RPA Semester II 2019

KANWIL DJPb PROV. KALIMANTAN SELATAN

SEMESTER II

Rumah Jomblo, Banjarbaru TA 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710;
TELEPON: 021-3449230 PSW. 5704, (021) 3812684 SUREL: [email protected] LAMAN:
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-122/PB.2/2020

Yth : Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Dari : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester II Tahun 2019

Tanggal dan Tema Analisis Aspek Khusus
: 06 Februari 2020

Sehubungan dengan penyusunan RPA Wilayah Semester II Tahun 2019, bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-165/PMK.05/2018 hal Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan seluruh
Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA)
secara semesteran.

2 RPA dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran, menilai kualitas
pelaksanaan anggaran dari sisi teknis/operasional, dan menghasilkan rekomendasi yang
bersifat teknis dan aplikatif.

3 Penyusunan Laporan RPA Wilayah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor SE-28/PB/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan RPA yang telah dilengkapi dengan beberapa
standarisasi metodologi.

4 Untuk Laporan RPA Wilayah Semester II TA 2018, tema analisis aspek khusus adalah:

a Pelaksanaan Anggaran Infrastruktur.
b Pelaksanaan Anggaran Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan).
Mapping belanja agar mengikuti mapping output yang digunakan dalam Spending Review
2019 dan reviu dilakukan dengan minimal requirement sebagaimana terlampir (lampiran
satu).

5 Dalam rangka efisiensi penggunaan kertas, Laporan agar disusun secara ringkas padat dan
jelas dan tidak lebih dari 120 halaman. Batas waktu penyampaian RPA Semester II Tahun
2019 adalah 28 Februari 2020. Softcopy laporan agar disampaikan melalui email sesuai
batas waktu yang ditetapkan (hardcopy dapat disusulkan kemudian).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Sudarso

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Overview Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Overview Aspek Tertentu

K/L dengan Kontribusi Undisbursed Tertinggi

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0%

K/L Lainnya 0.6%

Kementerian PUPR 3.3%

Kementerian Agama 1.1%
1.3%
Kementerian Pertanian

Kementerian Pertahanan 0.2%
Kementerian Riset, Teknologi, dan… 0.2%

Komisi Pemilihan Umum 0.5%

Badan Pengawas Pemilihan Umum 0.5%
Kementerian Agraria dan Tata… 0.3%

Kementerian Kesehatan 0.1%

Kejaksaan Republik Indonesia 0.2%

0 5,000

Miliar Rupiah

REALISASI SISA DANA %UNDISBURSED

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Jumlah Kab/Kota Jumlah 590
Satker
Provinsi Kalimantan Selatan

13

Jumlah KPPN Jumlah 590
DIPA

5

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan umum belanja yang diidentifikasi pada wilayah Kalimantan Selatan antara lain:
1. Permasalahan Sumber Daya Manusia Kurangnya kompetensi pegawai terhadap penggunaan aplikasi (RKAKL, SAS, SAIBA); Kurang
koordinasi antar pejabat perbendaharaan; Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai pengadaan Barang/Jasa; dan
Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan APBN. Keterbatasan jumlah staf pengelola
keuangan
2. Permasalahan Perencanaan, yakni DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan; Kurang koordinasi antar pejabat
perbendaharaan; Kesulitan dalam melakukan koordinasi antara unit daerah dan unit di pusat dalam rangka pelaksanaan kegiatan/proyek;
dan Kurangnya sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa
3. Permasalahan Pelaksanaan anggaran, yakni Kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti melalui
Ganti UP (GUP); Terdapat kultur/kebiasaan menunda pekerjaan pada satuan kerja, tidak disiplin, dll; SK Penunjukan Pejabat
Perbendaharaan terlambat ditetapkan; Pelaksanaan kegiatan diundurkan/dibatalkan; Kuitansi, bukti-bukti tagihan terlambat
ditandatangani; DIPA tidak diterima awal tahun anggaran; Terlambatnya pelaksanaan lelang; dan Adanya addendum atau perubahan
kontrak
4. Permasalahan terkait Kebijakan, yakni Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik terlambat atau belum diterima dari
Kementerian Negara/Lembaga; Persetujuan revisi DIPA dari Eselon I terlambat diterima; Perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) terlambat ditetapkan; dan tidak adanya mekanisme reward and punishment dalam pengelolaan anggaran satker
5. Permasalahan terkait Faktor Eksternal, yakni Jaringan internet atau komunikasi tidak lancar; Penyedia barang/jasa kurang kompeten;
Penyedia barang/jasa atau pihak ketiga terlambat mengajukan tagihan; Spesifikasi barang/bahan tidak tersedia/sulit didapat; BAPP,
BAST, BAP terlambat atau belum disahkan; Kesulitan transportasi; Konektivitas antara lokasi satker dengan KPPN relatif sulit; Kuitansi,
bukti-bukti tagihan terlambat ditandatangani; dan Terdapat permasalahan terkait pembebasan tanah

OVERVIEW PER JENIS BELANJA

Realisasi Belanja Pegawai secara keseluruhan telah mencapai target Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan belum mencapai target
realisasi tahunan sebesar 98%. Perhatian khusus perlu diarahkan pada realisasi tahunan sebesar 82%. Perhatian khusus perlu diarahkan pada
Satker Satbrimob Polda Kalsel, UIN Antasari Banjarmasin dan Satker Madrasah Aliyah Negeri 2 Barito Kuala, UIN Antasari
Bidhumas Polda mengingat Satker tersebut merupakan satker yang Banjarmasin, Asrama Haji Banjarmasin mengingat Satker tersebut
memiliki pagu minus tertinggi. Selain itu, perhatian khusus juga perlu memiliki realisasi terendah (Satker Madrasah Aliyah Negeri 2 Barito Kuala
diarahkan pada Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Kab. Barito Kuala bahkan memiliki realisasi 0% atas belanja modalnya).
Selatan, Kantor Kementerian Agama Kab. Kotabaru, dan KPU Secara umum, permasalahan yang diidentifikasi terkait realisasi Belanja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena satker tersebut memiliki realisasi Modal antara lain (1) Penyedia barang dan/ jasa tidak bisa melanjutkan
yang rendah. pekerjaan (wanprestasi) (2) Terjadi gagal lelang karena waktunya mepet
Secara umum, permasalahan yang diidentifikasi terkait realisasi Belanja sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan
Pegawai antara lain (1) adanya penerimaan pegawai baru (2) pembayaran
gaji dan tunjangan pegawai bawaslu dan KPU masih di Pemda B. Modal

B.Pegawai Realisasi Belanja Bansos secara keseluruhan telah mencapai target
i realisasi tahunan sebesar 100%. Perhatian khusus perlu diarahkan pada
Satker Kanwil Kementerian Agama Prop. Kalimantan Selatan, UIN
Realisasi Belanja Barang secara keseluruhan telah mencapai target Antasari Banjarmasin, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
realisasi tahunan sebesar 91%. Perhatian khusus perlu diarahkan pada mengingat Satker tersebut memiliki realisasi yang belum 100%.
Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, Dinas Secara umum, permasalahan yang diidentifikasi terkait realisasi Belanja
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Tapin mengingat Bansos antara lain (1) Alokasi anggaran khususnya Dana Bos terlalu besar
Satker tersebut memiliki realisasi belanja barang yang masih 0% (tidak dari target output sehingga realisasi rendah
terserap sama sekali).
Secara umum, permasalahan yang diidentifikasi terkait realisasi Belanja B. Bansos
Barang antara lain (1) DIPA diterima bulan september (2) Tidak
mendapatkan informasi sebelumnya dari K/L

B. Barang

OUTPUT ASPEK KHUSUS

Aspek Kesejahteraan Rakyat

Capaian Output Kesejahteraan Rakyat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diuraikan ke dalam 3 bidang, yakni
bidang pendidikan, kemiskinan, dan kesehatan. Capaian ketiga bidang tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Pendidikan Pagu 2.275 M / Realisasi 2.106 M (93,31%)

Beberapa output penting bidang pendidikan yakni:
(1) Output Siswa MI penerima BOS, Siswa MTsN penerima BOS, dan Siswa MAN penerima BOS dengan realisasi sebesar 156,35 miliar atau
80,95% dari pagu dan capaian output dimonitor sebesar 100%
(2) Output Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi dengan realisasi sebesar 78,10 miliar atau 99,6% dari pagu dan capaian output
dimonitor sebesar 100%
(3) Output Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan dengan realisasi sebesar 27,9 miliar atau 99,6% dari pagu dan capaian output dimonitor
sebesar 100%
Permasalahan yang diidentifikasi adalah (1) Kelebihan pagu untuk tunjangan profesi akibat kesalahan pada saat proses perencanaan anggaran,
(2) Capaian output dana BOS sudah cukup baik, namun terjadi kelebihan anggaran pagu, (3) Untuk pengadaan barang dan jasa sekolah-sekolah
tidak memiliki SDM yang bekompeten.

Kemiskinan Pagu 84 M / Realisasi 82 M (97,95%)

Beberapa output penting bidang pendidikan yakni:
(1) Output Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat dan dengan
realisasi sebesar 14,1 miliar atau 95,8% dari pagu dan capaian output dimonitor sebesar 100%
(2) Output Sertipikat HAT dengan realisasi sebesar 9,55 miliar atau 93,6% dari pagu dan capaian output dimonitor sebesar 100%
(3) Output SDM Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan realisasi sebesar 2,1 miliar atau % dari pagu dan
capaian output dimonitor sebesar 100%
Permasalahan yang diidentifikasi adalah (1) realisasi output kemiskinan rata-rata ada pada semester II. Hal ini karena termin kegiatan sangat
tergnatung pada musim (2) untuk sertipikat HAT sangat tergantung pada antusias masyarakat dan aparat desa yang sering terjadi perselisihan

Kesehatan Pagu 264 M / Realisasi 250 M (94,64 %)

Beberapa output penting bidang pendidikan yakni:
(1) Output Pembinaan Pencegahan stunting dengan realisasi sebesar 119 juta atau 93,7% dari pagu dan capaian output dimonitor sebesar 100%
(2) Output Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes dengan realisasi sebesar 3,4 miliar atau 93,69% dan capaian output dimonitor sebesar 100%
(3) Output Penyediaan Alat Laboratorium dengan realisasi sebesar 6,25 miliar atau 98,13% dari pagu dan capaian output dimonitor sebesar 100%
Permasalahan yang diidentifikasi adalah (1) Alat laboratorium merupakan barang import yang masih jarang tercantung di dalam e-catalog sehingga
realisasinya memerlukan proses yang panjang (2) Program kesehatan keluarga yang menunggu juknis cukup lama (3) Persediaan alakon di faskes
memerlukan proses pengadaan yang cukup memakan waktu

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Capaian IKPA semester II TA 2019 adalah sebesar 96,48 secara umum menunjukkan kinerja yang baik, serta menunjukkan adanya
peningkatan kinerja sebesar 2,67% dibandingkan tahun sebelumnya (93,97). Beberapa permasalahan khusus dan umum terkait
dengan penialain IKPA adalah sebagai beribut:
Permasalahan umum
(1) Kesalahan SPM (80, nilai IKPA terendah), penyebab utamanya karena banyak supplier baru yang belum terdaftar
(2) Dispensasi SPM (95, turun dari semester I), penyebab utamanya terdapat enam pengajuan dispensasi SPM satker Kanwil Kalsel
(3) Penyelesaian Tagihan (98, turun dari semester I), penyebab utamanya rekanan tidak mengajukan tagihan

Permasalahan khusus
(1) Pencantuman capaian output pada aplikasi MEBE maupun e-rekon masih terdapat capaian realisasi belanja dan capaian output

yang ambigu. Terutama dalam pencantuman nilai capaian output
(2) Masih terdapat pagu minus sampai dengan batas akhir penyusunan laporan keuangan

TINDAK LANJUT

1. Atas permasalahan pagu minus belanja pegawai, tindak lanjut yang dilakukan yakni meminta satker segera
menyelesaikan pagu minus dengan melakukan revisi baik di tingkat satker maupun Eselon I
2. Atas permasalahan kesalahan SPM diminta satker untuk mencantumkan supplier sesuai data yang ada di OM
SPAN atau mendaftarkan supplier terlebih dahulu apabila tidak terdapat di OMSPAN
3. Atas permasalahan penyelesaian tagihan satker perlu meningkatkan koordinasi antar penyedia barang untuk
segera melakukan tagihan dan koordinasi dengan pengelola keuangan
4. Atas permasalahan dispensasi SPM, satker agar lebih memahami peraturan terkait langkah-langkah akhir tahun
anggaran terutama tanggal batas akhir penyampaian SPM. Pejabat pengelola keuangan selalu siap di tempat.

Pasar Terapung 1
adalah sebuah
pasar tradisional
yang seluruh

aktivitasnya
dilakukan di atas

air dengan
menggunakan
perahu. Suasana
Pasar Terapung
yang unik dan khas
adalah berdesak-
desakan antara
perahu besar dan

kecil saling
mencari pembeli
dan penjual yang
selalu berseliweran
kian kemari dan

selalu oleng
dimainkan
gelombang sungai.

R EINGKASAN KSEKUTIF

1. APBN tahun 2019 memperlihatkan pencapaian yang kurang baik, dikarenakan ada
berbagai tekanan dari global yang merembes ke perekonomian nasional. Hal ini
menyebabkan banyak target yang tidak tercapai, namun demikian masih memiliki daya
tahan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi kita tetap mampu menjaga
pertumbuhan kita di atas 5%. Pendapatan Negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau
90,4% dari target yang ditetapkan Rp 2.165.1 triliun. Sedangkan belanja negara
terealisasi sebesar Rp 2.310,2 triliun atau 93,9% dari target APBN Rp 2.461,1 triliun

2. Pada tahun anggaran 2019 Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh anggaran belanja
sebesar Rp. 10.021,96 miliar, terdiri 441 satker dengan total 590 DIPA satker K/L
Capaian kinerja fiskal lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan juga cukup baik. Salah
satu indikatornya adalah capaian realisasi anggaran Belanja adalah belanja yang
dilakukan oleh satker K/L pusat di Provinsi Kalimantan Selatan Sampai dengan akhir
tahun anggaran 2019, realiasi belanja K/L adalah sebesar 91,7%. Secara presentase,
realisasi belanja pemerintah pusat Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai target
penyerapan anggaran triwulan IV yakni sebesar 90%.

3. Satker SNVT pembangunan bendungan merupakan satker yang mempunyai proporsi
paling besar terhadap undisbursed sebesar 0.9% dengan tingkat serapan sebesar 55%
dari pagu belanja sampai dengan semester II 2019.

4. Realisasi sampai dengan semester II TA 2019 belanja modal hanya tercapai 82% dari
target 90%, sedangkan belanja pegawai sebesar 98%, belanja barang sebesar 91% dan
belanja social sebesar 100% sudah melebihi target.

5. Dilihat dari jenis kewenangan realisasi belanja Kantor Daerah (KD) sebesar 95% dan
Dekonsentrasi (DK) sebesar 94% sudah melebihi target sedangkan untuk Kantor Pusat
(KP) sebesar 84% dan Tugas Pembantuan (TP) sebesar 84% dibawah target 90%.

6. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran

a. Sumber Daya Manusia
Permasalahan dalam faktor SDM yaitu Staf/pejabat pengelola keuangan sering
mutasi, cuti, atau melakukan perjalanan dinas; Keterbatasan jumlah staf pengelola
keuangan; Keterbatasan pejabat pengadaan barang/jasa yang bersertifikat;
Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai Mekanisme Pembayaran
Pelaksanaan APBN; Kurangnya kompetensi pegawai terhadap penggunaan aplikasi
(RKAKL, SAS, SAIBA); Kurang koordinasi antar pejabat perbendaharaan; dan
Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai pengadaan Barang/Jasa.
Keterbatasan jumlah staf pengelola keuangan menjadi masalah dominan dengan
satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat setuju” sebanyak 112 satker.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | vii

b. Perencanaan
Permasalahan dari faktor perencanaan yaitu DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai
kebutuhan; Kurang koordinasi antar pejabat perbendaharaan; Kesulitan dalam
melakukan koordinasi antara unit daerah dan unit di pusat dalam rangka
pelaksanaan kegiatan/proyek; dan Kurangnya sosialisasi peraturan pengadaan
barang dan jasa. DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan menjadi
masalah dominan.

c. Pelaksanaan anggaran
Permasalahan dalam faktor pelaksanaan anggaran yaitu Kegiatan sudah
dilaksanakan dengan Uang Persediaan(UP) tapi belum diganti melalui Ganti UP
(GUP); Terdapat kultur/kebiasaan menunda pekerjaan pada satuan kerja, tidak
disiplin, dll; SK Penunjukan Pejabat Perbendaharaan terlambat ditetapkan;
Pelaksanaan kegiatan diundurkan/dibatalkan; Kuitansi, bukti-bukti tagihan
terlambat ditandatangani; DIPA tidak diterima awal tahun anggaran; Terlambatnya
pelaksanaan lelang; dan Adanya addendum atau perubahan kontrak.

d. Kebijakan
Permasalahan dalam faktor kebijakan yaitu Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
fisik/non fisik terlambat atau belum diterima dari Kementerian Negara/Lembaga;
Persetujuan revisi DIPA dari Eselon I terlambat diterima; Perubahan Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) terlambat ditetapkan; dan tidak adanya mekanisme
reward and punishment dalam pengelolaan anggaran satker. Tidak adanya
mekanisme reward and punishment dalam pengelolaan anggaran satker menjadi
pernyataan dominan.

e. Faktor eksternal
Permasalahan dalam faktor eksternal yaitu Jaringan internet atau komunikasi tidak
lancar; Penyedia barang/jasa kurang kompeten; Penyedia barang/jasa atau pihak
ketiga terlambat mengajukan tagihan; Spesifikasi barang/bahan tidak tersedia/sulit
didapat; BAPP, BAST, BAP terlambat atau belum disahkan; Kesulitan transportasi;
Konektivitas antara lokasi satker dengan KPPN relatif sulit; Kuitansi, bukti-bukti
tagihan terlambat ditandatangani; dan Terdapat permasalahan terkait
pembebasan tanah. Penyedia barang/jasa kurang kompeten masalah dominan.

7. Sampai dengan Semester II 2019, capaian IKPA telah menunjukkan peningkatan
yang Signifikan baik jika dibandingkan dengan semester II 2018, maupun
perkembangannya sepanjang tahun 2019. Adapun capaian IKPA sampai dengan
semester II 2019 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | viii

Nilai IKPA

No Indikator Semester II Semester II Status

2018 2019 Tetap
Meningkat
Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran Meningkat

1 Revisi DIPA 100 100 Meningkat
Meningkat
2 Deviasi Halaman III DIPA 91.66 98.18 Meningkat

3 Pagu Minus 99.61 100 Meningkat
Tetap
Kepatuhan Terhadap Regulasi Meningkat

1 Pengelolaan UP 89 95 Meningkat
Menurun
2 LPJ Bendahara 96.54 98.97 Menurun
Meningkat
3 Penyampaian Data Kontrak 88 92

Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

1 Retur SP2D 99.76 99.79

2 Realisasi Anggaran 100 100

3 Penyelesaian Tagihan 96.33 98.21

Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

1 Perencanaan Kas 95 100

2 Kesalahan SPM 96.36 80

3 Dispensasi SPM 100 95

Nilai Akhir IKPA 95.84 96.48

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

8. Bila dilihat dari data sumber transaksi, maka perkembangan capaian IKPA sampai

dengan Semester II 2019 adalah sebagaimana berikut:

Indikator SMT II 2018 SMT II 2019 Selisih %Naik/Turun

1 Jumlah revisi 327 190 -137 -72.11%
585 26 4.44%
2 Jumlah DIPA 559 13.048 2.849 21.83%
13.671 2.387 17.46%
3 Jumlah SPM GUP Tepat Waktu 10.199 1.28% -0.0072 -56.25%
6.628 0.26 3.92%
4 Jumlah SPM GUP 11.284 6.697 0.101 1.51%
3.128 -0.493 -15.76%
5 Jumlah Rata-rata Deviasi Hal.III DIPA 2% 3.388 -0.706 -20.84%
7.606 0.426 5.60%
6 Jumlah LPJ Bendahara Tepat Waktu 6.368 7.745 -1.161 -14.99%
91.67% -0.0133 -1.45%
7 Jumlah LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN 6.596 245 -26 -10.61%
115.571 3.027 2.62%
8 Jumlah Data Kontrak Tepat Waktu 3.621 1.325 343 25.89%
1.329 0.298 22.42%
9 Jumlah Data Kontrak disampaikan ke KPPN 4.094

10 Jumlah SPM Kontraktual diselesaikan tepat waktu 7.18

11 Jumlah SPM Kontraktual Disampaikan Ke KPPN 8.906

12 Penyerapan Anggaran Satker 93%

13 Jumlah Retur SP2D 271

14 Jumlah SP2D yang diterbitkan KPPN 112.544

15 Jumlah Renkas Tepat Waktu 982

16 Jumlah Renkas yang Disampaikan Ke KPPN 1.031

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | ix

17 Jumlah SPM Salah 4.393 4.155 -0.238 -5.73%
18 JumlahSPM yang Disampaikan Ke KPPN 120.677 119.004 -1.673 -1.41%
19 Dispensasi SPM 19 67 48 71.64%
20 Pagu Minus Rp.19 M Rp.16 M Rp- 3 M -18.75%
Sumber: Online Monitoring SPAN, 2020(diolah)

9. Kinerja pelaksanaan anggaran di masing masing KPPN untuk semester II adalah
sebagai berikut:
a. Kinerja pelaksanaan anggaran di KPPN Banjarmasin memiliki rata-rata nilai
IKPA sebesar 95,74.
b. Kinerja pelaksanaan anggaran di KPPN Kotabaru memiliki rata-rata nilai IKPA
sebesar 96,91 tertinggi dibandingkan KPPN lainnya di Provinsi Kalimantan
Selatan.
c. Kinerja pelaksanaan anggaran di KPPN Barabai memiliki rata-rata nilai IKPA
sebesar 96,54
d. Kinerja pelaksanaan anggaran di KPPN Tanjung memiliki rata-rata nilai IKPA
sebesar 94,68 terendah dibandingkan KPPN lainnya di Provinsi Kalimantan
Selatan.
e. Kinerja pelaksanaan anggaran di KPPN Pelaihari memiliki rata-rata nilai IKPA
sebesar 96,76

10. Tema aspek khusus pelaksanaan anggaran di Bab IV mengambil tema
Pembangunan (Investasi) SDM melalui tiga tema yakni Pengurangan Kemiskinan,
Pendidikan dan Kesehatan. Penentuan tema ini sejalan dengan tema besar APBN
2019 yakni “APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui
pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM)”. Analisis yang dilakukan
dengan mengambil data dari alokasi anggaran Program Prioritas dari Program
Nasional (PN) pertama yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

11. Tingkat realisasi belanja Sumber Daya Manusia (SDM) pagu sebesar Rp
2.605.763.920.000,00 realisasi Rp 2.438.928.850.000,00 (93,60%) dengan capaian
output 95,57%. Adapun rincian untuk tema Pendidikan pagu sebesar Rp
2.257.132.810.000,00 realisasi 2.106.198.540.000,00 (93,31%). Tema Kesehatan,
pagu sebesar Rp 264,212,610.000,00 realisasi Rp 250.041.930.000,00 (94,64%).
Kemiskinan pagu sebesar Rp 84.418.500.000,00 dan realisasi Rp 82,688.380.000
(97,95%)

12. Tingkat penyerapan dan capaian output khusus tema pendidikan, kemiskinan dan
kesehatan sudah menunjukkan capaian yang sangat baik sebagaimana berikut:

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | x

Nama Kegiatan Nama Output Pagu Realisasi %Real Vol. Satuan %Capaian

'Peningkatan Akses, Santri Pendidikan 1.046.400.000 1.017.200.000 97,21% 1.308 Santri 100
Mutu, Relevansi, dan diniyah
12.096.000.000 11.213.500.000 92,70% 12.096 Santri 100
Daya Saing formal/muadalah/PP
Pendidikan S Tk. Ula penerima 201.600.000 201.600.000 100,00 144 Santri 100
Keagamaan Islam 59.758.400.000 56.119.594.484 % 74.701 Siswa 100
BOS 71.836.000.000 58.571.541.935 71.846 Siswa 99
48.149.500.000 41.440.628.811 93,91% 34.415 Siswa 100
'Peningkatan Akses, 'Santri Pendidikan 81,54% Orang 100
Mutu, Relevansi, dan diniyah 42.000.000 16.800.000 86,07% 30 Orang 100
15.000.000 6.000.000 40,00% 15 Guru 100
Daya Saing formal/muadalah/PP 2.274.761.000 2.143.519.600 40,00% 116
Pendidikan S Tk. Wustha 94,23% Guru 100
Keagamaan Islam penerima BOS 16.143.000.000 15.341.500.000 5.386
95,03%
'Peningkatan Akses, 'Santri Pendidikan
Mutu, Relevansi, dan diniyah

Daya Saing formal/muadalah/PP
Pendidikan S Tk. Ulya penerima

Keagamaan Islam BOS

'Peningkatan Akses, Siswa MI penerima
Mutu, dan Relevansi BOS

Madrasah 'Siswa MTs penerima
BOS
'Peningkatan Akses,
Mutu, dan Relevansi 'Siswa MA penerima
BOS
Madrasah
'Siswa SMTK
'Peningkatan Akses, Penerima BOS
Mutu, dan Relevansi
'Siswa SMPTK
Madrasah Penerima BOS

'Pengelolaan dan Guru PAI Non PNS
Pembinaan penerima Tunjangan

Pendidikan Agama Profesi
Kristen

'Pengelolaan dan
Pembinaan

Pendidikan Agama
Kristen

'Peningkatan Mutu
dan Relevansi

Pendidikan Agama
Islam

'Peningkatan 'Guru Non - PNS
Kompetensi dan penerima Tunjangan
Profesionalitas Guru
Insentif
dan Tenaga
Kependidikan

Madrasah

'Peningkatan 'Guru Non-Pns 57.383.500.000 56.804.425.200 98,99% 2.306 Guru 100
Kompetensi dan penerima Tunjangan
Profesionalitas Guru
Profesi
dan Tenaga
Kependidikan

Madrasah

'Peningkatan 'Guru Non-PNS 3.774.600.000 3.774.600.000 100,00 233 Guru 100
Kompetensi dan Penerima Tunjangan 54.000.000 % Orang 100
Profesionalitas Guru
Khusus 18.000.000 33,33% 3
dan Tenaga
Kependidikan 'Guru Non PNS
Penerima Tunjangan
Madrasah
Profesi
'Pengelolaan dan
Pembinaan

Pendidikan Agama
Kristen

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | xi

'Pengelolaan dan 'Guru Non PNS 18.000.000 18.000.000 100,00 1 Orang 100
Pembinaan Penerima Tunjangan 28.038.835.000 27.943.385.119 % 4 Unit 100
2.210.440.000 2.196.048.200 1 KPM 99
Pendidikan Agama Profesi 2.353.312.000 2.098.834.550 99,66% 1.322 orang 100
Katolik
Sarana dan 9.769.220.550 99,35% 100
'Peningkatan Akses, Prasarana 119.790.000,00 89,19% 100
Mutu, dan Relevansi Penunjang 3.372.529.242 100
Pendidikan 9.552.700.445 96,65% 100
Madrasah Madrasah yang 6.247.682.900 93,73% 100
ditingkatkan 99,89%
'Jaminan Sosial kualitasnya 93,69%
Keluarga Keluarga Miskin 98,13%
Yang Mendapat
'Pendidikan dan Bantuan Tunai
Pelatihan Bersyarat
SDM Yang Telah
Kesejahteraan Sosial Mengikuti
Regional (I-VI) Pendidikan dan
Pelatihan
Kesejahteraan Sosial

'Pendidikan dan Pelatihan Pertemuan 10.107.925.000 1.142 orang
Pelatihan Peningkatan
Kemampuan
Kesejahteraan Sosial
Regional (I-VI) Keluarga (P2K2)
bagi Pendamping
Program Bantuan
Tunai Bersyarat

'Pembinaan Pembinaan 127.802.000 1 Layana
Kesehatan Keluarga Pencegahan stunting 3.376.168.000 n
10.195.616.000
'Pengelolaan Pemenuhan 348 Faskes
Program Ketersediaan Alokon
69.138 Bidang
Kependudukan, di Faskes 8 unit
Keluarga Berencana,
dan Pembangunan Sertipikat HAT

Keluarga Provinsi

'Penyelenggaraan
Penataan Hubungan
Hukum Keagrariaan

di Daerah

'Pengawasan Obat Penyediaan Alat 6.366.683.000
dan Makanan di Laboratorium
Seluruh Indonesia

Sumber: MEBE per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | xii

K PATA ENGANTAR

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan
karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan
kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan
amanah dalam menyusun Laporan Reviu
Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019.

Belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) mempunyai peran vital
mendorong pergerakan roda perekonomian. Semakin banyak kegiatan yang didanai
pemerintah, berarti kesempatan kerja akan semakin luas. Semakin banyak aktivitas ekonomi
berarti roda perekonomian akan terus bergerak dan akhirnya akan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun hal itu hanya dapat terwujud
apabila penggunaan belanja pemerintah dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif dan
efisien.

Saat ini, masih berkembang stigma bahwa indikator kinerja pemerintah hanya diukur dari
tingkat penyerapan sehingga Satuan Kerja berbondong-bondong “menghabiskan” alokasi
dana pada DIPA tanpa melihat efektifitas dan relevansinya terhadap kualitas layanan publik
dan pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk mengukur tingkat kualitas belanja, maka
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan reviu atas
pelaksanaan anggaran untuk periode semester II Tahun Anggaran 2019.

Selain membahas aspek umum, RPA Semester II tahun 2019 ini juga membahas aspek
khusus pelaksanaan anggaran yang mengambil tema Pembangunan (Investasi) SDM melalui
tiga tema yakni Pengurangan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan. Penentuan tema ini
sejalan dengan tema besar APBN 2019 yakni “APBN untuk mendorong investasi dan daya
saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM)”. Analisis yang
dilakukan dengan mengambil data dari alokasi anggaran Program Prioritas dari Program

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2019 xiii

Nasional (PN) pertama yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar.

Tentu kami sadari bahwa Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2019
Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan ini masih jauh dari
sempurna, namun kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi
pengambilan kebijakan terkait dengan fungsi pembinaan pelaksanaan anggaran, untuk dapat
diambil langkah-langkah perbaikan demi terciptanya kelancaran dalam proses
pelaksanaannya.

Disisi lain, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh mitra kerja lingkup
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, para kepala KPPN serta semua
pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap
berharap laporan ini juga dapat memberikan masukan bagi satuan kerja
Kementerian/Lembaga sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan program dan
anggarannya secara optimal dan efisien.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan kepada
kita semua untuk berkinerja lebih baik.

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banjarmasin, 27 Februari 2020
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Selatan,

Usdek Rahyono

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2018 xiv

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................ vii

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………………………….. xiii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………................. xv
DAFTAR TABEL …………………...……………………………………………………............................................ xviii
DAFTAR GRAFIK ……………………………..…………………………………………........................................... xix
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR...…………..……………………………………………….............................. xx
DAFTAR LAMPIRAN …...……………..…………..……………………………………………….............................. xII

BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang …..………………………………………………………………………………………………... 1
1.2 Tujuan ………………………….……………………………………................……………………………….. 3
1.3 Ruang Lingkup …………………………………………..............…………………………………………….. 4
1.4 Data yang Digunakan ………………………………………….....…………………………………………… 4
1.5 Metode Penelitian …………………………….......................……………………….......……..……… 4
1.6 Kerangka Pikir ……………………………………………………………………………………………………… 4
1.7 Keterbatasan …………………………………………………….....………………………........................ 5
1.8 Sistematika Laporan .…………………………………………......…………………………………………… 5
7
BAB II. TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN ....................………….....…….…………..

2.1. Overview Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019……….………………………… 6
2.2. APBN di Kalimantan Selatan ……………………….......……………………………………………….. 7

2.2.1. Gambaran Umum Belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Selatan…………. 10
2.2.2. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Jenis Fungsi………………………………………….. 11
2.2.3. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kewenangan………………………………… 13
2.2.4. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja…………………………………………. 14
2.2.5. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Wilayah………………………………………………… 15
2.2.6. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Organisasi ……………………………………………. 17
2.3. KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019……………………….. 20
2.3.1. Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2019 xv

Negara/Lembaga……………………………………………………………………………………… 20
2.3.2 Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran…………………………….. 22
2.3.2 Implementasi Kartu Kredit Pemerintah………………………………………………….. 23
2.4. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2019……………………………. 24
2.4.1 Perbandingan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II dan

Semester I 2019……………………………………………………………………………………… 24
2.4.2 Indikator UP……………………………………………………………………………………………. 27
2.4.3 Indikator Data Kontrak……………………………………………………………………………. 28
2.4.4 Indikator Kesalahan SPM………………………………………………………………………… 30
2.4.5 Indikator Retur SP2D………………………………………………………………………………. 31
2.4.6 Indikator Halaman III DIPA……………………………………………………………………… 32
2.4.7 Indikator Revisi DIPA………………………………………………………………………………. 33
2.4.8 Indikator Penyelesaian Tagihan………………………………………………………………. 34
2.4.9 Indikator Rekonsiliasi LPJ………………………………………………………………………… 36
2.4.10 Indikator Perencanaan Kas……………………………………………………………………… 37
2.4.11 Indikator Realisasi Anggaran…………………………………………………………………… 37
2.4.12 Indikator Pagu Minus……………………………………………………………………………… 38
2.4.13 Indikator Dispensasi SPM………………………………………………………………………… 38
BAB III ANALISIS KENDALA PELAKSANAAN APB…………………………………………………………….. 40
3.1. PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN…………………………………………………….... 40
3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Anggaran…………………………………… 40
3.1.2 Analisis Permasalahan Pelaksanaan Anggaran………………………………………… 41
3.1.3 Hasil Analisis dan Pembahasan……………………………………………………………….. 42
3.1.4 Kesimpulan Hasil Analisis Permasalahan Pelaksanaan Anggaran…………….. 48
3.2. TRACKING KENDALA PELAKSANAAN ANGGARAN……………………………………………….... 51
3.2.1 Analisis Kendala Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan organisasi…………….. 51
3.2.2 Kesimpulan Hasil Analisis Tracking Realisasi Belanja…………………………….... 57
3.3. ANALISIS PERMASALAHAN IKPA DAN PERATURAN/MEKANISME/ KEBIJAKAN…….... 58
3.3.1 Reviu Permasalahan IKPA ……………………………………………………………………… 60
BAB IV ANALISIS ASPEK KHUSUS…………………………………………………………………………………… 67
4.1 GAMBARAN UMUM TEMA APBN 2019………………………………………………………………… 67
4.2 PRIORITAS NASIONAL PADA RKP DAN PRIORITAS DAERAH PADA RKPD………………… 70
4.3 PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN
PENINGKATAN PELAYANAN DASAR………………………………………………………………………. 73

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2019 xvi

4.4 PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN
KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN……………………………………………………………………… 77

4.5 PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA, DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA….. 79

4.6 PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, SUMBER DAYA AIR DAN
LINGKUNGAN………………………………………………………………………………………………………. 82

4.7 STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU…………………………… 85
4.8 ANALISIS KHUSUS BELANJA INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA MANUSIA……… 87
4.9 BELANJA INFRASTRUKTUR DI KALIMANTAN SELATAN…………………………………………. 88
4.10 BELANJA SDM (PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEMISKINAN)……………………………………. 93
BAB V PENUTUP……………………………………………………………………………………………………….... 99
5.1 SIMPULAN…………………………………………………………………………………………………………… 99
5.2 REKOMENDASI………………………………………………………………………………………………….... 103

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2019 xvii

DAFTAR TABEL

Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pagu Anggaran K/L Provinsi Kalsel Tahun 2011 sampai dengan Tahun

2019……………………………………………………………………………………………………………….. 3
Tabel 2.1 POSTUR APBN TAHUN ANGGARAN 2019……………………………………………………….. 7
Tabel 2.2 APBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN………………………………………………. 8
TABEL 2.3 PORSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER II 2019……………………… 10
TABEL 2.4 K/L DENGAN PAGU TERBESAR…………………………………………………………….. 17
TABEL 2.5 K/L DENGAN PENYERAPAN TERBAIK……………………………………………………. 18
TABEL 2.6 K/L DENGAN KETIDAKSERAPAN TERTINGGI…………………………………………. 19
TABEL 2.7 SATKER DENGAN PORSI PAGU DAN KETIDAKSERAPAN TERBESAR……….. 19
TABEL 2.8 PERBANDINGAN NILAI IKPA SEMESTER II TA 2018 DAN 2019………………. 25
TABEL 2.9 NILAI IKPA TERTINGGI KATEGORI PAGU TINGGI (> 10M)……………………… 25
TABEL 2.10 NILAI IKPA TERTINGGI KATEGORI PAGU SEDANG (3-10 M)…………………… 26
TABEL 2.11 NILAI IKPA TERTINGGI KATEGORI PAGU RENDAH (<3 M)……………………… 26
TABEL 2.12 NILAI IKPA PER KPPN SELAKU KUASA BUN SEMESTER II TA 2019…………. 27
TABEL 2.13 SATKER DENGAN JUMLAH RETUR SP2D TERTINGGI…………………………….. 32
TABEL 2.13 PENILAIAN IKPA PADA INDIKATOR DISPENSASI SPM……………………………. 39
TABEL 3.1 HASIL KUESIONER KATEGORI SDM………………………………………………………. 43
TABEL 3.2 HASIL KUESIONER KATEGORI PERENCANAAN………………………………………. 44
TABEL 3.3 HASIL KUESIONER KATEGORI PELAKSANAAN ANGGARAN……………………. 45
TABEL 3.4 HASIL KUESIONER KATEGORI KEBIJAKAN……………………………………………… 46
TABEL 3.5 HASIL KUESIONER KATEGORI FAKTOR EKSTERNAL……………………………….. 48
TABEL 3.6 REALISASI DAN UNDISBURSEMENT PER SATKER KEMENTERIAN PUPR…. 51
TABEL 3.7 K/L DENGAN NILAI IKPA RENDAH (di bawah 90)…………………………………… 60
TABEL 4.1 Rekap Capaian Output Belanja SDM…………………………………………………….. 97

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2019 xviii

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Kalimantan Selatan………………………. 2

GRAFIK 2.1 REALISASI ANGGARAN PER BULAN S.D. 31 DESEMBER 2019…………………………. 11

GRAFIK 2.2 ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI FUNGSI SEMESTER II

TAHUN 2019…………………………………………………………………………………………………. 12

GRAFIK 2.3 ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS KEWENANGAN

SEMESTER II TAHUN 2019…………………………………………………………………………….. 13

GRAFIK 2.4 ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS BELANJA

SEMESTER II TAHUN 2019……………………………………………………………………………. 14

GRAFIK 2.4 ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN SEBARAN KPPN………………………………….. 16

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2019 xix

D B GAFTAR AGAN DAN AMBAR

Halaman

Bagan 3.1 Kerangka Pikir RPA……………………………………………………………………………………………. 4

GAMBAR 2.1 TREN ANGGARAN DI KALIMANTAN SELATAN……………………………………………………. 9

GAMBAR 2.2 PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI SEMESTER II TAHUN 2018 DAN 2019… 10

GAMBAR 2.3 PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN FUNGSI………………………………………………… 12

GAMBAR 2.4 PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN…………………………… 13

GAMBAR 2.5 PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA…………………………………….. 15

GAMBAR 2.6 PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN WILAYAH……………………………………………... 15

GAMBAR 2.7 PAGU DAN REALISASI PER KPPN…………………………………………………………………….. 17

GAMBAR 2.8 KETEPATAN WAKTU PENGELOLAAN UP…………………………………………………………. 28

GAMBAR 2.9 SATKER DENGAN KETEPATAN WAKTU PENGELOLAAN UP TERTINGGI……………. 28

GAMBAR 2.10 KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN DATA KONTRAK…………………………………….. 29

GAMBAR 2.11 SATKER DENGAN KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN DATA KONTRAK

TERTINGGI…………………………………………………………………………………………………….. 30

GAMBAR 2.12 KESALAHAN SPM SATKER LINGKUP KANWIL DJPb PROV. KALSEL………………….. 30

GAMBAR 2.13 KESALAHAN SPM SATKER TERTINGGI……………………………………………………………. 31

GAMBAR 2.14 RETUR SP2D SATKER LINGKUP KANWIL DJPb PROV. KALSEL…………………………. 31

GAMBAR 2.15 INDIKATOR HALAMAN III DIPA………………………………………………………………………. 32

GAMBAR 2.16 PENGAJUAN REVISI DIPA PER BULAN……………………………………………………………. 33

GAMBAR 2.17 SATKER REVISI ANGGARAN TERTINGGI…………………………………………………………. 34

GAMBAR 2.18 PENYELESAIAN TAGIHAN SATKER LINGKUP KANWIL DJPb PROV. KALSEL……… 35

GAMBAR 2.19 SATKER DENGAN PENYELESAIAN TAGIHAN TERTINGGI (BAIK)………………………. 35

GAMBAR 2.20 KETEPATAN WAKTU SATKER MENYAMPAIKAN LPJ BENDAHARA………………….. 36

GAMBAR 2.21 K/L DENGAN JUMLAH PENYAMPAIAN LPJ TEPAT WAKTU TERBAIK………………. 36

GAMBAR 2.22 INDIKATOR PERENCANAAN KAS…………………………………………………………………… 37

GAMBAR 2.23 INDIKATOR REALISASI ANGGARAN………………………………………………………………. 37

GAMBAR 2.24 INDIKATOR PAGU MINUS……………………………………………………………………………. 39

GAMBAR 2.25 INDIKATOR DISPENSASI SPM………………………………………………………………………. 39

GAMBAR 3.1 REALISASI ANGGARAN K/L SEMESTER I 2019………………………………………………….. 39

GAMBAR 3.2 FISHBONE ANALYSIS……………………………………………………………………………………….. 50

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2019 xx

GAMBAR 3.3 PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA SATKER SNVT PEM. BENDUNGAN 52
BWS……………………………………………………………………………………………………………….. 53
54
GAMBAR 3.4 PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA SATKER PJN NASIONAL WIL. I………… 55
GAMBAR 3.5 PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA SATKER PJN NASIONAL WIL. II……….. 57
GAMBAR 3.6 PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA SATKER SNVT PJP AIR WS.BARITO….
GAMBAR 3.7 PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA SATKER PELAKSANAAN PRAS. 59
59
PERMUKIMAN………………………………………………………………………………………………… 61
GAMBAR 3.8 SATKER DENGAN NILAI IKPA TERENDAH…………………………………………………………. 62
GAMBAR 3.9 NILAI IKPA MENURUT KATEGORI PAGU………………………………………………………….. 63
GAMBAR 3.10 PROBLEM TREE ANALYSIS INDIKATOR DATA KONTRAK…………………………………… 64
GAMBAR 3.11 PROBLEM TREE ANALYSIS INDIKATOR HALAMAN III DIPA………………………………. 65
GAMBAR 3.12 PROBLEM TREE ANALYSIS INDIKATOR REKON LPJ………………………………………….. 62
GAMBAR 3.13 PROBLEM TREE ANALYSIS INDIKATOR REKON LPJ………………………………………….. 63
GAMBAR 3.14 PROBLEM TREE ANALYSIS INDIKATOR KESALAHAN SPM…………………………………
GAMBAR 4.1 RKPD Antar Wilayah 2019………………………………………………………………………………
GAMBAR 4.2 RKPD Kalsel 2019……………………………………………………………………………………………

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2019 xxi

D LAFTAR AMPIRAN I TA 2014

Lampiran 1. Form Survey Implementasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran
TA 2019

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2019 xxii

BAB I

PENDAHULUAN

BUKIT TELETUBIES - PELAIHARI

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

PENDAHULUAN dagang antara Amerika dan Tiongkok, memanasnya
kondisi Timur Tengah dan ketidakstabilan Eropa
1.1. Latar Belakang pasca Brexit. Kondisi-kondisi tersebut berdampak
terhadap penurunan permintaan dan penurunan
Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan harga komoditas migas dan non migas di pasar
dan Belanja Negara (APBN), setiap provinsi memiliki Internasional dibandingkan tahun 2018. Tekanan
porsi APBN masing-masing yang digunakan sebagai global dalam perekonomian internasional sangat
salah satu instrumen penggerak roda perekonomian berpengaruh terhadap perekomian
agar mampu memberikan pengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional Indonesia yang masih mengandalkan eksport
pada wilayahnya masing-masing. Tujuan ini komoditas sebagai pendongkrak pertumbuhan
sejatinya sesuai dengan fungsi Anggaran ekonomi nasional. Selain kondisi global yang kurang
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni untuk berpihak terhadap perekonomian Indonesia, dari
mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas dalam negeri, Indonesia sedang menghadapi
perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam pertaruhan politik nasional dimana tahun 2019 akan
rangka mencapai tujuan bernegara. Belanja dilaksanakan pemilihan anggota legislatif dan
pemerintah digunakan sebagai pendorong kegiatan sekaligus pemilihan Presiden yang tentunya
ekonomi dan meningkatkan output secara total. membuat pelaku pasar dan investor yang menjadi
Belanja pemerintah diharapkan dapat menciptakan pendorong perekonomian nasional mengambil
efek pengganda dalam perekonomian, baik pada sikap menunggu dan menahan diri dalam
sektor formal maupun sektor informal. Secara melakukan kegiatan ekonomi atau investasi.
khusus kualitas belanja pemerintah harus mampu
memberikan penekanan pada belanja program Namun demikian kita wajib bersyukur bahwa
prioritas pemerintah yang ditujukan untuk tantangan-tantangan berat dari kondisi global dan
pengentasan kemiskinan, penyediaan infrastruktur dalam negeri terhadap perekonomian nasional di
dan peningkatan lapangan kerja disamping untuk Tahun 2019 telah mampu terlewati dengan
tetap menyediakan pelayanan kepada masyarakat pengelolaan kebijakan yang prudent dan sangat baik
secara optimal. Hal ini sejalan dengan tujuan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan yang
pemerintah untuk menjamin dan mewujudkan dijalankan pemerintah dari sisi menjaga fiskal dan
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. moneter dengan menjaga kontribusi Belanja
Negara, pengendalian surplus defisit Neraca
Kondisi Perekonomian Global pada tahun 2019 Pembayaran dan Neraca Perdagangan, pengelolaan
diwarnai oleh beberapa kondisi yang kurang Keuangan Negara yang prudent, serta kondisi
menguntungkan, diantaranya ketegangan perang demokrasi politik yang terjaga, terbukti sangat

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 1

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

I-2017efektif dan mampu menjaga stabilitas penurunan harga komoditas batubara, sawit dan
II-2017perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi karet di pasar internasional. Namun demikian
III-2017nasional di tahun 2019 tercatat masih tumbuh berkat kebijakan Pemerintah Daerah dalam
IV-2017sebesar 4.97 persen YoY dengan total nilai PDBmendorong geliat perekonomian regional serta
I-2018sebesar Rp4.018,8 triliun (ADHB). Dari sisi investasi,dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam
II-2018nilai investasi Indonesia di triwulan III tahun 2019mencarikan alternative penyaluran komoditas
III-2018tercatat yang tertinggi dalam periode lima tahunutamanya batubara dan sawit, pertumbuhan
IV-2018terakhir dengan nilai investasi Rp601,3 triliun. Nilaiekonomi Kalimantan Selatan di tahun 2019 dapat
I-2019investasi tersebut diperoleh dari Realisasitetap terjaga. Strategi kebijakan Pemerintah Daerah
II-2019Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesarKalimantan selatan dalam pengalihan sector
III-2019Rp283,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA)dominan penyumbang perekonomian regional dari
IV-2019sebanyak Rp317,8 triliun. Realisasi investasi tahunpertambangan ke sector pertanian, pariwisata, dan
2019 meningkat 12,3% dibandingkan tahun 2018 industri merupakan strategi dalam menjaga
dalam periode yang sama. Berdasarkan rating pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Selain
investasi, lembaga rating internasional Standard itu menjaga kinerja ekonomi di tahun 2019,
&Poor di bulan Mei tahun 2019 menaikan peringkat pengalihan sector dominan penyumbang
utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB yang perekonomian regional tersebut juga menjadi
menunjukkan Indonesia semakin menjadi negara strategi pengembangan perekonomian Kalimantan
yang layak investasi. Selatan dengan pemanfaatan peluang menjadi
penyangga Ibukota Negara baru di Penajam,
Grafik 1.1 Kalimantan Timur yang lokasinya sangat dekat.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Stimulus fiskal bisa dilakukan melalui alokasi
belanja pemerintah. Alokasi Belanja pemerintah di
Kalimantan Selatan lingkup Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari
10 Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Belanja
pemerintah pusat. Transfer ke Daerah dan Dana
5 Desa disalurkan melalui DIPA BUN sedangkan
0 Belanja pemerintah pusat disalurkan melalui DIPA
-5 Kementerian Lembaga (K/L) yang akan dilakukan
-10 selama satu tahun tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN
Kalsel (q to q) merupakan salah satu alat stabilisasi dan katalisasi
dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
Sumber: BPS Nasional dan BPS Kalsel (diolah) Indonesia. Dana APBN dalam DIPA-BUN yang
disalurkan ke Provinsi Kalimantan Selatan pada
Kestabilan perekonomian nasional, menjadi tahun 2019 sebesar Rp. 12,834 Triliun, sedangkan
udara segar dan nadi bagi kinerja perekonomian dana DIPA Kementerian Lembaga yang dialokasikan
regional di Kalimantan Selatan. Kestabilan ke Provinsi Kalimantan Selatan cenderung
perekonomian dan politik nasional tahun 2019,
mendorong roda perekonomian Kalimantan Selatan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 2
mampu berjalan dengan baik. Perekonomian
Kalimantan Selatan dengan sektor dominan
penyumbang perekonomian yaitu pertambangan
dan pertanian, seharusnya cukup terdampak oleh

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

meningkat setiap tahunnya, dan untuk tahun 2019 penyerapan/input, aspek pencapaian/output dan
alokasinya mengalami peningkatan sebesar Rp aspek dampak/outcome.
1,424 Triliun dari semula sebesar Rp 8,790 Triliun Reviu Pelaksanaan Anggaran pada Semester II tahun
pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 9,735 triliun 2019 ini, untuk menganalisa tingkat efisiensi dan
pada tahun 2019. Peningkatan tersebut dapat efektivitas belanja pemerintah dilakukan melalui
dilihat pada Tabel 1.1. monitoring dan pengukuran terhadap 12 indikator
pelaksanaan anggaran yaitu indikator Penyerapan
Tabel 1.1 Jumlah Pagu Anggaran K/L Provinsi Kalsel Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Deviasi Halaman III
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019 DIPA, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP,
Revisi DIPA, Kesalahan SPM, Retur SP2D,
No. Tahun Pagu Penyampaian LPJ Bendaharan, Perencanaan Kas.
5,064,493,276,000 Dispensasi SPM dan Pagu Minus
1 2011 5,587,574,443,909
2 2012 1.2. Tujuan
3 2013 6,684,509,854,592
Reviu pelaksanaan anggaran semester II Tahun
4 2014 6,568,596,754,000 Anggaran 2019 ini disusun dengan tujuan agar
dapat memberikan masukan dalam
5 2015 8,618,888,360,000 pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan
pembinaan pelaksanaan anggaran baik di
6 2016 7,910,220,792,000 tingkat wilayah maupun di tingkat pusat. Tujuan
dari dilaksanakannya reviu pelaksanaan
7 2017 7,366,233,689,000 anggaran antara lain :
a. Menganalisis kendala pelaksanaan anggaran
8 2018 8,790,994,486,000 melalui proses identifikasi kendala pelaksanaan
10.021.963.583.000 anggaran dan penyebab terjadinya kendala;
9 2019 b. Menyajikan pengukuran kinerja pelaksanaan
anggaran satker di wilayah provinsi Kalimantan
Sumber : Aplikasi MEBE Direktorat Pelaksanaan Anggaran Selatan sehingga dapat dijadikan referensi bagi
pihak-pihak yang berkepentingan dalam
Dengan pagu anggaran belanja dalam DIPA pengambilan keputusan;
Kementerian/Lembaga yang meningkat tiap c. Menyajikan rekomendasi yang bersifat teknis
tahunnya, maka penggunaan dana harus dapat dan aplikatif untuk mengatasi permasalahan
dikelola secara transparan, efisien, efektif dan pelaksanaan anggaran yang dialami satker di
akuntabel sehingga APBN dapat menjadi alat untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
mendorong laju peningkatan pertumbuhan
ekonomi khususnya di Kalimantan Selatan. Spending Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 3
Reviu dan Reviu Pelaksanaan Anggaran yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
merupakan tools yang digunakan untuk
menganalisa tingkat efisiensi dan efektivitas belanja
pemerintah pada satker Kementerian Lembaga.
Reviu Pelaksanaaan Anggaran dilakukan dalam
rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN
Kementerian/Lembaga yang pada akhirnya akan
berujung pada peningkatan efektifitas dan efisiensi
penggunaan belanja pemerintah. Reviu tersebut
sebagai evaluasi hal-hal terkait pelaksanaan
anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun
anggaran berjalan, melakukan evaluasi pada aspek

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

1.3. Ruang Lingkup lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Ruang lingkup reviu pelaksanaan anggaran Kalimantan Selatan, yang didalamnya menyajikan
Semester II TA 2019 mencakup analisis terhadap
dana APBN yang dialokasikan kepada seluruh satker kerangka umum pelaksanaan anggaran dari sisi
realisasi, informasi dana yang diblokir, pelaksanaan
revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, analisis pagu dan
UP/TUP, retur SP2D, penyampaian LPJ Bendahara,
tingkat kesalahan SPM, penyampaian data kontrak, b. Data sekunder yang berisi data-data
perencanaan kas, penyelesaian tagihan, pagu minus kuantitatif berupa data pagu dan realisasi
dan dispensasi. tahun anggaran berjalan, data pagu dan
Selain reviu terhadap aspek umumya yang realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya
menganalisis pelaksanaan anggaran secara sebagai pembanding,
keseluruhan, dibahas juga aspek khusus yang dan data IKPA yang diperoleh dari Online
memfokuskan pada pembahasan pelaksanaan Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
anggaran bidang pendidikan, kesehatan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Data dan
kemiskinan. informasi lainnya diperoleh dari berbagai
literatur, peraturan-peraturan, informasi
1.4. Data yang Digunakan umum dari BPS maupun Pemda.
Sesuai dengan SE-28/PB/2015 sebagai pedoman
dalam pelaksanaan dan penyusunan reviu 1.5. Metode Penelitian
pelaksanaan anggaran, data yang digunakan dalam Dalam melakukan analisis data, RPA ini akan
reviu pelaksanaan anggaran Semester II TA 2019, menggunakan beberapa metode analisis yaitu :
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan a. Fishbone Analysis (Ishikawa) untuk
menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan mengidentifikasi faktor-faktor dan menemukan akar
ata sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut: masalah penyebab tidak optimalnya tingkat
a. Data primer berasal dari hasil monitoring dan penyerapan anggaran.
b. Metode Problem tree Analysis untuk
evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I dan menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi
II yang dilaksanakan melalui Focus Group capaian nilai IKPA.
Discussion (FGD), One on One Meeting, c. Metode Tracking Analysis untuk analisis aspek
wawancara dan kuesioner evaluasi khusus pelaksanaan anggaran bidang pendidikan,
pelaksanaan anggaran yang disebar kepada kesehatan dan kemiskinan.
satker.

1.6. Kerangka Pikir
Bagan 1.1. Kerangka Pikir RPA

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 4

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

1.7. Keterbatasan Bab IV Analisis aspek khusus dibahas pelaksanaan
anggaran aspek khusus bidang pendidikan, kesehatan dan
Penyusunan RPA semester II 2019 pada Kanwil DJPb kemiskinan. Pembahasan meliputi analisis capaian
Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai realisasi
keterbatasan dalam hal sumber daya sehingga anggaran dan capaian output melalui pendekatan
kendala pelaksanaan anggaran diidentifikasi dengan Tracking Analysis.
menggunakan metode sampling. Penentuan sampel Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi yang merupakan
dilakukan melalui proxy tingkat realisasi satker yang rumusan hasil analisis permasalahan serta tindak lanjut
rendah. Dari proxy tersebut dapat diambil yang dapat dituangkan dalam rekomendasi kebijakan
pendugaan awal bahwa kendala pelaksanaan pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.
anggaran tersebut terjadi.

Jumlah sampel yang digunakan telah mencukupi
sampel minimal apabila ditinjau dari kerangka
teoritis, sehingga pengujian yang dilakukan dapat
mengambil kesimpulan inferensial yang
menggambarkan kondisi secara keseluruhan yang
terjadi pada pelaksanaan anggaran di Provinsi
Kalimantan Selatan.

1.8. Sistematika Laporan

Laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah
Kalimantan Selatan periode semester II tahun 2019
disusun dalam lima bab dengan sistematika
penyusunan laporan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang,
tujuan reviu, ruang lingkup, data, metode analisis,
kerangka pikir, keterbatasan analisis dan
sistematika yang digunakan dalam penyusunan
laporan RPA.
Bab II Tinjauan umum berisi mengenai overview
APBN, trend belanja pemerintah, kebijakan
pelaksanaan anggaran, dan indikator kinerja
pelaksanaan yang menggambarkan kualitas
pelaksanaan anggaran dalam periode semester II
tahun 2019 pada tingkat K/L dan satker.
Bab III Analisis kendala pelaksanaan berisi mengenai
identifikasi Permasalahan Pelaksanaan anggaran yang
dirumuskan melalui analisis kuantitatif dan kualitatif
untuk mendapatkan akar permasalahan dan alternatif
strategi penyelesaian permasalahan utama tersebut.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 5

BAB 2

TINJAUAN UMUM
PELAKSANAAN
ANGGARAN

LOKSADO - BARAI

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

2.1. Overview APBN Tahun Anggaran 2019

Visi APBN tahun 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pembangunan nasional lima tahunan
tersebut pada tahun ini diwujudkan dalam rencana kerja tahunan berupa Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dengan tema yang sejalan, yaitu “Pemerataan
Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas.” Tema tersebut dijabarkan ke dalam
strategi dan prioritas pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam dimensi
pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan
dengan prioritas, dan dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta sembilan prioritas
nasional yang tercantum dalam Nawacita.

Untuk mendorong tujuan tersebut, RAPBN tahun 2019 mengambil tema “APBN untuk
Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya
Manusia”. Tema tersebut akan diwujudkan melalui tiga strategi utama APBN, yaitu:

(i) Mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi;
(ii) Peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif dengan penguatan

value for money untuk mendukung program prioritas termasuk pendidikan dan
kesehatan; serta
(iii) Mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan. Dengan tiga strategi tersebut, APBN
tidak hanya efektif sebagai instrumen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif namun juga memiliki daya tahan dan kemampuan mengantisipasi
serta merespon secara tepat dinamika perkembangan ekonomi nasional maupun
global yang dihadapi.

Sementara itu, dalam upaya mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan anggaran,
Pemerintah akan menjamin kesinambungan APBN dengan konsisten menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam menjalankan strategi pembiayaan khususnya pengelolaan
utang dengan risiko dan biaya yang paling efisien. Di sisi lain, pada tahun 2019,
Pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur dalam rangka
mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Instrumen pembiayaan anggaran akan diarahkan penggunaannya agar
lebih produktif mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial masyarakat, serta pembangunan
daerah.

Dengan strategi fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2019, RAPBN tahun
2019 diharapkan semakin produktif, efisien, dan berdaya tahan dalam mendukung
pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2019. Besaran angka dalam RAPBN tahun
2019 disusun secara kredibel dan realistis sesuai dengan tantangan perekonomian
yang akan dihadapi, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang adil,
efektif, dan berkesinambungan.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 6

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Secara nasional, Realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2019 disajikan dalam tabel

berikut:

Tabel 2.1

POSTUR APBN TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN APBN REALISASI % thd APBN

A. PENDAPATAN NEGARA 2,165.1 1,957.2 90.4

I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 2,164.7 1,950.4 90.1

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1,786.4 1,545.3 86.5

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 378.3 405.0 107.1

II. HIBAH 0.4 6.8 1,560.7

B. BELANJA NEGARA 2,461.1 2,310.2 93.9

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1,634.3 1,498.9 91.7

1. Belanja K/L 855.4 876.4 102.4

2. Belanja Non K/L 778.9 622.6 79.9

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 826.8 811.3 98.1

1. Transfer ke Daerah 756.8 741.5 98.0

2. Dana Desa 70.0 69.8 99.7

C. KESEIMBANGAN PRIMER (20.1) (77.5) 385.3

D. SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) (296.0) (353.0)

% Surplus / (Defisit) anggaran thd PDB 1.8 (2.2)

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN 296.0 399.5 134.9

al. PEMBIAYAAN UTANG 359.3 435.4 121.2

KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN 46.4

sumber: “APBN KITA” Edisi Januari 2020, dalam triliun rupiah

2.2. APBN di Kalimantan Selatan

Tema Pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2019, seperti yang
tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 yakni: “Memacu Investasi Melalui
Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
dan Berdaya Saing Menuju Kalsel Mapan“. Atas tema tersebut ditetapkan 5 (lima)
bidang prioritas arah pembangunan Kalsel yaitu:

(i) Prioritas Bidang Sumber Daya Manusia dan Sosial-Budaya-Agama bertujuan untuk
peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan dan
pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, meningkatkan
indeks kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan
akuntabilitas pemerintah,

(ii) Prioritas Bidang Ekonomi, bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan
pengendalian inflasi dengan fokus arah kebijakan melaksanakan transformasi dari
sektor tambang ke sektor ekonomi yang berkelanjutan, pemantapan peran
perdagangan dan industri, dan pengembangan komoditas andalan ekonomi,

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 7

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

(iii) Prioritas Bidang Sarana dan Prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan angka
Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka
kemiskinan dengan fokus arah kebijakan memantapkan penyediaanpelayanan
dasar yang merata dan berkeadilan,

(iv) Prioritas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan tujuan
peningkatan indeks lingkungan hidup dengan fokus arah kebijakan melakukan
pengendalian dan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,

(v) Prioritas Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan
kinerja pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dengan
fokus peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pada tahun anggaran 2019 Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh anggaran belanja
sebesar Rp. 10.021,96 miliar dengan target pendapatan sebesar Rp. 11.060,49 miliar
yang berasal dari penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan
internasional) serta dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bila dilihat dari tabel
2.2, sampai dengan akhir tahun 2019 pendapatan yang didapat adalah sebesar Rp.
10.692,10 miliar atau 96,7% dari target pendapatan dengan rincian Rp. 10.131,41
miliar dari penerimaan perpajakan dan Rp. 933,22 miliar dari PNBP.

Belanja permerintah pusat di sini adalah belanja yang dilakukan oleh satker K/L pusat.
Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, terdapat 441 satker dengan total 590 DIPA
satker K/L pusat. Sedangkan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dilakukan oleh
pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Selatan yang terdiri dari 13
Kabupaten/Kota. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019, realisasi belanja negara
di Provinsi Kalimantan selatan sebesar Rp. 13.120,33 miliar atau 92,6% dari pagu.
Belanja negara Provinsi Kalimantan Selatan sendiri terdiri dari Rp. 10.021,96 miliar
belanja pemerintah pusat dan Rp. 20.226,25 miliar TKDD.

Hingga akhir tahun 2019 dapat disampaikan informasi realisasi APBN sebagai mana
ditampilkan dalam tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2
APBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

URAIAN APBN-P REALISASI % thd APBN
A. Pendapatan dan Hibah 11,060.49 10,692.10 96.7
I. Penerimaan Dalam Negeri 11,060.49 10,692.10 96.7
10,131.41 9,519.56 94.0
1. Penerimaan Perpajakan 9,985.42 9,359.47 93.7
a. Pajak Dalam Negeri 6,041.31 6,120.84
i. Pajak Penghasilan 3,425.81 2,662.46 101.3
ii. Pajak Pertambahan Nilai 418.26 501.36 77.7
iii. Pajak Bumi dan Bangunan 0.44 1.09
v. Cukai 99.60 73.72 119.9
vi. Pajak Lainnya 145.98 160.10 247.2
b. Pajak Perdagangan Internasional
74.0
109.7

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 8

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

i. Bea Masuk 134.75 148.27 110.0
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor 11.23 11.83 105.3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 125.6
c. PNBP Lainnya 933.22 1,172.53 127.5
d. Pendapatan Badan Layanan Umum 890.76 1,136.17
B. Belanja Negara 85.7
I. Belanja Pemerintah Pusat 42.46 36.37 92.64
1. Belanja Pegawai 13,120.33 12,154.74 91.66
2. Belanja Barang 10,021.96 98.13
3. Belanja Modal 9,186.31 91.01
7. Bantuan Sosial 3,552.70 3,486.15 82.05
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 4,351.70 3,960.34 99.68
A. Transfer ke Daerah 2,104.30 1,726.59 95.81
a. Dana Perimbangan 92.06
B. Dana Desa 13.27 13.23 92.06
C. Keseimbangan Primer 3,098.36 2,968.43 99.77
D. Surplus/Defisit Anggaran 1,592.03 1,465.56
1,592.03 1,465.56 -
Sumber : “OM SPAN tanggal 18 Februari, diolah 1,506.34 1,502.88 71.01

- -
(2,059.84) (1,462.65)

Tren anggaran belanja di Kalimantan Selatan dapat dilihat dari gambar 2.1 di bawah.
Anggaran belanja tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan
anggaran belanja tahun anggaran 2018. Bila dilihat dari gambar tersebut, tren
anggaran di Kalimantan Selatan cenderung meningkat kecuali pada tahun 2016 yang
mengalami penurunan dari tahun 2015 (Rp. 690 miliar) sedangkan sisanya meningkat.
Jika ditinjau dari realisasi anggaran dari tahuun 2015 – 2019, realisasi terendah adalah
pada tahun 2015 yakni sebesar Rp 7,58 triliun atau 88% dari pagu. Realisasi terbaik
ada pada tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp. 7,91 triliun atau 100% dari pagu.

GAMBAR 2.1
TREN ANGGARAN DI KALIMANTAN SELATAN

10,64 11,87 13,12

triliun triliun triliun

8,6 7,91

triliun triliun

Sumber: Mebe per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 9

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

2.2.1. Gambaran Umum Belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Selatan

Dalam bab ini, pembahasan akan dipersempit menjadi belanja yang dilakukan oleh
satker K/L pusat atau dengan kata lain akan dipisahkan dari Dana TKDD yang dikelola
oleh BUN (pagu keseluruhan Rp. 10.021,96 miliar). Perbandingan pagu dan realisasi
tahun anggaran 2019 secara Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan disajikan
dalam tabel 2.3 dibawah ini.

TABEL 2.3

PORSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER II 2019

BELANJA NEGARA NASIONAL PROV. KALSEL PORSI
PAGU %REAL PAGU %REAL PAGU

BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1,634,300 91.7 10,021 91.7 0.61%

Belanja K/L 855,400 102.4 10,021 91.7 1.17%

Belanja Non K/L 778,900 79.9 - --

Sumber: “APBN KITA” Edisi Januari 2020 dan MEBE per 18 Februari 2020, dalam miliar rupiah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat belanja K/L Provinsi Kalimantan Selatan
adalah sebesar 0,61% dari belanja K/L pusat. Realiasi dari pagu belanja K/L Provinsi
Kalsel adalah sebesar 91,7%. Secara presentase, realisasi belanja pemerintah pusat
Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai target penyerapan anggaran triwulan IV
yakni sebesar 90%. Provinsi Kalimantan sendiri tidak memiliki pagu untuk belanja
Non K/L. Belanja Non K/L adalah belanja diluar belanja K/L, diantaranya adalah
Program Pengelolaan Utang Negara, Hibah Negara, Subsidi, Belanja Lainnya, dan
Transaksi Khusus.

Perbandingan pagu dan realisasi belanja pemerintah pusat Provinsi Kalimantan
Selatan ditampilkan pada gambar 2.2. Pagu belanja pemerintah pusat di Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun
2018. Persen penyerapan tahun 2018 dan 2019 sudah mencapai target penyerapan
anggaran (90%). Tahun 2018 memiliki realisasi yang lebih tinggi yakni sebesar 93%.
Sedangkan tahun 2019 realisasinya sebesar 91%.

GAMBAR 2.2
PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI SEMESTER II TAHUN 2018 DAN 2019

10,02

triliun

9,24 9,19

triliun triliun

8,57

triliun

Sumber: MEBE per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 10

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Dilihat dari grafik 2.1 dibawah, realiasi anggaran sepanjang 5 tahun terakhir dapat
di-track per bulannya. Terlihat bahwa realisasi terendah adalah pada bulan Januari
dan yang tertinggi adalah bulan Desember. Hal tersebut berulang di setiap
tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa satker masih cenderung mencairkan
anggaran pada akhir tahun. Perlunya koordinasi antara KPA dengan pelaksana
kegiatan sangat perlu untuk dilakukan agar penyerapan anggaran tidak lagi
menunggu akhir tahun untuk merealisasikannya. Bila melihat grafik di bawah,
tampak bahwa realisasi melonjak dari bulan sebelumnya terjadi di sekitaran bulan
Mei, Juni, Juli, dan Desember.

GRAFIK 2.1
REALISASI ANGGARAN PER BULAN S.D. 31 DESEMBER 2019

Sumber: MEBE per 18 Februari 2020, diolah

2.2.2. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Jenis Fungsi
Berdasarkan PMK Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran, terdapat
tiga (3) Klasifikasi Anggaran salah satunya adalah Klasifikasi Fungsi. Klasifikasi Fungsi
Adalah pengelompokan Anggaran Belanja Negara berdasarkan fungsi-fungsi
pemerintahan yang dilaksanakan oleh K/L dan BUN. Terbagi menjadi sebelas (11)
fungsi, yaitu: Pelayanan Umum; Pertahanan; Ketertiban dan Keamanan; Ekonomi;
Perlindungan Lingkungan Hidup; Perumahan dan Fasilitas Umum; Kesehatan;
Pariwisata; Agama; Pendidikan; dan Perlingungan Sosial. Alokasi anggaran
berdasarkan klasifikasi fungsi Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan ditunjukkan
pada grafik 2.2.
Alokasi pagu terbesar berdasarkan jenis fungsi adalah Fungsi Ekonomi (Rp. 3.303
miliar) dengan porsi sebesar 33% dari total pagu; Fungsi Pendidikan (Rp. 2.257
miliar) dengan porsi sebesar 22% dari total pagu; serta Fungsi Ketertiban dan
Keamanan (Rp. 1.618 miliar) dengan porsi sebesar 16% dari total pagu. Sedangkan,

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 11

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019
porsi terkecil alokasi pagu berdasarkan jenis fungsi adalah Fungsi Perlindungan
Sosial (Rp. 2 miliar rupiah).
GRAFIK 2.2

ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI FUNGSI SEMESTER II TAHUN 2019

Sumber: MEBE per 18 Februari 2020, diolah

Sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi berdasarkan jenis fungsinya ini rata-rata
sudah memenuhi target penyerapan pada triwulan IV yakni 90%. Penyerapan
tertinggi berada pada Fungsi Perlindungan Sosial yakni 98% dari total pagu.
Sedangkan, yang masih belum mencapai 90% penyerapan anggaran ada pada Fungsi
Ekonomi (87% dari total pagu) dan Fungsi Pelayanan Umum (88% dari total pagu).

GAMBAR 2.3
PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN FUNGSI

Sumber: MEBE per 18 Februari 2020, diolah (dalam miliar rupiah)

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 12
Pelayanan Umum
Pertanahan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perum dan Fasilitas Umum
Kesehatan
Pariwisata dan Budaya
Agama
Pendidikan
Perlindungan Sosial

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019
2.2.3. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kewenangan

Berdasarkan jenis kewenangannya, APBN di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
dapat diklasifikasikan menjadi Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi
(DK) dan Tugas Pembantuan (TP). Porsi alokasi APBN terbesar terdapat pada dua
jenis kewenangan yaitu KP dan KD, untuk KP sebesar Rp. 2.148 miliar atau sebesar
21% dari pagu. Sementara KD sebesar Rp. 6.848 miliar atau sebesar 68% dari total
pagu. Sedangkan porsi alokasi terkecil adalah dari DK yang memiliki pagu Rp. 168
miliar atau sebesar 2% dari total pagu. Dalam grafik berikut diperlihatkan pagu dan
realisasi DIPA K/L menurut jenis kewenangannya.

GRAFIK 2.3
ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS KEWENANGAN

SEMESTER II TAHUN 2019

Sumber: MEBE per 18 Februari 2020, diolah

Bila dilihat dari realisasi per jenis kewenangan, realisasi tertinggi adalah dari
kewenangan KD yakni sebesar 95%. Ututan selanjutnya adalah kewenangan DK
dengan %realisasi sebesar 94%. Kewenangan KP dan TP sama-sama memiliki
%realisasi sebesar 84%. Dengan kata lain, %realisasi yang belum memenuhi target
ada pada kewenangan KP dan TP.

GAMBAR 2.4
PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN

Sumber: MEBE per 18 Februari 2020, diolah (dalam miliar rupiah)

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 13

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

2.2.4. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
capaian target penyerapan anggaran pada K/L dan menetapkan target penyerapan
anggaran untuk satu tahun menurut Unit Eselon K/L. Menteri Keuangan telah
menetapkan pola penyerapan anggaran yang dapat mendorong percepatan
penyerapan anggaran, yaitu menurut jenis belanja, dan menjadi acuan bagi
Menteri/Pimpinan Lembaga dalam menetapkan target realisasi anggaran belanja
pada masing-masing K/L. Target yang sudah ditetapkan tersebut disampaikan
kepada Unit Eselon I K/L dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Alokasi anggaran
APBN di Provinsi Kalimatan Selatan dialokasikan ke dalam 4 (empat) jenis belanja,
yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial.
Mencermati hal tersebut dapat dilihat dari keempat jenis belanja dimaksud, alokasi
anggaran terbesar terdapat pada jenis belanja barang yaitu sebesar 43% dari total
pagu (Rp. 4.352 miliar) sedangkan alokasi anggaran untuk belanja yang terkecil yaitu
pada jenis belanja bantuan sosial.
GRAFIK 2.4
ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS BELANJA
SEMESTER II TAHUN 2019

Sumber: MEBE per 18 Februari 2020, diolah

Bila dilihat dari %realisasi per jenis belanja, %realisasi terbesar ada pada Belanja
Bansos yakni 99,7% dari pagu. Disusul oleh Belanja Pegawai sebesar 98,1% dan
Belanja Barang sebesar 91%. Sedangkan untuk Belanja modal realisasinya hanya
sebesar 82,1%.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 14

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

GAMBAR 2.5
PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA

3,486 3,960
Miliar Miliar

3,553 4,352 1,727
Miliar Miliar Miliar

2,104 13
Miliar 13 Miliar
Miliar

Sumber: MEBE per 18 Februari 2020, diolah

2.2.5. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Wilayah

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Selatan dapat
diklasifikasikan berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota serta KPPN berdasarkan
wilayah bayar satker. Jadi, untuk satker K/L pusat, pembiayaan kegiatan berdasarkan
program masing-masing satker dibiayai oleh APBN.

a. Pagu dan Realisasi Berdasarkan Wilayah

GAMBAR 2.6
PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN WILAYAH

PROVINSI KALIMANTAN Pagu: 223.40 M
SELATAN Realisasi: 220.77
Pagu: 2,381.8 M
Realisasi: 2,106.4 M Pagu: 134.19 M
Realisasi: 127.03
Pagu: 254.87 M
Realisasi: 266.65

Pagu: 252.53 M Pagu: 258.78 M
Realisasi: 244.09 Realisasi: 253.71

Pagu: 228.05 M Pagu: 188.10 M
Realisasi: 220.36 Realisasi: 174.90

M

Pagu: 373.67 M
Realisasi: 362.62

M

Pagu: 4,084.04 M Pagu: 189.89 M Pagu: 307.85 M
Realisasi: 3,628.3 M Realisasi: 176.64 Realisasi: 297.68
M
Pagu: 792.55 M M
Realisasi: 763.84
Pagu: 352.28 M
Realisasi: 343.15

Sumber: Mebe per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 15

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Belanja Pemerintah Pusat Provinsi Kalimantan Selatan dibagikan kepada satker K/L
per wilayah yang terdiri dari provinsi, dua (2) pemerintah kota, dan sebelas (11)
kabupaten. Alokasi anggaran terbesar terdapat pada provinsi yakni sebesar 40,8%
dari total pagu belanja Pemerintah Pusat. Sedangkan, alokasi terkecil adalah pada
Kabupaten Balangan yakni sebesar 1,3% dari total pagu. Bila dilihat dari %realisasi
anggarannya, penyerapan paling tinggi adalah pada Kab. Hulu Sungai Utara (HSU)
yang sudah mencapai 100%. Sedangkan, penyerapan paling rendah adalah pada
provinsi yakni sebesar 88,4% yang artinya masih belum mencapai target penyerapan
anggaran.
b. Pagu dan Realisasi Berdasarkan KPPN
Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan membawahi 5 KPPN dengan lingkup kerja yang
sudah ditentukan, yaitu KPPN Banjarmasin (tipe A1) yang melayani 351 satker, KPPN
Pelaihari (tipe A2) yang melayani 31 satker, KPPN Barabai (tipe A1) yang melayani
93 satker, KPPN Tanjung (tipe A1) yang melayani 95 satker, dan KPPN Kotabaru (tipe
A2) yang melayani 56 satker. KPPN yang tersebut inilah yang juga menyalurkan Dana
Transfer ke Pemda yang berada di wilayah kerja mereka.
Sejalan dengan banyaknya satker, alokasi anggaran per KPPN sebanding dengan
jumlah satker yang ada dalam wilayah kerjanya. Banjarmasin memiliki pagu alokasi
anggaran terbesar dibandingkan dengan KPPN lain, yakni 78% dari total pagu.
Sedangkan, Pelaihari memiliki alokasi anggaran terkecil, yakni 4% dari total pagu.

GRAFIK 2.5
ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN SEBARAN KPPN

Sumber: Mebe per 18 Februari 2020, diolah

Bila dilihat dari %realisasi per KPPN, secara keseluruhan semua KPPN sudah
mencapai target % penyerapan triwulan IV (90%). KPPN yang %realisasinya tertinggi
adalah KPPN Tanjung (100%) sedangkan yang terendah adalah KPPN Banjarmasin
(90%).

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 16

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

GAMBAR 2.7
PAGU DAN REALISASI PER KPPN

Sumber: Mebe per 18 Februari 2020, diolah

2.2.6. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Organisasi

Di bawah Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 45 K/L diluar K/L
penyalur Dana Transfer. Dari keempat puluh lima K/L tersebut, membawahi 590
satker dengan wilayah bayar KPPN berdasarkan wilayah tertentu. Alokasi Belanja
Permerintah Pusat di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dibagi berdasarkan
organisasi K/L pusat

a. Pagu dan Realisasi berdasarkan K/L
(i) K/L dengan pagu besar

Tabel 2.4 menampilkan data 10 K/L dengan porsi pagu terbesar. PUPR merupakan
K/L dengan pagu terbesar pertama, yakni 21,58% dari total pagu. Posisi kedua
adalah Kemenag dengan porsi pagu 16,72% dari total pagu, dan posisi ketiga adalah
Kepolisian RI dengan porsi pagu 11,23% dari total pagu. Namun, semakin banyak
pagu, K/L pemilik pagu yang kemudian dilaksanakan per satker dibawah K/L tersebut
haruslah lebih intens dalam memantau anak satkernya dalam melakukan
pelaksanaan anggaran. Sehingga, target penyerapan anggarannya baik. Pada 10 K/L
dengan pagu tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan ini, %realisasi yang paling tinggi
ada pada Kepolisian RI dengan %realisasi sebesar 99,92% dari pagu K/L. Sedangkan,
K/L yang memiliki penyerapan terendah pada 10 K/L dengan pagu terbesar adalah
Bawaslu dengan %realisasi sebesar 73,25% dari pagu K/L.

TABEL 2.4
K/L DENGAN PAGU TERBESAR

Kode Nama Pagu % Pagu
K/L (Miliar)
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2,162.9 21.58%
025 KEMENTERIAN AGAMA 1,676.0 16.72%
060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1,125.7 11.23%

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 17

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

018 KEMENTERIAN PERTANIAN 1,044.4 10.42%
012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 646.9 6.46%
042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 638.7 6.37%
076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 331.6 3.31%
022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 255.7 2.55%
029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 218.8 2.18%
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 189.6 1.89%

Sumber: Mebe per 18 Februari 2020, diolah

(ii) K/L dengan penyerapan terbaik

Tabel 2.5 menunjukkan 10 K/L dengan penyerapan terbaik. Kepolisian RI ternyata,
selain masuk dalam 3 besar K/L dengan pagu tertinggi juga masuk dalam K/L dengan
penyerapan terbaik posisi pertama dengan %realisasi sebesar 99,92%. Hal ini
membuktikan bahwa pengelolaan anggaran di Kepolisian sangatlah baik. Posisi
kedua K/L dengan penyerapana terbaik adalah Kementerian Perindustrian yakni
sebesar 98,85%. Posisi ketiga adalah dari MA dengan %realisasi sebesar 98,66%.

TABEL 2.5
K/L DENGAN PENYERAPAN TERBAIK

Kode Nama Pagu Real %Real
K/L (Miliar) (Milliar)
1,125.7 1,124.9 99.92%
060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 98.85%
15.7 15.5 98.66%
019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 178.2 175.8 98.53%
188.0 185.2 98.52%
005 MAHKAMAH AGUNG 135.3 133.3 98.49%
14.2 14.0 98.25%
013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 24.2 23.7 98.16%
218.8 214.8 98.05%
015 KEMENTERIAN KEUANGAN 82.8 81.2

117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

027 KEMENTERIAN SOSIAL

104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN 3.4 3.3 98.05%
TENAGA KERJA INDONESIA

Sumber: Mebe per 18 Februari 2020, diolah

(iii) K/L dengan ketidakserapan tertinggi

Tabel 2.6 menunjukkan K/L dengan porsi ketidakserapan tertinggi. Maksud dari
ketidakserapan adalah berapa besar pagu yang tidak diserap/belum ada
realisasinya. %ketidakserapan dihitung dari selisih pagu dengan realisasi suatu K/L
dibagi dengan total keseluruhan pagu K/L pusat. Ketidakserapan tinggi pada suatu
K/L menunjukkan masih belum optimalnya penyerapan anggaran satker dalma K/L
tersebut. Posisi pertama atas ketidakserapan tertinggi adalah PUPR dengan

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 18

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

%ketidakserapan sebesar 3,34%. Posisi kedua adalah Kementan dengan 1,34%.
Posisi ketiga adalah Kemenag dengan 1,07%.

TABEL 2.6
K/L DENGAN KETIDAKSERAPAN TERTINGGI

KODE NAMA PAGU REAL
K/L
2,162.9 1,828.6
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1,044.4 909.8
1,676.0
018 KEMENTERIAN PERTANIAN 1,568.8
189.6 138.9
025 KEMENTERIAN AGAMA 331.6 286.5
182.0 150.4
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 139.4 114.8
638.7 618.0
076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 646.9 627.5
145.9 134.9
056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

024 KEMENTERIAN KESEHATAN

Sumber: Mebe per 18 Februari 2020, diolah

(iv) Pagu dan realisasi berdasarkan satker

Tabel 2.7 menujukkan berapa tingkat ketidakserapan satker atas pagunya pada 10
satker yang memiliki pagu tertinggi. Bisa dilihat bahwa satker Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Prov. Kalsel memiliki pagu tertinggi dibandingkan dengan satker
lain. Saat diteliti lebih jauh pada ranking porsi ketidakserapan satker, ternyata satker
tersebut berada pada ranking 2. Artinya, satker tersebut memiliki pagu yang belum
terserap terbesar ke-dua dari seluruh satker. Bila dilihat secara menyeluruh tabel
2.6 di bawah, satker yang memiliki pagu besar ternyata memiliki ketidakserapan
yang tinggi juga. Hampir seluruh satker yang memiliki pagu besar ada di ranking 10
besar ketidakserapan. Hal ini tentu sejalan dengan bagaimana cara para pengelola
kegiatan dalam melaksanakan penganggaran di kantor mereka. Harus lebih di
perdalam lagi mengenai kiat atau strategi agar anggarannya dapat terserap secara
optimal. Karena satker dengan pagu besar akan memberi andil yang besar atas
penyerapan anggaran secara global (penyerapan anggaran Prov. Kalimantan
Selatan).

TABEL 2.7

SATKER DENGAN PORSI PAGU DAN KETIDAKSERAPAN TERBESAR

Pagu Besar Kode Porsi Ketidakserapan
Satker
Pagu Porsi Rank Nama Rank Porsi Sisa
(Miliar) (Miliar)

607.9 6.07% 1 498643 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL 2 0.80% 80.42
WILAYAH I PROVINSI KALSEL

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 19

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

DINAS TANAMAN PANGAN DAN
553.9 5.53% 2 159114 HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN 3 0.79% 78.75

SELATAN

457.0 4.56% 3 344308 KOREM-101/ANT DAM VI/MLW 14 0.10% 10.29

447.9 4.47% 4 400957 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 12 0.14% 13.73

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN 7 0.47% 46.80
363.7 3.63% 5 498217 PEMANFAATAN AIR WS. BARITO

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

228.1 2.28% 6 498644 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL 6 0.49% 49.16
WILAYAH II PROVINSI KALSEL

218.9 2.18% 7 424327 UIN ANTASARI BANJARMASIN 4 0.78% 78.15

191.9 1.91% 8 403472 SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN 1 0.85% 85.59
BWS KALIMANTAN II

189.6 1.89% 9 686400 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI 5 0.51% 50.72
KALIMANTAN SELATAN

DINAS TANAMAN PANGAN DAN
151.9 1.52% 10 159107 HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN 9 0.26% 25.94

SELATAN

Sumber: Mebe per 18 Februari 2020, diolah

Terdapat empat (4) satker Kementerian PUPR yang masuk dalam tabel 2.7. Dari

keempat satker tersebut, ternyata ketidakserapan mereka juga yang tertinggi. Hal

ini sebanding dengan hasil K/L yang memiliki ketidakserapan tertinggi yang sudah

dibahas di atas. Disusul oleh dua (2) satker Kementerian Pertanian yang juga masuk

dalam K/L yang memiliki ketidakserapan tertinggi seperti yang sudah dibahas di atas.

MAka, perlu bagi Kementerian satker yang bersangkutan untuk lebih memantau

pergerakan penyerapan anggaran satker yang dimilikinya sehingga tidak

berkontribusi dalam satker dengan ketidakserapan tertinggi

2.3. KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pelaksanaan anggaran setiap tahunnya tentu memiliki suatu kebijakan tertentu dalam
rangka mendukung atau menyokong visi misi suatu daerah terhadap pelaksanaan
anggaran di daerah tersebut. Terdapat beberapa kebijakan yang sudah disosialisasikan
pada satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut akan mulai
dibahas satu per-satu.

2.3.1. Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Langkah strategis pelaksanaan anggaran ini dibuat hampir di setiap tahunnya agar
ada optimalisasi peran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun
2019 yang juga mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2019. Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Selatan membagikan selebaran terkait langkah stratgis pelaksanaan
anggaran pada acara pembagian pagu DIPA di awal tahun. Tujuannya adalah untuk
mengingatkan satker dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan pada kantor yang
bersangkutan. Selain itu, dihimbau juga agar satker segera merencanakan
kegiatannya di awal tahun sehingga kegiatan tersebut dapat segera dilaksanakan

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 20

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

dan tidak terjadi penyerapan anggaran yang baru dilaksanakan di akhir tahun
anggaran. Kebijakan ini ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-
66/MK.05/2019. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran
Pada langkah ini Satker perlu meneliti kesesuaian penggunaan kodefikasi pada DIPA
yang dapat mempengaruhi proses pencairan anggaran, melakukan penyesuaian
rencana kegiatan dengan ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan tersebut,
dan mereviu DIPA sejalan dengan perubahan kebijakan program/kegiatan pada K/L

b. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran
Pada langkah ini Satker (K/L) perlu menetapkan petunjuk teknis/operasional
pelaksanaan kegiatan yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan akuntabel serta
memuat penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan kebutuhan dana, dan
menetapkan target capaian output selaras dengan rencana pencairan anggaran
secara proporsional selama 1 (satu) tahun anggaran

c. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran
Pada langkah ini Satker perlu mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional
sesuai kebutuhan operasional bulanan satker dengan mengoptimalkan pembayaran
langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat revolving UP,
memanfaatkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) hanya untuk kegiatan mendesak
dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan, dan meningkatkan kedisiplinan
dalam penyamparan data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang
digunakan untuk proses pencairan anggaran.

d. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan
Pada langkah ini Satker perlu segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda
proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan
yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan untuk
menghindari penumpukan tagihan di akhir tahun anggaran, dan mengoptimalkan
penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana
kegiatan dan rencana penarikan dana.

e. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan
Pada langkah ini Satker perlu mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan
tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah diajukan agar
pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan
dapat berjalan dengan lancer.

f. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak
Pada langkah ini Satker perlu segera menandatangani kontrak pengadaan dan
menyampaikan data kontrak, termasuk addendum kontrak kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan meningkatkan koordinasi antar
pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data
supplier dan data kontrak ke KPPN.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 21

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

g. Memastikan penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah
(Banper) tepat waktu dan tepat sasaran
Pada langkah ini Satker perlu menetapkan pedoman umum/petunjuk
teknis/operasional pelaksanaan pembayaran Bansos dan Banper yang sederhana,
mudah dipahami, dan akuntabel, melakukan verifikasi dan segera menyalurkan
bantuan kepada penerima Bansos dan Banper apabila data telah akurat, melakukan
pengendalian terhadap dana Bansos yang mengendap di rekening bank penyalur,
dan segera menyetorkan sisa dana Bansos yang tidak tersalurkan ke rekening kas
negara

2.3.2. Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap
perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran,
dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja
satker dan juga sebagai pegangan apakah satker tersebut sudah melaksanakan
penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan. Secara umu, kerangka piker pengukuran IKPA terbagi
menjadi 3 aspek, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Jadi, dapat dilihat bahwa kinerja satker tidak hanya pada saat pelaksanaan saja, tapi
juga menilai apakah perencanaan yang dibuat satker sesuai dengan pelaksanaannya
dan juga menilai sampai dengan pertanggungjawaban satker. Pada tahun 2019,
dilakukan reformulasi perhitungan IKPA berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-
364/PB.2/2019, diantaranya:

(i) Reformulasi 4 indikator diantaranya adalah:
• Deviasi Halaman III DIPA: dilakukan cut off setiap triwulan. Tidak seperti periode

sebelumnya yang bisa dianggap nilainya walau sudah melewati triwulan berkenaan.
• Penyampaian Data Kontrak: hanya memperhitungkan kontrak dengan batasan nilai

lebih dari Rp50juta. Penyampaian data kontrak dihitung dalam 5 hari kerja setelah
tanggal kontrak sampai dengan tanggal konversi pada KPPN, bukapn pada saat
tanggal approval/upload ke SPAN oleh KPPN.
• Pengembalian / Kesalahan SPM: Pengembalian SPM oleh KPPN yang dihitung pada
IKPA didasarkan pada kesalahan/ penolakan/pengembaliam SPM oleh sistem sejak
proses konversi/verifikasi petugas Front Office KPPN maupun pada saat proses
verifikasi pada Middle Office.
• Dispensasi SPM: diperhitungkan berdasarkan sistem layering/ berjenjang berupa
penalty nilai atas sejumlah SPM yang mendapatkan dispensasi karena melewati
batas-batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 22

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

(ii) Perubahan apada pembobotan 12 indikator. Menjadi: Realisasi (20%); Penyelesaian
Tagihan (20%); Data Kontrak (15%); Pengelolaan UP (10%); Revisi DIPA (5%); Deviasi
Halaman III DIPA (5%); LPJ Bendahara (5%); Perencanaan Kas (5%); Kesalahan SPM
(6%); Retur SP2D (6%); Pagu Minus (4%); dan Dispensasi SPM (4%).

(iii) Adanya Indikator Pagu Minus dan Dispensasi SPM yang diperhitungkan sejak di awal
tahun anggaran.

2.3.3. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah

Per tanggal 1 Juli 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah satker diwajibkan untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
dalam transaksi Uang Persediaan (UP). Jadi, UP yang semula 100% tunai, sejak
tanggal 1 Juli 2019 terbagi menjadi 40% UP KKP dan 60% UP Tunai. Peraturan ini
ditetapkan dalam rangka pengelolaan kas negara yang lebih teratur dan mudah
untuk dipantau.

Sampai denga akhir tahun 2019, masih banyak satker yang mengeluhkan belum
mendapat KKP. Satker yang belum mendapat KKP rata-rata yang mengajukan
penerbitan KKP menggunakan Bank BRI. Terjadinya keterlambatan penerbitan KKP
oleh Bank BRI disebabkan karena sistem penerbitan kartu kredit oleh Bank BRI
adalah dengan cara mengirimkan data pengajuan pembukaan kartu kredit ke Kantor
Pusat Bank BRI di Jakarta. Hal tersebut tentu menghambat penerbitan kartu kredit
karena masih harus dikirimkan ke kantor pusat mereka. Ditambah lagi, terdapat limit
penerbitan kartu kredit setiap harinya sehingga tidak dapat langsung diproses
walaupun data sudah ada di kantor pusat.

Kendala lain yang ditemui oleh satker terkait dengan penggunaan KKP adalah, masih
sedikitnya toko yang memiliki mesin Electronic Data Capture (EDC) sehingga toko
tersebut tidak bisa menerima transaksi yang pembayaran dengan menggunakan
KKP. Selain itu, adanya beberapa toko yang tidak menerima transaksi yang
menggunakan KKP. Solusi dari masalah ini adalah dengan membuat list toko yang
masih belum memiliki mesin EDC dan/ satker yang menolak transaksi yang
menggunakan KKP.

Selain PMK nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, peraturan lain yang terkait dengan tindak
lanjut penggunaan KKP. Diantaranya, ND-388/PB/2019 tentang Penegasan Kembali
Terkait Implementasi Pembayaran dan Penggunaan KKP secara penuh mulai 1 Juli
2019; ND-607/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembayaran dan
Penggunaan KKP TA 2019 dan Update Aplikasi terkait; dan ND-512/PB/2019 tentang
Penegasan/Penjelasan Kembali terkait Petunjuk Teknis Lanjutan KKP.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 23

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

2.4. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2019

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dikembangkan untuk mengukur kinerja
pelaksanaan anggaran secara komprehensif sekaligus dalam rangka merubah
paradigma pengelola keuangan atau pimpinan satker bahwa tingkat penyerapan
merupakan satu- satunya indikator penentu keberhasilan. Terdapat 12 Indikator yang
digunakan dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran. 12 didasarkan pada aspek
kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (compliance),
dan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Pemanfaatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai detektor kualitas
pengelolaan anggaran Satker Kementerian/Lembaga merupakan upaya perbaikan
aspek-aspek pelaksanaan anggaran yang lebih mikro sekaligus diharapkan memberi
daya dorong perbaikan kualitas penyerapan anggaran dan memperbaiki kualitas
belanja pemerintah. Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) ini juga dapat
digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi dan sebagai peringatan dini (early
warning) atas potensi adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
anggaran, baik masalah internal maupun eksternal. Kendala tersebut hendaknya
segera dicari dan dipikirkan solusi pemecahannya, sehingga tidak lagi menghambat
pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya. Indikator-indikator tersebut adalah
penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, halaman III DIPA, data kontrak,
pengelolaan UP, pelaksanaan revisi DIPA, pengembalian SPM, retur SP2D,
penyampaian rencana kas, pagu minus, dispensasi SPM, dan penyampaian LPJ
Bendahara. Monitoring dan evaluasi IKPA ini secara praktis sudah dapat dilakukan
secara online pada komputer maupun pada handphone. Dengan demikian, satker
dapat selalu memantau nilai IKPA mereka. Pemantauan dapat diakses melalui
submenu monev PA pada aplikasi OMSPAN.

2.4.1. Perbandingan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II dan Semester I
2019

Nilai IKPA tahun 2019 semester II adalah sebesar 96,48. Nilai ini mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Salah satu penyebab meningkatnya
nilai IKPA tahun 2019 adalah mulai sadarnya satker terhadap nilai IKPA mereka. Hal
ini ditandai dengan seringnya satker dalam menanyakan nilai mereka (masih saja
ada satker yang belum mengetahui bahwa mereka bisa melihat sendiri nilai IKPA
mereka). Selain itu, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan juga sering memberikan
penghargaan kepada satker yang memiliki nilai IKPA tertinggi berdasarkan
pembagian besar pagu. Hal ini membuat satker lingkup kerja Kanwil DJPb Prov.
Kalimantan Selatan terpacu untuk bisa mendapatkan nilai IKPA yang baik dengan
cara memperbaiki kinerja mereka dari perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban penganggaran. Pada tabel 2.8 dapat dipantau perbandingan
per indikator tahun 2018 dengan 2019 semester II.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 24