2018 - MAJALAH 159

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 1

2 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Kondisi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Januari 2018 lalu, terjadi penyelundupan sabu seberat 66 kg di Batam, Kepulauan Riau, dapat digagalkan oleh Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau dengan Dirjen Bea Cukai. Sebulan kemudian, penyelundupan sabu sebesar 1,8 ton di wilayah perairan Kepri yang dilakukan oleh empat warga negara asing dari China pun kembali dapat diungkap.Penggagalan ini menunjukkan upaya aparat pemerintah dalam memberantas narkoba. DPR mendorong beberapa pihak terkait, seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai, hingga Polair, untuk semakin mewaspadai berbagai modus penyelundupan narkoba melalui daerah perbatasan, dan masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhanpelabuhan ‘tikus’.‘Indonesia (BUKAN) Surga Narkoba’ topik Laporan Utama Majalah Parlementaria edisi 159. Redaksi Parlementaria berharap, diangkatnya isu ini menjadi gambaran, betapa mengkhawatirkannya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Bahkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan pun menggambarkan kondisi peredaran narkoba ini seperti kanker stadium empat.Sementara di rubrik Pengawasan, Parlementaria mengangkat isu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). DPR menilai, regulasi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Regulasi ini dinilai malah memberi kesempatan kerja bagi warga negara asing di Indonesia, bukan memberi perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja lokal dari gempuran TKA.Skimming Kartu ATM menjadi bahasan berikutnya pada rubrik Sorotan. Kasus ini sempat menjadi perhatian, karena terjadi pembobolan dana sejumlah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kecamatan Ngadiluwih Kediri, Jawa Timur. Padahal, para pemilik rekening itu mengaku tak melakukan transaksi keuangan apapun.Selain artikel pada rubrik di atas, artikel-artikel pada rubrik lainnya juga menarik untuk dibaca dan disimak. Selamat membaca! timPENGANTAR REDAKSIHUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)ISI BERITA DAN MATERI FOTODILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITANDPR RIIKUTI AKUN MEDIA SOSIAL DPR RI Follow, Like & [email protected]@DPR_RI @DPR_RI DPR RIPIMPINAN PENERBITANDrs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)Penanggung Jawab ProduksiMediantoro, S.E (Kasubag Produksi)PhotoGrafer ArtFriederick MunchenDesain grafisDito SugitoStaf ProduksiSubadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman, Abdul Kahfi, S. KomPenaNggung jawab DistribusiEko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)koordinator Distribusi dan sirkulasiMaria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi KresnaADMINISTRASISjaefudin, S.SosSTAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASIArif, Lamin, Yuliana PuspitaTelp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected] UMUM Pimpinan DPR RIWAKIL KETUA PENGARAHDra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)PIMPINAN PELAKSANA Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)PIMPINAN REDAKSI Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) WK. PIMPINAN REDAKSI Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website) REDAKTUR Suciati, S.Sos, Sofyan EfendiSEKRETARIS REDAKSI Hasri Mentari, Guntur DewantoANGGOTA REDAKSI Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.KomRahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega, Taufan SyahrulliREDAKTUR FOTO Eka Hindra, Iwan Armanias FOTOGRAFER Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah ADMINISTRASI Luthfi Suci Nur ‘Aini, Damar Maulana Taher, Geraldi OpieALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RIGedung Nusantara II Lt. 3Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected], www.dpr.go.id/berita

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 3ASPIRASI PrologIndonesia (BUKAN) Surga NarkobaLAPORAN UTAMAPeredaran Narkoba Seperti Kanker Stadium EmpatIndonesia Darurat Peredaran NarkobaPengamanan Wilayah Perbatasan Harus Diperkuat Menjaga Perairan, Menjaga Generasi BangsaNarkoba Harus Diperangi BersamaSumbang SaranPengawasanDPR Optimis Atlet Garuda Berjuang MaksimalPro Kontra Perpres TKALEGISLASITiga Spirit RUU PTPTKomisi XI Tekad Perbaiki Tata Kelola Penerimaan Bukan PajakANGGARANMengkritisi Agresivitas Utang IndonesiaFoto beritaProfil“Si Anak Ajaib” Itu Kini Pimpin DPR266881012141618182020222424262828323434385252545656586868707072727474767678787979kunkerSorotanOJK, BI, dan Kepolisian Diharap BersinergiMenjaga Keamanan Perbankan Public Awareness Jadi Kunci Kurangi Sampah di LautLiputan KhususKetua DPR Desak Parlemen Dunia Perkuat Tata Kelola Migrandapi lselebritiJessica Mila Prihatin Dengan Maraknya Cyber BullyingPernikDPR Dukung Ambon Kota Musik InternasionalParlemen DuniaSWAPO Sebagai Partai Dominan di NamibiaKiat SehatJangan Remehkan BatukmuWisataGali Potensi Pariwisata MalukuHobbyOlahraga Jogging Tunjang Mobilitas TinggiPojok ParleOrang Ambon Tak Berkulit Hitam, Tapi Putih Tua68 SELEBRITI Jessica Mila Prihatin Dengan Maraknya Cyber Bullying 78 HOBBY Olahraga Jogging Tunjang Mobilitas TinggiNO M OR INI56788668EDISI 159 TH. XLVIII 2018

4 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018ASPIRASIPengaduan terkait permohonan penangguhan pembangunan/rehabilitasi Pasar Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. pengadu adalah ahli waris pemilik lahan yang dijadikan lokasi pasar. Tanah tersebut awalnya bekas sungai/rawa yang diurug pada tahun 1965 yang dijadikan lokasi baru untuk pembangunan perumahan yang berada disekitar komplek Mesjid Raya. Permasalahan timbul setelah pembangunan dilaksanakan tanpa sepengetahuan ahliwaris pemilik tanah, dimana panitia pengadaan tanah telah mengukur lahan tersebut untuk dijadikan lokasi pasar, namun belum mendapat kejelasan apakan tanah yang ditimbun termasuk lokasi milik atau termasuk tanah RV eigendom. Permohonan Penangguhan Pembangunan Pasar PinrangPengaduan terkait permohonan penyelesaian pemberian ganti rugi atas tanah dan tanaman milik warga yang digunakan untuk proyek jalan raya di Pulau Wokam Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Maluku oleh Dinas PU Provinsi Maluku. Permasalahan bermula tanah milik warga sepanjang 8 km x lebar 12 m2 telah digunakan oleh Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2016 untuk pembangunan jalan raya dan sampai saat ini belum mendapat ganti rugi. Menurut pengadu proyek pembangunan jalan raya tersebut ilegal karena tidak dilengkapi dengan dokumen pembebasan lahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar hukum hak milik tanah adat. Namun pihak pemilik tanah adat tidak pernah melakukan pengalihan hak kepemilikan tanah kepada pihak lain untuk pembangunan jalan tersebut seluas 95.000.m2. Atas permasalahan tersebut pihak pemilik tanah melakukan upaya dengan mengirim surat permohonan ganti rugi yang ditujukan kepada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah daerah setempat, namun dari keterangan pihak pemerintah daerah bahwa dana pembangunan jalan raya tersebut bersumber dari dana APBN maka pihak pemilik tanah diminta untuk meenyampaikan surat permohonan ganti rugi tersebut kepihak Menteri PUPR RI.permohonan penyelesaianpemberian ganti rugiPengaduan terkait penolakan masyarakat desa atas rencana pembangunan kilang minyak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, karena masyarakat tidak mempunyai niat untuk menjual bangunan rumah maupun tanah pertaniannya yang merupakan satu-satunya aset yang menjadi sumber penghidupan bagi warga. Adapun penolakan tersebut dengan alasan, bahwa dampak pembangunan kilang minyak tersebut akan mengenai areal tanah pertanian produktif yang merupakan sumber penghidupan dan dipenuhi dengan bangunan rumah tinggal. Dampak lingkungan (AMDAL) yang tidak memungkinkan lokasi tersebut untuk dibangun kilang minyak karena berdekatan dengan 6 (enam) desa disekitarnya, dan sudah pernah terjadi kebocoran dan kebakaran kilang TPPI dan Depo Pertamina. Selain itu, azas manfaat tidak menyentuh kepada kesejahteraan masyarakat setempat. Namun permasalahannya, menurut pihak pemerintah daerah Tuban menyampaikan bahwa pembangunan kilang minyak tersebut akan memberikan dampak positif untuk menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha mikro, dan menengah (UMKM). Dari aspek normatif seharunya tanah yang terkena rencana pembangunan infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan azas kesepakatan dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. pembangunankilang minyak

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 5Pengaduan terkait laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD dan Pemda Kabupaten Sumedang, adanya kebocoran dalam pengelolaan anggaran APBD. Permasalahannya pada pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD hampir seluruhnya dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung tanpa memperhatikan prosedur yang diatur dalam Perpres No 70 Tahun 2012. Pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung dimaksudkan agar kegiatan tersebut dapat dipecah-pecah sehingga dapat dikuasai oleh beberapa gelintir oknum baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif, bahkan dijual belikan kepada pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut telah berjalan dari tahun ke tahun yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap hasil pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan secara kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK banyak ditemukan adanya kecurangan, ketidakpatuhan, dan ketidakcermatan dalam pembangunan anggaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang serta dikuatkan dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.. dugaan tindak pidanakorupsi di lingkunganSekretariat DPRDdan PemdaPengaduan terkait permohonan penyelesaian hak-hak seorang karyawan yang telah di PHK secara sepihak oleh sebuah perusahaan di Gresik, Jawa Timur. Permasalahan bermula bahwa pengadu dituduh telah merugikan perusahaan dan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan diberikan uang kebijaksanaan sebesar satu kali gaji. Pihak pengadu merasa diperlakukan tidak adil, apabila menolah melakukan penandatanganan pengunduran tersebut, maka yang bersangkutan akan dituntut perusahaan untuk membayar uang sebesar Rp. 100 Juta (seratus juta rupiah) dan apabila tidak mampu membayar , maka perusahaan akan menyita rumah, dan sejak tanggal 11 Juli 2017 pengadu sudah tidak diperbolehkan masuk kerja lagi. Atas permasalahan tersebut, pengadu mengajukan perlindungan hukum dengan pertimbangan bahwa pengadu telah menyelesaikan secara kekeluargaan, namun ditanggapi dengan ancaman akan diproses secara hukum dan akan menyita rumah dan mobil milik pengadu, dan perbuatan sewenang-wenang dan arogansi yang dilakukan oleh perusahaan adalah menyalahi hukum yang dapat diproses secara hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha. Pengaduan terkait penyelesaian penentuan sempadan Sungai Cisadane dan terbentuknya Desa Wisata untuk peningkatan PAD Kabupaten Tangerang. Permasalahan bermula bahwa para petani penggarap dan penduduk kampung asli sempadan sungai telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR RI cq Balai Besar Ciliwung Cisedane dalam rangka penghijauan lingkungan dan penciptaan hutan sosial dengan menanam pohon bantuan Kementerian LHK sepanjang sempadan sungai yang rusak tercemar akibat kegiatan galian pasir ilegal. Pengadu telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dan Kementerian PUPR agar segera menentukan garis sempadan, namun sampai saat ini belum ada rapat koordinasi antara Kementerian PUPR dan Kementerian LHK dan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menentukan hal tersebut, menurut pengadu institusi tersebut yang mendukung gerakan desa wisata agar dapat miningkatkan PAS dan pemberdayaan mayarakat setempat. penyelesaian hak-hak seorang karyawanyang telah di PHK secara sepihakpenentuansempadanSungaiCisadane danterbentuknyaDesa Wisata

6 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018PROLOGIndonesia (BUKAN) Surga NarkobaPenyelundupan narkoba yang semakin marak di Indonesia merupakan kasus yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan bagi masyarakat Indonesia. Terakhir, aparat Indonesia telah berhasil mengungkap penyelundupan narkoba setidaknya 1,8 ton narkoba jenis sabu-sabu di perairan Anambas, Kepulauan Riau, yang dibawa oleh kapal berbendera Taiwan, saat bergerak dari Malaysia menuju Taiwan. Kinerja Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional, dan Bea dan Cukai yang berhasil menggagalkan penyelundupan itu, layak diapresiasi.Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, peredaran narkoba di Indonesia sudah kronis, bahkan seperti kanker stadium empat. Ia mendorong beberapa pihak terkait, seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai, hingga Polair, untuk semakin mewaspadai berbagai modus penyelundupan narkoba melalui daerah perbatasan, dan masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan ‘tikus’.“Wilayah Indonesia yang luas dan kepulauan, sehingga rawan terhadap berbagai penyelundupan, termasuk narkoba. Aparat harus mewaspadai pelabuhan-pelabuhan ‘tikus’ di pulaupulau yang berbatasan dengan negara tetangga. Patroli harus semakin diperketat. Karena wilayah-wilayah itu rawan terhadap penyelundupan narkoba. Penyelundupan narkoba harus dilacak, dan dihentikan,” tegas Taufik.Regulasi yang menjadi landasan terkait narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Aturan yang berlaku saat ini dinilai sangat lemah dan tak relevan lagi. Taufik menyarankan pemerintah segera mengajukan draf dan naskah akademik revisi UU Narkotika. “UU Narkotika yang ada, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan SUMBER : www.clearbrookinc.com

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 7PROLOGtidak memberikan efek jera kepada bandar atau penyalahguna narkoba. Apalagi Indoensia sudah darurat narkoba. Untuk itu, pemerintah harus segera ajukan naskah akademik revisi UU Narkotika,” kata Taufik.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais sangat menyayangkan penyelundupan narkoba yang terus terjadi di Indonesia. Ia menduga bahwa indonesia tidak hanya menjadi pusat distribusi, melainkan pusat produksi barang haram tersebut.“Kalau melihat kejadian terkait narkoba beberapa bulan terakhir itu kan memang kelihatannya kita dikirimi barang tersebut, sasaran distribusi. Tapi coba kalau kita merunut peristiwa ini ke belakang, banyak ditemukan pabrik-pabrik dan gudanggudang besar disini yang menjadi tempat produksi. Hal ini merupakan keadaan yang sangat darurat bagi bangsa ini,” katanya.Hanafi menambahkan, pemerintah bisa mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Narkotika untuk memberikan peran kepada TNI supaya bisa mengambil peran dalam memerangi narkoba. Karena di dalam Undang-Undang TNI sendiri, terdapat operasi militer selain perang, yaitu memerangi narkoba.“Tentunya dari instansi manapun, baik Polri maupun TNI, kalau memang mau memerangi narkoba harus bersih dulu di dalam dirinya sendiri. Karena ibarat sapu, jika sapu bersih kita gunakan untuk membersihkan lantai yang kotor pasti hasilnya akan bersih. Tetapi jika sapu yang kotor kita gunakan, hasilnya juga akan kotor lagi nanti lantainya. Jadi saya pikir, langkah-langkah dari pemerintah ini harus lebih serius lagi untuk diwujudkan,” katanya.Anggota Komisi III DPR RI Tb. Soenmandjaja mengaku sangat prihatin dengan upaya penyelundupan berton-ton narkoba di Kepulauan Riau itu. Menurutnya, jika sampai narkoba itu lolos masuk dan beredar di wilayah Indonesia, tentu berapa banyak generasi bangsa harus tergerus oleh belum lama ini juga kalangan artis terjerat narkoba. Penyelundupan dan peredaran narkoba harus segera dihentikan. Generasi penerus Bangsa Indonesia bisa hancur karena pengaruh narkoba. Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, setidaknya ada 10 negara yang ditargetkan menjadi pasar narkoba. Indonesia bahkan pasar terbesar di ASEAN, baik produk uji coba maupun yang telah jadi. Banyaknya jaringan internasional menjadikan Indonesia sebagai sasaran utama pemasaran lantaran harga narkoba bisa melambung tinggi. Selain itu, tingginya jumlah permintaan menjadikan Indonesia sebagai pasar terbaik di Asia Tenggara. “Kalau disebut bahaya, kita sedang dalam kondisi menjelang peak bahayanya. Karena itu, menurut saya kedepan kita harus meningkatkan kemampuan kita menjaga perairan sehingga tidak terjadi penyelundupan, melalui pelabuhan tikus yang minim pengawasan aparat penegak hukum,” jelas Taufiqulhadi.Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko mengatakan, upaya kampanye anti narkoba harus dilakukan secara masif dan membumi. Heru menambahkan, pihaknya membutuhkan dukungan dan bantuan dari seluruh pihak untuk memberantas peredaran narkoba.Menurut Heru, saat ini program yang dijalankan BNN makin ofensif dalam memberantas narkoba, dimulai dengan pencegahan dari hulu. Artinya, BNN melakukan koordinasi dengan negara asal yang diduga sebagai produsen narkoba. Selanjutnya, BNN melaksanakan pengawasan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga baik perbatasan darat, laut maupun udara. “BNN tidak bisa bekerja sendiri, tanpa adanya bantuan semua komponen bangsa terutama TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Bea Cukai dan instansi lainnya serta masyarakat untuk memerangi narkoba,” imbuh Heru. timsangat prihatin dengan upaya penyelundupan berton-ton narkoba di Kepulauan Riau itu. Menurutnya, jika sampai narkoba itu lolos masuk dan beredar di wilayah Indonesia, tentu berapa banyak generasi bangsa harus tergerus oleh pengaruh negatif narkoba.pengaruh negatif narkoba. Jumlah narkoba yang masuk sebanyak itu pun sangat membuat resah seluruh rakyat Indonesia.“Saya sangat mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ini. Dengan adanya penggagalan ini, diharapkan ke depannya tidak terjadi lagi upaya penyelendupan. Bahkan semakin memicu semangat aparat kita dalam berpatroli di wilayah perbatasan,” katanya.Di sisi lain, ia juga melihat peredaran narkotika sudah tak pandang bulu. Bahkan, ada temuan jajanan anak-anak di sekolah juga mengandung narkoba. Tentu ini sudah tak bisa dibenarkan. Bahkan,

8 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Taufik KurniawanWakil Ketua DPR RI LAPORAN UTAMAPeredaran Narkobafoto : andri/iw

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 9LAPORAN UTAMAIndonesia diserbu bertonton narkoba. Terakhir, aparat Indonesia telah berhasil mengungkap penyelundupan narkoba setidaknya 1,8 ton narkoba jenis sabu-sabu di perairan Anambas, Kepulauan Riau, yang dibawa oleh kapal berbendera Taiwan, saat bergerak dari Malaysia menuju Taiwan. Kinerja Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional, dan Bea dan Cukai yang berhasil menggagalkan penyelundupan itu, layak diapresiasi.Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, peredaran narkoba di Indonesia sudah kronis, bahkan seperti kanker stadium empat. Ia mendorong beberapa pihak terkait, seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai, hingga Polair, untuk semakin mewaspadai berbagai modus penyelundupan narkoba melalui daerah perbatasan, dan masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan ‘tikus’.dan dihentikan,” tegas Taufik kepada Parlementaria, baru-baru ini.Di sisi lain, politisi Partai Amanat Nasional itu menyoroti banyaknya narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang menjadi pengendali narkoba, padahal telah mendapat vonis hukuman mati. Melihat hal itu, Taufik mendorong Kejaksaan Agung untuk segera melakukan eksekusi mati. Hal ini menjadi ironi, ketika Indonesia bertekad melawan narkoba, namun masih ada napi yang mengendalikan peredaran narkoba.“Kejaksaan Agung tidak boleh kompromi dengan napi yang mengendalikan narkoba. Bahkan, napi narkoba yang sudah divonis hukuman mati, harus diprioritaskan untuk segera Aturan yang berlaku saat ini dinilai sangat lemah dan tak relevan lagi. Taufik menyarankan pemerintah segera mengajukan draf dan naskah akademik revisi UU Narkotika. “UU Narkotika yang ada, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan tidak memberikan efek jera kepada bandar atau penyalahguna narkoba. Apalagi Indoensia sudah darurat narkoba. Untuk itu, pemerintah harus segera ajukan naskah akademik revisi UU Narkotika,” kata.Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu berharap melalui revisi UU Narkotika, ada penguatan di sektor penindakan dan hukuman yang lebih berat. Juga penguatan sarana dan prasarana parat untuk meningkatkan pengawasan untuk membendung penyelundupan narkotika.“Kendala yang kerap muncul saat melakukan pengawasan dan penindakan itu kadang minimnya sarpras, banyaknya SDM, termasuk anggaran yang minim. Seperti KankerStadium Empat“Wilayah Indonesia yang luas dan kepulauan, sehingga rawan terhadap berbagai penyelundupan, termasuk narkoba. Aparat harus mewaspadai pelabuhan-pelabuhan ‘tikus’ di pulaupulau yang berbatasan dengan negara tetangga. Patroli harus semakin diperketat. Karena wilayah-wilayah itu rawan terhadap penyelundupan narkoba. Penyelundupan narkoba harus dilacak, Dengan adanya revisi UU Narkotika, diharapkan ada penguatan di sektor itu, sehingga juga menguatkan aparat kita,” tandas Taufik.Menutup wawancara, Taufik menambahkan, jika pemerintah tak segera mengajukan draf dan naskah akademik revisi UU Narkotika, maka DPR siap mengambil alih pembahasan revisi UU Narkotika menjadi usul inisiatif DPR. SF“UU Narkotika yang ada, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan tidak memberikan efek jera kepada bandar atau penyalahguna narkoba. Apalagi Indoensia sudah darurat narkoba. Untuk itu, pemerintah harus segera ajukan naskah akademik revisi UU Narkotika,”“Wilayah Indonesia yang luas dan kepulauan, sehingga rawan terhadap berbagai penyelundupan, termasuk narkoba. Aparat harus mewaspadai pelabuhanpelabuhan ‘tikus’ di pulaupulau yang berbatasan dengan negara tetangga...dieksekusi. Narkoba ini menjadi ancaman yang serius bagi Indonesia. Karena dampak dari penyalahgunaan narkotika ini sangat berbahaya, dan mengancam generasi muda Indonesia,” tandas Taufik.Revisi UU NarkotikaRegulasi yang menjadi landasan terkait narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Wakil Ketua Komisi I DPR RI Penyelundupan narkoba yang semakin marak di Indonesia merupakan kasus yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan bagi masyarakat Indonesia. Januari 2018 lalu, terjadi penyelundupan sabu seberat 66 kg di Batam, Kepulauan Riau, dapat digagalkan oleh Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau dengan Dirjen Bea Cukai. Sebulan kemudian, penyelundupan sabu sebesar 1,8 ton di wilayah perairan Kepri yang dilakukan oleh 4 warga negara asing pun kembali dapat diungkap.Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais sangat menyayangkan penyelundupan narkoba yang terus terjadi di Indonesia. Ia menduga bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pusat distribusi, melainkan pusat produksi barang haram tersebut.“Kalau melihat kejadian terkait narkoba beberapa bulan terakhir itu kan memang kelihatannya kita dikirimi barang tersebut, sasaran distribusi. Tapi coba kalau kita merunut peristiwa ini ke belakang, banyak ditemukan pabrik-pabrik dan gudang-gudang besar di sini yang menjadi tempat produksi. Hal ini merupakan keadaan yang sangat darurat bagi bangsa ini,” ujarnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Hanafi mempunyai harapan bahwa komitmen Presiden untuk perang terhadap narkoba akan diterjemahkan secara lebih serius dalam Indonesia Darurat Peredaran NarkobaHanafi Raispenanganan mengatasi narkoba. Terlebih saat ini, pemerintah sudah mempunyai infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk lebih serius dalam memerangi narkoba.Namun dengan kenyataan bahwa Indonesia masih menjadi tempat distribusi sekaligus produksi narkoba, seharusnya infrastruktur dan sumber daya yang sudah dimiliki pemerintah itu bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih konkret.Hanafi menambahkan, pemerintah bisa mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Narkotika untuk memberikan peran kepada TNI supaya bisa mengambil peran dalam memerangi narkoba. Karena di dalam Undang-Undang TNI sendiri, terdapat operasi militer selain perang, yaitu memerangi narkoba.“Tentunya dari instansi manapun, baik Polri maupun TNI, kalau memang mau memerangi narkoba harus bersih dulu di dalam dirinya sendiri. Karena ibarat sapu, jika sapu bersih kita gunakan untuk membersihkan lantai yang kotor pasti hasilnya akan bersih. Tetapi jika sapu yang kotor kita gunakan, hasilnya foto : andri/iwLAPORAN UTAMA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 11FOTO : andri/iwjuga akan kotor lagi nanti lantainya. Jadi saya pikir, langkah-langkah dari pmerintah ini harus lebih serius lagi untuk diwujudkan,” katanya.Terkait peran TNI sejauh ini dalam memerangi narkoba, Hanafi mengakui bahwa TNI sudah menggunakan perannya dengan baik dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi narkoba, karena hal tersebut telah tercantum di Undang-Undang TNI itu sendiri. Namun, TNI memiliki porsinya sendiri yang tidak bisa disamakan dengan aparat lainnya, seperti Polri. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah bisa menginisiasi untuk mengeluarkan peraturan pemerintah atau praturan presiden untuk memberi ruang agar TNI lebih efektif lagi untuk memerangi narkoba.“Sikap tegas dari pemerintah itu ditunggu oleh masyarakat, karena narkoba ini bukan merusak yang sekarang saja, tapi merusak juga generasi muda, dimana narkoba menciptakan generasi yang plangaplongo,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.Perlu Sinergi Antar Kementerian dan LembagaPenyelundupan narkoba yang terjadi dalam 3 bulan terakhir, sebagian besarnya dilakukan oleh warga negara asing. Terkait hal ini, Hanafi mengatakan ada peran dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk meminimalisir terjadinya penyelundupan narkoba, namun Kemlu tidak bisa untuk bekerja bekerja sendiri.“Sebenarnya kan ada sebuah desk, ada tugasnya masing-masing. Terkait pengawasan terhadap orang asing, hal ini kan utamanya melibatkan pihak imigrasi. Memang kita harapkan adanya kerjasama dengan negara-negara yang dianggap bermasalah, sehingga kita punya Preemptive Strike, dimana kita akan tahu terlebih dahulu track recordorang yang mau masuk negara ini dari negara asalnya itu seperti apa,” ucapnya.Sinergi antar kementerian dan lembaga di Indonesia ini, tambah Hanafi, menjadi hal yang krusial dalam menjaga keamanan serta pertahanan bangsa. Sehingga masyarakat bisa lebih merasa aman dan terjamin. Selain itu, Kemlu sendiri tidak hanya mengurusi wilayah kejahatannya saja, karena Kemlu lebih baik mengurusi diplomasi antar negara.“Seharusnya Kemlu ini bisa menginisiasi, melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, serta di tingkat kawasan ini supaya bisa menjadi negara atau kawasan yang bebas dari narkoba,” tambahnya.berat di Indonesia. Namun jika Presiden ragu untuk melakukan eksekusi, kemudian memberikan kebebasan kepada WNA yang bersalah tersebut, Hanafi menyebut bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Pengedar narkoba dan bandar narkoba akan mampu untuk menguasai negara ini dengan bebas.Hanafi menyatakan bahwa narkoba merupakan extraordinary crime, selain terorisme dan korupsi. Namun penanganan narkoba di negeri ini belum efektif sama efektifnya ketika menangani korupsi dan terorisme. Jika dibandingkan 3 kejahatan besar ini, korupsi sudah mempunyai payungnya sendiri yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cukup agresif dalam menangani para koruptor, begitu juga dengan terorisme.Politisi dapil DI Yogyakarta itu besar, dan mestinya ini yang dibuka,” jelasnya.Menutup sesi wawancara, Hanafi berharap pemerintah akan lebih serius dalam melakukan perang terhadap narkoba di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sudah sangat khawatir dengan keadaan darurat narkoba yang sangat tinggi di negeri ini. Langkah pemerintah dalam menyiapkan sumber daya, infrastruktur dan dukungan politik serta dukungan sosial dalam memerangi narkoba ini sangat ditunggu oleh masyarakat.“Karena pasti kami yakin para generasi muda, orang tua, dan seluruh stakeholder yang lain akan mendukung langkah tegas dari pemerintah. Dan sekali lagi saya katakan, langkah tegas dari pemerintah itu harus konsisten. Apa yang diucapkan oleh Presiden itu harus bisa terealisasi,” tutupnya. ILA/SFPro Kontra Eksekusi MatiEksekusi mati kepada terpidana kasus narkoba, masih pro dan kontra. Hanafi pun yakin semua negara di dunia ini sudah paham bahwa hukum adalah kedaulatan nasional di masing-masing negara. “Ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh seorang warga negara di luar negaranya dan dijatuhi hukuman berat di negara tersebut, hubungan kedua negara itu akan memanas, tetapi akan kembali lagi seperti semula mengingat kerja sama yang selama ini sudah terjalin,” imbuhnya.Menurutnya, Presiden tidak perlu ragu untuk melakukan hukuman mati bagi WNA yang telah melanggar hukum menambahkan bahwa penanganan narkoba ini seharusnya menjadi fokus atau perhatian dari pemerintah sekarang agar gerakan perang terhadap narkoba lebih efektif lagi, dan lembaga yang menaungi pemberantasan narkoba bisa lebih efektif dan lebih baik dalam bekerja.“Menurut saya, harus ada roadmapuntuk memerangi narkoba ini, siapa saja yang terlibat dan seberapa besar juga mereka ini punya pengaruh di berbagai macam lini negara ini. Karena bandar narkoba kan tidak berdiri sendiri untuk menjalankan bisnisnya. Ada bisnis yang menyokongnya, ada juga aktor-aktor yang mungkin punya cukup pengaruh LAPORAN UTAMA

12 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Peredaran narkotika di Indonesia dinilai sudah darurat. Bahkan, tertangkapnya kapal yang membawa 1,6 ton narkotika jenis sabu di Kepulauan Riau pada awal tahun ini, membuat publik tercengang. Selain itu, kasus-kasus penyelundupan narkoba dalam skala kecil, juga berhasil diungkap oleh aparat terkait.Pengamanan Wilayah PerbHarus DiperkuaWalaupun beberapa penyelundupan telah berhasil diungkap, masih ada pekerjaan rumah besar bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak terkait lainnya, untuk memberantas peredaran narkoba. Untuk membahas mengenai hal ini, Parlementaria berkesempatan mewawancarai Anggota Komisi III DPR RI Tb. Soenmandjaja Roekmandis.Berikut petikan wawancara dengan Anggota F-PKS Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu;Bagaimana anda melihat kasus penyelundupan narkoba sebesar 1,6 ton belum lama ini di Kepulauan Riau?Kami sangat prihatin dengan semakin gencarnya penyelundupan narkoba seperti itu. Karena jika sampai narkoba itu lolos masuk dan beredar di wilayah Indonesia, tentu berapa banyak generasi bangsa harus tergerus oleh pengaruh negatif narkoba. Sungguh saya tak menyangka jumlahnya hingga sebanyak itu. Berita ini sangat membuat resah seluruh rakyat Indonesia, karena khawatir akan nasib generasi Bangsa dan NKRI di masa mendatang.Saya sangat mengapresiasi Pemerintah melalui unsur dan pihak terkait yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ini. Dengan adanya penggagalan ini, diharapkan ke depannya tidak terjadi lagi upaya penyelendupan. Prestasi inipun hendaknya menjadi stimulus yang memicu dan memacu semangat aparat kita dalam berpatroli di wilayah perbatasan.Saya juga melihat, peredaran narkotika sudah menggurita. Bahkan, ada temuan jajanan anak-anak di sekolah juga mengandung narkoba. Tentu ini sudah tak bisa dibiarkan. Betapa kelak apa yang terjadi pada generasi mendatang, apabila masa kanak-kanak mereka sudah sudah tercandui nikotin dan narkoba.Juga memprihatinkan, belum lama ini di kalangan artis kembali ada yang terjerat narkoba. Penyelundupan Anggota Komisi III DPR RITb. Soenmandjaja Roekmandisfoto : andri/iwLAPORAN UTAMA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 13dan peredaran narkoba harus segera dihentikan. Generasi penerus Bangsa Indonesia bisa hancur karena pengaruh narkoba. Tidaklah perlu narkoba sebanyak itu dikalkulasi atau konversi menjadi harga dalam bilangan rupiah, yang substansial adalah gerangan berapa nyawa yang bisa melayang atau jiwa yang kehilangan jati diri dan masa depannya.Narkoba masuk melalui wilayah-wilayah perbatasan, termasuk pelabuhan tikus? Bagaimana dengan sistem pengamanan kita di daerah perbatasan?Wilayah Indonesia yang sangat luas, dan banyaknya wilayah perbatasan, tentu menjadi potensi masuknya narkoba dari wilayah luar. Pengamanan juga harus diperkuat. Terutama, pelabuhan-pelabuhan tikus yang minim pengawasan. Aparat-aparat kita seperti Kepolisian, Pol Air, BNN, Bea Cukai, TNIAL, dan aparat terkait lainnya di wilayah perbatasan harus diperkuat dan siaga, termasuk dengan dukungan logistik dan fasilitas yang dibutuhkan.Ribuan pulau yang tersebar di wilayah Indonesia, faktanya banyak dimanfaatkan menjadi titik masuk yang strategis bagi mafia narkoba untuk memasok barang haram tersebut ke dalam wilayah Indonesia. Bahkan kini, kedok penyelundupan narkoba sudah semakin brutal, dengan melalui bandara. Tentu pengamanan di bandara juga harus diperkuat.Kita sampaikan apresiasi, penghargaan, dan penghormatan atas prestasi tersebut sekaligus dukungan untuk lebih ditingkatkan.Peredaran narkoba juga terjadi di lembaga pemasyarakatan. Bahkan ada narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Bagaimana menurut Anda?Ya, Komisi III acap mendapat info bahwa masih ada napi yang mengatur peredaran narkoba. Dalam beberapa kali sidaknya ke lapas, Kementerian Hukum dan HAM masih menemukan barangbarang yang seharusnya tidak berada di dalam lapas, seperti telepon genggam. Ini kan harus dicurigai sebagai untuk mengendalikan peredaran narkoba.Pengawasan di dalam lapas juga harus diperkuat. Aparat kita yang di sana juga harus diperhatikan integritasnya dan kesejahteraannya. Fasilitas keamanan lapas juga perlu diperkuat dengan beberapa sarana prasarana seperti scaner, detector, dan anjing terlatih.Jangan sampai ada di antara petugas lapas yang tergoda untuk ‘membantu’ para napi dalam mengedarkan narkoba. Integritas ini penting, karena aparat di lapas, seperti sipir, menjadi garda terdepan yang menjaga para napi di lapas.Napi kasus narkoba yang sudah divonis mati, termasuk warga asing, yang belum mendapat eksekusi dari Mahkamah Agung, yang diduga menyebabkan pelaku pengedar narkoba tidak jera. Bagaimana pandangan Anda?Bisa dikatakan memang hal itu juga menjadi salah satu penyebab pelaku pengedar narkoba tidak menjadi jera. Bahkan semakin nekat untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah Indonesia. Karena mungkin mereka berpikir, mungkin nanti dideportasi lagi ke negaranya, atau bahkan dihukum pidana yang tidak terlalu berat.Menurut saya, jika memang vonis hukuman mati sudah jatuh dan berkekuatan hukum tetap, termasuk jika sudah ada penolakan Presiden atas permohonan suatu grasi dalam konteks narkoba ini, ya harus segera dieksekusi.Apalagi untuk warga asing, saya pikir tak perlu diplomasi yang berbelit sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dan aturan hukum kita sudah menyebutkan seperti itu, saya harap MA segera eksekusi mati napi narkoba. Kita tidak mau semakin banyak narkoba yang masuk ke Indonesia.Mungkin perlu dipertimbangan dan ‘dirumuskan’ dasar hukumnya bahwa untuk eksekusi hukuman mati bagi kejahatan narkoba dapat dilakukan ‘secara terbuka-terbatas’ agar eksekusi mati atas “kejahatan narkoba” tersebut benar-benar memberikan efek jera bagi mereka yang akan melakukan kejahatan serupa di seluruh wilayah NKRI.Dengan anggaran hanya Rp1,7 triliun pada APBN 2017 dan Rp1,9 triliun pada APBN 2018, bagaimana anda melihat keberpihakan negara pada pemberantasan narkoba?Anggaran sebesar itu tentu sangat kurang. Apalagi dengan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, dan banyaknya daerah perbatasan, tentu potensi masuknya narkoba dari luar semakin besar. Hal ini menjadi tugas berat bagi BNN untuk memberantas narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen kita untuk mencegah dan memberantas narkoba jangan hanya sebatas retorika tetapi dibutuhkan dukungan anggaran yang kuat.Paling tidak, minimal BNN membutuhkan anggaran sebesar Rp5 triliun, sehingga BNN dapat menjangkau hingga seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Ancaman nyata dari narkoba ini, yang berpotensi mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dampak psikologis, bahkan menghancurkan satu generasi, harus disikapi dengan serius. Salah satunya melalui keberpihakan anggaran.Ada yang berpendapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tak relevan lagi. bagaimana menurut Anda?Saya kira, UU Narkotika sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini bahkan tidak memberikan efek jera kepada bandar atau penyalahguna narkoba. Sehingga, dengan kondisi Indonesia yang sudah darurat narkoba saat ini, sudah selayaknya UU ini direvisi. Kami dorong pemerintah untuk mengajukan draf revisi UU ini.Saya melihat, jika nantinya UU ini direvisi, ada penguatan pada sektor penindakan dan sanksi hukuman, termasuk adanya penguatan pada aparat terkait dan sarana prasarana. SFLAPORAN UTAMA

14 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Menjaga Perairan, Menjaga Wilayah Indonesia yang didominasi perairan dan panjangnya garis pantai berpotensi menjadi jalur peredaran narkoba jaringan internasional. Perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yang sebagian besar perairan, membuka banyak jalur tikus untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan, 80 persen penyelundupan narkoba menggunakan jalur laut.Anggota Komisi III DPR RITaufi qulhadiFOTO : RunI/iwLAPORAN UTAMA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 15Selain panjangnya batas wilayahnya Indonesia, bentuk geografis Indonesia juga menjadi salah satu faktor mudahnya penyelundupan narkoba, adapun wilayah yang dianggap rawan adalah pantai timur Sumatera yang terbentang dari Aceh sampai Lampung. Rentannya wilayah perairan Indonesia sebagai jalur narkoba semakin terkuak saat TNI Angkatan Laut melalui KRI Sigurot-864 yang berhasil menangkap Kapal Sunrise Glory di Selat Philips yang membawa 1 (satu) ton sabu didalamnya yang akan diselundupkan ke wilayah Indonesia melalui perairan Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, setidaknya ada 10 negara yang ditargetkan menjadi pasar narkoba. Indonesia bahkan pasar terbesar di ASEAN, baik produk uji coba maupun yang telah jadi. Banyaknya jaringan internasional menjadikan Indonesia sebagai sasaran utama pemasaran lantaran harga narkoba bisa melambung tinggi. Selain itu, tingginya jumlah permintaan menjadikan Indonesia sebagai pasar terbaik di Asia Tenggara. “Kalau disebut bahaya, kita sedang dalam kondisi menjelang peak bahayanya. Karena itu, menurut saya kedepan kita harus meningkatkan kemampuan kita menjaga perairan sehingga tidak terjadi penyelundupan, melalui pelabuhan tikus yang minim pengawasan aparat penegak hukum,” jelas Taufiqulhadi.Politisi F-NasDem ini melanjutkan, mendeteksi penyelundupan narkoba masih konvensional, tak ayal ini menjadi salah satu kendala dalam memberantas narkoba. Ia menambahkan, peredaran narkoba juga sangat berhubungan erat dengan lalu lintas Warga Negara Asing (WNA), sehingga pengawasan terhadap aktivitas WNA di pintu masuk Indonesia harus dicermati dengan baik. “Misalnya di titik masuk resmi seperti bandara, seharusnya disediakan pendeteksi finger atau retina sehingga bisa diketahui langsung apakah orang ini sudah masuk kesini seminggu, atau sebulan yang lalu. Kita harus menambah atau memperbaiki perangkat deteksi di tempat yang resmi,” sambungnya.Tak hanya itu, lemahnya penegakkan hukum di Indonesia, masih menjadi keuntungan sepihak bagi pengedar atau Bandar narkoba. Bahkan, Taufiqulhadi menilai, telah terjadi perubahan mindset masyarakat bahwasannya oknum yang diperkaya karena barang tegasnya. Menurut Taufiqulhadi, eksekusi extra judicial akan membawa efek jera bagi para pengedar narkoba yang jumlahnya ratusan ribu di Indonesia, sementara, jutaan generasi bangsa menjadi korban narkoba tiap tahunnya.Hukuman Kepada Pengedar Masih RendahTaufiqulhadi menuturkan, selama ini salah satu alasan peredaran sindikat internasional narkoba menyasar Indonesia dikarenakan hukuman bagi pengedar narkoba di Tanah Air masih terbilang rendah. Setidaknya, tercatat ada 72 jaringan narkoba internasional yang masih beroperasi menyelundupkan barang haram itu ke Indonesia. Salah satu jaringan yang masih sangat aktif berasal dari negara tetangga, yakni Malaysia.“Menurut saya yang benar adalah apabila ditemukan ditempat, langsung ditembak saja sisakan satu orang untuk melihat jaringan. Itu akan membuat efek jera bagi pelaku,” tegasnya.Sembari mengutip pakar ekonomi Rhenald Kasali, ia menambahkan, tidak hanya merusak masa depan generasi bangsa, prediksi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-empat pada tahun 2050 bisa gagal total karena penyalahgunaan narkoba. Sehingga dibutuhkan penegakkan hukum yang kuat dan berkeadilan.“Pada tahun 2050, kita akan menjadi kekuatan ekonomi ke-4 terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Jika itu tidak sampai maka karena dua hal, yaitu masifnya penyelundupan narkoba ke Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pintu masuk yang tidak diimbangi dengan jumlah personil aparat. Garis pantai sepanjang 18.000 km di wilayah Timur Sumatera menjadikan semakin banyak pelabuhan tikus dimana tak sedikit kapal asing yang masuk ke Indonesia dan menyelundupkan narkoba, sehingga pengawasan di wilayah perairan dan penegakkan hukum harus semakin ditingkatkan.Selain itu, ia menilai, teknologi yang digunakan personel untuk haram tersebut justru disegani. Seyogyanya, pengedar atau bandar narkoba diberi sanksi yang setimpal. Pengedaran narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan memberikan dampak yang luar biasa pula generasi bangsa. Eksekusi extra judicial (extrajudicial killing) dapat menjadi opsi bagi aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba. “Kalau itu tidak diantisipasi maka kita perlakuakn saja seperti di Filipina, harus diselesaikan secara extra yudicial, kalau tidak generasi kita yang akan hancur,” korupsi dan narkoba,” urai Taufiqulhadi. Ia menekankan, seharusnya Indonesia yang sedang menyongsong era bonus demografi perlu diberdayakan, bukan dihancurkan karena narkoba. “Coba bayangkan masa depan generasi kita yang rusak karena narkoba, karena itu penegakkan hukum kita harus kuat,” imbuhnya.Menutup sesi wawancara, politisi dapil Jawa Timur IV itu smengingatkan, jangan sampai prediksi tersebut hanya menjadi euforia sesaat jika tidak dibarengi dengan komitmen bersama. AnN/SF... lemahnya penegakkan hukum di Indonesia, masih menjadi keuntungan sepihak bagi pengedar atau Bandar narkoba. Bahkan, telah terjadi perubahan mindset masyarakat bahwasannya oknum yang diperkaya karena barang haram tersebut justru disegani. LAPORAN UTAMA

16 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko mengatakan, upaya kampanye anti narkoba harus dilakukan secara masif dan membumi. Heru menambahkan, pihaknya membutuhkan dukungan dan bantuan dari seluruh pihak untuk memberantas peredaran narkoba.Menurut Heru, saat ini program NarkobaHarus Diperangi BersamaNarkoba adalah musuh bangsa yang harus diperangi secara bersama. Seluruh komponen masyarakat harus memiliki kesadaran akan bahayanya dan melakukan upaya nyata untuk menangkal ancamannya. Segala kekuatan bangsa ini pun harus dikerahkan untuk memberantas narkoba.yang dijalankan BNN makin ofensif dalam memberantas narkoba, dimulai dengan pencegahan dari hulu. Artinya, BNN melakukan koordinasi dengan negara asal yang diduga sebagai produsen narkoba. Selanjutnya, BNN melaksanakan pengawasan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga baik perbatasan darat, laut maupun udara. “BNN tidak bisa bekerja sendiri, tanpa adanya bantuan semua komponen bangsa terutama TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Bea Cukai dan instansi lainnya serta masyarakat untuk memerangi narkoba,” imbuh Heru di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, tengah April 2018 lalu.Heru menjelaskan, dalam rangka memberantas narkoba, BNN terus berupa melakukan sinergitas dan intansi lain, selain dengan Bea Cukai dan Polri, BNN juga membangun koordinasi dan kerja sama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL dalam upaya mencegah narkoba masuk ke Indonesia FOTO : doeh/iwLAPORAN UTAMA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 17“Selain itu, kurangnya edukasi dan perhatian pemerintah terhdap masyarakat di daerah perbatasan. Banyak kasus pengiriman narkotika dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai, masyarakat perbatasan karena jaringan sindikat narkotika memanfaatkan kondisi masyarakat di daerah rawan tersebut, tentunya dengan timbal balik keuntungan bermotif ekonomi,” jelas Heru, sembari menambahkan, sinergi antar instansi terkait dalam pengawasan di pintu masuk baik darat, laut, maupun udara belum optimal.Revisi UU NarkotikaHeru menjelaskan, perlu adanya revisi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurutnya, hal itu untuk mendukung penyempurnaan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika agar berjalan lebih efektif. Selain itu, agar penegakan hukum lebih terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada bidang pemberantasan.“Juga perlu adanya penguatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tugas preventif, sehingga dapat melindungi masyarakat secara lebih optimal. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada masih belum efektif dalam menekan laju peredaran gelap narkotika di Indonesia,” tandas Heru.Guna mendukung revisi UU Narkotika itu, Heru mengaku pihaknya pada Februari 2016 lalu denganKementerian/Lembaga terkait telah menyusun Naskah Akademik, DIM, dan Draf RUU dan telah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, pada Tahun 2017 telah dilaksanakan 10 kali pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian. “Pada tahun 2018 ini akan dilaksanakan kembali pembahasan Revisi UndangUndang dengan menyesuaikan dengan perubahan RUU KUHP,” tandas Heru.Menurut Heru, materi pembahasan dalam revisi itu diantaranya pengaturan zat psikoaktif baru, penyempurnaan rumusan ketentuan pidana, penguatan aparat penegak hukum tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pengaturan tim asesmen terpadu, dan pemanfaatan harta kekayaan/harta benda hasil tindak pidana narkotika.“Sementara materi penguatan dalam revisi itu seperti merumuskan ulang definisi pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, pengaturan rehabilitas berkelanjutan, penguatan kelembagaan BNN, dan penanganan perkara anak dalam tindak tanduk pidana narkoba,” jelas Heru.Menurut Heru, ada beberapa hal yang perlu pembahasan mendalam dalam revisi UU Narkotika itu, seperti perumusan zat psikoaktif baru, pengaturan diversi bagi penyalahguna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang dalam proses hukum, dan sistematika pengaturan diversi dan rehabilitasi. sf/annmelalui perairan (laut).“Laut menjadi pintu masuk utama atas sejumlah narkoba yang berhasil disita oleh BNN dan Polri. Kerja sama terkait pengawasan dan penjagaan laut dari penyelundupan narkoba terus ditingkatkan. Penggagalan penyelundupan narkoba 1 ton sabu di Batam yang dilakukan oleh TNI AL adalah hasil kerja sama progresif BNN dengan TNI AL,” kata Heru saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, tengah April 2018 lalu.Sementara untuk kerja sama dengan pihak luar negeri, saat ini BNN terus berupaya membagun kerja sama dengan negara sumber narkoba, negara tetangga, dan berbagai pihak yang dapat membantu Indonesia mencegah masuk narkoba ke Indonesia.“Rute narkoba yang diduga berasal dari negara-negara wilayah ‘Segi Tiga Emas’ diselundupi ke Indonesia melalui dua jalur yaitu langsung dari wilayah tersebut dan jalur transit ke negaranegara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Pertukaran data dan informasi intelijen terkait rute dan jaringan narkoba internasional terus dilakukan oleh BNN,” jelas Heru.Heru mengatakan, dalam upaya mencegah maksudnya narkotika ke Indonesia, BNN melakukan penguatan pengawasan wilayah interdiksi, karena masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terjadi di seluruh negara, dan kejahatan narkoba sudah dikelompokkan ke dalam “Transnational Organized Crime”.“Peredaran gelap narkoba terorganisir sangat rapi, didukung dana yang tidak terbatas, dilengkapi sarana teknologi canggih, dan dijalankan oleh tenaga profesional dengan kaki tangan yang berjumlah besar, dan tersebar luas,” kata Heru.Heru mengakui, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam mencegah masuknya narkotika ke Indonesia. Pertama, dari sisi geografis, luasnya wilayah Indonesia, panjangnya garis perbatasan baik laut maupun darat, adanya pelabuhanpelabuhan tidak resmi, serta kurangnya pengawasan di pulau-pulau terluar memudahkan penyelundupan narkotika ke Indonesia. Hal itu pun ditambah banyaknya jumlah penduduk yang mencapai 260 juta jiwa.FOTO : jaka/iwKetua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD RI, Menteri Kesehatan,dan Kepala BNN memperlihatkan barang bukti penyelundupan narkoba di silang Monas, JakartaLAPORAN UTAMA

18 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Indonesia Komitmen Berantas NarkobaTim Peneliti Narkoba, Faku ltas Kesehatan Masyarakat , Universitas IndonesiaBudi Utomo, Monalisa, Purwa Sucahya, dan Dien AnshariKomitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, bukan hanya slogan tetapi aksi nyata. Awal pemerintarah era Presiden Joko Widodo dengan memberikan gebrakan yang sangat berani, yaitu mengeksekusi para bandar narkoba. Walaupun ada tekanan dari berbagai pihak dan dunia internasional tetap eksekusi hukuman mati tersebut tetap dilaksanakan. Ini memberikan energi dan arah yang jelas bagi para penegak hukum bahwa pemerintah bertindak tegas. Sayangnya, upaya tegas pemerintah tidak lagi terlihat, karena banyak kasus hukuman mati yang telah diputus pengadilan masih belum di eksekusi pemerintah.Pencanangan ‘Indonesia Darurat Narkoba’ amat perlu ditegaskan pemerintah. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah memberantas narkoba. Dengan pernyataan tersebut, maka semua sektor terkait harus mendukung upaya pemberatantasan narkoba yang tercermin dari adanya program atau kegiatan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait sehingga dukungan pendanaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba tersedia dan tercukupi. Tanpa pencanangan tersebut, maka tidak ada dasar bagi para pembuat kebijakan untuk memasukkan narkoba sebagai isu mainstream dalam pembangunan nasional. Saat ini isu narkoba telah masuk ke dalam program prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019. Dengan demikian, seharusnya semua pihak siap mendukung upaya Indonesia bebas narkoba.Percepatan pembangunan memerlukan orang-orang yang harus bekerja lebih keras sehingga diperlukan tambahan stamina yang lebih. Dalam upaya pencairan tambahan stamina tersebut seringkali tergelincir ke narkoba. Tidak bisa dipungkiri beberapa jenis narkoba memberikan dampak terhadap stamina tubuh, tetapi penggunanya tidak menyadari atau menyadari bahwa yang dikonsumsinya narkoba yang akan mengakibatkan ketergantungan dan justru merusak dirinya. Para pekerja banyak yang mengkonsumsi narkoba karena alasan ini. Faktor ini juga yang mendorong pasar narkoba akan terus ada di Indonesia.Keingintahuan yang besar dan tekanan dari peer-group yang besar dikalangan remaja mengakibatkan banyak remaja yang terjerumus narkoba. Apalagi mereka yang merokok memiliki peluang yang besar untuk pakai narkoba. Beberapa penjual narkoba menggunakan istilah tembakau berkualitas baik untuk menjual produknya dengan cara sistem online. Mereka yang tidak paham, tentu mengira itu adalah tembakau biasa, padahal itu adalah jenis narkoba baru dari ganja. Jenis tersebut makin popular ketika salah seorang pilot tertangkap memakai narkoba tersebut. Dengan semakin bervariasinya produk narkoba dan sistem pemasaran yang dikemas sedemikian menarik, maka narkoba akan terus dipasarkan di bumi negeri ini. Upaya pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba harus lebih intensif, inovatif, dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait, baik dari sisi supply reduction, demand reduction, maupun harm reduction. Pemerintah juga harus memiliki dan membuat kebijakan perundangan dan turunannya yang secara cepat merespon foto : Dokpri/iwSUMBANG SARAN

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 19produk-produk narkoba baru yang terus bermunculan. Apabila tidak direspon dengan cepat oleh peraturan yang berlaku maka akan banyak bandar/produsen narkoba yang bebas, sementara masyarakat negeri ini yang akan menjadi korban, terutama pada generasi produktif, yang amat diperlukan oleh negara ini.Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai dan setahun mengindikasikan cenderung menurun sejak tahun 2005 pada berbagai kelompok survei utama narkoba. BNN sejak tahun 2005 telah melakukan survei berskala nasional memantau perkembangan angka prevalensi penyalah-gunaan narkoba pada tiga populasi besar: pekerja, pelajar dan populasi umum. Data menunjukkan kecenderungan penurunan angka prevalensi penyalah-gunaan narkoba pada ketiga kelompok sasaran. Ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan peredaran narkoba telah berhasil diupayakan oleh pemerintah.Namun, tidak dipungkiri diperlukan upaya yang lebih keras dan inovatif dari pemerintah untuk mencegah peredaran narkoba yang lebih meluas. Karena para bandar atau produsen narkoba tidak pernah berhenti berinovasi atas produk narkoba dengan mengeluarkan produkproduk baru yang tidak masuk dalam kategori narkoba menurut undang-undang yang berlaku dinegeri ini. Inovasi produk yang dilakukan dengan cara memodifikasi rantai kimia dari narkoba lama. Potensi ekstraksi bahan kimia ini membuat produsen narkoba terus bereksplorasi.Evaluasi UU NarkotikaPenilaian efektivitas dari suatu undang-undang harus melalui evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian tujuan dari dibuatnya undang-undang tersebut. Pendekatan kebijakan tentang narkotika di seluruh dunia dapat dilihat sebagai kontinum yang merentang dari pendekatan yang menitikberatkan pada sisi pidana (criminalization) hingga pendekatan yang lebih toleran dengan menekankan pada sisi pengaturan dan pengurangan bahaya (harm reduction) (Levine, 2003).Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang pengejawantahannya masih menitikberatkan pada aspek pelarangan (prohibition) yang barang siapa melanggarnya dapat dikategorikan tindak pidana. Aspek pidana dari UU ini menjadi wacana yang menarik minat politisi, aparat polisi, militer, maupun media. Ini menyebabkan sering kali jumlah kasus penangkapan, penggerebekan, serta besaran penyitaan barang bukti menjadi indikator efektivitas kinerja lembaga, pun menjadi ukuran efektivitas dari kebijakan itu sendiri (Willis, Anderson, & Homel, 2011). Kritik terhadap pendekatan pidana sudah digaungkan sejak abad lalu, misalnya oleh George Edison yang menilai bahwa pendekatan pidana membawa efek samping yang jauh lebih merusak daripada hal yang dikategorikan sebagai tindak pidana itu sendiri (Edison, 1978). Dari dalam negeri sendiri, banyak kisah penyalahguna yang masuk tahanan tanpa penyakit kronis kemudian keluar dengan keadaan telah tertular penyakit kronis (hepatitis maupun HIV) akibat terpaksa memakai jarum suntik bekas pakai tahanan-tahanan lain. Saat ini jumlah narkoba jenis baru melonjak drastis di dunia. Pada 2012 ditemukan 216 zat baru. Setahun kemudian, jumlahnya menjadi 430 zat. Pada 2014, dunia mencatat 450 narkoba jenis baru. Tahun 2015, jumlah narkoba jenis baru mencapai 643 zat. BNN sendiri menemukan 41 zat psikoaktif baru di Indonesia. Narkotika jenis baru tersebut umumnya belum tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sejauh ini, baru 18 dari 41 narkoba jenis baru yang dimasukan ke dalam lampiran UU Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penggolongan Narkotika.Perubahan penggolongan narkotika seharusnya menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan maupun dampak sosial dan kesehatan dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanyaannya, sejauh mana penggolongan ini mengikuti perkembangan penelitian, khususnya penelitian untuk meningkatkan kualitas kesehatan manusia seperti yang menjadi dari tujuan UU Nomor 35 Tahun 2009?Hasil ulasan (literature review) terkini dari penelitian-penelitian mengenai ganja sudah banyak menunjukkan potensi manfaat ganja sebagai terapi bagi penyakit akut maupun kronis (Baron, 2015; Grant, Atkinson, Gonaus, & Wilsey, 2012; Schrot & Hubbard, 2016). Bahkan, pada pertengahan tahun 2018 ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan melakukan pertemuan spesial untuk membahas manfaat medis dari ganja. Namun, dengan masih masuknya ganja dalam Golongan I dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 membuat pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis belum dapat dilakukan di Indonesia.Guna mencapai tujuan mulia dari UU Nomor 35 Tahun 2009, yakni untuk secara terus menerus memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan dampak dari UU ini (termasuk dampak kesehatan dan sosial dari penggolongan narkotika) menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. sfTren angka prevalensi penyalah-gunaan narkoba, Indonesia 2005-2015Sumber: BNN & PPKUI, 2005-2015Keterangan warna:krem - rumah tangga; ABU-ABU - pelajar & mahasiswa; PUTIH - pekerja.SUMBANG SARAN

20 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018DPR Optimis Atlet Garuda Berjuang MaksimalPelaksanaan perhelatan Asian Games 2018 sudah semakin dekat. Berbagai persiapan guna menghadapi even kejuaraan olahraga terbesar di Asia itu gencar dilakukan oleh seluruh atlet Asia yang akan ikut berkompetisi. Kontingen dari berbagai negara peserta telah mempersiapkan diri secara maksimal demi memperoleh peringkat terbaik di ajang Asian Games 2018 ini.Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara acara pesta olahraga empat tahunan ini, menunjuk Jakarta dan Palembang sebagai kota pelaksanaan Asian Games 2018 yang akan digelar pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018 mendatang.Target atlet Garuda adalah masuk peringkat 10 besar dengan perolehan medali sekitar 20 emas. Diperkirakan ada 15 cabor yang memiliki potensi meraih medali emas yakni cabang Panahan, Bulutangkis, Atletik, Bowling, Bridge, Kano, Balap Sepeda, Jetski, Karate, Paragliding, Pencak Silat, Climbing, Taekwondo, Angkat Besi, dan Wushu. Meski demikian, cabang olahraga lain dari Tim Merah Putih juga akan berupaya keras untuk bisa menyumbangkan medali emas.Komisi X DPR RI terus memantau persiapan Asian Games 2018, mulai dari infrastruktur, venue, dan juga prestasi atlet. Segala persiapan Asian Games 2018 harus sudah rampung pada bulan Juni-Juli mendatang. Ada 40 cabang olahraga yangakan dipertandingkan, dan Indonesia berencana akan mengikuti semua cabang olahraga tersebut. “Sebagai tuan rumah, Komisi X DPR sangat optimis para atlet Garuda akan berjuang semaksimal mungkin meraih yang terbaik. Oleh karenanya, untuk mengawasi berbagai persiapan dan kesiapan yang telah dilakukan serta untuk memberikan semangat kepada para atlet yang akan ikut bertanding, peninjauan terhadap persiapan atlet di cabor-cabor serta kesiapan sarana prasarananya harus dilakukan secara periodik, mengingat waktunya yang sudah semakin dekat,” ucap Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah SjaifudianFoto : Oji/IwPENGAWASAN

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 21Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian kepada Parlementaria.Hetifah mengatakan, Komisi X DPR sudah melakukan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya, dan melihat kesungguhan pemerintah dalam memfokuskan tugasnya selama ini, terutama untuk penyelesaian sarana dan prasarana pendukung acara.“Komisi X juga memberikan beberapa catatan, antara lain bagaimana agar venue-venue yang sudah diperbaiki atau direnovasi itu bisa tetap bermanfaat, meski penyelenggaaraan Asian Games 2018 telah usai. Kita ingin agar venue yang ada tersebut juga bermanfaat untuk berbagai kegiatan selanjutnya. Oleh karenanya, kita perlu memberikan motivasi kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi menjaga fasilitas yang ada itu dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.Hal yang tidak kalah penting menurut Hetifah adalah soal sukses administrasi. “Jangan sampai begitu venue selesai tetapi menyisakan problem, akibat banyak pihak yang dimintakan pertanggungjawabannya tetapi tidak bisa menunjukkan transparansi penggunaan anggaran yang cukup besar itu,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.Terkait berbagai hal yang mungkin dapat menjadi kendala dalam persiapan atlet Indonesia yang akan bertanding, Hetifah menyampaikan bahwa pihak KONI sendiri telah memetakannya. “Ada empat kendala yang dihadapi para altet saat ini, yaitu asuransi bagi atlet yang rentan mengalami kecelakaan dalam latihan, keberadaan ahli gizi dan suplemen yang mengawasi atlet itu sendiri, sosialisasi zat doping, serta kebutuhan peralatan yang kurang. Oleh sebab itu, saya berharap Kemenpora bisa mengatasi kendala ini. Masih ada waktu sampai perhelatan Asian Games digelar,” paparnya.Untuk itu perlu ada kerjasama antar lembaga secara baik, karena ini bukan tugas satu Kementerian saja. Harus ada komunikasi dan partisipasi dari semua pihak guna mensukseskan acara ini, lanjutnya. Hetifah berpesan agar Jangan sampai terjadi pemborosan anggaran atau ada anggaran yang digunakan untuk membeli suatu barang tetapi tidak bisa dimanfaatkan barangnya.“Kesulitan pasti banyak, tetapi semua sudah diantisipasi oleh pemerintah dan panitia penyelenggara. Tugas Komisi X dalam hal ini antara lain adalah mengingatkan dan mengawasi,” tandas politisi dapil Kalimantan Timur itu.Kondisi Fisik Perlu PeningkatanHetifah menyatakan, kondisi fisik para atlet perlu ditingkatkan dengan baik, karena kondisi fisik tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam melakukan suatu pertandingan. “Kita terus mendorong pemerintah untuk melakukan pembinaan ini. Pemerintah sudah membentuk Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON), dan tugasnya adalah melakukan di Asian Games 2018 lebih banyak dari Asian Games 2014 Incheon. Bonus bagi atlet berprestasi akan ditambah, yakni diangkat sebagai Pegawa Negeri Sipil (PNS) dan ada bonus rumah dari Kementerian PUPR. Penambahan bonus hanya berlaku bagi peraih medali emas, untuk peraih medali selain emas, bonus disamakan dengan Asian Games 2014 Incheon. Hal tersebut dilakukan pemerintah, agar semua atlet Asian Games 2018 fokus untuk meraih emas.“Kemenpora mengusulkan untuk peraih emas, perak dan perunggu di tingkat Olimpiade mendapat jaminan hari tua selama setahun. Kemenpora juga mengusulkan bonus bagi atlet pembinaan,” imbuhnya.Seperti dikabarkan, pada cabor Taekwondo, ada lima atlet yang sudah berangkat ke Korea Selatan untuk menjalani Training Camp (TC) sekaligus untuk persiapan Kejuaraan Asia di Vietnam 21-28 Mei mendatang. Demikian juga dengan pihak PBTI yang berencana untuk mendatangkan beberapa mantan atlet Taeakwondo dari Korea Selatan yang bisa menjadi patner tanding dalam berlatih. Pengurus Besar Persatuan Angkat Berat, Binaraga, dan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABBSI) telah mengadakan tes tiga mingguan guna melihat peningkatan jumlah total angkatan para lifter yang tergabung di Pelatnas proyeksi Asian Games 2018. Sebanyak 13 lifter Pelatnas yang akan turun di ajang Asian Games 2018 mengikuti tes ini.Pemerintah juga menjanjikan bonus bagi atlet peraih medali emas Kemenpora mengusulkan bonus bagi atlet berprestasi mendapat medali emas di Olimpiade mendapat sebesar Rp5 miliar. Untuk Asian Games sebesar Rp1,5 miliar. Kita juga sedang merumuskan agar para atlet berprestasi ini juga bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN). Saya kira hal ini baik, mengingat mereka adalah pahlawan olahraga Indonesia,”berprestasi mendapat medali emas di Olimpiade mendapat sebesar Rp5 miliar. Untuk Asian Games sebesar Rp1,5 miliar. Kita juga sedang merumuskan agar para atlet berprestasi ini juga bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN). Saya kira hal ini baik, mengingat mereka adalah pahlawan olahraga Indonesia,” ungkap Hetifah.Persiapan yang perlu dilakukan bukan hanya persiapan mental dan fisik semata, tetapi bagaimana agar bisa memberikan insentif dan penghargaan yang baik kepada atlet yang berprestasi, supaya mereka tambah semangat lagi. “Soal angkanya bukanlah persoalan utama, sebab bisa menyesuaikan kemampuan. Namun yang penting harus sudah kita pikirkan sejak sekarang. Saya berharap, para atlet dapat terus giat berlatih agar dapat merebut medali emas, apalagi Indonesia sebagai tuan rumahnya. Kita harus menggunakan kesempatan yang baik ini dengan menunjukan prestasi terbaik kita,” pungkasnya. DEP/SFFoto : Oji/IwPENGAWASAN

22 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018kerja bagi warga negara asing di Indonesia.Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Perpres TKA tak berpihak pada kepentingan tenaga kerja lokal. Menurutnya, Perpres TKA perlu dikoreksi lagi, karena terkesan sangat kontradiktif dengan janji Presiden Jokowi membuka 10 juta lapangan kerja bagi anak-anak bangsa. Namun di satu sisi, pemerintah malah terus-menerus melakukan relaksasi aturan ketenagakerjaan bagi orang asing.Melalui integrasi ekonomi ASEAN, serta berbagai ratifikasi kerja sama internasional lainnya, tanpa Pro Kontra Perpres TKAPemerintah memandang perlu pengaturan kembali mengenai perizinan pengggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon foto : eno/iwAtas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.Namun kehadiran Perpres itu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pasalnya di tengah tren integrasi ekonomi dan kawasan, pemerintah seharusnya memberi perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja lokal dari gempuran TKA, bukan malah memberi kesempatan PENGAWASAN

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 23mencegah TKA ilegal masuk ke dalam negeri. Menurutnya, Perpres TKA tetap memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri dan mewajibkan pemberi kerja TKA mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.“Dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri,” ungkap Abidin kepada Parlementaria.Lebih lanjut, Abidin menjelaskan TKA tetap dilarang menduduki jabatanjabatan tertentu sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 42 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatanjabatan tertentu yang dilarang diduduki TKA.Disamping itu ada beberapa keputusan Menteri yang membatasi jabatan-jabatan apa saja yang bisa dan tidak diduduki oleh tenaga kerja asing, seperti:Kepmenakertrans No. 357 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Pakaian Jadi.Kepmenakertrans No. 359 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya.ada pelonggaran aturan sekalipun, sebenarnya arus tenaga kerja asing sudah merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Fadli, pada situasi saat ini, yang sebenarnya dibutuhkan adalah bagaimana melindungi tenaga kerja lokal. Pasalnya, saat ini pasar tenaga lokal dibanjiri TKA. Bahkan, dibanding negara-negara ASEAN lainnya, tenaga kerja Indonesia adalah yang paling tidak protektif di negeri sendiri.Ketika pasar produk dalam negeri diberikan secara murah kepada asing, kini bursa kerja di Tanah Air juga hendak diobral kepada asing. Data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) per Maret 2018, ada sekitar 126 ribu TKA yang ada di Indonesia. Angka itu melonjak 69,85 persen dibandingkan angka jumlah TKA pada Desember 2016, yang masih 74.813 orang. “Sebelum ada Perpres TKA saja lonjakannya sudah besar, apalagi sesudah ada Perpres ini. Data itu hanya menyangkut jumlah TKA yang legal. Mungkin data TKA ilegal yang masuk ke pasar kerja lokal bisa jauh dari itu jumlahnya,” keluh politisi Partai Gerindra ini.Perpres TKA ini, menurut Fadli sangat berbahaya. Sebelum adanya beleid baru ini saja, pemerintah sudah kewalahan mengawasi TKA yang masuk, apalagi sesudah dibuka lebar-lebar. Sementara jumlah pengawas hanya 2.294 orang. Mereka harus mengawasi sekitar 216.547 perusahaan dan ratusan ribu tenaga kerja asing. Berarti satu pengawas harus mengawasi sekitar 94 perusahaan legal.“Itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi, harus pula mengawasi TKA. Idealnya, seorang petugas hanya mengawasi lima perusahaan. Dengan asumsi jumlah perusahaan dan TKA itu, setidaknya dibutuhkan 20-30 ribu pengawas. Pengawasan kita terhadap TKA juga semakin lemah, karena kini pengawasan ketenagakerjaan dipindahkan ke level provinsi, bukan di kabupaten/kota. Beleid ketenagakerjaan yang baru ini benarbenar tak punya kontrol,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.Cegah TKA Ilegal MasukAnggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri menjelaskan, Perpres TKA bermaksud mengatur izin penggunaan TKA, agar tercipta kepastian hukum serta untuk mengendalikan TKA, serta Kepmenakertrans No. 707 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Udara.Kepmenakertrans Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur.Kepmenakertrans Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Alas Kaki.Selain itu, Perpres TKA mewajibkan pemberi kerja TKA melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia serta membuka kesempatan bagi tenaga kerja dalam negeri untuk menjadi pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.“Perpres TKA mewajibkan pemberi kerja TKA membayar dana kompensasi penggunaan TKA yang dapat menambah pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penerimaan daerah provinsi dan penerimaan daerah kabupaten/kota,” jelasnya. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Perpres TKA tersebut haruslah dipandang untuk transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi serta mendorong rasa optimisme dan rasa percaya diri bagi bangsa Indonesia agar dapat maju dan sejajar dengan bangsabangsa lain. RNM/SFTKA tetap dilarang menduduki jabatanjabatan tertentu sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 42 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki TKA.Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri foto : azka/iwPENGAWASAN

24 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Optimisme baru digaungkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang saat ini mendekati babak akhir pembahasan Pansus DPR dengan Pemerintah. Semula hanya terkait penindakan, dalam perkembangannya Pansus sepakat mengatur pencegahan terorisme.Pansus juga menekankan bahwa RUU ini tidak boleh hanya memberi kewenangan bertambah kepada aparat, tapi harus dilandasi 3 spirit yakni penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM dan spirit pemberantasan terorisme. Demikian benang merah wawancara Parlementaria dengan Ketua Pansus RUU PTPT Muhammad Syafi’i, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menyangkut perkembangan pembahasan RUU PTPT.Syafi’i menjelaskan, dengan tiga spirit ini, maka kontruksi RUU jadi berubah, di awal RUU hanya penindakan, maka berubah menjadi tiga bagian besar, yakni penindakan, pencegahan dan pemulihan korban. Ketika disepakati, maka muncul pertanyaan, siapa leading sector-nya. Memang selama ini sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2012.“Sebenarnya dari Perpres itu sudah cukup menjelaskan bahwa BNPT-lah yang harus menjadi leading sector dalam pemberantasan terorisme itu, karena mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan semua kementerian dan lembaga dalam menanggulangi terorisme,” kata Syafi’i.Akan tetapi, lanjut Syafi’i, karena pembentukannya masih setingkat Perpres, kemudian muncul kendala teknis. Maka dalam RUU PTPT ini ada penguatan posisi dari BNPT. BNPT akan menjadi badan yang memiliki kewenangan mengkoordinasikan semua kementerian dan lembaga untuk menanggulangi teroris. BNPT juga menjadi pusat analisis data dan  crisis center dalam penanggulangan teroris.Dengan posisi ini, maka BNPT mudah mendudukkan upaya pencegahan. Misalnya teroris muncul dari nilai-nilai ekonomi dan kesenjangan sosial, maka BNPT bisa melakukan kerja sama dengan Kementerian Sosial. Misalnya, kesalahan pemahaman agama, maka kerja sama dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kalau soal akses pekerjaan yang kian sulit, sehingga orang berpikir jalan pintas, maka BNPT bisa kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja.“Cuma dalam penyidikan sepenuhnya diberikan kepada Kepolisian. Kemudian, bagaimana  mengedukasi masyarakat terlanjur memiliki pemhamanan teroris itu diatur Optimisme baru digaungkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang saat ini mendekati babak akhir pembahasan Pansus DPR dengan Pemerintah. Tiga Spirit RUU PTPTKetua Pansus RUU PTPT Muhammad Syafi’iFoto : arif/IwLEGISLASI

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 25dalam program kesiapsiagaan nasional, ini juga leading sector-nya BNPT,” kata politisi yang akrab dipanggil Romo itu.Pemulihan korbanMenurut politisi Partai Gerindra ini, salah satu optimisme baru itu adalah pemulihan korban. Selama ini menurut Asosiasi Indonesia Damai (AID) Penyintas Nusantara, korban peristiwa teroris yang jumlahnya sampai 1.098 orang, sebagian besar mengalami cacat fisik, namun negara belum hadir untuk memperhatikan mereka. Maka dalam RUU ini ada satu pasal menjadi kunci, setelah UU ini berlaku maka semua korban terorisme harus menjadi tanggungjawab negara. Bunyi pasalnya; korban teroris adalah tanggungjawab negara.“Misalnya pemulihan medis, itu dilakukan setelah peristiwa terjadi dan itu dilakukan penyidik dan dinyatakan korban dirawat sampai pulih. Ada lagi pemulihan psikososial, orang yang tadinya pemain bola, lalu putus kakinya, ini bagaimana harus dipulihkan secara sosial. Orang yang tadinya pemain piano atau gitar, kemudian hilang tangannya, maka harus dipulihkan. Ada juga menghilangkan trauma, atau  pemulihan psikologi,” imbuh Syafi’i.Jumlah korban teroris sebanyak 1.100 orang dan masing-masing dianggarkan Rp100 juta, maka jumlah dana yang diperlukan Rp110 miliar. “Usulan DPR mendapat dukungan para korban. Dan apa yang telah lakukan BNPT bisa menyadarkan ratusan mantan pelaku terorisme menjadi  benar-benar ‘merah putih’, bahkan membantu tugas BNPT dan Kepolisian untuk mengungkap jaringan dan menyadarkan mereka. Ternyata pengananan yang humanistik dan menjunjung tinggi HAM termasuk penanganan hukum akan lebih efektif memberantas terorisme di Indonesia,” jelasnya. Ada juga program kompensasi yang diberikan oleh pemerintah yang jumlahnya dimasukkan sejak pertama kali jaksa melakukan penuntutan, dan itu dieksekusi bersamaan dengan jatuhnya keputusan hukum yang inkracht. “Untuk menentukan berapa besar jumlah kompensasi itu, bahkan kita masih mengakomodir restitusi. Ini ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku. Ini kecil kemuungkinannya karena pelakunya ditembak mati dan kebanyakan golongan ekonomi lemah. Tapi mungkin diorganisir, punya keuangan maka pasal tentang restitusi itu masih kita pertahankan dalam UU ini,” ungkap Romo.Ditambahkan Romo, dalam RUU juga diatur program kontra radikalisasi, ditujukan kepada komunitas  atau orangorang yang dianggap rentan untuk kemudian di cread memiliki paham teroris. Ada lagi program de redikalisasi ini, sasarannya napiter, mantan napiter, keluarganya atau dalam penelitian sudah terpapar faham teroris. Ini namnya program de radikalisasi  yang ujungnya orang yang bersangkutan bisa kembali terintegrasi kepada masyarakat, yang melaksanakan adalah BNPT.Tak kalah penting, kata Romo, Pansus dan Pemerintah sepakat harus ada definisi. Tidak seperti mindset yang sekarang berkembang, teroris itu harus beragama Islam. Jadi kalau tindak pidana biasapun kalau yang melakukan umat Islam dan korbannya bukan umat Islam terjadi di rumah ibadah korban yang bukan Islam itu maka langsung dituduh teroris. Yang harus dicatat, setiap negara mempunyai definisi, walaupun berbeda  antar negara. Karena itu Indonesia harus punya definisi, apa teror, terorisme dan tindak pidana teroris. “Sejauh ini yang disepakati tindak pidana teroris, yang sedang disusun pemeintah sekarang ini adalah terorisme dan kemudian terror dan teroris itu tidak termasuk dalam norma. tapi ada dalam penjelasan,” ujarnya.Masalah lain,  adalah pengawasan terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia. Dan yang sudah disepakati adalah unsurnya yang terdiri dari Anggota DPR RI Komisi III dan Komisi I. Pengawasan ini sifatnya spesifik, tidak menghilangkan fungsi-fungsi dari Komisi. Secara fungsional, Komisi I dan III yang memang memiliki hak  pengawasan tapi ini pengawasan lebih spesifik yang nanti dalam operasionalnya bisa kerja sama dengan pihak ketiga  dan nanti secara terperinci akan dibuat dalam peraturan DPR-RI.Soal keterlibatan TNI, tidak ada satu pihak yang membantah bahwa TNI harus dilibatkan. Tapi kita kemudian merujuk pada UU tentang TNI dan UU Kemanan Nasional bagaimana pelibatannya sejauh apa, bagaimana teknisnya itu disepakati daitur dalam Perpres. Karena dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tetang TNI pasal 7 ayat (2)  diatur bahwa pelibatan TNI dalam penanganan teroris itu salah satu operasi militer selain perang (OMSP).“Tapi pelibatannya harus dengan keputusan politik. Nah pertanyaannya, apakah keputusan itu sifatnya accidentalkalau ada peristiwa. Presiden tanya ke DPR, boleh tidak pelibatan TNI itu. Maka disepakati tetap keputusan politik, tapi bersifat permanen, maka dipilih Perpres. Maka penyusunannya dalam UU diatur Presiden harus meminta pendapat DPR untuk mengeluarkan Perpres ini. Dalam RUU ini juga disepakati, Perpres itu harus selesai maksimal satu tahun setelah disahkan UU ini,” tutup Romo. MP/SFPansus dan Pemerintah sepakat harus ada definisi. Tidak seperti mindset yang sekarang berkembang, teroris itu harus beragama Islam. Jadi kalau tindak pidana biasapun kalau yang melakukan umat Islam dan korbannya bukan umat Islam terjadi di rumah ibadah korban yang bukan Islam itu maka langsung dituduh teroris. LEGISLASI

26 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.Politisi Golkar ini menegaskan, tujuan revisi UU PNBP adalah untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara bukan pajak mulai dari pungutan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu juga untuk memperbaiki kelemahan pungutan PNBP oleh unit pelaksana sesuai dengan masukan dari BPK.Selain itu, lanjut Mekeng, revisi UU PNBP untuk memperkuat dan memperluas arah pungutan PNBP untuk dimungkinkan menjadi nol atau tidak dipungut bagi masyarakat tidak mampu, serta untuk mengharmonisasi regulasinya dengan UU Keuangan Negara tahun 2003.Dalam sebuah rapat kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, telah disepakati beberapa hal terkait komitmen untuk menyelesaikan revisi UU PNBP ini. Yang pertama, Komisi XI dengan pemerintah menyepakati untuk segera menyelesaikan materi-materi penting dalam RUU tentang PNBP dan mentargetkan penyelesaian RUU PNBP pada masa sidang tiga tahun sidang 2017-2018. Kedua, Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengevaluasi efektivitas skema pembiayaan dan kinerja lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro (UMI) sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga pinjaman kepada masyarakat. Ketiga, Komisi XI meminta Menteri Keuangan agar memperhatikan sebaran penyaluran pembiayaan UMI sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah serta masyarakat ekonomi lemah baik di perkotaaan maupun di pedesaan. Keempat, Komisi XI meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam penggunaan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, BPD-PKS (Pabrik Kelapa Sawit) tidak hanya diberikan kepada perusahaanKomisi XI Tekad Perbaiki Tata Kelola Penerimaan Bukan PajakKomisi XI DPR RIbersepakat untuk menyelesaikan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Masa Sidang tahun sidang 2017-2018.Komitmen itu dicapai usai rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhir Januari 2018 lalu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.“Komisi XI bersama pemerintah menyepakati untuk segera menyelesaikan materi-materi penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang PNBP dan menargetkan penyelesaian RUU PNBP pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018,” kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekengfoto : sofyan/iwLEGISLASI

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 27perusahaan besar tetapi lebih mengutamakan kepada petani sawit atau kelompok petani sawit. PNBP Tidak Akan Bebani RakyatAnggota Komisi XI Ecky Awal Muharam menuturkan RUU PNBP yang baru harus dipastikan tidak membebani rakyat. PNBP tidak boleh menjadikan negara bebas mengambil pungutan atas pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya.“Objek PNBP selama ini ialah pelayanan publik yang diberikan oleh negara mulai dari yang bersifat kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan hingga yang bersifat administratif. Disinilah kita harus jeli dalam merumuskan jangan sampai UU PNBP menjadi celah bagi pemerintah untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam menyediakan pelayanan publik yang prima,” ujar Ecky.Sebab pelayanan publik adalah amanah konstitusi sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Idealnya memang pelayanan publik, lanjut Ecky, disediakan negara secara cuma-cuma. Tapi jika kemampuan negara belum memungkinkan, maka ada ruang dimana pengguna layanan dapat diminta kontribusinya untuk membiayai sebagian layanan tersebut.“Nah secara prinsip PKS ingin agar kontribusi ini seminimal mungkin dan jika betul-betul diperlukan saja untuk meningkatkan kualitas layanan,” ujar Ecky. Ecky menambahkan, Selain tak kalah pentingnya dari meminimalisasi pungutan PNBP atas pelayanan publik, PKS juga ingin mengoptimalkan PNBP dari sektor Sumber Daya Alam termasuk migas, pertambangan, panas bumi, kehutanan, serta, kelautan dan perikanan.“PKS memandang optimalisasi PNBP dari sektor-sektor ini sebagai operasionalisasi dari Pasal 33 UUD 1945. PNBP SDA juga penting untuk sustainability atau keberlanjutan pembangunan, mengingat sebagian besar objek pungutannya dari sektor yang ekstraktif atau tak terbaharui,” terang Ecky.Sebagaimana diketahui, selama ini PNBP SDA masih jauh dari potensinya. sakit dan perguruan tinggi,” kata Elviana.Elviana menyoroti kebijakan PNBP terutama yang berkaitan dengan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU). Fenomena yang ada saat ini, kementerian dan lembaga mencoba memanfaatkan BLU untuk mendapat pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal inilah, lanjutnya, yang harus diatur agar tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, Elviana juga menyinggung adanya kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Menurutnya, kebijakan tersebut justru menjadikan PTN lebih mahal dibandingkan kampus swasta.Dalam dua tahun terakhir, PNBP SDA hanya berkontribusi kurang dari setengahnya PNBP. Di 2015 hanya Rp101 triliyun dari Rp256 triliyun PNBP, dan di 2016 anjlok hingga sebesar Rp65 triliyun dari PNBP sebesar Rp262 triliyun. Salah satu contoh kasus terkait PNBP SDA ini ialah temuan di tahun lalu dari hasil audit BPK mengenai tunggakan senilai Rp21 triliyun dari lima perusahaan tambang. Tunggakan ini berasal dari tagihan negara berupa dana hasil produksi batubara (DHPB) atau royalti hasil tambang.Selain itu, Anggota Komisi XI Elviana berpandangan bahwa PNBP perlu dialokasikan melalui sumber yang tepat. Ia menilai, hal terkait kebutuhan manusia seperti rumah sakit dan kampus sebaiknya dihilangkan dari PNBP. “PNBP ini kan biasanya dari buku nikah, kesehatan, kampus. Kami sedang usahakan menghilangkan PNBP dari kebutuhan dasar manusia, seperti rumah “Dengan adanya uang kuliah tunggal, perguruan tinggi negeri lebih mahal daripada swasta. Apalagi ada PTN yang izin BLU. Begitu ada BLU, rektor buka biaya parkir. Ini yang coba kami pangkas,” jelasnya.Lanjut Elviana, hasil dari penerimaan PNBP dikembalikan pada masyarakat untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik dan transparan, serta dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan selain dari sumber penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai.Diharapkan pembahasan Revisi UU PNBP ini dapat diselesaikan di tahun 2018 ini, saat ini Komisi XI tengah melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah. Sehingga diharapkan melalui adanya UU yang baru ini mampu menggenjot penerimaan negara dan mendukung pelaksanan target pembangunan dari segi dukungan pembiayaan. HS/Sc“Dengan adanya uang kuliah tunggal, perguruan tinggi negeri lebih mahal daripada swasta. Apalagi ada PTN yang izin BLU. Begitu ada BLU, rektor buka biaya parkir. Ini yang coba kami pangkas,”“Objek PNBP selama ini ialah pelayanan publik yang diberikan oleh negara mulai dari yang bersifat kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan hingga yang bersifat administratif”...ElvianaAnggota Komisi XI DPR RIfoto : doeh/iwLEGISLASI

28 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Mengkritisi Agresivitas Utang IndonesiaBank Indonesia (BI) sendiri mencatat, utang Indonesia tersebut meningkat 10,3 persen pada akhir Januari 2018. Utang yang sebesar Rp4.915 triliun itu terbagi atas utang pemerintah sebesar 183,4 miliar dolar AS atau setara Rp2.521 triliun dan utang swasta 174,2 miliar dolar AS atau setara Rp2.394 triliun. Semua besaran angka utang itu diasumsikan dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp13.750 per dolar AS.Parlementaria sempat menemui Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir beberapa waktu lalu untuk mengomentari fakta utang Indonesia saat ini. Menurutnya, rasio pembayaran utang terhadap kemampuan pemerintah sangat mengkhawatirkan. Porsi APBN 2018 untuk membayar utang sangat tinggi. “Kalau kita bicara APBN 2018, biaya yang paling tinggi adalah untuk infrastruktur, yaitu Rp410 triliun. Tapi jangan salah, pembayaran utang kita lebih tinggi, yakni Rp520 triliun. Artinya, porsi APBN kita untuk membayar utang banyak sekali. Ini mengkhawatirkan,” keluh Hafisz kepada Parlementaria. Ia menyerukan, untuk menekan utang luar negeri sebaiknya pemerintah memperluas pembiayaan terhadap sektor produktif, bukan hanya infrastruktur.Walau pemerintah terlihat sudah melakukan pembangunan sektor produktif, tapi sejauh ini, nilai politisi PAN tersebut, belum jelas betul produktivitasnya. Ukuran Pemerintah masih agresif memburu utang untuk membiayai program-programnya, terutama pembangunan infrastruktur. Utang Indonesia sudah menembus 357,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.915 triliun. Tapi pembayaran utangnya bisa lebih tinggi, mencapai Rp520 triliun. APBN dibuat kelimpungan dengan beban utang. ANGGARAN

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 29keberhasilannya adalah ketika lapangan kerja terus bertambah, meningkatkan daya beli, dan industri bisa berjalan normal. Intinya, pembangunan apa pun bentuknya harus bisa menggerakkan sektor riil supaya ekonomi bisa tumbuh di atas lima persen.Pembangunan sektor produktif, lanjut politisi dapil Sumsel I ini, harus dipilah secara selektif agar setiap rupiah yang digelontorkan dari penerimaan dan utang dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat. “Daripada kita membangun istana pasir, lebih baik membangun ekonomi rakyat. Kalau rakyat bisa belanja, yakinlah serapan pajak kita bisa lebih dari 13 persen, yang sekarang hanya 10,5 persen dari target kita 11 persen,” kata Hafisz.Di tempat dan waktu yang berbeda, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memaparkan fakta berbeda. Bila Hafisz merilis utang Indonesia sekitar Rp4.915 triliun, Heri mengungkapkan, utang Indonesia Rp4.034,80 triliun. Terlepas dari besaran angkanya, yang jelas utang pemerintah sudah sangat mengkhawatirkan dan akan merusak daya tahan APBN. Menurut Heri, utang yang diproduksi pemerintah ternyata sebagian digunakan untuk membayar bunga utang.“Jelas sekali bahwa utang itu ditarik hanya untuk membayar bunga utang. Istilahnya gali lubang, tutup lubang. Untuk melihatnya, cukup dengan membaca keseimbangan primer. Keseimbangan Primer dalam APBN menggambarkan kemampuan pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Kalau nilainya negatif, pemerintah mesti menerbitkan utang baru untuk membayar seluruh pokok dan bunga utang. Lihat saja, nilai keseimbangan primer masih mencapai negatif Rp121,5 triliun,” jelas Heri.Dengan begitu, sambung Anggota F-Gerindra itu, bangsa ini pantas khawatir denga fakta utang yang sudah tercatat sebesar Rp4.034,80 triliun. Jangan sampai utang itu tidak produktif dan hanya habis untuk membayar bunga utang saja. Utang pasti membebani APBN, apalagi program pengampunan pajak sudah berakhir. Pemerintah pun akan makin sulit merealisasikan penerimaan negara. Di sisi lain, beban jatuh tempo pembayaran utang makin besar. Pada 2018 nanti utang jatuh tempo sebesar Rp390 triliun dan tahun 2019 nanti akan ada sekitar  Rp420 triliun. Total pembayaran jatuh tempo mencapai Rp810 triliun. Bukankah itu beban? Belum lagi, adanya gap antara realisasi pendapatan dan belanja, dimana belanja rata-rata tumbuh di kisaran 5 persen, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh di kisaran 3 persen.Pemerintah pun banyak dihadapkan pada persoalan ekonomi yang pelik. Lebih dari 70 persen penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan pajak terus melenceng dari target. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp1.285 triliun, melenceng dari target APBN-P sebesar 1.489 triliun. Tahun 2016 melenceng dari target APBN-P sebesar Rp1.539,2 triliun. Tahun 2017, tercatat per 30 Desember 2017, penerimaan pajak hanya Rp1.145,59 triliun, dari target Rp1.283,6 triliun.Antara pembayaran utang jatuh tempo dan kantong penerimaan pajak yang meleset menjadi ancaman bom waktu. “Tax ratio Indonesia adalah yang terendah di dunia, yakni hanya 11 persen. Lalu beban jatuh tempo utang yang terus naik dibayar pakai apa di tengah-tengah adanya gap antara realisasi pendapatan dan belanja, di tengah-tengah realisasi pajak yang terus melenceng, di tengah-tengah angka tax ratio yang rendah? Inilah yang saya katakan bahwa utang adalah bom waktu yang akan terus menjadi beban dari tahun ke tahun,” papar politisi dapil Jabar IV itu.Heri mengimbau agar pemerintah berhati-hati mengelola utang dan terbuka terhadap kritik. Ia mengkhawtirkan bila utang tidak dikelola dengan baik, bisa menembus angka Rp5.000 triliun. Ke depan pemerintah harus tegas menetapkan kriteria proyek yang boleh dibiayai dengan utang. Ini untuk menjamin efektivitas dan produktivitas, disamping harus mampu mengembalikan beban bunga dan cicilan utangnya.Evaluasi efektivitas defisit APBN yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal ekspansif juga jadi keniscayaan yang harus dilakukan pemerintah. Mestinya ekspansi fiskal berdampak pada peningkatan produktivitas seperti tercermin pada peningkatan penerimaan negara dan menurunnya pembiayaan defisit ke depan. Jangan sampai yang terjadi, defisit keseimbangan primer justru semakin membengkak. “Pemerintah perlu mengembangkan berbagai strategi alternatif pembiayaan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Jangan sampai terus bergantung pada SBN dan instrumen utang lainnya yang proposirnya mencapai lebih dari 80 persen dari total pembiayaan defisit. Jika pemerintah terus-menerus menumpuk utang, maka hasilnya rasio total utang pemerintah akan terus meningkat dan jadi beban fiskal pada tahun-tahun selanjutnya. Jangan sampai gali lubang, tutup lubang,” kilah Heri. mh/scAnggota Komisi XI DPR RI Heri GunawanWakil Ketua Komisi XI DPR RIAchmad Hafisz Tohirfoto : doeh/iwfoto : azka/iwANGGARAN

30 PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018 159 XLVIII 2018FOTO BERITA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 31LAPORAN UTAMA FOTO BERITA159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA

32 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018FOTO BERITAPARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 33LAPORAN UTAMA FOTO BERITA159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA

34 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Kini Pimpin DPR Kini Pimpin DPR“Si Anak Ajaib” Itu “Si Anak Ajaib” Itu Namanya sudah mendunia. Lebih dari sembilan puluh empat negara pernah disinggahinya untuk harumkan nama Indonesia. Tidak diragukan lagi jiwa nasionalismenya. Kini Grand Master Internasional dalam Olahraga Catur yang pernah mendapat julukan “Si anak Ajaib ” itu memimpin lembaga legislatif yang sarat akan dinamika politik di dalamnya.Berikut sekelumit kisah yang dipaparkan Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga, Utut Adianto hanya kepada Rahayu Setiowati dan M. Andri Nurdiansyah dari Parlementaria. Babak Baru Dalam Karir PolitiknyaSaya berjanji memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya sesuai peraturan perundangundangan dan berpedoman pada Pancasila dan UUD RI 1945.  Ya, itulah sepenggal kalimat yang diucapkan Utut saat pengambilan sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali di dalam Sidang Paripurna, Selasa (20/3) yang lalu. Ini sekaligus menjadi penanda dimulainya babak baru karir politik pemilik nama lengkap Utut Adianto Wahyuwidayat ini. “Alhamdulillah, PDI Perjuangan ‘akhirnya’ mendapat kursi pimpinan DPR RI,”ujar Utut. Kalimat ‘akhirnya’ itu tentu diungkapkan Utut bukan tanpa maksud. Pasalnya, belakangan dinamika politik dalam negeri termasuk DPR RI yang notabene merupakan sebuah lembaga politik ini cukup tinggi. Hingga berujung pada disahkannya revisi undang-undang MD3 (MPR, DPR RI, DPD RI, dan DPRD) di pertengahan Februari lalu. Utut tut Adiant diantoWakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR RIfoto: andri/iwPROFIL

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 35“Orang tidak perlu jadi orang baik untuk menjadi baik. Dengan kata lain sistem yang akan membentuknya menjadi orang baik,”tegasnya. PR di Bidang BURTSelain dalam bidang BAKN, Utut juga dipercaya mengordinatori bidang badan urusan rumah tangga (BURT) DPR RI. Berbicara tentang BURT, ia menyadari yang dalam belakangan tengah ramai dibicarakan adalah terkait rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Hal tersebut memang sudah menjadi keinginan hampir seluruh anggota DPR. Mengingat kondisi ruang kerjanya yang sudah tidak memadai akibat penambahan lima orang tenaga ahli dan staff masing-masing anggota DPR RI. Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi tercetusnya ide pembuatan gedung baru ini. “Kalau gedung baru sudah dianggarkan di tahun ini dan dianggarkan lagi tahun depan. Namun saya harus menunggu Pak Anton (Ketua BURT-red) terlebih dulu. Saya membiasakan diri berdiskusi dengan orang yang ditugaskan. Kita bernegara, dan ada di sebuah lembaga tinggi Negara tentu ada fatsun dan prosedur. Fatsun harus lebih dulu, baru yang lainnya. Kalau itu terjadi pasti akan menjadi lembaga yang nyaman,” ujarnya. Jadi lanjut Utut, jika ditanya penting tidaknya, menurut Utut tergantung dari angle (sudut pandangnya). Namun permasalahannya, Presiden memoratorium pembangunan gedung DPR RI tersebut. Maka hal yang utama dilakukan adalah Ketua DPR berkirim surat kembali ke Presiden untuk mempertanyakan moratorium tersebut. Meski demikian, ia menilai yang lebih mendesak dan harus dilakukan adalah pembangunan alun-alun demokrasi. Pasalnya negara kita sudah memilih demokrasi menjadi jalan untuk menyejahterakan masyarakat. Demo sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari, maka menurutnya sudah seharusnya diberikan ruang khusus dan dikanalisasi, seperti yang ada di London dengan hide park nya. Di tempat itu orang diberikan waktu untuk bicara. Sehingga jalanan tidak macet, ada tempatnya, kalau perlu diberikan kursi. Jadi lebih beradab. “Kalau macet jangan dipikir itu masalah enteng. Macet itu sudah merepotkan semua pihak, supir taksi bensin boros,yang ada janji sama orang tertunda. Tapi demo sudah menjadi sebuah keniscayaan, dan tidak bisa dihindari. Ini bagian dari konsenkuensi kita memilih all out democration country,”ujarnya. Selain rencana pembangunan gedung DPR RI yang baru, ada beberapa PR (pekerjaan rumah) yang masih harus dilakukan BURT. Ke depan Utut akan mendiskusikannya kepada pimpinan dan anggota BURT lainnya.    Sementara itu dalam hal hubungan antar Lembaga, ia menilai idealnya dalam sebuah negara akan maju jika ada kesepahaman antar lembaga tinggi negara yang ada. Sebut saja ketika DPR baru saja mensahkan undangundang MD3 beberapa waktu yang lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mulai memproses peninjauan kembali atau Salah satu hal yang ikut diatur dalam undang-undang tersebut adalah sebagai hak PDI Perjuangan sebagai Partai Politik Pemenang Pemilu 2014 untuk mendapat kursi pimpinan DPR RI. Atas dinamika itulah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri mendaulat salah satu kader terbaiknya untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI. Bagi Pria kelahiran Jakarta 16 Maret 1965 ini hal itu menjadi sebuah kepercayaan sekaligus amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Sejurus dengan itu, berdasarkan musyawarah pimpinan, Utut pun mengkoordinatori bidang BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara), BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) dan Hubungan Antar Lembaga. Terkait tugas barunya itu Utut menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang dasar, DPR RI memiliki 3 tugas, yakni legislasi atau membuat undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Untuk tugas legislasi atau membuat undang-undang dan tugas anggaran ia tidak merasa ada yang berbeda dengan sebelumnya. “Kalau fungsi legislasi atau membuat undang-undang, dan fungsi anggaran sudah terformulasikan. Namun dalam hal pengawasan, selama ini kan konsepnya dengan mitra. Kalau ada badan khusus akuntabilitas keuangan Negara (BAKN) ini tentu akan mempermudah teman-teman memeriksanya. Misalnya laporan dari BPK, akan diteliti dan diperiksa oleh teman-teman di BAKN, kemudian hasilnya diberikan kepada teman-teman yang ada di komisi-komisi serta alat kelengkapan dewan lainnya. Saya tidak tahu kenapa dulu BAKN dihapus ya, namun yang pasti kehadiran kembali BAKN ini juga disambut gembira oleh BPK (Badan pemeriksa keuangan). Mereka merasa pekerjaannya tidak sekedar diparipurna, diberikan buku tebal tapi tidak dipelajari,”paparnya. Dijelaskannya, konsep tersebut menguatkan bahwa ke depan sebuah Negara yang semakin maju kuncinya adalah pengawasan yang semakin baik. Akuntabilitas keuangan Negara akan terjadi jika ada good governance atau tata kelola yang baik. Menurutnya, jika di Negara maju good governance itu menjadi sebuah keniscayaan.

36 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018judicial review undang-undang tersebut. Padahal sejatinya judicial reviewterhadap sebuah undang-undang baru boleh dilakukan ketika sebuah undangundang itu berlaku, yakni tiga puluh hari setelah disahkan. “Berdasarkan undang-undang, ada sembilan lembaga tinggi negara, Presiden, DPR,  MPR, BPK dan KY, MK dan seterusnya. Kalau diantara pimpinan lembaga negara ini ada kesepahaman itu kan sangat ideal untuk negeri ini. Tidak bisa dipimpin oleh satu orang saja. Singkatnya antar lembaga ini harus ada koordinasi dan kerja sama yang baik demi kemajuan bangsa dan negara. Semoga ke depan hubungan DPR dengan lembaga tinggi negara lainnya akan semakin baik,” pungkasnya.Mengenal dan Memperdalam CaturMeski sudah menjadi politisi handal yang akhirnya memimpin sebuah lembaga legislatif, namun siapa sangka jika sejak kecil ia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang politisi. Utut mengaku tidak ada yang berbeda dari dirinya dan anak-anak lain seusianya ketika itu. Bermain, belajar dan mengaji. Masih diingatnya, diantara keempat saudara kandungnya ia yang tergolong tidak terampil dalam beberapa permainan yang sempat diajarkan sang ayah ketika itu. Sebut saja permainan kelereng atau gundu, dan layanglayang. Utut mengaku tidak terampil dalam memainkan dua permainan yang menjadi favorit anak laki-laki saat ini. Hal yang berbeda ketika sang ayah, Ngatidjo Adiprabowo memperkenalkannya pada permainan catur. Entah kenapa Utut kecil malah lebih tertarik dan mudah mempelajarinya. Hingga kemudian ia terus mengenal lebih jauh catur dari sang kakak. “Main gundu jarak beberapa sentimeter saja saya tidak bisa, begitupun bermain layanglayang, saya sama sekali tidak bisa menerbangkannya. Mungkin karena itulah Allah SWT kemudian memberikan keahlian lain pada saya, yakni bermain catur,” kisahnya. Di tahun 1973, saat usianya genap delapan tahun, ia mulai memperdalam catur dalam sebuah Klub Catur Kencana Chess Club. Di tahun yang sama, ia mulai menjajal ketrampilannya menjalankan bidak-bidak catur dalam sebuah kejuaran catur profesional di Jakarta. Siapa sangka dalam lomba catur pertamanya, tepatnya di kejuaraan catur junior se-DKI Jakarta itu ia berhasil masuk dalam peringkat ke-15 dari 45 peserta. Tentu sebuah prestasi yang cukup menggembirakan bagi seorang pemula ketika itu.Hal itupun semakin memacu Utut kecil untuk semaki giat berlatih. Terlebih lagi ketika Sang Ayah menghadiahinya buku My 60 Memorable Games karangan pecatur dunia Bobby Fisher. Dari situlah ia melahap semua teori dan teknik memainkan bidak. Dan singkat cerita, di usianya yang belum genap enam belas tahun ia berhasil menjadi juara nasioal. Dan pada tahun 1979 untuk pertama kalinya Utut mengharumkan nama bangsa lewat permainan catur. Ketika itu ia meraih juara II dunia di Puerto Rico. Tak heran jika kemudian ia sempat mendapat julukan “Si Anak Ajaib”. Tahun 1982 kiprah Utut dalam olahraga Catur semakin bersinar, ia berhasil meraih gelar master nasional. Selang satu tahun kemudian, ia menyandang FIDE (Federation internationale des Echecs) Master. FIDE merupakan salah satu organisasi catur internasional. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1985 di saat usianya masih belum genap 21 tahun, Utut berhasil mewujudkan mimpinya menjadi GM (Grand Master) termuda seAsia Tenggara. Utut pun pernah menyandang gelar olahragawan terbaik Indonesia di tahun 1995, ketika masuk ke dalam kelompok elit 60 pecatur top. Dimana ketika itu ia berhasil menjuarai Zona Asia Pasifik di Genting Highland, Malaysia dan menyandang predikat Super Grand Master dengan peringkat Elo 2.600, Dua tahun kemudian, ia mencapai prestasi terbaiknya dengan menduduki peringkat 39 dunia dengan Elo rating 2615.Prestasi Utut tersebut tentu tidak hanya membuat bangga diri dan keluarganya saja, melainkan juga seluruh masyarakat Indonesia. Betapa tidak, ,disetiap kejuaraan yang diikutinya bendera Merah putih selalu ada di depannya. Sejumlah penghargaan pun pernah diraihnya, diantaranya Para Krida Pratama dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Parama Krida Utama 1995 dari Presiden Indonesia. Serta di tahun 2011 lalu, Utut berhasil memperoleh Pin Emas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai mantan atlet yang sukses dalam karirnya.Pendidikan Akademis Vs CaturDalam bidang akademis, meski hariharinya disibukan dengan berlatih dan sejumlah kejuaraan catur baik tingkat nasional maupun tingkat dunia, Utut tidak pernah mengesampingkan bidang akademisnya. Ia bahkan termasuk siswa yang memiliki “otak encer” alias cerdas. Pasalnya ia selalu mendapat nilai yang cukup memuaskan, sehingga ia selalu berhasil mengenyam pendidikan di sekolah negeri yang notabene merupakan sekolah favorit ketika itu. Usai lulus dari sekolah dasar negeri Blok B II Pagi di Jakarta Selatan, ia diterima untuk melanjutkan sekolah di SMPN 12 Wijaya, Jakarta Selatan. Begitupun ketika duduk di sekolah menengah atas, Ia diterima untuk mengenyam pendidikan di SMAN 6 Bulungan (saat ini di Jalan Mahakamred) Jakarta Selatan. Kebimbangan terjadi ketika Utut memasuki masa foto : andri/iwPROFIL

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 37kuliah. Ketika itu karir caturnya tengah melesat tinggi, sementara ia tetap masih ingin meneruskan pendidikan akademisnya di Universitas Padjajaran, Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) jurusan Hubungan Internasional. Untungnya, ia memiliki Guru besar di Unpad yang saat itu juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri plus sebagai Ketua umum Persatuan Catut Seluruh Indonesia (Percasi), yakni Mochtar Kusumaatmadja. Kepada Mochtar ia ungkapkan keinginannya untuk berhenti kuliah dan berkonsentrasi di olahraga catur. Saat itu ia juga meminta Mochtar untuk ikut memfasilitasi plus membiayai beberapa kejuaraan catur di luar negeri yang akan diikutinya. Sayangnya, permintaan tersebut ditolak Mochtar. Ia malah disarankan untuk tetap melanjutkan dan mengutamakan pendidikannya di Unpad. Hingga akhirnya Utut pun mengamini saran tersebut. Usai menyelesaikan kuliahnya di Fisip Unpad tahun 1989, ia pun bekerja di salah satu perusahaan pengembang yang cukup terkemuka ketika itu. Sayangnya, selama ia bekerja, karir catur Utut malah merosot. Hal itu dapat dilihat dari Elo ratingnya yang menurun perlahan dari 2.525 menjadi 2.470. Ketika itu Utut cukup menyesal akan kondisi tersebut, hingga akhirnya ia menyadari bahwa hidup itu pilihan. Ia tidak bisa berharap menghasilkan hasil yang sempurna dengan menjalani keduanya.Ia pun kemudian memutuskan untuk sepenuhnya melakoni olahraga catur dan menjadi pecatur professional, sekaligus mengikhlaskan terhentinya karir di perusahaan pengembang tersebut. Di tahun 1991 itu Ia mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Konsekwensinya, tentu saja berkurangnya pundi-pundi rupiah yang masuk di koceknya. Utut pun berusaha untuk mengatur keuangannya dengan berhemat dan menabung. Terlebih lagi sebulan setelah itu ia mempersunting kekasihnya, Tri Hatmanti, seorang dokter yang saat itu bertugas di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Untungnya, sang calon isteri dan sang calon mertua mendukung penuh keputusan Utut tersebut. Mereka tidak berkeberatan akan profesi Utut sebagai seorang pecatur. Kendati ketika itu belum terlihat jelas masa depannya dibanding profesi lainnya, namun mereka meyakini bahwa Rezeki sudah ada yang mengatur, yakni Sang Khalik. Mereka yakin selagi Utut berusaha, maka disitu ada jalan. Tak ayal, keikhlasan dan dukungan penuh dari keluarga tersebut menjadi doa tersendiri bagi Utut. Karir Catur Utut pun semakin moncer alias lancar. Didukung oleh duo bersaudara Santoso Wirya dan Eka Putra Wijaya, Utut terus mengikuti dan memenangkan berbagai turnamen catur nasional dan internasional.  Seperti Turnamen New York Terbuka dan Kejuaraan Dunia Terbuka di Philadelphia di Amerika Serikat pada tahun 1994. Ia pun mengikuti Grand Prix PCA di London, Ia menjuarai Biel Open, juara II di Luzern, dan juara III Biel Master. Hingga akhirnya Utut berhasil menyandang gelar Grand Master Super Internasional dengan ELOratingnya 2600, dan sempat bertemu dengan Pecatur nomer wahid, Kasparov. Sejalan dengan itu Ia pun berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya. Bahkan  Bersama dengan Machnan R. Kamaluddin, Eka Putra Wirya dan Kristianus Liem, ia mendirikan Sekolah Catur Utut Adianto pada 1 Juli 1993, dan berhasil melahirkan beberapa pecatur nasional., salah satunya Susanto Megaranto. Dari Catur ke PolitikSukses sebagai pecatur, anak ke empat dari lima bersaudara itu pernah menjadi pengurus organisasi catur, baik di tingkat nasional, Asia, maupun internasional, antara lain Vice President Grandmaster Council (2005-2010). Ketika kran politik dalam negeri mulai terbuka lebar ditandai dengan lahirnya partai politik-partai politik, sejumlah tokoh pun mulai meliriknya untuk terjun dalam dunia politik praktis alias menjadi kadernya. Salah satunya adalah almarhum Taufik Kiemas. “Tidak ada kepikiran jadi politisi, kalau akhirnya saya terjun ke politik itu ada dorongan dari beberapa pihak, salah satunya almarhum Pak Taufik Kiemas. Beliau tahu keluarga saya merupakan pendukung Bung Karno dengan PNI (Partai Nasionalis Indonesia) nya, yang tidak lain adalah cikal bakal atau akarnya PDI Perjuangan.  Walaupun dalam keluarga belum ada yang masuk dalam parpol ketika itu, namun mungkin Pak Taufik melihat apa orang seperti saya bisa memberi manfaat lain bagi bangsa dan negara. Saya dianggap mengerti olahraga, pecatur, pelaku, pembina, pelatih, kalau di olahraga saya sudah melewati semua hal itiu. Dari pemain ayam sayur, sampai grand master. Mungkin dari sana saya dianggap bisa memperkuat PDI Perjuangan,” papar Utut. Utut pun kemudian aktif anggota PDI Perjuangan dan menjadi Ketua DPP Taruna Merah Putih Pada Periode 2008 – 2012. Taruna Merah Putih menjadi salah satu organisasi Pemuda PDI Perjuangan. Tahun 2009 Utut terpilih menjadi Caleg (calon legislative) untuk daerah pemilihan Jawa Tengah VII. Meski masih terbilang baru di dunia politik namun nama Utut sangat familiar di masyarakat. Hingga kemudian ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009–2014.Dalam pemilihan legislasi 2014 lalu, untuk kedua kalinya Utut terpilih menjadi anggoa DPR RI Periode 2014–2019 untuk Dapil Jawa Tengah VII. Kali ini ia tidak hanya menjadi anggota DPR RI biasa, ia juga dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan merangkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Hingga puncaknya pada Selasa, 20 Maret 2018 lalu ia resmi menjabat Wakil Ketua DPR RI.Kini ayah dari Putri tunggalnya, Mekar Melati Mewangi ini mengaku tidak memiliki target atau cita-cita tertentu dalam karir politiknya. Ia hanya berharap di sisa waktunya sebagai Wakil Ketua DPR RI ini dapat menjalankan tugasnya dengan sebaikbaiknya untuk kepentingan masyarakat luas, bangsa dan Negara. Begitu juga dengan harapannya pada sang putri. Ia mengaku lebih membebaskan anak semata wayangnya itu untuk menjalani bidang yang sesuai dengan minta dan keinginannya sendiri. “Kalau anak saya tidak suka catur. Dia sepertinya lebih suka bicara dan berdiplomasi. Mungkin lebih mendekati politisi. Tapi kan semua itu lebih ditentukan oleh garis tangan. Yang pasti sebagaimana ajaran ayah saya dulu kepada saya, kerja keras atau dalam arti mau berusaha, dan jujur. Dengan kedua hal itu, di bidang apapun kita berada Insyallah hasilnya tidak akan mengecewakan,” tegasnya. ayu/scPROFIL

38 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018BURT DPR Pantau Program Jamkestama dan Evaluasi RenstraBadan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RImengunjungi empat provinsi terkait pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPR serta upaya Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mensosialisasikan Kebijakan Kerumahtanggaan Dewan dengan ‘Evaluasi Renstra DPR RI tahun 2015-2019’, Maret 2018 lalu.Di Bali, Ketua BURT DPR RI Capt. Anton Sihombing mengapresiasi rumah sakit Bali Royal Hospital (Bros) dalam melayani peserta Jaminan Pemeliharan Kesehatan (Jamkestama). “Kita lihat (Bali Royal Hospital-red) sudah tertata dengan baik, jadi nama-nama anggota DPR dan keluarganya sudah tersimpan, sehingga tidak perlu mengkonfirmasi atau menunjukan kartu anggota atau kartu Jasindo,” kata Anton kepada Parlementaria usai berdiskusi dan meninjau sejumlah fasilitas Bali Royal Hospital.Hal senada diungkapkan Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti, menurutnya fasilitas Bali Royal Hospital sudah layak dan memenuhi kriteria rumah sakit yang menjadi rujukan rekanan Jamkestama.  “Kamarnya dan juga pelayanan di front office, karyawankaryawannya sudah mengetahui bagaimana mereka harus melayani para anggota dewan dan keluarganya,” jelas Novita.Sementara itu Anggota BURT Rendi Lamadjido mengatakan, ia mengapresiasi pelayanan optimal untuk VVIP dari rumah sakit ini. “Cukup bagus pelayanannya dan rumah sakitnya bersih dan menurut saya siap dengan situasi dan kondisi,” jelasnya. Fasilitas RS Grha Medika Lombok Sesuai Kriteria JamkestamaDi Nusa Tenggara Barat, kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti menilai, Rumah Sakit (RS) Grha Medika Lombok sudah sesuai dengan kriteria dalam melayani peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkestama).“Meskipun RS Grha Medika Lombok masih terbilang baru, dan masih dalam proses pengembangan, namun RS ini sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk peserta Jamkestama,” ungkap Novita.Pemenuhan kriteria tersebut menurut Politisi F-Gerindra itu didasarkan pada sudah tersedianya alat medis dengan kondisi baik, serta jumlah dokter yang memadai bagi Anggota DPR maupun Keluarga dan Pejabat lainnya, yang ingin memeriksakan kesehatannya. “Untuk itu ke depannya, harapan saya pelayanan yang diberikan tidak hanya baik untuk para Anggota maupun Pejabat, tapi juga ke masyarakat. Kami juga mendukung pemenuhan terhadap fasilitas yang diberikan, tidak ada diskriminasi, baik untuk peserta BPJS maupun non BPJS, sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik,” harap politisi dapil Jawa Tengah itu.Senada dengan Novita, Anggota BURT Gatot Sudjito menambahkan, pelayanan RS dinilai sudah baik, namun tetap harus diimbangi dengan perbaikan kedepannya. “Memang secara perspektif, kesiapan fasilitas dan dokternya bagus, namun secara umum RS ini masih tergolong baru, sehingga masih tipe C. Oleh karena itu, saya mengimbau untuk terus melakukan upaya peningkatan,” tutur Gatot.BURT Serap Aspirasi Evaluasi Renstra DPRGuna mendapatkan masukan terkait evaluasi Renstra DPR RI, Di provinsi Bali tim kunjungan BURT DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT DPR RI Elva Hartati menyerap aspirasi dari cendekiawan dan civitas akademica Universitas Udayana (Unud).Dalam kesempatan itu, Anggota BURT Rendy Lamadjido mengatakan, pihaknya melakukan semacam uji materi terhadap keinginan DPR untuk mewujudkan parlemen modern, karena DPR ini dimiliki oleh semua masyarakat.“Kami mencoba untuk mendapat input dari masyarakat terutama masyarakat cendekiawan atau civitas akademica, dengan menggali keinginan BURTTim Kunker BURT DPR RI saat meninjau fasilitas RS Grha Medika Lombokfoto : Tiara/iwKUNJUNGAN KERJA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 39mereka untuk menjadikan DPR ini milik semua rakyat, dan bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas nanti,” ungkap Rendy.Dijelaskannya, rencana strategis untuk  melahirkan suatu parlemen yang modern, berwibawa dan kredibel adalah parlemen yang siap untuk menerima aspirasi masyarakat, siap melakukan kontrol kepada pemerintah, dan siap melaksanakan sesuatu yang diamanahkan oleh Undang-Undang 1945 dan Pancasila.“Bagaimana amanah untuk melaksanakan kehendak rakyat serta fungsi kontrol yang terpercaya juga fungsi legislasi yang melahirkan undang-undang tepat waktu yang menyerap aspirasi masyarakat,” jelasnya.Perkuat Fungsi, DPR Perlu Penambahan AnggaranSementara itu di Sumatera Utara, Tim Kunker BURT menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mensosialisasikan Kebijakan Kerumah Tanggaan Dewan dengan tema ‘Evaluasi Renstra DPR RI tahun 2015-2019’ di Universitas Sumatera Utara.Ketua BURT Anthon Sihombing berharap dalam sosialisasi ini, mendapatkan masukan untuk penyusunan Renstra 2019-2024. “Dalam memperkuat lembaga DPR, visi atau Renstra DPR ke depan kita akan berupaya  memperkuat lembaga ini menjadi sebuah lembaga yang modern, terpercaya dan kredibel,” tutur Anthon. Senada dengan Anthon, Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar menyatakan penguatan tiga fungsi DPR yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi dirumuskan dalam rencana strategis DPR.“Bahwa penguatan DPR ini dalam tiga hal akan dirumuskan dalam renstra di depan, bagaimana mewujudkan kekuatan DPR, realisasi dalam pengawasan dan yang terakhir seperti apa wujudnya kekuatan DPR dalam bidang legislasi dengan output pembuatan UndangUndang,” tutur politisi PPP itu.Sementara itu, Anggota BURT Muslim menuturkan untuk memperkuat kinerja DPR juga dibutuhkan  peningkatan jumlah anggaran, anggaran pada tahun 2017 yang tidak mencapai satu persen dari total APBN dinilai masih kurang.“Ketika kita melihat anggaran DPR dengan BI pasti sangat jauh sekali, yang kita dapat tidak mencapai satu persen dari total APBN, persoalan lain adalah bagimana DPR ini dapat bekerja secara maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi dapat berjalan dengan baik,” tutur politisi Demokrat tersebut. nt, tra, ran, rh/sf“Untuk itu ke depannya, harapan saya pelayanan yang diberikan tidak hanya baik untuk para Anggota maupun Pejabat, tapi juga ke masyarakat. Kami juga mendukung pemenuhan terhadap fasilitas yang diberikan, tidak ada diskriminasi, baik untuk peserta BPJS maupun non BPJS, sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik,”Tim Kunker BURT DPR RI usai menyelenggarakan FGD di USUfoto : riyan/iw

40 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018SKPT Harus Tingkatkan Ekonomi Masyarakat MTBK O MISI I VDalam kunjungan spesifik kali ini Komisi IV DPR RI terbagi dalam tiga wilayah Maluku Tenggara Barat (MTB), Gorontalo dan Nusatenggra Barat. Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo yang melakukan kunjungan ke MTB berharap agar Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. “Komisi IV telah menyetujui anggaran pada 12 SKPT di seluruh Indonesia. Diharapkan SKPT di MTB ini sebagai contoh, karena MTB berbatasan langsung dengan Australia Sehingga potensi ekspor bisa dikembangkan di sini, termasuk nantinya memberikan dampak positif bagi MTB sendiri.” Kata Edhy Prabowo saat menemui para nelayan, pengusaha, dan seluruh pihak yang terkait dengan perikanan se-Kabupaten MTB, di Saumlaki, Selasa (27/3/2018).Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena menyorot sisi lain Kabupaten MTB yang letaknya berdekatan dengan lokasi pengembangan gas abadi, Blok Masela. Menurutnya, untuk pengoperasian Blok Masela ke depan, membutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung yang salah satunya adalah pengembangan SKPT Saumlaki ini. Blok Masela akan bersentuhan dengan lokasi SKPT MTB.“Program ini sangat penting. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI hadir di MTB ini untuk membahas pula soal anggaran yang cukup signifikan. Untuk 1 SKPT ini mencapai Rp 100 miliar untuk memfasilitasi program-program yang ada. Dan program ini baru dianggarkan 2016, tapi itu tidak sekaligus dalam tahun yang ada, tetapi bertahap. Diharapkan tahun 2019, SKPT yang ada di Kabupaten MTB sudah dapat fungsional penggunaannya,” kata politisi F-Partai Demokrat itu.Komisi IV Pastikan HKm Aik Berik Bermanfaat Bagi MasyarakatDalam Kesempatan yang berbeda Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau langsung lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gapoktan Rimba Lestari di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi IV DPR RI ingin memastikan bahwa hutan kemasyarakatan yang di kelola oleh masyarakat sekitar terpelihara dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan, dari hasil peninjauan dan audiensi dengan Pemkab Lombok Tengah dan tokoh masyarakat, pihaknya mendapat aspirasi Kunjungan Komisi IV DPR RI ke Malukufoto: surya/iwKUNJUNGAN KERJA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 41terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial. Masyarakat mengatakan, Permen tersebut merupakan harapan yang sudah diharapkan sejak lama.“Permen tersebut telah memberikan hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada masyarakat sekitar hutan selama 35 tahun. Oleh karena itu, mereka sangat setuju dan mendukung Permen tersebut, mengingat selama ini mereka tinggal di sekitar lahan hutan dan mengelola hutan, namun belum memiliki dasar hukum yang jelas. Karena selama ini hutan tersebut pengelolaannya di bawah Perhutani,” kata Viva di sela-sela pertemuan.Politisi F-PAN itu menambahkan, sampai saat ini belum ada skema HKm yang dapat dijadikan sebagai contoh untuk dapat dikembangkan. Pola kemitraan sebagai salah satu skema HKm yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengelolaan kehutanan juga menjadi terhambat terkait dengan perizinan. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki database Pengelolaan HKm yang baik dan yang gagal, sebagai rujukan untuk pemberian izin. Namun hingga saat ini belum database tersebut belum dimiliki.“Kondisi diatas merupakan permasalahan dalam perluasan HKm di NTB. Sedangkan dari sisi  kelembagaan, permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya pendanaan untuk pendampingan kelompok. Berangkat dari berbagai dilema yang dihadapi dalam percepatan perluasan HKm, maka diperlukan langkah-langkah strategis, baik dalam percepatan perluasan perhutanan kemasyarakatan maupun dalam optimalisasi perhutanan sosial yang sudah ada,” jelas Viva.Komisi IV Apresiasi Rencana Gorontalo Perbaiki Bendungan dan IrigasiDi Provinsi Gorontalo rombongan komisi IV DPR RI di pimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono, Dia mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera memperbaiki Bendungan Pilohayanga dan Bendungan Dulamayo yang rusak. Bendungan itu rusak akibat banjir bandang yang menerjang beberapa wilayah Gorontalo beberapa waktu lalu.“Beberapa waktu yang lalu terjadi banjir di Gorontalo dan salah satunya merusak Bendungan Pilohayanga dan Bendungan Dulamayo. Akibat dari rusaknya kedua bendungan tersebut, mengganggu perairan atau saluran irigasi sawah dan kebun warga. Bahkan, hingga menurunkan produksi jagung yang merupakan produksi utama Gorontalo,” ujar Roem Kono usai meninjau Bendungan Pilohayanga bersama Anggota Komisi IV DPR dan Gubernur Gorontalo di Gorontalo, Selasa (27/3/2018).Dalam kesempatan itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjelaskan rencananya yang ingin melakukan perbaikan saluran irigasi dengan membangun sebuah bendungan baru, yang merupakan gabungan dari dua bendungan yang rusak karena banjir. Dengan bendungan baru nanti, lanjut Rusli, akan dapat mengaliri ribuan hektar sawah dan kebun warga. Hingga akhirnya akan semakin optimal hasil sawah dan perkebunan warga.“Saya akan bebaskan 30 hektar lahan dan langsung membangun saluran irigasi yang bisa mengaliri sawah dan kebun masyarakat. Tadi sempat dikatakan petani, saat ini mereka tengah menanam kacang tanah. Jika tanaman kacang tersebut mendapat air yang cukup banyak dari perbaikan irigasi nanti, maka dikhawatirkan akan merusak tanaman kacang warga. Oleh karenanya, mereka meminta agar perbaikan irigasi yang akan mengairi sawahnya dapat ditunda hingga dua bulan ke depan, disaat mereka usai panen,” papar Rusli. Soe, AYU, man/sfKunjungan Komisi IV DPR RI ke NTBKunjungan Komisi IV DPR RI ke Gorontalofoto: andri/iwfoto: ayu/iw

42 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018K O MISI vKomisi V Pantau Pembangunan Proyek Infrastruktur StrategisPemerintah tengah gencar menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur nasional strategis. Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur, belum lama ini tiga Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR antara lain meninjau Bandara Binaka di Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara.Ketua Komisi V Fary Djemi Francis dalam pertemuan Komisi V DPR RI dengan Bupati Nias Barat dan otoritas Bandara Binaka, mengungkapkan sudah ada MoU 24 Oktober 2014 lalu antara pemda setempat dengan Kemenhub untuk pengembangan bandara.Pengembangan bandara Binaka diproyeksikan menjadi bandara internasional karena Pulau Nias dijadikan destinasi wisata nasional oleh pemerintah. Setiap tahun ada pengerjaan perpanjangan runwaybandara sepanjang 200 meter. Rencananya bandara ini akan diperpanjang sampai 2250 meter dengan lebar 45 meter. Menurut Otoritas Bandara Binaka selama ini yang beroperasi masih pesawat OTR dan perintis. Setelah pengembangan runway pesawatpesawat berbadan besar bisa mendarat di bandara ini untuk menunjang kunjungan wisata ke Nias.Pada lokasi lainnya, Anggota Komisi V DPR RI Rooslynda Marpaung menilai pembangunan Pelabuhan Sirombu di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, minim perencanaan. Gelombang ombak yang besar tak diantisipasi saat perencanaan pembangunan. Pelabuhan ini sudah dibangun tapi tidak termanfaatkan dengan baik. “Kapalkapal besar tidak mau merapat karena ombaknya tinggi. Pelabuhan ini butuh pemecah gelombang ombak,” papar Rooslynda.Senada dengannya, Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban meminta Pemprov Sumatera Utara memberi perhatian lebih pada kondisi infrastruktur di Nias Barat. Sangat disayangkan Pulau Nias yang sudah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata nasional, belum mendapat sentuhan perbaikan infrastruktur. Langkah Presiden Jokowi, nilai Sahat lagi, dengan membangun dari pulau terluar patut diapresiasi. Tinggal sekarang menunggu kesungguhan pemerintah daerahnya.Pembebasan 1.600 Hektar Lahan Milik Warga MenjadiSorotanWakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin saat memimpin Tim Kunker ke mega proyek Bendungan Paselloreng dan irigasi di Desa Arajang, Kecamatan Gilirang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berharap selain menjadi irigasi sawah-sawah di sekitar, juga sebagai penyedia air bersih untuk seluruh wilayah Kabupaten Wajo.Proyek Bendungan Paselloreng dan irigasi tersebut telah menelan biaya sebanyak Rp 700 miliar lebih dari APBN tahun 2015-2019. Selain masalah manajemen konstruksi, pembebasan 1.600 hektar lahan milik warga menjadi sorotan. Bendungan Paselloreng merupakan proyek strategis nasional yang harus selesai pada tahun 2019. “Ketersediaan dana tidak ada masalah, tinggal kinerja tim yang mengurus harus lebih giat. Kalau appraisal dinilai BPK baik, saya rasa tidak akan ada kendala,” imbuh Muhidin.Anggota Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan berharap, dengan dibangunnya Bendungan Paselloreng bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Wajo. Selain itu, sawah di wilayah Wajo menjadi lebih Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau pengembangan Bandara Binaka, Nias Barat, Sumutfoto: Husen/iwKUNJUNGAN KERJA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 43produktif dan tidak menjadi sawah tadah hujan.Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, kendala pembebasan lahan yang menahun agar segera diatasi oleh Kementerian Keuangan. Kemenkeu diminta segera merealisasikan masalah pembayaran lahan, mengingat pihak balai besar sudah cukup optimal dalam proses upaya negoisasi terhadap masyarakat setempat menyangkut pembebasan lahan.Proyek Rusun Tuntas, Jalan Lintas Pelabuhan Bahaur – Palangkaraya Rusak ParahWakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengungkapkan proyek perluasan terminal penumpang Bandara Tjilik Riwut Kalteng bangunan utamanya sudah selesai, tinggal penyelesaian akhir pada landskap, area parkir, akses ke terminal lama dan fasilitas garbarata.“Pembangunan terminal baru Bandara Tjilik Riwut dengan luas 15.553 meter persegi dua lantai dengan daya tampung lebih dari 1000 orang atau 1 juta penumpang per tahun,” paparnya. Bandara ini juga potensial jika akan dinaikkan statusnya menjadi salah satu Embarkasi Calon Jamaah Haji di Kalimantan Tengah. Jika terwujud maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah.Sementara permintaan tambahan anggaran sebesar Rp205 milliar dalam rencana kegiatan 2019 masih akan dibicarakan lebih lanjut, apakah masuk dalam APBN-Perubahan atau APBN 2019. Kebutuhan tersebut antara lain untuk pembangunan landasan pacu (runway) semula 2500 meter diperpanjang menjadi 3000 meter x 45 meter (9.843 ft x 148 ft).Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Hanna Gayatri mengapresiasi tuntasnya proyek pembangunan Rumah Susun Sewa Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sesuai target jadwal 300 hari kerja (10 bulan) oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kalteng, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).Terkait Rusun Sigit Sosiantomo menambahkan pentingnya pengawasan dalam proyek pengadaan rumah susun sewa Kapuas yang menelan anggaran Rp22,8 miliar hingga tahap akhir, agar bangunan tidak hanya berkualitas, rapi tapi juga sesuai dengan standar mutu berdasarkan kontraknya.Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kemen PUPR Kuswardani menjelaskan bahwa Rumah Susun Sewa Kapuas memiliki jumlah kamar 54 unit tipe 36/36m2 dengan fasilitas kamar tidur, ruang tamu, ruang makan/dapur, kamar mandi, tempat tidur, tempat duduk, listrik dan air.Yang memprihatinkan Tim Kunspek Komisi V DPR RI menemukan Jalan Lintas Pelabuhan Bahaur – Palangkaraya, yang menjadi akses angkutan orang dan barang ke Pelabuhan Bahaur di beberapa titik kondisinya rusak parah karena amblas.“Status akses jalan sepanjang 80 kilometer ini adalah jalan provinsi, kami berharap Kementerian Perhubungan bisa meningkatkan statusnya menjadi jalan nasional strategis, sehingga layak untuk angkutan orang dan barang,” jelas Sigit politisi asal F-PKS.“Perkiraan sementara dibutuhkan anggaran Rp200-250 miliar dan minimal tiga bulan kajian teknis untuk membangun akses sepanjang 40 kilometer jalan ke lokasi Pelabuhan Bahaur yang terkoneksi dengan 9 kabupaten,” ungkap Sigit.Direktur Jenderal Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga, Rachman Arief Dhienaputra mengharapkan pembangunan jalan nasional, provinsi dan kabupaten harus ada sinergi antara pemerintah pusat, pemda dan pemkab/pemkot. mh, doe, oji/scTim Kunker Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Paselloreng dan irigasi di Desa Arajang,Kecamatan Gilirang, Kabupaten Wajo, SulselTim Kunker Komisi V DPR RI meninjau jalan lintas Pelabuhan Bahaur - Palangkaraya, Kaltengfoto: doeh/iw foto: oji/iw

44 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018DPR Dorong Tingkatkan Lifting Migas PT. Bumi Siak PusakoKetua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendorong adanya terobosan baru terkait permasalahan lifting minyak bumi dan gas (migas) yang terus menurun di PT. Bumi Siak Pusako, Provinsi Riau. Ia mengakui, fakta di lapangan lifting yang terus menurun merupakan ciri dari sektor migas.“F aktanya, lifting yang terus menurun merupakan ciri dari sektor migas. Namun sayangnya, hal itu kurang didukung dengan tidak adanya investasi untuk menemukan sumbersumber sumur baru yang hasilnya masih murni dan bisa untuk diambil,” ucap Gus Irawan beberapa waktu yang lalu.Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, seharusnya pemerintah bisa concern untuk melakukan investasi di sektor migas tersebut, karena potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sumber daya migas masih sangat besar.“Di pusat kita mempunyai lembagalembaga pembiayaan yang setidaknya bisa memberikan modal, tetapi tidak ada di sini. Itu kenapa kita akan mendorong pemerintah dan mengawal kegiatan di sini, supaya lifting migas ini bisa meningkat,” ucapnya.Terkait lokasi sumur sumber migas yang berada dalam satu wilayah dengan taman margasatwa, Gus Irawan menambahkan bahwa Komisi VII DPR RI juga sangat concern dengan keadaan lingkungan taman margasatwa ini, serta keselamatan dari para pekerja migas.“Lingkungan kita jaga, konservasi ekosistem juga kita dukung, tetapi jangan sampai potensi sumber daya alam yang ada di situ, tidak bisa ditelusuri dan dieksploitasi. Karena sumber daya ini juga untuk kepentingan masyarakat banyak,” tutup politisi dapil Sumut itu.Pemerintah Harus Berpihak pada Penginderaan Jarak Jauh LAPANSementara itu di Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui teknologi penginderaan jauh mempunyai peran strategis dalam menyukseskan berbagai program pemerintah, diantaranya zero burning policy hingga kebijakan satu peta (one map policy). Namun, peran strategis tersebut tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak ada keberpihakan pemerintah dari sisi kebijakan dan anggaran.“Disampaikan bahwa Indonesia setiap hari dilewati oleh satelit dari negara lain, termasuk Amerika Serikat. Jadi, kalau kita tidak memprioritaskan penginderaan jarak jauh, maka kita terpaksa harus membeli data dari negara lain. Itu satu hal yang harus kita hindari. Karenanya, kita mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana agar LAPAN punya fasilitas, sebab data penginderaan jarak jauh manfaatnya banyak sekali,” papar Satya saat memimpin Tim Komisi VII ke Stasiun Bumi LAPAN di Pare Pare.Menurut politisi Partai Golkar itu, harus ada keberpihakan pemerintah terhadap teknologi penginderaan jarak jauh, sehingga mampu menopang perkembangan zaman, khususnya terkait informasi geospasial. Nantinya, hanya akan ada satu referensi geospasial yang menjadi referensi dalam menerapkan suatu kebijakan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih seharusnya pemerintah bisa concern untuk melakukan investasi di sektor migas tersebut, karena potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sumber daya migas masih sangat besarK O MISI V I ITim Kunker Komisi VII DPR RI ke Riaufoto: illa/iwKUNJUNGAN KERJA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 45informasi terkait lahan.“Banyak hal yang bisa dilakukan dengan teknologi penginderaan jarak jauh ini, termasuk keinginan pemerintah untuk menganut kebijakan satu peta di seluruh sektor. Sehingga kita bisa menghindari adanya overlappingatau kesimpangsiuran ukuran yang tidak sama, bahkan membuat luasan Indonesia lebih luas dari ukuran peta sesungguhnya. Itu bisa dihindari kalau kita menerapkan one map policy dengan baik,” sambung Satya.PLTU Batang Berpotensi Polusi MerkuriDalam kunjungan kerja di Jawa Tengah, Satya menilai harus ada penelitian lebih lanjut dan menjadikan rujukan temuan Greenpeace bahwa Pembangkit  Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah akan mengeluarkan sekitar 10,8 juta ton karbon (lebih dari seluruh emisi karbon yang dihasilkan oleh Myanmar di tahun 2009) dan 226 kg merkuri setiap tahunnya.“Ini yang perlu mendapatkan tindak lanjut, jangan sampai apa yang disinyalir oleh Greenpeace menjadi kenyataan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Minamata tahun 2017 yang tidak mengizinkan adanya cemaran merkuri dalam aktivitas industri terutama pertambangan atau bahwa pembangkit listrik yang berbasis batubara mempunyai resiko kandungan emisi karbon yang besar dan hal ini yang harus menjadi perhatian utama yakni dari aspek lingkungan. “Banyak aspek lingkungan yang harus dilihat. Termasuk debu atau fly ash yang muncul akibat tertimbunnya batubara selama  dalam posisi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Aktivitas loading ini bisa menimbulkan debu, dibawa angin dan bisa menimbulkan pencemaran udara,” jelas Satya.Yudha mengajak kepada semua pihak yang terlibat untuk tetap mengawasi dari waktu ke waktu menimbulkan dorongan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional,” harap politisi dapil Jawa Timur IX ini. PT. PIM Tidak Beroperasi NormalWakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) mempunyai peran penting meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam proses menunjang kedaulatan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, ia mendorong Komisi VII harus terus menjaga keberlangsungan hidup PT. PIM.“Sebenarnya kita ada domestic market obligation yang 25 persennya dari produksi rata-rata setiap sumur gas yang beroperasi di Indonesia. Ya, kalau dilihat dari keseluruhan produksi gas nasional semua kan surplus, ini kan sebenarnya bisa dibagi rata ke seluruh BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak, begitupun PT. PIM,” imbuh Herman.Herman menambahkan, PT. PIM memegang peranan penting bagi rakyat Aceh. Menurutnya, dengan ketersediaan dan kesesuaian harga gas bumi dalam hitungan keekonomisan dapat kembali membantu produksi pabrik pupuk urea yang berdampak pada peningkatan suplai pupuk di Sumatera, kebutuhan tenaga kerja, dan kondusifnya iklim investasi, karena PT. PIM adalah lokomotif pertumbuhan perekonomian Aceh melalui sektor industri di cluster NPK serta Petrokimia. gd, anne, mhr, ilLa/scjuga industri yang menggunakan hasil tambang seperti batubara yang dipakai  PLTU Batang ini,” ujar Satya saat memimpin Tim Komisi VII ke PLTU Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan pengerjaan proyek PLTU Batang ini karena menurutnya keberadaan pembangkit listrik dan upaya melistriki masyarakat menjadi tanggungjawab negara. “Tentunya dengan kapasitas yang sangat besar ini bisa melistriki masyarakat dan industri serta pasti akan Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Jawa TengahTim Kunker Komisi VII DPR RI ke Sulselfoto: mahir/iwfoto: anne/iw

46 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Kunjungi Beberapa Sekolah, Komisi X Tinjau Kesiapan UNBKKomisi X DPR meninjau beberapa sekolah di Indonesia untuk memastikan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) agar dapat dilakukan secara baik. Terdapat tiga provinsi yang dijadikan objek kunjungan yakni Provinsi Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menuturkan perlunya sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan pelaksanaan UNBK di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Diketahui secara umum, UNBK tingkat SMA tahun 2018 di Provinsi Riau rata-rata masih di bawah 50 persen. Disparitas antar kabupaten/kota yang melaksanakan UNBK relatif tinggi. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 2 kabupaten/kota yang melaksanakan UNBK mandiri lebih dari 70 persen.Pertama, di Kota Pekanbaru melaksanakan UNBK mandiri 75 persen, bergabung dengan sekolah lain 11 persen, dan sisanya 19 persen dengan non UNBK (UNKP : Ujian Nasional Kertas dan Pensil). Kedua, di Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan UNBK mandiri 71 persen, dan sisanya 29 persen melaksanakan UNKP.Berbeda dengan UNBK tingkat SMA, pelaksanaan UNBK tingkat SMK tahun 2018 di Provinsi Riau secara rata-rata 70 persen melaksanakan secara mandiri. Hanya di Kabupaten Kampar yang melaksanakan UNBK mandiri di bawah 50 persen. Bahkan, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, 6 diantaranya melaksanakan UNBK, meski sebagian bergabung dengan sekolah lain. Dan di Kabupaten Rokan Hulu hampir 90 persen melaksanakan UNBK secara mandiri.Selain itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta pemerintah pusat untuk turun langsung dalam menuntaskan persoalan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Siak. Pasalnya, minimnya jumlah komputer dan ketersediaan jaringan listrik masih jadi kendala yang terjadi di Kabupaten Siak.“Di sini masih banyak SMK dan SMA lain yang gabung dengan SMA 1 Siak. Ini Iebih karena kurang sarana komputer, kurang jaringan terhadap PLN dan Telkom,” ujar Sutan di sela-sela mengunjungi SMA 1 di Kabupaten Siak, Riau.Politisi Partai Gerindra ini menuturkan Kabupaten Siak perlu mendapat bantuan pemerintah pusat terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka menyukseskan UNBK ini. “Ini perlu peningkatan. Begitu memahami kondisi di Siak ini sangat rendah pelaksanaan UNBK. Ini jadi tantangan Kemendikbud untuk meningkatkan ke depan. Agar UNBK sejalan dengan Kurikulum K13,” tuturnya.Sutan juga mendorong adanya peningkatan sarana dan prasarana lain dalam mendukung pelaksanaan pendidikan vokasi. Menurutnya, SMK adalah solusi meningkatkan pendidikan vokasi di sekolah yang punya kearifan lokal.“SMK adalah solusi tingkatkan pendidikan vokasi di sekolah yang punya kearifan lokal. Di SMK 1 Siak ini kita lihat sesuatu yang luar biasa, karena luas lahan 3,5 hektar. Kalau ini dikelola untuk kepentingan vokasi menjadi sangat baik,” lanjutnya.Meski memiliki lahan luas, SMK 1 Siak memiliki fasilitas yang sangat minim. Untuk pendidikan tata busana saja mereka tak punya komputer untuk desain. “Ini yang perlu didorong terus. Ini butuh koordinasi dari pemerintah daerah terutama kepada Kemendikbud agar bisa diimbangi dan mengejar daerah lain,” sambungnya.Butuh perhatian serius dalam menyukseskan UNBK ini, mengingat daerah tak punya anggaran cukup untuk menyelesaikan persoalan ini secara mandiri. Karenanya Pemkab Siak harus fokus. Sarana yang kurang harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.Di Sulawesi Tengah, Komisi X DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah siap melaksanakan UNBK tahun ajaran 2017/2018 untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan K O MISI XTim Kunker Komisi X DPR meninjau persiapan UNBK di SMA 1 RiauFoto: Hendra/iwKUNJUNGAN KERJA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 47berlangsung serentak awal April 2018 mendatang.Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bertemu dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola beserta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulteng dan Kepala Sekolah SMA/SMK di Palu, Sulteng.“Komisi X patut memberikan penghargaan atas kesiapan Sulteng melaksanakan UNBK tingkat SMA dan SMK pada tahun 2018 ini. Apalagi pada tahun 2017 baru SMK yang 100 persen sudah melaksanakan UNBK, dan SMK hanya 80 persen saja,” kata Ferdi, panggilan akrabnya, mengutip informasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng.Ferdi menambahkan, dari hasil kunjungan ke dua sekolah di Palu, yakni SMA Swasta Berdikari dan SMK Swasta Justitia, pihaknya sangat terkesan karena masing-masing sudah menyatakan siap 100 persen untuk melaksanakan UNBK. Meskipun ada sekolah yang masih bergabung dengan sekolah lain yang memiliki fasilitas tempat maupun komputer yang memadai.“Meski hanya mengunjungi dua sekolah, tetapi dari hasil pengamatan dan informasi dari Kadinas Sulteng, semua sekolah SMA maupun SMK di 13 kabupaten, kota dan provinsi seluruhnya siap melaksanakan UNBK,” apresiasi politisi Partai Golkar itu.Lebih lanjut Ferdi menjelaskan, pihaknya juga mendengar laporan dari PT. PLN maupun PT. Telkom Kota Palu. Keduanya menjamin listrik selama pelaksanaan UNBK. Begitu halnya dengan jaringan internet, sudah dipersiapkan dengan matang“UNBK tentu sangat berbeda dengan ujian nasional menggunakan kertas atau tertulis karena jantungnya adalah listrik dan jaringan internet,” imbuh politisi dapil Jawa Barat itu. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyambut baik kedatangan Tim Komisi X DPR RI. Sementara di Kalimantan Timur, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menyatakan bahwa pelaksanaan UNBK tidak bersifat wajib untuk dilakukan oleh sekolah yang belum mampu melaksanakannya. Hal itu dikarenakan masih banyak sekolah-sekolah, terutama di daerah tertinggal, terpinggir dan terjauh yang terkendala oleh masalah sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan UNBK di sekolahnya.“Kalau tidak ikut UNBK, masih ada satu sistem lagi yakni Ujian Nasional Pensil dan Kertas atau UNPK,” kata Nuroji. Berdasarkan data yang diterima Komisi X, di Provinsi Kaltim sudah 50 persen menyatakan siap ikut UNBK, lanjutnya. Terkait hal tersebut, Nuroji ingin mengetahui lebih dalam, apakah kesiapan yang mencapai 50 persen itu merupakan hal yang alamiah berdasarkan kemampuan sekolah, dan bukan sesuatu yang dipaksakan.“Saya khawatir terjadi pemaksaan, padahal sesungguhnya sekolah tersebut belum mampu untuk melaksanakan UNBK, tetapi didorong harus ikut UNBK,” tukas politisi Partai Gerindra itu. HS, DEP, HR/ScTim Kunker Komisi X DPR meninjau SMK dan SMA di Sulteng terkait persiapan UNBKFoto: eka/iw Foto: depi/iw

48 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Dana Desa Difokuskan untuk Kepentingan RakyatKomisi XI DPR RI pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 2017-2018, akhir Maret lalu menerjunkan tiga tim Kunjungan Kerjanya ke tiga daerah, yaitu Provinsi Lampung, Jawa Tengah dan Banten. Dengan fokus pengawasan Program Dana Desa. Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno menilai penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten cukup berhasil. Lebih penting dari itu, dia menegaskan 100 persen Dana Desa difokuskan untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Tim Komisi XI ke Kabupaten Tangerang, Banten.“Penyerapan Dana Desa ini untuk tahap pertama dan kedua, dalam lima tahun ke depan ini memang diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Anggaran operasional desa itu bisa memanfaatkan ADD (Alokasi Dana Desa), yang lebih bersifat operasional. Tapi kalau Dana Desa ini 100 persen untuk kepentingan masyarakat,” jelas Soepriyatno.Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat.Sementara itu, Anggota Komisi XI Refrizal menyambut baik formulasi pembagian Dana Desa secara proporsional sesuai dengan variabelvariabel kebutuhan desa. Dalam formulasi pembagian dana desa, tidak seperti tahun-tahun lalu, sekarang pembagian dana desa sudah ada formulasi seperti luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan lainlain. Menurutnya itulah yang sebenarnya yang diamanahkan dalam UndangUndang Desa.Hasil nyata dari manfaat dana desa antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.Penggunaan Dana Desa Berjalan EfektifSermentara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menilai penggunaan dana desa di Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung berjalan efektif dan K O MISI XIFoto: eko/iwTim Kunker Komisi XI DPR RI dengan Pemkab Tangerang serah terima cinderamataKUNJUNGAN KERJA

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 49manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat.“Alhamdulillah dari pemaparan Kepala Kampung Tempuran, penggunaan Dana Desa juga dilaksanakan secara efisien mengikuti kaidah-kaidah ketentuan perundangundangan yang berlaku. Saya optimis Kampung Tempuran bisa jadi contoh daerah lain,” kata Marwan saat memimpin Tim Komisi XI DPR ke Kampung Tempuran, Lampung Tengah.Menurut Marwan, jumlah nominal dana desa yang diterima Kampung Tempuran ini perlu ditingkatkan, karena pengelolaannya sudah cukup baik. Selain itu, menurut ketentuan UU, dana yang diberikan bisa mencapai 10 persen dihitung dari dana transfer daerah, berarti tiap desa bisa mendapat sekitar Rp2 miliar.Namun, Anggota Komisi XI Elviana mengatakan, baru kali ini ditemukan ada seorang kepala desa meminta nominal dana desa yang diterima tiap tahunnya diturunkan dan pengelolaannya diberikan ke pihak lain.Menurut politisi F-PPP itu, Komisi XI DPR pada tahun 2018 sudah mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat program diklat. Sehingga, perangkatperangkat desa yang mengelola dana desa mengerti bagaimana cara mengelola dana ini.“Seperti bagaimana menyusun perencanaan, pra audit, kemudian menakar apakah program sesuai dengan anggaran. Hal-hal seperti ini menjadi tugas BPKP, tinggal disosialiasikan dan dilaksanakan programnya,” tandas politisi dapil Jambi itu.Desa Ponggok Bisa Jadi PercontohanAnggota Komisi XI DPR RI Fathan mengapresiasi keberhasilan Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Polonharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang sukses dalam mengelola dana desa dengan memanfaatkan potensi alam. “Dana desanya, mereka gunakan untuk membangun tempat wisata Umbul Ponggok yang tadi kita tinjau. Wisata itu dibangun karena desa ini memiliki potensi air yang berlimpah, dulu tidak dimanfaatkan sekarang didongkrak untuk peningkatan pendapatan desa. Nah di sana wisatawan bisa snorkling, diving dan berselfie di dalam air tawar, dengan biaya Rp30-40 ribu,” jelasnya di Kantor Badan Usaha Milik Daerah (Bumdes) Klaten, Jawa Tengah.Tidak hanya mengandalkan wisata, lanjut Fathan, Desa Ponggok juga menjadi pusat produksi ikan nila yang dibudidayakan serta produksi makanan yang bersumber dari ikan hingga tulang nila yang didistribusikan ke pasar sekitar Klaten, dan juga untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kuliner. “Kita lihat partisipasi masyarakat juga luar biasa sekali dalam membangun Desa Ponggok menjadi desa mandiri, manajemennya sangat bagus,” tuturnya. Politisi Fraksi PKB itu juga sangat mengapresiasi pendapatan desa yang mencapai Rp13 miliar per tahun. “Keuntungannya mencapai Rp3,5 miliar, maka semua beban BPJS bidang kesehatan ditanggung pemerintah desa. Dan semua anak SMA ditanggung biaya kuliah S-1 oleh desa, dengan tujuan ada yang meneruskan pembangunan desa mandiri. Ini praktik yang harus kita contoh,” pungkasnya. Untuk menyukseskan pembangunan desa, Pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes Tirta Mandiri yang berfokus mengolah umbul atau sumber air alami itu menjadi obyek wisata selam air dangkal (snorkeling). JK, EKO, RNM/ScFoto: ria/iwFoto: jaka/iwTim Kunker Komisi XI DPR RI di Jawa Tengah

50 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018Membangun KEK Berkearifan LokalKawasan Ekonomi Khusus (KEK) sedang dibangun di beberapa daerah. KEK pariwisata menjadi perhatian pemerintah dan DPR RI. Badan Anggaran (Banggar) DPR sudah menyetujui alokasi biaya membangun KEK di beberapa daerah. Inilah upaya menarik investor, wisatawan, sekaligus menghidupkan ekonomi kerakyatan tanpa kehilangan kearifan lokal.Beberapa waktu lalu, Banggar meninjau progres pembangunan KEK di NTB dan Bali. Dua provinsi yang masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Berbagai problem pembangunan diinventarisir Banggar. Kritik dan apresiasi pun disampaikan. Kunjungan perdana dimulai saat Banggar meninjau KEK Mandalika di Lombok, NTB. Dipimpin Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin, Tim Banggar menilai, penataan kawasan Mandalika sebagai destinasi wisata sangat baik.Dijelaskan Azis, Banggar sudah mengalokasikan anggaran untuk menata Mandalika sebagai KEK pariwisata sebesar Rp250 miliar pada 2015-2016. Sementara untuk dua tahun terakhir anggarannya belum dialokasikan. Anggaran sebesar itu memang masih jauh dari kebutuhan pembangunan KEK Mandalika yang mencapai Rp4 triliun. Ia menyampaikan penataan Mandalika sudah baik, tinggal begaimana meningkatkan keamanan bagi para wisatawan.“Saya melihat sangat baik penataan kawasan Mandalika ini sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi terutama bagi masyarakat lokal,” kata Azis. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang diberi kewenangan membangun Mandalika sedang menarik investor manca negara. Abdulbar M. Mansoer, Dirut ITDC mengungkapkan, saat ini sudah banyak masuk investor ke Mandalika untuk hotel dan restoran.Ketika Tim Banggar meninjau KEK Mandalika, penataan kawasan sedang dilakukan. Kelak akan ada mall kecil, pasar seni, UMKM, dan kawasan wisata Syariah. Azis berharap, momentum investasi jangan sampai hilang. Pada Oktober tahun ini akan ada pertemuan tahunan IMF di Bali. Dari pertemuan itu diharapkan banyak investor kembali berdatangan ke daerah. Di Mandalika, investor bisa mengajukan perpanjangan kontrak hingga 50 tahun. Ini menjadi daya tarik investor di areal seluas 1500 hektar tersebut.Di tengah pembangunan KEK Mandalika, kearifan lokal tetap hidup. Ini justru jadi daya tarik tersendiri. Tarian tradisional, busana adat, dan kuliner khas daerah juga tetap dipertahankan. Bahkan, infrastruktur kawasan juga tak luput dari sentuhan ornamen khas daerah. Kearifan lokal dilestarikan untuk menghidupkan suasana kawasan pariwisata.Produk-produk kerajinan masyarakat setempat, seperti kain tenun, souvenir, batu mutiara, dan lain-lain diperjualbelikan meramaikan suasana destinasi pariwisata yang banggarBanggar DPR RI meninjau KEK Mandalika LombokFoto: husen/iwKUNJUNGAN KERJA