cara yang efisien dan efektif dalam
melaksanakan proses bisnis perbendaharaan.
80 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Rumpara102 Stakeholders dan KPPN akan lebih intens Dalam penerapannya akan memberikan
untuk berkomunikasi dan penyampaian dampak yang luar biasa dalam pemberian
KPPN Pangkalan Bun info terbaru, peraturan yang update, layanan yang diberikan.
maupun kepentingan lain terkait proses
Deskripsi & Latar Belakang bisnis akan lebih mudah melalui forum ini. Setelah Inovasi
Forum Kuasa Pengguna Anggaran Rumpara102 Tersedia sarana komunikasi sehingga
sebagai bentuk media komunikasi antara terjalin koordinasi yang intensif dalam
KPPN dengan KPA satker melalui rangka percepatan penyampaian
WhatsApp Group dan dalam informasi.
implementasinya menghasilkan Focus
Group Discussion (FGD), Sosialisasi/
Bimtek peraturan terbaru, stakeholders
day, dan rapat pimpinan lainnya.
Sebelum Inovasi
Komunikasi kurang intens antara KPPN
dengan KPA satker.
Deskripsi Inovasi
KPPN Pangkalan Bun dalam menjalankan proses bisinisnya, terus berupaya untuk meningkatkan
pelayanan di daerah. Salah satunya dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan KPA satuan kerja di
lingkup KPPN Pangkalan Bun. Rumpara102 merupakan Forum Kuasa Pengguna Anggaran sebagai bentuk
media komunikasi antara KPPN dengan KPA satker melalui WhatsApp Group dan dalam implementasinya
menghasilkan Focus Group Discussion (FGD), Sosialisasi/Bimtek peraturan terbaru, stakeholders day, dan rapat
pimpinan lainnya.
Latar Belakang
Peningkatan Komunikasi antara KPPN dan mitra kerja sangat penting sehingga diinisiasi oleh
munculnya inovasi ini.
Penggunaan Inovasi
Dari inovasi ini, antara stakeholder dan KPPN akan lebih intens untuk berkomunikasi dan penyampaian
info terbaru, peraturan yang update, maupun kepentingan lain terkait proses bisnis akan lebih mudah. Setiap
hari dilakukan update info yang penting untuk diketahui oleh stakeholders. Para KPA dan operator dikumpulkan
dalam wadah berubah WAG yang dapat menampung informasi, saran, dan perbaikan untuk KPPN.
Sebelum Implementasi
Komunikasi kurang intens.
Setelah Implementasi
komunikasi lebih intens dan penyampaian informasi lebih cepat.
Keberlanjutan Inovasi
Dalam penerapannya inovasi ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam pemberian layanan
yang diberikan oleh KPPN Pangkalan Bun. Dari sisi eksternal, mitra kerja akan mendapatkan edukasi, informasi
yang aktual dan akuntabel, sedangkan dari sisi internal pegawai akan lebih terpacu untuk memberikan
pelayanan yang terbaik sekaligus dapat direplikasi oleh unit kerja lain.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah 81
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
ABW KPPN Pangkalan Bun mendesain ulang Penerapan ABW tentu merupakan
ruang kerja pegawai berdasarkan aturan perubahan yang baik dalam rangka
KPPN Pangkalan Bun activity based workplace Kementerian menyediakan ruang kerja yang modern
Keuangan. dan nyaman.
Deskripsi & Latar Belakang
Penataan ruang kerja untuk menunjang
berbagai aktivitas dalam menjalankan
tugas dan fungsi organisasi dengan
mempertimbangkan karakteristik
organisasi dan pegawai.
Sebelum Inovasi ABW Setelah Inovasi
Ruang kerja bersekat-sekat sehingga • Kenyamanan tempat akan memberi
mempersulit komunikasi; manfaat di semua proses bisnis;
Ruang kerja kurang nyaman.
• Efisiensi anggaran;
• Kelayakan desain dengan standar yang
telah ditentukan.
Deskripsi Inovasi
Sesuai dengan KMK nomor 223/KMK.01/2020 tentang Implementasi Flexible Working Space di
Lingkungan Kementerian Keuangan, KPPN Pangkalan Bun mendukung transformasi strategi dalam bekerja
dengan mengatur penataan ruang kerja untuk menunjang berbagai aktivitas dalam menjalankan tugas dan
fungsi organisasi dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi dan pegawai. Atas dasar tersebut KPPN
Pangkalan Bun mendesain ulang ruang kerja pegawai berdasarkan aturan activity based workplace Kementerian
Keuangan.
Latar Belakang
Saat ini kenyamanan tempat kerja sangat berpengaruh kepada lingkungan kerja yang positif, kemudian
juga mendorong pemikiran kreatif dan inovatif yang muncul dari ide ide pegawai. Mendukung kolaborasi antar
pegawai yang kemudian membentuk sinergi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada satuan kerja
mitra KPPN Pangkalan Bun. Activity based workplace juga menghilangkan perbedaan sekat-sekat antar pegawai
yang selama ini berada di kubikel sehingga memperlancar jalannya komunikasi ketika bekerja dan mendukung
transparansi dalam pekerjaan yang mengharuskan pegawai berkolaborasi satu sama lain.
Penggunaan Inovasi
Atas dasar tersebut KPPN Pangkalan Bun mendesain ulang ruang kerja pegawai berdasarkan aturan
activity based workplace Kementerian Keuangan
Sebelum Implementasi
1. Ruang memiliki sekat sehingga mempersulit komunikasi
2. Ruang kerja kurang nyaman
Setelah Implementasi
1. Kenyamanan tempat akan memberi manfaat di semua proses bisnis maupun kegiatan lain di luar teknis
organisasi.
2. Efisiensi anggaran, indikator ini menjadi yang paling penting, mengingat proyek ini memakan biaya yang
tidak sedikit.
3. Kelayakan desain dengan standar yang telah ditentukan, Kementerian Keuangan telah menetapkan standar
pembangunan activity based workplace, sehingga terdapat penyesuaian-penyesuaian desain yang harus
dilakukan.
Keberlanjutan Inovasi
Karena Inovasi ini berbasis tata kelola pemerintahan, Penerapan activity based wokplace diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang memadai untuk terus berkembang dalam
memperbaiki layanan-layanan yang inovatif sekaligus mendukung pengembangan ide kreatif organisasi dalam
menghadapi dan menyesuaikan perubahan dan dinamika organisasi secara cepat dan tanggap Melihat ide dan
perkembangan Penerapan activity based workplace di lingkungan pemerintahan, yang mana masih beberapa
tempat saja yang menerapkan, tentu memberikan dampak sosial bagi pegawai unit kerja yang bersangkutan dan
satuan kerja penerima layanan dari KPPN Pangkalan Bun.
82 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
E-SPM Kepala Seksi PDMS yang juga sebagai Dengan tingkat biaya yang rendah tentu
evaluator pertama dalam terbitnya buku inovasi akan semakin menarik direplikasi.
KPPN Pangkalan Bun ini. Koordinasi dalam penciptaan
pedoman, kolaborasi antara atasan dan Setelah Inovasi
Deskripsi & Latar Belakang staf. Berjenjang ke Kepala Kantor sebagai
evaluator kedua, juga sebagai tim Memudahkan dan mempercepat satuan
Buku pedoman bagi satker untuk koordinasi dalam pendistribusian kepada kerja untuk mencari solusi atas
memudahkan proses pengajuan SPM dan satuan kerja. permasalahan atau troubleshooting saat
juga sebagai panduan agar tidak terjadi satuan kerja melakukan pengajuan SPM
kesalahan yang berulang yang E-SPM di setiap harinya.
menyebabkan perlambatan proses
penyelesaian tagihan satuan kerja.
Sebelum Inovasi
Panduan atas pengajuan SPM didapatkan
oleh satker melalui konsultasi dengan
CSO KPPN.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi SPM yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan,
Ditjen Perbendaharaan. SPM berlaku sebagai surat perintah kepada KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah untuk
mencairkan dana APBN. SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK)
SPM disampaikan kepada KPPN oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang ditunjuk paling lambat
dua hari kerja setelah SPM diterbitkan.
Dapat disimpulkan, penerbitan buku ini adalah salah satu solusi bagi satuan kerja untuk memudahkan
proses pengajuan SPM, dan juga sebagai panduan agar tidak terjadi kesalahan yang berulang yang menyebabkan
perlambatan proses penyelesaian tagihan satuan kerja.
Latar Belakang
Dengan kondisi yang serba daring seperti saat ini, tentu KPPN Pangkalan Bun harus memunculkan
sebuah pemikiran baru tentang bagaimana cara pelayanan yang tetap prima dengan memperhatikan kondisi
satuan kerja agar tetap menerima pelayanan sebaik mungkin. Saat pelayanan tatap muka, apabila ada
permasalahan saat pengajuan SPM, solusinya akan langsung disampaikan ke satuan kerja dan akan lebih cepat
terselesaikan.
Penggunaan Inovasi
Kepala Seksi PDMS yang juga sebagai evaluator pertama dalam terbitnya buku ini. Koordinasi dalam
penciptaan pedoman, kolaborasi antara atasan dan staf. Berjenjang ke Kepala Kantor sebagai evaluator kedua,
juga sebagai tim koordinasi dalam pendistribusian kepada satuan kerja sebagai mitra kerja KPPN Pangkalan
Bun.
Sebelum Implementasi
Saat pelayanan tatap muka, apabila ada permasalahan saat pengajuan SPM,
Setelah Implementasi
inovasi ini sangat membantu dan mempengaruhi proses bisnis di Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Pangkalan Bun.
Memudahkan dan mempercepat satuan kerja untuk mencari solusi atas permasalahan atau
troubleshooting saat satuan kerja melakukan pengajuan SPM di setiap harinya.
Keberlanjutan Inovasi
Sebagai inisiator tentu saja harus memikirkan dampak sosial yang mungkin terjadi akibat dari inovasi
yang dibuat ini. Dengan tingkat biaya yang rendah tentu inovasi akan semakin menarik direplikasi, dengan
catatan ide harus menarik. Inovasi ini diharapkan dapat membuat influence ambience kepada internal pegawai
dan eksternal satuan kerja sebagai mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah 83
Genderang Inovasi untuk Negeri
2013 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
NGAJI YUK Pegawai di Kantor Pelayanan Sangat penting untuk dilanjutkan karena
Perbendaharaan Pangkalan Bun rutin dapat menyeimbangkan kesehatan
KPPN Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Bintal Islam Ngaji jasmani dan rohani pegawai.
Yuk! dengan terjadwal setiap minggunya
Deskripsi & Latar Belakang tanpa membedakan antara pegawai PNS Setelah Inovasi
maupun PPNPN KPPN Pangkalan Bun.
Bintalnas internal untuk membangun nilai- Inovasi ini sangat membantu dan
nilai spiritual dalam masing-masing mempengaruhi peningkatan sisi spiritual
individu di KPPN Pangkalan Bun. pegawai di KPPN Pangkalan Bun.
Sebelum Inovasi NGAJI YUK
Seringkali terlalu sibuk untuk mengejar
pekerjaan yang dijalaninya, individu
kurang menyeimbangkan diri dalam nilai
spiritualnya.
Deskripsi Inovasi
Bintalnas internal untuk membangun nilai-nilai spiritual dalam masing-masing individu di KPPN
Pangkalan Bun.
Latar Belakang
Seringkali terlalu sibuk untuk mengejar pekerjaan yang dijalaninya, individu kurang menyeimbangkan
diri dalam nilai spiritualnya. Kantor sebagai tempat individu mayoritas menghabiskan waktunya juga harus ikut
andil dalam pembangunan sisi spiritual individu.
Penggunaan Inovasi
pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Pangkalan Bun rutin melaksanakan kegiatan Bintal Islam
Ngaji Yuk! dengan terjadwal setiap minggunya tanpa membedakan antara pegawai PNS maupun PPNPN KPPN
Pangkalan Bun. Dengan jadwal yang rutin dan tetap juga meningkatkan budaya disiplin dan tepat waktu.
Sebelum Implementasi
Seringkali terlalu sibuk untuk mengejar pekerjaan yang dijalaninya, individu kurang menyeimbangkan
diri dalam nilai spiritualnya.
Setelah Implementasi
inovasi ini sangat membantu dan mempengaruhi peningkatan sisi spiritual pegawai di KPPN Pangkalan
Bun. Selain itu Ngaji Yuk! memberikan kesempatan yang sama rata kepada seluruh pegawai, baik laki-laki
maupun perempuan, baik Pegawai Negeri Sipil maupun PPNPN mempunyai kesempatan yang sama untuk
mengikuti kajian Islam di acara Ngaji Yuk!.
Keberlanjutan Inovasi
Karena Inovasi ini berbasis pelayanan publik yang responsif terhadap
gender, dengan komposisi pegawai yang lebih banyak Gen Z sebagai salah satu
keuntungan bonus demografi dan juga jumlah pegawai perempuan yang
mendominasi, tentu melahirkan sumber daya manusia yang memadai untuk terus
berkembang dalam memperbaiki layanan-layanan yang inovatif sekaligus
mendukung pengembangan ide kreatif organisasi dalam menghadapi dan
menyesuaikan perubahan dan dinamika organisasi secara cepat dan tanggap.
84 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Buku Profil Membuat profil dari setiap satuan kerja, Inovasi ini diharapkan dapat membuat
melakukan interaksi dengan satuan kerja KPPN Pangkalan Bun sebagai kantor
KPPN Pangkalan Bun yang lebih tepat sasaran dan sesuai pelayanan untuk berfokus pada
dengan kondisi satuan kerja, serta peningkatan kualitas layanan yang akan
Deskripsi & Latar Belakang membangun database satuan kerja yang diberikan ke satuan kerja.
kuat.
Buku Profil Satker yang digunakan dalam
rangka mengenali satuan kerja lebih detail
sehingga KPPN dapat memberikan
layanan kepada satuan kerja sesuai
kebutuhan dengan segala kondisi yang
dihadapi oleh masing masing satuan kerja
lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan
Bun.
Sebelum Inovasi Buku Profil Setelah Inovasi
Petugas KPPN tidak mengenal kondisi KPPN mengenali mitra kerja dengan
dan karakteristik dari tiap-tiap satker. tujuan memperlancar proses bisnis.
Deskripsi Inovasi
Buku profil satker ini merupakan salah satu upaya KPPN dalam menjalankan fungsi manajemen satuan
kerja di daerah. Dan sebagai sarana yang dapat digunakan dalam rangka mengenali satuan kerja lebih detail
sehingga KPPN dapat memberikan layanan kepada satuan kerja sesuai kebutuhan dengan segala kondisi yang
dihadapi oleh masing masing satuan kerja lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun.
Latar Belakang
Sebagai kantor pelayanan, maka sebuah kewajiban bagi pegawai untuk memberikan perlakuan terbaik
kepada satuan kerja sebagai mitra KPPN Pangkalan Bun. Hal dasar yang harus diketahui adalah detail mengenai
profil satuan kerja, yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana cara terbaik pegawai dalam memberi
pelayanan prima ke tiap-tiap satuan kerja yang menjadi mitra KPPN Pangkalan Bun.
Penggunaan Inovasi
Adapun aktivitas utama Customer Relationship Management (CMR) dalam fungsi manajemen kerja
adalah membuat profil dari setiap satuan kerja, Melakukan interaksi dengan satuan kerja yang lebih tepat
sasaran dan sesuai dengan kondisi satuan kerja, dan Membangun database satuan kerja yang kuat.
Sebelum Implementasi
Atuan Kerja harus menempuh waktu minimal 2 jam untuk menuju KPPN Pangkalan Bun dalam kondisi
normal. Waktu tempuh tersebut bahkan bisa lebih lama apabila kondisi jalan menuju Pangkalan Bun dalam
kondisi rusak.
Setelah Implementasi
Inovasi ini sangat membantu dan mempengaruhi proses bisnis di Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Pangkalan Bun. Mengingat profil satker merupakan salah satu hal penting bagi kantor pelayanan untuk
mengenali mitra kerja yaitu satuan kerja yang dinaungi KPPN Pangkalan Bun, dengan tujuan memperlancar
proses bisnis yang berjalan dan ditilik dari manfaat inovasi yang berkelanjutan dan akan terus digunakan dalam
jangka waktu yang panjang.
Keberlanjutan Inovasi
Sebagai inisiator tentu saja harus memikirkan dampak sosial yang mungkin terjadi akibat dari inovasi
yang dibuat ini. Dengan tingkat biaya yang rendah tentu inovasi akan semakin menarik direplikasi, dengan
catatan ide harus menarik. Inovasi ini diharapkan dapat membuat KPPN Pangkalan Bun sebagai kantor
pelayanan untuk berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang akan diberikan ke satuan kerja.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah 85
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
PPS (Petugas Penghubung Satker)
KPPN Sampit
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Seluruh pegawai yang ditunjuk bertugas Satker dapat menghubungi media PPS ini sangat mungkin untuk dapat terus
menghubungi satker dan mengingatkan komunikasi pribadi pegawai KPPN yang berlanjut mengingat banyaknya satker
satker lingkup KPPN Sampit untuk mengkoordinir satkernya masing-masing. dibawah naungan KPPN.
menyampaikan kewajibannya secara
tepat waktu dan melayani apabila ada PPS Setelah Inovasi
satker yang berkonsultasi terkait
permasalahan yang berhubungan dengan Satker dapat lebih terkoordinir dalam
KPPN. menyampaikan pertanyaan atau
konsultasi.
Sebelum Inovasi
Satker-satker terkadang masih
mengalami kebingungan terkait kemana
mereka dapat menyampaikan pertanyaan
atau konsultasi.
Deskripsi Inovasi
Seluruh pegawai yang ditunjuk bertugas menghubungi satker dan mengingatkan satker lingkup KPPN
Sampit untuk menyampaikan kewajibannya secara tepat waktu dan melayani apabila ada satker yang
berkonsultasi terkait permasalahan yang berhubungan dengan KPPN. Layanan ini memiliki keunggulan
memadukan layanan kepada stakeholder pada meja layanan maupun diluar meja layanan dengan penggunaan
teknologi komunikasi terkini dan layanan personal pegawai KPPN lintas seksi.
Latar Belakang
Banyaknya satker yang masih membutuhkan bimbingan dalam melaksanakan tugas yang berhubungan
dengan KPPN serta agar masing-masing pegawai KPPN agar lebih terfokus pada beberapa satker dibawah
naungannya.
Penggunaan Inovasi
Satker dapat menghubungi media komunikasi pribadi pegawai KPPN yang mengkoordinir satkernya
masing-masing.
Sebelum Implementasi
Satker-satker terkadang masih mengalami kebingungan terkait kemana mereka dapat menyampaikan
pertanyaan atau konsultasi.
Setelah Implementasi
Satker dapat lebih terkoordinir dalam menyampaikan
pertanyaan atau konsultasi.
Keberlanjutan Inovasi
PPS ini sangat mungkin untuk dapat terus berlanjut
mengingat banyaknya satker dibawah naungan KPPN,
sehingga pertanyaan satker tidak hanya dibebankan pada
beberapa pegawai saja melainkan dapat lebih terbantu dengan
pembagian satker pada masing-masing PPS.
86 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
PERISAI(Pedoman Manajemen Risiko Secara Intensif)
KPPN Sampit
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
PERISAI merupakan buku panduan serta Seluruh pegawai maupun satker dapat Dapat tetap berlanjut mengingat
dokumentasi pelaksanaan manajemen membaca maupun mengakses dokumen pentingnya buku panduan dalam
risiko pada KPPN dengan tujuan PERISAI tersebut pada media online pelaksanaan suatu kegiatan.
memberikan pedoman pengelolaan risiko KPPN Sampit.
yang lebih komprehensif kepada pegawai Setelah Inovasi
KPPN dan stakeholders. PERISAI
Pegawai dan satker dapan mengetahui
Sebelum Inovasi dan memahami pelaksanaan manajemen
risiko.
Kurangnya pengetahuan serta
pendokumentasian pelaksanaan
manajemen risiko.
Deskripsi Inovasi
PERISAI merupakan buku panduan serta dokumentasi pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN
dengan tujuan memberikan pedoman pengelolaan risiko yang lebih komprehensif kepada pegawai KPPN dan
stakeholder serta pelaporan yang lebih baik.
Latar Belakang
Pentingnya petunjuk atau buku panduan dalam pelaksanaan manajemen risiko.
Penggunaan Inovasi
Seluruh pegawai maupun satker dapat membaca maupun mengakses dokumen PERISAI tersebut pada
media online KPPN Sampit.
Sebelum Implementasi
Kurangnya pengetahuan serta pendokumentasian pelaksanaan manajemen risiko.
Setelah Implementasi
Pegawai dan satker dapan mengetahui pelaksanaan manajemen risiko.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi tersebut dapat tetap berlanjut mengingat pentingnya buku panduan dalam pelaksanaan suatu
kegiatan.
Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah 87
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Billing zone Stakeholder datang ke KPPN Sampit Pelayanan ini dapat terus berlanjut
untuk membuat billing kemudian dari mengingat masih diterapkannya
KPPN Sampit seksi bank akan melakukan pelayanan mekanisme billing.
billing tersebut.
Deskripsi & Latar Belakang
Billing zone merupakan tempat pelayanan
kepada masyarakat berupa pelayanan
terkait billing.
Sebelum Inovasi Billing zone Setelah Inovasi
Stakeholder masih mengalami kesulitan Stakeholders dapat mencetak billing
dalam membuat billing. dengan mudah dengan bantuan petugas
KPPN Sampit.
Deskripsi Inovasi
Billing zone merupakan tempat pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan terkait billing.
Latar Belakang
Masih banyak stakeholder yang masih belum mengerti bagaimana cara membuat billing.
Penggunaan Inovasi
Stakeholder datang ke KPPN Sampit untuk membuat billing kemudian dari seksi bank akan melakukan
pelayanan billing tersebut.
Sebelum Implementasi
Stakeholder masih mengalami kesulitan dalam membuat billing.
Setelah Implementasi ~ halaman ini sengaja dikosongkan ~
Stakeholdet dapat mencetak billing dengan mudah dengan bantuan KPPN Sampit.
Keberlanjutan Inovasi
Pelayanan ini dapat terus berlanjut mengingat masih diperlukannya billing.
88 Kanwil DJ Pb Provinsi Kalimantan Tengah
Genderang Inovasi untuk Negeri
~ halaman ini sengaja dikosongkan ~
89
Genderang Inovasi untuk Negeri
“ Saat kita membangun kembali rumah, kita sedang membangun “
kembali rumah. Ketika kita pulih dari bencana, kita membangun
kembali kehidupan dan mata pencaharian.
~Sri Mulyani Indrawati~
Menteri Keuangan
Pasar Terapung, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Source: www.indonesia.travel
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Genderang Inovasi untuk Negeri - Volume 3
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search