Buku Pendidikan Kewarganegaraan E book anyflip

Buku Pendidikan Pancasila
Tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit
ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang
untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong yang menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat hasil
pemilihan umum ditonjolkan peranannya sebagai pembantu
Presiden sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan. Bahkan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri
sehingga fungsi mereka lebih sebagai pembantu presiden dari
pada wakil rakyat. Kuatnya posisi presiden juga merambah
dalam bidang-bidang lain diluar bidang eksekutif.
Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1964
Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang
yudikatif. Dan masih Banyak lagi penyimpangan-
penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Puncaknya adalah peristiwa G30S/PKI telah mengakhiri
periode demokrasi terpimpin dan membuka jalan untuk di
mulainya masa demokrasi Pancasila.39
e. Republik Kelima : UUD 1945 Orde Baru (1966-1998)

Pada periode ini implementasi Undang-Undang Dasar 1945
mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad

39 Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik..., 71.

43

Buku Pendidikan Pancasila
untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap
Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Pada mulanya
Orde baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam
berbagai bidang kehidupan. Namun dalam perjalanannya Orde
Baru berubah wajah menjadi kekuasaan yang otoriter.

Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 dimanipulasi untuk
kepentingan mempertahankan kekuasaan. Bahkan Undang-
Undang Dasar 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalah
tafsirkan dan menguntungkan penguasa, disakralkan untuk
tidak diamandemen bukan demi kebaikan rakyat , tetapi demi
kekuasaan itu sendiri. Pengalaman pada masa Orde Lama
dengan Undang-Undang Dasar 1945 posisi presiden yang
sangat kuat, terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi
legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga
dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol akibatnya pemerintahan
Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai
aspek kehidupan. Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
merajalela. Terjadi ketidakmerataan hasil pembangunan,
kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar, utang
semakin membengkak, akhirnya menumpuk menjadi krisis
multi dimensi. Dipelopori mahasiswa rakyat menuntut
reformasi di segala bidang. Akhirnya Rezim Orde Baru
tumbang dengan mundurnya Soeharto tanggal 21 Mei 1998.

44

Buku Pendidikan Pancasila
f. Republik Keenam : UUD 1945 Diamandemen (1998-

sekarang)
Dilatar belakangi pengalaman di masa lalu yakni orde

baru dan lama, maka pemerintah merasa perlu dilakukan
amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Amandemen merupakan keharusan karena hal itu akan
mengantar bangsa Indonesia kearah tahapan baru penataan
terhadap ketatanegaraan.40
Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan
oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, dimana amandemen
yang pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan
perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000,
amandemen ketiga dilakukan tahun 2001 dan amandemen terakhir
dilakukan tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
Oleh karena itu naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas lima naskah, yaitu:
1) Naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang

diberlakukan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959
2) Naskah Perubahan Pertama UUD 1945 yang disahkan

pada tahun 1999
3) Naskah Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan pada

tahun 2000

40 Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), 177.

45

Buku Pendidikan Pancasila
4) Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada

tahun 2001
5) Naskah Perubahan Keempat UUD 1945 yang disahkan

pada tahun 2002.41
D. Wujud Perilaku Konstitusional

Perilaku konstitusional wajib dimiliki dan diterapkan oleh semua
warga negara, karena perilaku konstitusional dapat menciptakan
keadaan yang tertib, disiplin, dan sesuai dengan hukum. Berikut
adalah contoh perilaku konstitusional:
1. Perilaku Konstitusional Bagi Penyelenggaraan Negara

Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini
penyelenggaraan Nagara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga
Negara meliputi : MPR, Presiden, Kementrian Negara, DPR,
DPD, KPU, Badan Pemeriksa Keuangan, MA, MK, TNI, dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lembaga-lembaga penyelenggara Negara tersebut
melaksanakan tugas atau kewajibannya berdasarkan wewenang
yang dimiliki berdasarkan ketetapan konstitusi antara lain :
a. MPR

1) Mengubah dan menetapkan UUD
2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden

41 Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Bhuana Ilmu,

2007), 98. 46

Buku Pendidikan Pancasila
3) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam

masa jabatannya menurut UUD
4) Mengubah dan menetapkan UUD
5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam

masa jabatannya menurut UUD
b. Presiden dan Kementrian Negara

1) Tidak pernah menghianati Negara
2) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan

tugas sebagai Pres dan Wapres
3) Mengajukan rancangan UU kepada DPR
4) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan

UU
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1) Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
2) Membentuk undang-undang
3) Membahas rancangan undang-undang bersama dengan

Presiden.
d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

1) Mengajukan RUU tentang otonomi daerah, hubungan
antar pusat dan daerah

2) Pembentukan dan penggabungan daerah kepada DPR
e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

47

Buku Pendidikan Pancasila
1) Menyelenggarakan PEMILU yang Langsung, Bebas,

Rahasia, Jujur dan Adil.
f. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara

2) Menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR,
DPD, DPRD.

g. Mahkamah Agung
1) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang.

h. Mahkamah Konstitusi (MK)
1) Memutuskan sengketa kewenangan yang diberikan UUD
1945
2) Memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan
hasil PEMILU.

i. TNI dan POLRI
1) Mempertahankan, melindungi, dan memlihara keutuhan
serta kedaulatan Negara
2) Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.42

2. Perilaku Konstitusional Warga Negara

42 Ilham Sumarsono, “Perilaku Konstitusional dalam Hidup berbangsa dan
Bernegara”, dalam https://id.scribd.com/doc/176709900/Perilaku-Konstitusional-
dalam-Hidup-Berbangsa-dan-Bernegara-
doc?campaign=VigLink&ad_group=xxc1xx&source=hp_affiliate&medium=affili
ate#download diakses pada 20 Maret 2020.

48

Buku Pendidikan Pancasila
a. Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain.
b. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik

peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya.
c. Tidak main hakim sendiri.
d. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
e. Adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu

permasalahan.
f. Mengembangkan sikap sadar dan rasional.
g. Menjalin persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan.
h. Pelaksanaan pemilihan umum secara transparan, jujur, adil,

dan bebas, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
i. Pengambilan keputusan dengan musyawarah atau

pemungutan suara, tidak dengan money politic, suap, kolusi,
dan intimidasi.
j. Pelaksanaan demonstrasi atau aksi-aksi secara damai bukan
dengan kekerasan, infiltrasi, atau revolusi.
k. Membayar pajak tepat waktu

l. Ikut melaksanakan pembelaan negara sesuai dengan
kemampuan, hak dan kewajiban.

m. Memberikan kritik atau saran kepada pemerintah melalui
wakil rakyat.
Perilaku konstitusional juga harus dilaksanakan oleh

penyelenggara dan warga negara secara seimbang. Untuk

49

Buku Pendidikan Pancasila
mengembangkan perilaku konstitusional, pertama kali dengan
mengetahui dan memahami aturan-aturan penyelenggaraan
negara yang tecantum dalam UUD 1945. Maka dari itu dari
sekarang kita pelajari dan fahami apa yang ada di dalam UUD
1945.43

43 Mega, “Perilaku Konstitusional dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara”, dalam
http://mademegapratiwi.blogspot.com/2013/02/perilaku-konstitusional-dalam-
hidup.html diakses pada 23 Maret 2020.

50

Buku Pendidikan Pancasila

HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

A. Hak Dan Kewajiban Warganegara
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu

yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan
tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya
dapat di tuntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban
merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering
terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang.
Setiap warganegara memiliki hak dan kewajiban untuk
mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya
banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam
menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah
dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada
kewajiban. Padahal seorang pejabat itu tidak cukup memiliki
pangkat, tetapi mereka juga berkewajiban untuk memikirkan diri
sendiri. Jika keadaannya seperti ini, ,maka tidak ada
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu
tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjang.
Untuk mencapai keseimbangan antar hak dan kewajiban, caranya

51

Buku Pendidikan Pancasila
adalah dengan mengetahui posisi diri kita sendiri. Setiap warga
harus tahu hak dan kewajibannya.

Menjalani kehudupan sosial utuh sebagai warganegara
tidak terlepas dari banyak nilai moral yang mengatur. Indonesia
menjadi negri yang demokratis dan terbuka.memiliki aturan yang
jelas serta tidak bermakna ganda pengertian hak dan kewajiban
warganegara Indonesia menjadi pengaturan wajib bagi setiap
masyarakat. Pengetahuan itu menjadi sangat diperlukan untuk
menghindari banyak kekeliruhan dan kesalahan. Agar tidak
menjadi penuntutan hak berlebihan tanpa disamakan dengan
pelaksanaan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dalam
kondisi seperti ini kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena
orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain dari pada diri
sendiri.44

Ketika seseorang membuat orang untuk orang lain yang
dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan
mendapatkan hak nya, demikian pula ketika orang lain
menjalankan kewajiban maka kita juga mendapatkan hak kita.
Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bias didekati dengan
pendekatan yang lebih sosial kultural dari masyarakat, sehingga

44 Wahyu Widodo, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta:ANDI, 2015), 61-62.

52

Buku Pendidikan Pancasila
kita lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban
ini.45

B. Hak Kewajiban Warganegara Dalam UUD 1945
Hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban

warganegara tertera dalam pembukaan UUD tahun 1945. Dari
kerterangan dibawah ini diketahui bahwa tidak ada pasal yang
berbicara khusus tentang hak negara, kewajiban negara
berjumlah 16 ayat, hak warganegara 25 ayat dan kewajiban warga
negara 6 ayat. Namun apa yang ditulis secara eksplisit hak dan
kewajiban dalam UUD 1945.
1. Kewajiban negara

a. Melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban (Pembukaan UUD 1945 alenia 4).

b. Pelindungan, kemajuan, menegakkan dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah (Pasal 281, ayat 4).

c. Menjamin kemerdikaan tiap-tiap penduduk untuk
melakukan agamanya masing-masing dan untuk beribadah

45 Roma Decade, Pengertian Hak Dan Kewajiban Warganegara, dalam:

https://www.romadecade.org/pengertian-hak-dan-kewajiban -warganegara, dialses

pada tanggal 20 maret 2020. 53

Buku Pendidikan Pancasila
menurut agama-Nya dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara (Pasal 29 ayat 2).
d. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksankan
melalui sistem
e. pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara
nasional Indonesia dan kepolisian negara republic
Indonesia sebagi kekuatan utama dan rakyat sebagai
kekuatan penduduk (Pasal 30, ayat 2).46

f. Tentara nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat,
Angkatan laut, dan Angkatan udara sebagai alat negara
bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30 ayat 3).

g. Kepolisian negara republic Indonesia sebgai alat negara
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,
serta menegakkan hukum (Pasal 30 ayat 4).

h. Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2).47
i. Menguasakan dan menyelenggarakan sutu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3).

46 Jimmy Hasoloan, Kewarganegaraan, (Yokyakarta: Rajawali, 2016),50-51.
47 Ibid 51-53

54

Buku Pendidikan Pancasila
j. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia (Pasal 31 ayat 5).
k. Kepolisian negara republik Indonesia sebagai alat negara
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,
serta menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4).
l. Mengusahakan dan menyelenggarakan memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari
anggaran pendapatan dan belajar negara serta dari anggaran
pendapat dan belajar daerah untuk memenuhi kebutuhan
menyelenggarakan pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4).
m. Memajukan kebudayan naional Indonesia ditengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya (Pasal 32, ayat 1).
n. Menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional (Pasal 32 ayat 2).48
o. Mempergunakan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).

48 Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: 1982), 156.

55

Buku Pendidikan Pancasila
p. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar (Pasal 3

ayat 1).
q. Mengembangkan sistem jaminan sosial untuk

memberdayakan rakyat dan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal
34 ayat 2)
r. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal
34 ayat 3).49
2. Hak kewajiban warganegara
a. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasl 27 ayat 20)
b. Berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan (Pasal 28).
c. Membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan
yang sah (Pasal 28 B ayat 1).
d. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
didiskriminasi (Pasal 28 B ayat 2).
e. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat
dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1).

49 156-157 56

Buku Pendidikan Pancasila
f. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya (Pasal 28C, ayat 2).
g. Pengakuan, jaminan, perlindungan dengan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum (Pasal 28D, ayat 1)
h. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D, ayat 2).
i. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
(Pasal 28D, ayat 3).50

j. Status kewarganegaraan (Pasal 28D, ayat 3).
k. Melalukan agama dan beribadah menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal
diwilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak
kembali (Pasal 28E, ayat 1).
l. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pemikiran
dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E, ayat 2).
m. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dalam

50 Ipik Permana, Hak Kewajiban Warganegara, (Yogyakarta: Jl. Kaliurang 2004), 87

57

Buku Pendidikan Pancasila
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal
28F).
n. Perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat
dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, sertya
hendak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atu tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi (Pasal 38G, ayat 1).
o. Bebas dari penyiksaan atu perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suatu
politik dari negara lain (Pasal 28G, ayat 2).
p. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat
1).
q. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2).
r. Jaminan nasional yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara untuk sebagai manusia yang bermartabat
(Pasal 28H, ayat 3).

58

Buku Pendidikan Pancasila
s. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

boleh diambil alis secara sewenang-wenang oelh siapapun
(Pasal 28H, ayat 4).51

t. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut (Pasal 281, ayat 1).

u. Bekas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun da berhak mendapatkan perlundungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 281, ayat
2).

v. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selara dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal
281, ayat 3).

w. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
(Pasal 30, ayat 1).

x. Mendapat pendidikan (Pasal 31ayat 1).52
3. kewajiban warganegara

a. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
kecualian (Pasal 27, ayat 1).

51 Ibid 87-89
52 Ibid 89

59

Buku Pendidikan Pancasila
b. Menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehudupan

masyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J, ayat 1).
c. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-udang dengan maksut semata-mata unrntuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesui dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokrasi (Pasal 28J, ayat 2).53
d. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
(Pasal 30, ayat 1).
e. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30,
ayat 2).
f. Mwngikuti pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2).54

C. Hubungan Bangsa, Negara, Dan Warganegara

Bangsa adalah suatu kelompok sosial yang menganut
ideologi, kebiasaan-kebiasaan atau adat itiadat yang sama, dan
adanya unsur homogen tertentu yang mempersatukan kelompok-
kelompok didalam masyarakat bangsa, yaitu sekelompok manusia

53 Misbahul, bangsa Negara, (Tingkar: jawatimur 1, 2006), 218.
54 Ibid 218

60

Buku Pendidikan Pancasila
yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya
sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Sedangkan hubungan negara dan warganegara sebagai
suatu entitas adalah abstrak, yang tanpak adalah unsur-unsur
negara yang berupa rakyat, dan pemerintah. Salah satu unsur
negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara
menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warganegara
adalah begian dari penduduk suatu negara. Warganegara
memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai
warganegara menciptakan hubungan berupa peranan, hak, dan
kewajiban yang bersifat timbal balik. Kewarga negaraan
memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan
antara negara dan warganegara. Kewarganegaraan adalah segala
hal yang berhubungan dengan negara. 55

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis kewarganegaraan
dalam arti Yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum
antara orang-orang dan negara adanya ikatan hukum itu
menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang
tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang besar

55 Winda Syafriza, pengerian bangsa, dalam

http://windasyafriza.blogspot.com/2010/03/bangsa-negara-dan-hubunganny, diakses

pada 26 maret 2020. 61

Buku Pendidikan Pancasila
bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum misalnya
akte kelahilan, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan
sebagainya.
2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis kewarganegaraan
dalam arti sosiologis tidak ditandi dengan ikatan hukum,
tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan
keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.
Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan
warganegara bangsa bersangkutan.

Dalam wawancara kewarganegaraan, negara harus
diposisikan sejajar dengan warganegaranya. Warganegara tidak
dilawankan dengan negaranya, tetapi justru dipersepsisan
sebagai mitra. Selama negara masi berada di atas warganegara
atau masyarakat, hubungan antara keduanya tidak akan
berlangsung harmonis.56

Secara normatif hubungan antara warga negara dan
negara harus selalu berpegagng pada hak dan kewajiban yang
melekat antara keduanya sehingga proses dialogisnya
berlangsung secara demokratif adil, dan harmonis dengan
bersandar pada norma yang dipersyaratkan oleh konsitusi etika
hubungan yang hendak dikembangkan dalam peroses komunikasi
antara negara dan warganegara harus berlangsung secasra timbal

56 Suparlan Al Hakim, Warganegara, (tampa tempat penerbit, 1998), 42.

62

Buku Pendidikan Pancasila
balik. Sebaliknya, secara empirik, bisa jadi hubungan
warganegara dan dengan justru melanggar norma bangsa dan
negara yang disepakati bersma. Jika hal itu terjadi, pola hubungan
warga negara dan negara harus dikembalikan pada hubungan
yang bersifat ponsititusional. Ketika salah satu diantaranya
menginggkari komitmen konstituasi sebagi dasar dan standart
normatif, hubungan itu mulai koyak dan biasanya warga negara
selalu berada dalam posisi yang lemah. Melalui instrumen
kekuasaan, negara bisa melakuakan cara-cara yang represif atau
hegomonik untuk mengelabui warganegara agar legitimasi
warganegara selalu mengalir pada negara. Untuk membangun
hubungan antara warganegara dan negara secara adil dan
berimbang, normative, dan etik, dapat ditempuh langkah-langkah
berikut.
1. Inventarisasi variabel yang melekat pada diri warganegara.
2. Inventarisasi variabel yang melekat pada organisasi negara.
3. Menghubungkan variabel yang melekat pada diri

warganegara dengan variabel yang melekat pada organisasi
negara.57

4. Mempersepsikan hubungan kedua variabel (negara dan
warganegara) dengan hubungan hak dan kewajiban
keduanya.

57 Ibid 42-43

63

Buku Pendidikan Pancasila
5. Mencari dasar norma sebagi pembenar hubungan antara

warganegara dengan negara, yang bersumber dari jiwa dan
nilai-nilai konstitusi.58

Hubungan warganegara dengan negara tidak berlangsung
menurut gradasi tingkatan yang vertikal melainkan menjadi
hubungan yang sederajat. Masing-masing mempunyai nilai
fungsional sendiri dan terjalin secara interaktif dalam pemetaan
secara sistemik. Negara tidak dibenarkan medominasi
warganegara, begitu juga warganegara tidak dibenarkan secara
anarkis menjatuhkan negra . wujud hubungan antara warganegara
dan negra pada umumnya berupa peranan (role). Peranan pada
dasarnya adalah tugas yang dilakukan sesuai denga status yang
dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Hak dan kewajiban
warganegara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34
UUD 1945.59

Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Hak pembela negara.
3. Hak berpendapat.
4. Hak kemerdekaan memeluk agama.
5. Hak mendapat pengajaran.

58 Ibid 42-43
59 Jazim Hamidi, Civic Education, ( PT Gramedia Pustka Utama, 2010), 98.

64

Buku Pendidikan Pancasila
6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan

nasional Indonesia.

DEMOKRASI

A. Makna Demokrasi Dan Prinsip-prinsipnya
1. Pengertian Demokrasi
Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa dan
istilah . Secara bahasa demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal
dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk
suatu tempat dan cretein atau cratos yang berarti kekuasaan atau
kedaulatan.
65

Buku Pendidikan Pancasila
Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah
keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan
berada di tangan rakyat,kekuasaan tertinggi berada dalam
keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan
oleh rakyat.60
Sedangkan, pengertian demokrasi secara istilah seiring
berjalannya waktu ada berbagai macam pendapat menurut Hendry
B. Mayo demokrasi sebagai suatu sistem politik yang
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara langsung
oleh rakyat melalui pemilihan-pemilihan yang sesuai dengan
aturan dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan
politik.61
Menurut pendapat lain kata demokrasi merujuk kepada
konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara
dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya
yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin
kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat,
menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang
menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang
warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.

60 Dwi Sulisworo dkk, Demokrasi, (Universitas Ahmad Dahlan, 2012), 2.
61 Ibid., 3.

66

Buku Pendidikan Pancasila
Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan
Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang
menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau the government from the
people, by the people, and for the people.
Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan
bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang
memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai
kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena
kebijakan negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.
Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi
adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan
kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti
pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau
atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.62
2. Prinsip-prinsip Demokrasi
Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam
mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip
demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya
adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi
dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolak ukur
tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan

62 Dwi Sulisworo dkk, 3-4. 67

Buku Pendidikan Pancasila
pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. prinsip-prinsip
demokrasi yang berlaku universal antara lain:

a. Adanya pembagian kekuasaan
Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan

prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John
Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi
menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga
tidak dapat saling menguasai.63
b. Pemilihan umum yang bebas

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di
tangan rakyat.Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak
dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu.
Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui
wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk
menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum.
Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki
kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak
dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara
demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum
juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden.
Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin

63 Ibid., 15. 68

Buku Pendidikan Pancasila

negara.64

c. Manajemen yang terbuka

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan

otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai

pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila

pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

d. Kebebasan individu

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan

warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan

mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan

sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus

dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa

kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang

lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan

kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak

merugikan kepentingan orang lain.

e. Peradilan yang bebas

Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif

memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya.

Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang

64 Dwi Sulisworo dkk, 16. 69

Buku Pendidikan Pancasila
lain.65 Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam
kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan
hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.
f. Pengakuan hak minoritas

Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat.
Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras,
maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara
menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun
kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan
kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu,
negara wajib melindungi semua warga negara tanpa
membeda-bedakan satu sama lain.
g. Pemerintahan yang berdasarkan hukum

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki
kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk
mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan.66
h. Supremasi hukum

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan
baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat
kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama

65 Ibid. 70
66 Dwi Sulisworo dkk, 17.

Buku Pendidikan Pancasila
hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh
hukum yang berpihak pada keadilan.
i. Pers yang bebas

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan
kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas
menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun
diri seorang pejabat.
j. Beberapa partai politik

Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk
menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara
memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang
sesuai dengan hati nuraninya67 Maka dari itu, mulai
bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi
semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada
tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum multipartai
pertama kali sejak Orde Baru. Mulai Pemilu 1999, setiap
partai politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan
politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas tunggal bagi
setiap partai politik. Namun tentunya, pendirian partai
politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu,
warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai
dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-

67 Ibid. 71

Buku Pendidikan Pancasila

undang.68

B. Demokrasi Indonesia
Demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang – surutnya.

Pada pokoknya menyusun suatu system politik dimana

kepemimpinanya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan

ekonomi serta Nation Building, Dipandang dari sudut perkembangan

demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi
(konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta
partai – partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi
parlementer.

b. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin
yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi
konstitusional yang secara formil merupakan landasanya, dan
menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.

c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila
yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan
sistem presidensil

d. Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca
reformasi 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami

68 Dwi Sulisworo dkk, 18. 72

Buku Pendidikan Pancasila
banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga
pemilihan yang dilakukan secara langsung.69
C. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki dasar
negara (pancasila) dan hukumnya di batasi oleh perundang-
undangan. Indonesia sendiri dapat disebut sebagai negara
demokrasi karna demokrasi di artikan sebagai pemerintahan atau
kekuasaan rakyat. Demokrasi disebut sebagai penentu dalam
perkembangan politik suatu negara. Dalam demokrsi
pemerintahannya memberikan kesempatan bagi rakyat unuk
mengambil keputusan atau berpendapat. Dengan kata lain,
demokrasi menjunjung rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi
dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka
pilih dalam sistem pemilihan bebas.70

69 Ibid., 10.

70

https://www.kompasiana.com/firentiaemanuela1410/5c00452b6ddcae34b64044d3/pel
aksanaan-demokrasi-di-indonesia?page=all diakses pada tanggal 13 April 2020.

73

Buku Pendidikan Pancasila
Suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi apabila
memenuhi dua asas demokrasi yaitu:

1. Pengakuan perlindungan teradap hak asasi manusia dan
melindungi hak asasi manusia setia individu, maka negara itu
dikatakan demokrasi. Hal ini menjadi penentu utama negara
tersebut merupakan negara demokrasi atau tidak. Demokrasi
sendiri sangat memperhaikan rakyat sebagai pemilik kekuasaan.
Setiap rakyat memliki hak asasi manusia. Maka dari itu, bila suatu
negara mengakui dan melindunginya, maka dapat dikatakan
demokrasi.

1. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan negara. Terjadi apabila
dalam pemilihan suatu penjabat negara, rakyat ikut
berpatisipasi (seperti pemilu) rakyat dapat memilih pilihannya
secara jujur dan adil serta negara memberikan kebebasan rakyat
untuk berpendapat maka dari itu nilai-nilai demokrasi telah di
amalkan dalam negara tersebut.

74

Buku Pendidikan Pancasila
Jika suatu negara tidak memenuhi salah satu asas tersebut,
maka negara tersebut bukan negara demokrasi. Contohnya, yaitu
negara china, korea, amerika dan sebagainya. Adanya ide demokrasi
disusun dari dasar pemikiran secara teoritis, lalu di praktekkan untuk
menghindari adanya penyelewengan pada pelaksanaannya. Dengan
demikian, demokrasi dapat menjadi panduan atau pedoman dalam
pelaksanaan sistem pemerintahan suatu negara.

Pengertian dan pelaksanaan demokrasi disetiap negara

berbeda, hal ini ditentukan oleh sejarah, budaya dan pandangan

hidup, dan dasar negara serta tujuan negara tersebut. Sesuai dengan

pandangan hidup dan dasar negara, pelaksanaan demokrasi di

Indonesia mengacu pada landasan idiil dan landasan konstitusional

UUD 1945. Dasar demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat

seperti yang tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD

1945: “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

berdasar kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan”.

Pelaksanaannya didasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UUD”.71

71 Huda, Ni’matu, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review ( Yogyakarta: UII

Press, 2005), 34. 75

Buku Pendidikan Pancasila
Negara Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang
yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak
menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada Tahun 1945.
Namun, banyak kalangan berpendapat bahwa sesungguhnya Negara
Indonesia hingga sekarang ini masih dalam tahap “demokratisasi”
artinya, demokrasi yang kini di bangun belum benar-benar berdiri
dengan mantap. Sejak awal kemerdekaan Negara Indonesia berbagai
hal berkenaan dengan hubungan Negara dan masyarakat telah diatur
di dalam UUD 1945 para founding father (pendiri Negara)
berkeinginan kuat sistem politik Indonesia mampu mewujudkan
pemerintahan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian
dunia.72
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam perjalanannya
mengalami pasang surut. Hal itu di tandai dengan perubahan bentuk

72 Ibid, 35. 76

Buku Pendidikan Pancasila
demokrasi yang pernah di laksanakan di Indonesia. Pelaksanaan
demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam lima periode, yaitu;

1. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi (1945-1950)

2. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama ada dua, yakni;

a. Masa demokrasi liberal (1950-1959)

b. Masa demokrasi terpimpin (1959-1965)

3. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru (1966-1998)

4. Pelaksanaan demokrasi masa transisi (1998-1999)
5. Pelaksanaan demokrasi masa Reformasi (1999-sekarang).73

D. Pendidikan Demokrasi
Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang

dilakukan negara dan masyarakat untuk menfasilitasi individu warga
negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan
mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan
status dan perannya dalam masyarakat. Di negara kita, pendidikan

73 Ibid, 35. 77

Buku Pendidikan Pancasila
kewarganegaraan adalah wahana pendidikan demokrasi. Seperti
mata pelajaran PKn memiliki potensi yang strategis untuk
dikembangkan sebagai pendidikan demokrasi, karena secara
etimologis antara lain mengembangkan nilai dan kesadaran untuk
menegakkan negara hukum.74

Secara terfokus, tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk
menumbuhkan kesadaran berdemokrasi Pendidikan
kewarganegaraan demokratis untuk masyarakat Indonesia telah
dilaksanakan dalam berbagai bentuk, melalui pendidikan formal,
yang dilaksanakan dalam masyarakat. Selama orde pemerintahan
Soekarno, pendidikan demokrasi dititikberatkan pada konsep
“Bhineka Tunggal Ika”, satu bahasa nasional (Indonesia), semangat
antiimperalisme, dan kesetiaan kepada bangsa dan Negara. Selama
orde pemerintahan Soeharto (orde baru), pendidikan demokrasi
dimanifestasikan melalui program P4 (Pedoman Pengahayatan dan
Pengamalan Pancasila), yang berfungsi sebagai alat untuk

74 Bambang Yuniarto, Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 33. 78

Buku Pendidikan Pancasila
mengembangkan wawasan nusantara. Walaupun kemudian,
program ini dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan
kekuasaan rezim.75

Dan dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 1998,
Sidang MPR mencabut dekrit tentang Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4) dan menghapuskan dominasi interpretasi
terhadap Pancasila. 34 Pendidikan demokrasi dalam penelitian
bukan saja di negara yang sedang berkembang tetapi juga di negara
yang sudah maju “education for democracy” atau pendidikan
demokrasi memang dianggap penting, tetapi dalam kenyataannya,
mereka katakan "sering dianggap enteng atau dilupakan". Oleh
karena itu ditegaskan lagi bahwa, demokrasi tidak bisa
mengajarkannya sendiri. Jika kekuatan, kemanfaaatan, dan tanggung
jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh
warganegara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk
mempertahankannya. Oleh karena itu, maka pendidikan demokrasi

75 Ibid, 33. 79

Buku Pendidikan Pancasila
harus disikapi secara sadar dan sungguh-sungguh. Implikasi dari
pandangan tersebut, maka diperlukan pendidikan yang baik yang
memungkinkan warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan
tanggung jawabnya sebagai warga negara yang demokratis.76

Pendidikan mempunyai cakupan luas, jalur sekolah, luar
sekolah dan keluarga. Pendidikan sekolah sendiri terdiri atas jenjang
pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk
mewujudkan demokrasi dalam dan lewat sekolah, menurut John
Dewey, sekolah harus menjalankan tiga fungsi berikut :

1. Sekolah harus memberikan lingkungan yang disederhanakan
dari kebudayaan kompleks yang ada, yaitu dipilih dari segi
fundamental yang dapat diserap oleh siswa.

2. Sekolah sejauh mungkin mengeliminasi hal-hal yang tidak
baik dari lingkungan yang ada, meniadakan hal-hal yang
remeh dan tak berguna dari masa lampau dan memilih yang
terbaik dan memungkinkan anak-anak menjadi warga negara

76 Ibid, 34. 80

Buku Pendidikan Pancasila
yang lebih baik dan membentuk masyarakat masa depan yang
lebih maju dan sejahtera.
3. Sekolah hendaknya menyeimbangkan berbagai unsur dalam
lingkungan sosial serta mengusahakan agar masing-masing
individu mendapat kesempatan untuk melepaskan dirinya dari
keterbatasan-keterbatasan kelompok sosial dimana dia lahir.77
Konsep tersebut sesuai dengan paradigma pendidikan
sistematik organik yang menyatakan bahwa proses pendidikan
formal sistem persekolahan harus memiliki empat ciri sebagai
berikut:
1. Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran

dari pada mengajar.
2. Pendidikan diorganisir dalam struktur yang fleksibel.

77 Arifin, Syamsul, “Demokrasi dan Urgensi Pendidikan Indonesia. Al-Wasathiyyah
“dalam Jurnal Pendidikan (No. 08 Vol. Februari 2007), 11.

81

Buku Pendidikan Pancasila
3. Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu

yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri dan

4. Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan
senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.

Dengan demikian, perwujudan sekolah yang mensosialisakan
paham dan sikap demokratis dapat dikaji berdasar empat aspek:

1) Status siswa, berorientasi pada pendidikan modern yang
mempunyai asumsi bahwa pendidikan berlangsung dari lahir
sampai mati. Artinya, sekolah adalah kehidupan itu sendiri dan
sebaliknya kehidupan itu adalah sekolah atau pendidikan.
Karena itu, sekolah bukan bekal untuk hidup tetapi kehidupan
itu sendiri. Peran penting dalam proses pendidikan bukan
terletak pada mata pelajaran yang diberikan, melainkan
terletak pada aktivitas sosial siswa sendiri. Orientasi
pendidikan modern ini memberikan penekanan dan tempat
berkembangnya kreativitas, kemandirian, toleransi dan
tanggung jawab siswa.
82

Buku Pendidikan Pancasila
2) Fungsi guru yaitu bahwa guru sebagai fasilitator dan

motivator. Jika siswa berstatus sebagai subyek dalam proses
pendidikan, karena sebagai fasilitator dan motivator guru akan
lebih banyak bersifat tut wuri handayani dengan memberikan
dorongan dan motivasi agar siswa dapat memperluas
kemampuan pandang untuk mengembangkan berbagai
alternatif dalam aktivitas kehidupan dan memperkuat
kemauan untuk mendalami serta mengembangkan apa yang
telah dipelajari dalam proses pendidikan.

3) Materi Pendidikan yang Demokratis dalam Era Global
Pendidikan, yaitu materi pendidikan bersifat problem oriented,
guru menyampaikan bahan pengajaran berangkat dari problem
riel yang dihadapi siswa dan lingkungan masyarakatnya.
Dengan demikian materi yang bersifat teoritis akan
dihubungkan dengan realitas kehidupan siswa. Guru dituntut
berperan aktif, kreatif dan berani membawa isue-isue
kontroversial ke dalam proses belajar mengajar. Adapun para

83

Buku Pendidikan Pancasila
siswa mendapat kesempatan untuk mendiskusikan isue-isue
yang sensitif tersebut.

4) Manajemen Pendidikan yaitu manajemen yang bersifat
desentralisasi yaitu kebijakan pendidikan lebih banyak
ditentukan pada level daerah, level sekolah dan level kelas.
Manajemen yang bersifat desentralisasi diterapkan apabila
dimensi siswa sebagai subyek pendidikan, fungsi guru sebagai
dinamisator dan fasilitator dan materi pengajaran bersifat
problem oriented. Orientasi pendidikan dengan keempat aspek
yang dikemukakan tersebut akan mewujudkan praktek
pendidikan yang demokratis dan akan menghasilkan lulusan
individu yang demokratis, kreatif, toleran dan mandiri. Ciri-
ciri lulusan semacam ini akan sangat berperan mewujudkan
masyarakat demokratis.78

78 Ibid, 12-13. 84

Buku Pendidikan Pancasila

MENGIDENTIFIKASI DAN MENAFSIRKAN
RULE OF LAW

A. Pengertian Dan Hakikat Rule Of Law
Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, istilah negara

hukum adalah sebagai terjemah dari rechsstaatI atau rule of law,
konsep negara hukum mengandung pengertian bahwa negara
memberi perlindungan hukum bagi warga negara melalui

85

Buku Pendidikan Pancasila
pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta
menjamin hak asasi manusia79. Negara hukum merupakan
terjemahan dari istilah rechsstaat atau rule of law. Rechsstaat
atau rule of law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk
permusuhan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh
karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga
yang tidak terpisahkan80.

Friedman membedakan rule of law menjadi dua yaitu,
pengertian secara formal dan pengertian secara hakiki/materill.
Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum
yang terorganisasi misalnya negara. Sedangkan secara hakiki,
terkait dengan penegakan rule of law yaitu menyangkut ukuran
hukum yang baik dan buruk terhadap keadilan sehingga rule of
law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat
atau bangsa.

Menurut Albert Ven Dicey dalam “introduction to the law
of the constitution” memperkenalkan istilah the rule of law secara
sederhana yaitu yang diartikan suatu keteraturan hukum. Menurut
Dicey, terdapat tiga unsur yang fundamental dalam rule of law
yaitu:

79 Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., dan Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., Pendidikan
Kewarganegaraan, (Yogyakarta: PT Andi Offset), 120.
80 Dr. Baso Madiong, SH., MH. Dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education,
(PT. Celebes Media Perkasa, 2018), 180.

86

Buku Pendidikan Pancasila
1. Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan

yang sewenang-wenang dalam arti seseorang hanya boleh

dihukum jikalau memang melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama di muka hukum, hal ini berlaku
bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara.

3. Terjaminnya hak asasi manusia oleh UU serta keputusan-
keputusan UU.81
Rule of law dan negara hukum pada hakikatnya sulit

dibedakan. Menurut Philipis M. Hadjon bahwa negara hukum
yang menurut istilah bahasa Belanda rechsstaat lahirr dari suatu
perjuangan menentang absolitisme, yaitu dari kekuasaan raja
yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang
didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan.
Sedangkan menurut Satjipto Raharjo rule of law iallah sebagai
suatu insitusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri
serta memperakar budaya sendiri. Rule of law tumbuh serta
berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan pada
masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta
budaya Eropa yang bukan institusi netral.

Rule of law lebih memiliki ciiri yang evolusioner,
sedangkan upaya untuk mewujudkan negara hukum atau

81 Ibid, 180.

87

Buku Pendidikan Pancasila
rechsstaat lebih memiliki ciri yang revolusioner. Bagi negara
Indonesia ditentukan secara yuridis formal bahwa negara
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal itu
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang secara
eksplisit dijelaskan bahwa “maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia”. Hal ini mengandung arti bahwa
suatu keharusan Negara Indonesia yang didirikan itu berdasarkan
UUD negara, dengan pengertian lain bahwa negara Indonesia
adalah Negara Hukum.

Dalam pembukaan UUD alinea I dinyatakan bahwa
“kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini
terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia tentang
kemerdekaan sebagaiman terkandung dalam Deklarasi PBB pasal I.
Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut adalah bukan
kemerdekaan manusia secara individualis saja, melainkan
menempatkan manusia sebagai individu maupun makhluk sosial
yaitu sebagai bangsa.82
B. Prinsip-prinsip Formal Rule Of Law
Penjabaran prinsip-prinsip rule of law ada dua yaitu, secara
formal dan material. Adapun prinsip-prinsip rule of law secara

82 Ibid 181. 88

Buku Pendidikan Pancasila
formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu sebagai
berikut:
1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3)
2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan peradilan (pasal 24 ayat (1)
3. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat
(1)
4. Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, membuat sepuluh pasal
antara lainbahwa setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat (1)
5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal
28 D ayat (1)
Prinsip-prinsip rule of law secara material atau hakiki:

1. Berhubungan erat dengat the enforcement of the rule of law
2. Keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung

pada kepribadian nasional masing-masing bangsa
3. Rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya

Eropa

89

Buku Pendidikan Pancasila
4. Rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran

hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang
hubungan antar manusia, masyarakat serta negara

5. Rule of law adalah suatu legalisme liberal
Diantara prinsip-prinsip yang diambil dari ide pokok rule of law
menurut Josep Raz adalah:

1. Seluruh undang-undang hendaklah bersifat prospektif,
terbuka dan jelas seseorang tidak dapat dikendalikan oleh
hukum yang bersifat retroaktif (berlaku surut)

2. Undang-undang hendaknya bersifat stabil dan tidak serimg
berubah. Peubahan undang-undang yang terlalu sering akan
mempersulit masyarakat untuk mengenalnya dan menjadikan
masyarakat dalam kehawatiran yang berkepanjang.

3. Pembuatan hukum khusus hendaknya dipandu dengan
terbuka, stabil, jelas, dan dengan aturan yang general

4. Indepensi peradilan harus mendapat jaminan esensi dari
sebuah sistem hukum kota, bahwa intitusi peradilan
mendpatkan kebebasan untuk menentukan keputusannya.

5. Prinsip-prinsip keadilan yang natural harus dijalankan.
6. Pengadilan hendaknya mendapat kekuatan yang meninjau

kembali implementasi pendirian hukum yang lain.

90

Buku Pendidikan Pancasila
7. Pengadilan hendaknya dapat diakses dengan mudah. Proses

sentral pengadilan dalam memastikan rule of law hendaknya
menjadikan aksebilitas lembaga ini menjadi sangat penting.83

C. Komitmen Melaksanakan Rule Of Law

Indonesia memiliki komitmen yang kuat akan SDG
(Sustainable Development Goals) yang salah satu agendanya adalah
meningkatkan penegakan hukum dalam tingkat nasional dan
internasional, dan memastikan kemudahan akses keadilan bagi semua.
Akses akan keadilan, dan bantuan hukum bagi yang kurang mampu.
Sejak tahun 2013, bantuan hukum secara gratis untuk warga yang
kurang mampu telah menjangkau lebih banyak penerima
manfaat. “Pada tahun 2016, tercatat 40.000 orang, dan di tahun
2017 meningkat mendekati 50.000 orang,” papar Yasonna.
Karena keterbatasan dana, lanjut Menkumham, kami
(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Kemenkumham
RI) bekerja sama dengan asosiasi pengacara untuk memastikan
warga yang kurang mampu dapat mengakses bantuan hukum.
“Pemerintah lokal juga telah mengalokasikan dana untuk bantuan
hukum dalam anggaran pemerintah daerah,” ucap Yasonna.
Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan bantuan hukum,
pemerintah menggunakan teknologi informasi, dengan membuat

83 Ibid, 186-188.

91

Buku Pendidikan Pancasila
apps, seperti Sistem Database Bantuan Hukum (Sidminbakum)
yang terhubung dengan database Mahkamah Agung. “sehingga
memudahkan penerima manfaat bantuan hukum dapat dengan
mudah mengakses bantuan hukum,” kata Yasonna.

Komitmen Indonesia dalam melakukan reformasi hukum,
pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas
para penegak hukum antara lain dengan cara memperbaiki proses
seleksi, memberikan jenjang karir yang pasti, dan meningkatkan
kesejahteraan. Peningkatan sistem peradilan pidana juga akan
dilakukan melalui penyelenggaraan peraturan hukum yang ada
serta perbaikan kapasitas lembaga pemasyarakatan.84

Pendalaman sukma Negara Hukum terpatri ke dalam sistem
konstitusional, yang melahirkan komitmen “self-binding procedure”
yang mana pemerintah terikat oleh tata cara penggunaan kekuasaan
yang diatur dalam kontitusi. Ciri utama komitmen tersebut adalah
pemerintah menghendaki hieraki peraturan perundang-undangan yang
jelas dan hanya dapat ditafsir oleh kewenangan yudisial. Namun,
seluruh persoalan itu hanya dapat dicapai, jika kekuatan budayahukum
yang terdapat dalam masyarakat madani reponsif atas persoalan
tersubut, sekalipun ada sementara argumen bahwa hukum dan
kebudayaan dipisahkan secara tegas dlam pemikiran relasi
kebudaya. Komitmen “self-binding procedure” juga

84 Andhina Wulandari, Indonesia Komitmen Junjung Tinggi Rule Of Law di PBB,
dalam, https://kabar24.bisnis.com, 2019.

92