Buku Pendidikan Kewarganegaraan E book anyflip

Buku Pendidikan Pancasila
manusia terhadap agama secara umum. Sehingga dari
sikap ini timbullah pluralisme agama.118
2) Faktor Keilmuan

Pada hakikatnya, terdapat banyak faktor keilmuan
yang berkaitan dengan munculnya pluralisme. Namun
yang berkaitan langsung dengan pembahasan ini
adalah maraknya studi-studi ilmiah modern terhadap
agama-agama dunia atau yang sering dikenal dengan
perbandingan agama.119

3. Dasar-Dasar Pluralitas
Dasar-dasar pluralisme ada tiga sub fokus yaitu:

a. Dasar Filososfis Kemanusiaan
Penerimaan kemajemukan dalam paham

pluralisme adalah sesuatu yang mutlak, dan tidak dapat
ditawar-tawar. Hal ini merupakan konsekuensi dari
kemanusiaan. Manusia pada dasarnya adalah seorang
makhluk sosial yang mempunyai harkat dan martabat
yang sama, mempunyai unsur-unsur essensial (inti sari)
serta tujuan dan cita-cita hidup terdalam yang sama, yaitu
damai sejahtera lahir dan batin. Namun disisi lain,

118 Sururin, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam : Bingkai Gagasan Yang Berserak,

(Bandung: Nuansa, 2005), 87

119 Ibid, 86 143

Buku Pendidikan Pancasila
manusia sangat berbeda anatara satu sama lain, baik
secara individu maupun kelompok, yang dari segi
eksistensi atau perwujudan atau pengungkapan diri, tata
hidup dan tujuan hidup.120

Adanya kemajemukan merupakan suatu fakta
sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang tidak dapat
ditolak dalam sejarah hidup manusia, baik secara lokal
maupun nasional atau internasional.
b. Dasar Sosial Kemasyarakatan dan Budaya

Pengakuan akan adanya dan penerimaan akan
kemajemukan merupakan konsekuensi dan konsistensi
komitmen sosial maupun konstitusional sebagai suatu
masyarakat (suku, bangsa, bahkan dunia), yang sangat
berbudaya. Karena kemajemukan merupakan
konsekuensi dari hakekat manusia sebagai makhluk
sosial, yang dari satu segi memiliki kesamaan essensial
tetapi dari lain segi ada perbedaan eksistensial, maka pada
hakekatnya adanya dan kekhasan atau identitas suatu
kelompok masyarakat (lokal, nasional, dan internaional)
akan hilang jika tidak ada atau ditiadakan atau ditolak
kemajemukan. Jadi kemajemukan merupakan unsur
penentu bagi adanya dan kekhasan dari suatu masyarakat.

120 Ibid., 94 144

Buku Pendidikan Pancasila
Oleh sebab itu dalam sejarah pembentukkan dan
kehidupan setiap kelompok masyarakat senantiasa ada
kesadaran dan pengakuan akan adanya kemajemukan,
serta ada komitmen untuk menerima dan tetap
mempertahankan kemajemukan secara konsekuensi dan
konsisten.121

c. Dasar Teologis

Dalam suatu masyarakat agamawi seperti, masyarakat
Indonesia, ada berbagai macam agam yang berbeda dalam
berbagai aspek atau unsur-unsurnya, namun
kemajemukan seenggaknya harus bisa diterima, sebagai
konsekuensi dari nilai-nilai luhur dan gambaran “Sang
Illahi” (Allah) yang maha baik serta cita-cita atau tujuan
yang ,mulia dari setiap agama dan para penganutnya.122

4. Nilai-nilai Pluralisme
Pluralisme agama memiliki landasan yang kokoh dalam

nilai dan ajaran Islam. Pluralisme agama merupakan
kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun.

121 Muhammad Fathi Osman, Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan, (Jakarta

Selatan: PSIK Universitas Pramadina, 006), 124
122 Abd A’la, Ahmad Baso, Azyumardi dkk, Nilai-Nilai Pluralism Dalam Islam,

(Bandung: Nuansa, 2005), 68 145

Buku Pendidikan Pancasila
Pluralisme agama dalam Islam itu diterima sebagai kenyataan
sejarah yang diwarnai oleh adanya pluralitas kehidupan
manusia itu sendiri, baik inggal pluralitas dalam berpikir,
berperasaan, bertempat tinggal maupun bertindak. Agama
hanya dijadikan pembatas dalam sisi kemanusiaan. Sebagai
dampaknya timbullah sikap eksklusifisme para penganut
agama, sikap saling mencurigai, intoleransi yang berakhir
dengan ketegangan sosial, pengrusakan, pemusnahan jiwa.
Ironisnya adalah perubahan kondisi sosial ekonomi yang
dipacu oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat
pesat, membawa perubahan-perubahan dalam cara berfikir,
cara menilai, cara menghargai hidup dan kenyataan
pluralisme agama.123
Pendidikan nilai kesadaran pluralisme agama terhadap umat
manusia diantaranya tampak dari sikap-sikap Al qur’an
sebagai berikut:
a) Nilai kebebasan dan pengakuan terhadap eksistensinya

agama lain
Allah SWT mengemukakan kekuasaanNya bahwa

sekiranya Dia berkehendak tentulah Dia kuasa
mempersatukan ke dalam satu agama sesuai dengan tabiat
manusia itu. Sedangkan pahala dan siksa berkaitan erat

123 Ibid., 87 146

Buku Pendidikan Pancasila
dengan pilihan dan pertimbangan itu, masing-masing
mereka diminta pertanggung jawaban terhadap segala
perbuatan yang dihasilkan oleh pertimbangan dan pilihan
mereka itu.124
b) Nilai keadilan

Menurut Zainuddin Ali dalam Pendidikan Agama Islam
adalah kata adil ini terambil dari bahasa Arab, yaitu ‘adl.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan
sebagai tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpijak
kepada kebenaran, dan tidak berlaku sewenang-
wenang.125 Dalam perspektif Islam, keadilan sebagai
prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan,
kesederhanaan, dan keterusterangan yang merupakan
nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Al qur’an.
c) Nilai tenggang rasa dan aling menghormati

Dalam masyarakat majemuk yang menghimpun
penganut beberapa agama, teologi eksklusivis tidak dapat
dijadikan landasan untuk hidup berdampingan secara
damai dan rukun. Indonesia dengan mayoritas penduduk
Islam harus mampu memberi contoh pada umat agama
lain bahwa teologi eksklusivis bagaikan tanaman yang

124 Tafsir UII Jilid V, 455
125 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 110

147

Buku Pendidikan Pancasila
tidak senyawa dengan bumi Indonesia. Al qur’an jauh
sebelumnya telah menegaskan bahwa semangat saling
menghormati demi tercapainya kehidupan keagamaan
yang harmonis. Oleh karena itu hal ini merupakan
tanggung jawab suci bagi pemuka-pemuka agama.
B. Strategi Integrasi
1. Pengertian Strategi Integrasi
Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang
berkaitan dengan pelaksanaan, perencanaan, dan eksekusi
sebuah aktivitas dalam waktu. Didalam strategi yang baik dan
benar terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema,
mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan
prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan rasional, efisien dalam
pendanaan, dan memiliki cara untuk mencapai tujuan secara
efektif.
Pengertian integrasi adalah sebuah sistem yang
mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang
utuh. Integrasi berasal dari bahsa Inggris Integration yang
berarti keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses
penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam
kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola
kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.
Ketika membahas interaksi sosial dalam masyarakat,
maka ada beberapa bentuk yang dapat dipelajari lebih lanjut,

148

Buku Pendidikan Pancasila
yaitu; kerjasama (co-operation), persaingan (competition),
pertentangan (conflict), akomodasi (accommodation), dan
asimilasi (assimilation). Interaksi sosial yang positif akan
menciptakan suatu kerjasama (cooperation) yang dapat
mempermudah terjadinya asimilasi. Secara khusus, tulisan
berikut akan membahas konsep asimilasi dan akulturasi yang
ada dalam pembelajaran Sosiologi di Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan perkembangan konsep-konsep tersebut dalam
kajian-kajian ilmiah.
2. Konsep Dasar Asimilasi dan Akulturasi dalam Pembelajaran
Sosiologi di Sekolah Menengah Atas

Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, assimilare yang
berarti menjadi sama.126 Kata tersebut dalam bahasa Inggris
adalah assimilation (sedangkan dalam bahasa Indonesia
menjadi asimilasi). Dalam bahasa Indonesia, sinonim kata
asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses
sosial yang terjadi pada tingkat lanjut.127 Proses tersebut
ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi
perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau
kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu
melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya

126 Milton M. Gordon. Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and

National Origins.( New York: Free Press, 1968), 267-269

127 Ibid., 91 149

Buku Pendidikan Pancasila
individu-individu kelompok itu melebur. Biasanya dalam
proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya.
Pertukaran tersebut dapat terjadi bila suatu kelompok tertentu
menyerap kebudayaan kelompok lainnya.

Berikut akan dijelaskan mengenai definisi kedua istilah
tersebut:
a. Asimilasi (assimilation)

Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses
sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha
mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara
orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan
juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan
tindak, sikap dan proses-proses mental dengan
memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-
tujuan bersama.

Dalam pengertian yang berbeda, khususnya
berkaitan dengan interaksi antar kebudayaan, asimilasi
diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada: (1)
kelompok-kelompok manusia yang berbeda
kebudayaannya, (2) individu-individu sebagai anggota
kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif
dalam waktu yang relatif lama, (3) kebudayaan-
kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-
masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Biasanya

150

Buku Pendidikan Pancasila
golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses
asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa
golongan minoritas.
Contoh:
Kebudayaan A dan kebudayaan B bertemu dalam
masyarakat,
sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru (A + B)
Penjelasan:

(A adalah orang Indonesia yang menyukai tarian Bali. Ia
berteman baik dengan B yang merupakan orang
Amrerika Latin dan bisa tarian tradisionalnya Amerika
Latin (Tango). Karena keduanya terus menerus
berinteraksi maka terjadilah percampuran budaya yang
menghasilkan budaya baru yang merupakan hasil
penyatuan tarian Bali dan Tango, tetapi tarian baru
tersebut tidak mirip sama sekali dengan tarian Bali atau
Tango.)

b. Akulturasi (acculturation)
Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses

sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan
suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-
unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian
rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat

151

Buku Pendidikan Pancasila
laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri
tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan
itu sendiri.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian
kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh
unsur-unsur kebudayaan asing (covert culture), dengan
bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh
oleh unsur-unsur kebudayaan asing (overt culture).
Covert culture misalnya:
1) sistem nilai-nilai budaya
2) keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap

keramat
3) beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam

proses sosialisasi individu warga masyarakat
4) beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring

luas dalam masyarakat. Sedangkan overt culture
misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan
benda-benda yang berguna, tetapi juga ilmu
pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang
berguna dan memberi kenyamanan.
Contoh:

Unsur-unsur kebudayaan dari masing-masing
kebudayaan yang berbeda saling bercampur satu sama
lain sebagai akibat dari pergaulan atau interaksi yang

152

Buku Pendidikan Pancasila
intensif dalam waktu yang lama, namun tidak
menyebabkan munculnya budaya baru
Penjelasan:
1) Menara kudus, akulturasi antara Islam (fungsinya

sebagai masjid) dengan Hindu (ciri fisik menyerupai
bangunan pura pada agama Hindu)
2) Wayang, akulturasi kebudayaan Jawa (tokoh wayang:
Semar, Gareng, Petruk, Bagong) dengan India
(ceritanya diambil dari kitab Ramayana dan
Mahabharata)

3) Candi Borobudur, akulturasi antara agama Budha
(candi digunakan untuk ibadah umat Budha) dengan
masyarakat sekitar daerah Magelang (relief pada
dinding candi menggambarkan kehidupan yang
terjadi di daerah Magelang dan sekitarnya)

4) Seni kaligrafi, akulturasi kebudayaan Islam (tulisan
Arab) dengan kebudayaan Indonesia (bentuk-
bentuknya bervariasi).

3. Perkembangan konsep asimilasi dan akulturasi dalam kajian-
kajian ilmiah
a. Asimilasi sebagai proses sosial
1) Asimilasi

153

Buku Pendidikan Pancasila
Suatu proses interpenetrasi dan fusi yang mana
orang-orang atau kelompok-kelompok, dengan
persamaan pengalaman dan sejarah, berinkorporasi
bersama dalam suatu kehidupan budayanya.
2) Akulturasi
Memahami sepenuhnya fenomena-fenomena
yang terjadi ketika kelompok-kelompok individu
memiliki perbedaan-perbedaan budaya untuk
melakukan kontak pertama kalinya secara kontinyu,
dengan melakukan perubahan-perubahan berikutnya
dalam bentuk-bentuk suatu budaya asli atau
keduanya.
Bagaimana definisi akulturasi menjadi bagian
atau dapat termasuk dalam definisi asimilasi dapat
ditemukan dari hasil penelitian Abdullah Idi (2009)
tentang “Asimilasi Cina Melayu di Bangka”.
Berdasarkan hasil penelitian, seorang etnis Cina di
Bangka biasanya perlu berasimilasi secepat mungkin.
Pendatang (atau jika di Amerika biasa disebut dengan
imigran) memerlukan bahasa asal dan ritual
komunitas asalnya, dan dapat berpartisipasi aktif
dalam kehidupan bermasyarakat, ekonomi, dan
politik tanpa adanya prasangka terhadap penduduk
asli. Hal ini berimplikasi bahwa seorang pendatang

154

Buku Pendidikan Pancasila
diharapkan dapat hidup di Bangka berdasarkan
kualitas individu tanpa harus ada referensi dan
kualifikasi individu asal rasnya atau kultur
warisannya. Selain itu, ada dua variabel lain, yakni
prasangka (prejudice) dan diskriminasi
(discrimination). Asimilasi tidak dapat terbentuk
hingga pendatang dapat berfungsi di daerah tujuan
(Bangka) tanpa adanya upaya mengurangi sikap
prasangka dan perilaku diskriminasi.
Pada kasus yang lain, berbagai proses asimilasi yang
pernah diteliti oleh para ahli7 membuktikan bahwa
hanya dengan pergaulan antara kelompok-kelompok
secara luas dan intensif saja, belum tentu terjadi suatu
proses asimilasi jika di antara kelompok-kelompok
yang berhadapan itu tidak ada suatu sikap toleransi
dan simpati satu terhadap yang lain. Orang Cina yang
ada di Kota Surakarta misalnya, setelah bergaul secara
luas dan intensif dengan orang Jawa; namun mereka
semuanya belum juga terintegrasi ke dalam
masyarakat dan kebudayaan Jawa. Lebih lanjut
Tundjung W. Sutirto menyatakan bahwa ketika terjadi
kerusuhan tahun 1980 murni latar belakangnya adalah
SARA. Dalam kerusuhan horizontal itu hanya ada dua
kelompok etnik yang berhadapan yaitu Jawa dan Cina

155

Buku Pendidikan Pancasila
(yang juga terkenal dengan istilah pribumi dan non-
pribumi).

C. Strategi Integrasi Indonesia (Bhineka Tunggal Ika)
1. Pengertian Bhineka Tunggal Ika
Istilah Bhineka Tunggal Ika ditulis oleh Mpu Tantular
dalam Kitab Sutasoma yang terjemahan isinya berbunyi “
bahwa agama Budha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang
berbeda tapi nilai-nilai kebenaran jina (Budha) dan Siwa
(Hindu) adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua artinya
tidak ada dharma yang mendua”. Semboyan Bhineka Tunggal
Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas pada sidang-sidang
BPUPKI antara Muhamad Yamin, Ir. Soekarno, I Gusti
Bagus Sugriwa sekitar dua setengah bulan sebelum
proklamasi.
Bhineka Tunggal Ika, diterjemahkan sebagai “Berbeda-
beda tetap satu tujuan ”. Artinya, bahwa di dalam realitas
kehidupan yang amat beragam, yang ditandai oleh perbedaan-
perbedaan lahiriah, akan tetapi tetap mampu membangun
suasana rukun untuk mewujudkan satu tujuan hidup bersama
dalam satu kesatuan bangsa dan satu kesatuan kesatuan
wilayah Negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kesatuan di sini merupakan hasil konsesus atau kesepakatan
bersama dari segenap komponen bangsa Indonesiauntuk
156

Buku Pendidikan Pancasila
mengatasi kerawanan-kerawanan sebagai akibat siafat-sifat
yang melekat pada keberagaman itu.

2. Bhineka Tunggal Ika Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa
Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa majemuk, yang

multikulturalis. Aneka ragam budaya dalam wujud adat-
istiadat, bahasa local/daerah, bahkan agama dan kepercayaan
yang dianut masyarakatnya menjadi ciri yang mewarnai
kehidupan bangsa, yang tersebar seluruh bentangan wilayah
kepulauan Nusantara. Keanekaragaman budaya yang dipadu
dengan keterpisahan geografik sebagai ruang hidupnya,
menjadikan bangsa ini sebagai satu-satunya bangsa dengan
tingkat keunikan tertinggi.

Bahwa jauh sebelum bangsa Indonesia bernegara, di
seluruh wilayah tanah air ini pada dasarnya telah berdiri
banyak kerajaan besaar-kecil yang merupakan pemerintahan
Negara merdeka dan berdaulat atas wilayah masing-masing.
Di antara kerajaan yang pernah ada, kerajaan Majapahit di
Jawa Timur adalah salah satu dari dua kerajaan yang sangat
berpengaruh di samping kerajaan Sriwijaya di wilayah
Sumatra. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wurukdi
Majapahit (1350—1389) inilah yang diajarkan tentang
bagaimana membangun kehidupan bersama yang rukun
bersatu walaupun menghadapi suasana perbedaanyang sangat

157

Buku Pendidikan Pancasila
prinsip. Ajaran moral yang ditulis dalam sebuahseloka yang
berbunyi Bhineka Tunggal Ika, pada mulanya memang
digunakan untuk menciptakan suasana kehidupan antara dua
kelompok masyarakat yang beragama Siwa (Hindu) dengan
kelompok masyarakat beragama Budha, di mana keduanya
memiliki prinsip-prinsip beragama yang secara substansial
berbeda. Melalui ajaran moral yang diterapkan dengan
seksama ditopang oleh pemerintahan kerajaan yang bijaksana
telah mampu mewujudkan suasana kehidupan rakyat
Majapahit yang sejahtera, dan kerajaan pun mengalami masa
keemasannya.

Kehadiran kaum penjajah Barat telah merenggut
kedaulatan
pemerintahan local yang ada, untuk kemudian menguasainya
selama lebih dari tiga setengah abad. Bangkitnya kesadaran
kebangsaan, atau yang lebih dikenal sebagai Kebangkitan
Nasional (1908) telah menginpirasi bangkitnya perlawanan
terhadap kekuasaan penjajah yang dilakukan hamper di
segenap wilayah tanah air. Walaupun pada dasarnya
masyarakat yang berjuang itu adalah masyarakat adat yang
pada umumnya memiliki ikatan kesukuan atau kedaerahan
yang kuat. Namun sejarah membuktikan bahwa tuntutan
perjuangan untuk kebebasan dari belenggu penjajahan telah
memampukan segenap komponen masyarakat untuk bangkit

158

Buku Pendidikan Pancasila
bersama, serentak, dan bersatu, tidak lagi memperhitungkan
seberapa jauh perbedaan di antara mereka.
Dari kilasan sejarah di atas tergambar jelas bahwa kerukunan
dan persatuan yang terjadi di kalangan masyarakat ditentukan
oleh faktor itensitas hubungan di antara kelompok-kelompok
masyarakat yang dilandasi oleh kemampuan untuk saling
mengargai dan saling menguatkan. OLeh karena itu sesanti
Bhineka Tunggal Ika yang semula menunjukkan semangat
toleransi keagamaa, kemudian diangkat menjadi lambang
Negara Indonesia, dan ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, tetang lambang Negara.
Penetapan Sesanti Bhineka Tunggal Ika sebagai lambang
Negara merupakan upaya Negara yang juga menggambarkan
kehendak seluruh rakyat Indonesia untuk mempersatukan
masyarakat majemuk yang berlatar belakang budaya
beraneka ragam.

3. Hakikat dan Peran Sesanti Bhineka Tunggal Ika
Dari kilasan sejarah di atas tergambar jelas bahwa

kerukunan dan persatuan yang terjadi di kalangan masyarakat
ditentukan oleh factor itensitas hubungan di antara kelompok-
kelompok masyarakat yang dilandasi oleh kemampuan untuk
saling mengargai dan saling menguatkan. OLeh karena itu
sesanti Bhineka Tunggal Ika yang semula menunjukkan

159

Buku Pendidikan Pancasila
semangat toleransi keagamaa, kemudian diangkat menjadi
lambang Negara Indonesia, dan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, tentang
Lambang Negara. Penetapan Sesanti Bhineka Tunggal Ika
sebagai lambang Negara merupakan upaya Negara yang juga
menggambarkan kehendak seluruh rakyat Indonesia untuk
mempersatukan masyarakat majemuk yang berlatar belakang
budaya beraneka ragam.

Hal di atas mengantar kepada pemahaman tetang,
pertama, sebagai bentuk perbedaan yang terikat di dalam satu
keutuhan (ke Tunggalan), yang dalam hal ini menunjuk
keberadaan bangsa Indonesia. Atau kedua, di dalam wujud
yang Satu (Tunggal) terdapat keberagaman isi. Wujud yang
Satu. Dalam hal ini adalah identitas bangsa Indonesia (ingat
Sumpah Pemuda), 1928), tanpa meninggalkan cirri
keberagaman dari unsure-unsur pembentuknya yakni suku,
adat-istiadat, bahasa local, agama/kepercayaan dan
sebagainya. Dari pemahaman tersebut mengingatkan kepada
kita tentang dua hal penting yaitu, pertama, adanya komitmen
bersama untuk hidup bersatu sebagai Satu bangsa dalam satu
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, bahwa
unsure-unsur local memiliki peranan penting di dalam
andilnya membentuk bangsa yang besar ini. Lebih jauh
menunjukkan betapa pentingnya memelihara dan terus

160

Buku Pendidikan Pancasila
memajukan nilai-nilai atau kearifan lokal itu agar dapat
dijadikan kekuatan moral bangsa.

Adapun peran yang diharapkan dan semboyan Bhineka
Tunggal Ika adalah menggugah kesadaran masyarakat luas
untuk secara bersama membangun tata kehidupan baruyang
makin menunjukkan semangat saling memahami, saling
menghormati, serta dapat menerima segala bentuk perbedaan
yang ada, demi terwujudnya suasan kehidupan bermasyarakat
yang tenteram dan damai.

4. Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika
a. Nilai Toleransi
Diartikan sebagai sikap mau memahami orang
lain demi berlangssungnya komunikasi secara baik.
Penjelasan lebih jauh pada nilai ini adalah sikap mau
menerima dan sekaligus mengargai pendapat, atau posisi
orang lain di sekitar kita.
b. Nilai Keadilan
Keadilan senantiasa berkaitan dengan hak hidup,
atau hak memperoleh sesuatu yang bertalian dengan
kepentingan pribadi. Dalam kehidupan bersama, di mana
berbagai kepentingan akan bertemu, dan tidak semua
kepentingan itu sejalan, tentu akan mengakibatkan
161

Buku Pendidikan Pancasila
terjadinya gesekan bahkan konflik-konflik social. Dalam
situasi semacam ini, batas-batas antara hak dan
wewenang setiap pihak harus ditetapkan secara jelas,
tegas dan proporsional. Bahwa setiap warga Negara bebas
menuntut haknya, namun pada saat yang sama iapun
wajib menghormati hak orang lain.
c. Nilai Gotong Royong

Gotong-royong,memiliki arti memikul beban
bersama. Suatu kebiasaan adat masyarakat yang dapat
ditemui dalam kehidupan masyarakat di segenap wilayah
tanah air ini. Gotong-royong bertujuan meringankan
beban sesamanya, atau guna mewujudkan kepentingan
bersama. Karena itu, bergotong royong menunjukkan
sikap peduli akan keprihatinan atau kekurangan orang
lain, dan dengansukarela membantu. Dalam bergotong
royong perlu berbagi tugas sesui kemampuan masing-
masing, karena itu diperlukan sikap saling percaya.
d. Nilai Kerukunan

Salah satu nilai yang menciptakan kerukunan
adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada diri dan orang
lain akan member keyakinan bahwa dunia akan menjadi
lebih aman, damai, dan sentosa. Milikilah kepercayaan
terhadap diri sendiri dan orang lain tersebut. Apapun yang
dikerjakan, di manapun ditempatkan, percayalah bahwa

162

Buku Pendidikan Pancasila
Tuhan telah menempatkan di sana untuk pekerjaan itu,
atau agama itu, atau suku itu, dan lain sebagainya.
Kesemua itu merupakan pendidikan. Setiap hari dalam
setiap kegiatan, pikiran, dan ucapan harus mendekati
nilai-nilai kerukunan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA
163

Buku Pendidikan Pancasila
A’la, Abd., , Ahmad Baso , Azyumardi dkk, Nilai-Nilai Pluralism

Dalam Islam, Bandung : Nuansa, 2005

Abdulkarim, Aim, Pendidikan kewarganegaraan : Membangun
Warga Negara yang Demokratis. Bandung : PT Grafindo Media
Pratama, 2007

Achiron, Marilyn, Kewarganegaraan dan Tak Berwargakenegaraan,
Jakarta : Cakrawala, 2000.

Ahmad,Zaini, Ilmu Pilitik, Serang : IAIN SMH Banten, 2013

Ahwan, Moh.Faizin, Civic Education, JAUDAR PRESS : Jl. Jemur
Wirosari Lebar 61, Wonocolo Surabaya

Alhakim, Suparln, Warganegara, tanpa penerbit,1998.

Alfandi, Widoyo., Reformasi Indonesia: Bahasa dari Sudut Pandang
Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta : Gadjah Mada
University, 2002

Ali, Zainudin, Pendidikan Agama Islam, Jakarta : PT Bumi Aksara,
2007

Aly, Fachri, Golongan Agama dan Etik Kekuasaan, Jakarta : Risalah
Duta, 1993

Andriani, Fifin, Kewarganegaraan, dalam

https://www.padamu.net/pengertian-kewarganegaraan-dan-asa-

kewarganegaraan diakses 13 Juli 2020

AnoNymous, Masalah Status Kewarganegaraan, dalam

https://www.anonymous-1997.net/2013/03/masalah-status-

kewarganegaraan diakses 12 Juli 2020

Arafat, Maulana, Lubis, Pembelajaran PPKN,(Teori Pengajaran

Abad 21 Di SD/MI), Yogyakarta : Samudera Biru : 2018
164

Buku Pendidikan Pancasila

Arifin, Syamsul, Demokrasi dan Urgensi Pendidikan Indonesia Al-
Wasathiyyah, dalam Jurnal Pendidikan, No. 08 Vol. Februari 2007

Arifinsyah, Hubungan Antar Umat Agama, Wacana Pluralisme
Eksklusivisme dan Inklusivisme, IAIN PRESS, 2002

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,
Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Asshiddiiqie, Jimly, Pokok-Pokok Tata Negara. Jakarta : Raja
Grafindo Prasada, 2010

Astawa, Putu, Ari, Wawasan Nusantra Sebagai Geopolitik Indonesia,
dalam:
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_!_dir/9c05647
3bed4391fb510da1bbe51fd5f.pdf diakses pada 08 Juli 2020

Bachtiar, M.Anis, Pancasila dan Kewarganegaraan, UIN Sunan
Ampel: Jl.A.Yani No.117 Surabaya

Bakry, Noor, MS, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta :
Penerbit Liberty,1994

Bari, Abdul, Masalah Kewarganegaraan, Jakarta : Indo Hill Co, 1996

Decade, Roma, Pengertian Hak dan Kewajiban Warganegara, dalam
https://www.romadecade.org/pengertian-hak-dan-kewajiban
warganegara, diakses pada tanggal 20 Maret 2020

El, Muhtas, Madja, Dimensi Dimensi HAM. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2019

Ermaya, Suradinata, Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam
Kerangka Keutuhan NKRI, Jakarta : Suara Bebas, 2005

165

Buku Pendidikan Pancasila

Erwin, Muhammad, Pendidikan Kewarganegaraan Republik
Indonesia, Bandung PT. Refdika aditama 2010

Fajrudin, Arti Penting Konstitusi dalam Sebuah Negara, dalam al-
Qishtas, Vol.5,No.1, Januari-Juni, 2017

Gordon, Milton M., Assimilation in American Life : The Role Of
Race,Religion, and National Origins. New York : Fre Press, 1968

Gustianristiani, Elsa, Masalah Kewarganegaraan, dalam
http://elsagustianristiani.blogspot.com/2012/08/pengertian-
kewarganegaraan-dan.html diakses 13 Juli 2020.

Hamidi, Jazim, Civic Education, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

Hasoloan, Jimmy, Kewarganegaraan, Yogyakarta : Rajawali,2016

Hermawan, Erman, Politik Mmbela yang Benar, Teori Kritik dan
Nalar, Jakarta : Garda Bangsa, 2001

https://www.kompasiana.com/firentiaemanuela1410/5c00452b6ddcae
34b64044d3/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia?page=all
diakses pada tanggal 13 April 2020

Huda, Ni’matu, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review,
Yogyakarta : UII Press, 2005

I Nengah Suastika, dan Sukadi, Pendidikan Kewarganegaraan,
Yogyakarta : PT Andi Offset

Isharyanto, Hukum kelembangan Negara, Yogyakarta : PT.
Deepublish, 2012

Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, PRADIGMA : Trihanggono,
Sleman, Yogyakarta

166

Buku Pendidikan Pancasila

Klean, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : PRADIGMA,2004

Kris,Wijoyo, Soepanji, Konsep Bela Negara dalam Pespekti
Ketahanan Nasional, Cikaran,Jurnal Hukum dan Pembangunan,
Vol 48 No,3 2018

Kurniawan, Aris, Pengertian Geopolitik, dalam
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-geopolitik/diakses
pada 07 Juli 2020

Kusumatja, Mochtar, Suatu Pengenalan pertama Ruang Lingkup
Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung : Tiga Cahaya, 2000

Madiong, Baso. Dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education,
PT. Celebes Media Perkasa, 2018

Mafajane, Asas Kewarganegaraan, dalam
http://mafajane.blogspot.com/2013/03/asas-kearganegaraan .html
diakses 12 Juli 2020

Mansur, Mohammad, Tolchah, Pembahasan Beberapa aspek Tentang
Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara
Indonesia, Jakarta : Pranadnya Paramita, 1997

MD, Moh, Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,
Jakarta : Rajawali Pers, 2012

Mega, Perilaku Konstitusional dalam Hidup Berbangsa dan

Bernegara, dalam

http://mademegapratiwi.blogspot.com/2013/02/perilau-

konstitusional-dalam-hidup.html diakses pada 23 Maret 2020

Miriam, Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia,
1981

167

Buku Pendidikan Pancasila

Misbahul, Bangsa Negara, Tingkar : Jawatimur 1, 2006

Mukhtie, Fadjar A, Tipe Negara Hukum, Malang : Banyumedia
Intrans,2004

Mundzirin, Yusuf, dkk, Islam Budaya Lokal Jogjakarta : Pokja
Akademik UIN Sunan Kalijaga,2005

Muslim, A. Shobiri, Pluralisme Agama dalam Prespektif Negara dan
Islam, Jakarta: Madania, 1998

Nurdiaman , Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa
dan Bernegara, Bandung: Pribui Mekar,2007

Oedjati, Djiwantono, Setengah Abad Negara Pancasila, Centre for
Strategic andInternational Studies(CSIS) : Jakarta, 1955

Osman, Muhammad, Fathi, Islam, Pluralisme dan Toleransi
Keagamaan, Jakarta Selatan : PSIK Universitas Pramadina,2006

Permana, Ipik, Hak dan Kewajiban Warganegara, Yogyakarta : Jl.
Kaliurang 2004

Prihatini, Anik, Pancasila Sebagai das sollen dan das sein, dalam
https://www.kompasiana.com/anikprihatini/pancasila-secara-das-
sollen-dan-das-sein diakses 07 Maret 2020

Puri, Arum , Sutrisni, UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara, dalam
kompasiana.com, diakses pada 23 Maret 2020.

Rahadiansyah, Fradhika, Implementasi wawasan nusantara di era
globalisasi,
https://www.scribd.com/document/422534427/Implementasi-
168

Buku Pendidikan Pancasila
Wawasan-Nusantara-Di-Era-Globalisasi diakses pada 09 Juli
2020

Rahayu, Minto, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: 1982

Rakhmat, Muhammad, Konstitusi dan Kelembagaan Negara,
Bandung: Logoz Publishing,2014

Ronto, Pancasila sebagai Ideologi dan Dasae Negara , Jakarta : PT
Balai Pustaka,2012

Shaleh, Moh. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Sinar
Harapan, 1983

Sidharata, Arief, Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia,
Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001

Sudaryanto, Totok, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bandung:
CV.Makmur Jaya, 2011

Sulisworo, Dwi dkk, Demokrasi,Universitas Ahmad Dahlan,2012

Sumarsono, Ilham, Perilaku Konstitusional dalam Hidup berbangsa
dan bernegara, dalam
https://id.scribd.com/doc/176709900/perilaku-Konstitusional-
dalam-Hidup-Berbangsa-dan-Bernegara-
doc?campaign=VigLink&ad_group=xxclxx&source+hp_affiliate
&medium+affiliate#download diakses pada 20 Maret 2020

Sunardi, Teori Ketahanan Nasional. Jakarta; HASTANAS Surbakti,
1997

Sururin, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam : Bingkai Gagasan Yang
Berserak, Bandung: Nuansa, 2005

169

Buku Pendidikan Pancasila
Sutomo, Iqbal “Masalah Kewarganegaraan” dalam Kajian Indonesia,

No.3, Vol.4 September 2002.

Syafriza, Winda, “Pengertian Bangsa” , dalam

http;/windasyafriza.blogspot.com/2010/03/bangsa -negara-dan-

hubungannya, diakses pada 26 maret 2020.

Tafsir UII Jilid V

Thaib, Dahlan, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2013

Thain , Dahlan, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2001

Tim penyusun kamus , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1991

Ubaedilla, Rozak Abdul, Pendidikan kewarganegaraan, Jakarta: ICE
UIN Jakarta 67, 2009

Uno, Muhammad,Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di
Bidang Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Wahono, Satrio, dkk, Pendidikan Pancasila. Jakarta: Akademi, 2017

Widodo, Wahyu, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: ANDI,
2015

Wulandari, Andhina, Indonesia Komitmen Junjung Tinggi Rule Of
Law di PPB, dalam https://kabar24.bisnis.com,2019.

Yunas, Didi, Nazmi, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya,1992

170

Buku Pendidikan Pancasila
Yuniarto, Bambang, Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi

Konstitusional, Yogyakarta : Deepublish, 2018

171

Buku Pendidikan Pancasila
172