RPA Semester II 2019

4.3. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN
PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

Data berikut memberi gambaran lebih lengkap dari kelompok pembangunan prioritas nasional terkait pembangunan manusia
melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Data dirinci menurut program prioritas dan kode
kewenangan dari alokasi dana yang disediakan, berikut tingkat capaian output dan tingkat realisasi anggarannya.

.NMPP NMDEKON % %REAL PAGU REALISASI DEPT SATKER
capaian
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
KD 96 97 1,477,665,115,000 1,366,111,335,823 3 151
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
DK 98 97 1,332,857,000 1,313,761,320 1 1
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap KP 100 53 77,407,763,000 36,109,430,500 1 2
Perumahan dan Permukiman Layak
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap DK 100 89 549,051,000 484,447,900 2 3
Perumahan dan Permukiman Layak
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi KP 75 95 220,663,476,000 213,613,604,390 1 20
Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi DK 98 93 15,945,237,000 14,604,456,120 2 5
Masyarakat
Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar KD 93 88 30,465,421,000 29,165,601,528 4 24

Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar DK 96 92 2,854,386,000 2,680,882,700 1 3

Percepatan Pengurangan Kemiskinan KD 100 98 13,471,653,000 13,127,031,095 1 2

Percepatan Pengurangan Kemiskinan KD 91 87 139,593,897,000 118,865,454,668 3 22

Percepatan Pengurangan Kemiskinan DK 100 99 6,131,550,000 6,067,725,200 2 3

JUMLAH/RATA-RATA TP 96 93 3,760,715,000 3,518,960,226 2 2

2,148,852,998,000 1,951,408,474,126

Program prioritas pemerataan layanan pendidikan
berkualitas menduduki porsi terbesar dari alokasi
anggaran yang disediakan pada PN ini, yaitu
sebesar 78,2%. Sementara alokasi terkecil ada di
program peningkatan tata kelola layanan dasar,
yaitu 0,8% dari total alokasi anggaran.

Sementara jika dilihat dari sisi realisasinya terlihat
bahwa program pemerataan layanan tingkat
persentase realisasinya hanya mencapai 77,7%
dari total pagu.

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) yang
pertama dari 5 prioritas pembangunan nasional
tahun 2019 adalah terkait pembangunan
manusia melalui pengurangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan dasar. Pemanfaatan
alokasi pagu APBN 2019 di wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan pada prioritas nasional yang
pertama ini adalah sebagaimana grafik
disamping. PN ini ditangani oleh 14 kementerian
dan 226 satker. Hingga akhir tahun 2019 tingkat
kinerjanya adalah capaian output yang
dihasilkan sebesar 94,51% sementara dari sisi
realisasi anggarannya telah dicairkan sebesar
95,61%. Secara total, kinerja dari PN pertama ini
relative belum maksimal karena hasil output
masih lebih kecil dibandingkan dengan besaran uang yang telah dikeluarkannya, meski hanya selisih sekitar 1%.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 73

Berdasarkan grafik disamping, terlihat bahwa
prioritas nasional terkait pembangunan manusia
melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar dikelola oleh satker terbanyak
diantara PN lain, yaitu berjumlah 226 yang tersebar
di 14 Kementerian. Sementara untuk tingkat realisasi
dan capaian outputnya terlihat cukup
menggembirakan, karena tingkat realisasi
anggarannya mencapai 95,61% sementara tingkat
capaian outputnya mencapai 94,51%. Capaian ini
sangat menggembirakan karena paling tinggi
dibandingkan dengan capaian pada PN-PN lainnya.

Untuk lebih memberi gambaran yang lebih komplit,
perlu dilakukan perincian program-program prioritas
pada data prioritas nasional pertama ini. Program
prioritas yang mendukungnya adalah, (1) Pemerataan
Layanan Pendidikan Berkualitas, (2) Percepatan
Pengurangan Kemiskinan, (3) Peningkatan Pelayanan
Kesehatan dan Gizi Masyarakat, (4) Peningkatan
Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan
Permukiman Layak, dan (5) Peningkatan Tata Kelola
Layanan Dasar.

Dari lima program prioritas yang ada, dapat dikatakan bahwa program peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
adalah yang paling efisien, karena dengan tingkat realisasi sebesar 89,93% tapi mendapatkan capaian output tertinggi yaitu
95,12%. Sementara program prioritas yang paling tidak efisien adalah program peningkatan akses masyarakat terhadap
perumahan dan pemukiman layak, dimana meskipun realisasinya mencapai 94,2% namun hasil capaian outputnya terendah
diantara program prioritas lainnya, yaitu hanya mencapai 77,67%. Sebagai catatan, program pemerataan layanan pendidikan
dasar meskipun capaian outputnya mencapai 95,55% atau lebih tinggi daripada capaian output program peningkatan layanan
pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat namun tidak mempunyai keistimewaan karena gap dengang tingkat realisasinya tidak
terlalu jauh, yaitu 97,17%.

Pertanyaan berikutnya adalah, unit manakah penyumbang
rendahnya tingkat capaian output pada program prioritas
peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan
permukiman layak ? Diketahui bahwa program ini dikelola
oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Kelautan dan
Perikanan dengan 1 satker, Kementerian Kesehatan
dengan 1 satker, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dengan 20 satker. Bila dilihat dari
grafik yang ada terlihat bahwa Kementerian PUPR tingkat
realisasinya tertinggi diantara satker lain, yaitu hanya
94,69%.Sementara bila dilihat dari capaian outputnya,
Kementerian PUPR mempunyai tingkat capaian terendah
diantara Kementerian lainnya, yaitu 75,38%. Bila dilihat
dari perbandingan capaian output dan tingkat realisasinya maka dapat dikatakan bahwa Kementerian PUPR mempunyai tingkat
keborosan tertinggi, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tingkat efisiensi tertinggi karena dengan
tingkat realisasi sebesar 88,86% namun tingkat capaian outputnya mencapai 100%.

Saat dirinci pada fungsi/subfungsi untuk melihat tingkat
rendahnya capaian output pada Kementerian PUPR,
terlihat bahwa capaian kinerja terjelek adalah fungsi
pembangunan perumahan karena selain tingkat
realisasinya terendah (49,21%), tingkat capaian
outputnya pun terendah (49%). Sementara fungsi
penyediaan air minum memperlihatkan kinerja terbaik
dimana capaian outputnya mencapai 97,47% dan
tingkat realisasinya mencapai 97,47%. Di sisi lain, bila
sudut pandang yang digunakan adalah tingkat efisiensi
dan inefisiensinya, maka fungsi pemberdayaan
komunitas permukiman adalah yang paling in-efisien
karena dengan tingkat realisasi sebesar 98,98% namun
capaian outpunya hanya 55%.

Untuk lebih menjelaskan program-kegiatan yang kinerjanya terendah, setelah data dibreakdown terlihat adanya kegiatan-output
yang mempunyai peran rendahnya kinerja di PN pertama ini. Dari data yang ada output pembangunan rumah khusus belum
direalisasikan sama sekali (0%) hingga akhir tahun.

Penelusuran paling dalam atas kondisi yang terjadi pada PN pertama adalah bahwa adanya kegiatan-output yang tidak
dilaksanakan sama sekali, yaitu output Pembangunan Rumah Khusus, dimana realisasi dan capaiannya masih 0%, sementara
dari sisi pagu yang tidak terserap dari capaian output terendah adalah sebesar Rp 967.800.000,-

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 74

NMGIAT NMOUTPUT NMDEKON % %REAL PAGU REALISASI DEPT SATKER
capaian
Pemberdayaan Perumahan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya Swadaya KP 98.00 98.42 77,483,000,000 76,259,167,567 1 1

Penyediaan Rumah Khusus Pembangunan Rumah Khusus KP 0.00 0.00 967,890,000 01 1

Setelah dilakukan dikonfirmasi, satker dengan capaian dan realisasi 0% adalah satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi
Kalimantan Selatan (401673). Penyebab tidak adanya realisasi karena satker tersebut dilebur ke dalam Satker …. ( ). Dalam
hal ini, ketidakakuratan data yang ada lebih disebabkan oleh kurangnya koordinasi/proses penghapusan data satker-satker
yang mengalami peleburan ke satker lain namun tidak dihapus datanya oleh system. Ke depan perlu upaya lebih maksimal,
dalam hal ini DJA atau Direktorat PA Ditjen Perbendaharaan untuk berkoordinasi atas satker-satker yang mengalami peleburan,
sehingga data APBN yang dipublikasi melalui OMSPAN atau MEBE lebih valid.

Berikut adalah data program-program prioritas yang masuk dalam kelompok PN Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

.NMPP PAGU REALISASI % DEPT SATKER
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 1,556,405,735,000 4 154
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1,403,534,527,643 90.18% 5 29
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak 46,410,658,000 3 23
Percepatan Pengurangan Kemiskinan 221,212,527,000 43,770,057,648 94.31% 7 27
Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar 149,486,162,000 1 5
214,098,052,290 96.78%
JUMLAH 16,326,039,000
1,989,841,121,000 128,452,140,094 85.93%

15,807,913,795 96.83%

1,805,662,691,470 90.74%

Dari data diatas, dapat dirinci per Program Prioritas dengan Berikut adalah data realisasi pencairan dana per bulan diantara
prioritas-prioritas nasional yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dari data yang ada terlihat bahwa tingkat realisasi
PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar sebesar 90,74%. Namun
demikian ada 1 program prioritas, yaitu Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum
mencapai tingkat realisasi ideal, yaitu hanya terealisasi sebesar 85,93%.Program ini dilaksanakan oleh 7 Kementerian dan
tersebar di 27 satuan kerja. Untuk lebih detil sumber dari rendahnya tingkat realisasi ini, perlu dibreakdown data dari program
tersebut.

.NMPP KDDEPT PAGU REALISASI % DEPT SATKER
Percepatan Pengurangan Kemiskinan 025 9.768.150.000 9.691.200.000 0,99 1 3
Percepatan Pengurangan Kemiskinan 026 16.700.000 16.550.000 0,99 1 1
Percepatan Pengurangan Kemiskinan 027 6.114.850.000 6.051.175.200 0,99 1 2
Percepatan Pengurangan Kemiskinan 029 1,01 1 5
Percepatan Pengurangan Kemiskinan 044 50.801.221.000 51.138.975.398 0,95 1 1
Percepatan Pengurangan Kemiskinan 056 2.300.000.000 2.184.022.526 0,73 1 14
Percepatan Pengurangan Kemiskinan 067 0,91 1 1
79.024.526.000 58.035.279.270 0,86
JUMLAH 1.460.715.000 1.334.937.700

149.486.162.000 128.452.140.094

Hasil breakdown data menampilkan kementerian pemangku program ini yang realisasinya terendah adalah Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN. Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan diperoleh data bahwa rendahnya realisasi disebabkan oleh
beberapa factor, diantaranya adalah sebagai berikut :

• kesalahan entri oleh operator aplikasi sehingga target output lebih tinggi daripada seharusnya,
• keterbatasan sumber daya manusia pada satker lingkup BPN dibandingkan dengan tingkat pekerjaan yang harus

diselesaikan, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.
Khusus tahun 2019, SDM/tenaga yang ada pada Kementerian ATR/BPN wilayah Provinsi Kalimantan Selatan lebih
difokuskan pada perbantuan penyelesaian program prioritas nasional lain yang diamanatkan oleh kementeriannya,
• pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh kondisi alam/cuaca, sebagai contoh kegiatan pengukuran tanah daerah rawa
hanya bisa dilakukan pada bulan-bulan tertentu/saat rawa mongering. Jadi bila tidak memungkinkan dilakukan
pengukuran ( curah hujan tahun 2019 tinggi ) maka otomatis tidak dilakukan penarikan dana,
• ketiadaan/keterlambatan penerbitan juknis atas beberapa kegiatan yang ada.
• Adanya hambatan koordinasi dengan instansi/unit lain untuk beberapa kegiatan yang mengharuskan keterlibatan
unit/instansi lain.

SATKER NMGIAT NMOUTPUT PAGU REALISASI %

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 75

431400 Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah PETA TEMATIK 95.410.000 85.794.500 89,92%

PETA BIDANG TANAH 18.841.850.000 5.361.557.028 28,46%

Sertipikat HAT 121.976.000 118.712.000 97,32%

Pemberdayaan Masyarakat 1.035.670.000 998.299.000 96,39%

Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Sertipikat Redistribusi Tanah 23.694.010.000 18.793.314.328 79,32%

Bidang Tanah yang Diinventarisasi 77.740.000 64.289.500 82,70%

Gugus Tugas Reforma Agraria 1.646.047.000 1.012.837.900 61,53%
Daerah

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah Peta Zona Nilai Tanah 239.327.000 224.707.000 93,89%

Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Penertiban Tanah Terindikasi 230.665.000 157.979.200 68,49%

Tanah di daerah Terlantar

JUMLAH 45.982.695.000 26.817.490.456 58,32%

Pada akhirnya terlihat bahwa penyumbang terbesar rendahnya tingkat realisasi di Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan
Selatan adalah satker Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kegiatan-output yang paling rendah tingkat realisasinya
adalah kegiatan Penyelenggaraan pengembangan infrastruktur keagrarian di daerah denga output Peta Bidang Tanah dimana
tingkat realisasinya hanya sebesar 28,46% atau Rp 5.361.557.028 dari pagu sebesar Rp 18.841.850.000. Kegiatan – output lain
yang menyumbang rendahnya tingkat realisasi adalah kegiatan Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah dan outputnya
adalah Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah, dimana tingkat realisasinya adalah 61,53% atau setara Rp 1.012.837.900 dari
pagu sebesar Rp 1.646.047.000.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 76

4.4. PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN
KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

Data berikut menunjukkan besaran pagu, realisasi dan capaian output pada proyek prioritas nasional Pengurangan Kesenjangan
Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.

NMPROGRAM NMGIAT NMOUTPUT KWG % %REAL PAGU REALISASI DEPT SATKER
capaian 440.000.000
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Pengembangan dan Peningkatan Perluasan 3.530.130.000
Kerja Kesempatan Kerja Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui TP 25,00 46,26 186.201.000 203.537.700 1 2
Kegiatan Padat Karya 535.097.000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 483.727.000
Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan DK 100,00 99,60 3.515.984.955 1 1
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Di Lokasi Rawan Bencana Alam

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Penyediaan dan Pelayanan Informasi Korban Bencana Sosial Yang Mendapat DK 95,00 94,84 176.602.000 1 1
Statistik Statistik BPS Provinsi Pelayanan Kebutuhan
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Penyediaan dan Pelayanan Informasi
Statistik Statistik BPS Provinsi PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN KD 99,71 90,93 495.814.212 1 14
POTENSI DESA
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Masyarakat Desa PUBLIKASI/ LAPORAN INTER KD 100,00 96,65 467.518.718 1 1
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa REGIONAL INPUT OUTPUT
Masyarakat Desa
Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pendampingan pada 74.957 Desa DK 100,00 98,00 44.721.080.000 43.824.726.529 1 1
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Program Inovasi Desa DK 100,00 89,84 12.347.388.000 11.092.312.300 1 1
dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi 100,00 1 2
Program Pembangunan Dan Pengembangan Satuan Permukiman yang sarana dan TP 100,00 99,75 3.661.379.000 3.651.916.850 1 1
Kawasan Transmigrasi Pengembangan Usaha Transmigrasi prasarananya dibangun, dan fungsional di TP 100,00 1 1
kawasan Transmigrasi TP 99,88 2.947.000.000 2.943.330.134
Program Pembangunan Dan Pengembangan Pelaksanaan Pengawasan Intern
Kawasan Transmigrasi Akuntabilitas Keuangan Negara dan Jalan non status yang dibangun di 99,29 420.170.000 417.187.600
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Kawasan Transmigrasi
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Penyelenggaraan SPIP
Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Prasarana dan sarana produksi, pasca
Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR panen, dan pengolahan hasil yang
Pengendalian Intern Pemerintah dibangun dan berfungsi di KPB

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Hasil pengawasan dana desa Perwakilan KD 100,00 99,83 338.176.000 337.611.080 1 1
Penyelamatan BPKP

Layanan Pengelolaan Sarana dan KP 90,00 61,97 650.000.000 402.814.010 1 1
Prasarana SAR (Prioritas Nasional)

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Pengelolaan Operasi SAR Layanan Pengelolaan Operasi SAR KP 100,00 98,67 1.512.848.000 1.492.702.750 1 1
Penyelamatan (Prioritas Nasional)

JUMLAH 70.260.348.000 67.529.356.088

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa program yang tingkat kinerjanya paling rendah adalah program Penempatan dan
Pemberdayaan Tenaga Kerja pada kelompok program prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa.
Kegiatan pada program ini adalah Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja, sementara capaian outputnya
adalah Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui Kegiatan Padat Karya, tingkat realisasi anggarannya sebesar 46% dan capaian
outputnya hanya 25%. Dari sisi ketidakefisienan dan ketidakefektifan kinerjanya, maka program pada kegiatan ini adalah yang
paling jelek di dalam PN ini. Pemangku kegitatan dini adalah Kementerian Ketenagakerjaan.

Saat data PN Pengurangan Kesenjangan dirinci
per program prioritas, bila tanpa melihat
ketentuan tingkat realisasi sebesar 90%, maka
program peningkatan konektivitas dan TIk adalah
program yang paling efisien, karena dengan
realisasi sebesar 61,97% mampu menghasilkan
capaian output sebesar 90%.

Disisi lain, bila dilihat perbandingan antara tingkat
realisasi dan capaian output per K/L, maka
Kementerian Tenaga Kerja (026) mempunyai
tingkat efisiensi dan efektivitas terendah. Dimana
capaian outputnya lebih rendah dibandingkan
dengan tingkat realisasinya, yaitu -21,26%.
Selisih minimal yang seharusnya adalah 0%,
dimana tingkat realisasinya sama dengan
capaian outputnya.

Namun bila diuraikan dengan melihat factor tingkat realisasi yang seharusnya, yaitu 90%, maka hanya program Penanggulangan
Bencana yang tingkat realisasinya memenuhi syarat, yaitu sebesar 97,7% sementara capaian outputnya adalah 98,33%. Hal ini
dapat dipahami karena selama tahun 2019, banyak kejadian bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun tingkat
realisasinya tinggi, khusus program ini menandakan adanya kondisi kedaruratan bencana yang merugikan masyarakat.

Untuk lebih mendetailkan data pemangku alokasi dana PN ini yang terendah, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, dibawah ini
ditampilkan tabel pagu-realisasi dari Kementerian Tenaga Kerja (026) yang menjadi pemangku PN ini.

KDDEPT KDSATKER PAGU REALISASI % REAL

026 159073 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB.BANJAR 220.000.000 00

026 159232 DINAS NAKARTRANS KAB.TABALONG 220.000.000 203.537.700 0,93

Tanpa melihat besaran pagu yang dimiliki satker, namun kinerja satker di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan di

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 77

Kalimantan Selatan paling rendah, khususnya satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar. Untuk
membandingkan lebih baik, kinerja satker ini diperbandingkan dengan program lain yang sumber kewenanganannya Tugas
Pembantuan (TP).

Pada PN ini, alokasi DIPA dengan
kewenangan TP dikelola oleh 5 satker
pemda di bawah koordinasi Kemnterian
Ketenagakerjaan (2 satker) dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (3 satker).
Dilihat dari histori penarikannya, satker
Dinas Ketenagakerjaan baru mencairkan
anggarannya pada bulan Oktober 2019.
Sementara satker dibawah koordinasi
Kementerian DPDTT, sudah mencairkan
anggarannya mulai bulan Pebruari 2019.
Dan berdasarkan hasil informasi yang
didapat dari petugas Pembina
satker/kementerian di Bidang PPA 1 DJPb
Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa
kecenderungan rendahnya tingkat realisasi dan capaian output pada satker pada Dinas Ketenagakerjaan adalah, pertama,
karena adanya pengalokasian dana dari Pusat yang tidak kontinyu setiap tahunnya. Kedua, kurangnya komitmen dari petugas
di satker untuk menjalankan kegiatan yang diamanatkan kepada mereka. Kurangnya komitmen ini ditandai dengan indikasi
berupa tidak adanya kemauan untuk melakukan koordinasi/komunikasi dengan KPPN/Kanwil DJPb Provinsi Kalsel. Hal ini
berbeda dengan komitmen dari dinas-dinas di bawah koordinasi Kementerian DPDDT, dimana sejak bulan Pebruari 2019 sudah
mulai melakukan pencairan dana.

Penyebab lain rendahnya tingkat realisasi dan capaian output adalah penyampaian DIPA pada satker dimaksud tidak dilakukan
pada awal tahun anggaran. Hal ini menyebabkan satker kurang mempunyai komitmen kuat untuk menjalankan kegiatan.
Dampak terusan atas kejadian ini adalah adanya alokasi dana APBN yang salah target, dalam arti mengurangi kesempatan di
tempat lain untuk mendapatkan dana, sementara satker/daerah yang mendapatkan dana tidak mau/tidak mampu melaksanakan
kegiatan yang ada. Ketercapaian prioritas nasional pada akhirnya bisa terpengaruh bila kondisi seperti ini terjadi di lebih banyak
satker.

Bagaimana PN ini bila dilihat sudut pandang kode
kewenangan ? Kinerja terendah adalah pemangku dana
dengan kode kewenangan Tugas Perbantuan (TP) sebesar
-6,86%, dan tertinggi adalah pemangku kewenangan
dengan kode KP, dengan tingkat selisih capaian output-
realisasinya adalah 14,68%. Padahal bila dilihat dari tingkat
pagu-realisasinya, pemangku kewenangan TP cukup baik,
yaitu persentase pagu sebesar 10,4% sementara
persentase realisasinya adalah 10,5%.

Dengan melihat capaian output yang kurang memuaskan
sementara tingkat realisasinya cukup baik, harus
dilakukan upaya lebih maksimal, komunikasi, dan
koordinasi agar dana yang dialokasikan mampu
mengangkat mengurangi kesenjangan antarwilayah
sebagaimana diamanatkan dalam Program Prioritas
Nasional yang sudah direncanakan. Sebagai tambahan
informasi, dana TP hanya mempunyai 1 program prioritas
yaitu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Desa. Berdasarkan data yang ada capaian outputnya
adalah 75% sementara realisasinya 81,86%. Jadi dapat
dikatakan bahwa program percepatan pembangunan
daerah tertinggal dan desa di Provinsi Kalimantan
Selatan kurang maksimal dilaksanakan. Hal ini
kemungkinan diakibatkan oleh hambatan kondisi alam dan cuaca yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019.
Tanda-tanda yang terlihat adalah adanya fenomena dimana dalam PN ini, hanya program penanggulangan bencana yang tingkat
realisasinya melebihi batas minimal ketentuan realisasi sampai akhir tahun, yaitu mencapai 97,7%, sementara program-program
lainnya dibawah 90% termasuk program Percepatan Pembanguan Daerah Tertinggal ini. Lonjakan realisasi yang tertinggi pada
penanggulangan bencana adalah pada bulan September 2019, dimana realisasinya mencapai Rp 493.717.000.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 78

4.5. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN
KERJA MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA, DAN JASA PRODUKTIF
LAINNYA

Berdasarkan data yang ada dari Mebe, diperoleh rincian data lengkap terkait PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi,
sebagaimana tergambar di tabel di bawah ini :

.NMPP KDDEPT NMFUNGSI NMDEKON % %REAL PAGU REALISASI DEPT SATKER
capaian
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian 018 EKONOMI DK 97,66 160.000.000 156.249.000 1 1
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian 018 EKONOMI TP 100,00 81,43 20.401.523.000 8.539.303.472 1 3
Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan 018 95,66
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian 018 EKONOMI 86,64 91,44 22.818.023.000 21.847.596.026 1 1
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 018 84,56 104.757.475.000
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 018 EKONOMI TP 95,50 95,06 99.304.527.695 1 2
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 019 EKONOMI 94,59 630.000.000 532.734.720 1 1
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 026 PENDIDIKAN KD 99,00 62,85 14.057.684.000 1 1
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 026 PENDIDIKAN KD 99,00 69,37 1.738.680.000 13.793.109.070 1 1
Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan 026 EKONOMI KD 100,00 97,11 446.360.000 1.644.655.100 1 1
null 026 EKONOMI DK 0,00 93,98 1 2
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 026 EKONOMI DK 90,00 71,41 1.400.000.000 280.533.889 1 2
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian 029 EKONOMI TP 79,00 97,35 370.650.000 971.235.250 1 1
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya 029 PENDIDIKAN DK 100,00 98,83 354.448.500 1 1
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian 029 DK 100,00 100,18 2.018.400.000 1 1
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian 032 LINGKUNGAN HIDUP DK 35,67 97,34 1.483.318.000 1.896.846.000 1 1
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 033 KD 51,00 87,64 1.232.638.511 1 1
LINGKUNGAN HIDUP KD 2,00 212.500.000 1 1
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 040 EKONOMI KD 100,00 96,92 720.000.000 205.289.400 1 1
EKONOMI DK 97,00 1.154.902.000 711.577.168
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya 040 PENDIDIKAN KP 100,00 1.156.961.792
PARIWISATA DAN 86.000.000
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 042 BUDAYA 4.902.563.000 83.712.900
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya 044 PARIWISATA DAN 4.296.702.100
Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan 054 BUDAYA 435.000.000
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya 054 PENDIDIKAN DK 100,00 421.602.950 1 1
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 059 EKONOMI
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya 090 PELAYANAN UMUM DK 100,00 99,98 265.000.000 264.952.000 1 1
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya 090 PELAYANAN UMUM
Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan 090 PENDIDIKAN KD 100,00 97,33 13.200.000.000 12.846.931.593 1 1
EKONOMI 950.000.000 836.125.000 1 1
JUMLAH EKONOMI TP 100,00 88,01 941.011.000 922.294.229 1 14
EKONOMI 684.149.000 610.202.345 1 14
KD 100,00 95,93 1 1
2.595.000.000 2.515.789.950 1 5
KD 100,00 88,53 26.300.000.000 17.654.299.202 1 1
1 1
KD 100,00 96,95 261.426.000 253.439.000
1.509.832.000 1.452.790.520
TP 54,00 57,32 224.499.496.000 194.786.547.382

DK 100,00 96,94

KD 98,60 96,14

Secara total perhitungan, PN

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

mempunyai kinerja baik dalam efisiensi

dimana capaian output lebih tinggi

dibandingkan dengan tingkat

realisasinya, dengan realisasi sebesar

88,46% mampu mencapai output

sebesar 89,17%. Namun demikian bila

ukurannya adalah kewajiban tingkat

realisasinya harus minimal 90%, maka

PN ini belum dikatakan baik kinerjanya.

Dibandingkan dengan tingkat realisasi

pada PN lain, PN Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi menduduki tingat

realisasi terendah kedua setelah PN terendah lainnya yaitu PN Stabilitas Keamanan Nasional. Dan capaian outputnya pun

terendah kedua yaitu 89,17% diatas capaian output PN Stabliitas Keamanan Nasional 88,86%.

Alokasi anggaran pada PN ini difokuskan
pada Program Prioritas Peningkatan
Ekspor dan Nilai Tambah Produk
Pertanian. Ini ditandai dengan alokasi
yang diarahkan pada program
Percepatan Ekspor sebesar 56,5% dari
total pagu di PN ini. Fokus berikutnya dari
alokasi dana pada PN ini adalah pada
program Percepatan Peningkatan
Keahlian Tenaga Kerja, dimana program
ini mendapatkan alokasi sebesar 18,2%
dari total alokasi dana PN Peningkatan
Nilai Tambah Ekonomi.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 79

Terdapat 4 program prioritas pada PN ini dan 1
program yang tidak masuk dalam program prioritas.
Dari 4 program prioritas ini terdapat 1 program prioritas
yang berkinerja terendah, yaitu program Percepatan
Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja. Dalam program
ini terdapat selisih minus antara capaian output dan
tingkat realisasinya. Artinya tingkat capaian output lebih
rendah dibandingkan dengan tingkat realisasinya.
Ketidakefisienan yang terjadi adalah -5,6%, dimana
dengan realisasi sebesar 85,24% hanya mampu
menghasilkan output sebesar 79,65%.

Bila dilihat kinerja K/L pemangku PN ini, tergambar ada 2 K/L
yang mempunyai kinerja terjelek, yaitu Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (-47,43%) dan Kementerian
Perindustrian (-94,59%). Angka minus menunjukkan bahwa
capaian output lebih kecil dibandingkan dengan tingkat realisasi
belanja, atau bisa dikatakan tidak efisien. Khusus untuk
Kementerian Perindustrian capaian outputnya masih nol,
sementara realisasinya 94,59%. Hal ini harus menjadi perhatian
karena ketidakpatuhan satker di K/L ini menyumbang
rendahnya nilai kinerja PN ini. Lalu bagaimana bila capaian
output dan tingkat realisasi ini dilihat dari besaran pagu pada
masing-masing K/L ?

Alokasi pagu terbesar pada PN ini ada pada

Kementerian Pertanian sebesar Rp

162.824.705.000 (72,5% dari alokasi pagu pada PN

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi). Dilihat dari

total alokasi pagu PN ini, tingkat realisasi pada

Kementerian Pertanian adalah 74% dari total

realisasi pada PN ini. Artinya kontribusi pencaiaran

dana pada Kementerian Pertanian adalah baik,

apalagi bila dilihat besaran pagu yang dimilikinya.

Pada PN ini, Kementerian Pertanian mempunyai 3
program prioritas yang harus dijalankan, yaitu program
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk
Pertanian, Program Percepatan Peningkatan Ekspor
dan Nilai Tambah Industri Pengolahan, dan program
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja.
Program-program ini sejalan dengan RKPD Provinsi
Kalimantan Selatan yang ingin mengurangi
ketergantungan penerimaan daerah/ekonomi
daerahnya dari hasil tambang ke hasil pertanian. Dari
tiga program prioritas yang ada, hanya program
Percepatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri
Pengolahan yang mempunyai kinerja negative, yaitu -
0,16%. Namun demikian, dibalik angka negative ini,
secara riil program ini sebenarnya cukup baik, karena
tingkat realisasi pencairan dana sebenarnya mencapai
95,56% atau diatas batas minimal sebesar 90%.
Sementara capaian outputnya adalah 95,5%. Bila
melihat standar realisasi ideal, maka kinerja yang paling
rendah justru pada program Peningkatan Ekspor dan
Nilai Tambah Produk Pertanian, karena realisasinya
hanya mencapai 84,95%. Sedangkan capaian outputnya mampu mencapai 90,56%. Dan bila melihat perbandingan ini, maka
justru program ini terlihat efisien, karena dengan dana yang lebih kecil mampu menghasilkan output yang lebih besar.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 80

Program apakah yang menyumbang realisasi
terkecil pada program prioritas Peningkatan
Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian ?
Penyumbang realisasi terendah ternyata
program Pemenuhan Pangan Asal Ternak
dan Agribisnis Peternakan Rakyat, yaitu
realisasinya hanya 74,85% sementara
capaian outpunya adalah 83,88%. Dua
program pada program prioritas yang ada
tingkat realisasinya lebih dari 90% dan
capaian outputnya juga lebih dari 90%.

Dua kegiatan yang menyumbang buruknya kinerja di program ini adalah kegiatan Peningkatan pemenuhan Persyaratan Produl
Hewan yang ASUH, dan Penyediaan Benih dan
Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak. Dua
kegiatan ini realisasinya sangat jauh dari ideal,
yaitu 65,08% dan 64,38%. Khusus untuk
kegiatan peningkatan pemenuhan persyaratan
produk hewan, meskipun realisasinya 65,08%
namun capaian outputnya mampu meraih anga
87,5%. Kegiatan yang mempunyai kinerja
terendah ternyata kegiatan Penyediaan Benih
dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak,
karena dengan realisasi sebesar 64,38% hanya
mampu mencapai output sebesar 65,33%.
Untuk itu, agar sejalan antara RKP dan RKPD
program dan kegiatan yang terkait dengan
penyediaan bibit bisa lebih diperhatikan agar mampu mencapai cita-cita visi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang ingin
menggeser prioritas hasil buminya bukan dari hasil pertambangan tetapi dari hasil pertanian, termasuk di dalamnya adalah
peternakan. Karena dengan lahan yang sangat luas di Kalimantan Selatan, potensi ekonomi dari pertanian ini sangat besar.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 81

4.6. PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, SUMBER DAYA AIR DAN
LINGKUNGAN

Prioritas Nasional keempat adalah tentang Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. PN ini ditempuh
dengan melaksanakan beberapa kebijakan yang telah digariskan yaitu :

1. Meningkatkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk memenuhi kebutuhan energi.
2. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
3. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksebilitas air.
4. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
5. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.
PN ini kemudian dibagi ke dalam 4 program prioritas untuk dikemudian dirinci sesuai fungsi hingga output dan alokasi
anggarannya. Gambaran tentang PN dan rincian alokasi anggarannya tergambar pada tabel di bawah ini.

.NMPP KDDEPT NMFUNGSI NMDEKON % capaian %REAL PAGU REALISASI DEPT SATKER
018 EKONOMI 19.725.402.000
"Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas DK 82,00 79,19 18.949.196.362 1 5
Konsumsi Pangan" 018 EKONOMI
TP 86,88 83,66 685.417.250.000 582.284.065.262 1 4
"Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan"

Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan 018 EKONOMI TP 100,00 92,24 12.110.825.000 11.094.883.898 1 2
Energi

"Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas 018 EKONOMI TP 98,00 98,23 48.000.000 47.150.000 1 1
Air"

"Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas 018 EKONOMI KD 98,76 95,61 46.174.650.000 43.854.296.438 1 6
Konsumsi Pangan"

Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan 018 EKONOMI KD 100,00 97,66 6.479.545.000 6.324.513.710 1 2
Energi

"Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas 029 LINGKUNGAN HIDUP KD 84,20 95,80 100.647.125.000 99.773.105.866 1 2
Air"

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya 029 LINGKUNGAN HIDUP TP 100,00 75,18 8.152.475.000 6.129.005.200 1 1
Tampung Lingkungan

Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan 032 EKONOMI DK 100,00 94,51 253.565.000 236.955.600 1 2
Energi

Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan 032 EKONOMI KD 85,00 80,16 15.212.449.000 12.063.117.223 1 1
Energi

"Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas 032 EKONOMI KD 100,00 96,31 1.867.380.000 1.724.091.002 1 2
Konsumsi Pangan"

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya 032 LINGKUNGAN HIDUP DK 100,00 97,23 60.000.000 58.340.000 1 1
Tampung Lingkungan

"Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas 054 PELAYANAN UMUM KD 98,00 89,08 3.081.407.000 2.879.089.036 1 14
Konsumsi Pangan"

"Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas 056 LINGKUNGAN HIDUP KD 100,00 80,08 2.904.025.000 2.325.442.465 1 1
Konsumsi Pangan"

"Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas 063 KESEHATAN KD 100,00 94,73 1.694.747.000 1.605.446.828 1 1
Konsumsi Pangan"

"Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas 075 EKONOMI KD 100,00 94,63 183.205.000 173.375.600 1 1
Konsumsi Pangan" JUMLAH

904.012.050.000 789.522.074.490

Bila dilihat dari sudut pandang tingkat realisasi dan capaian
output, dari 4 program prioritas (PP) yang ada pada PN
keempat ini, PP dengan kinerja terendah adalah program
Peningkatan Kualitas, Kuantitas, dan Aksesabilitas Air,
dimana terdapat selisih minus 10,56%, karena tingkat
realisasi anggaran yang sudah mencapai 96% namun
capaian outputnya hanya mencapai 85,45%. Sementara PP
dengan kinerja terbaik adalah program Peningkatan Daya
Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan. Program ini
mempunyai nilai 13,79%, dimana dengan tingkat realisasi
sebesar 86,21% namun dapat merealisasikan outputnya
hingga mencapai 100%. Hal ini menjadi menarik, karena
program ini tingkat realisasinya paling rendah diantara
program lain, namun capaian outputnya yang
tertinggi/sempurna dibandingkan dengan program-program
lain meskipun tingkat realisasinya lebih tinggi/memenuhi
syarat minimal sesuai aturan yaitu minimal 90%.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 82

Anggaran yang dialokasikan untuk PN ini Untuk memberi gambaran tentang K/L pemangku
sebagian besar dalam bentuk DIPA dalam tugas pada PN ini maka dapat digambarkan
kewenangan Tugas Perbantuan. Terlihat sebagaiman grafik disamping. PN ini dilaksanakan oleh
dalam grafik disamping, bahwa 78,1% dari 7 K/L, dan diantara 7 K/L ini tergambar K/L mana yang
total pagu pada PN ini dengan kode kinerjanya tertinggi dan terbawah dengan sudut
kewenangan TP, berikutnya DIPA dengan pandang selisih antara capaian output dan tingkat
kode kewenangan KD mendapat alokasi realisasinya. Makin tinggi nilainya berarti makin efisien,
19,7%, serta sisanya dengan kode DK. artinya dengan tingkat realisasi yang lebih rendah
Dengan melihat grafik yang ada, dapat mampu menghasilkan output maksimal/tertinggi. K/L
dikatakan para pemangku tugas yang dengan kinerja tertinggi bila dilihat dari sudut pandang
mengelola pagu anggaran dengan kode TP ini yaitu Kementerian ATR/BPN, dimana dengan
mampu melaksanakan tugasnya dengan tingkat realisasi sebesar 80,08% mampu menghasilkan
baik. Hal ini ditandai dengan nilai tertinggi output 100%. Dan K/L dengan kinerja terendah
pada DIPA dengan kode kewenangan TP, (capaian output lebih rendah daripada tingkat
yaitu 4,93% sebagai hasil lebih tingginya realisasinya) adalah Kementerian Lingkungan Hidup
capaian output dibandingkan dengan tingkat dan Kehutanan, dimana dengan tingkat realisasi
realisasinya. sebesar 93,92% namun hanya menghasilkan output
sebesar 85,64%.
Saat dibreakdown alokasi pagu per K/L, terlihat
bahwa mayoritas pagu PN ini disalurkan oleh Pada saat dirinci per output, terlihat beberapa output
Kementerian Pertanian, yaitu sebesar Rp yang gambarannya sangat ekstrim/anomali. Misalnya,
769.955.672.000 atau 85,2% dari total pagu PN output benih bawang merah, realisasi anggarannya
keempat dengan besaran Rp 904.012.050.000. 98,34% namun capaian outputnya 0%. Sementara output
Namun hingga akhir tahun anggaran, realisasi Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Kedelai, outputnya
dari Kementerian Pertanian belum mencapai 55% namun tingkat realisasinya 0%. Beberapa output lain
batas minimal yang seharusnya, karena hanya yang datanya anomaly diantaranya adalah : Pertama,
direalisasikan sebesar 87,89%. Walaupun dari Output Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort
sisi capaian output tidak mengecewakan, bersama Masyarakat Untuk Perlindungan Kawasan dan
karena mampu tercapai di angka 91,25%. Sumber Air (capaian output 10%, realisasi 95,38%).
Kedua, output Pemulihan Kawasan Konservasi yang
Terdegradasi untuk Perlindungan Sumber Air (capaian
output 32%, realisasi 99,91%). Ketiga, output pakan
olahan dan bahan pangan (capaian output 43%, realisasi
74,4%). Keempat, output Benih bermutu ikan air tawar
yang didistribusikan ke masyarakat (capaian output 40%,
realisasi 56,6%). Dan Keenam, output Optimasi Lahan
(capaian output 50%, realisasi 42,78%).

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 83

Sementara itu, bila dilihat dari sudut pandang per
satker, terlihat adanya beberapa satker yang datanya
masih anomaly/tidak wajar. Sekilas terlihat ada 5
satker dengan data anomaly, yaitu pertama, satker
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov.
Kalimantan Selatan (159000), dimana capaian
outputnya 0% namun realisasinya 98,34%. Kedua,
satker Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(238598), capaian output 21% dan realisasi 97,65%.
Ketiga, satker Dinas Perkebunan dan Peternakan
Prov. Kalimantan Selatan (159116), capaian output
34%, realisasi 35,34%. Keempat, satker Dinas
Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalimantan
Selatan (159004), capaian output 50%, realisasi
37,95%. Dan Kelima, satker Dinas Tanaman Pangan
dan Holtikultura (159062), capaian output 75% dan
realisasinya 42,59%. Dari lima satker dengan
gambaran data yang anomaly, tiga diantaranya
ternyata adalah satu satker namun mempunyai tiga
DIPA. Sekilas dapat disimpulkan bahwa satker ini
kurang optimal dalam menjalankan tugas prioritas
nasional yang dibebankan kepadanya.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 84

4.7. STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU

Secara lengkap bagaiman capaian output, tingkat realisasi, besaran pagu, besaran realisasi, sumber kewenangan, serta K/L
pemangku dari PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

NO KDDEPT NMFUNGSI NMDEKON % capaian %REAL PAGU REALISASI DEPT SATKER
KD 85,71 89,40 811.200.000,00 14
1 006 KETERTIBAN DAN KEAMANAN KD 100,00 100,00 715.648.830,00 1 1
KD 99,75 93,62 23.500.000,00 2
2 012 PERTAHANAN KD 99,60 98,06 16.102.035.000,00 23.500.000,00 1 3
DK 100,00 91,49 1
3 013 KETERTIBAN DAN KEAMANAN DK 100,00 99,89 4.749.746.000,00 15.928.114.762,00 1 1
KD 72,25 59,67 604.140.000,00 14
4 025 AGAMA KD 92,79 91,88 237.504.000,00 4.419.285.957,00 1 18
KD 93,40 99,99 15
5 027 PERLINDUNGAN SOSIAL KD 90,00 92,32 1.456.199.000,00 552.730.186,00 1 4
KD 88,42 66,25 22.345.418.000,00 14
6 032 EKONOMI KD 100,00 99,73 45.333.890.000,00 237.260.000,00 1 1
KD 100,00 99,93 1
7 056 LINGKUNGAN HIDUP DK 100,00 100,00 1.851.165.000,00 984.324.867,00 1 1
KD 100,00 92,13 85.063.803.000,00 1
8 060 KETERTIBAN DAN KEAMANAN KD 97,00 77,36 22.030.963.152,00 1 1
KD 96,67 96,91 245.169.000,00 1
9 060 KETERTIBAN DAN KEAMANAN KD 100,00 100,00 169.308.000,00 45.330.944.550,00 1 1
114.600.000,00
10 066 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 140.530.000,00 1.751.049.764,00 1
100.258.337.000,00
11 076 PELAYANAN UMUM 622.597.000,00 66.582.428.291,00 1
350.000.000,00
12 089 PELAYANAN UMUM 280.479.141.000,00 244.505.295,00 1

13 089 PELAYANAN UMUM 169.192.320,00 1

14 092 PENDIDIKAN 114.600.000,00 1

15 104 EKONOMI 121.039.000,00 1

16 115 PELAYANAN UMUM 78.000.399.026,00 1

17 116 PELAYANAN UMUM 595.862.800,00 1

18 117 PELAYANAN UMUM 350.000.000,00 1

JUMLAH 238.151.848.800,00

Secara umum, tingkat realisasi dan capaian output dilihat dari pengelompokan sesuai fungsi pada PN ini cukup menggemberikan.
Hampir semua fungsi tingkat realisasi dan capaian outputnya lebih dari 90%. Tercatat hanya ada 4 fungsi yang tingkat
realisasinya dibawah 90%, namun dari 4 fungsi ini, 1 diantaranya capaian outputnya lebih dari 90%. Empat fungsi yang tingkat
realisasinya dibawah 90% adalah dari Kejaksaan (006) dengan tingkat realisasi sebesar 89,4%, BPN (056) dengan tingkat
realisasi 59,67%, KPU (076) dengan tingkat realisasi 66,25%, dan Bawaslu (115) dengan realisasi 77,36%.

Sebaliknya, ada 5 fungsi dalam PN ini yang mempunyai nilai sempurna/hampir sempurna, dimana capaian output dan atau
tingkat realisasinya 100% atau mendekati 100%. Tiga K/L yang mempunyai nilai sempurna baik capaian output maupun
realisasinya yang 100% adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan TVRI. Sedangkan 2 K/L
lainnya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BPKP, capaian outpunya 100% dan realisasinya 99,9%.

Di dalam PN ini terdapat 5 program prioritas (PP), dan 1 bukan program
prioritas. PP tersebut adalah , pertama Efektivitas Diplomasi, Kamtibmas dan
Keamanan Siber, Kapasitas Hukum dan Reformasi Birokrasi, Kesuksesan
Pemilu, dan Pertahanan Wilayah Nasional. Dari 5 PP ini, PP Kesuksesan
Pemilu mempunyai nilai efektifitas-efisiensi tertinggi yaitu 20,57%, dimana
dengan realisasi 68,27% capaian outputnya mencapai 88,83% (tanpa melihat
ketentuan batas minimal realiasi sebesar 90% hingga akhir tahun anggaran).

Namun bila memperhitungkan besaran realisasi, PP ini kinerjanya terendah,
karena hanya mampu mencairkan dananya sebesar 68,27%. Kondisi ini perlu
menjadi perhatian, apakah dana yang diberikan ke institusi pelaksana PP
Kesuksesan Pemilu ini terlalu besar ataukah ada pihak lain membantu
kesuksesan capaian output PP ini. Berdasarkan data yang ada, turunnya
persentase tingkat realisasi adalah karena adanya penerimaan hibah dari
Institusi/Pemda dalam bentuk uang ke unit penyelenggaran pemilu. Bila
kondisi demikian yang terjadi perlu ada kebijakan khusus dari sisi penganggaran dan efektivitas/efisiensi pagu yang dihibahkan ke penyelenggara
pemilu, untuk apa dana apa manfaat/tujuan hibah tersebut.

Dengan merinci K/L atau unit pemangku PP
Kesuksesan Pemilu, diperoleh data bahwa K/L
yang terilibat dalam PP ini adalah Bawaslu,
BPKP, Keplisian Negara RI, KPU, RRI dan TVRI.
Sekali lagi terlihat, bahwa bila dilihat selisih
capaian output dan tingkat realisasinya, maka
lembaga inti penyelenggara pemilu mempunyai
nilai tertinggi (selisih capaian output jauh lebih
tinggi daripada tingkat realisasinya), namun bila
dilihat dari besaran realisasi yang dilakukan, 2
lembaga ini realisasinya paling rendah, Bawaslu
tingkat realisasinya 77,3% dan capaian
outputnya 97%, sementara KPU tingkat
realisasinya 66,25% dan capaian outputnya
88,42%.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 85

Besaran hibah yang diterima oleh institusi penyelenggara pemilu dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang bersumber dari aplikasi OMSPAN.

No. Tipe BA Eselon I Kode Monitoring Revisi DIPA Hibah Langsung No Register Nilai Hibah
Hibah Satker
Sumber : OMSPAN Monitoring Revisi HIBAH 268BRG4A IDR 590,900,000
1 KAS '076 01 658813 2H8ZDQZA IDR 789,299,000
'076 01 658703 Nama Satker 2FZ4MYZA IDR 339,700,000
2 KAS '076 01 658787 2AE24EEA IDR 1,663,619,000
'076 01 654492 KPU KOTA BANJARMASIN 264R2Y4A IDR 341,000,000
3 KAS '076 01 658698 KPU KABUPATEN TANAH BUMBU 2GVC1H8A IDR 1,500,000,000
115 01 686400 KPU KABUPATEN KOTABARU 2KVQVDCA IDR 440,219,000
4 KAS 115 01 686400 KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2LDU2N9A IDR 596,364,000
115 01 686400 KPU KABUPATEN BALANGAN 2SJ95QBA IDR 250,000,000
5 KAS 115 01 686400 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2FM9NFLA IDR 473,498,000
'076 01 658731 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 27NERZYA IDR 200,000,000
6 KAS '076 01 658770 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2XDUH41A IDR 100,000,000
115 01 686400 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 21WCQPJA IDR 396,000,000
7 KAS '076 01 658809 KPU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KPU KABUPATEN B A N J A R
8 KAS SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KPU KOTA BANJAR BARU
9 KAS

10 KAS

11 KAS

12 KAS

13 KAS

Bila analisisis dilihat dari gabungan pencapaian output dan tingkat realisasi lebih dari 90%, maka PP yang mempunyai kinerja terbaik adalah P P
Efektivitas Diplomasi dan PP Pertahanan Wilayah Nasional. Unit pemangku PP Efektivitas Diplomasi adalah Balai Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Banjarbaru. Capaian output yang diraih oleh satker ini Lembaga ini adalah 100% dengan tingkat
realisasinya sebesar 92,13%. Sementara unit pemangku PP Pertahanan Wilayah Nasional adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Selatan, dengan capaian output sebesar 100% pada tingkat realisasi sebesar 99,89%.

Setelah coba dilihat melalui potret capaian output dan tingkat
realisasinya, kini analisis difokuskan pada alokasi dana yang
diterima PN ini. Alokasi dana pada PN ini dipecah menjadi 6 PP
dan 1 non PP. Dari grafik disamping dapat disimpulkan bahwa
alokasi dana terbesar pada PN Kesuksesan Pemilu digunakan
untuk program priortias Kesuksesan Pemilihan Umum (82,6%)
dari pagu PN sebesar Rp 279.522.897.000, dan alokasi terkecil
terdapat pada program Efektivitas Diplomasi sebesar 7,1%.
Dengan komposisi pagu terbesar (82,6%) pada program
kesuksesan pemilu namun komposisi realisasi dari total realisasi
PN ini hanya pada tingkat 80,2% menyumbang rendahnya
tingkat kualitas kinerja PN ini. Rendahnya kualitas PN ini terlihat dalam grafik dibawah ini (sebelah kiri). Sementara grafik tengah di bawah ini adalah
pola penarikan dana per bulan. Terlihat penarikan dana pada program kesuksesan pemilu mulai meningkat mulai dari bulan Pebruari hingga penarikan
tertinggi pada bulan Mei, dan di bulan-bulan berikutnya turun signifikan.

Dengan memfokuskan pada program prioritas penerima alokasi pagu terbesar, yaitu Program Kesuksesan Pemilu, data dirinci ke unit pemangku
program ini. Dari 6 unit pemangku program prioritas ini, penerima alokasi terbesar adalah Bawaslu, KPU, dan Kepolisian Negara. Adapun besaran
pagu dan pola penarikan dananya menunjukkan bahwa Bawaslu mempunyai pola rentang penarikan dana pada bulan April – Mei 2019 dan penarikan
tertinggi pada bulan Mei 2019, KPU rentang penarikan dana pada bulan Maret-Juni 2019 dan penarikan tertinggi pada bulan Pebuari dan Maret, dan
Kepolisian Negara rentang penarikan dana terbesar antara Maret – Juni 2019 dengan penarikan tertinggi pada bulan April.

Untuk lebih mendetilkan unit penerima alokasi pagu anggaran
tertinggi dan pola penarikan dananya selama tahun 2019,
digambarkan melalui grafik disamping. Satker penerima
alokasi terbesar adalah Sekretariat Bawaslu Prov.
Kalimantan Selatan, yaitu sebesar Rp 100.258.337.000. Pola
realisasinya sangat ekstrem di bulan April dan Mei hingga
mencapai lebih dari 50 milyar rupiah atau lebih dari 50%
direalisasikan dalam waktu 2 bulan. Namun hingga akhir
tahun, dana yang dapat direalisasikan hanya mencapai Rp
78.000.399.026 (77,8%). Angka ini masih jauh dibawah
ketentuan target realisasi yaitu sebesar 90%. Hal ini perlu
dicermati, apakah trend rendahnya realisasi anggaran satker-
satker Bawaslu di seluruh Indonesia sama. Bila sama tentu
sangat merugikan dalam pengelolaan kas manajemennya.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 86

4.8. ANALISIS KHUSUS BELANJA Disamping infrastruktur dan pendidikan, sector kesehatan juga terus diberi
INFRASTRUKTUR DAN SUMBER focus lebih oleh
DAYA MANUSIA pemerintah. Hal ini
diperlukan agar

masa depan

Untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dan Indonesia tetap

berlanjut dengan

pembangunan, pemerintah memberi focus lebih penduduknya yang
terhadap kuat dan sehat.
Berikut adalah

gambaran sector

kesehatan yang

tercermin dalam

alokasi pagu

APBN, beserta

target-target yang

ingin diraih.

Selain itu

ditetapkan pula

pembangunan infrastruktur dan sumber daya target-target yang
manusia. Untuk itu alokasi dana untuk infrastruktur
diupayakan terus tumbuh/naik di setiap tahunnya, ingin dicapai dari
sebagaimana gambar berikut :
program prioritas di

bidang kesehatan.

Sasaran dan target

yang ingin diraih

tergambar

sebagaimana

gambar disamping.

Adapun sector-

sektor yang

dibangun adalah

terkait sector

transportasi

penunjang baik

untuk darat, laut,

dan udara, serta

pembangunan

sarana penunjang

produk pertanian

dan kehidupan

masyarakat seperti

bendungan.

Fokus khusus lain yang

menjadi perhatian

pemerintah adalah

pembangunan sumber

daya manusia, sepertin

pendidikan mutu dan hak

akses terhadap

pendidikan, peningkatan

mutu kesehatan bagi

masyarakat, dan

pengurangan kesenjangan

social-ekonomi yang

mengakibatkan masih

tingginya tingkat

kemiskinan di Indonesia.

Cerminan atas niat

pemerintah dalam

memperhatikan sector

SDM ini, dapat terlihat dari

grafik perkembangan

alokasi anggaran yang

ada di setiap tahun.

Adapun gambaran

perkembangan tingkat alokasi sector sumber daya manusia dan target-

target yang ingin dicapainya tergambar dalam gambar berikut ini.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 87

4.9. BELANJA INFRASTRUKTUR DI KALIMANTAN SELATAN

Dalam menganilisis terkait belanja infrastruktur, metode yang digunakan adalah dengan merujuk pada pemangku utama pelaksana belanja
infrastruktur sebagaimana template dari RKP 2019 yaitu Kementerian Perhubungan (022) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat/PUPR (033). Adapun rincian pagu-realisasi dua Kementerian tersebut adalah sebagai berikut :

No KEMENTERIAN SATKER PROGRAM PAGU REAL BLOKIR % Real
1 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 403855 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
35.264 33.916 0 96,18%
2 517878 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
573 573 0 100,00%
3 413410 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
4 287185 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 44.248 44.187 0 99,86%
5 559307 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 65.166 63.890 0 98,04%
6 559292 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 0 100,00%
7 287171 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 193 193 0 99,35%
8 287192 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 8.945 8.887 0 95,18%
9 413840 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 25.098 23.889 0 99,06%
10 KEMENTERIAN PUPR 498643 Program Penyelenggaraan Jalan 51.023 50.543 0 96,89%
11 498644 Program Penyelenggaraan Jalan 25.236 24.450 0 86,77%
12 447971 Program Penyelenggaraan Jalan 607.863 527.439 0 78,45%
13 472231 Program Penyelenggaraan Jalan 228.143 178.988 0 97,04%
14 159034 Program Penyelenggaraan Jalan 111.651 108.350 0 98,99%
15 486567 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 42.073 41.649 0 99,69%
16 495967 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 10.489 10.457 0 98,75%
17 504260 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 11.510 11.366 0 96,72%
18 504248 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 2.233 2.160 0 100,00%
19 403788 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 4.710 4.710 0 100,00%
20 504291 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 3.050 3.050 0 100,00%
21 504305 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 1.225 1.225 0 100,00%
22 504279 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 0 100,00%
23 504320 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 245 245 0 100,00%
24 504254 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 2.480 2.480 0 100,00%
25 504311 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 2.507 2.507 0 100,00%
26 559985 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 1.715 1.715 0 100,00%
27 504342 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 5.195 5.195 0 100,00%
28 400734 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 3.217 3.217 0 100,00%
29 493619 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 0 100,00%
30 495973 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 500 500 0 100,00%
31 505899 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 1.090 1.090 0 78,68%
32 631131 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 19.500 19.500 0 96,75%
33 403789 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 1.131 1.131 0 66,17%
34 400702 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 1.098 0 100,00%
35 403472 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 24.135 864 0 90,36%
36 498216 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 135.726 23.351 0 55,40%
37 498217 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 10.500 89.806
38 159199 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 100.856 10.500
39 401673 Program Pengembangan Perumahan 191.894 91.135
40 636850 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 106.304
41 631173 Program Pembinaan Konstruksi
42 647980 Program Pembinaan Konstruksi 87.635 84.106 0 95,97%
43 400945 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 363.725 316.921 0 87,13%
0 94,37%
JUMLAH 27.653 26.098 968 95,89%
89.173 85.506 0 92,68%
24.626 22.824 0 98,48%
0 97,47%
1.059 1.043 0 97,61%
28.837 28.107
15.466 15.096 968 85,96%
2.418.65
2.079.163
8

Terdapat 3 dari 43 satker pengelola pagu sector infrastruktur yang tingkat realiasinya dibawah standar yang ditentukan yaitu 90%. Tiga satker
itu adalah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah I Provinsi Kalsel dengan nomor kode satker pada DIPA 498643
dengan tingkat realisasi sebesar 86,77% , Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Kalsel kode satker
498644 dengan tingkat realisasi sebesar 78,45%, dan Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Barito
Provinsi Kalimantan Selatan kode satker 498217 dengan tingkat realisasi sebesar 87,13%.

NO KODE KODE URAIAN SATKER KETERANGAN PENGELOLAAN DATA KESALAHAN RETUR HAL REVISI PENYELESAIAN REKON RENKAS REALISASI PAGU DISPENSASI NILAI KONVERSI NILAI AKHIR
KPPN SATKER UP KONTRAK SPM SP2D III DIPA TAGIHAN LPJ MINUS SPM TOTAL BOBOT (NILAI

DIPA TOTAL/KONVERSI
BOBOT)

PELAKSANAAN Nilai 100.00 93.00 90.00 100.00 62.95 100.00 100.00 100.00 100.00 96.41 100.00 100.00
10 15 6 655 15 5 5 20 4 4
1 45 498643 JALAN NASIONAL Bobot (%) 95.78 100% 95.78
WILAYAH I 10.00 13.95 5.40 6.00 3.15 5.00 15.00 19.28 4.00 4.00 95.61 100% 95.61
100.00 100.00 100.00 93.75 87.17 100.00 100.00
PROVINSI KALSEL Nilai Akhir 100.00 82.19 100.00 5.00 5.00 97.40 100% 97.40
10 15 6 655 15 20 4 4
45 498644 PELAKSANAAN Nilai 100.00 100.00
10.00 15.00 6.00 14.06 5 5 17.43 4.00 4.00
JALAN NASIONAL Bobot (%) 100.00 100.00 95.00 100.00 96.81 100.00 100.00

2 WILAYAH II 10 15 6 15 20 4 4

PROVINSI Nilai Akhir 10.00 15.00 5.70 6.00 4.11 5.00 15.00 5.00 5.00 19.36 4.00 4.00

KALSEL 98.84 68.07 100.00 100.00 100.00
6 55 5 5
45 498217 SNVT Nilai

PELAKSANAAN Bobot (%)

JARINGAN

3 PEMANFAATAN Nilai Akhir 5.93 3.40 5.00 5.00 5.00
AIR WS.BARITO

PROVINSI

KALIMANTAN

SELATAN

Berdasarkan data IKPA, ketiga satker tersebut mempunyai nilai rendah pada indicator Hal III DIPA, dan indicator tingkat realisasi pada satker
498644.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 88

KDDEPT NMDEPT NMDEKON JENBEL PAGU REALISASI Persen BLOKIR

022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KD 52 61.106 59.051 96,46% 0

022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KD 53 142.298 140.718 96,73% 0

022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KD 51 52.343 50.758 95,65% 0

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KP 52 557.950 501.149 87,64% 967,89

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KP 53 1.495.958 1.221.740 82,83% 0

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KP 51 70.862 69.193 87,24% 0

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TP 52 33.841 32.253 93,83% 0

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TP 53 4.302 4.302 100,00% 0

JUMLAH 2.418.658 2.079.163 85,96%

Dan sebagai data tambahan, tingkat realisasi anggaran yang terendah adalah pada Kementerian PUPR pada jenis belanja Belanja Modal (53).
Rendahnya realisasi pada jenis belanja ini sangat signifikan mempengaruhi tingkat realisasi belanja infrastruktur mengingat pagu jenis belanja
ini adalah sangat besar, yaitu Rp 1.495.958.000.000.

Detil alokasi pagu belanja infrastruktur per Kementerian adalah, alokasi pagu
terbesar dikelola oleh Kementerian PUPR yaitu sebesar Rp 2.162.911.610.000
(89,4%) sementara Kementerian Perhubungan mengelola pagu sebesar Rp
255.746.550.000 (10,6%) daru pagu belanja infrastruktur di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data yang ada, alokasi dana terbesar ada pada program-program
di Kementerian PUPR, yaitu program Penyelenggaraan jalan sebesar 41,4%,
kemudian disusul program Pengelolaan sumber Daya Alam sebesar 31,9%, dan
program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman sebesar
9,6%.

Perhitungan secara total sektor
belanja infrastruktur dapat
diuraikan sebagai berikut :

• Program
Penyelenggaraan Jalan, dengan
alokasi pagu 41,4% dari pagu
infrastruktur, hingga akhir tahun
anggaran, realisasinya mencapai 41,7%. Artinya sumbangan realisasi program penyelenggaraan jalan pada total belanja
infrastruktur adalah baik.
• Program Pengelolaan Sumber Daya Alam, dengan alokasi pagu 31,9% dari total pagu infrastruktur, hingga akhir tahun anggaran,
realisasinya mencapai 30%. Artinya sumbangan realisasi program ini pada total belanja infrastruktur adalah kurang baik.
• Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, dengan alokasi pagu 9,6% dari total pagu infrastruktur, hingga
akhir tahun anggara, realisasinya mencapai 9,2%. Artinya sumbangan realisasi program ini pada total belanja infrastruktur adalah
kurang baik.

Selanjutnya, analisis akan difokuskan pada Kementerian PUPR mengingat tingkat realisasi terendah ada di kementerian ini dan alokasi pagu
terbesar juga ada kementerian ini. Bagaimana dengan perbandingan antara tingkat realisasi dan capaian outputnya ? Berikut gambaran tentang
hal tersebut.

Belanja infrastruktur terdapat pada 2 bagian prioritas nasional, yaitu PN
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Peningkatan
Pelayanan Desa, dan PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan
Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan
Jasa Produktif. Dari 2 PN ini, belanja infrastruktur dengan nilai kinerja
terendah adalah belanja infrastruktur pada PN Pembangunan Manusia. Hal
ini dikarenakan oleh tingkat capaian output jauh lebih kecil dibandingkan
dengan besaran tingkat realisasi yang sudah dicairkan. Dari data yang ada,
capaian outputnya baru mencapai 77,67% namun tingkat realisasinya
sudah mencapai 90,79%. Terdapat selisih minus kinerja sebesar 13,12%.
Sementara belanja infrastruktur pada kelompok PN Peningkatan Nilai
Tambah Ekonomi, memperlihatkan nilai kinerja baik. Hal ini dilihat dari
tingkat capaian output mencapai 100% pada tingkat realisasi sebesar
87,64%. Penilaian ini tanpa menghitung batas minimal tingkat realisasi yang
dipersyaratkan yaitu 90%. Namun demikian, dengan melihat beberapa data yang ada dimana ada beberapa perhitungan yang menunjukkan
tingkat capaian outpu sudah mendapai 100% namun tingkat realisasinya kurang dari 90%. Terhadap kasus-kasus seperti ini, perlu dilakukan
perbaikan penilaian dengan memasukkan unsur efisiensi sebagai
kompensasi atas penilaian rendahnya tingkat realisasi. Artinya, nilai
realisasi yang rendah dipulihkan oleh nilai efisiensi dengan syarat capaian
output bisa mencapai 100%.

Selanjutnya analisis dilanjutkan dengan mendetilkan belanja infrastruktur
dengan nilai kinerja terendah dan nilai pagu terbesar, yaitu belanja
infrastruktur pada PN Pembangunan Manusia. Pagu belanja infrastruktut
pada PN ini mencapai Rp 298.071.239.000 atau 98,4% dari total alokasi
pagu belanja infrastruktur. Adapun komposisi realisasi belanja infrastruktur
pada PN ini adalah Rp 249.723.034.000 atau 98,3%. Terdapat sisa pagu sebesar kurang lebih 50 milyar rupiah yang tidak dimanfaatkan untuk
membangun infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini perlu menjadi perhatian karena bila merujuk pada data IKPA terdapat nilai paling

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 89

rendah yaitu pada nilai perencanaan RPD halaman III DIPA, karena ada kemungkinan rendahnya tingkat realisasi punya hubungan dengan
ketidakakuratan dalam memperkirakan RPD nya. Nilai IKPA pada indicator RPD Halaman III DIPA yang terendah adalah satker Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan (498643), sebagai tabel di bawah ini :

NO. KODE NAMA SATKER KODE PERIODE RENCANA REALISASI DEVIASI DEVIASI AKUMULASI RATA-RATA NILAI
SATKER KPPN (%) DEVIASI (%) DEVIASI (%) AKHIR

1 498643 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I 45 1 0 0 00 0 0 100
PROVINSI KALSEL
0 0 100
2 45 2 9,127,989,000 9,127,990,064 1,064 0 98.43 32.81 67.19
188.56 47.14 52.86
3 45 3 23,908,943,000 374,648,352 23,534,294,648 98.43 278.39 55.68 44.32
322.08 53.68 46.32
4 45 4 24,542,596,000 46,663,394,539 22,120,798,539 90.13 322.08 46.01 53.99
322.08 40.26 59.74
5 45 5 25,593,295,000 48,582,971,501 22,989,676,501 89.83 341.81 37.98 62.02
341.81 34.18 65.82
6 45 6 31,268,178,000 17,608,670,190 13,659,507,810 43.69 407.58 37.05 62.95
407.58 37.05 62.95
7 45 7 22,806,924,000 22,806,925,738 1,738 0

8 45 8 26,122,306,000 26,122,307,616 1,616 0

9 45 9 67,209,290,000 53,950,446,521 13,258,843,479 19.73

10 45 10 45,683,265,000 45,683,264,369 631 0

11 45 11 137,600,674,000 47,099,461,621 90,501,212,379 65.77

12 45 12 137,600,674,000 47,099,461,621 90,501,212,379 65.77

Alokasi belanja infrastruktur pada PN Pembangunan Manusia
ini mempunyai dua program prioritas (PP), yaitu program
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dengan
persentase alokasi dananya sebesar 26%, dan program
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan
Permukiman Layak, dengan persentase alokasi dananya
sebesar 74%. Adapun persentase realisasi per PP terhadap
total pagu infrastruktur pada PN ini adalah, program
pemerataan pendidikan menyumbangkan realisasi sebesar 14,5% sementara program akses terhadap perumahan menyumbangkan realisasi
sebesar 85,5%.

Sebelum menentukan program mana yang lebih baik
kinerjanya, tentunya diperlukan indicator lain untuk
menjelaskannya. Indikator tersebut adalah capaian output
yang dihasilkan dari realisasi dana tersebut. Berdasarkan hasil
olah data dari aplikasi MEBE diperoleh gambaran bagaimana
komposisi nilai capaian output dan tingkat realisasi pada
masing-masing program. Program Pemerataan Layanan
pendidikan Berkualitas, realisasi 52,77% sementara capaian
output 100%. Program Peningkatan Akses Masyarakat
Terhadap Perumahan Permukiman Layak, realisasi 94,69%
sementara capaian outputnya sebesar 75,38%. Bila melihat
selisih antara capaian output dan realisasi, program
peningkatan akses perumahan mempunyai nilai negative atau
tidak efisien karena capaian outputnya lebih kecil daripada persentase realisasinya. Sementara program pemerataan
pendidikan menggambarkan keefisienan tinggi karena dengan anggaran lebih kecil mampu menghasilkan capaian output
yang sempurna, yaitu 100%. Penilaian baik tidaknya atas kondisi ini, tentunya tergantung dari sudut pandang mana
penilaiannya. Bila dilihat dari sudut pandang perencanaan, hal ini menandakan kecerobohan perencana dalam meminta
alokasi dana. Dan bila dilihat dari sudut pandang pelaksanaan, hal ini menandakan adanya keefisienan pada level
pelaksanaan sehingga dengan pengeluaran yang lebih rendah mampu menghasilkan output sempurna.

Pada subbab ini analisis lebih rinci difokuskan pada output-
output program peningkatan akses masyarakat terhadap
perumahan dan permukiman layak. Sementara analisis output
pada program pemerataan layanan pendidikan akan
disinggung/dibahas pada subbab terkait analisis belanja SDM.
Pada gambar disamping terlihat nilai kinerja antara capaian
output dan tingkat realisasi pada masing-masing output yang
masuk dalam program peningkatan akses masyarakat terhadap
perumahan dan permukiman layak. Berdasarkan data yang
ada, sebagian besar output yang ada nilai kinerja kinerjanya
rendah, karena ada 7 dari 12 output yang capaian outputnya
lebih kecil dibandingkan dengan besaran tingkat realisasinya.
Artinya 7 dari 12 output tidak efisien, dan ada 1 output yang nilai
capaian dan realisasinya 0%, yaitu output pembangunan rumah
khusus. Nilai rendah atas kinerja ini sangat mencolok karena
sebagian besar output yang nilainya rendah tersebut adalah output-output yang tingkat realisasinya lebih dari 90%
sementara capaian outputnya baru mencapai antara 9% hingga 55%. Untuk itu, mengingat besaran alokasi anggaran
pada belanja infrastruktur sangat signifikan maka perlu diupayakan keberhasilan capaiannya untuk memberi manfaat
lebih besar bagi tercapainya kemanfaatan bagi masyarakat banyak.

Setelah dilakukan penelusuran atas anomali data tersebut diatas, didapat informasi terkait adanya satker-satker di
lingkungan Kementerian PUPR yang dilikuidasi dan bergabung degan satker induknya. Empat satker yang dilikuidasi
tersebut adalah :

• Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (486567)

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 90

• Satker Pengataan Bangunan dan LIngkungan Provinsi Kalimantan Selatan (493619)
• Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Selatan (495967)
• Satker Pengembangan Sistem Penyehaatn Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (495973)
Keempat satker tersebut melebur dan menginduk ke satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan (505899).

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 91

Mengapa nilai kinerja belanja infrastruktur mayoritas rendah ?
kemungkinan yang dapat dijelaskan melalui data realisasi bulanan
sebagaimana gambar disamping adalah, adanya proses
lelang/pelaksanaan pekerjaan yang tidak dipercepat. Berdasarkan
data yang ada, pencairan dana dari satker dengan pagu belanja
infrastruktur terbesar, penarikan dana baru dilakukan antara bulan
Juni dan Agustus.

No KDDEPT NOKONTRAK DESKRIPSI Pagu Kontrak REALISASI Sisa Kontrak % Realisai
Kontrak
26 033 08/PKS/053/Satker/Lb6/2019 Pilot Project Penerapan Teknologi Modernisasi Irigasi Lahan Rawa 6.034.208.000 5.601.350.750 432.857.250 92,83%
28,64%
478 033 HK0201/02/PJN.WIL.I/PPK.1.4/2019 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sei. Kupang Manggalau II 37.429.512.000 10.719.851.163 26.709.660.837
94,90%
929 033 HK0203/SNVT.PJPA-WS.BRT/IRWA- REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I TELAGA LANGSAT KABUPATEN HULU 27.975.948.000 26.549.174.652 1.426.773.348
II/067 SUNGAI SELATAN

Sumber : data kontrak MEBE, diolah

Jumlah kontrak yang dilakukan oleh satker-satker lingkup Kementerian PUPR Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 949 kontrak. Ada tiga
kontrak yang sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terselesaikan dengan nilai sisa kontrak kurang lebih sebesar Rp 29 milyar. Terdapat
1 kontrak yang tingkat realisasinya sangat rendah (28,64%), yaitu pekerjaan rekonstruksi jalan Sei Kupang Manggalau II, sehingga sisa kontrak
yang tidak terselesaikan mencapai Rp 26 milyar.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 92

4.10. BELANJA SDM ( PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEMISKINAN )

Belanja terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dirinci menjadi 3 jenis, yaitu belanja untuk pendidikan, belanja untuk kesehatan, dan belanja
untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi MEBE, jumlah alokasi pagu dan realisasinya serta penerima
alokasi alokasi pagu tersebut dapat direkap dalam tabel di bawah ini.

NMFUNGSI Pagu Realisasi % Real Jum K/L Jum Satker Jum Program
PENDIDIKAN 2.257.132,81 2.106.198,54 93,31% 12 192 28
KESEHATAN 264.212,61 250.041,93 94,64% 3 13 13
PERLINDUNGAN SOSIAL 84.418,50 82.688,38 97,95% 2 10 7
2.605.763,92 2.438.928,85 93,60%
Sumber : Aplikasi MEBE, diolah ( dalam jutaan rupiah )

Penerima alokasi pagu anggaran terkait SDM yang terbesar adalah
di bidang pendidikan (86,6%), disusul bidang bidang kesehatan
sebesar 10,1%, dan sisanya sebesar 3,2% dialokasikan untuk
perlindungan social/penanggulangan kemiskinan. Realisasi
anggaran pada belanja SDM sangat memuaskan, karena tingkat
realisasi pada masing-masing bidang diatas 90%, dan secara total
belanja SDM juga berada pada angka 93,60%. Hal ini patut
diapresiasi karena pengelola belanja terkait SDM meliputi banyak
satker, namun masing-masing bidang mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Bila dilihat secara bidang-per bidang hasil kinerjanya sangat baik, lalu
bagaimana bila dilihat dari kinerja masing-masing kementerian yang
mempunyai penugasan dalam melaksanakan tugas terkait belanja
SDM ini ?
Berdasarkan data yang ada, 4 kementerian yang mendapatkan
alokasi pagu terbesar adalah Kementerian Agama (025) dengan
alokasi pagu 53,5%, disusul Kementerian Ristek Dikti (042) dengan
alokasi pagu 24,5%, Kementerian Kesehatan (024) dengan alokasi
pagu 5,6%, dan Kementerian PUPR (033) dengan alokasi pagu
sebesar 3,2%. Khsusus tentang Kementerian PUPR, selain
mempunyai penugasan utama pada belanja infrastruktur juga
menunjang pelaksanaan tugas terkait SDM. Hal ini dapat dipahami
karena sebagian kesuksesan penugasan belanja di bidang SDM juga memerlukan sarana-prasarana fisik yang secara teknis
menjadi wilayah pekerjaan Kementerian PUPR. Namun keterlibatan kementerian ini, menurut data yang ada adalah pada fungsi
pendidikan dan tidak ada keterlibatan langsung pada fungsi kesehatan, dan pengentasan kemiskinan/pananggulanan social.
Program-program yang terkait pendidikan dan dikelola oleh Kementerian PUPR dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

KDDEPT NMFUNGSI NMPROGRAM NMOUTPUT JENBEL PAGU REAL % Real

033 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Layanan Perkantoran 51 113,35 60,71 53,56%
PENDIDIKAN Permukiman

033 PENDIDIKAN Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Layanan Perkantoran 52 61,11 0,00 0,00%
Permukiman

033 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Layanan Dukungan Manajemen Satker 52 571,01 238,82 41,82%
PENDIDIKAN Permukiman 52 4.902,56 4.296,71 87,64%
52 33.174,88 18.448,10 55,61%
033 PENDIDIKAN Program Pembinaan Konstruksi Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi

033 PENDIDIKAN Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah
Permukiman

033 PENDIDIKAN Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan 52 33.780,89 15.194,55 44,98%
Permukiman

033 PENDIDIKAN Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Infrastruktur 53 10.452,00 2.466,78 23,60%
Permukiman Perguruan Tinggi Negeri 83.055,80 40.705,67 49,01%

JUMLAH

Peran Kementerian PUPR dalam misi belanja terkait SDM dan kaitannya dengan
program prioritas nasional dapat

digambarkan sebagaimana grafik
disamping. Belanja SDM ini terdapat
dalam 2 program prioritas nasional, yaitu PN terkait Pembangunan Manusia dan
PN terkait Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi. Bila dinilai berdasarkan tingkat realisasi, kinerja kementerian dalam menunjang
2 PN ini kurang, karena realisasinya tidak mencapai 90%. Namun bila dikaitkan dengan hasil capaian output, kinerja kementeria n
ini sempurna, karena capaian outputnya adalah 100% meskipun tingkat realisasinya rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa kementerian PUPR mampu menjalankan misinya untuk menunjang keberhasilan program terkait fungsi pendidikan
dengan baik. Kinerja paling efisien adalah pada output Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras Infrastruktur
Perguruan Tinggi Negeri, dimana dengan realisasi sebesar 23,6% mampu mencapai output 100%. Demikian pula dengan
capaian output-output lain, capaiannya adalah 100%.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 93

Analisis belanja SDM berikutnya difokuskan pada fungsi kesehatan. Data terkait fungsi kesehatan diambil dari aplikasi MEBE dan berdasarkan
data yang ada, diperoleh gambaran terkait program-program yang terkait fungsi kesehatan berikut pagu dan realisasinya. Gambaran terkait
hal tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini :

KDDEPT NMFUNGSI NMPROGRAM PAGU REAL % Realisasi
1.756,14 1.617,06 92,08%
024 KESEHATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
715,01 648,32 90,67%
024 KESEHATAN Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 8.757,58 7.916,34 90,39%
21.942,97 18.153,34 82,73%
024 KESEHATAN Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 44.188,98 43.076,33 97,48%
1.405,28 1.368,47 97,38%
024 KESEHATAN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 7.861,17 7.388,76 93,99%
40.168,94 38.824,93 96,65%
024 KESEHATAN Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 58.027,04 56.596,15 97,53%
15.706,48 15.579,54 99,19%
024 KESEHATAN Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 61.272,38 56.470,08 92,16%

024 KESEHATAN Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 85,00 84,98 99,98%
2.325,64 2.317,63 99,66%
024 KESEHATAN Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 264.212,61 250.041,93 94,64%

063 KESEHATAN Program Pengawasan Obat dan Makanan

068 KESEHATAN Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

068 KESEHATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

068 KESEHATAN Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

068 KESEHATAN Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

JUMLAH

Sumber : Aplikasi MEBE diolah ( dalam jutaan rupiah )

Kementerian yang menjadi pemangku fungsi kesehatan ada 3, yaitu
Kementerian Kesehatan (024), BKKBN (068), dan BPOM (063). Besaran
alokasi pagu dan tingkat realisasi pada masing-masing pemangku adalah
sebagai berikut : Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi pagu
sebesar 48% dari total pagu fungsi kesehatan dan tingkat realisasinya
sebesar 47,6% dari total realisasi fungsi kesehatan. BKKBN memperoleh
alokasi pagu sebesar 30% dan tingkat realisasinya sebesar 29,8% dari total
realisasi fungsi kesehatan. BPOM memperoleh alokasi pagu sebesar 22%
dan tingkat realisasinya sebesar 22,6%. Bedasarkan data ini, dapat
disimpulkan bahwa diantara 3 pemangku dana kesehatan, kinerja atas
realisasi anggaran dari BPOM adalah yang terbaik. Karena diantara 3
pemangku dana kesehatan, hanya BPOM yang persentase realisasinya
lebih besar dibandingkan dengan persentase pagunya dari total/pagu fungsi kesehatan.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa diantara ketiga pemangku tersebut yang
kinerjanya tertinggi/terendah bila dikaitkan dengan capaian outputnya ? Untuk itu
diperlukan gambaran detil sebagaimana grafik di samping.
Belanja fungsi kesehatan tercakup dalam 2 PN, yaitu PN Pembangunan Manusia
melalui Pengurang Kemiskinan dan PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan
dan Sumber Daya Air. Bila mengacu pada 2 PN tersebut, nilai kinerja fungsi
kesehatan pada masing-masing PN menunjukkan nilai sangat baik, karena
disamping realisasinya lebih dari 90% juga capaian outputnya melebihi dari tingkat
realisasinya. Namun demikian, capaian output pada PN Pembangunan Manusia
belum mencapai 100% sementara PN Pemantantapan Ketahanan Energi
mencapai 100% dan tingkat realisasinya pun lebih tinggi dibandingkan realisasi
PN Pembangunan Manusia. Selanjutnya, akan coba ditrace pada belanja
kesehatan yang terkait PN Pembangunan Manusia, untuk mengetahui penjelasan
lebih detil atas lebih rendahnya tingkat realisasi dan capaian outputnya.

Alasan lain melakukan pendetilan analisis pada PN ini
adalah dikarenakan oleh besarnya alokasi pagu belanja
kesehatan pada PN Pembangunan Manusia yang mencapai
96,2% dari total pagu belanja kesehatan. Sehingga
permasalahan yang muncul pada PN ini akan lebih
mencerminkan masalah belanja SDM terkait kesehatan ini.

Ada 2 program prioritas terkait belanja SDM bidang kesehatan, yaitu program
prioritas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan
Permukiman Layak, dan program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan
dan Gizi Masyarakat. Dua program prioritas ini menunjukkan hasil yang baik,
terbukti dengan tingkat realisasi diatas 90% dan hasil capaian outputnya lebih
tinggi/lebih besar dari tingkat realisasinya.
Dan diantara 2 program prioritas tersebut, alokasi dana lebih dititikberatkan
pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan
alokasi dana sebesar 99% dari total pagu belanja kesehatan. Sementara tingkat
realisasinya mencapai 99,1% dari realisasi belanja kesehatan. Ini menunjukkan
hasil kinerja belanja bidang kesehatan adalah baik.
Lalu, apakah semua output terkait bidang kesehatan ini menampakkan hasil
yang baik ? Tentunya akan lebih baik bila analisis diperinci ke dalam detil data
terkait program prioritas ini. Kondisi capaian semua output dibandingkan
dengan tingkat realisasinya tergambar pada grafik/gambar berikut ini.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 94

Pada belanja SDM khusunya terkait kesehatan
menunjukkan hasi yang sangat memuaskan, karena
sebagian besar output yang direncanakan berhasil
diselesaikan dengan sempurna 100%. Maka penilaian yang
mengemuka bukan lagi efektivitas tapi efisiensi yang
dilakukan dari setiap capaian output. Output dengan
efisiensi tertinggi adalah Pembinaan dalam Peningkatan
Neotanal Pertama, dengan tingkat efisiensi sebesar
23,97%. Berikutnya output Pelatihan Strategis SDM
Kesehatan, dengan tingkat efisiensi 18,33%. Dan yang
ketiga adalah output Pasar yang Diintervensi Menjadi pasar
Aman dari Bahan Berbahaya, dengan tingkat efisiensi
15,88%. Gambaran yang menarik dari belanja kesehatan
ini adalah, bahwa semua outputnya tidak ada yang
menunjukkan angka negative, yaitu capaian output lebih
kecil dibandingkan dengan tingkat realisasinya.

Hal yang perlu menjadi perhatian terkait pagu kesehatan hanyalah pada
pola penarikan anggarannya. Gambaran bagaimana pola penarikan
dana terlihat jelas sebagaimana gambar disamping. Satker Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin melakukan penarikan dana
tidak merata dan terjadi lonjakan penarikan dana pada bulan Agustus.
Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan melakukan
sebagian besar penarikan dana pada bulan Desember 2019.
Sementara satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pola
penarikan dananya relative konsisten dan mengikuti pola tahap-tahap
penarikan yang dianjurkan.

Analisis ketiga dari belanja kesehatan adalah belanja yang terkait penanggulanan kemiskinan atau perlindungan social. Bagaiman komposisi
pagu dan realisasi belanja terkait penanggulangan kemiskinan/perlindungan social, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

KDDEPT NMFUNGSI NMPROGRAM Pagu Realisasi % Realisasi
1.604,81 1.540,81 96,01%
027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial 626,11 95,20%
657,66 176,60 94,84%
027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial 186,21 193,59 92,81%
208,59 96,13%
027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 14.607,92 14.042,81 92,74%
1.600,01 1.483,90 98,10%
027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Penanganan Fakir Miskin 234,30 229,85 99,37%
4.741,92 4.712,12 99,53%
027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial 41.271,47 90,57%
1.194,89 41.076,08 95,74%
047 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.622,45 1.082,27 99,50%
5.740,57 5.383,04 98,74%
027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial 3.904,41 5.712,05 97,83%
205,93 3.855,13 89,96%
027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial 2.637,36 201,47 97,95%
84.418,50 2.372,55
027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial
82.688,38
027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial

027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial

027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Penanganan Fakir Miskin

027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial

027 PERLINDUNGAN SOSIAL Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial

JUMLAH

Sumber : Aplikasi MEBE diolah ( dalam jutaan rupiah )

Tingkat realisasi semua program dari belanja penanggulanan kemiskinan menunjukkan angka sesuai dengan standar, kecuali satu program
yaitu program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan
penyuluhan social yang hanya mencapai 89,96%. Namun demikian total tingkat
realisasi dari belanja penanggulangan kemiskinan adalah 97,95%.
Penerima alokasi dana belanja penanggulangan kemiskinan adalah Kementerian
Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Alokasi dana terbesar dikelola oleh Kementerian Kesehatan, sebesar 98,1%.
Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengelola alokasi dana
belanja penanggulanan kemiskinan sebesar 1,9%.
Apabila dirinci lebih dalam terkait alokasi dana belanja ini hingga per program,
terlihat bahwa penerima alokasi pagu terbesar adalah program Pendidikan,
Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial, yaitu sebesar
69,3% dari total pagu belanja penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial.
Alokasi dana terbesar berikutnya untuk program Rehabilitasi Sosial sebesar
13,1%. Dan penerima alokasi dana terbesar ketiga adalah program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 7%.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 95

Sebelum melakukan anlisisi terhadap keterkaitan antara
tingkat realisasi dan capaian output yang dihasilkan, terlebih
dahulu dirinci lebih dalam alokasi pagu tersebut ke dalam
subfungsi dan program yang terkait. Dari grafik yang ada,
terlihat bahwa alokasi terbesar, yaitu sebesar 81,9%, masuk
dalam subfungsi Perlindungan Sosial Lainnya. Dan
subfungsi dengan alokasi pagu terbesar kedua adalah
subfungsi Perlindungan dan Pelayanan Sosial Orang Sakit

dan Cacat, sebesar 16,1%.

Terdapat 6 program yang
terkait dengan belanja
penanggulangan
kemisikinan. Dari 6 program
tersebut, 1 diantaranya
mempunyai nilai kinerja
terendah, yaitu program
pemberdayaan social,
dimana tingkat realisasinya
dibawah 90%. Sementara program dengan tingkat efisiensi tertinggi adalah program
Rehabilitasi social, dengan tingkat efisiensi sebesar 7,41%. Hal yang menarik dari dana
penanggulangan kemiskinan ini adalah, bahwa program-program dengan alokasi pagu
terbesar mampu menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi pula.

Pada saat dirinci ke
dalam output-output
yang terkait

penanggulangan
kemiskinan, terlihat
bahwa output dengan
kinerja terendah
adalah output Kabupaten/Kota yang mengembangkan SLRT, dengan tingkat
realisasi sebesar 76,95% dan capaian output sebesar 77%. Disisi lain, output
dengan alokasi dana terbesar terbesar yaitu output Pelatihan, Pertemuan,
Peningkatan Kemampuan keluaraga (P2K2) Bagi Pendamping Program
Bantuan Tunai Bersyarat, yaitu sebesar 37,6%. Mengingat output dengan
alokasi dana terbesar digunakan untuk pelatihan bagi pendamping program
bantuan tunai bersyarat, tentunya menjadi catatan tersendiri karena tujuan
utama dana belanja penanggulanan kemiskinan adalah bantuan untuk masyarakat miskin dan bukan untuk sekedar pelatihan bagi pendamping
penerima bantuan.

Setelah menganalisis melalui tingkat capaian output dan tingat
realisasi yang terlihat baik, selanjutnya analisis dilakukan dengan
melihat pola penarikan dana dilihat per satker maupun per program.
Apabila dilihat dari pola penarikan dana yang dilakukan oleh satker
pengelola dana belanja penanggulangan kemiskinan, masih terlihat
adanya pola penarikan yang menumpuk di akhir tahun anggaran.
Satker kurang mengoptimalkan penarikannya di awal atau
pertengahan tahun agar memberi manfaat lebih besar bagi
masyarakat miskin.

Sementara itu, bila dilihat pola penarikan dana dilihat dari masing-
masing program ada 1 program yang penarikannya justru di akhir-
akhir tahun anggaran, yaitu program penanganan fakir miskin. Hal ini
perlu dipertanyakan karena dapat dirasakan adanya
kekurangkonsistenan unit pengampu dana ini untuk menerjemahkan
maksud dana yang dikelolanya, mengapa baru dicairkan pada akhir
periode anggaran ?
Demikian juga dengan program pendidikan, pelatihan, penelitian,
dan pengembangan dan penyuluhan social yang penarikan terbesar
dananya dilakukan pada bulan Desember 2019. Tentunya hal ini
tidak efektif untuk menjalankan misi penanggulangan kemiskinan.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 96

Adapun rekap dari tingkat penyerapan dan capaian output khusus tema pendidikan, kemiskinan
dan kesehatan sudah menunjukkan capaian yang sangat baik sebagaimana berikut:

Table 1 Rekap Capaian Output Belanja SDM

Nama Kegiatan Nama Output Pagu Realisasi %Realisasi Volume Satuan Capaian%

Peningkatan Akses, Mutu, Santri Pendidikan diniyah 1.046.400.000 1.017.200.000 97,21% 1.308 Santri 100
Relevansi, dan Daya Saing formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima 92,70% 12.096 Santri 100
Pendidikan Keagamaan Islam BOS 100,00% 100
93,91% 144 Santri 100
Peningkatan Akses, Mutu, Santri Pendidikan diniyah 12.096.000.000 11.213.500.000 81,54% 74.701 Siswa 99
Relevansi, dan Daya Saing formal/muadalah/PPS Tk. Wustha 86,07% 71.846 Siswa 100
Pendidikan Keagamaan Islam penerima BOS 40,00% 34.415 Siswa 100
40,00% 100
Peningkatan Akses, Mutu, Santri Pendidikan diniyah 201.600.000 201.600.000 94,23% 30 Orang 100
Relevansi, dan Daya Saing formal/muadalah/PPS Tk. Ulya 95,03% 15 Orang 100
Pendidikan Keagamaan Islam penerima BOS 98,99% 116 Guru 100
5.386 Guru 100
Peningkatan Akses, Mutu, dan Siswa MI penerima BOS 59.758.400.000 56.119.594.484 100,00% 2.306 Guru 100
Relevansi Madrasah 33,33% 233 Guru 100
100,00% 3 Orang 100
Peningkatan Akses, Mutu, dan Siswa MTs penerima BOS 71.836.000.000 58.571.541.935 99,66% 1 Orang 99
Relevansi Madrasah 99,35% 4 Unit 100
89,19% 1 KPM
Peningkatan Akses, Mutu, dan Siswa MA penerima BOS 48.149.500.000 41.440.628.811 1.322 orang 100
Relevansi Madrasah 96,65% 100
1.142 orang 100
Pengelolaan dan Pembinaan Siswa SMTK Penerima BOS 42.000.000 16.800.000 1 Layanan
Pendidikan Agama Kristen 100
348 Faskes 100
Pengelolaan dan Pembinaan Siswa SMPTK Penerima BOS 15.000.000 6.000.000
Pendidikan Agama Kristen 69.138 Bidang
8 unit
Peningkatan Mutu dan Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan 2.274.761.000 2.143.519.600
Relevansi Pendidikan Agama Profesi
Islam

Peningkatan Kompetensi dan Guru Non - PNS penerima Tunjangan 16.143.000.000 15.341.500.000
Profesionalitas Guru dan Tenaga Insentif
Kependidikan Madrasah

Peningkatan Kompetensi dan Guru Non-Pns penerima Tunjangan 57.383.500.000 56.804.425.200
Profesionalitas Guru dan Tenaga Profesi
Kependidikan Madrasah

Peningkatan Kompetensi dan Guru Non-PNS Penerima Tunjangan 3.774.600.000 3.774.600.000
Profesionalitas Guru dan Tenaga Khusus
Kependidikan Madrasah

Pengelolaan dan Pembinaan Guru Non PNS Penerima Tunjangan 54.000.000 18.000.000
Pendidikan Agama Kristen Profesi

Pengelolaan dan Pembinaan Guru Non PNS Penerima Tunjangan 18.000.000 18.000.000
Pendidikan Agama Katolik Profesi

Peningkatan Akses, Mutu, dan Sarana dan Prasarana Penunjang
Relevansi Madrasah Pendidikan Madrasah yang ditingkatkan 28.038.835.000 27.943.385.119
kualitasnya

Jaminan Sosial Keluarga Keluarga Miskin Yang Mendapat 2.210.440.000 2.196.048.200
Bantuan Tunai Bersyarat

Pendidikan dan Pelatihan SDM Yang Telah Mengikuti Pendidikan 2.353.312.000 2.098.834.550
Kesejahteraan Sosial Regional dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
(I-VI)

Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Pertemuan Peningkatan 10.107.925.000 9.769.220.550
Kesejahteraan Sosial Regional Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi
(I-VI) Pendamping Program Bantuan Tunai
Bersyarat

Pembinaan Kesehatan Keluarga Pembinaan Pencegahan stunting 127.802.000 119.790.000,00 93,73%

Pengelolaan Program Pemenuhan Ketersediaan Alokon di 3.376.168.000 3.372.529.242 99,89%
Kependudukan, Keluarga Faskes
Berencana, dan Pembangunan 10.195.616.000 9.552.700.445 93,69%
Keluarga Provinsi 6.366.683.000 6.247.682.900 98,13%

Penyelenggaraan Penataan Sertipikat HAT
Hubungan Hukum Keagrariaan
di Daerah

Pengawasan Obat dan Makanan Penyediaan Alat Laboratorium
di Seluruh Indonesia

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 97

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 98

5.PENUTUP

Berdasarkan pemaparan data-data pelaksanaan anggaran semsester II 2019 di wilayah kerja Kanwil
DJPB Provinsi Kalimantan Selatan, identifikasi dan analisis kendala pelaksanaan anggaran, dan
analisis pelaksanaan anggaran bidang pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Pada bab ini akan
disampaikan simpulan hasil pembahasan anggaran, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan
untuk perbaikan mekanisme dan kebijakan pelaksanaan anggaran pada masa mendatang.

5.1 SIMPULAN
1. Realisasi anggaran belanja Kementrian Negara/Lembaga di Provinsi Kalimantan Selatan
sampai dengan semester II 2019 adalah sebesar 91,66%. Tingkat realisasi sudah mencapai
target yang telah ditetapkan (90%). Jika dilihat per satuan kerja, terdapat 72 satker (12,31%)
yang realisasinya dibawah 90%.

2. Berdasarkan hasil analisis Fishnone, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
a. Telah teridentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat penyerapan
anggaran semester II 2019 yaitu Sumber Daya Manusia, perencanaan , proses
pelaksanaan anggaran, kebijakan dan faktor eksternal.
b. Dalam setiap faktor utama yang mempengaruhi tingkat penyerapan, telah teridentifikasi
beberapa permasalahan utama dari setiap faktor yaitu :
1). Sumber Daya Manusia
Terdapat delapan permasalahan dalam faktor SDM yaitu Staf/pejabat pengelola
keuangan sering mutasi, cuti, atau melakukan perjalanan dinas; Keterbatasan jumlah
staf pengelola keuangan; Keterbatasan pejabat pengadaan barang/jasa yang
bersertifikat; Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai Mekanisme
Pembayaran Pelaksanaan APBN; Kurangnya kompetensi pegawai terhadap
penggunaan aplikasi (RKAKL, SAS, SAIBA); Kurang koordinasi antar pejabat
perbendaharaan; Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai pengadaan
Barang/Jasa; dan Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai Mekanisme
Pembayaran Pelaksanaan APBN. Keterbatasan jumlah staf pengelola keuangan
menjadi masalah dominan dengan satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat
setuju” sebanyak 112 satker.
2). Perencanaan
Terdapat empat permasalahan dalam faktor perencanaan yaitu DIPA perlu direvisi karena
tidak sesuai kebutuhan; Kurang koordinasi antar pejabat perbendaharaan; Kesulitan
dalam melakukan koordinasi antara unit daerah dan unit di pusat dalam rangka
pelaksanaan kegiatan/proyek; dan Kurangnya sosialisasi peraturan pengadaan barang
dan jasa. DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan menjadi masalah dominan
dengan satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat setuju” sebanyak 133 satker.
3). Pelaksanaan anggaran
Terdapat delapan permasalahan dalam faktor pelaksanaan anggaran yaitu Kegiatan
sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan(UP) tapi belum diganti melalui Ganti UP

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 99

(GUP); Terdapat kultur/kebiasaan menunda pekerjaan pada satuan kerja, tidak disiplin,
dll; SK Penunjukan Pejabat Perbendaharaan terlambat ditetapkan; Pelaksanaan kegiatan
diundurkan/dibatalkan; Kuitansi, bukti-bukti tagihan terlambat ditandatangani; DIPA
tidak diterima awal tahun anggaran; Terlambatnya pelaksanaan lelang; dan Adanya
addendum atau perubahan kontrak. Adanya addendum atau perubahan kontrak menjadi
masalah dominan dengan satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat setuju”
sebanyak 68 satker
4). Kebijakan
Terdapat empat permasalahan dalam faktor kebijakan yaitu Petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan fisik/non fisik terlambat atau belum diterima dari Kementerian
Negara/Lembaga; Persetujuan revisi DIPA dari Eselon I terlambat diterima; Perubahan
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) terlambat ditetapkan; dan tidak adanya mekanisme
reward and punishment dalam pengelolaan anggaran satker. Tidak adanya mekanisme
reward and punishment dalam pengelolaan anggaran satker menjadi pernyataan
dominan yang dipilih dengan jumlah satker yang memilih jawaban “setuju” dan “sangat
setuju” sebanyak 79 satker.
3. Capaian IKPA Semester II 2019 sebesar 96,48 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan
baik jika dibandingkan dengan semester II 2018, maupun perkembangannya sepanjang tahun
2019.
4. Adapun yang perlu mendapatkan perhatian pada penilaian IKPA tahun 2020 adalah terkait
adanya reformulasi penilaian IKPA yaitu deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran,
Penyelesaian UP/TUP, dispensasi dan penambahan indicator capaian output

5.2 REKOMENDASI
1. Rekomendasi secara umum terkait dengan pelaksanaan anggaran, adalah sebagai berikut
:
a. Rekomendasi untuk satuan kerja
1) Bagi satuan kerja yang belum memiliki bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen
yang bersertifikat, diharapkan terus mendorong para pegawai untuk mengikuti
ujian sertifikasi bendahara dan sertifikasi pejabat pengadaan barang dan jasa. Hal
ini diperlukan untuk menjamin pemeliharaan mutu kompetensi dan meningkatkan
profesionalisme Bendahara maupun Pejabat Pembuat Komitmen.
2) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, satker diharapkan dapat
meningkatkan akurasi data kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga data RPD
pada halaman III dapat lebih baik dan tingkat deviasi halaman III DIPA dapat
ditekan.
3) Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kas, pelaksanaan kegiatan
mempertimbangkan RPD halaman III DIPA. Selain itu juga, satker diharapkan
memperbaharui RPD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui revisi
halaman III DIPA.
4) Untuk meminimalisir penundaan pelaksanaan kegiatan, satker agar meningkatkan
koordinasi dengan Eselon I maupun pemda.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 100

5) PPK pada setiap satker agar meningkatkan koordinasi dengan pihak penyedia
barang/jasa supaya proses penagihan dapat berjalan lancer. Hal ini juga untuk
meningkatkan pemahaman pihak ketiga terkait syarat dokumen tagihan dan
ketentuan batas waktu penyampaian tagihan.

6) Untuk permasalahan pembebasan lahan, satker agar terus berupaya melakukan
koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, agar permasalahan lahan ini tidak
menghambat proses pelaksanaan pekerjaan.

7) Satker terus melakukan koordinasi dengan Eselon I, agar proses revisi DIPA yang
dilaksanakan di Eselon I dapat dieksekusi dengan lebih cepat dan tidak
mengganggu proses pelaksanaan anggaran di satker.

8) Penunjukan pejabat perbendahraan agar dilakukan secara tepat waktu (awal
tahun) agar tidak mengganggu proses pelaksanaan anggaran.

b. Rekomendasi untuk Eselon I Kementrian/Lembaga
1) Petunjuk teknis kegiatan agar dapat diterbitkan secara tepat waktu supaya tidak
menghambat pelaksanaan kegiatan.
2) Jadwal kegiatan yang ditentukan oleh Eselon I agar memperhatikan rencana
penarikan dana pada halaman III DIPA.
3) Meningkatkan koordinasi dengan satker agar proses revisi DIPA di Eselon I tidak
menghambat pelaksanaan kegiatan di satker. Lamanya proses revisi DIPA di Eselon
I menjadi salah satu kendala yang sering terjadi di satker.

c. Rekomendasi untuk Kantor Pusat DJPB
1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kementrian/Lembaga teknis dan
terkait lainnya dalam menindaklanjuti setiap temuan kendala pelaksanaan
anggaran dan rekomendasi penyelesaiannya. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
diharapkan dapat menjadi hulu dari segala tindakan pemecahan permasalahan
pelaksanaan anggaran di daerah. Oleh karena itu, pembinaan pelaksana anggaran
di daerah. Oleh karena itu, pembinaan pelaksana anggaran diharapkan dapat
dilakukan secara lebih komprehensif dan berjenjang, dimana hasil-hasil
pembinaan yang dilakukan oleh instansi vertikal ditindaklanjuti dengan pembinaan
pada level Eselon I atau Kementrian Negara/Lembaga.
2) Beberapa kendala pelaksanaan anggaran yang dihadapi oleh Satker adalah kendala
yang bersifat berulang setiap tahun, oleh karena itu perlu dibuat sebuah system
sebagai pusat data nasional yang mampu mensinkronkan berbagai kendala
pelaksanaan anggaran di daerah menjadi sebuah keputusan strategis bagi
pimpinan di Ditjen Perbendaharaan, khususnya Direktorat PA untuk upaya-upaya
perbaikan
3) Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah menjadi salah satu tools yang
efektif untuk digunakan sebagai pengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaras
Satker dan K/L. namun demikian, pada beberapa kasus, data IKPA yang disajikan,
baik dalam OMSPAN maupun MEBE, tidak valid/tidak akurat, sehingga

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 101

menimbulkan protes dari Satker. Mengingat IKPA tersebut sangat penting sebagai
sarana pembinaan pelaksanaan anggaran bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan
KPPN, maka diharapkan dapat meningkatkan validitas dan keakuratan data IKPA.

2. Rekomendasi untuk peningkatan nilai IKPA dan peraturan/mekanisme/kebijakan adalah
sebagai berikut :
a. Pada indikator Data Kontrak:
• Berkoordinasi dengan KPPN sesuai wilayah bayar satker untuk segera
menandatangani kontrak pengadaan bila sudah ditentukan pemenangnya. Selain
itu, satker juga perlu untuk berkoordinasi dengan rekanan agar bila terjadi
kendala, dapat segera ditindaklanjuti
• Bila dirasa perlu untuk melakukan addendum, segera dilakukan
• Pemberian sanksi bagi satker yang terlambat menyampaikan data kontrak
• Meningkatkan pemahaman pejabat pengelola
b. Pada indikator Halaman III DIPA:
• Penyusunan halaman III DIPA agar lebih terencana. Agar KPA berkoordinasi
dengan pengelola kegiatan di awal tahun untuk kemudian membicarakan tentang
pelaksanaan kegiatan secara Bersama. Hal tersebut meminimalisir adanya revisi
anggaran karena di awal tahun sudah dipetakan waktunya
• Meningkatkan koordinasi internal satker, koordinasi kanwil dengan KPPN, dan
koordinasi kanwil dengan satker. Sehingga, bila terdapat pengumuman maupun
peraturan terbaru dapat segera tersampaikan ke satker.
• Selalu meningkatkan pengetahuan di bidang pengelola keuangan
• Selalu melakukan perbaruan sistem agar sistem tidak error (rekomendasi untuk
kantor pusat)
c. Pada indikator Rekon LPJ:
• Adanya koordinasi antara KPPN wilayah bayar dengan satker yang bersangkutan
dalam rangka mengingatkan batas akhir pengumpulan rekon LPJ
• Bila terdapat kasus pergantian bendahara, satker harus memastikan bendahara
baru sudah mendapat ilmu terkait dengan pekerjaan dan tugas bendahara. Hal
tersebut dapat meminimalisir terhambatnya tugas bendahara yang disebabkan
oleh pergantian bendahara
• Bendahara baru hendaknya langsung diikutkan sertifikasi bendahara ke KPPN
• Satker harus dibekali pengetahuan terkait aplikasi yang berhubungan dengan
keuangan
• Selalu melakukan perbaruan sistem agar sistem tidak error (rekomendasi untuk
kantor pusat)
d. Pada indikator Pengelolaan UP
• Dihimbau agar satker melakukan revolving UP saat telah terealisasi sebesar 50%
• Satker agar lebih memperhatikan tanggal GU terakhir ke GU berikutnya adalah 30
hari kalender, bukan 1 bulan.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 102

e. Pada indikator Kesalahan SPM
• Operator anggaran diharapkan untuk lebih teliti dalam mengajukan SPM.
Dipastikan terlebih dahulu apakah data yang ada sudah benar atau tidak
pengejaannya, angkanya, dan semacamnya
• Lebih aktif dalam hal belajar mengenai keuangan

3. Rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran tema khusus bidang pendidikan, kesehatan
dan kemiskinan adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan pemahaman satker agar melakukan perencanaan penganggaran dan
perencanaan kegiatan yang baik dengan mendorong pimpinan tertinggi satker agar
lebih aware dan peduli terhadap seluruh kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen
Perbendaharaan. Kantor Pusat DJPb harus dapat meyakinkan para pimpinan tinggi
Kementrian/Lembaga agar arah kebijakan yang diambil K/L dapat sejalan dengan
kebijakan yang diberikan Kantor Pusat DJPb.
b. Langkah-langkah akhir tahun anggaran agar dikeluarkan lebih cepat untuk
mempercepat tingkat penyerapan anggaran, karena satker lebih banyak patuh/takut
terhadap jenis konsekuensi yang diterapkan pada aturan tersebut dengan menunda
pencairan SPM yang terlambat diajukan ke KPPN.
c. Spending review yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPB agar dijadikan bahan rujukan
untuk penganggaran tahun berikutnya karena masih banyak ditemukan alokasi
penganggaran pada RKAK-L satker yang tidak memenuhi unsur value for money.
d. Jumlah alokasi anggaran yang berbentuk bantuan langsung ke masyarakat/Pemda
untuk program pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan masih sangat
minim karena masih banyak anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya
operasional seperti pembayaran Honor, perjalanan dinas dan juga belanja bahan yang
dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.
e. Memperkuat peran aktif Kanwil DJPb ataupun Kantor Pusat DJPb agar dapat
bekerjasama dengan pihak APIP K/L sehingga rekomendasi terkait peningkatan
kualitas pelaksanaan anggaran yang diberikan dapat segera dilaksanakan oleh satker.
Satker lebih patuh terhadap masukan ataupun himbauan para APIP ataupun kualitas
pelaksanaan anggaran.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 103

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi MEBE ( http://ditpa.kemenkeu.go.id/?do=login )
OMSPAN – Monev PA ( https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/ )
Laman BPS Provinsi Kalimantan Selatan ( https://kalsel.bps.go.id/quickMap.html )
Nota Keuangan 2019, Kementerian Keuangan ( https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-
nota-keuangan/ )
Keterangan Pers APBN 2019 Sehat, adil dan Mandiri Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Indonesia
Melalui Pembangunan SDM ( https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-apbn-
2019-sehat-adil-dan-mandiri-untuk-mendorong-investasi-dan-daya-saing-indonesia-melalui-pembangunan-
sdm/ )
Rencana Kerja Pemerintah 2019 ( https://drive.google.com/file/d/1YmuTvTSArhBLaeGDgcI7x_gMjBge-
6wi/view )
Pergub Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 46 Tahun 2018, RKPD Provinsi Kalimantan Seletan Tahun 2019
( https://drive.google.com/drive/folders/1T1fry2XxxOUFfOyIRH8Z8zLSw0esK7JA )

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 105

LAMPIRAN 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 24 Banjarmasin 70114, Kotak Pos 55
Telepon (0511) 3354224, 3354226, 3351563Faksimili (0511) 3354834

E-Mail [email protected]

KUESIONER

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN (RPA) SEMESTER II TAHUN 2019

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERLAMBATNYA PENYERAPAN ANGGARAN
SAATKER-SATKER DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kami mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk menjawab sesuai kondisi yang sebenarnya.

A. Identitas Responden : ………………………………………...………………
1.Nama : (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara) *…………………..
2.Jabatan : (S3, S2, S1, Diploma, SLTA, Lainnya) *…………….
3.Pendidikan : ………………………………………………………..
4.Kode dan Nama Satker : ………………………………………………………..
5.Nama KPPN Mitra Kerja : ………………………………………………………..
6.No. Telepon/HP

B. Pertanyaan Pilihan
Petunjuk :
Berilah tanda silang ( x ) atau ( v ) pada pilihan jawaban sesuai persepsi Saudara berdasarkan
keterangan nilai seperti dibawah ini :
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
RR : Ragu-ragu
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
Yang menjadi penyebab terlambatnya penyerapan anggaran pada Satker Bapak/Ibu adalah :
No Pertanyaan STS TS RR S SS
1 Perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
terlambat ditetapkan
2 DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan
3 DIPA tidak diterima awal tahun anggaran
4 Terlambatnya pelaksanaan lelang
5 Adanya addendum atau perubahan kontrak
6 Pelaksanaan kegiatan diundurkan/dibatalkan
7 Kuitansi, bukti-bukti tagihan terlambat ditandatangani
*) Coret yang tidak sesuai

No Pertanyaan STS TS RR S SS

8 Kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan(UP)
tapi belum diganti melalui Ganti UP (GUP)

9 BAPP, BAST, BAP terlambat atau belum disahkan

10 Kesulitan dalam melakukan koordinasi antara unit daerah
dan unit di pusat dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/proyek

11 Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai
pengadaan Barang/Jasa

12 Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai
Mekanisme Pembayaran Pelaksaan APBN

13 Kurang koordinasi antar pejabat perbendaharaan

14 Keterbatasan pejabat pengadaan barang/jasa yang
bersertifikat

15 Staf/pejabat pengelola keuangan sering mutasi, cuti, atau
melakukan perjalanan dinas

16 Kurangnya kompetensi pegawai terhadap penggunaan
aplikasi (RKAKL, SAS, SAIBA)

17 Keterbatasan jumlah staf pengelola keuangan

18 Terdapat kultur/kebiasaan menunda pekerjaan pada satuan
kerja, tidak disiplin, dll

19 Spesifikasi barang/bahan tidak tersedia/sulit didapat

20 Terdapat permasalahan terkait pembebasan tanah

21 Kesulitan transportasi

22 Jaringan internet atau komunikasi tidak lancar

23 Konektivitas antara lokasi satker dengan KPPN relatif sulit

24 Penyedia barang/jasa atau pihak ketiga terlambat
mengajukan tagihan

25 Penyedia barang/jasa kurang kompeten

26 Kurangnya sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa

27 Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik
terlambat atau belum diterima dari Kementerian
Negara/Lembaga

28 SK Penunjukan Pejabat Perbendaharaan terlambat
ditetapkan

29 Persetujuan revisi DIPAdari Eselon I terlambat diterima

30 Tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam
pengelolaan anggaran satker

Selain penyebab tersebut diatas, tuliskan penyebab lain yang mempengaruhi rendahnya

indicator kinerja pelaksanaan anggaran pada satker Suadara ( Jika ada ) :
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

*) Coret yang tidak sesuai

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan | 106