Buku Pendidikan Kewarganegaraan E book anyflip

Buku Pendidikan Pancasila
menggambarkan bahwa warga negara yang merasa dirugikan

oleh tindakan negara yang diperkirakan telah melanggar

konstitusi atau telah mengurangi hak-haknya secara tidak sah,

maka negara dapat dituntut di muka pengadilan oleh yang
bersangkutan.85

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

A. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum dan Prinsipnya

85 Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., Hukum Kelembagaan Negara, (Yogyakarta: PT.

Deepublish, 2012), 147-148. 93

Buku Pendidikan Pancasila
Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang
menjamin keadilan kepada warga negaranya yang mana keadilan
tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup
untuk warga Negara dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila
kepada setiap manusia agar dapat membuat warganegara suatu
bangsa menjadi baik.

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan
negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada
dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara
yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan
melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat
pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi
syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat
dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.86

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat
alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan
tugasnya berdasarkan hukum:

1. Demi kepastian hukum
2. Tuntutan perlakuan yang sama
3. Legitimasi demokrasi

86 Muhammad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia,
(Bandung: PT.Refika Aditama, 2010), 45.

94

Buku Pendidikan Pancasila

4. Tuntutan akal budi

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan
kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan
dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara
hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai
dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan
kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan
hukum.87

Dalam perkembangan mengenai negara hukum, adanya upaya untuk
menghilangkan batasan pengertian negara hukum
antara Rechtstaat dan The Rule ofLaw, seperti halnya berangkat dari
embrio pemikiran para penggagas negara hukum, seperti John Lock
dan Montesquieu.

Brian Tamanaha mencoba melakukan terobosan dengan
memformulasikan sebuah alternatif baru dalam konsep negara
hukum, dimana Brian Tamanaha menawarkan pemisahan
konsep The Rule of Law kedalam dua kategori dasar, formal dan

87 Djiwantono Oedjati, Setengah Abad Negara Pancasila, (Centre for
Strategic andInternational Studies(CSIS): Jakarta.1955), 57

95

Buku Pendidikan Pancasila
substantif, yang kedua-duanya masing-masing memiliki tiga cabang
atau format yang berbeda-beda.

b. Prinsip Negara Hukum

Para Sarjana Eropa Kontinental yang diwakili oleh Julius
Stahl menuliskan prinsip negara hukum (Rechtsstaat) dengan
mengimplementasikan:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara.88

International Comission of Jurists pada konfrensinya di
Bangkok (1965) juga menekankan prinsip-prinsip negara
hukum yang seharusnya dianut oleh sebuah negara hukum,
yaitu:

1. Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-
hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara
prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak
yang dijamin

2. Badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

88 Ibid., 89

96

Buku Pendidikan Pancasila
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Jimly Ashshiddiqie menuliskan kembali prinsip-prinsip
negara hukum dengan menggabungkan pendapat dari sarjana-
sarjana Anglo-Saxon dengan sarjana-sarjana Eropa Kontinental.
Menurutnya dalam negara hukum pada arti yang sebenarnya,
harus memuat dua belas prinsip, yakni:

1. Supremasi Hukum (Suprermacy of Law)

Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakekatnya
pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah
manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang
tertinggi, The Rule of Law and not of man.

2. Persamaan dalam hukum (Equality before the Law)

Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum dan
pemerintahan. Sikap diskrimatif dilarang, kecuali tindakan-
tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang disebut
affirmative action, yakni tindakan yang mendorong dan
mempercepat kelompok warga masyarakat tertentu untuk
mengejar kemajuan, sehingga mencapai perkembangan

97

Buku Pendidikan Pancasila
yang lebih maju dan setara dengan kelompok masyarakat

kebanyakan yang telah lebih maju.89

3. Asas Legalitas (Due Process of Law)

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas
peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Setiap
perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau
rules and procedurs (regels). Namun, disamping prinsip ini
ada asas frijsermessen yang memungkinkan para pejabat
administrasi negara mengembangkan dan menetapkan
sendiri beleid-regels atau policy rules yang berlaku secara
bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan
yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4. Pembatasan kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ

negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian secara

vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara

memisahkan kekuasaan ke cabang-cabang yang bersifat

checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan

saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain.

89 Ibid., 99

98

Buku Pendidikan Pancasila
Dapat juga dilakukan pembatasan dengan cara
membagikan kekuasaan negara secara vertikal, dengan
begitu kekuasaan negara tidak tersentralisasi dan
terkonsentrasi yang bisa menimbulkan kesewenang-
wenangan. Akhirnya falsafah power tends to corrupt, and
absolut power corrupts absolutly bisa dihindari.

5. Organ-organ eksekutif independen

Independensi lembaga atau organ-organ dianggap
penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya
dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk
melanggengkan kekuasaannya. Misalnya, tentara harus
independen agar fungsinya sebagai pemegang senjata
tidak disalahgunakan untuk menumpas aspirasi pro-
demokrasi.90

6. Peradilan bebas dan tidak memihak (independent and
impartial judiciary)

Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh
dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan
(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin
keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi

90 Ibid., 103

99

Buku Pendidikan Pancasila
ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik
intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif
ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Namun
demikian, hakim harus tetap terbuka dalam pemeriksaan perkara
dan menghayati nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi
setiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat
administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha
negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
Pengadilan administrasi negara ini juga menjadi penjamin bagi
rakyat agar tidak di zalimi oleh negara melalui keputusan pejabat
administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)

Pentingnya Constitutional Court adalah dalam upaya untuk
memperkuat sistem checks and balances antara cabang-cabang
kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi.91

9. Perlindungan hak asasi manusia

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dimasyarakatkan secara
luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan

91Ibid., 115

100

Buku Pendidikan Pancasila
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang
penting suatu negara hukum yang demokratis.

10. Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat)

Negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya
demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokratis harus
dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. Jadi negara
hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan bukanlah negara hukum
yang absolut (absolute rechtsstaat) melainkan negara hukum yang
demokratis (democratische rechtsstaat).

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare
Rechtsstaat)

Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan
dalam pembukaan UUD 1945, tujuan bernegara Indonesia dalam
rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan
mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan
demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak pada
rule-driven, melainkan mission driven, tetapi mission driven yang
didasarkan atas aturan.

101

Buku Pendidikan Pancasila

12. Transparansi dan kontrol sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap
setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga
kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme
kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh
peran serta masyarakat secara langsung.

B. Hubungan negara hukum dengan HAM
Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat

erat. Hak asasi mausia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang
melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan
dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiaporang demi
kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.92

Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada
kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah
merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat (badan hukum
republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka
jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan
melanggar hukum. Akhirnya segala kententuan yangdilakukan oleh
pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu

92 Ubaedillah, Rozak Abdul,2009, Pendidikan kewarganegaraan, Jakarta : ICE UIN

Jakarta 67

102

Buku Pendidikan Pancasila
kebijakan yag dilandasi oleh kekuasaan. Dalam uraian diatas dapat
disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum.

Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus diladasi oleh
aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah
dalam menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum,
harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.
Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang
yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh
hukum.Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku. Hubungan yang lainya
dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum
memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan
perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan
dengan prinsip negara hukum itu sendiri.93
C. Penegakan HAM di Indonesia

Sebagai negara yang memiliki keberagaman dan kemajemukan
yang menyebar di seluruh negeri, penegakkan hak asasi manusia
merupakan salah satu cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia.
Seperti yang kita ketahui, masyarakat yang tinggal di wilayah
Indonesia memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Hal ini
berarti memiliki hak-hak yang tidak dapat disamakan antara
kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Namun secara

93 Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, (Angkasa Raya, 1992), 88.

103

Buku Pendidikan Pancasila
umum, hak-hak asasi warga negara Indonesia dapat dikelompokkan
menjadi enam seperti yang dipaparkan dalam paragraf pertama
artikel ini. Oleh karena itu, demi menegakkan hak asasi manusia
yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah perlu
melakukan beberapa upaya guna menjaga dan melindungi hak asasi
warga negaranya sebagai salah satu bentuk penerapan
tujuan pemerintah yang berdaulat ke dalam dan ke luar. Beberapa
upaya yang dapat dilakukan oleh pemeritah untuk upaya pemerintah
dalam menegakkan HAM bagi warga negara Indonesia antara lain:
c. Penegakan melalui undang-undang

d. Pembentukan Komisi Nasional
e. Pembentukan pengadilan HAM
d. Penegakan melalui proses pendidikan94

1. Penegakan Pemerintah Melalui Undang-Undang
Undang-undang merupakan produk hukum yang dimiliki oleh

pemerintah Indonesia yang digunakan sebagai pedoman atau
aturan main dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau tindakan
yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara di
Indonesia. Undang-undang merupakan produk yang dihasilkan
sebagai akibat adanya sistem politik demokrasi di Indonesia.

94 Fadjar A Mukhtie, Tipe Negara Hukum, (Malang : Banyumedia Intrans, 2004), 87

104

Buku Pendidikan Pancasila
Produk ini merupakan hasil dari perundingan yang dilakukan oleh
pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai
dengan tugas dan fungsinya. (baca juga: Fungsi DPR) Sebelum
undang-undang ini diberlakukan, undang-undang perlu disetujui
dan disahkan oleh presiden republik Indonesia.

Undang-undang sebagai pedoman dan acuan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara juga mempunyai beberapa kaitan
dengan hak asasi manusia. Kaitan tersebut berupa produk
undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap
hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Adapun
undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia dalam kaitannya
dengan penegakan hak asasi manusia bagi warga negaranya
diantaranya:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan udang-

undang yang berkaitan upaya pemerintah dalam menegakkan
HAM dengan hak asasi manusia yang mengatur tentang
perkawinan di Indonesia. Perlu diketahui, perkawinan atau
penikahan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang
yang termasuk dalam hak asasi pribadi (Personal Rights). Di
dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dasar
perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan secara lahir
maupun batin yang terjalin diantara seorang pria dan seorang

105

Buku Pendidikan Pancasila
wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah
tangga. Keluarga atau rumah tangga yang dibentuk tentunya
bertujuan kepada kebahagiaan yang dilandaskan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai berikut:

1. Undang-undang perkawinan ini merupakan bentuk
perhatian pemerintah Indonesia terhadap hak asasi
personal yang dimiliki oleh warga negaranya.95

2. Setiap warga negara di Indonesia berhak untuk memilih
pasangannya masing-masing ke jenjang pernikahan yang
diakui secara agama dan hukum yang berlaku di
Indonesia.

3. Pada dasarnya undang-undang perkawinan ini merupakan
salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan peran
keluarga dalam pembentukan kepribadian anggota
keluarga baik itu ayah, ibu, maupun anak.96

b. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 merupakan

produk dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai
dengan tugas dan fungsi MPR di Indonesia dan menurut UUD
1945. (baca juga: Fungsi MPR) Ketetapan MPR ini merupakan
ketetapan yang berkaitan tentang hak-hak asasi manusia

95 Ibid., 93
96 Ibid., 98

106

Buku Pendidikan Pancasila
khususnya hak-hak asasi warga negara Indonesia.97

Oleh pemerintah saat itu, produk MPR berupa ketetapan
ini disebut sebagai piagam hak asasi manusia yang dimiliki oleh
negara Indonesia. Dalam ketetapan MPR ini, hak asasi manusia
diakui sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa
kepada ciptaannya yang perlu dijaga dan dilindungi oleh negara.
Selain itu, hak asasi manusia juga diakui sebagai hak-hak yang
mendasar dan melekat dalam diri manusia semenjak manusia
tersebut di dalam kandungan. Penegakan hak asasi bagi warga
negara Indonesia dalam keketapan MPR ini merupakan bentuk
perlindungan hak asasi yang menjunjung tinggi arti penting dan
fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam ketetapan
MPR ini antara lain:98
1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk berkeluarga
3. Hak untuk melakukan pengembangan diri
4. Hak un Hak untuk mendapatkan kemerdekaan

5. Hak atas kebebasan informasi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan

97 Muhtas Majda El, Dimensi Dimensi HAM. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2019), 63.
98 Ibid., 77

107

Buku Pendidikan Pancasila
8. Perlu kita ketahui, Ketetapan MPR MPR Nomor XVII/MPR/1998

tentang Hak-Hak Asasi Manusia sudah tidak berlaku lagi di
Indonesia.tuk mendapatkan keadilan

GEOPOLITIK INDONESIA

A. Pengertian Geopolitik
Geopolitik berasal dari kata geo dan politik, Geo berarti bumi dan

politik berasal dari bahasa Yunani politeia, Poli artinya kesatuan
masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Di Indonesia,
Geopolitik juga di sebut dengan wawasan nusantara.99 menurut
Kjellen geopolitik adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang
negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena
dalam ruang. Sudut pandang ini mempelajari pengaruh faktor-faktor
geografis terhadap negara dan kekuatannya dan berdasar analisis
tersebut diajukan tentang kebijakan yang paling efektif untuk

menjamin kemana arah perkembangan negara. Secara khusus

geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negri yang berusaha
untuk memahami, memprediksi dan menjelaska perlaku politik

99 Suradinata,Ermaya, Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka
Keutuhan NKRI (Jakarta: Suara Bebas, 2005), 12-14.

108

Buku Pendidikan Pancasila
internasional dalam variable georafis. Variabel geografis umumnya
mengarah ke negara atau lokasi geografis Negara yang bersangkutan,
ukuran Negara yang terlibat, klim daerah di mana Negara ini, sumber
daya alam perkembangan tekhnologi, topografi dan demografi.100

Beberapa ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda
mengenai pengertian dari geopolitik, antara lain:
1. Frederick Ratzel

Frederick Ratzel marupakan tokoh yang terkenal mempunyai Teori
Geopolitik. Pendapat dari Frederick Ratzel ini juga disebut dengan
Teori Ruang. Ratzel menyatakan bahwa “Negara dalam hal- hal
tertentu dapat disamakan dengan organism, yaitu mengalami fase
kehidupan dalam kombinasi dua tau lebih antara lahir, tumbuh,
berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati”. Inti ajaran
Ratzel ini adalah ruang yang ditempati oleh kelompok- kelompok
politik (negara- negara) yang mengembangkan hukum
ekspansionisme baik di bidang gagasan, perutusan, maupun bidang
produk.
1. Karl Houshoffer
Pendapat dari Karl Houshiffer mengenai geopolitik ini juga
disebut atau dikenal dengan Teori Ekspansionisme. Karl
Houshoffer dalam teori ekspansionismenya mengajarkan paham

100 Aris Kurniawan “Pegertian Geopolitik” dalam
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-geopolitik/ diakses pada 07 Juli 2020

109

Buku Pendidikan Pancasila
geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik
geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan- persoalan
strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa dan juga tekanan
rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan
pembagian baru kekayaan di dunia.
2. Sir Harold Mackinder

Mackinder ini merupakan penganut teori kekuatan, yang
mencetuskan wawasan benua sebagai konsep pengembangan
kekuatan darat. Teorinya menyetakan bahwa “barang siapa
menguasai daerah jantung (haertland) yaitu benua di dunia seperti
Eropa- Asia akan dapat menguasai pulau- pulau dunia dan akhirnya
akan menjadi pengusas dunia. Teori ahli Geopolitik yang satu ini
menganut “konsep kekuatan”. Ia mencetuskan wawasan benua
yaitu konsep kekuatan di darat. Ajaran ilmuwan ini menyatakan
bahwa barang siapa dapat menguasai “daerah jantung”, yakni
Eropa dan Asia akan dapat menguasai “pulau dunia” yaitu Eropa,
Asia, Afrika dan akhirnya dapat menguasai dunia.
3. Sir Walter Raleigh dan Alfred Mahan

Pendapat dari kedua ahli tersebut sering dikenal sebagai
wawasan bahari. Teori Raleigh dan Mahan ini pada dasarnya
merupakan teori kekuatan lautan atau kekuatan bahari. Mereka
mengatakan bahwa siapa saja yang menguasai lautan akan
menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai
kekuatan kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat mengusai

110

Buku Pendidikan Pancasila
dunia. Barang siapa menguasai lautan akan dapat menguasai
perdagangan. Dan menguasai perdagangan berarti menguasai
kekayaan dunia, dan pada akhirnya kan menguasai dunia.
4. Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellen adalah seorang ilmuwan politik yag berasal
dari Swedia pada masa awal abad ke-20. Menurut Rudolf Kjellen,
geopolitik adalah suatu seni dan juga praktek penggunaan
kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. menurut cara
pandang tradisional, istilah ini hanya diterapkan terutama terhadap
dampak geografi pada politik, namun perlahan- lahan
penggunaannya telah berkembang selama abad ke abad, yakni
mencakup konotasi yang lebih luas. Bagi kalangan akademisi, studi
tentang geopolitik akan melibatkan analisis geografi, sejarah dan
juga ilmu sosial dengan mengacu pada tata ruang politik dan pola
pada berbagai skala, mulai dari tingkat negara sampai dengan
tingkat internasional.101
B. Teori kekuasaan dan Geopolitik Indonesia
Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham
kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Perumusan wawasan
nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai
sejauh mana konsep operaasionalnya dapat diwujudkan dan

101 Ibid.,

111

Buku Pendidikan Pancasila
dipertanggunga jawabkan.102 Makka dariitu dibutuhkan landasan teori
yang dapat mendukung rumusan wawasan nasional. Teori- teori
kekuasaan yang mendukung rumusan tersebut antara lain:
1. Paham Machiaveli (abad XVII)

Dalam buku tentang politik miliknya yang diterjemahkan kedalam
bahasa dengan judul “The Prince” Machiaveli memberi pesan
tentang cara membentuk kekuasaan politik yang besar agar sebuah
negara dapat berdiri dengan kokoh. Menurut Machiaveli sebuah
negara akan bertahan apablaa menerapkan dalil-dalil berikut:
a. Segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan

kekuasaan.
b. Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (devide

et empera) adalah sah.
c. Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan

menang.
2. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVII)

Merupakan tokoh revolusioner dibidang cara pandang dan
pengikut teori Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa:
a. Perang dimasa depan merupakan perang total yang

megerahkan segala daya upaya dan kekuasaan nasional.

102 Aim Abdulkarim, Pendidikan Kewargaegaraan : Membangun Warga
Negara yang Demokratis. (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007)

112

Buku Pendidikan Pancasila
b. Kekuatan politik harus didapingi kekuatan logistik dan

ekonomi nasional yang didukung ekonomi nasional yang

didukung sosial budaya berupa IPTEK suatu bangsa demi

untuk membentuk kekuatan hankam dalam mendukung dan

menjajah negara Perancis.

3. Paham Jenderal Clausewitz

Menurut Calusewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara

lain. Peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan

nasional bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Prusia

sehingga menimbulkan perang dunia pertama dengan kekalahan

pihak Prusia.

4. Paham Feuerbach dan Hegel

Paham materialisme Feurbach dan teori sintesis Hegel

menimbulkan dua aliran besar Barat yang berkembang didunia,

yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme dipihak yang lain.

Pada abad XVII paham perdagang bebas yang merupakan nenek

moyang liberalisme sedang marak. Saat itu orang-orang

berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara

adalah seberapa besar surplus ekonominya. Paham ini memicu

nafsu kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke

tempat yang lain. Inilah yang memotivasi Columbus mencari

daerah baru. Paham ini juga yang mendorong Belanda untuk

melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah

Nusantara.

113

Buku Pendidikan Pancasila

5. Paham Lenin

Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz, meurutnya, perang

adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi

Leninisme/komunisme, perang atau pertumpahan darah atau

revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka

mengkomuniskan seluruh bangsa didunia.

6. Paham Lucian W.Pye dan Sidney

Dalam buku Politicial Culture and Polticial Development
(Princeton University Press, 1972) menjelaskan :
a. Adanya unsur-unsur subjektivitas dan psikologis dalam tatanan

dinamika kehidupan politik suatu bangsa, sehingga kemantapan
suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut
berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan.
b. Keudayaan politik akan menjadi pandanganbaku dalam melihat
kesejahteraan sebagai politik dengan demikian maka dalam
memproyeksikan eksistensi kebudayaan politik tidak semata-
mata ditentukan kondisi-kondisi obyektif juga harus
menghayati subyektif psikologis sehingga dapat menempatkan
kesadaran dalam kepribadian bangsa.103
C. Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia

103Widoyo. Alfandi, Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi
Politik dan Goepolitik. (Yogyakarta: Gadjah MAda University, 2002)

114

Buku Pendidikan Pancasila
Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia Cara
pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta
lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan
nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam
menuju tuannya. Namun tidak semua bangsa memiliki wawasan
nasional Inggris adalah salah satu contoh bangsa yang memiliki
wawasan nasional yang berbunyi” Britain rules the waves”. 28 Ini
berarti tanah inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga
lautnya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional
yaitu wawasan nusantara. Sebagai Wawasan nasional dari bangsa
Indonesia naka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut
dan udara diatasnya dipandang sebagai ruang hidup (lebensraum)
yang satu atau utuh. Wawasan nusantara sebagai wawasan
nasionalnya bangsa Indonesia dibangunatas pandangan geopolitik
bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi
lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilakan konsepsi
wawasan Nusantara. Jadi wawasan nusantara merupakan
penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.
Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara.
Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti
pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul
kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat.
Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tanggap indrawi.
Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Kedudukan

115

Buku Pendidikan Pancasila
wawasan nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan
atau rumusan umum mngenai keadaan yang dinginkan. Wawasan
nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju
masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuaidengan konsep wawasan
Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu
dan utuh pula.104
D. Implementasi wawasan nusantara di era global

Apa yang dimaksud dengan implementasi (implementation)?
Secara umum, arti implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan
yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat
dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Pendapat lain mengatakan
bahwa pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk
aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan
matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika
sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.
Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa implementasi
bermuara pada mekanisme suatu sistem. Penerapan implementasi
harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang
dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Imlementasi wawasan
nusantara
bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan

104 Putu ari astawa “wawasan nusantara sebagai Geopolitik Indonesia” dalam
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/9c056473bed4391fb510da1b
be51fd5f.pdf diakses pada 08 Juli 2020

116

Buku Pendidikan Pancasila
sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta pertahanan nasional :

1. Implementasi dalam Kehidupan Politik
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:

a. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang -
undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU
Pemilihan Presiden.Pelaksanaan undangundang tersebut harus
sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya
seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala
daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan,
sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di
Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh
bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi
setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat
banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan
kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

c. Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme
untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg
berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.

117

Buku Pendidikan Pancasila
d. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan

lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan
dan kesatuan.
e. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan
memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah
Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
2. Implementasi dalam Kehidupan Ekonomi
a. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi,
seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis
yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki
penduduk dalam jumlah cukup besar.Oleh karena itu,
implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada
sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
b. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan
keseimbangan antardaerah.Oleh sebab itu, dengan adanya
otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan
ekonomi.

c. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat,
seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam
pengembangan usaha kecil.

3. Implementasi dalam Kehidupan Sosial dan Budaya

118

Buku Pendidikan Pancasila
Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus
dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan sosial.Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :
a. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara

masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun
daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua
daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi
daerah tertinggal.
b. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan
Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang
memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah.
Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum,
dan cagar budaya.
4. Implementasi dalam Kehidupan Pertahanan dan Keamanan
Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam
kehidupan pertahanan keamanan. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam
kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu :
a. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus
memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk
berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban
setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat
tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan halhal

119

Buku Pendidikan Pancasila
yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar
kemiliteran.
b. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau
pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini
dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan
erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan
keamanan.
c. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan
prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah
Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.105

105 Fradhika rahadiansyah “ implementasi wawasan nusantara di era globalisasi” dalam

https://www.scribd.com/document/422534427/Implementasi-Wawasan-
Nusantara-Di-Era-Globalisasi diakses pada 09 Juli 2020

120

Buku Pendidikan Pancasila

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

A. Unsur Ketahanan Nasional Imdonesia
Hans J Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations :

The Struggle for Power and Peace melakukan observasi atas tata
kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar, sehingga
ketahanan masyarakat bangsa tertampilkan sebagai kekuatan
nasional. Menurut Morgenthau (1989; 107-219), ada 2 (dua)
faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yaitu :
pertama, faktor-faktor yang relatif stabil (stable factors), terdiri
atas geografi dan sumber daya alam; dan kedua, faktor-faktor
yang relatif berubah (dinamic factors), terdiri atas kemampuan
industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional,
kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.106

Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence
Seapower on History, mengatakan bahwa kekuatan nasional

106 Ibid, 35

121

Buku Pendidikan Pancasila
suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi
unsur-unsur : letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas
wilayah, jumlah penduduk, watak nasional dan sifat
pemerintahan. Menurut Mahan kekuatan suatu negara tidak
hanya tergantung pada luas wilayah daratan, tetapi juga pada
faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah
negara. Sebagaimana diketahui Alferd T Mahan termasuk
pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai
dasar bagi penguasaan dunia. “Barang siapa menguasai lautan
akan menguasai kekayaan dunia” (Armaidy Armawi. 2012:9).

Cline dalam bukunya World Power Assesment, A Calculus of
Strategic Drift, melihat suatu negara sebagaimana dipersepsikan
oleh negara lain. Baginya hubungan antar negara amat
dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya,
termasuk di dalamnya persepsi atas sistem penangkalan dari
negara tersebut. Kekuatan sebuah negara (sebagaimana
dipersepsikan oleh negara lain) merupakan akumulasi dari faktor-
faktor sebagai berikut : sinergi antara potensi demografi dengan
geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi
nasional, dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk
mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi,
kemampuan militer dan kemampuan ekonomi merupakan faktor
yang tangible, sedangkan strategi nasional dan kemauan nasional

122

Buku Pendidikan Pancasila
merupakan intangible factors. Menurutnya, suatu negara akan
160 muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi
geografi besar atau negara yang secara fisik wilayahnya luas dan
memiliki sumber daya manusia yang besar (Armaidy Armawi.
2012:10).

Para ahli lain, yang berpendapat tentang unsur-unsur yang
mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa,
ialah :107

1. James Lee Ray
Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor,
yaitu;
a. Tangible factors terdiri atas : penduduk, kemampuan
industri dan militer
b. Intangible factors terdiri atas : karakter nasional, moral
nasional dan kualitas kepemimpinan

2. Palmer & Perkins

Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas : tanah, sumber
daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral dan
kepemimpinan.

3. Parakhas Chandra

Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga, yaitu :

107 Sunardi. 1997. Teori ketahanan nasional. Jakarta; HASTANAS Surbakti.

123

Buku Pendidikan Pancasila
a. Alamiah, terdiri atas : geografi, sumber daya dan
penduduk
b. Sosial terdiri atas : perkembangan ekonomi, struktur
politik, dan budaya & moral nasional
c. Lain-lain : ide, intelegensi, diplomasi dan kebijaksanaan
kepemimpinan (Winarno, 2007: 176-177)
Akan halnya konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia,
dikemukakan adanya sejumlah unsur atau faktor yang
selanjutnya diistilahkan sebagai gatra. Gatra Ketahanan
Nasional Indonesia disebut Asta Gatra (delapan gatra), yang
terdiri atas Tri Gatra (tiga gatra) dan Panca Gatra (lima gatra).
Unsur atau gatra dalam Ketahanan Nasional Indonesia tersebut
ada;ah sebagai berikut; Tiga aspek kehidupan alamiah (tri
gatra), yaitu :108

a. Gatra letak dan kedudukan geografI
b. Gatra keadaan dan kekayaan alam

c. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk 161

Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu :

a. Gatra ideologi

b. Gatra politik

108 Ibid, 36

124

Buku Pendidikan Pancasila

c. Gatra ekonomi

d. Gatra sosial budaya (sosbud)

e. Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Model Asta Gatra tersebut merupakan perangkat
hubungan bidangbidang kehidupan manusia dan budaya
yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan
segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan
menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan
hasil kajian Lemhanas. Adapun penjelasan dari masing-
masing gatra adalah109 :

Gatra letak geografi atau wilayah menentukan
kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan
wilayah negara meliputi;

a. Bentuk wilayah negara : dapat berupa negara
pantai, negara kepulauan atau negara kontinental

b. Luas wilayah negara : ada negara dengan
wilayah yang luas dan negara dengan wilayah
yang sempit (kecil)

c. Posisi geografis, astronomis, dan geologis
negara

109 Ibid,37

125

Buku Pendidikan Pancasila
d. Daya dukung wilayah negara ; ada wilayah
yang habittable dan ada wilayah yang unhabittable

Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada
masa sekarang perlu dipertimbangankan adanya
kemajuan teknologi transportasi, informasi dan
komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama
sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena
penggunaan teknologi bisa kemungkinan menjadi unsur
kekuatan nasional negara110.

Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik
kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi
kehidupan nasional. Oleh karena itu keberadaannya perlu
dijaga kelestariannya. Kedaulatan wilayah nasional,
merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan
menjadi modal dasar pembangunan. Selanjutnya pengelolaan
dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan
salah satu indikator ketahanan nasional111.

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya
alam sebagai elemen ketahanan nasional adalah meliputi
:

110 Ibid,38
111 Kris wijoyo , Soepandji , Konsep Bela Negara dalam Prespekti Ketahanan Nasional,
Cikarang, jurnal hukum dan pembangunan, Vol 48 No,3 2018.

126

Buku Pendidikan Pancasila
a. Potensi sumber daya alam wilayah yang
bersangkutan ; mencakup sumber daya alam
hewani, nabati, dan tambang

b. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya
alam

c. Pemanfaatan sumber daya alam dengan
memperhitungkan masa depan dan lingkungan
hidup

d. Kontrol atas sumber daya alam

Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya
membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Penduduk yang
produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang
berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber
daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (geografi), baik
fisik maupun sosia112

Gatra ideologi menunjuk pada perangkat ideologis untuk
mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila.
Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang
memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua
peluang, yakni : di satu sisi berpotensi perpecahan, dan di sisi lain

112 Ibid,39

127

Buku Pendidikan Pancasila
sebagai kekayaan bangsa dan menumbuhkan rasa kebanggaan, Unsur
ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini.

Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai
dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi
stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan
memberikan rasa 163 aman serta memperkokoh persatuan dan
kesatuan nasional, sehingga pada gilirannya akan memantapkan
ketahanan nasional suatu bangsa.

Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan
kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global
sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya
pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di
bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan
tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang, dan Cina. Setiap
negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung
kekuatan ekonomi bangsanya.

Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya
dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai
sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa,
baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya keadaan sosial yang timpang
dengan segala kontradiksi didalamnya, memudahkan timbulnya
ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia
disokong dengan baik oleh seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama

128

Buku Pendidikan Pancasila
seloka ini dijunjung tinggi maka ketahanan sosial budaya masyarakata

relatif terjaga113.

Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu
fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya
dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan
kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia
dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang
Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan
negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara
Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama pertahanan,
didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung,
terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan
dalam menghadapi ancaman non militer, sistem pertahanan
menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai
unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

Berdasar pada unsur Ketahanan Nasional di atas, kita dapat
membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu
wilayah. Model 164 Ketahanan Nasional dengan delapan gatra (Asta
Gatra) ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut
(Sunardi, 1997: ) :

113 Ibid, 40

129

Buku Pendidikan Pancasila

K(t) = f (Tri Gatra, Panca Gatra)t

atau = f ( G,D,A), (I,P,E,S,H)t

Keterangan

K(t) = kondisi ketahanan nasional yang dinamis

G = kondisi geografi

D = kondisi demografi

A = kondisi kekayaan alam

I = kondisi sistem ideologi

P = kondisi sistem politik

E = kondisi sistem ekonomi

S = kondisi sistem sosial budaya

H = kondisi sistem hankam

f = fungsi, dalam pengertian matematis

t = dimensi waktu

Mengukur kondisi ketahanan secara holistik tentu saja tidak
mudah, karena perlu membaca, menganalisis dan mengukur setiap
gatra yang ada. Unsur dalam setiap gatrapun memiliki banyak aspek
dan dinamika. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan

130

Buku Pendidikan Pancasila
mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan. Misal mengukur
kondisi geografi suatu daerah dalam rangka mengetahu ketahanan
regional daerah yang bersangkutan terkait dengan gatra wilayah.
Adapun aspek dari geografi yang perlu dilihat, dianalisis dan diukur,
misalnya batas dan luas wilayah, daratan atau kepulauan, kondisi
cuaca, potensi bencana alam dan lain sebagainya. Dari hasil tersebut
kita dapat menggambarkan ketahanan daerah yang bersangkutan114.

Untuk melakukan pengukuran kondisi Ketahanan Nasional
tersebut, saat ini Lemhanas telah mengembangkan Laboratorium
Pengukuran 165 Ketahanan Nasional (Labkurtannas) yang bertugas
mengkaji, menganalisis dan menggambarkan kondisi ketahanan yang
nantinya bisa digunakan sebagai Early Warning System dan Policy
Advice bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun
demikian, upaya mengkaji ketahanan sebagai kondisi bukan semata-
mata tanggung jawab Lemhanas. Kita sebagai warga negara terutama
kaum cendekiawan dapat pula memberi analisis dan gambaran
mengenai kondisi ketahanan suatu wilayah demi kepentingan
kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

114 Muhammad, Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, ( Bandung

PT. Refdika aditama 2010

131

Buku Pendidikan Pancasila
B. Pendekatan ASTAGATRA Dalam Pemecahan Masalah

Pembinaan Ketahanan Nasional dilakukan dengan
menggunakan pendekatan Asta Gatra (delapan aspek), yang
merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan
negara Indonesia. 166 Pembinaan terhadap aspek sosial penting
dilakukan sebab aspek ini bersifat dinamis, lebih mudah berubah
dan termasuk dalam intagible factor.

Pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi
Pancasila adalah berkaitan dengan 5 (lima) nilai dasar yang
dikandungnya, yang terjabarkan dalam nilai instrumental dalam
UUD 1945. Amandemen atas UUD 1945 serta adanya rencana
perubahan yang akan datang harus terus dapat dikembalikan pada
nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini Pancasila tetap ditempatkan
sebagai kaidah penuntun hukum, termasuk UUD 1945. Sebagai
cita hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi
konstitutif dan regulatif bagi norma hukum Indonesia. Di sisi lain,
pendidikan mengenai ideologi Pancasila perlu terus dijalankan
dalam sistem pendidikan nasional.

Pembinaan kehidupan politik dewasa ini mengarah pada
sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Pengembangan
sistem politik diarahkan pada penyempurnaan struktur politik
yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan
menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan
pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain

132

Buku Pendidikan Pancasila
pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada
penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui
penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik
demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai
persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui
berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai
wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya
memelihara persatuan bangsa. Jika kehidupan politik
berlangsung demokratis dan stabil maka ketahanan politik bangsa
akan terjaga.

Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada
kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika hanya
dinikmati oleh sebagian masyarakat justru dapat melemahkan
ketahanan bangsa. Oleh karena itu pengembangan ekonomi harus
dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang,
konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar karena
belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya
hak dan 167 akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses
tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok
yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga
keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang
waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan
aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin.

133

Buku Pendidikan Pancasila
Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah
mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal,
dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Pembinaan yang
dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman,
kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa
sendiri. Salah satunya adalah nilai luhur budaya Pancasila yang
selalu menjaga keseimbangan yang harmonis antara hubungan
manusia dengan dirinya, dengan masyarakat, dengan Tuhan, serta
keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan
kesejahteraan mental spiritul dan keseimbangan antara
kepentingan dunia dengan akhirat.
Dalam hal gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan
nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak
dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan
negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan
mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang
bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam
mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang anti-penjajahan
dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain, orientasi
penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-
besarnya mewujudkan daya tangkal bangsa yang handal.
C. Potensi Ancaman bagi Ketahanan Bangsa Di Era Global

134

Buku Pendidikan Pancasila
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menilai ada
lima konstelasi global yang berpotensi menjadi ancaman
pertahanan dan keamanan nasional sehingga bangsa Indonesia
harus mewaspadainya.

"Pertama, tatanan dunia baru, seiring melemahnya hegemoni
kekuatan super sebagai akibat pengaruh kekuatan-kekuatan
ekonimi baru seperti China, Rusia, India, dan Brazil," kata
Marsekal Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat
Komisi I DPR, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017.

Dia mengatakan tatanan dunia saat ini telah menjadi baru
yaitu unimultipolar yang implikasinya adalah pergeseran
kekuasaan yang berada pada titik nadi. Selain itu, menurut dia,
karena kepentingan menjadi keutamaan maka aliansi tersebut
dapat dimungkinkan untuk melintas ideologi.

"Sementara itu, kepemimpinan negara baru super power
telah mengubah pola inensistas komitmen terhadap keamanan
global," ujarnya.

Kondisi ini, menurut Hadi, diperparah dengan adanya aktor-
aktor nonnegara yang membawa kepentingan kelompok yang
dikemas dalam wujud ideologi, agama, suku hingga ekonomi.
Dia mengatakan wujud nyata dari realitas ini adalah munculnya

135

Buku Pendidikan Pancasila
instabilitas di beberapa kawasan yang sedianya berada dalam
kendali seperti di Timur tengah Irak dan Suriah, termasuk ISIS di
Filipina dan krisis nuklir di Korea Utara. "Berbagai hal tersebut
pada gilirannya telah menjadikan fungsi utama angkatan perang
sebagai peran konvensional menjadi obsolet jika dibandingkan
dengan ancaman kontemporer lainnya yang bersifat asimetris,
proksi, hibrida, dan kejahatan lintas negara termasuk siber," kata
Hadi, seperti dilansir dari Antara .

1. Terorisme
Potensi ancaman kedua adalah terorisme, semua negara
rentan terhadap ancaman teroris, bahkan terorisme serig dijadikan
alat untuk menguasai suatu wilayah yang berujung pada perang
melibatkan pihak ketiga, contohnya yang terjadi di Irak dan
Suriah.

Dia menilai beberapa kasus di Irak dan Suriah menunjukkan
bahwa terorisme terbukti berujung pada perang proxi atau perang
hibrida dengan melibatkan berbagai aktor seperti aktor negara
maupun nonnegara. "Melalui berbagai media sosial dan jaringan
media internet lainnya, host dari kelompok teroris telah mampu
secara cepat menyebarkan pengaruh. Dan bahkan mengaktifkan
sel tidur ataupun simpatisannya di seluruh dunia demi
mendukung kepentingannya," jelas Hadi Tjahjanto.

136

Buku Pendidikan Pancasila

2. Perang siber
Hadi menjelaskan ancaman ketiga yaitu perang siber,
ancamannya dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik
sehingga menganggap perkembangan dunia siber harus dijadikan
pertimbangan dalam fungsi ketahanan dan keamanan nasional.

Dia menilai dimensi siber dihuni hampir 2/3 aspek kehidupan
manusia modern, sehingga tentu saja akan memerlukan suatu
pengamanan di dalamnya misalnya serangan siber pernah
dilakukan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan
program nuklir Iran. "Meskipun serangan itu belum mampu
menghentikan program nuklir Iran namun konsep itu
menunjukkan serangan siber dapat menjadi suatu opsi yang setara
dampaknya dengan senjata kinetik," ujarnya.

3. "China charm offensive"
Ancaman keempat menurut Hadi, kebangkitan Tiongkok
yang sangat pesat karena negara tersebut telah mengubah
konstalasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan
militer.

Sekretaris Militer Presiden tahun 2015-2016 itu menilai
Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu

137

Buku Pendidikan Pancasila
dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai
"china charm offensive" yang membuat negara tersebut bertindak
agresif untuk mengekspansi beberapa kawasan seperti ambisinya
menguasai Laut Cina Selatan. "Melalui berbagai media sosial dan
jaringan media internet lainnya, host dari kelompok teroris telah
mampu secara cepat menyebarkan pengaruh. Dan bahkan
mengaktifkan sel tidur ataupun simpatisannya di seluruh dunia
demi mendukung kepentingannya," jelas Hadi Tjahjanto.

4. Laut Indonesia
Dia mengungkapkan potensi terakhir adalah kerawanan di
laut Indonesia, TNI bertanggung jawab atas kerawanan laut
Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam.

Hadi mengatakan bukti dari ancaman di wilayah laut yaitu
perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan
Filipina Selatan yaitu sekitar Laut Sulu oleh kelompok Abu
Sayyaf.

"Kerawanan di laut sebagai negara kepulauan Indonesia
bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah
laut yang menjadi yurisdiksinya termasuk pada laut-laut bebas
yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut,"

138

Buku Pendidikan Pancasila

PENGERTIAN PLURALITAS, STRATEGI
INTEGRASI MASYARAKAT INDONESIA

139

Buku Pendidikan Pancasila
A. Pluralisme Masyarakat Indonesia

1. Pengertian Pluralisme
Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup

yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau
keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat.
Kemajemukan yang dimaksud seperti yang dapat dilihat dari
segi agama, suku, ras, adat-istiadat, bahasa, dan lain-lain. Dan
segi seperti inilah yang mengkibatkan dasar-dasar
pembentukkan yang beraneka ragam kelompok kecil dan
khas, serta yang membedakan kelompok satu dengan
kelompok yang lain dalam suatu masyarakat yang majemuk.
Misalnya masyarakat Indonesia yang mejemuk dan yang
terdiri dari berbagai kelompok umat beragam, suku, dan ras
yang memiliki macam-macam budaya atau adat-istiadat.115

Menerima kemajemukan berarti menerima adanya
perbedaan. Menerima perbedaan bukan berarti
menyamaratakan tetapi justru mengakui bahwa ada hal yang
tidal sama. Menerima kemajemukan misalnya, (dalam bidang
agama) bukan berarti membuat penggabungan, yang dimana
kekhasan masing-masing terlebur atau hilang. Kemajemukan
juga bukan berarti “tercampur” dalam satu frame atau
“adonan”. Justru didalam pluralisme atau kemajemukan ini

115 Arifinsyah, Hubungan Antar Umat Agama, Wacana Pluralisme Ekslusivisme dan

Inklusivisme, (IAIN Press, 2002), 55 140

Buku Pendidikan Pancasila
memiliki khas yang membedakan agama satu dengan yang
lainnamun tetap ada dan tetap dipertahankan. Jadi pluralisme
berbeda dengan sinkritisme (penggabungan) dan assimilasi
atau akulturasi (penyingkiran). Pluralitas juga tidak sama
dengan inkulturasi, kendati didalam pluralisme atau
kemajemukan bisa terjadi inkulturasi dimana keaslian
tersebut tetap dipertahankan116.

Dengan semakin beraneka ragamnya masyarakat dan
budaya, sudah tentu setiap masing-masing individu
masyarakat mempunyai keinginan yang berbeda-beda, dan
hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara
individumasyarakat tersebut, untuk itulah paham pluralisme
sangat diperlukan karena telah mengacu kepada pengertian
toleransi, untuk mempersatukan kebhinekaan suatu bangsa.
Apalagi jika kita melihat pedoman dari bangsa Indonesia
yaitu: Bhineka Tunggal Ika, yang mempunyai pengertian
berbeda-beda namun tetap satu, dan yang lebih mengingatkan
kita yaitu betapa pentingnya pluralisme untuk menjaga
persatuan dari kebhinekaan bangsa, asalkan pengertian
pluralisme adalah toleransi yang dimana pedoman itu telah
tercantum pada lambang Negara kita yang didalamnya telah
terangkum dasar Negara kita juga.

116 A. Shobiri Muslim, Pluralisme Agama dalam Perspektif Negara dan Islam,

(Jakarta: Madania, 1998), 4 141

Buku Pendidikan Pancasila

2. Faktor-faktor Penyebab Tumbuhnya Pluralisme
a. Faktor Internal
Faktor internal yaitu mengenai masalah teoligis.
Keyakinan seseorang yang mutlak dan absolut terhadap
apa yang diyakini dan diimaninya merupakan hal yang
wajar. Sikap absolutisme agama tidak ada yang
mempertantangkannya hingga muncul teori tentang
relativisme agama. Pemikiran relativisme ini merupakan
sebuah sikap pluralisme terhadap agama.117
b. Faktor Eksternal
1) Faktor Sosio Politik
Faktor ini berhubungan dengan munculnya
pemikiran mengenai masalah liberalisme yang
menyuarakan kebebasan, toleransi, kesamaan, dan
pluralisme. Liberalisme inilah yang menjadi cikal
bakal pluralisme. Pada awalnya liberalisme hanya
menyangkut tentang masalah politik belaka, namun
pada akhirnya menyangkut tentang masalah
keagamaan juga. Politik liberal atau proses
demokratisasi telah menciptakan perubahan yang
sistematis dan luar biasa dalam sikap dan pandangan

117 Yusuf Mundzirin, dkk, Islam Budaya Lokal (Jogyakarta: Pokja Akademik UIN

Sunan Kalijaga, 2005), 87 142