RPA Semester II 2019

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

TABEL 2.8
PERBANDINGAN NILAI IKPA SEMESTER II TA 2018 DAN 2019

Nilai IKPA

No Indikator Semester Semester Status
II 2018 II 2019
Tetap
Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran Meningkat
Meningkat
1 Revisi DIPA 100 100
Meningkat
2 Deviasi Halaman III DIPA 91.66 98.18 Meningkat
Meningkat
3 Pagu Minus 99.61 100
Meningkat
Kepatuhan Terhadap Regulasi Tetap

1 Pengelolaan UP 89 95 Meningkat

2 LPJ Bendahara 96.54 98.97 Meningkat
Menurun
3 Penyampaian Data Kontrak 88 92 Menurun
Meningkat
Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

1 Retur SP2D 99.76 99.79

2 Realisasi Anggaran 100 100

3 Penyelesaian Tagihan 96.33 98.21

Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

1 Perencanaan Kas 95 100

2 Kesalahan SPM 96.36 80

3 Dispensasi SPM 100 95

Nilai Akhir IKPA 95.84 96.48

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembagian penghargaan pada satker
terkait nilai IKPA tertinggi dikelompokkan dalam 3 kategori besaran pagu, yaitu
kategori pagu tinggi (>10 miliar), kategori pagu sedang (3-10 miliar), dan kategori
pagu rendah (<10 miliar). Pengelompokan nilai IKPA satker tertinggi per kategori
pagu dapat dilihat pada tabel 2.9; tabel 2.10; dan tabel 2.11.

TABEL 2.9
NILAI IKPA TERTINGGI KATEGORI PAGU TINGGI (> 10M)

Kode Uraian Satker Pengelolaan UP
Satker Data Kontrak
Kesalahan SPM
Retur SP2D
Hal III DIPA
Revisi DIPA

Penyelesaian Tagihan
Rekon LPJ
Renkas
Realisasi
Pagu Minus

Dispensasi SPM
Nilai Akhir

LEMBAGA

653023 PEMASYARAKATAN 100 100 100 100 99.65 100 100 100 0 100 0 100 99.98

NARKOTIKA MARTAPURA

663466 KANTOR WILAYAH DJP 100 100 95 100 99.97 100 100 100 0 100 0 100 99.68
KALIMANTAN SELATAN

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 25

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

DAN KALIMANTAN

TENGAH

BALAI BESAR PENGAWAS

432881 OBAT DAN MAKANAN 100 100 90 99.89 93.84 100 100 100 100 100 0 100 99.09

BANJARMASIN

645714 POLRES TAPIN 98 100 90 99.84 96.25 100 100 100 100 100 0 100 99

645692 POLRES TANAH LAUT 100 100 95 100 87.47 100 100 100 100 100 0 100 98.93

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

TABEL 2.10
NILAI IKPA TERTINGGI KATEGORI PAGU SEDANG (3-10 M)

Kode Uraian Satker Pengelolaan UP
Satker Data Kontrak
Kesalahan SPM
Retur SP2D
Hal III DIPA
Revisi DIPA

Penyelesaian Tagihan
Rekon LPJ
Renkas
Realisasi
Pagu Minus

Dispensasi SPM
Nilai Akhir

406752 RUMAH TAHANAN 100 100 100 100 99.61 100 100 100 0 100 0 100 99.98
NEGARA PELAIHARI

MADRASAH ALIYAH

554642 NEGERI 3 BANJARMASIN 100 0 100 100 96.5 100 0 100 0 100 0 100 99.46

KOTA BANJARMASIN

KANTOR PELAYANAN

537958 KEKAYAAN NEGARA DAN 100 100 95 100 97.28 100 100 100 0 100 0 100 99.45

LELANG BANJARMASIN

406777 RUMAH TAHANAN 100 100 100 100 88.17 100 100 100 0 100 0 100 99.38
NEGARA KANDANGAN

KANWIL DITJEN

528171 PERBENDAHARAAN 100 100 90 99.49 100 100 100 100 0 100 0 100 99.34
PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

TABEL 2.11
NILAI IKPA TERTINGGI KATEGORI PAGU RENDAH (<3 M)

Kode Uraian Satker Pengelolaan UP
Satker Data Kontrak
Kesalahan SPM
Retur SP2D
Hal III DIPA
Revisi DIPA

Penyelesaian Tagihan
Rekon LPJ
Renkas
Realisasi
Pagu Minus

Dispensasi SPM
Nilai Akhir

648872 KANTOR PELAYANAN 100 0 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 100
634963 PERBENDAHARAAN 100 100 100 100 99.9 100 100 100 0 100 0 100 99.99
528188 NEGARA PELEIHARI 100 100 95 100 100 100 100 100 0 100 0 100 99.68

KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN
NEGARA TANJUNG

KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN
NEGARA BANJARMASIN

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 26

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

309049 PENGADILAN AGAMA 100 0 100 100 94.22 100 0 100 0 100 0 100 99.56
PELAIHARI

KANTOR PELAYANAN

528192 PERBENDAHARAAN 100 0 95 100 99.94 100 0 100 0 100 0 100 99.53

NEGARA KOTABARU

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Nilai IKPA Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan semester II tahun 2019 adalah
sebesar 96,48. Hal ini merupakan hasil bimbingan dari KPPN dengan lingkup wilayah
kerjanya masing-masing. Bila nilai IKPA dilihat dari KPPN wilayah bayar satker, nilai
IKPA KPPN dapat dilihat pada tabel 2.12 di bawah. Nilai IKPA tertinggi ada pada KPPN
Kotabaru dengan nilai Akhir IKPA 96,91. Adapun KPPN yang memiliki nilai IKPA
terendah adalah KPPN Tanjung dengan nilai 94,68.

TABEL 2.12
NILAI IKPA PER KPPN SELAKU KUASA BUN SEMESTER II TA 2019

Kode Nama KPPN UP
KPPN Kontrak

SPM
Retur
Hal III
Revisi
Tagihan

LPJ
Renkas
Realisasi
Minus
Dispen
Nilai Akhir

045 BANJARMASIN 95 92 80 99.8 85.95 100 98.28 97 100 100 99.37 95 95.74

081 KOTABARU 98 100 80 99.74 79.27 100 98.18 98 100 100 98.77 95 96.91

110 BARABAI 94 99 80 99.83 83.26 100 97.6 99 100 100 98.13 95 96.54

151 T A N J U N G 97 87 80 99.69 83.04 100 96.56 98 100 100 95.12 95 94.68

168 PELAIHARI 99 94 80 99.88 84.16 100 98.56 100 100 100 99.34 100 96.76

Kanwil Kalsel 95 92 80 99.79 98.18 100 98.21 99 100 100 100 95 96.48

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

2.4.2. Indikator UP

UP merupakan uang muka kerja yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan
operasional satker dalam satu bulan. Idealnya pengisian ulang (revolving) UP
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah UP/revolving UP yang
terakhir/sebelumnya mengingat revolving UP dapat dilakukan setelah
penggunaannya mencapai minimal 50%. Keterlambatan dalam melakukan revolving
UP akan berdampak pada tingkat realisasi belanja dan meningkatkan potensi idle
cash. Bila dilihat pada gambar 2.8 di bawah, dapat dilihat % keterlambatan revolving
UP adalah sebesar 5% atau sebanyak 623 UP. Sedangkan, revolving UP yang tepat
waktu adalah sebesar 95% dari total revolving UP keseluruhan atau sebanyak 13.048
revolving.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 27

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019
GAMBAR 2.8

KETEPATAN WAKTU PENGELOLAAN UP

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Bila dilihat dari jumlah satker yang mengajukan revolving UP, satker Dinas TPH Prov.
Kalsel memiliki total revolving sebesar 176 kali dengan % ketepatan waktu sebesar
97% atau 170 revolving yang tepat waktu. Sedangkan, bila dilihat dari %ketepatan
waktu pada gambar 2.9, yang tertinggi ada pada satker Polres Banjar dan Polres
Tanah Bumbu.

GAMBAR 2.9
SATKER DENGAN KETEPATAN WAKTU PENGELOLAAN UP TERTINGGI

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

2.4.3. Indikator Data Kontrak
Data perjanjian/kontrak yang memuat informasi kontrak wajib disampaikan ke KPPN
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak oleh
Kuasa Pengguna Anggaran dengan penyedia barang dan jasa. Data kontrak
digunakan untuk melakukan proyeksi pengeluaran negara dalam rangka penyediaan
dana yang tentu akan menjadi bagian dari manajemen kas dalam meminimalkan
cash missmatch. Sistem SPAN yang saat ini dijalankan oleh KPPN mensyaratkan
setiap penerima pembayaran harus didaftarkan data suppliernya terlebih dahulu.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 28

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019
Pembayaran yang bersifat kontraktual (SPM Kontraktual), selain data supplier atas
kontrak tersebut, maka data kontrak pun juga harus didaftarkan ke KPPN, agar
negara menjadi mengetahui berapa kontrak yang harus dipersiapkan
pendanaannya, dilihat dari sudut pandang manajemen kas. Apabila kedua data
tersebut tidak ada, maka SPM tidak akan bisa diproses lebih lanjut yang tentu akan
berpengaruh terhadap lambatnya serapan anggaran.
GAMBAR 2.10
KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN DATA KONTRAK

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat 3.388 jumlah data kontrak yang
disampaikan dengan KPPN. %pengajuan penyampaian data kontrak yang tepat
waktu adalah sebesar 92% atau sebanyak 3.128 data kontrak dengan keterlambatan
sebesar 8% atau 260 data kontrak seperti yang terlihat pada gambar 2.10 di atas.
Sedangkan, bila dilihat jumlah data kontrak satker terbanyak dengan ketepatan
waktu tertinggi, ada pada satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
Kalimantan II dengan jumlah data kontrak tepat waktu sebanyak 313 dan yang
terlambat sebanyak 12. Gambar 2.12 menunjukkan satker yang memiliki jumlah
data kontrak terbanyak dengan ketepatan waktu tertinggi. Bila dilihat dari %
ketepatan waktu tertinggi dari 10 satker dengan jumlah penyampaian data kontrak
terbanyak, ada pada satker Politeknik Negeri Banjarmasin dan satker Balai Jasa
Konstruksi Wilayah V Banjarmasin dengan % ketepatan waktu 100%.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 29

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019
GAMBAR 2.11

SATKER DENGAN KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN DATA KONTRAK TERTINGGI

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

2.4.4. Indikator Kesalahan SPM
Kesalahan/pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) menunjukkan satker
belum mampu dalam memahami ketentuan pelaksanaan anggaran sehingga
mengurangi kualitas pelaksanaan anggaran secara total. Pengembalian/kesalahan
SPM merupakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yang juga merupakan
komponen perhitungan dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Dihitung
berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruhSPM yang diterbitkan satker,
jumlah SPM yang diterbitkan, termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak.
Kondisi pengembalian SPM disebabkan rendahnya lemahnya verifikasi di internal
satker terhadap validitas SPM yang diajukan ke KPPN, sehingga masih diperlukan
langkah-langkah dan strategi untuk mengurangi tingkat pengembalian SPM dengan
meningkatkan kompetensi pemahaman satker terkait tata cara penerbitan SPM.
GAMBAR 2.12
KESALAHAN SPM SATKER LINGKUP KANWIL DJPb PROV. KALSEL

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 30

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019
Gambar 2.11 menunjukkan SPM yang diajukan oleh satker lingkup kerja Kanwil DJPb
Prov. Kalimantan Selatan. Terdapat 114.849 SPM yang benar atau 97% dari total
SPM yang diajukan. Sedangkan, terdapat 3% SPM salah atau 4.155 SPM salah atau
3% dari total SPM. Bila diteliti lebih jauh, satker yang memiliki kesalahan SPM
tertinggi adalah Disnakertrans Kabupaten Banjar yakni sebesar 40,9% dari total 22
SPM atau terdapat 9 SPM salah milik satker.
GAMBAR 2.13
KESALAHAN SPM SATKER TERTINGGI

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

2.4.5. Indikator Retur SP2D
Retur SP2D adalah SPM yang telah diterbitkan SP2D nya namun mengalami gagal
transfer ke rekening tujuan sesuai yang tertera dalam SPM/SP2D. Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Retur SP2D dihitung dengan cara membandingkan jumlah
retur SP2D yang terjadi dengan jumlah SP2D yang telah diterbitkan.
GAMBAR 2.14
RETUR SP2D SATKER LINGKUP KANWIL DJPb PROV. KALSEL

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 31

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Jumlah SP2D retur adalah sebanyak 245 SP2D. sedangkan jumah SP2D tidak retur
atau berhasil proses ada sebanyak 115.326 SP2D. Gambarnya dapat dilihat pada
gambar 2.13 di atas. Bila diteliti lebih lanjut, sesuai dengan tabel 2.13 Satker yang
memiliki jumlah retur SP2D tertinggi adalah Kantor Kemenag Kab. HSU yakni
sebanyak 14 retur. Bila dilihat dari %retur SP2D tertinggi ada pada satker MAN 1
Tanah Bumbu.

TABEL 2.13
SATKER DENGAN JUMLAH RETUR SP2D TERTINGGI

Satker SP2D Retur % Retur

Kantor Kemenag Kab. HSU 743 14 1.88%

Balai DAS Hutan Barito 711 8 1.13%

Univ. Lambung Mangkurat 4071 7 0.17%

Polres HST 1763 7 0.40%

Pemeliharaan SD Air Kal. II 1899 6 0.32%

UIN Antarsari BJM 2775 6 0.22%

Sekre. Bawaslu 937 6 0.64%

LPMP Kalsel 276 5 1.81%

Kantor Kemenag Kab. Tabalong 325 5 1.54%

MAN 1 Tanah Bumbu 129 5 3.88%

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

2.4.6. Indikator Halaman III DIPA

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan
rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana) selama 12 bulan. Angka
gap per triwulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam perhitungan rata-rata
gap tidak saling meniadakan. Adanya perbedaan rencana dengan realisasi
dinamakan deviasi. Dengan demikian, semakin rendah deviasi artinya semakin baik
satker dalam merencanakan penarikan dana mereka.

GAMBAR 2.15
INDIKATOR HALAMAN III DIPA

Rata-rata Deviasi Rata-rata Deviasi
8.34 % 1.82 %

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 32

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Bila dilihat pada gambar 2.16, terlihat bahwa rata-rata deviasi tahun 2019 adalah
sebesar 1,82%. Angka tersebut turun dari tahun 2018 (rata-rata deviasi 8,34%).
Walaupun terdapat peraturan baru yang menyatakan bahwa penilaian atas
Indikator Halaman III DIPA dilakukan cut off per triwulannya, rupanya satker cepat
menyesuaikan hal tersebut sehingga nilai indikator ini tidak turun dari tahun 2018.
Ditambah lagi jumlah pengajuan revisi halaman III DIPA yang banyak membuat
pembagi dari
2.4.7. Indikator Revisi DIPA
Masih belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja, dan ditambah
dengan belum bagusnya kualitas perencanaan anggaran oleh Satker dan K/L
menyebabkan masih banyaknya revisi anggaran yang dilakukan baik di Kanwil Ditjen
Perbendaharan maupun di Ditjen Anggaran. Dihitung berdasarkan jumlah revisi
anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi
yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap) yang merubah Digital Stamp (DS).
Revisi dilaksanakan oleh dua unit organisasi yang berbeda pada Kementerian
Keuangan yaitu di tingkat pusat revisi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit.PA) dan di tingkat daerah dilakukan oleh
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Gambar 2.15 menunjukkan porsi pengajuan revisi dipa per bulan. Seperti yang
terlihat pada gambar di bawah, pada bulan Januari belum ada satker yang
mengajukan revisi DIPA. Pengajuan revisi DIPA (yang merubah DS) terbanyak ada
pada bulan November dan Juli atau sebesar 16% dari total seluruh jumlah revisi.
Jumlah seluruh revisi DIPA sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar 190
revisi DIPA.

GAMBAR 2.16
PENGAJUAN REVISI DIPA PER BULAN

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 33

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Bila diteliti lebih lanjut, maka didapat satker dengan revisi anggaran tertinggi.
Gambar 2.16 menunjukkan 10 satker yang telah melakukan revisi anggaran
tertinggi. Satker dengan jumlah revisi DIPA terbanyak adalah Disnakertrans Prov.
Kalimantan Selatan dengan jumlah revisi sebanyak 5 kali. Untuk satker lain, rata-rata
mengajukan 4 kali revisi DIPA.

Gambar 2.17
SATKER REVISI ANGGARAN TERTINGGI

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

2.4.8. Indikator Penyelesaian Tagihan
Sesuai ketentuan yang berlaku, penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai
seharusnya diselesaikan dengan batasan 17 hari kerja. Namun dalam implementasi
pelaksanaan anggaran satker masih ditemukan tagihan yang lewat waktu. Semakin
lama penyelesaian tagihan maka akan menurunkan kualitas pelaksanan anggaran
karena dapat mengurangi manfaat efek pengganda belanja pemerintah. Untuk
mengukur kualitas penyelesaian tagihan, jumlah SPM LS Non Belanja Pegawai yang
ditagihkan tepat waktu diperbandingkan dengan total SPM LS Non Belanja Pegawai
di satker atau K/L tersebut. Data penyelesaian tagihan SPM LS Non Belanja Pegawai
pada Semester II 2019, terdapat total 7.745 SPM, yang mengalami keterlambatan
sebanyak 139 SPM atau sebesar 2%. 7.606 SPM atau 98% SPM lainnya sudah tepat
waktu.
Walaupun persentase SPM tepat waktu sudah sangat meningkat dibandingkan
dengan tahun 2018, masih terdapat satker yang terlambat dalam mengajukan SPM
LS Non Belanja Pegwai. Hal ini mengindikasikan masih kurang pahamnya pejabat
perbendaharaan di internal satuan kerja lingkup Provinsi Kalimantan Selatan
terhadap ketentuan peraturan terkait batasan waktu penyelesaian tagihan dari
mulai Surat Permintaan Pembayaran hingga menjadi Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D).

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 34

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

GAMBAR 2.18
PENYELESAIAN TAGIHAN SATKER LINGKUP KANWIL DJPb PROV. KALSEL

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Bila diteliti lebih jauh, terdapat satker yang memiliki penyelesaian tagihan tertinggi
seperti yang ditampilkan dalam gambar 2.18. Satker Operasi dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air Kalimantan II memiliki SPM LS Non Belanja Pegawai terbanyak
dibandingkan dengan satker lain. Persentase ketepatan waktu satker Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air Kalimantan II adalah sebesar 100%. Dengan kata lain,
satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kalimantan II tidak pernah
terlambat mengajukan SPM. Dari 10 satker yang memiliki total SPM LS Non Belanja
Pegawai terbanyak, yang memiliki SPM salah terbanyak adalah satker Universitas
Lambung Mangkurat dengan 51 SPM salah.

GAMBAR 2.19
SATKER DENGAN PENYELESAIAN TAGIHAN TERTINGGI (BAIK)

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 35

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019
2.4.9. Indikator Rekonsiliasi LPJ

Penyampaian LPJ Bendahara merupakan bentuk akuntabiltas dan transparansi dari
Bendahara. Keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara menunjukkan ketidak
patuhan satker terhadap ketentuan. Penyampaian LPJ bendahara mencerminkan
akuntabilitas pengelolaan UP dan kepatuhan K/L terhadap yang bermanfaat bagi
BUN dalam mengelola kas. Penyampaian LPJ Bendahara dihitung berdasarkan rasio
LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh penyampaian LPJ
Bendahara yang disampaikan ke KPPN. Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara
kepada KPPN sesuai ketentuan adalah tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan
bersangkutan berakhir.

GAMBAR 2.20
KETEPATAN WAKTU SATKER MENYAMPAIKAN LPJ BENDAHARA

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Pada gambar 2.19, tampak bahwa sudah 99% (6.628 LPJ) penyampaian LPJ tepat
waktu (sesuai batas waktu ketentuan yang berlaku) dengan hanya 1% yang
terlambat (69 LPJ), artinya secara mayoritas kepatuhan para bendahara satker
terhadap ketentuan penyampaian LPJ Bendahara ini, sebagai perwujudan
akuntabilitas dan transparansi kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
rata-rata sudah cukup memadai.

GAMBAR 2.21
K/L DENGAN JUMLAH PENYAMPAIAN LPJ TEPAT WAKTU TERBAIK

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 36

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019
2.4.10. Indikator Perencanaan Kas

Bagi satker yang hendak mencairkan dana besar (di atas 1 miliar), diharuskan untuk
menyampaikan perencanaan kas ke KPPN tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tagngal
APS pada Aplikasi SAS. Renkas yang tepat waktu akan mendukung terwujudnya
likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

GAMBAR 2.22
INDIKATOR PERENCANAAN KAS

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Bila dilihat dari gambar 2.21 terdapat perbandingan yang signifikan dibandingkan
dengan tahun 2018. Pada tahun 2018, terdapat 48 renkas yang terlambat
disampaikan ke KPPN sedangkan pada tahun 2019 hanya ada 4 renkas yang
terlambat disampaikan dengan KPPN. Bila dilihat dari % ketepatan waktunya, 2019
memiliki ketapatan waktu sebesar 99,7% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar
95,3%.
2.4.11. Indikator Realisasi Anggaran

GAMBAR 2.23
INDIKATOR REALISASI ANGGARAN

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 37

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Berdasarkan gambar 2.22 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan nilai pagu yang
diikiuti dengan realisasi. Walaupun %realisasi menurun daripada tahun lalu,
%realisasi sudah mencapai target triwulan IV (90%) sehingga nilai IKPA tidak turun
dari tahun 2018. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Provinsi Kalimantan
Selatan dapat dilihat pada gambar 2.22 di atas.

2.4.12. Indikator Pagu Minus

GAMBAR 2.24
INDIKATOR PAGU MINUS

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

Pagu Minus Belanja adalah saldo pagu belanja sampai dengan akhir tahun anggaran
menunjukkan posisi yang minus. Adanya pagu minus menunjukkan masih kurang
matangnya perencanaan anggaran, sehingga realisasi melebihi pagu yang tersedia.
Pengukuran dilakukan sampai dengan level akun 6 digit. Umumnya munculnya pagu
minus pada level 6 digit ini ada beberapa kemungkinan:

(i) Satker melakukan revisi POK namun belum dilakukan penyamaan data dengan
Kanwil melalui mekanisme revisi DIPA sehingga, data dalam SPAN berbeda denga
data yang sudah dirubah oleh satker. Dampaknya, terjadi perbedaan besaran alokasi
pada akun 6 digit tersebut, sehingga pada SPAN dianggap telah terjadi pagu minus.

(ii) Akun 6 digit pada belanja pegawai yang mana dimungkinkan untuk realisasi melebihi
pagu (pagu terbuka)

Sampai dengan akhir tahun 2019, masih terdapat pagu minus yang belum
disesuaikan oleh satker lingkup kerja Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan. Nominal
dari pagu minus ini adalah Rp. 16,9 miliar rupiah. Sedangkan, pada tahun 2018, tidak
ditemukan data pagu minus satker (tidak terekam dalam aplikasi Monev PA).

2.4.13. Indikator Dispensasi SPM

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaiakan
melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun. Terjadi penurunan nilai indikator

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 38

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Dispensasi SPM jika dibandingkan denga tahun 2018. Yang semula 100 menjadi 95.
Pada tahun 2019, terdapat 6 pengajuan dispensasi SPM oleh satker seperti yang
terlihat pada gambar 2.24. Semakin banyak yang mengajukan dispensasi SPM,
semakin menurun juga nilai indikator Dispensasi SPM.

GAMBAR 2.25
INDIKATOR DISPENSASI SPM

6 PENGAJUAN Asrama Haji Banjarmasin 1
Disnakertrans Kab. Tabalong 58
BBPT Binuang, Kalsel 1
KSOP Kotabaru - Batulicin 1
Balai Perhutsos Wil. Kalimantan 1
SPN Polda Kalsel 1
Polres Kotabaru 3
Kanwil Kemenag Prov. Kalsel 1

Sumber: OM SPAN per 18 Februari 2020, diolah

TABEL 2.14
PENILAIAN IKPA PADA INDIKATOR DISPENSASI SPM

No Jumlah Dispensasi SPM Nilai IKPA
1 0 SPM 100 100
95
2 1 - 10 SPM 90
3 11 - 30 SPM 85
4 31 - 50 SPM 80
5 > 50 SPM

Sumber: Slide Kebijakan IKPA Tahun 2019

Tahun 2019 terdapat 6 pengajuan dispensasi SPM. Seperti yang terlihat pada tabel
2.14, nilai yang didapatkan adalah 95. Tahun 2018 mendapatkan nilai 100 pada
indikator Dispensasi SPM karena tidak ada pengajuan dispensasi SPM pada tahun
itu.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 39

BAB 3

ANALISIS
KENDALA
PELAKSANAAN

APBN

PASASR APUNG LOK BAINTAN - BANJARMASIN

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

3.1 PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran diukur efektivitasnya dengan mengukur tingkat realisasi atau
penyerapan anggaran satker. Tingkat realisasi merupakan persentase penyerapan
anggaran hasil perbandingan antara realisasi dengan pagu anggaran belanja. Target
penyerapan pada triwulan IV adalah 90%.
GAMBAR 3.1
REALISASI ANGGARAN K/L SEMESTER I 2019

Sumber: Monev PA tanggal 18 Februari, diolah

Gambar 3.1 menunjukkan di atas menunjukkan %realisasi sampai dengan akhir tahun
2019. Dapat dilihat bahwa realisasi belanja K/L Prov. Kalimantan Selatan sudah
mencapai 92% dari pagu sebesar Rp. 10.021 miliar. Walaupun sudah mencapai target
triwulan IV, persentase penyerapan anggarannya menurun bila dibandingkan dengan
tahun 2018 yakni sebesar 93% dari pagu sebesar Rp. 9.224 miliar. Bila melihat dari
persen ketidakserapan tertinggi, Kementerian PUPR ada di peringkat pertama.
Artinya, banyak satker dibawah Kementerian PUPR yang realisasinya rendah sehingga
menyumbang ketidakserapan tertinggi tingkat K/L.
Berdasarkan data yang telah disajikan pada Bab II, secara umum kinerja pelaksanaan
anggaran seluruh satker lingkup Prov. Kalimantan Selatan sudah baik. Nilai IKPA tahun
2019 adalah sebesar 96,48. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan nilai IKPA 2018
yakni sebesar 95.84. Namun, terdapat dua indikator yang mengalami penurunan.
Diantaranya adalah indikator Dispensasi SPM dan indikator Kesalahan SPM. Bila dilihat
lebih jauh lagi, IKPA satker yang nilai IKPA nya rendah. Bahkan yang paling rendah
mendapatkan nilai IKPA 54,55.
Berdasarkan uraian di atas permasalahan pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun 2019
di Prov. Kalimantan Selatan adalah:
1. Secara keseluruhan, tingkat realisasi semester II tahun 2019 sudah mencapai

target realisi. Namun, bila dilihat lebih mendalam, K/L yang memiliki
%ketidakserapan tertinggi adalah Kementerian PUPR dan satkernya banyak yang
belum mencapai target reallisasi triwulan IV (90%).

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 40

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

2. Walaupun nilai IKPA tahun 2019 secara keseluruhan meningkat dibandingkan
dengan tahun 2018, terdapat satker yang nilai IKPA nya sangat rendah (54,55).
Total jumlah satker yang memiliki nilai IKPA dibawah 90 ada 89 satker. Bila nilai
per indikator IKPA diperbandingkan, terdapat dua indikator yang nilainya turun
dari tahun sebelumnya, yaitu indikator Kesalahan SPM dan indikator Dispensasi
SPM.

3.1.2 Analisis Permasalahan Pelaksanaan Anggaran

Bab III ini akan mengidentifikasi kendala pelaksanaan anggaran. Data realisasi
anggaran dan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akan digunakan sebagai
dasar penelaahan masalah yang dialami oleh satker. Analisis dilakukan dengan
menggunakan metode survei untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan
anggaran secara umum. Faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran dilakukan
dengan menggunakan tracking analysis. Sedangkan permasalahan dalam
implementasi IKPA dianalisis menggunakan metode Tree Problem Analysis.

a. Pengumpulan data
Data yang digunakan di sini berasal dari dua cara. Pertama menggunakan
survei/kuesioner yang terdiri dari 30 pernyataan terkait kendala atau permasalahan
yang terindikasi mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran. Pilihan pada
kuesioner ini terdiri dari lima pilihan, sangat setuju; setuju; ragu-ragu; tidak setuju;
sangat tidak setuju. Hasil dari kuesioner ini digunakan sebagai representatif
permasalahan satker.

Selain menggunakan kuesioner, sumber data lainnya seperti data dari aplikasi Monev
PA, wawancara langsung atau one on one meeting, serta hasil diskusi bersama dalam
acara FGD yang biasa dilakukan tiap triwulan. Hasil dari data yang telah dikumpulkan
diharapkan dapat menggambarkan permasalahan pelaksanaan anggaran yang
dihadapi oleh satker.

b. Penentuan responden
Mengingat terdapat 500 lebih satker lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan,
pembagian kuesioner dilakukan pada satker yang memiliki realisasi anggaran rendah.
Reponden lain juga bisa ikut berpartisipasi namun diutamakan satker yang memiliki
realisasi anggaran rendah

Untuk tracking penyerapan anggaran, ditentukan mendalami kembali Kementerian
PUPR mengingat %ketidakserapan Kementerian PUPR adalah yang paling tinggi.
Dipilih 5 satker yang menyumbang ketidakserapan tertinggi di Kementerian PUPR.

Sedangkan untuk IKPA, pada awal akan dibahas K/L yang memiliki IKPA rendah dan
setelahya dipilih satker dengan nilai IKPA terendah.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 41

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

3.1.3 Hasil Analisis dan Pembahasan

Permasalahan terkait adanya satker yang masih belum mencapai target realisasi
anggaran sampai dengan akhir tahun 2019 membuat Kanwil DJPb yang notabene
sebagai Pembina satker lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban untuk
mencari penyebab dan solusi dari masalah tersebut. Hal ini dianggap perlu untuk
dilakukan sebagai antisipasi adanya permasalahan yang sama pada tahun anggaran
berikutnya. Selain itu, setelah mengetahui apa sebab-akibat dari ketidakserapan
anggaran ini diharapkan dapat mempersiapkan solusi dan/ pengambilan kebijakan
pada saat akhir tahun mengingat kebijakan terkait penganggaran

Dalam upaya untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Satker Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dan menyeluruh, Kanwil membagikan
survei terkait faktor yang dianggap satker sebagai kontributor pada ketidakserapan
anggaran mereka. Survei/Kuesioner dibagikan secara online. Terdapat 173 satker yang
memberikan respon dengan mengisi survei online.

Adapun pertanyaan survei akan dilampirkan dalam lampiran laporan ini. Alat ukur dari
survei ini adalah dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert menurut Maryuliana
(2016:1) adalah:

“Skala pengukuran yang dikembangkan oleh Likert. Skala Likert mempunyai empat atau
lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah
skor/nilai yang merepresentasikan sifat individu, misalkan pengetahuan, sikap, dan
perilaku. Dalam proses analisis data, komposit skor, biasanya jumlah atau rataan, dari
semua butir pertanyaan dapat digunakan. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik
yang umum digunakan dalam kuesioner, dan sakala yang paling banyak digunakan dalam
riset berupa survei.”

Dalam survei yang dibagikan pada satker, terdapat 5 pilihan skala penilaian dengan
format:
• Sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1
• Tidak setuju (TS) diberi skor 2
• Ragu-ragu (RR) diberi skor 3
• Setuju (S) diberi skor 4
• Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

Instrumen penelitian atas survei yang menggunakan Skala Likert digunakan dalam
bentuk checklist.

a. Permasalahan terkait SDM
Sumber Daya Manusia perannya sangat penting bagi suatu organisasi. Suatu
organisasi akan dapat berjalan lancar bila didukung dengan SDM yang mumpuni
karena organisasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dan dituju.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 42

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Pelaksana anggaran satker tentu juga haruslah mengerti seluk beluk mengenai
anggaran. Tak hanya itu, diperlukan juga strategi dalam melaksanakan anggaran
satker mereka agar dapat tereksekusi dengan baik.

Pada tabel 3.2 ditampilkan hasil dari kuesioner dengan kategori SDM. Skor hasil survei
sudah dikonversi sesuai dengan skala penilaian yang sudah dibahas di atas.

TABEL 3.1 Jumlah %
HASIL KUESIONER KATEGORI SDM Jawaban
11.3%
No. Pernyataan 468 15.6%
646 15.1%
Staf/pejabat pengelola keuangan sering mutasi, cuti, atau melakukan 625 11.6%
1 perjalanan dinas 479
2 Keterbatasan jumlah staf pengelola keuangan 11.6%
3 Keterbatasan pejabat pengadaan barang/jasa yang bersertifikat 479 10.7%
441 12.6%
Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai Mekanisme 521
4 Pembayaran Pelaksanaan APBN

Kurangnya kompetensi pegawai terhadap penggunaan aplikasi (RKAKL,
5 SAS, SAIBA)
6 Kurang koordinasi antar pejabat perbendaharaan

Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai pengadaan
7 Barang/Jasa
Sumber: Survei Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat delapan permasalahan dari faktor SDM yang
mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran Semester II 2019. Dari tujuh
permasalahan di atas, kendala terkait SDM yang sering ditemui oleh satker adalah
keterbatasan jumlah staf pengelola keuangan dan keterbatasan pejabat pengadaan
barang/jasa yang bersertifikat.

Bila dilihat lebih mendalam, terdapat 102 satker yang memilih jawaban “setuju” dan
“sangat setuju” pada pernyataan “Keterbatasan jumlah staf pengelola keuangan”. Selain
itu, terdapat 109 satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat setuju” pada pernyataan
“Keterbatasan pejabat pengadaan barang/jasa yang bersertifikat”.

Setelah dilakukan sedikit tanya-jawab dengan satker yang memiliki kendala atas
terbatasnya jumlah staf pengelola keuangan, satker yang bersangkutan mengeluhkan
masih kurangnya minat pegawai untuk ditunjuk sebagai pengelola keuangan.
Mayoritas satker yang mengalami kendala tersebut mengindikasikan kurangnya
generasi muda sebagai penerus dalam satker yang bersangkutan. Walaupun terdapat
honor tambahan bagi pengelola keuangan, bagi pegawai senior mungkin dianggap
akan menambah berat pekerjaan yang sudah ada.

Untuk pernyataan “Keterbatasan pejabat pengadaan barang/jasa yang bersertifikat”,
beberapa satker menyatakan bahwa jarang ditemukan pegawai yang memiliki sertifikasi PBJ.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 43

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Alasannya karena dianggap resikonya terlalu besar, harus belajar mengenai PBJ, dan tentu
saja harus merelakan waktu, pikiran, dan tenaga lebih selain mengerjakan tugas yang sudah
ada.

b. Permasalahan terkait perencanaan
Seperti yang sudah disampaikan pada bab II, penilaian IKPA tidak hanya dalam proses
pelaksanaan anggaran, tapi dimulai dari proses perencanaan hingga
pertanggungjawaban. Penganggaran yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas
dan efektivitas dari penganggaran untuk mencapai tujuan nasional.

Sampai saat ini, perencanaan satker lingkup kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
masih belum maksimal. Hal ini terbukti dari masih banyaknya satker yang mengajukan
revisi DIPA maupun POK ke kanwil. Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2019 masih
saja terdapat pagu blokir milik satker.

Berdasarkan hasil kuesioner Pada tabel 3.3 ditampilkan hasil dari kuesioner dengan

kategori perencanaan. Skor hasil survei sudah dikonversi sesuai dengan skala penilaian

yang sudah dibahas di atas.

TABEL 3.2
HASIL KUESIONER KATEGORI PERENCANAAN

No. Pernyataan Jumlah %
Jawaban

1 DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan 682 31.9%

2 Kurang koordinasi antar pejabat perbendaharaan 441 20.6%

3 Kesulitan dalam melakukan koordinasi antara unit daerah dan unit di 472 22.0%
pusat dalam rangka pelaksanaan kegiatan/proyek

4 Kurangnya sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa 546 25.5%

Sumber: Survei Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat empat permasalahan dari faktor perencanaan
yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran Semester II 2019. Dari empat
permasalahan di atas, kendala terkait perencanaan yang sering ditemui oleh satker
adalah DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan dan keterbatasan pejabat
pengadaan barang/jasa yang bersertifikat.

Bila dilihat lebih mendalam, terdapat 133 satker yang memilih jawaban “setuju” dan
“sangat setuju” pada pernyataan “DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan”.
Selain itu, terdapat 78 satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat setuju” pada
pernyataan “Kurangnya sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa”.

Setelah dilakukan sedikit tanya-jawab dengan satker yang memiliki kendala DIPA perlu
direvisi karena tidak sesuai kebutuhan, mayoritas satker membenarkan hal tersebut.
Perencanaan tingkat satker untuk tahun berikutnya dilakukan pada tahun anggaran
berjalan. Dengan demikian, akan sangat mungkin bila tahun berikutnya akan diberi
tugas tambahan oleh Eselon I mereka atau terdapat output yang semula ada

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 44

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

kemudian dihapuskan atau dipindahkan ke yang lain. Selain itu, masalah penambahan
pegawai tidak jarang membuat satker melakukan revisi. Alasannya karena kurang bisa
memperhitungkan kebutuhan para pegawai baru tersebut.

Masalah lainnya terkait dengan DIPA yang perlu direvisi adalah karena adanya pagu
blokir. Penyebab lainnya sehingga perencanaan anggaran satker masih dianggap
kurang baik adalah karena durasi waktu yang disediakan untuk menyusun anggran TA
berikutnya terlalu singkat dan membuat satker menyusun anggaran sekenanya atau
dengan kata lain asal masuk dalam DIPA dulu, bila ada kekurangan atau kelebihan bisa
dilakukan revisi kedepannya.

Pernyataan lain adalah kurangnya sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa.
Mayoritas satker tidak mengetahui bahwa kontrak bisa mulai dilakukan pelelangan
atau perjanjian kerja sama sebelum DIPA satker turun. Selain itu, banyak pula PPK yang
kurang bisa melihat peluang efektivitas pelaksanaan kegiatan.

c. Permasalahan terkait pelaksanaan anggaran
Setelah dilakukan tahap perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan
anggaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan yang baik, baik pula
pelaksanaan anggarannya. Namun tentu saja, tidak serta merta hanya berdasarkan
pada perencanaan yang baik saja. Tapi juga harus dibarengi dengan eksekusi yang baik
sehingga penyerapan anggaran akan semakin optimal.

Berdasarkan hasil kuesioner Pada tabel 3.4 ditampilkan hasil dari kuesioner dengan
kategori pelaksanaan anggaran. Skor hasil survei sudah dikonversi sesuai dengan skala
penilaian yang sudah dibahas di atas.

TABEL 3.3

HASIL KUESIONER KATEGORI PELAKSANAAN ANGGARAN

No. Pernyataan Jumlah %
Jawaban
12.6%
Kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan(UP) tapi belum 443
1 diganti melalui Ganti UP (GUP) 12.2%

Terdapat kultur/kebiasaan menunda pekerjaan pada satuan kerja, 428 10.9%
2 tidak disiplin, dll 14.0%
12.6%
3 SK Penunjukan Pejabat Perbendaharaan terlambat ditetapkan 384 9.7%
12.9%
5 Pelaksanaan kegiatan diundurkan/dibatalkan 491 15.2%

6 Kuitansi, bukti-bukti tagihan terlambat ditandatangani 443

7 DIPA tidak diterima awal tahun anggaran 340

8 Terlambatnya pelaksanaan lelang 455

9 Adanya addendum atau perubahan kontrak 535

Sumber: Survei Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat sembilan permasalahan dari faktor pelaksanaan
anggaran yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran Semester II 2019. Dari

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 45

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

sembilan permasalahan di atas, kendala terkait pelaksanaan anggaran yang sering
ditemui oleh satker adalah Adanya addendum atau perubahan kontrak dan
Pelaksanaan kegiatan diundur/ dibatalkan.

Bila dilihat lebih mendalam, terdapat 68 satker yang memilih jawaban “setuju” dan
“sangat setuju” pada pernyataan “Adanya addendum atau perubahan kontrak”. Selain
itu, terdapat 58 satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat setuju” pada
pernyataan “Pelaksanaan kegiatan diundur/ dibatalkan”.

Setelah dilakukan sedikit tanya-jawab dengan satker yang memiliki kendala adanya
addendum atau perubahan kontrak, ditemukan bahwa penentuan harga perkiraan
sendiri (HPS) yang ternyata meleset dari harga barang. Selain itu, terjadi
keterlambatan pelaksanaan proyek dari waktu yang direncanakan juga menjadi
penyebab terjadinya addendum kontrak.

Pada pernyataan pelaksanaan kegiatan diundur/ dibatalkan, diketahui bahwa terdapat
beberapa satker yang mengalaminya dan mayoritas disebabkan oleh faktor eksternal.
Semisal pada Dinas TPH yang memiliki kegiatan pengadaan bibit. Kegiatan tersebut
baru bisa dieksekusi pada saat musim penghujan, sehingga pelaksanaan kegiatan
mundur dari yang direncanakan. Hal tersebut menyebabkan realisasi pada awal tahun
tidak terpenuhi.

d. Permasalahan terkait kebijakan

Satker menjalankan kegiatan tentu berdasarkan arahan dari Eselon I masing-masing
satker. Setiap kementerian pasti memiliki aturan maupun kebijakan tersendiri dalam
pelaksanaan anggarannya. Namun demikian, tidak ada yang tahu kapan kebijakan
baru akan ditetapkan oleh kementerian pusat. Tidak dapat ditentukan juga kapan
kebijakan tersebut mempengaruhi aspek lain diluar lingkup kementerian.

Berdasarkan hasil kuesioner Pada tabel 3.5 ditampilkan hasil dari kuesioner dengan

kategori kebijakan. Skor hasil survei sudah dikonversi sesuai dengan skala penilaian

yang sudah dibahas di atas.

TABEL 3.4

HASIL KUESIONER KATEGORI KEBIJAKAN

No. Pernyataan Jumlah %
Jawaban

1 Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik terlambat atau 480 24.6%
belum diterima dari Kementerian Negara/Lembaga

2 Persetujuan revisi DIPA dari Eselon I terlambat diterima 484 24.8%

3 Perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) terlambat 453 23.2%
ditetapkan

4 Tidak adanya mekanisme reward and punishment dalam pengelolaan 537 27.5%
anggaran satker

Sumber: Survei Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 46

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat empat permasalahan dari faktor kebijakan yang
mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran Semester II 2019. Dari empat
permasalahan di atas, kendala terkait kebijakan yang sering ditemui oleh satker adalah
Tidak adanya mekanisme reward and punishment dalam pengelolaan anggaran satker
dan persutujuan revisi DIPA dari Eselon I terlambat diterima.

Bila dilihat lebih mendalam, terdapat 76 satker yang memilih jawaban “setuju” dan
“sangat setuju” pada pernyataan “Tidak adanya mekanisme reward and punishment
dalam pengelolaan anggaran satker”. Selain itu, terdapat 54 satker yang memilih
jawaban “setuju” dan “sangat setuju” pada pernyataan “persutujuan revisi DIPA dari
Eselon I terlambat diterima”.

Setelah dilakukan sedikit tanya-jawab dengan satker yang memiliki kendala
persetujuan revisi DIPA dari Eselon I terlambat diterima, satker menyatakan hal
tersebut benar adanya. Dengan diajukannya revisi DIPA yang diajukan ke DJA melalui
Eselon I, satker tidak bisa mengajukan revisi ke Kanwil DJPb karena harus menunggu
proses revisi DIPA di DJA selesai disahkan. Bila terdapat revisi POK yang diperlukan
pada saat menunggu proses revisi DJA selesai, satker akan cenderung menunda
mengajukan revisi DIPA. Hal tersebut tentu akan berdampak pada kebijakan
pengurangan anggaran yang biasanya dilakukan pada triwulan akhir (akhir tahun). Hal
tersebut akan memicu munculnya pagu minus pada satker yang bersangkutan.

Pernyataan lain adalah Tidak adanya mekanisme reward and punishment dalam
pengelolaan anggaran satker. Mungkin hal ini dapat dijadikan inovasi kedepannya oleh
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan atas satker yang memiliki
pengelolaan keuangan yang baik (yang ditunjukkan dengan nilai IKPA satker) mungkin
kedepannya tidak hanya sekedar piagam penghargaan, namun dalam bentuk yang
lebih nyata.

e. Permasalahan faktor eksternal

Bila satker sudah memiliki SDM yang mumpuni, perencanaan yang baik, pelaksanaan
anggaran yang profesional, dan kebijakan yang terkendali namun masih terdapat
kendala saat melaksanakan anggaran, bisa jadi disebabkan oleh faktor eksternal.
Faktor eksternal sendiri berarti penyebabnya bukan dari internal satker, tapi dari pihak
lain atau kondisi luar satker.

Berdasarkan hasil kuesioner Pada tabel 3.5 ditampilkan hasil dari kuesioner dengan
kategori faktor eksternal. Skor hasil survei sudah dikonversi sesuai dengan skala
penilaian yang sudah dibahas di atas.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 47

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

TABEL 3.5
HASIL KUESIONER KATEGORI FAKTOR EKSTERNAL

No. Pernyataan Jumlah %
Jawaban
1 Jaringan internet atau komunikasi tidak lancar 11.3%
448 12.0%
2 Penyedia barang/jasa kurang kompeten 472

3 Penyedia barang/jasa atau pihak ketiga terlambat mengajukan 464 11.7%
tagihan

4 Spesifikasi barang/bahan tidak tersedia/sulit didapat 500 12.7%
424 10.7%
5 BAPP, BAST, BAP terlambat atau belum disahkan 384 9.7%
356 9.0%
6 Kesulitan transportasi 443 11.2%
458 11.6%
7 Konektivitas antara lokasi satker dengan KPPN relatif sulit

8 Kuitansi, bukti-bukti tagihan terlambat ditandatangani

9 Terdapat permasalahan terkait pembebasan tanah

Sumber: Survei Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat sembilan permasalahan dari faktor eksternal
yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran Semester II 2019. Dari sembilan
permasalahan di atas, kendala terkait faktor eksternal yang sering ditemui oleh satker
adalah spesifikasi barang/bahan tidak tersedia/sulit didapat dan penyedia barang/jasa
kurang kompeten.

Bila dilihat lebih mendalam, terdapat 56 satker yang memilih jawaban “setuju” dan
“sangat setuju” pada pernyataan “spesifikasi barang/bahan tidak tersedia/sulit
didapat”. Selain itu, terdapat 47 satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat
setuju” pada pernyataan “penyedia barang/jasa kurang kompeten”.

Setelah dilakukan sedikit tanya-jawab dengan satker yang memiliki kendala spesifikasi
barang/bahan tidak tersedia/sulit didapat, ditemukan bahwa yang mengalami kendala
tersebut diantaranya satker Dinas TPH. Terdapat kegiatan di mana kegiatan tersebut
adalah pembagian bibit ke pada masyarakat pada semester I. Namun, karena
spesifikasi bibit yang ditentukan adalah bibit unggul yang susah untuk didapatkan,
membuat pelaksanaan kegiatan sempat terhambat.

Penyataan penyedia barang/jasa kurang kompeten juga menjadi kendala bagi satker
dalam penyerapan anggaran. Kurang kompeten di sini adalah dalam hal mengerjakan
proyek sehingga penyedia membutuhkan penambahan hari.

Hasil dari pengidentifikasian lima faktor utama dan permasalahan penyebab dari
faktor tersebut disajikan dalam Diagram Fishbone di bawah.

3.1.4. Kesimpulan Hasil Analisis Permasalahan Pelaksanaan Anggaran
Berdasarkan hasil analisis yang sudah dibahas di atas, permasalahan umum Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 48

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

1) Sumber Daya Manusia
Terdapat delapan permasalahan dalam faktor SDM yaitu Staf/pejabat pengelola
keuangan sering mutasi, cuti, atau melakukan perjalanan dinas; Keterbatasan jumlah
staf pengelola keuangan; Keterbatasan pejabat pengadaan barang/jasa yang
bersertifikat; Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai Mekanisme
Pembayaran Pelaksanaan APBN; Kurangnya kompetensi pegawai terhadap
penggunaan aplikasi (RKAKL, SAS, SAIBA); Kurang koordinasi antar pejabat
perbendaharaan; Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai pengadaan
Barang/Jasa; dan Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai Mekanisme
Pembayaran Pelaksanaan APBN. Keterbatasan jumlah staf pengelola keuangan
menjadi masalah dominan dengan satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat
setuju” sebanyak 112 satker.

2) Perencanaan
Terdapat empat permasalahan dalam faktor perencanaan yaitu DIPA perlu direvisi
karena tidak sesuai kebutuhan; Kurang koordinasi antar pejabat perbendaharaan;
Kesulitan dalam melakukan koordinasi antara unit daerah dan unit di pusat dalam
rangka pelaksanaan kegiatan/proyek; dan Kurangnya sosialisasi peraturan pengadaan
barang dan jasa. DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan menjadi masalah
dominan dengan satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat setuju” sebanyak
133 satker.

3) Pelaksanaan anggaran
Terdapat delapan permasalahan dalam faktor pelaksanaan anggaran yaitu Kegiatan
sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan(UP) tapi belum diganti melalui Ganti UP
(GUP); Terdapat kultur/kebiasaan menunda pekerjaan pada satuan kerja, tidak
disiplin, dll; SK Penunjukan Pejabat Perbendaharaan terlambat ditetapkan;
Pelaksanaan kegiatan diundurkan/dibatalkan; Kuitansi, bukti-bukti tagihan terlambat
ditandatangani; DIPA tidak diterima awal tahun anggaran; Terlambatnya pelaksanaan
lelang; dan Adanya addendum atau perubahan kontrak. Adanya addendum atau
perubahan kontrak menjadi masalah dominan dengan satker yang memilih jawaban
“setuju” dan “sangat setuju” sebanyak 68 satker

4) Kebijakan
Terdapat empat permasalahan dalam faktor kebijakan yaitu Petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik terlambat atau belum diterima dari Kementerian
Negara/Lembaga; Persetujuan revisi DIPA dari Eselon I terlambat diterima; Perubahan
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) terlambat ditetapkan; dan tidak adanya
mekanisme reward and punishment dalam pengelolaan anggaran satker. Tidak adanya
mekanisme reward and punishment dalam pengelolaan anggaran satker menjadi
pernyataan dominan yang dipilih dengan jumlah satker yang memilih jawaban
“setuju” dan “sangat setuju” sebanyak 79 satker.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 49

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

GAMBAR 3.2
FISHBONE ANALYSIS

PELAKSANAAN

ANGGARAN

Kegiatan sudah SDM

dilaksanakan dengan

Pelaksanaan Uang Persediaan(UP) Staf/pejabat pengelola

kegiatan tapi belum diganti Kurangnya keuangan sering mutasi,
diundurkan/ melalui Ganti UP (GUP) pemahaman cuti, atau melakukan
terhadap peraturan perjalanan dinas
dibatalkan

KEBIJAKAN Terdapat Mekanisme

Pembayaran APBN

Petunjuk teknis Persetujuan Kuitansi, bukti-bukti kultur/kebiasaan Kurangnya Keterbatasan
revisi DIPA tagihan terlambat menunda pekerjaan kompetensi jumlah staf
ditandatangani pada satuan kerja, pengelola keuangan
tidak disiplin, dll
pegawai terhadap
pelaksanaan dari Eselon I

kegiatan fisik/non terlambat penggunaan aplikasi
fisik terlambat diterima
atau belum DIPA tidak diterima SK Penunjukan Keterbatasan pejabat
Perubahan awal tahun pengadaan barang/jasa
diterima dari K/L anggaran Pejabat Kurang koordinasi yang bersertifikat
Perbendaharaan antar pejabat
terlambat ditetapkan
Petunjuk perbendaharaan

Operasional

Tidak adanya Kegiatan Terlambatnya Adanya Kurangnya
mekanisme reward & (POK) pelaksanaan lelang addendum atau pemahaman
terlambat perubahan terhadap peraturan
punishment dalam ditetapkan kontrak mengenai PBJ
pengelolaan

anggaran satker

BAPP, BAST, BAP Jaringan internet atau Kesulitan dalam DIPA perlu direvisi
terlambat atau belum komunikasi tidak melakukan koordinasi karena tidak sesuai
lancar antara unit daerah dan kebutuhan
disahkan
unit di pusat dalam
Kesulitan transportasi Penyedia barang/jasa rangka pelaksanaan
kurang kompeten
kegiatan/proyek

Konektivitas antara Penyedia barang/jasa Kurangnya sosialisasi Kurang koordinasi antar
lokasi satker dengan atau pihak ketiga peraturan pengadaan pejabat perbendaharaan
terlambat
KPPN relatif sulit mengajukan tagihan barang dan jasa

Kuitansi, bukti-bukti Spesifikasi PERENCANAAN
tagihan terlambat barang/bahan tidak
ditandatangani tersedia/sulit didapat

Terdapat
permasalahan terkait

pembebasan tanah

EKSTERNAL

Sumber: Survei Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 50

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

5) Faktor eksternal
Terdapat Sembilan permasalahan dalam faktor eksternal yaitu Jaringan internet atau
komunikasi tidak lancar; Penyedia barang/jasa kurang kompeten; Penyedia
barang/jasa atau pihak ketiga terlambat mengajukan tagihan; Spesifikasi
barang/bahan tidak tersedia/sulit didapat; BAPP, BAST, BAP terlambat atau belum
disahkan; Kesulitan transportasi; Konektivitas antara lokasi satker dengan KPPN relatif
sulit; Kuitansi, bukti-bukti tagihan terlambat ditandatangani; dan Terdapat
permasalahan terkait pembebasan tanah. Penyedia barang/jasa kurang kompeten
masalah dominan dengan satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat setuju”
sebanyak 56 satker.

3.2 TRACKING KENDALA PELAKSANAAN ANGGARAN

3.2.1 Analisis Kendala Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan organisasi

Ada 10 K/L yang memiliki kontribusi terbesar atas ketidakserapan anggaran (lihat Bab
II). K/L yang menduduki peringkat pertama adalah Kementerian PUPR. Kontribusi
ketidakserapan dari Kemeterian PUPR tentu mempengaruhi realisasi penyerapan
anggaran. Kementerian menyumbang ketidakserapan sebesar 3,34%. Subbab ini akan
membahas lebih mendetail permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh satker
dibawah Kementerian PUPR yang menyebabkan penyerapannya belum optimal.

Pada tahun 2019 Kementerian PUPR membawahi 34 satker di Prov. Kalimantan
Selatan. Akumulasi pagu Kementerian PUPR sebesar Rp. 2,16 triliun atau 21,6% dari
pagu belanja pemerintah pusat Prov. Kalimantan Selatan. Bukan hal yang
mengeherankan bila besarnya realisasi penyerapan anggaran dari Kementerian PUPR
akan mempengaruhi realisasi secara global.

Setelah dilakukan pencarian lebih lanjut, terdapat lima satker dibawah Kementerian

Keuangan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total anggaran yang tidak

terserap. Tabel 3.7 menampilkan data realisasi anggaran dan tingkat undisbursement

dari lima satker tersebut.

TABEL 3.6

REALISASI DAN UNDISBURSEMENT PER SATKER KEMENTERIAN PUPR

Kode Nama Satker Pagu Realisasi Sisa % %un-
Satker (miliar) (miliar) Dana Realisasi disbursed
403472 SNVT Pembangunan Bendungan BWS 191.9 106.3 85.6
Kalimantan II 55.4% 0.9%
498643 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I 607.9 527.4 80.4
Provinsi sKalsel 86.8% 0.8%
498644 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II 228.1 179.0 49.2
Provinsi Kalsel 78.5% 0.5%
498217 SNVT Pelaksanaan Jaringan 363.7 316.9 46.8
Pemanfaatan Air WS. Barito Prov. Kalsel 87.1% 0.5%
631131 Pelaksanaan Prasarana Permukiman 135.7 89.8 45.9
Provinsi Kalimantan Selatan 66.2% 0.5%

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 51

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Sumber: Mebe tanggal 18 Februari, diolah

Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh satker atas besarnya
ketidakserapan anggaran, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan melakukan
wawancara / one on one meeting dengan satker yang bersangkutan. Berikut adalah
data dan hasil tanya-jawab dengan satker yang berkontribusi besar atas
ketidakserapan pagu.
a. SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan II (403472)
Satker SNVT pembangunan Bendungan memiliki persentase undisbursed tertinggi.
Alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp 192 miliar dengan realisasi sebesar Rp 106
miliar (55,4%). Pada gambar 3.3 di bawah, terlihat bahwa pagu satker didominasi oleh
belanja modal sebesar 99% atau Rp 189,9 miliar. Belanja barang satker hanya
sebesar1% atau Rp. 3,99 miliar. Sedangkan untuk realisasi belanja modal hanya 55%
sedangkan belanja barang realisasinya sebesar 78%.
Bila dilihat dari outputnya, realisasi terendah ada pada output bendungan baru yang
dibangun serta output bendungan dalam tahap pelaksanaan (on-going). rincian dari
belanja modal dengan realisasi terendah di sini adalah belanja modal tanah,
pembebasan tanah, dan perjalanan pengadaan tanah.

GAMBAR 3.3
PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA SATKER SNVT PEM. BENDUNGAN BWS

Sumber: Mebe tanggal 18 Februari, diolah

Berdasarkan hasil wawancara, terjadi beberapa kendala pelaksanaan anggaran yang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Diantaranya:
i. Pada paket pekerjaan Pembangunan Bendungan Tapin mengalami keterlambatan
akibat adanya kendala-kendala sebagai berikut:
• Mundurnya pelaksanaan pengadaan tanah terutama di areal genangan dan ruas jalan
relokasi seluas 99,4 Ha yang mengakibatkan proses sebagian konstruksi jalan relokasi
dan pekerjaan penggenangan areal genangan belum dapat dilaksanakan pada tahun
anggaran 2019;
• Pekerjaan penyelesaian konstruksi main dam, spillway dan jalan relokasi mengalami
penundaan karena selain faktor cuaca, telah terjadi penutupan areal kerja pada

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 52

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

periode semester I tahun anggaran 2019 oleh warga setempat yang menuntut
pembayaran ganti rugi lahan. Namun dengan telah dilakukannya pembayaran ganti
rugi lahan pada bulan Agustus 2019, pekerjaan konstruksi dapat berjalan kembali dan
ditargetkan pekerjaan konstruksi untuk main dam, spillway dan jalan relokasi dapat
selesai pada Desember 2019;
• Proses pengadaan tanah ruas jalan relokasi direncanakan selesai pada bulan
Desember 2019, sedangkan untuk areal genangan direncanakan baru akan selesai
pada bulan April 2020 karena terkendala belum selesainya proses penyelesaian
Kawasan Hutan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang sampai
dengan bulan Agustus ini masih dalam tahapan pemetaan peta batas hutan dari BPKH
Provinsi Kalimantan Selatan; dan
• Sehubungan dengan poin 1,2 dan 3 tersebut maka dilakukan perubahan alokasi
anggaran Kontrak Tahun Jamak untuk paket Pembangunan Bendungan Tapin senilai
Rp. 74.647.573.000,- dan paket Supervisi Pembangunan Bendungan Tapin senilai Rp.
1.055.480.000,- ke Tahun 2020.

ii. Untuk paket Riam Kiwa Multipurpose Dam Construction Project belum bisa
dilaksanakan karena masih menunggu review design dari Konsultan Cina (YREC).

b. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalsel (498643)
Satker PJN Wilayah I Prov. Kalsel memiliki persentase undisbursed tertinggi kedua
dengan pagu paling besar dibandingkan dengan lima satker lain. Alokasi anggaran
yang diterima sebesar Rp 608 miliar dengan realisasi sebesar Rp 527 miliar (86,8%).
Sebenarnya realisasi anggaran tidak terlalu jelek. Namun, karena satker memiliki pagu
paling tinggi, %realisasi penyerapan tentu lebih dominan. Pada gambar 3.4 di bawah,
terlihat bahwa pagu satker didominasi oleh belanja modal sebesar 94% atau Rp 570,2
miliar. Terdapat Belanja barang sebesar 6% atau Rp. 37,3 miliar dan belanja pegawai
sebesar 0,1% atau Rp 0,4 miliar. Realisasi paling rendah ada pada belanja modal 86%.
Bila dilihat dari outputnya, realisasi terendah ada pada output Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dan Pelebaran Jalan Menambah Lajur.
GAMBAR 3.4
PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA SATKER PJN NASIONAL WIL. I

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 53

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Sumber: Mebe tanggal 18 Februari, diolah

Berdasarkan hasil wawancara, terjadi beberapa kendala pelaksanaan anggaran yang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Diantaranya:
• Paket yang dananya diluncurkan dr TA 2018 ke TA. 2019 tidak terserap sebesar
Rp.21.892.793.000 Karena Penyedia Jasa Putus Kontrak akibat penambahan waktu 90
hari tidak dikerjakan.
• Paket Pelebaran handil bakti terjadi dana Optimasi karena pelebaran oleh pemerintah
daerah tidak terlaksana dan sebagian Utilitas2 tidak dipindahkan. Sisa dana optimasi
13 milyar.
• Paket MYC Mangalau-Kerang kelebihan dana DIPA TA. 2019 sebesar
Rp.12.192.244.000.
• Paket Sei.Kupang-Manggalau II tidak terserap sebesar Rp.26.709.661.000,- karena
penambahan paket sisa dana SBSN revisi DIPA keluar terlambat dan tanda tangan
kontrak baru dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2019 serta pada Tahun
Anggaran 2020 akan kami luncurkan dana tersebut.
c. Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalsel (498644)
Satker PJN Wilayah II Prov. Kalsel memiliki persentase undisbursed tertinggi ketiga.
Alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp 228 miliar dengan realisasi sebesar Rp 179
miliar (78,5%). Pada gambar 3.5 di bawah, terlihat bahwa pagu satker didominasi oleh
belanja modal sebesar 77% atau Rp 174,8 miliar. Terdapat Belanja barang sebesar 23%
atau Rp 52 miliar dan belanja pegawai sebesar 0,1% atau Rp 0,6 miliar. Realisasi paling
rendah ada pada belanja modal 74%.
Bila dilihat dari outputnya, realisasi terendah ada pada output Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

GAMBAR 3.5
PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA SATKER PJN NASIONAL WIL. II

Sumber: Mebe tanggal 18 Februari, diolah

Berdasarkan hasil wawancara, terjadi beberapa kendala pelaksanaan anggaran yang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Diantaranya:

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 54

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

• Terdapat revisi DIPA yang terbit tanggal 25 November 2019 dengan tambahan dana
sebesar Rp 25 miliar. Dana berasal dari SBSN

• Paket pekerjaan yang dikerjakan adalah Rekonstruksi Jalan Sp. Handi Bakti (Sp.
Serapat) – Km. 17 (By Pass Banjarmasin) dengan rencana nilai kontrak (awal) sebesar
Rp 37 miliar selama 115 hari kalender

• Paket pekerjaan tersebut kemudian dirubah menjadi 60 hari kerja dengan nilai kontrak
menjadi Rp 17 miliar. Rencana penarikan pada Bulan November Rp 3 miliar dan
Desember Rp 13,6 miliar

• Namun, terjadi batal kontrak / gagal kontrak karena:
o Pemenang PT. Hasrat Jaya Utama menyatakan mengundurkan diri berdasarkan
surat No. 194/PT-HJU/XI/2019 tanggal 22 November 2019
o Pemenang cadangan, PT. Pandji Pratama Indonesia menyatakan tidak bersedia
memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan jaminan penawaran
berdasarkan surat No. 146/TE-PPI/BJM/XI/2019 tanggal 28 November

• Berdasarkan SDP Bab III Pasal 38.24, semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan
diri, maka paket tersebut dinyatakan gagal kontrak

d. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS.Barito Prov. Kalsel (498217)

Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS.Barito Prov. Kalsel memiliki
persentase undisbursed tertinggi keempat. Alokasi anggaran yang diterima sebesar
Rp 363,7 miliar dengan realisasi sebesar Rp 316,9 miliar (87,1%). Pada gambar 3.6 di
bawah, terlihat bahwa pagu satker didominasi oleh belanja modal sebesar 99% atau
Rp 360,9 miliar. Terdapat Belanja barang sebesar 1% atau Rp 2,8 miliar. Realisasi
belanja barang sebesar 89,8% sedangkan realisasi belanja modal sebesar 87,7%

Bila dilihat dari outputnya, realisasi terendah ada pada output Jaringan irigasi
permukaan kewenangan Pusat yang dibangun dan Layanan Dukungan Manajemen
Satker.

GAMBAR 3.6
PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA SATKER SNVT PJP AIR WS.BARITO

Sumber: Mebe tanggal 18 Februari, diolah

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 55

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara, terjadi beberapa kendala pelaksanaan anggaran yang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Diantaranya:
• Keterangan atas ketidakserapan anggaran terbagi menjadi belanja barang dan belanja
modal:
o Belanja barang: Realisasi belanja barang masih sebesar 89,8%. Dikarenakan sisa

administrasi yang tidak dapat terserap dan sisa honor pokja kegiatan masing-
masing paket penyesuaian terhadap jumlah personil pokja yang ditunjuk, dan
kebijakan terhadap jumlah hari pembayaran uang harian pada pegawai
administrasi harian. Langkah yang telah dan akan dilakukan yaitu dengan
menyesuaikan keperluan administrasi perkantoran dan kebutuhan honorium
pokja dan lain-lain.
o Belanja modal: Realisasi Belanja modal sebesar 87,1% antara lain disebabkan oleh:
1. Pada kegiatan 5036, yaitu 2 paket yang dibiayai oleh dana PHLN atau Loan

IPDMIP tidak dapat diserap hal ini dikarenakan pelaksanaan dapat dikerjakan
setelah menunggu hasil desain kegiatan selesai yang juga dilaksanakan pada
tahun anggaran yang sama yakni TA. 2019
2. Ada kegiatan 5036, untuk 2 paket pekerjaan MYC Pembangunan Jaringan
Irigasi DI. Tapin dan Supervisi yang tidak dapat dilelangkan/dilaksanakan. Hal
ini dikarenakan proses pelaksanaan pemohonan izin kontrak MYC yang
panjang mengakibatkan proses lelang kegiatan diperhitungkan waktunya tidak
mencukupi.
3. Pada kegiatan 5036 dan 5040, untuk sumber dana SBSN masih terdapat pagu
sisa lelang yang sebagian saja yang dapat dimanfaatkan penambahan kegiatan
biaya pelaksanaan 10%.
Langkah yang akan dilaksanakan untuk perbaikan ke depannya, yaitu:
1. Melanjutkan permohonan izin MYC sehingga dapat dilaksanakan lelang sesuai
prosedur.
2. Menyusun dan menyesuaikan rencana penyerapan dan realisasinya agar
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

e. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (631131)
Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan memiliki
persentase undisbursed tertinggi kelima. Alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp
135,7 miliar dengan realisasi sebesar Rp 89,8 miliar (66,2%). Pada gambar 3.7 di
bawah, terlihat bahwa pagu satker didominasi oleh belanja barang sebesar 64% atau
Rp 86,59 miliar. Terdapat Belanja modal sebesar 36% atau Rp 49,14 miliar. Realisasi
belanja modal sebesar 76% sedangkan belanja barang memiliki realisasi yang lebih
rendah dari belanja modal yakni 61%.

Bila dilihat dari outputnya, realisasi terendah ada pada output 'Rehabilitasi dan
Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan dan Layanan Dukungan
Manajemen Satker.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 56

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

GAMBAR 3.7
PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA SATKER PELAKSANAAN PRAS.

PERMUKIMAN

Sumber: Mebe tanggal 18 Februari, diolah

Berdasarkan hasil wawancara, terjadi beberapa kendala pelaksanaan anggaran yang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Diantaranya:
• Kegiatan tidak dilaksanakan / dibatalkan disebabkan oleh gagal tender: Pengadaan
toilet mobile, sesuai dengan Berita Acara Tender Gagal Nomor
KU0301/PLP/POKJA38/BP2JKKS/01 tidak terdapat penawaran yang masuk, sehingga
apabila dilelang ulang waktu pelaksanaan tidak cukup
• Sisa anggaran dari tender/seleksi: terdapat sisa pagu dari nilai kontrak yang menjadi
dana siap mati dengan rincian pada kegiatan PSPOP sebesar Rp 26 juta (19,39%) dan
gabungan sisa tender dari sektor lain sebesar Rp 10,9 juta (8,03%)
• Sisa anggaran dari kelebihan alokasi anggaran (MYC): terdapat sisa anggaran paket
MYC dikarenakan waktu pelaksanaan yang berbeda pada akhir tahun sehingga hanya
dapat menarik uang muka
• Sisa anggaran administrasi umum: sebagian besar kegiatan AU berasal dari satker
likuidasi sehingga tidak bisa diserap secara maksimal; terdapat alokasi pendampingan
BPKP yang tidak dilakukan dikarenakan untuk tahun 2019 sektor PSPOP tidak terdapat
pendampingan dari BPKP; dan honor operasional PSPOP tidak dapat digunakan karena
adanya honor operasional Satker Pelaksanaan pada pagu Satker Balai hasil Revisi DIPA
ke-3

3.2.2 Kesimpulan Hasil Analisis Tracking Realisasi Belanja
Berdasarkan hasil analisis kendala pelaksanaan anggaran berdasarkan klasifikasi
organisasi dapat ditarik beberapa kesimpulan:
a. Kementerian PUPR menjadi kementerian penyumpang ketidakserapan tertinggi.
Dari 34 satker dibawah Kementerian PUPR, terdapat 5 satker yang memiliki
persentase undisbursment tertinggi, yaitu SNVT Pembangunan Bendungan BWS
Kalimantan II, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalsel, Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalsel, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 57

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Air WS.Barito Prov. Kalsel, dan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi
Kalimantan Selatan.
b. Kendala yang terjadi pada satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan
II adalah Keterlambatan paket pembangunan bendungan Tapin karena:
Mundurnya pelaksanaan pengadaan tanah di daerah genangan dan ruas jalan
relokasi, mundurnya penyelesaian konstruksi karena faktor cuaca dan
pembebasan lahan, proses pengadaan tanah bekym selesai karena proses
penyelesaian Kawasan Hutan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA) sampai desember belum selesai. Dengan demikian, dilakukan perubahan
alokasi anggaran kontrak tahun jamak. paket Riam Kiwa Multipurpose Dam
Construction Project belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu review
design dari Konsultan Cina (YREC).
c. Kendala yang terjadi pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi
Kalsel adalah adanya kegiatan yang tidak terlaksana.
d. Kendala yang terjadi pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi
Kalsel adalah Terdapat kontrak yang pembiayaannya berasal dari SBSN yang tidak
terealisasi (gagal kontrak) karena waktu penyelesaian yang terlalu singkat dan
pemenang tender mengundurkan diri.
e. Kendala yang terjadi pada satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
WS.Barito Prov. Kalsel adalah Penyebab belanja barang yang belum mencapai
realisasi 90% karena adanya sisa administrasi yang tidak dapat terserap.
Sedangkan untuk belanja modal, terdapat dua paket pekerjaan tidak diserap
karena menunggu hasil desain. Dua paket pekerjaan pembangunan jaringan irigasi
tidak dapat dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi. Yang terakhir, terdapat
sebagian sisa dana SBSN yang bisa dimanfaatkan
f. Kendala yang terjadi pada satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi
Kalimantan Selatan adalah terdapat tender gagal dan sisa anggaran yang tidak
dapat diserap secara optimal

3.3 ANALISIS PERMASALAHAN IKPA DAN PERATURAN/MEKANISME/
KEBIJAKAN

Pada Bab II telah dibahas masing-masing nilai pada indikator penilaian IKPA. Selain itu,
ditunjukkan pula nilai IKPA tertinggi tingkat K/L maupun tingkat satker. Nilai IKPA yang
didapat oleh Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan Semester II tahun 2019 juga
meningkat jika dibandingkan dengan nilai IKPA Semester II tahun 2018. Namun
demikian, masih terdapat satker yang memiliki nilai IKPA rendah. Tercatat bahwa nilai
IKPA terendah satker lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan adalah 54,55.
Gambar 3.8 menunjukkan 10 nilai IKPA terendah yang didaptkan oleh satker sampai
dengan triwulan IV tahun 2019

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 58

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019
GAMBAR 3.8

SATKER DENGAN NILAI IKPA TERENDAH

Sumber: Monev PA tanggal 18 Februari, diolah

Bila dilihat dari gambar 3.8, dari 10 satker yang memiliki nilai IKPA rendah, yang paling
rendah adalah satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Dan
bila dilihat lebih lanjut dari gambar 3.8, tidak ada satu kementerian yang
mendominasi. semua satker dari K/L yang berbeda.
Apabila sudut pandang untuk menelusuri satuan kerja yang berpotensi memiliki
kendala Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja dilihat dari sisi pagu anggaran
sebagaimana pembahasan pada Bab II, maka dapat dibedakan menjadi 2 kelompok
satuan kerja, yaitu kategori satuan kerja dengan pagu di atas 10 miliar dan satuan kerja
dengan pagu di bawah 10 miliar, sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini

GAMBAR 3.9
NILAI IKPA MENURUT KATEGORI PAGU

Sumber: Monev PA tanggal 18 Februari, diolah
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 59

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Gambar 3.9 di atas menjelaskan akumulasi jumlah satker dengan kategori pagu di
bawah Rp 10 miliar dan di atas Rp 10 miliar dengan pembagian nilai IKPA di atas 88
dan di bawah 88. 88 sendiri merupakan target nilai IKPA yang harus didapatkan oleh
satker. Satker dengan pagu dibawah Rp 10 miliar yang nilainya di bawah 88 bila
diakumulasikan adalah sebanyak 40 satker atau 10% dari total jumlah satker yang
memiliki pagu di bawah Rp 10 miliar. Sedangkan, satker dengan pagu di atas Rp 10
miliar yang nilainya di bawah 88 bila diakumulasikan adalah sebanyak 15 satker atau
9% dari total jumlah satker yang memiliki pagu di atas Rp 10 miliar. Jumlah satker yang
memiliki nilai IKPA di bawah nilai 88 dapat dikatakan sedikit. Namun, akan lebih baik
bila seluruh satker dapat memiliki nilai IKPA di atas target IKPA.

3.3.1 Reviu Permasalahan IKPA

Tabel perbandingan nilai IKPA tahun 2018 dengan tahun 2019 Kanwil DJPb Prov.
Kalimantan Selatan per indikator sudah ditampilkan pada bab II. Terdapat dua
indikator yang mengalami penurunan nilai, yaitu indikator Dispensasi SPM dan
Penyelesaian Tagihan. Agar pembahasan terkait indikator dalam penilaian kinerja
lebih luas dan dapat mewakili permasalahan yang dihadapi oleh satker, dilakukan
penelaahan nilai IKPA per BA.

Tabel 3.7 menunjukkan nilai IKPA per BA yang di bawah 88. Setelah itu, di-list nilai per

indikator yang dibawah 80. Dari hasil penelaahan, maka didapat indikator IKPA yang

perlu dibahas lebih lanjut pada subbab ini. Indikator yang akan dibahas antara lain:

data kontrak; halaman III DIPA; rekon LPJ; pengelolaan UP; kesalahan SPM; dan

dispensasi SPM. Akan dilakukan analisis dengan menggunakan pohon masalah. Untuk

permasalahan didapat dari diskusi Bersama dengan satker pada saat acara FGD EPA

tahun 2019.

TABEL 3.7
K/L DENGAN NILAI IKPA RENDAH (di bawah 90)

Kode K/L Permasalahan Nilai IKPA
K/L

092 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 1. Penyelesaian Data Kontrak 70,01
026 Kementerian Ketenagakerjaan 2. Halaman III DIPA 84,38
84,99
090 Kementerian Perdagangan 1. Rekon LPJ 85,89
2. Penyampaian Data Kontrak
044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 3. Penyelesaian Tagihan
dan Menengah 4. Halaman III DIPA

1. Pengelolaan UP
2. Rekon LPJ
3. Penyelesaian Data Kontrak
4. Halaman III DIPA

1. Pengelolaan UP
2. Rekon LPJ
3. Penyelesaian Tagihan
4. Halaman III DIPA

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 60

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

055 Kementerian Perencanaan Pembangunan 1. Halaman III DIPA 85,93
Nasional
1. Halaman III DIPA 86,35
115 Badan Pengawas Pemilihan Umum 1. Halaman III DIPA 87,51
1. Pengelolaan UP 87,96
057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

059 Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Sumber: Monev PA tanggal 18 Februari, diolah

a. Analisis indikator data kontrak

Sampai dengan akhir tahun 2019, nilai indikator data kontrak yang didapat oleh Kanwil
DJPb adalah 92. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya
sebesar 88. Hal ini menunjukkan satker sudah mulai sadar akan ketepatan waktu
penyampaian data kontrak ke KPPN. Hal tersebut tentu harus dipertahankan bahkan
ditingkatkan.

Pada tabel 3.7, terlihat bahwa terdapat tiga K/L yang nilai data kontraknya kurang.
Untuk itu, digunakan metode “Pohon masalah” dalam mengidentifikasi permasalahan
yang menyebabkan nilai data kontrak satker rendah.

GAMBAR 3.10
PROBLEM TREE ANALYSIS INDIKATOR DATA KONTRAK

Sumber: Hasil diskusi FGD Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan, diolah
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 61

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Setelah diketahui permasalahan yang ada, rekomendasi yang dapat diberikan antara
lain:
• Berkoordinasi dengan KPPN sesuai wilayah bayar satker untuk segera
menandatangani kontrak pengadaan bila sudah ditentukan pemenangnya. Selain itu,
satker juga perlu untuk berkoordinasi dengan rekanan agar bila terjadi kendala, dapat
segera ditindaklanjuti
• Bila dirasa perlu untuk melakukan addendum, segera dilakukan
• Pemberian sanksi bagi satker yang terlambat menyampaikan data kontrak
• Meningkatkan pemahaman pejabat pengelola

b. Indikator halaman III DIPA

Sampai dengan akhir tahun 2019, nilai indikator halaman III DIPA yang didapat oleh
Kanwil DJPb adalah 98,18. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang
hanya sebesar 91,18. Hal ini menunjukkan satker sudah mulai sadar akan besarnya
deviasi antara pagu dan realisasi membuat nilai indikator halaman III DIPA rendah. Hal
tersebut tentu harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Pada tabel 3.7, terlihat bahwa tujuh dari delapan K/L memiliki nilai halaman III DIPA
rendah. Untuk itu, digunakan metode “Pohon masalah” dalam mengidentifikasi
permasalahan yang menyebabkan nilai halaman III DIPA satker rendah.

GAMBAR 3.11
PROBLEM TREE ANALYSIS INDIKATOR HALAMAN III DIPA

TA berjalan sulit
untuk dijadikan
referensi TA depan

setelah Nilai Indikator Deviasi
melakukan revisi Halaman III realisasi dan
DIPA Rendah perencanaan
ke DJA, data
satker berubah satker kurang tinggi
menjadi semula mengerti bahwa cut
off penilaian dalam Tidak
triwulan berkenaan melakukan
revisi Halaman
pada awalnya
III DIPA

Masih kurang kurang efektif kurang adanya
menggunakan koordinasi dalam perencanaan
Kanwil dengan
sistem yang penyampaian yang matang di
belum satker peraturan terbaru internal satker

sempurna

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 62

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Sumber: Hasil diskusi FGD Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan, diolah

Setelah diketahui permasalahan yang ada, rekomendasi yang dapat diberikan antara
lain:
• Penyusunan halaman III DIPA agar lebih terencana. Agar KPA berkoordinasi dengan
pengelola kegiatan di awal tahun untuk kemudian membicarakan tentang
pelaksanaan kegiatan secara Bersama. Hal tersebut meminimalisir adanya revisi
anggaran karena di awal tahun sudah dipetakan waktunya
• Meningkatkan koordinasi internal satker, koordinasi kanwil dengan KPPN, dan
koordinasi kanwil dengan satker. Sehingga, bila terdapat pengumuman maupun
peraturan terbaru dapat segera tersampaikan ke satker.
• Selalu meningkatkan pengetahuan di bidang pengelola keuangan
• Selalu melakukan perbaruan sistem agar sistem tidak error (rekomendasi untuk kantor
pusat)

c. Indikator Rekon LPJ

Sampai dengan akhir tahun 2019, nilai indikator Rekon LPJ yang didapat oleh Kanwil
DJPb adalah 98,97. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya
sebesar 96,54. Hal ini menunjukkan satker sudah mulai sadar akan pentingnya
menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara tepat waktu, yaitu
sebelum tanggal 10 bulan selanjutnya. Hal tersebut tentu harus dipertahankan bahkan
ditingkatkan.

Pada tabel 3.7, terlihat terdapat tiga K/L yang nilai Rekon LPJnya kurang. Untuk itu,
digunakan metode “Pohon masalah” dalam mengidentifikasi permasalahan yang
menyebabkan nilai Rekon LPJ satker rendah.

GAMBAR 3.12
PROBLEM TREE ANALYSIS INDIKATOR REKON LPJ

Akan berpengaruh
pada laporan
keuangan

Nilai Indikator
Rekon LPJ rendah

Terlambat Bendahara kurang
dalam kompeten dalam

mengajukan melaksanakan
rekon LPJ tugas

Satker
menyampaikan
LPJ mendekati

batas akhir

Aplikasi SPRINT Aplikasi online Kompetensi Tidak ada
error semakin sebagai pendampingan

menghambat bendahara terhadap
pengerjaan kurang Bendahara
yang baru

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 63

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Sumber: Hasil diskusi FGD Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan, diolah

Setelah diketahui permasalahan yang ada, rekomendasi yang dapat diberikan antara
lain:
• Adanya koordinasi antara KPPN wilayah bayar dengan satker yang bersangkutan
dalam rangka mengingatkan batas akhir pengumpulan rekon LPJ
• Bila terdapat kasus pergantian bendahara, satker harus memastikan bendahara baru
sudah mendapat ilmu terkait dengan pekerjaan dan tugas bendahara. Hal tersebut
dapat meminimalisir terhambatnya tugas bendahara yang disebabkan oleh pergantian
bendahara
• Bendahara baru hendaknya langsung diikutkan sertifikasi bendahara ke KPPN
• Satker harus dibekali pengetahuan terkait aplikasi yang berhubungan dengan
keuangan
• Selalu melakukan perbaruan sistem agar sistem tidak error (rekomendasi untuk kantor
pusat)

d. Indikator Pengelolaan UP

Sampai dengan akhir tahun 2019, nilai indikator Pengelolaan UP yang didapat oleh
Kanwil DJPb adalah 95. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang
hanya sebesar 89. Hal ini menunjukkan satker sudah mulai sadar akan pentingnya
melakukan revolving UP. Hal tersebut tentu harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Pada tabel 3.7, terlihat terdapat tiga K/L yang nilai Pengelolaan UP-nya kurang. Untuk
itu, digunakan metode “Pohon masalah” dalam mengidentifikasi permasalahan yang
menyebabkan nilai Pengelolaan UP satker rendah.

GAMBAR 3.13
PROBLEM TREE ANALYSIS INDIKATOR PENGELOLAAN UP

idle cash tinggi. Biaya
uang mengendap
besar

Nilai
Indikator
Pengelolaan
UP Rendah

Satker terlambat
mengajukan
revolving UP

Perhitungan satker Satker menunggu
dipersepsikan 1 UP sudah terpakai
bulan
100%

Sumber: Hasil diskusi FGD Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan, diolah
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 64

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Setelah diketahui permasalahan yang ada, rekomendasi yang dapat diberikan antara
lain:
• Dihimbau agar satker melakukan revolving UP saat telah terealisasi sebesar 50%
• Satker agar lebih memperhatikan tanggal GU terakhir ke GU berikutnya adalah 30
hari kalender, bukan 1 bulan.

e. Indikator Kesalahan SPM

Sampai dengan akhir tahun 2019, nilai indikator Kesalahan SPM yang didapat oleh
Kanwil DJPb adalah 80. Nilai ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang
nilainya sebesar 96,36. Hal ini menunjukkan satker masih belum sadar akan
pentingnya kebenaran SPM. Hal tersebut tentu harus ditingkatkan.

digunakan metode “Pohon masalah” dalam mengidentifikasi permasalahan yang
menyebabkan nilai Kesalahan SPM satker rendah.

GAMBAR 3.14
PROBLEM TREE ANALYSIS INDIKATOR KESALAHAN SPM

tertundanya terhambatnya
pencairan kegiatan satker
dana satker

Nilai
Indikator
Kesalahan
SPM rendah

data dalam kurangnya
SPM yang pengetahuan

diajukan terkait aplikasi
salah. ex: konversi/ SPAN

nomor
rekening,
nama rekanan

data supplier operator salah
belum input data

didaftarkan

kurang tidak ada
pengetahuan pembinaan pegawai
penganggaran
baru yang
mengganti pegawai

lama

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 65

Review Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019
Sumber: Hasil diskusi FGD Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan, diolah
Setelah diketahui permasalahan yang ada, rekomendasi yang dapat diberikan antara
lain:

• Operator anggaran diharapkan untuk lebih teliti dalam mengajukan SPM. Dipastikan
terlebih dahulu apakah data yang ada sudah benar atau tidak pengejaannya,
angkanya, dan semacamnya

• Lebih aktif dalam hal belajar mengenai keuangan

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 66

BAB 4

ANALISIS
ASPEK KHUSUS

[DOCUMENT TITLE] YOGI KUSMANDHANI, S.S.T. AK., M.ACC. (NIP
198008162002121002)

4. ANALISIS ASPEK KHUSUS

4.1. GAMBARAN UMUM TEMA APBN Disamping pengelolaan di sisi penerimaan, untuk
2019 mengamankan tema APBN 2019, pengelolaan dari sisi
pengeluaran negara juga dilakukan. Beberapa point
Tema besar APBN 2019 adalah "Sehat, Adil, dan penting terkait pengelolaan pengelolaan negara adalah
Mandiri". Sehat artinya APBN memiliki defisit yang sebagai berikut :
semakin rendah dan keseimbangan primer menuju
positif. Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen a. Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2019
kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat
kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi sebesar Rp1.634,3 triliun (meningkat Rp27,0
disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah.
Dari sisi kemandirian, APBN 2019 dapat dilihat dari triliun dari usulan RAPBN 2019). Jumlah tersebut
penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan
sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L)
pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan
pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan APBN sebesar Rp855,4 triliun dan belanja non K/L
yang Sehat, Adil dan Mandiri diharapkan kebijakan fiskal
akan mampu merespon dinamika volatilitas global, sebesar Rp778,9 triliun.
menjawab tantangan dan mendukung pencapaian
target-target pembangunan secara optimal. b. Alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2019

Untuk dapat menjalankan tujuan besar tersebut, diperlukan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan
langkah strategis dalam mengelola penerimaan dan
pengeluaran negara. Di dalam pengerimaan negara, yang daya saing bangsa melalui peningkatan
terdiri dari 2 sektor yaitu perpajakan ( pajak dan bea-cukai )
dan penerimaan negara bukan pajak Terkait sector kapasitas SDM, penguatan infrastruktur,
penerimaan pajak, pada awal tahun 2019 telah disepakati
kenaikannya adalah sebesar 10,4% dari penerimaan pajak peningkatan efektivitas program perlindungan
tahun 2018, yaitu pada angka Rp 1.784,6 Trilyun.
Perkembangan penerimaan pajak mulai dari 2015 dan yang sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, penguatan
direncanakan pada awal tahun 2019 adalah sebagai berikut
: birokrasi yang efisien dan efektif, serta antisipasi

Penerimaan negara berikutnya yang menjadi penopang ketidakpastian termasuk mitigasi risiko bencana.
APBN 2019 adalah penerimaan negara bukan pajak
(PNBP).Penerimaan sektor ini diharapkan menyumbang c. Untuk bidang pendidikan, Pemerintah
sebesar Rp 378,3 Trilyun atau meningkat 8,3% dibandingkan
dengan penerimaan tahun 2018. Adapun perkembangan konsisten untuk mengalokasikan
penerimaan ini dan rencana penerimaannya pada tahun 2019
terlihat dibawah ini : anggaran pendidikan 20 persen dari APBN atau

sebesar Rp492,5 triliun, yang diarahkan untuk

meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas

pendidikan. Beberapa perbaikan yang dilakukan

antara lain pengalokasian Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) berbasis kinerja dan afirmasi,

percepatan pembangunan sarana prasarana

sekolah dan universitas (sebagian dilaksanakan

Kementerian PUPR; dan Dana Alokasi Khusus

yang disupervisi Kementerian PUPR),

pengalokasian dana abadi penelitian, serta

penguatan pendidikan vokasi untuk

meningkatkan link and match dengan kebutuhan

industri.

d. Pemerintah juga menjaga pemenuhan

anggaran kesehatan 5 persen dari APBN

atau sebesar Rp123,1 triliun, yang diarahkan

untuk meningkatkan akses dan kualitas

layanan kesehatan. Beberapa perbaikan yang

dilakukan antara lain Perluasan Penerima Bantuan

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 67

luran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional prasarana kelurahan dan pemberdayaan
(mencapai 96,8 juta jiwa pada 2019) diikuti
peningkatan ketepatan sasaran, percepatan masyarakat. Walaupun telah ada DAU tambahan
penanganan stunting pada 160 Kabupaten/Kota, dan
melanjutkan optimalisasi bauran kebijakan tersebut, namun Pemda diminta untuk tetap
pengendalian defisit BPJS kesehatan.
e. Pembangunan infrastruktur akan diperkuat dan mempunyai komitmen untuk mengalokasikan
diupayakan tuntas melalui terobosan pembiayaan
kreatif, dengan alokasi diperkirakan mencapai pendanaan bagi kelurahan dari sumber
Rp415,0 triliun. Pengalokasian tersebut akan diikuti
dengan perbaikan eksekusi proyek infrastruktur, pendapatan lainnya dalam APBD, sesuai
peningkatan koordinasi lintas sektoral termasuk
dengan Pemda, serta pemberdayaan BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018
swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU). tentang Kecamatan.
f. Dalam APBN 2019 dilakukan juga perkuatan
program perlindungan sosial kepada masyarakat d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik fokus pada
miskin dan tidak mampu. Hal ini didukung dengan
alokasi anggaran Rp385 triliun, antara lain melalui pembangunan SDM dan
program bantuan sosial, dana desa, subsidi, dan
dukungan pengembangan UKM dan Koperasi. lnfrastruktur, terutama melalui percepatan
g. Program perlindungan sosial bertujuan untuk
melindungi dan meningkatkan kesejahteraan 40 rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas
persen Penduduk dengan kondisi sosial ekonomi
terendah, seperti antara lain melalui Program (bidang pendidikan), pembangunan dan
Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar
(PIP), perluasan Penerima Bantuan luran (PBI) pada rehabilitasi rumah sarana kesehatan dan
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kredit
ultra mikro, dan lain-lain. penyediaan Puskesmas keliling (bidang
h. Dalam APBN 2019, manfaat PKH yang diterima
keluarga miskin meningkat dua kali lipat dari Rp1,7 kesehatan),
juta per keluarga menjadi Rp3,4 juta per keluarga per
tahun. Dengan total anggaran yang meningkat dari pembangunan/pemeliharaan/peningkatan jalan
Rp19,3 triliun menjadi Rp34,4 triliun.
i. Pada APBN 2019 akan dikembangkan skema dan jembatan, penyediaan jaringan air minum,
transfer risiko bencana, dengan melanjutkan
asuransi pertanian dan asuransi nelayan serta sarana air limbah dan sampah,
melakukan piloting untuk asuransi Barang Milik
Negara. Selain itu, untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan/rehabilitasi irigasi, dan
dana bagi kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi akibat bencana alam akan pembangunan perumahan (bidang infrastruktur
dibentuk pooling fund bencana yang bersumber dari
APBN. dasar). Selain itu terdapat penambahan

subbidang baru, yaitu GOR dan perpustakaan

daerah. Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan

usulan kebutuhan daerah dan prioritas

pembangunan nasional.

e. DAK Non Fisik untuk perbaikan kualitas

kinerja, terutama melalui BOS berbasis kinerja

dan peningkatan unit cost BOS untuk Pendidikan

Vokasi. Penambahan jenis DAK Nonfisik baru,

yaitu Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

untuk kesetaraan, BOP untuk museum dan taman

budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan

Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan

Sampah (BLPS).

f. Dana Desa dioptimalkan

pemanfaatannya untuk meningkatkan

penyediaan infrastruktur desa, mengentaskan

kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan

mengatasi kesenjangan pembangunan

antardesa, sesuai kebutuhan dan prioritas desa,

melalui penyempurnaan pola padat karya

tunai (cash for work), penyaluran berdasarkan

kinerja pelaksanaan, penguatan kapasitas SDM

Sementara itu, terkait pengeluaran APBN yang ditransfer ke desa dan tenaga pendamping desa, dan
daerah dalam bentuk program Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD), kebijakan yang ditempuh adalah penguatan monitoring, evaluasi dan
sebagai berikut :
pengawasan.

a. Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8

triliun atau meningkat Rp63,2

triliun dari outlook APBN 2018, Pengalokasian TKDD

tersebut diharmonisasikan dengan kebijakan belanja

kementerian/lembaga, dan diarahkan untuk dikelola

berdasarkan prinsip value for money untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah,

sekaligus mengurangi kesenjangan penyediaan

layanan publik antardaerah.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat final untuk

memberikan kepastian sumber pendanaan bagi

APBD. Selanjutnya minimal 25 persen dari DAU

sebagai bagian dari Dana Transfer Umum harus

digunakan untuk belanja infrastruktur. Pengalokasian

DAU telah memperhitungkan kenaikan gaji pokok 5

persen, gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), serta

Formasi CPNS Daerah.

c. Dalam DAU termasuk alokasi DAU tambahan

untuk pendanaan kelurahan sebesar Rp3,0

triliun yang ditujukan bagi 8.212 kelurahan di seluruh

kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 68

Namun demikian, mengingat potensi penerimaan
negara yang diperkirakan lebih kecil dibandingkan
dengan rencana pengeluaran negara, pada awal tahun
2019 diperkirakan terdapat difisit sebesar Rp 296
Trilyun atau sebesar 1,84% dari PDB. Terkait
gambaran defisit pada tahun anggaran 2019 adalah
sebagai berikut :

Untuk menutup deficit yang ada, pemerintah
mengupayakannya dengan melakukan peminjaman dan
sebagainya. Pembiayaan pada tahun 2019 diperkirakan
mencapai 296 Trilyun atau setara dengan penurunan
5,8% dibandingkan dengan outlook pembiayaan pada
tahun 2018.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 69

4.2. PRIORITAS NASIONAL PADA RKP 5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan
DAN PRIORITAS DAERAH PADA Kesuksesan Pemilu.
RKPD
Berdasarkan RKP Nasional tersebut, Pemerintah Provinsi
Untuk memberi arah pembangunan yang terarah selama satu Kalimantan Selatan menjabarkan RKP dimaksud ke dalam RKP
tahun, diperlukan dokumen komitmen yang menjadi arah bagi Daerah 2019 dengan dasar Pergub Nomor 46 Tahun 2018. RKPD
semua pemangku kepentingan agar kebijakan-kebijakan di Kalimantan Selatan tahun 2019 adalah tahapan III Pembangunan
dalam lingkup institusinya sejalan dengan arah kebijakan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025.
pemerintah pusat. Dokumen yang berisi kepastian kebijakan, Adapun tema pembangunan jangka Panjang Provinsi Kalimantan
pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, Selaan adalah “Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera
dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Argo
yangberkesinambungan disebut dengan Rencana Kerja Industri”. Tujuannya adalah peningkatan basis pembangunan
Pemerintah (RKP) yang ditetapkan oleh Presiden. daerah dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM dan
Pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019, sebagaimana pemanfaatan IPTEK yang mendukung industrialisasi pertanian.
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor72 tahun 2018,
dicantumkan tentang perkiraan tingkat perekonomian per wilayah. Pada tahap ini (tahun 2019) titik berat pembangunan adalah
Gambaran ini untuk memberikan arah bagi pembangunan di Pendayagunaan kapasitas unggulan daerah melalui peningkatan
masing-masing wilayah tersebut dalam kontribusinya pada kualitas SDM dengan focus pada peningkatan Pendidikan, kualitas
perekonomian nasional. Target tersebut diupayakan untuk tercapai kesehatan dan terpenuhinya tenaga professional disertai
agar laju pertumbuhan ekonomi nasional optimal yang pada pemenhuhan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan
gilirannya dapat menyukseskan rencana-rencana turunannya daerah, skselerasi usaha ekomi dengan mendorong beberapa
seperti penerimaan negara tercapai secara maksimal, dan sector dan diharapkan memiliki “value added” tinggi dalam upaya
kemudian dapat digunakan untuk membiayai segala program- agar bisa tumbuh dengan cepat. Beberapa sector diupayakan untuk
program pemerintah demi mencapai tujuan nasional. tumbuh melambat yaitu sector ekspolitasi sumber daya alam (SDA)
secara langsung seperti sector pertambangan. Prioritas paling
Gambar 1 RKPD Antar Wilayah 2019 penting dalam meningkatkan daya saing keunggulan daerah adalah
dengan memperkuat infrastruktur perekonomian masyarakat.
Untuk mencapai target tersebut, telah dialokasikan anggaran
negara pada masing-masing wilayah yang ada demi menyukseskan Berdasarkan visi dan elemen pendukung tersebut ditetapkan
target yang sudah ditetapkan tersebut. Untuk menjamin hasil yang misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi
maksimal dibalik keterbatasan dana yang tersedia untuk melakukan Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut :
pembangunan, maka dibuatkan proyek/program prioritas yang 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis,
diharapkan menjadi pengungkit bagi keberlangsungan
perekonomian, atau mampu menjadi pilar bagi tegaknya kebutuhan Sehat, Cerdas Dan Terampil;
dasar bagi kehidupan masyarakat sekaligus mampu menjadi 2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Profesional
tabungan bagi keberlangsungan pembangunan berikutnya.
Prioritas pembangunan nasional tahun 2019 dibagi ke dalam 5 Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
kelompok, yaitu : 3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang
1. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui
Berbasiskan Kearifan Lokal;
Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayannan Dasar
2. Prioritas Nasional pengurangan Kesenjangan Antarwilayah 4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung
Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial
melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Budaya;
3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang
Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan
Pariwisata, dan Jasa Produktif lainnya. Kelestarian Lingkungan.
4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,
dan Sumber Daya Alam. Agar pembangunan di Provinisi Kalimantan Selatan sinkron dengan
arah pembangunan nasional, dalam RKPD 2019 Kalimantan
Selatan menyelaraskan sasaran dan prioritas pencapaian 5
prioritas pembangunan nasional yaitu :
1. PN 1 : pembangunan manusia melalui pengurangan

kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; maka arah
kebijakan yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan pada Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:

a. Mempercepat pengurangan kemiskinan
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi

masyarakat
c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan

berkualitas
d. Peningkatan akses masyarakat terhadap

perumahan dan permukiman layak
e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar

Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik

2. PN 2 : Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui

Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman; maka arah

kebijakan yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan pada Tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan konektivitas dan Teknologi

Informatika dan Komunikasi

b. Percepatan pembangunan Daerah

tertinggal/Terpencil dan Desa

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 70

c. Peningkatan kelancaran arus transportasi orang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor
dan pendistribusian barang dan jasa lainnya. Pembangunan sector sektor ekonomi dengan
melihat pemerataan pembangunan di seluruh
3. PN 3 : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan penciptaan Kabupaten/Kota dan menggali potensi-potensi sumber
lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan daya yang dapat diperbaharui (renewable resources).
jasa produktif lainnya; maka arah kebijakan yang perlu
dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada 3. Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) merupakan tujuan
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Eksport dan nilai tambah produk dari pembangunan Kalimantan Selatan, melalui
pertanian pembangunan seluruh sektor kehidupan secara merata
b. Peningkatan ekspor dan nilai tambah industri antar wilayah diharapkan akan terwujud kemampuan atau
pengolahan keberdayaan yang dapat membangun dan memelihara
c. Peningkatan Nilai tambah jasa produktif kelangsungan hidup berdasarkan kekuatan sendiri. Upaya
d. Peningkatan keterampilan tenaga kerja peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan
e. Peningkatan akses lapangan kerja bersamaan dengan peningkatankemandirian baik secara
f. Pengembangan Iptek dan Inovasi Produktivitas ekonomi, sosial, yang dapat dilihat dari kemandirian
lapangan usaha pembiayaan pembangunan, ketahanan pangan dan energi.
Selain itu juga akan membuat Kalimantan Selatan menjadi
4. PN 4 : Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber provinsi yang maju dan terdepan khususnya di wilayah
daya air; maka arah kebijakan yang perlu dilakukan Pulau Kalimantan dan Indonesia secara umumnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2019
adalah sebagai berikut: Gambaran lengkap terkait tema pembangunan dan prioritas
a. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan daerah yang melingkupinya tergambar pada gambar di bawah
energi ini :
b. Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi
pangan Gambar 2 RKPD Kalsel 2019
c. Peningkatan kuantitas kualitas dan aksesibilitas air
d. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan

5. PN 5 : Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan
Pemilu; maka arah kebijakan yang perlu dilakukan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2019
adalah sebagai berikut:
a. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan
Keamanan Siber
b. Kesuksesan Pemilihan Umum
c. Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
d. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Berdasarkan pertimbangan diatas, Provinsi Kalimantan Selatan Dengan melihat perbandingan RKPD Kalimantan Selatan yang
mengambil tema pembangunan di tahun 2019 yaitu “BERGERAK sudah sejalan dengan RKP Nasional, maka semua alokasi pagu
MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA UNTUK APBN yang ada di Kalimantan Selatan diharapkan dapat
KALSEL MAPAN”. Dari tema tersebut terdapat 3 kata kunci yang berjalan sesuai rencana dan dapat membantu pencapaian
mengandung makna, yaitu : pembangunan secara nasional.

1. Bergerak merupakan motto dari Gubernur untuk Terkait alokasi anggaran, bila mengikut pola prioritas nasional
yang tercantum dalam RKP, alokasi dana per program priortias
memberikan semangat kepada seluruh komponen nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dapat
masyarakat di Kalimantan Selatan untuk selalu menjadi digambarkan sebagaimana gambar dibawah. Dari data yang
aktor perubahan. Selalu bergerak dari satu titik ke titik ada terlihat tingkat persentase besaran pagu menurut program
lainnya yang lebih tinggi yang menunjukan bahwa prioritas nasional yang ada.
Kalimantan Selatan berusaha untuk berubah menjadi yang
lebih baik dari tahun ketahun. Bergerak juga mempunyai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 71
akronim “Berjuang Gelorakan Rakyat” yang mempunyai
makna bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
akan berjuang sepenuh kekuatan dan kemampuan untuk
kepentingan rakyat seperti peningkatan kualitas SDM
masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, dan
peningkatan kualitas lingkungan untuk masyarakat.

2. Pertumbuhan ekonomi yang merata hal ini dimaknai

dengan upaya membangun perekonomian Provinsi
Kalimantan Selatan yang inklusif melalui pengembangan
sektor-sektor unggulan antara lain: Pertanian dalam arti
luas, Perindustrian, Perdagangan serta Pariwisata yang

Dilihat dari Dengan kacamatan efektivitas dan efisiensi, terlihat bahwa PN
persentasi yang paling efisien adalah PN Stabilitas Keamanan Nasional,
yaitu karena dengan tingkat realisasi sebesar 73,02% namun
pagu per PN mampu mencapai output 88,86%. Dalam hal ini terdapat selisih
yang ada di tingkat efisiensi sebesar 15,84%. Dan PN terendah tingkat
wilayah bayar efisiensinya adalah PN Pembangunan Manusia, dimana
lingkup Kanwil terdapat selisih minus (-1,1%) dimana capaian output lebih
DJPb Provinsi rendah dibandingkan dengan tingkat realisasinya. Sebagai
catatan, analisis tersebut tanpa melihat keharusan realisasi
Kalimantan untuk mencapai minimal 90%. Yang paling ideal adalah, tingkat
Selatan, realisasi minimal 90% dan capaian output melebihi tingkat
realisasinya.
persentase
tertinggi Sebagai informasi tambahan, PN Pemantapan Ketahanan
Energi dikelola oleh 2 Kementerian/Lembaga (K/L) dan tersebar
(57,3%) dialokasikan pada PN Pembangunan Manusia Melalui di 42 satker. PN Pembangunan Manusia dikelola oleh 14 K/L
Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar. dan tersebara di 226 satker. PN Pengurangan Kesenjangan,
Sementara persentase terendah (2,1%) adalah alokasi untuk PN dikelola oleh 6 K/L dan tersebar di 23 satker. PN Peningkatan
Pengurangan Kesenjangan SAntarwilayah Melalui Penguatan Nilai Tambah Ekonomi, dikelola oleh 12 K/L dan tersebar di 44
Kenektivitas dan Kemaritiman. satker. Dan PN Stabilitas Ketahanan Nasional dikelola oleh 16
K/L dan tersebar di 80 satker.

Sementara dari sisi tingkat realisasi, sumbangan realisasi dari
PN tertinggi dan terendah melebihi dari tingkat persentase
pagunya. PN Pembangunan manusia (alokasi pagu tertinggi),
tingkat realisasinya adalah 58,3%, dan PN Pengurangan
Kesenjangan (alokasi pagu terendah), tingkat realisasinya 2,2%.
Sementara itu, 3 PN lainnya, tingkat sumbangan realisasinya
lebih rendah dari tingkat persentase pagu secara total. PN
Pemantapan Ketahanan Energi, persentase pagu 26% namun
realisasinya 25,5%. PN Stabilitas keamanan Nasional,
persentase pagu 8,1% namun realisasinya 7,7%. Dan PN
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi, persentase pagu 6,5%
namun realisasinya 6,7%.

Data diatas adalah melihat sisi pagu-realisasi. Untuk lebih
menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan
analisa antara tingkat realisasi dengan tingkat capaian
outputnya. Berikut ini gambara tentang kaitan tingkat realisasi
dan capaian output.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 72