Etika Profesi Buku Ajar Gizi

Etika Profesi 43 Gambar di atas menunjukkan Kedudukan Sikap Perilaku Profesional yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kemampuan ditunjukkan pada 3 bidang yaitu : a. Bidang umum. b. Bidang keahlian : pengetahuan khusus dan ketrampilan. c. Bidang pendukung : bahasa asing, komputer. 2. Kepribadian ditunjukkan dengan sikap : a. Jujur b. Adil c. Setia d. Tepat janji e. Menghormati orang lain 3. Kemauan ditunjukkan dengan sikap yang harus dimiliki yaitu : a. Jujur b. Adil c. Setia d. Tepat janji e. Menghormati orang lain D. MENTALITAS PROFESIONAL Perilaku profesional pada akhirnya akan membentuk mental profesional pada berbagai jenis bidang keprofesian, profesionalisme menjadi sebuah keharusan. Tidak terbayangkan lagi ada organisasi yang bisa bertahan tanpa profesionalisme. Kompetisi antar manusia, antar organisasi, antar perusahaan, dan antarbangsa telah menjadi norma, maka profesionalisme di segala bidang menjadi tiket masuk ke stadion peradaban. Tanpa profesionalisme maka kita cuma jadi penonton. Membangun jiwa yang profesional sejalan dengan membangun mentalitasnya. Berikut ini upaya besar dalam membangun mentalitas profesional. Untuk itu ada tujuh mentalitas profesional yang harus dibangun. Bangsa kita memerlukan sekelompok besar kaum profesional untuk mengisi pembangunan masyarakat di segala bidang. Jika tidak mampu, maka kita terpaksa harus mengimpor mereka dengan harga yang sangat mahal. Demi kebesaran sebuah bangsa, membangun sikap mental para profesional adalah tantangan yang utama. Kemajuan suatu bangsa dimulai dari mentalitas yang kuat, dengan demikian bangsa tersebut akan siap dan sigap dalam menghadapi tantangan di depan mata.

44 Etika Profesi Coba perhatikan berita di bawah ini. Sebuah ilustrasi yang menunjukkan salah satu profesi yang kurang profesional. Kondisi tersebut ditunjukkan adanya rasa kurang percaya diri, lemah dalam menggunakan elektronik di era digital. http://koran.humas.ugm.ac.id/index.php?page=3&hal=394&part=39 Gambar 2.4

Etika Profesi 45 Gambar 2.5 Gambar di atas merupakan tulisan dari Jansen H. Sinamo yang memberikan ilustrasi untuk membangun mentalitas profesional ada 7 (tujuh) point yang akan diuraikan seperti di bawah ini. 1. Mentalitas Mutu Profesionalisme tidak identik dengan pendidikan tinggi. Yang utama adalah sikap dasar atau mentalitas. Maka seorang pengukir batu di pelosok Bali misalnya, meskipun tidak lulus SMP, namun sanggup mengukir dengan segenap hati sampai dihasilkan suatu karya ukir terhalus dan terbaik, sebenarnya adalah seorang profesional. Seorang guru SD di udik Papua yang mengajar dengan segenap dedikasi demi kecerdasan murid-muridnya

46 Etika Profesi adalah seorang profesional. Di pihak lain, seorang dokter yang menangani pasiennya dengan tergesa-gesa karena mengejar kuota pasien bukanlah profesional. Demikian pula seorang profesor yang mengajar asal-asalan, meneliti asal jadi, membina mahasiswa terlalu banyak sampai mengorbankan kualitas, bukanlah profesional. Atau, seorang insinyur yang dengan sengaja mengurangi takaran bahan bangunannya demi laba yang lebih besar bukanlah profesional. 2. Mentalitas Altruistik Seorang profesional selalu dimotivasi oleh keinginan mulia berbuat baik. Istilah baik di sini berarti berguna bagi masyarakat. Mutu kerja seorang profesional tinggi secara teknis, tetapi nilai kerja itu sendiri diabdikan demi kebaikan masyarakat yang didorong oleh kebaikan hati, bahkan dengan kesediaan berkorban. Inilah altruisme. 3. Mentalitas Melayani Kepuasan kaum profesional muncul karena konstituen, pelanggan, atau pemakai jasa profesionalnya telah terpuaskan lebih dahulu via interaksi kerja. 4. Mentalitas Pembelajar Kaum profesional di sepanjang kurirnya terus-menerus mengenyam latihan-latihan tiada henti. 5. Mentalitas Pengabdian Seorang pekerja profesional memilih dengan sadar satu bidang kerja yang akan ditekuninya sebagai profesi. Pilihannya ini biasanya terkait erat dengan ketertarikannya pada bidang itu, bahkan ada semacam rasa keterpanggilan untuk mengabdi di bidang tersebut. 6. Mentalitas Kreatif Kaum profesional sesudah menguasai kompetensi teknis di bidangnya, berkembang terus ke tahap seni. Dia akan menemukan unsur seni dalam pekerjaannya. Dia akan menghayati estetika dalam profesinya. 7. Mentalitas Etis Kaum profesional sejati tidak akan menghianati etika dan moralitas profesinya demi uang atau kekuasaan

Etika Profesi 47 Latihan Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut! 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku profesional! 2) Bagaimana mempersiapkannya? 3) Buat skema bagaimana kedudukan sikap perilaku profesional? 5) Bagaimana membangun mentalitas profesional? Ringkasan 1. Perilaku profesi adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas keprofesiannya dan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam perilaku profesional yaitu: Kompetensi, sistematis, dedikasi dan integritas, mampu bekerja dengan tim, memiliki batasan. 3. Kedudukan sikap perilaku profesional ditentukan pada: kepribadian, kemauan dan kemampuannya. 4. Untuk mencapai profesionalisme, perlu dibangun 7 mentalitas profesional, yaitu: mentalitas mutu, altruistik, melayani, pembelajaran, pengabdian, kreatif dan etis. Tes 1 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 1) Keteraturan dalam bekerja akan membawa lebih mudah dalam mencapai tujuan. Pernyataan tersebut ada hubungannya dalam mempersiapkan perilaku profesional. Persiapan apa yang dimaksud? A. Sistematis B. Kompetensi C. Memiliki batasan D. Dedikasi dan integrasi

48 Etika Profesi 2) Membangun mentalitas profesional di era globalisasi yang serba kompetitif. Upaya ini dilakukan untuk tercapai profesionalisme tenaga. Apa alasannya hal tersebut dilakukan? A. Memberi peluang bisnis B. Menghindari impor tenaga C. Mencetak tenaga terampil D. Organisasi tetap bisa bertahan 3) Profesionalisme tidak identik dengan pendidikan tinggi. Jadi apa yang utama dari profesionalisme? A. Karakter B. Mentalitas. C. Confidence D. Penampilan 4) Mutu kerja seorang profesional tinggi secara teknis, tetapi nilai kerja itu diabdikan demi kebaikan masyarakat yang didorong dengan kebaikan hati, bahkan sedia berkorban. Mentalitas profesional yang mana yang dimaksud? A. Mutu B. Kreatif C. Altruistik D. Melayani E. Pengabdian 5) Sedangkan seorang profesional sesudah menguasai kompetensi teknis di bidangnya, kemudian dia mengembangkan serta menghayati sebuah estetika, mentalitas apa yang dimilikinya? A. Mutu B. Kreatif C. Altruistik D. Melayani

Etika Profesi 49 Topik 2 Standar Kompetensi Ahli Gizi emasuki era globalisasi yang ditandai dengan adanya persaingan pada berbagai aspek, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing dengan negara lain. Kesehatan dan gizi merupakan faktor penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas SDM di suatu negara. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui upaya perbaikan gizi. Gambar 2.6. Dengan tuntutan pelayanan gizi yang sedemikian rupa maka sebagai Ahli Gizi harus profesional dalam melaksanakan pelayanannya. A. AHLI GIZI SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL Profesi gizi dan profesi kesehatan lain, dalam sejarahnya merupakan cabang dari profesi kedokteran. Profesi gizi dituntut untuk mampu menunjukkan profesionalisme yang lebih tinggi bila ingin ditempatkan sejajar dengan profesi lain. Sebagai tenaga profesi yang M

50 Etika Profesi melakukan kegiatan/praktik kegizian tentunya mempunyai pedoman yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar profesi kesehatan. Profesi gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan(body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat. Sebagai profesi, ahli gizi dituntut memiliki pengetahuan sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan: asuhan gizi klinik, penyelenggaraan makanan institusi, pelayanan gizi masyarakat, penyuluhan gizi serta menyediakan pelatih sebagai konsultan gizi. B. CIRI-CIRI AHLI GIZI PROFESIONAL Sebagai ahli gizi profesional, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat. 2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan. 3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah. 4. Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai kode etik yang berlaku. 5. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya. 6. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan. 7. Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. 8. Pekerjaan/sumber utama seumur hidup. 9. Berorientasi pada pelayanan dan kebutuhan obyektif. 10. Otonomi dalam melakukan tindakan. 11. Melakukan ikatan profesi, lisensi jalur karier. 12. Mempunyai kekuatan dan status dalam pengetahuan spesifik. 13. Alturism (memiliki sifat kemanusiaan dan loyalitas yang tinggi). Konsekuensi sebagai tenaga profesional, diperlukan beberapa persyaratan dalam melakukan pekerjaan yang profesional. Seorang ahli gizi dituntut agar menunjukkan pekerjaannya dengan persyaratan tertentu. Persyaratan sebagai tenaga profesional adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. 2. Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan tenaga profesional. 3. Keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. 4. Mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. 5. Mempunyai peran dan fungsi yang jelas. 6. Mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur.

Etika Profesi 51 7. Memiliki organisasi profesi sebagai wadah. 8. Memiliki etika Ahli Gizi. 9. Memiliki standar praktik. 10. Memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 11. Memiliki standar berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Tenaga profesional gizi mempunyai suatu asosiasi atau perkumpulan profesional yaitu PERSAGI dengan lambangnya seperti gambar di bawah. Gambar 2.7. D. PERAN AHLI GIZI Saudara mahasiswa, secara umum, paling tidak seorang ahli gizi memiliki 3 peran, yakni sebagai dietisien, sebagai konselor gizi, dan sebagai penyuluh gizi. 1. Dietisien adalah seseorang yang memiliki pendidikan gizi, khususnya dietetik, yang bekerja untuk menerapkan prinsip-prinsip gizi dalam pemberian makan kepada individu atau kelompok, merencanakan menu, dan diet khusus, serta mengawasi penyelenggaraan dan penyajian makanan.

52 Etika Profesi 2. Konselor gizi adalah ahli gizi yang bekerja untuk membantu orang lain (klien) mengenali, mengatasi masalah gizi yang dihadapi, dan mendorong klien untuk mencari dan memilih cara pemecahan masalah gizi secara mudah sehingga dapat dilaksanakan oleh klien secara efektif dan efisien. Konseling biasanya dilakukan lebih privat, berupa komunikasi dua arah antara konselor dan klien yang bertujuan untuk memberikan terapi diet yang sesuai dengan kondisi pasien dalam upaya perubahan sikap dan perilaku terhadap makanan (Magdalena, 2010). 3. Penyuluh gizi, yakni seseorang yang memberikan penyuluhan gizi yang merupakan suatu upaya menjelaskan, menggunakan, memilih, dan mengolah bahan makanan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku perorangan atau masyarakat dalam mengonsumsi makanan sehingga meningkatkan kesehatan dan gizinya (Kamus Gizi, 2010). Penyuluhan gizi sebagian besarnya dilakukan dengan metode ceramah (komunikasi satu arah), walaupun sebenarnya masih ada beberapa metode lainnya yang dapat digunakan. Berbeda dengan konseling yang komunikasinya dilakukan lebih pribadi, penyuluhan gizi disampaikan lebih umum dan biasanya dapat menjangkau sasaran yang lebih banyak. Ketiga peran itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli gizi atau seseorang yang sudah mendapat pendidikan gizi dan tidak bisa digantikan oleh profesi kesehatan manapun, karena ketiga peran itu saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Selain ketiga peran yang telah dijelaskan di atas, peran ahli gizi juga dapat dikaji pada rincian di bawah ini: a. Ahli Gizi a. Pelaku tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi klinik. b. Pengelola pelayanan gizi di masyarakat. c. Pengelola tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi di RS. d. Pengelola sistem penyelenggaraan makanan institusi/masal. e. Pendidik/penyuluh/pelatih/konsultan gizi. f. Pelaksana penelitian gizi. g. Pelaku pemasaran produk gizi dan kegiatan wirasuara. h. Berpartisipasi bersama tim kesehatan dan tim lintas sektoral. i. Pelaku praktik kegizian yang bekerja secara profesional dan etis. b. Ahli Madya Gizi a. Pelaku tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi klinik. b. Pelaksana pelayanan gizi masyarakat. c. Penyelia sistem penyelenggaraan makanan Institusi/massal. d. Pendidik/penyuluh/pelatih/konsultan gizi.

Etika Profesi 53 e. Pelaku pemasaran produk gizi dan kegiatan wirasuara. f. Pelaku praktik kegizian yang bekerja secara profesional dan etis. 2. Standar Kompetensi Ahli Gizi Standar kompetensi ahli gizi disusun berdasarkan jenjang kualifikasi dan jenisnya. Jenis ahli gizi yang ada saat ini yaitu ahli gizi dan ahli madya gizi dimana wewenang dan tanggung jawabnya berbeda. Mengingat bahwa untuk menanggulangi hal tersebut, dibutuhkan tenaga dan ilmuwan yang dinamis, mandiri dan menjunjung etik profesional yang tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya berbagai pengembangan ilmu dan pelayanan kesehatan di berbagai bidang termasuk bidang gizi . Keberadaan seorang ahli gizi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan gizi berada dimana-mana dan kapan saja selama masyarakat dan individu masih mau untuk hidup sehat dalam siklus kehidupan manusia. Tenaga gizi yang ada di Indonesia saat ini sebagian besar berlatar belakang pendidikan Diploma III, sementara pendidikan sarjana dan sarjana terapan sampai dengan program magister juga terus menelorkan lulusannya. Adanya tenaga gizi dengan lulusan dari jenjang pendidikan yang berbeda ini tentunya mempunyai wewenang dan kompetensi yang berbeda pula. Tenaga gizi dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Kondisi ini menuntut tenaga yang profesional, dalam hal ini profesi gizi merupakan profesi kesehatan. Gambar 2.8. Secara umum tujuan disusunnya standar kompetensi ahli gizi adalah sebagai landasan pengembangan profesi Ahli Gizi di Indonesia dengan tujuan agar dapat mencegah tumpang

54 Etika Profesi tindih kewenangan berbagai profesi yang terkait dengan gizi. Adapun tujuan secara khusus adalah sebagai acuan/pedoman dalam menjaga mutu Ahli Gizi, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan gizi yang profesional baik untuk individu maupun kelompok serta mencegah timbulnya mal-praktik gizi. Standar kompetensi yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/111/2007 tentang Standar Profesi Gizi. disampaikan di bawah ini adalah standar kompetensi bagi Ahli Madya Gizi sebagai tenaga kesehatan. KOMPETENSI AHLI MADYA GIZI (Dasar Pendidikan D III Gizi) No. Kode Judul Unit kompetensi 1 Kes.AG.01.01.01 Berpenampilan (unjuk kerja) sesuai dengan kode etik profesi gizi. 2 Kes.AG.01.02.01 Merujuk klien/pasien kepada ahli lain saat situasinya berada di luar kompetensinya. 3 Kes.AG.01.03.01 Ikut aktif dalam kegiatan profesi gizi. 4 Kes.AG.01.04.01 Melakukan pengkajian diri menyiapkan portofolio untuk pengembangan profesi dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan berkelanjutan. 5 Kes.AG.01.05.01 Berpartisipasi dalam proses kebijakan legislatif dan kebijakan publik yang berdampak pada pangan gizi dan pelayanan kesehatan. 6 Kes.AG.01.06.01 Menggunakan teknologi terbaru dalam kegiatan informasi dan komunikasi. 7 Kes.AG.02.07.01 Mendokumentasikan kegiatan pelayanan gizi. 8 Kes.AG.02.08.01 Melakukan pendidikan gizi dalam kegiatan praktik tersupervisi. 9 Kes.AG.02.09.01 Mendidik pasien/klien dalam rangka promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan terapi gizi untuk kondisi tanpa komplikasi. 10 Kes.AG.02.10.01 Melakukan pendidikan dan pelatihan gizi untuk kelompok sasaran. 11 Kes.AG.02.11.01 Ikut serta dalam pengkajian dan pengembangan bahan pendidikan untuk kelompok sasaran. 12 Kes.AG.02.12.01 Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan baru dalam kegiatan pelayanan gizi. 13 Kes.AG.01.13.01 Ikut serta dalam peningkatan kualitas pelayanan atau praktik dietetik untuk kepuasan konsumen. 14 Kes.AG.01.14.01 Berpartisipasi dalam pengembangan dan pengukuran kinerja dalam pelayanan gizi.

Etika Profesi 55 No. Kode Judul Unit kompetensi 15 Kes.AG.01.15.01 Berpartisipasi dalam proses penataan dan pengembangan organisasi. 16 Kes.AG.02.16.01 Ikut serta dalam penyusunan rencana operasional dan anggaran institusi. 17 Kes.AG.02.17.01 Berpatisipasi dalam penetapan biaya pelayanan gizi. 18 Kes.AG.02.18.01 Ikut serta dalam pemasaran produk pelayanan gizi. 19 Kes.AG.01.19.01 Ikut serta dalam pendayagunaan dan pembinaan SDM dalam pelayanan gizi. 20 Kes.AG.02.20.01 Ikut serta dalam manajemen sarana dan prasarana pelayanan gizi. 21 Kes.AG.01.21.01 Menyelia sumber daya dalam unit pelayanan gizi meliputi keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pelayanan gizi. 22 Kes.AG.02.22.01 Menyelia produksi makanan yang memenuhi kecukupan gizi, biaya dan daya terima. 23 Kes.AG.02.23.01 Mengembangkan dan atau memodifikasi resep/formula (mengembangkan dan meningkatkan mutu resep dan makanan formula) 24 Kes.AG.02.24.01 Menyusun standar makanan (menerjemahkan kebutuhan gizi ke bahan makanan/menu) untuk kelompok sasaran. 25 Kes.AG.02.25.01 Menyusun menu untuk kelompok sasaran. 26 Kes.AG.02.26.01 Melakukan uji cita rasa /uji organoleptik makanan 27 Kes.AG.02.27.01 Menyelia pengadaan dan distribusi bahan makanan serta transportasi makanan. 28 Kes.AG.02.28.01 Mengawasi/menyelia masalah keamanan dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan (industri pangan). 29 Kes.AG.02.29.01 Melakukan penapisan gizi (nutrition screening) pada klien/pasien secara individu. 30 Kes.AG.02.30.01 Melakukan pengkajian gizi (nutritional assesment) pasien tanpa komplikasi (dengan kondisi kesehatan umum, misalnya hipertensi, jantung dan obesitas). 31 Kes.AG.02.31.01 Membantu dalam pengkajian gizi (nutritional assesment) pada pasien dengan komplikasi (kondisi kesehatan yang kompleks, misalnya penyakit ginjal, multisistem organ failure, trauma). 32 Kes.AG.02.32.01 Membantu merencanakan dan mengimplementasikan rencana asuhan gizi pasien. 33 Kes.AG.02.33.01 Melakukan monitoring dan evaluasi asupan gizi/makan pasien. 34 Kes.AG.02.34.01 Berpartisipasi dalam pemilihan formula enteral serta monitoring dan evaluasi penyediaannya.

56 Etika Profesi No. Kode Judul Unit kompetensi 35 Kes.AG.02.35.01 Melakukan rencana perubahan diit. 36 Kes.AG.01.36.01 Berpartisipasi dalam konferensi kesehatan untuk mendiskusikan terapi dan rencana pemulangan klien/pasien. 37 Kes.AG.01.37.01 Merujuk pasien/klien ke pusat pelayanan kesehatan lain. 38 Kes.AG.02.38.01 Melaksanakan penapisan gizi/csreening status gizi populasi dan atau kelompok masyarakat. 39 Kes.AG.02.39.01 Membantu, menilai status gizi populasi dan atau kelompok masyarakat. 40 Kes.AG.02.40.01 Melaksanakan asuhan gizi untuk klien sesuai kebudayaan dan kepercayaan dari berbagai golongan umur (tergantung level asuhan gizi kelompok umur). 41 Kes.AG.01.41.01 Berpartisipasi dalam program promosi kesehatan /pencegahan penyakit di masyarakat. 42 Kes.AG.01.42.01 Berpartisipasi dalam pengembangan dan evaluasi program pangan dan gizi di masyarakat. 43 Kes.AG.02.43.01 Melaksanakan dan mempertahankan kelangsungan program pangan dan gizi masyarakat. 44 Kes.AG.01.44.01 Berpartisipasi dalam penetapan biaya pelayanan gizi. Pada unit kompetensi di atas menunjukkan bahwa unjuk kerja ahli gizi dibedakan berdasarkan kata kerja dari 4 tingkatan yang disusun secara berurutan dan dimulai dari tingkat unjuk kerja yang paling rendah. Tingkatan unjuk kerja yang lebih tinggi menggambarkan bahwa tingkatan unjuk kerja yang lebih rendah dianggap telah mampu dilaksanakan. a. Membantu : melakukan kegiatan secara independen di bawah pengawasan atau Berpartisipasi (berperan serta) : mengambil bagian kegiatan tim. b. Melaksanakan : mampu memulai kegiatan tanpa pengawasan langsung, atau Melakukan : mampu melakukan kegiatan secara mandiri. c. Mendidik :mampu melaksanakan fungsi-fungsi khusus yang nyata ; aktivitas yang didelegasikan bertujuan untuk memperbaiki keadaan atau pekerjaan, dan lain-lain, atau Menyelia/Mengawasi/Memantau : mampu mengamati kegiatan sehari-hari satu unit termasuk sumber daya manusia, penggunaan sumber daya, masalah-masalah lingkungan atau mampu mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan dan pekerjaan tim. d. Mengelola : mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan suatu organisasi.

Etika Profesi 57 Latihan Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut! 1) Bagaimana menurut pendapat saudara bahwa Ahli Gizi dapat dikatakan sebagai profesi yang mulia? 2) Apa peran ahli gizi, berikan penjelasannya? 3) Untuk apa sebuah kompetensi disusun? 4) Unjuk kerja ahli gizi dibedakan berdasarkan kata kerja dari 4 tingkatan, apa maksudnya? Ringkasan 1. Profesi gizi sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk mampu menunjukkan profesionalisme yang tinggi bila ingin ditempatkan sejajar dengan profesi lain. Sebagai tenaga profesi yang melakukan kegiatan/praktik kegizian tentunya mempunyai pedoman yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar profesi kesehatan. 2. Standar kompetensi ahli gizi disusun berdasarkan jenjang kualifikasi dan jenisnya. Tujuannya adalah sebagai acuan/pedoman dalam menjaga mutu Ahli Gizi, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan gizi yang profesional baik untuk individu maupun kelompok serta mencegah timbulnya mal-praktik gizi. 3. Pada unit kompetensi Ahli Gizi menggambarkan unjuk kerjanya yang dibedakan berdasarkan kata kerja. Kata kerja tersebut terdiri dari 4 tingkatan (membantu, melaksanakan, mendidik, mengelola) yang disusun secara berurutan dan dimulai dari tingkat unjuk kerja yang paling rendah. Tingkatan unjuk kerja yang lebih tinggi menggambarkan bahwa tingkatan unjuk kerja yang lebih rendah dianggap telah mampu dilaksanakan.

58 Etika Profesi Tes 2 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 1) Standar kompetensi Ahli Gizi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Apa tujuan umum dibuatnya standar kompetensi? A. Menghindari mal-praktik B. Menghindari mal-praktik C. Sebagai indikator penilaian D. Sebagai landasan pengembangan profesi 2) Membuat pesan gizi melalui “SMS Gateway” merupakan unjuk kerja dalam unit kompetensi. Unjuk kerja yang mana ? A. Mendokumentasikan kegiatan pelayanan gizi. B. Berpartisipasi dalam program promosi kesehatan C. Ikut serta dalam pengkajian dan pengembangan bahan pendidikan. D. Menggunakan teknologi terbaru dalam kegiatan informasi dan komunikasi 3) Untuk apa standar kompetensi dibuat? A. Sebagai landasan pengembangan profesi B. Menghindari tumpang tindih kewenangan C. Menunjukkan potensi yang optimal sebagai ahli gizi D. Menghindari batasan kewenangan dalam praktik kegizian 4) Membuat bahan makanan campuran sebagai bahan pembuatan produk makanan merupakan unjuk kerja kompensi yang mana ? A. Menyusun Standar Makanan B. Melakukan uji cita rasa /uji organoleptik makanan C. Melakukan uji cita rasa /uji organoleptik makanan D. Mengembangkan dan atau memodifikasi resep/formula 5) Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/111/2007 tentang Standar Profesi Gizi, terdapat 2 jenis tenaga yaitu Ahli Gizi dan Ahli Madya Gizi. Di bawah ini manakah yang menunjukkan tugas sebagai Ali Madya Gizi? A. Pelaksana penelitian gizi B. Pelaksana pelayanan gizi masyarakat C. Pengelola tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi di RS D. Berpartisipasi bersama tim kesehatan dan tim lintas sektoral

Etika Profesi Gizi 59 Kunci Jawaban Tes Tes Formatif 1 1) A. 2) B. 3) B. 4) C. 5) B. Tes Formatif 2 1) C. 2) D. 3) B. 4) D. 5) B.

60 Etika Profesi Daftar Pustaka Bakri, Bachyar; Annasari. 2014. Etika dan Profesi Gizi. Yogyakarta : Graha Ilmu. Bertens, K. 2007. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Darmastuti, Rini. 2007. Etika PE dan E – PR. Edisi Pertama. Yogyakarta : Anggota IKAPI DIY , Gaya Media. Hendrik. 2013. Etika & Hukum Kesehatan. Jakarta : EGC, Anggota IKAPI. Herlambang, Susatyo. 2011. Etika Profesi Tenaga Kesehatan (pedoman untuk sukses berkarya bagi tenaga kesehatan). Yogyakarta : Gosyen Publishing. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/111/2007 tentang Standar Profesi Gizi. Rema, Dona. 2013. 9 Sikap Profesional yang Penting Diterapkan di Kantor detik.com/read/2013/02/20/191246/2175497/1133/ Seoparto, Pitono; Hariadi; Hermien; Handoko; hari; Anna. 2006. Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan. Edisi kedua. Surabaya : Airlangga University Press Sumaryono. 1995. Etika Profesi Hukum. Yogyakarta : Anggota IKAPI, Kanisius. Sungguh, As’ad. 2014. 25 Etika Profesi. Jakarta: Sinar Grafika.

Etika Profesi 61 Bab 3 PENERAPAN KKNI DALAM PENDIDIKAN GIZI DI INDONESIA DAN PERKEMBANGAN PROFESI SERTA JABATAN FUNGSIONAL DIETISIEN DAN NUTRISIONIS Edith. Herianandita . Sumedi, SKM, M.Sc. Pendahuluan erangka kualifikasi nasional Indonesia dan penerapan KKNI dalam dunia pendidikan gizi di Indonesia serta Jabatan Fungsional Dietisien dan Nutrisionis, dibahas dalam bab 3 ini. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) merupakan suatu konsep yang menggambarkan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang mensejajarkan, menyetarakan dan mengintegrasikan pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja dalam satu pola pengakuan kemampuan kerja disesuaikan dengan berbagai keadaan tempat bekerja. KKNI adalah suatu bentuk tingkatan kualifikasi seseorang sebagai bangsa Indonesia berhubungan dengan beberapa sistem yaitu pendidikan nasional, penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcome) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif serta berdaya saing global. Pendidikan gizi di Indonesia telah menerapkan KKNI dalam menetapkan capaian pembelajaran dan pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan gizi baik pada K

62 Etika Profesi program vokasi (D III dan DIV Gizi) maupun pada program akademik (S1, S2 dan S3 Gizi) serta pendidikan profesi Dietisien. Untuk menjaga mutu dan mengembangkan karier serta meningkatkan kesejahteraan tenaga gizi, KKNI juga digunakan sebagai dasar untuk merancang jabatan fungsional Dietisien dan Nutrisionis. Jabatan fungsional Dietisien digunakan untuk tenaga gizi yang bekerja di pelayanan gizi individu seperti di Rumah Sakit, sedangkan jabatan Nutrisionis untuk ahli gizi yang bekerja di masyarakat seperti di Puskesmas. Adapun Jenjang dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Dietesien terkait dengan latar belakang pendidikan, hasil kinerja serta dapat meningkatkan jenjang fungsional melalui penilaian dokumen hasil kerja dengan perhitungan angka kredit yang harus dicapai setiap akan meningkat ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah mempelajari BAB ini peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kaitan KKNI, pendidikan gizi dan jabatan fungsional gizi.

Etika Profesi 63 Topik 1 Penerapan KKNI Di Bidang Gizi A. DEFINISI KKNI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional dan sistem penilaian kesetaraan nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia dari capaian pembelajaran, yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI terdiri atas 9 jenjang yang dimulai dari tamatan pendidikan dasar (kualifikasi 1), pendidikan menengah baik SMP maupun SMK dan SMA (kualifikasi 2) dan pendidikan vokasi yaitu diploma 1 sampai dengan diploma 3 (kualifikasi 3, 4 dan 5). Sedangkan untuk lulusan diploma 4 atau sarjana terapan (SST) (kualifikasi 6) dan untuk lulusan pendidikan profesi (kualifikasi 7). Pendidikan akademik S-1, S-2 dan S-3 (kualifikasi 7, 8 dan 9). Namun demikian KKNI tidak hanya mengacu kepada pendidikan saja, tetapi juga pengalaman kerja dan pelatihan. Hal ini dibutuhkan sertifikat kompetensi. Seperti yang tergambarkan pada gambar KKNI.

64 Etika Profesi Gambar 3.1. Sumber: http://www.google.co.id/dirjendiktikebijakandiktittgkknidankurikulum Pada gambar di atas tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dapat kita melihat hubungan antara jalur pendidikan formal dan jalur pelatihan/pengalaman kerja. Selain itu dapat dilihat gambaran jenjang KKNI dan jenjang atau tingkat pendidikan jalur akademik (S1, S2 dan S3), jalur vokasi (mulai dari D1, D2, D3, D4, Profesi, spesialis dan superspesialis). Sembilan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang terdapat dalam KKNI, telah dirumuskan dengan baik agar menghasilkan sumber daya produktif. Dalam dunia pendidikan setiap jenjang kualifikasi KKNI, dideskripsi secara komprehensif berdasarkan suatu capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, non formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Tentunya dalam mendeskripsikan setiap jenjang kualifikasi harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait. Capaian pembelajaran juga mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu

Etika Profesi 65 menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Gambar 3.2. Sumber: Dirjendikti (Endrotomo) Gambar di atas memperlihatkan bahwa, pencapaian level pada KKNI melalui berbagai jalur dan bagaimana kaitan level pada KKNI (1 sampai dengan 9) dengan jalur industri atau fungsi jabatan kerja, otodidak atau pengalaman kerja, pendidikan dengan gelar akademis dan profesi dalam hal ini adalah sertifikat profesi. Pada jalur industri, sembilan (9) level KKNI tersebut terbagi lagi menjadi tiga tingkatan yaitu operator yang tergolong di dalamnya adalah level 1 ,2 dan 3, analis adalah level 4,5 dan 6, sedangkan ahli yaitu level 7, 8 dan 9. Pada setiap jenjang atau tingkatan mempunyai deskripsi yang berbeda kompetensinya yang menunjukkan tingkatan kemampuan dasar (operator), menengah (analis) dan ahli merupakan tingkatan yang tinggi. Sedangkan dari jalur otodidak adalah berdasarkan pengalaman keahlian khusus yang tidak diperoleh dari pendidikan, namun memang memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh

66 Etika Profesi orang lain sehingga dengan melakukan suatu penyetaraan dapat disetarakan dengan level tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jalur pendidikan sudah sangat jelas penerapannya, dimana KKNI telah menetapkan level 1 sampai dengan 9 sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah dimiliki oleh seseorang. Pada setiap jenjang tersebut mempunyai perbedaan capaian pembelajaran yang dapat diterapkan pada kurikulum pendidikannya sesuai dengan level KKNI. Dapat dilihat pada gambar 1. Sedangkan jalur profesi merupakan level KKNI yang dapat disetarakan melalui suatu pendidikan dan pelatihan keprofesian agar setara dengan level pada KKNI. Ukuran kemampuan di KKNI 1 Capaian pembelajaran Gambar 3.3. Ukuran kemampuan di KKNI yang dideskripsikan sebagai “capaian pembelajaran” meliputi penguasaan pengetahuan, sikap dan tata nilai, wewenang dan tanggung jawab serta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penguasaan pengetahuan Sikap dan tata nilai Kemampuan kerja Wewenang dan tanggung jawab

Etika Profesi 67 kemampuan kerja. Pada setiap level atau jenjang dalam KKNI (1 Sampai dengan 9) dirumuskan secara berbeda dan perbedaan tersebut menggambarkan ukuran kemampuan yang berbeda dan dideskripsikan sebagai capaian pembelajaran sesuai level atau learning outcome. Sebagai contoh deskripsi sikap dan tata nilai adalah sebagai berikut: 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Deskripsi tersebut di atas masih bersifat umum, sehingga dalam bidang gizi dirumuskan dan disesuaikan dengan kurikulum serta tujuan pembelajaran yang diinginkan. B. PENDIDIKAN GIZI DI INDONESIA Pendidikan Gizi di Indonesia saat ini telah mengacu pada KKNI dengan jenis pendidikan Vokasi, Akademik dan Profesi. Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan sudah menerapkan capaian pembelajaran atau learning outcome sesuai dengan KKNI. 1. Pendidikan Vokasi Gizi Pendidikan Vokasi Gizi di Indonesia terdiri atas pendidikan diploma III dengan lama pendidikan 6 semester (tiga tahun) dan diploma IV gizi dengan lama pendidikan 8 semester (empat tahun). Pada program diploma ini untuk mencapai learning outcomenya mengacu kepada KKNI, sesuai dengan Standar nasional pendidikan tinggi. Kurikulum program diploma III dilaksanakan 5 semester perkuliahan dengan metode belajar yang terpusat kepada mahasiswa dan pada semester ke 6 atau semester terakhir mahasiswa mengikuti kegiatan praktik kerja nyata di masyarakat, rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan. Kurikulum program diploma IV dilaksanakan 6 semester perkuliahan dan semester ke 7 dan 8 mengikuti praktik kerja nyata di masyarakat, rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, dan penyelenggaraan makanan institusi. Pendidikan vokasi gizi ini sebagian besar bernaung

68 Etika Profesi di dalam Politeknik Kesehatan di bawah bimbingan teknis dari kementerian Kesehatan RI, walaupun ada beberapa juga yang berada dalam pembinaan Kopertis. 2. Pendidikan Akademik Gizi Sejak awal tahun 2000 telah berdiri pendidikan gizi akademik pada jenjang strata 1 atau sarjana gizi, sedangkan untuk pendidikan jenjang strata 2 atau master gizi dan strata 3 atau doktor gizi sudah lebih dahulu berdiri. Pendidikan sarjana gizi ditempuh dalam waktu 4 tahun, master gizi 2 tahun dan doktor gizi 3 tahun. Seluruh program pendidikan akademik gizi berada dalam Perguruan Tinggi yang dibina Kementerian Riset dan Teknologi. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi swasta maupun negeri yang mempunyai program studi ilmu gizi baik pada level sarjana, master maupun doktor gizi. 3. Pendidikan Profesi Gizi Agar dapat sejajar dalam menghadapi globalisasi, dirasakan perlu juga mendirikan pendidikan profesi gizi. Hal ini setara dengan tingkat pendidikan bagi seorang ahli gizi yang profesional di luar negeri yaitu yang disebut dengan Register Dietisien (RD). Selain itu tuntutan dari masyarakat agar mendapatkan pelayanan gizi yang lebih bermutu disyaratkan juga ahli gizi mempunyai pendidikan profesi. Siapakah yang dapat mengikuti pendidikan profesi ini? Tentunya mereka yang sudah lulus dari pendidikan sarjana gizi atau sarjana terapan gizi (diploma IV gizi) dengan tambahan pengalaman internship selama kurang lebih 1000 jam atau 1 tahun. Latihan Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut! 1) Apakah yang dimaksud dengan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia? Coba diskusikan! 2) Apa fungsi KKNI? Jelaskan dengan melihat gambar 2! 3) Bagaimana membedakan jenjang dalam KKNI? Coba jelaskan gambar 3! 4) Bagaimana kualifikasi tenaga gizi yang ada dalam struktur pendidikan gizi di Indonesia? Jelaskan!

Etika Profesi 69 Ringkasan 1. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) merupakan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang mensejajarkan, menyetarakan dan mengintegrasikan pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja dalam satu pola pengakuan kemampuan kerja disesuaikan dengan berbagai keadaan tempat bekerja. 2. Pendidikan gizi di Indonesia terdiri dari pendidikan vokal yaitu diploma III, dan diploma IV Gizi, pendidikan akademik yaitu sarjana (S1) gizi, pendidikan master (S2) dan doktor (S3) Gizi serta pendidikan profesi dietisien. Tenaga lulusan diploma tiga dalam KKNI setara dengan level 5, diploma IV level 6, Pendidikan profesi level 7, master gizi (S2) level 8 dan doktor Gizi (S3) level 9. 3. KKNI ini adalah suatu bentuk mutu jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcome) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif. Tes 1 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 1) Kerangka kualifikasi nasional Indonesia merupakan gambaran dari .... A. Jalur pendidikan vokasi B. Jalur pendidikan akadek C. Pola pengakuan kemampuan kerja D. Jalur pendidikan profesi 2) Lulusan diploma tiga(III)gizi dalam KKNI setara dengan level .... A. Level 3 B. Level 4 C. Level 5 D. Level 6

70 Etika Profesi 3) Kegunaan KKNI untuk menjamin mutu sumber daya manusia dalam bidang pendidikan adalah .... A. Sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran B. Sistem penilaian hasil kinerja pegawai C. Sistem penilaian sikap keprofesian D. Sistem penilaian hasil pengalaman kerja 4) Apakah yang dimaksud dengan capaian pembelajaran ? A. Merupakan suatu tingkatan profesionalisme sesuai konsep KKNI B. Merupakan kompetensi yang harus dicapai pada setiap level pada KKNI C. Merupakan hasil pembelajaran yang dikembangkan seecara mendiri D. Merupakan persyaratan masuk pada suatu perguruan tinggi yang diharapkan 5) Pendidikan vokasi gizi di Indonesia adalah…….. A. Sarjana, master dan doctor Gizi B. Sarjana Gizi dan Sarjana terapan Gizi C. Diploma III dan Diploma IV Gizi D. Sarjana Terapan dan Pendidikan profesi

Etika Profesi 71 Topik 2 Perkembangan Profesi Gizi di Indonesia A. DEFINISI PROFESI GIZI Profesi Gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan (body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat. (Standart profesi Gizi 2007, Dep. Kes RI) . Menurut Asosiasi Dietisien Amerika, bidang ditetetik dan gizi menyediakan banyak kesempatan untuk membuat pelayanan gizi dan kesehatan dalam kehidupan seseorang melalui perbaikan gizi dan kesehatan. Profesi ini berkembang secara luar biasa saat ini melalui area yang sangat bervariasi. Di Amerika, profesi gizi diharapkan berkembang cepat dan menguasai bidang gizi dan kesehatan, berfokus pada komposisi makanan, dan melalui kerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan kesehatan melalui makanan. (www.clas.wayne.edu/dietitian/The profession-of-Dietetics) Masalah gizi di Indonesia saat ini sangat kompleks , dimana masih ditemukan masalah gizi kurang seperti Kurang Energi protein, gangguan Akibat kekurangan Iodium, dan Kurang Vitamin A dan secara bersamaan juga masalah gizi lebih seperti kegemukan mulai meningkat. Keadaan gizi masyarakat umum dan individu ini berdampak terhadap pembangunan Negara secara umum dan khusus berdampak pada pertumbuhan fisik, mental dan kecerdasan serta produktivitas manusia. Oleh karena itu, pemecahan masalah gizi ditempatkan sebagai ujung tombak paradigma sehat untuk mencapai Indonesia sehat pada masa mendatang. Mengingat hal tersebut di atas, keberadaan ahli gizi dan ahli madya gizi di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa pengertian bahwa ahli gizi yang kemudian disimpulkan adalah profesi khusus, orang yang mengabdikan diri dalam bidang gizi serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui suatu pendidikan khususnya bidang gizi. Sebagai profesi, gizi telah memiliki karakteristik sebagai berikut. (Standart profesi Gzi 2007, Dep. Kes RI): 1. Memiliki serangkaian pengetahuan (body of knowledge) yang melandasi praktik atau suatu pekerjaan di bidang gizi. 2. Pendidikan gizi sebagai pendidikan profesi dikembangkan dalam sistem pendidikan tinggi melalui jalur akademik strata 1 dan diploma sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi gizi nasional. Profesi Teknisi Register Dietisien (TRD) merupakan

72 Etika Profesi integrasi antara pendidikan diploma III Gizi dengan lama pendidikan 3 tahun dan internship training sebagai Teknisi dietisien. Sedangkan profesi Register Dietisien (RD) dengan lama pendidikan 1 tahun internship training, setelah menempuh pendidikan Strata 1 Gizi. 3. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat. 4. Otonomi dalam melakukan tindakan. 5. Bekerja sesuai standar dan kode etik profesi yaitu standar profesi gizi (saat ini telah ditetapkan melalui SK Menteri Kesehatan No. 374/MENKES/SK/III/2007). 6. Memiliki suatu organisasi profesi yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) yang senantiasa meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 7. Bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya dan menerima imbalan jasa atas layanan yang diberikan. Gizi sebagai profesi mempersyaratkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga gizi melalui pendidikan khusus dan uji kompetensi yang merupakan dasar untuk membentuk kemampuan yang harus dimiliki tenaga gizi sesuai standar kompetensi berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan. B. SEJARAH PROFESI GIZI Gizi sebagai profesi di Indonesia telah dideklarasikan bersama dengan didirikannya organisasi profesi gizi pada tanggal 13 Januari 1957 dengan nama Persatuan Ahli Nutrisionis Indonesia, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1960, 1965, dan 1989 dan menjadi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) yang terdaftar di Departemen Kesehatan dengan nomor daftar 00091007 dan SK terdaftar di Departemen Dalam Negeri Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik No:72/D.III.3/VIII/2006. Dalam tatanan organisasi profesi, PERSAGI mempunyai pengurus ditingkat pusat yaitu Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) yang berada di ibukota Negara Jakarta, dan ditingkat provinsi disebut dengan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) berada pada seluruh provinsi di Indonesia serta Dewan Pertimbangan Cabang (DPC) yang berada di kabupaten kota. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) merupakan organisasi yang menghimpun para ahli gizi di Indonesia. Perbaikan gizi merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Tekad yang bulat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran demi tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, disatukan dalam satu wadah organisasi profesi Nutrisionis-Dietisien yang disebut Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau disingkat PERSAGI, dan tidak berafiliasi kepada suatu organisasi politik. Tujuan dari organisasi ini yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan gizi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Etika Profesi 73 Berdasarkan tujuan ini maka pada logo PERSAGI tercantum motto “SVASTHA HARENA”, yang artinya perbaikan kesehatan melalui makanan/gizi. Selain tujuan utama tersebut di atas,PERSAGI mempunyai tujuan lainnyaadalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang gizi dan bidang lainnya yang terkait. 2. Membina dan mengembangkan kemampuan profesional anggota. 3. Meningkatkan kesejahteraan anggota. 4. Meningkatkan gizi masyarakat. C. PERKEMBANGAN PROFESI GIZI Perkembangan Profesi Gizi ini tidak terlepas dari perubahan dan peningkatan pelayanan gizi di masyarakat maupun di Rumah sakit. Pelayanan gizi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah pelayanan yang bermutu dan profesional sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan. Dimanapun pelayanan gizi dilakukan apakah di masyarakat atau di Rumah Sakit, masyarakat atau klien mengharapkan dan menuntut agar menjadi pusat perhatian dimana keamanan pasien menjadi yang utama. 1. Gizi Sebagai Pelayanan Profesional Pelayanan gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu, atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, kesimpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit. Pelayanan dikatakan profesional apabila pelayanan dilakukan dengan keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, analisis keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, pendidikan yang memadai, memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki klien atau objek layanan tetap, dan diakui oleh masyarakat serta berhak mendapatkan imbalan jasa yang layak. Pelayanan gizi adalah pelayanan gizi profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diberikan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Pelayanan gizi profesional diberikan oleh tenaga gizi yang memiliki kompetensi gizi yang sudah teruji dan mendapatkan lisensi serta Surat Tanda Registrasi (STR) , pelayanan gizi diberikan berdasarkan kode etik profesi.

74 Etika Profesi Contoh: STR Tenaga gizi Tujuan pelayanan gizi profesional adalah untuk memelihara dan meningkatkan status gizi klien baik dalam lingkup institusi pelayanan gizi (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu) atau masyarakat umum. a. Pelayanan Gizi Profesional di Rumah Sakit Sumber: https://rssaifulanwar.jatimprov.go.id/instalasi gizi

Etika Profesi 75 Di Indonesia, Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) merupakan komponen yang relatif masih baru (dibandingkan dengan kedokteran, keperawatan atau kefarmasian). Kegiatan pelayanan gizi di luar kegiatan penyediaan makanan baru dimulai sejak tahun 1952 dengan dihasilkannya lulusan pertama Ahli Gizi/Ahli Diet dari Sekolah Ahli Makanan, sekarang Akademi Gizi/Poltekkes Jurusan Gizi. Pada periode 1952-1961 pengelolaan makanan khusus (diit) mulai dirintis oleh tenaga gizi. Pada masa itu pelayanan gizi di Rumah Sakit Tjipto mangunkusumo (RSTM) hanya berupa penyediaan makanan saja, dilaksanakan terpisah-pisah, yaitu di Dapur Besar di bawah Bagian Administrasi rumah sakit, di Dapur Anak di bawah Bagian Anak, di Dapur Diit dan Klinik Gizi untuk konsultasi diit di bawah Bagian Penyakit Dalam. Perkembangan PGRS di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan PGRS di RSUPN Dr. Tjipto Mangunkusumo (RSTM). Secara organisatoris, unit gizi pertama kali dimasukkan ke dalam struktur organisasi rumah sakit pada tahun 1962 adalah di RSTM, Jakarta. Unit ini dinamakan ”Bagian Gizi” dan berada dalam koordinasi Asisten I Professional Service, bersama Bagian Medik, Bagian Perawatan dan Bagian Farmasi. Secara Nasional, dengan SK MenKes RI No. 134/MenKes/SK/IV/1978 yang kemudian diperbaharui dengan SK MenKes RI No. 983/MenKes/SK/XI/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja RSU, unit gizi yang melaksanakan kegiatan pelayanan gizi di RS disebut ”Instalasi Gizi”. Periode tahun 1961 – 1978 dengan pimpinan Sunita Almatsier MSc., Bagian Gizi RSTM mengalami banyak pembaharuan dan perkembangan. Beliaulah yang meletakkan landasan pengelolaan pelayanan makanan sebagai suatu sistem (food service system management) dalam pelayanan gizi paripurna di rumah sakit. Pimpinan Bagian Gizi pada waktu itu dengan 12 tenaga Ahli Gizi telah dapat meletakkan landasan sistem manajemen pelayanan gizi paripurna di rumah sakit. Kegiatannya mencakup seluruh pelayanan gizi di rumah sakit yang tidak terpisah-pisah seperti sebelumnya, yaitu mengelola kegiatan produksi dan penyaluran makanan, pelayanan gizi rawat inap dan rawat jalan, penelitian gizi terapan dan pendidikan / Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi siswa/mahasiswa. Pelayanan gizi paripurna melibatkan semua unsur rumah sakit, yaitu Pimpinan rumah sakit, Bagian Medik, Bagian Perawatan serta unsur penunjang lain. Konsep sistem pelayanan gizi disebar-luaskan melalui berbagai pertemuan ilmiah dan kedinasan. Organisasi dan pengelolaan pelayanan gizi RSTM menjadi model bagi organisasi dan pengelolaan pelayanan gizi di rumah sakit-rumah sakit lain di Indonesia. Dengan dikeluarkannya SK MenKes dan Pedoman PGRS, maka diperoleh kesamaan dalam pengorganisasian PGRS di seluruh kelas rumah sakit di Indonesia. Departemen Kesehatan melalui Direktorat Bina Gizi Masyarakat dan Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta (pra 1998) melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga melalui pelatihan-pelatihan dan penyusunan pedoman-pedoman kerja. Kini, dalam kurun waktu 50 tahun, sesungguhnya

76 Etika Profesi tatalaksana PGRS di Indonesia “sudah mapan”, berbagai peraturan, surat keputusan, pedoman dan lain-lain untuk melaksanakan PGRS telah ada. Kegiatan Pelayanan Gizi yang profesional di RS adalah Nutrition Care Proces (NCP) (asuhan Gizi di rawat inap maupun rawat jalan) mulai diterapkan di Indonesia tahun 2006; food service; dan penelitian gizi terapan; serta pengembangan pengetahuan gizi. Dapat disimpulkan bahwa, cara penanganan masalah gizi dan penyelenggaraan makanan di rumah sakit harus spesifik, sehingga perlu tenaga khusus gizi. Tenaga Gizi Profesional di rumah sakit yang dimaksud adalah mempunyai pengetahuan, keterampilan khusus (specialized knowledge) dari pendidikan formal yang diikuti/melalui D3/D4/S1/S2 Gizi, selalu mengikuti dan mengembangkan ilmu (continuing education) dengan cara mengikuti seminar, conference, annual meeting events, memiliki kode etik, dan mempunyai komitmen untuk melayani. b. Pelayanan Gizi Profesional di Masyarakat Puskesmas Halmahera. Sumber: https: // puskesmashalmahera.wordpress.com/program dan kegiatan. Pelayanan gizi profesional di masyarakat telah berlangsung sejak tahun 1967 yaitu sejak Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB melalui program kerja sama RI-UNICEF untuk upaya perbaikan gizi yang dikenal secara internasional dengan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). UPGK adalah suatu program gizi masyarakat yang lintas sektor dengan satu tujuan bersama meningkatkan keadaan gizi masyarakat terutama bayi, balita dan ibu hamil. Pelayanan gizi profesional di masyarakat yang merupakan kegiatan pokok UPGK adalah Pendidikan Gizi Masyarakat Desa, Pelayanan Gizi Ibu dan Anak melalui POSYANDU, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan pemanfaatan tanaman pekarangan. Pendidikan Gizi atau dikenal sebagai upaya penyuluhan gizi, dilaksanakan oleh sektor kesehatan, agama,

Etika Profesi 77 keluarga berencana, dan dalam negeri (PKK). Pelayanan gizi ibu dan anak di Posyandu dilaksanakan terpadu oleh PKK, Kesehatan, dan Keluarga Berencana. Tanaman pekarangan oleh sektor pertanian, PKK dan pendidikan. Dan SKPG oleh sektor kesehatan, pertanian dan dalam negeri. (Buku Repelita V). Perkembangan pelayanan gizi profesional di masyarakat melalui UPGK telah mencakup 6.944 desa pada tahun 1982/83. Anak balita yang memperoleh pelayanan dari proyek tersebut berjumlah kurang lebih 1.080.000 anak, di antaranya sebanyak 24.893 anak berupa Pemberian Makanan Tambahan. Perkembangan UPGK yang ditangani oleh berbagai instansi. Pada tahun 1982/83, 6.944 desa telah ditangani secara terpadu oleh Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, BKKBN dan swadaya masyarakat. Sampai saat ini kegiatan UPGK yang masih dilakukan di Posyandu adalah pelayanan gizi ibu dan anak seperti : pengukuran antropometri balita dan ibu hamil, penyuluhan dan konseling gizi. UNICEF dan WHO menilai kegiatan POSYANDU merupakan kegiatan terpadu lintas sektor di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bangda) khususnya PKKnya yang sangat efektif dalam mensukseskan pencapaian program “child survival” dengan menurunkan angka kematian bayi di Indonesia dan menjadi contoh negara berkembang lain. Sejak reformasi akhir tahun 1990, POSYANDU tidak berfungsi dengan semestinya sampai sekarang. Meskipun sejak 2004 dilakukan “revitalisasi”, efektivitas Posyandu sebagai sarana pencegahan kekurangan gizi pada balita masih belum optimal seperti tahun 1980an. 2. Tuntutan Globalisasi dan Kehidupan Profesi Hingga tahun 2007 jumlah tenaga gizi (sumber daya manusia kesehatan) di seluruh Rumah Sakit di Indonesia mencapai 4.426 orang, sementara tenaga gizi di Puskesmas 5.966 orang. Pada awal abad ke-21 ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan akibat perubahan dan kemajuan di segala bidang. Sebagai organisasi profesi, PERSAGI termasuk Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) kini tengah bekerja keras untuk meningkatkan keprofesionalan anggotanya. Diperlukan komitmen dan kerja keras oleh segenap tenaga gizi untuk dapat meningkatkan kemandirian dan keprofesionalan agar dapat berkompetisi di pasar global. Menurut Kepmenkes RI No. 374/Menkes/SKIII/2007 bahwa ahli gizi adalah profesi khusus, orang yang mengabdikan diri dalam bidang gizi serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui suatu pendidikan khususnya pendidikan bidang gizi. Ahli gizi-Ahli Diet Teregistrasi atau disebut Register Dietisien yang disingkat RD adalah sarjana gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi (internship) dan ujian profesi serta dinyatakan lulus kemudian diberi hak untuk mengurus ijin memberikan pelayanan dan menyelenggarakan praktik gizi. Ahli Madya Gizi Teregistrasi atau disebut Teknisi Register Dietisien adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Gizi sesuai aturan yang berlaku,

78 Etika Profesi mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat, individu atau rumah sakit. Sebutan bagi tenaga gizi di beberapa negara berbeda dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang khusus. Misalnya di Kanada, seorang dietisien dengan gelar RD bekerja di bidang klinik, administratif, pendidikan dan penelitian serta menjadi anggota organisasi profesi kesehatan yang diakui UU. Tingkat pendidikan minimal adalah university degree ditambah pendidikan internship tersupervisi. Sementara Nutrisionis tidak diakui sebagai seorang profesional. Di Australia, seorang dietisien dengan gelar APD (accredited practicing dietisien). Anggota organisasi profesi yaitu DAA, memberikan pelayanan atau kepemimpinan strategis di bidang gizi dan pangan melalui pemberdayaan, advokasi, edukasi, akreditasi, dan komunikasi. Tingkat pendidikan yaitu BSc dengan 1 atau 2 tahun post graduate diploma atau master degree. Semua Dietisien adalah Nutrisionis tetapi seorang Nutrisionis tanpa training di bidang dietetik tidak bisa sebagai dietisien. Di Amerika, Dietisien dan Tehnikal Dietisien mempunyai gelar RD atau DTR. Anggota organisasi profesi yaitu ADA, berkomitmen meningkatkan status kesehatan bangsa, meningkatkan profesi dietetik melalui riset, edukasi dan advokasi. Di Malaysia, dietisien terbagi ke dalam kategori Clinical Dietitian, Food Service Dietitian, Community Dietitian, Research Dietitian, Sports Dietitians, Corporate Dietitian yang semuanya bekerja menerjemahkan ilmu gizi dan pangan serta terapi gizi medis untuk memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Latihan Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut! 1) Mengapa Profesi Gizi dapat dikatagorikan sebagai suatu profesi ? Jelaskan pemahaman saudara! 2) Apakah nama organisasi profesi gizi di Indonesia? Jelaskan bagaimana strukturnya di Indonesia? 3) Pelayanan profesional gizi apa sajakah yang saudara pahami? 4) Bagaimana .perkembangan profesi gizi saat ini?

Etika Profesi 79 Ringkasan 1. Profesi Gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan (body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat. 2. Sebagai profesi, profesi gizi memenuhi karakteristik: a) memiliki serangkaian pengetahuan (body of knowledge) yang melandasi praktik atau suatu pekerjaan di bidang gizi, b) pendidikan profesi dikembangkan dalam sistem pendidikan tinggi melalui jalur akademik strata 1 dan diploma sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi gizi nasional. Profesi Teknisi Register Dietisien (TRD) merupakan integrasi antara pendidikan diploma III Gizi dengan lama pendidikan 3 tahun dan internship training sebagai Teknisi dietisien. Sedangkan profesi Register Dietisien (RD) dengan lama pendidikan 1 tahun internship training, setelah menempuh pendidikan Strata 1 Gizi. c) Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat, d) Otonomi dalam melakukan tindakan, e) Bekerja sesuai standar dan kode etik profesi yaitu standar profesi gizi (saat ini telah ditetapkan melalui SK Menteri Kesehatan No.374/MENKES/SK/III/2007), f) Memiliki suatu organisasi profesi yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) yang senantiasa meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. g) Bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya dan menerima imbalan jasa atas layanan yang diberikan. 3. Pelayanan profesi gizi yang diberikan adalah memberikan pelayanan kepada klien di Rumah Sakit maupun langsung kepada masyarakat di posyandu, puskesmas, dinas kesehatan, di Institusi Penyelenggaraan Makanan seperti katering dll dengan menerapkan kode etik gizi. 4. Tuntutan global bagi tenaga gizi adalah mengikuti terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gizi dengan memperhatikan regulasi di tingkat nasional maupun internasional agar mempunyai daya saing dengan tenaga gizi dari negara lain.

80 Etika Profesi Tes 2 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 1) Profesi gizi dikatakan sebagai profesi karena .... A. Memiliki sistem pemberian penghasilan yang baik dalam memberi pelayanan B. Memiliki keilmuan ,kode etik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat C. Memiliki perkumpulan yang bersatu dalam mencapai tujuan organisasi D. Memiliki kesamaan visi dan misi dalam mencapai tujuan 2) Salah satu karakteristik dari profesi gizi adalah .... A. Mempunyai pendidikan formal dan non formal B. Memberikan pelayanan gizi yang unik kepada masyarakat C. Mendapat imbalan yang tinggi dalam memberikan pelayanan D. Mempunyai keterbatasan dalam melakukan tindakan 3) Salah satu pelayanan gizi yang sejak dulu dan sampai saat ini masih diberikan langsung kepada masyarakat adalah .... A. Pengukuran antropometri balita dan ibu di posyandu B. Pendidikan dan pelayanan gizi pada usia lanjut C. Pembagian susu bubuk kepada anak sekolah D. Pemberian makanan tambahan pada anak sekolah 4) Profesionalisme tenaga gizi juga menuntut agar dapat mengikuti globalisasi. Sebagai contoh spesifik dari tuntutan itu adalah .... A. Meningkatkan penghasilan secara terus menerus B. Bekerja keras tanpa melihat waktu dan situasi C. Membantu dalam keadaan darurat dibidang gizi D. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 5) Alasan bahwa pelayanan gizi disebut sebagai profesi adalah …. A. Mempunyai jumlah tenaga gizi yang sangat banyak B. Selalu tersedia tempat kerja bagi tenaga gizi C. Mempunyai body of knowledge dan dibutuhkan masyarakat D. Masyarakat sangat mengenal pelayanan kesehatan yang diberikan

Etika Profesi 81 Topik 3 Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Dietisien A. DEFINISI JABATAN FUNGSIONAL Menurut keputusan Tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis tahun 2014, Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam keputusan Presiden ini disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Menurut Keputusan Menteri kesehatan RI tahun 2001, yang merupakan petunjuk teknis dari keputusan Presiden No. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Untuk Jabatan Fungsional Nutrisionis tertuang dalam Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2014,Nutrisionis adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan gizi, makanan dan dietetic baik di masyarakat maupun rumah sakit, pada perangkat Pemerintah, Propinsi, Kabupaten, Kota, unit pelaksana kesehatan lainnya. Pelayanan Gizi yang diberikan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, serta bidang manajemen/ administrasi kegizian dan kesehatan. Namun demikian sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka pemberian pelayanan gizi yang berada dibidang pelayanan gizi Rumah Sakit , sebutkan Nutrisionis ini menjadi kurang tepat. Selain itu perubahan tentang jabatan Fungsional tenaga Gizi ini juga harus berubah berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Tenaga kesehatan no 36 tahun 2014, yang disebut sebagai tenaga gizi adalah nutrisionis dan Dietisien. Saat ini sudah banyak terjadi perubahan baik dalam bidang pelayanan maupun dalam jenjang pendidikan sebagai latar belakang PNS. Sehingga kini, secara keseluruhan pemerintah sedang memperbaharui peraturan tentang Jabatan Fungsional seluruh bidang, termasuk salah satunya adalah Jabatan Fungsional Nutrisionis akan dirubah menjadi Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Dietisien. Jabatan fungsional Nutrisionis-Dietisien adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik serta bersifat mandiri. Artinya bahwa pengangkatan Pegawai negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional nutrisionis merupakan suatu bentuk pengakuan dari pemerintah atas kemampuan Nutrisioins secara intelektual dan

82 Etika Profesi emosional. Sedangkan kemandirian merupakan salah satu ciri dari dimensi kematangan nutrisionis yang dapat dilihat dari perubahan yang tadinya penuh ketergantungan menjadi mandiri. Diharapkan dengan adanya jabatan fungsional Nutrisionis-Dietisien dapat meningkatkan kualitas pelayanan gizi sekaligus memberikan kejelasan jenjang karier yang bersangkutan. Dalam jabatan fungsional ini terbagi dalam tiga katagori yaitu Jabatan Fungsional Nutrisionis Terampil, Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Jabatan Fungsional Dietisein. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga gizi terdiri dari dua Nutrisionis dan Dietisien. 1. Jabatan Fungsional Nutrisionis Terampil Jabatan Fungsional Nutrisionis Terampil memperhatikan butir-butir kegiatan mulai dari yang sederhana sampai dengan kegiatan yang sulit/kompleks maka jabatan fungsional Nutrisionis tersebut diharapkan dapat memenuhi jenjang jabatan keterampilan. Jabatan fungsional Nutrisionis Terampil minimal berlatar belakang pendidikan Diploma III Gizi, dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Pelaksana/Terampil, golongan ruang II.c s/d II.d. b. Pelaksana Lanjutan/Mahir, golongan ruang III.a s/d III.b. c. Penyelia, golongan ruang III.c s/d III.d. Jabatan Fungsional Nutrisionis Trampil adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di bidang gizi masyarakat, pelayanan asuhan gizi dan diitetik, dan penyelenggaraan makanan banyak (PMB) atau food service. Pelayanan gizi masyarakat meliputi pelaksanaan: perencanaan program, surveillance gizi, pemantauan pertumbuhan balita, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi, KIE gizi, koordinasi lintas program dan lintas sektor, pelatihan bidang gizi, advokasi, dan perencana kebijakan gizi. Pelayanan asuhan gizi dan diitetik meliputi: penapisan, pengkajian, penetapan masalah/diagnosis gizi, penyusunan rencana diit (orang sehat, sakit tanpa dan dengan komplikasi), koordinasi tim medis, implementasi diit, konseling gizi, monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan dan rencana tindak lanjut. Sedangkan penyelenggaraan makanan banyak (food service) meliputi: penyusunan standar terkait pelayanan makanan, pengecekan alur penerimaan bahan makanan, pengawasan dalam penyimpanan bahan makanan, pengendalian distribusi dan mutu makanan, pengawasan pemorsian dan penyajian makanan, survey kepuasan klien, penilaian keamanan pangan, pengembangan produk makanan, monitoring dan evaluasi, mengelola sumber daya terkait penyelenggaraan makanan, pemantauan dan pengendalian hygiene.

Etika Profesi 83 Kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada klien oleh jabatan Nutrisionis Terampil lebih terbatas bila dibandingkan dengan Nutrisionis Ahli dan Dietisien. Pada praktiknya kegiatan yang dapat dilakukan oleh Nutrisionis Terampil sifatnya lebih sederhana. Bila dalam suatu situasi Nutrisionis Terampil harus melakukan pelayanan di luar kewenangannya maka harus berkonsultasi dengan Nutrisionis Ahli atau Dietisien atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kewenangan. Ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Nutrisionis Terampil meliputi pengumpulan, pengukuran, tabulasi dan persiapan dalam kegiatan di bawah ini:. Pelayanan gizi, makanan, dan dietetik, meliputi: Pelayanan gizi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, dapat dilakukan melalui: a. Pendidikan gizi yaitu: konseling gizi pada kasus sederhana/tidak kompleks dan Edukasi gizi pada sederhana/tidak kompleks. b. Suplementasi gizi; kapsul vitamin A, Kapsul Vitamin A, Tablet Tambah Darah (TTD), Makanan Tambahan Ibu Hamil, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Makanan Tambahan Anak Balita 2-5 Tahun, Makanan Tambahan Anak Usia Sekolah, Bubuk Multi Vitamin dan Mineral. c. Tatalaksana gizi; dan 1) Penilaian status gizi, dapat ditentukan melalui: pengukuran antropometer, biokimia, klinis, dan/atau penilaian konsumsi pangan. 2) Diagnosis Gizi. 3) Intervensi gizi masyarakat. 4) Intervensi diet standar. 5) Intervensi Diet Khusus. d. Surveilans gizi 1) Kegiatan secara terus-menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat. 2) Monitoring dan Evaluasi. 2. Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli Jabatan Fungsional Nutrisionis adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di bidang gizi masyarakat, pelayanan asuhan gizi dan diitetik, dan penyelenggaraan makanan banyak (PMB) atau food service. Pelayanan gizi masyarakat meliputi pelaksanaan: perencanaan program, surveillance gizi, pemantauan pertumbuhan balita, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi, KIE gizi, koordinasi lintas program dan lintas sektor, pelatihan bidang gizi, advokasi, dan perencana kebijakan gizi.

84 Etika Profesi Pelayanan asuhan gizi dan diitetik meliputi: penapisan, pengkajian, penetapan masalah/diagnosis gizi, penyusunan rencana diit (orang sehat, sakit tanpa dan dengan komplikasi), koordinasi tim medis, implementasi diit, konseling gizi, monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan dan rencana tindak lanjut. Sedangkan penyelenggaraan makanan banyak (food service) meliputi: penyusunan standar terkait pelayanan makanan, pengecekan alur penerimaan bahan makanan, pengawasan dalam penyimpanan bahan makanan, pengendalian distribusi dan mutu makanan, pengawasan pemorsian dan penyajian makanan, survey kepuasan klien, penilaian keamanan pangan, pengembangan produk makanan, monitoring dan evaluasi, mengelola sumber daya terkait penyelenggaraan makanan, pemantauan dan pengendalian hygiene dan sanitasi makanan. Jabatan fungsional Nutrisionis Ahli berlatar belakang Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana Gizi yang telah lulus Uji Kompetensi serta Teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan (PMK Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 4), dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Dietisien Pertama, golongan ruang III.a – III.b. b. Dietisien Muda, golongan ruang III.c – III.d. c. Dietisien Madya, golongan ruang IV.a – IV.c. d. Dietisien Utama, golongan ruang IV.d – IV.e. Ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli meliputi melakukan, menyelenggarakan, mengarahkan, merumuskan, pelaksanaan Kebijakan dan mengembangkan. Pelayanan gizi, makanan, dan dietetik, meliputi: Pelayanan gizi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, dapat dilakukan melalui: a. Pendidikan gizi; meliputi Konseling gizi pada kasus sederhana dan kompleks serta Edukasi gizi sederhana dan kompleks. b. Suplementasi gizi; seperti pemberian Kapsul Vitamin A, Tablet Tambah Darah (TTD), Makanan Tambahan Ibu Hamil, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Makanan Tambahan Anak Balita 2-5 Tahun, Makanan Tambahan Anak Usia Sekolah, Bubuk Multi Vitamin dan Mineral. c. Tatalaksana gizi; dan 1) Penilaian status gizi, dapat ditentukan melalui: pengukuran dan pengkajian antropometer, biokimia, klinis, dan/atau penilaian konsumsi pangan. 2) Diagnosis Gizi. 3) Intervensi gizi masyarakat. 4) Intervensi diet standar.

Etika Profesi 85 5) Intervensi Diet Khusus. e. Surveilans gizi 1) Kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat. 2) Monitoring dan Evaluasi. 3. Jabatan Fungsional Dietisien Jabatan fungsional Dietisien saat ini masih bergabung dalam jabatan fungsional Nutrisionis yang dalam kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik serta bersifat mandiri. Sedangkan telah tercantum dalam UU No. 36 tahun 2014 bahwa tenaga gizi dibedakan menjadi dua yaitu Nutrisionis dan Dietisien, yang artinya bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Dietisien merupakan suatu bentuk pengakuan dari pemerintah atas kemampuan Dietisien secara intelektual dan emosional. Sedangkan kemandirian merupakan salah satu ciri dari dimensi kematangan Dietisien yang dapat dilihat dari perubahan yang tadinya penuh ketergantungan menjadi mandiri. Oleh karena itu perlu ada jabatan fungsional yang terpisah. Diharapkan dengan adanya jabatan fungsional Dietisien dapat meningkatkan kualitas pelayanan gizi sekaligus memberikan kejelasan jenjang karir yang bersangkutan. Jabatan fungsional Dietisien terdiri dari jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama, Muda, Madya dan Utama. Jabatan Fungsional Dietisien ini dibentuk selain memenuhi ketentuan Undang-undang No. 36 tentang tenaga kesehatan khususnya tenaga gizi yang dikatagorikan menjadi dua yaitu Nutrisionis dan Dietisien juga mempunyai tujuan sebagai berikut: a. Memperkuat kinerja instansi/organisasi dalam upaya meningkatkan upaya pelayanan gizi bagi masyarakat di rumah sakit, puskesmas perawatan, puskesmas non-perawatan, dan unit pelayanan kesehatan lainnya seperti balai besar kesehatan paru masyarakat, praktek konseling gizi mandiri di balai besar kesehatan olah raga masyarakat yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. b. Upaya pembinaan dan pengembangan jenjang karier Jabatan Fungsional Dietisien menjadi lebih jelas. Dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Dietisien diharapkan upaya pelayanan gizi di berbagai fasilitas kesehatan dan manajemen/administrasi kegizian-kesehatan dapat terlaksana dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, organisasi dan tenaga Gizi khususnya Dietisien.

86 Etika Profesi Jabatan fungsional Dietisien Ahli berlatar belakang Dietisien Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana Gizi yang telah pengikuti pendidikan Profesi Dietisien dan telah lulus Uji Kompetensi serta Teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan (PMK Nomor 26 Thaun 2013 Pasal 4), dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Dietisien Pertama, golongan ruang III.a – III.b. b. Dietisien Muda, golongan ruang III.c – III.d. c. Dietisien Madya, golongan ruang IV.a – IV.c. d. Dietisien Utama, golongan ruang IV.d – IV.e. Jabatan Fungsional Dietisienadalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di bidang gizi masyarakat, pelayanan asuhan gizi dan dietetik, dan Manajemen Penyelenggaraan Makanan (MPM) atau food service. Pelayanan gizi masyarakat meliputi pelaksanaan: perencanaan program, surveillance gizi, pemantauan pertumbuhan balita, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi, melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor, pelatihan bidang gizi, advokasi, dan perencana kebijakan gizi. Pelayanan asuhan gizi dan diitetik di lingkup gizi klinik meliputi: penapisan, pengkajian, penetapan masalah/diagnosis gizi, penyusunan rencana diit (orang sehat, sakit tanpa dan dengan komplikasi), koordinasi tim medis, implementasi diit, konseling gizi, monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan dan rencana tindak lanjut. Sedangkan penyelenggaraan makanan banyak (food service) meliputi: penyusunan standar terkait pelayanan makanan, pengecekan alur penerimaan bahan makanan, pengawasan dalam penyimpanan bahan makanan, pengendalian distribusi dan mutu makanan, penilaian keamaan pangan, pengembangan produk makanan, monitoring dan evaluasi, mengelola sumber daya terkait penyelenggaraan makanan, pemantauan dan pengendalian hygiene dan sanitasi makanan. Pelayanan gizi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, dapat dilakukan melalui: Ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Dietisien meliputi melakukan, menyelenggarakan, mengarahkan, merumuskan, pelaksanaan Kebijakan dan mengembangkan. Ruang lingkup Jabatan Fungsional Dietetik meliputi a. Pendidikan gizi seperti Konseling gizi pada klien di RS, Edukasi gizi pada klien di RS atau keluarga pasien di RS b. Suplementasi gizi seperti pemberian Kapsul Vitamin A, Tablet Tambah Darah (TTD),Makanan Tambahan Ibu Hamil, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI),Makanan Tambahan Anak Balita 2-5 Tahun, Makanan Tambahan Anak Usia Sekolah, Bubuk Multi Vitamin dan Mineral.

Etika Profesi 87 c. Tatalaksana gizi; dan 1) Penilaian status gizi, dapat ditentukan melalui: pengukuran antropometer, biokimia, klinis, dan/atau penilaian konsumsi pangan. 2) Penetapan diagnosis Gizi. 3) Intervensi gizi masyarakat. 4) Intervensi diet standar. 5) Intervensi Diet Khusus. d. Surveilans gizi 1) Kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat. 2) Monitoring dan Evaluasi. Latihan Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut! 1) Coba diskusikan apa yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Dietisien! Apa manfaat dari Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Dietisien? 2) Ada berapa katagori Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Dietisien? Sebutkan! Ringkasan 1) Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Dietisien adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik serta bersifat mandiri. Artinya bahwa pengangkatan Pegawai negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional nutrisionis dietisien merupakan suatu bentuk pengakuan dari pemerintah atas kemampuan Nutrisionis Dietisien secara intelektual dan emosional. 2) Jabatan Fungsional Nutrisionis Terampil memperhatikan butir-butir kegiatan mulai dari yang sederhana sampai dengan kegiatan yang sulit/kompleks maka jabatan fungsional Nutrisionis tersebut diharapkan dapat memenuhi jenjang jabatan keterampilan. Jabatan

88 Etika Profesi fungsional Nutrisionis Terampil minimal berlatar belakang pendidikan Diploma III Gizi, dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Pelaksana/Terampil, golongan ruang II.c s/d II.d. b. Pelaksana Lanjutan/Mahir, golongan ruang III.a s/d III.b. c. Penyelia, golongan ruang III.c s/d III.d. 3. Jabatan fungsional Nutrisionis Ahli berlatar belakang Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana Gizi yang telah lulus Uji Kompetensi serta Teregistrasi sesuai peraturan perundangundangan (PMK Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 4), dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Dietisien Pertama, golongan ruang III.a – III.b. b. Dietisien Muda, golongan ruang III.c – III.d. c. Dietisien Madya, golongan ruang IV.a – IV.c. d. Dietisien Utama, golongan ruang IV.d – IV.e. 4. Jabatan fungsional Dietisien Ahli berlatar belakang Dietisien Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana Gizi yang telah pengikuti pendidikan Profesi Dietisien dan telah lulus Uji Kompetensi serta Teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan (PMK Nomor 26 Thaun 2013 Pasal 4), dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Dietisien Pertama, golongan ruang III.a – III.b. b. Dietisien Muda, golongan ruang III.c – III.d. c. Dietisien Madya, golongan ruang IV.a – IV.c. d. Dietisien Utama, golongan ruang IV.d – IV.e. Tes 3 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 1) Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Dietisien adalah .... A. Suatu sistem yang ada di pemerintahan terkait dengan kinerja pegawai negeri sipil B. Suatu ketentuan yang memperhatikan kehadiran pegawai negeri sipil di tempat kerja C. Suatu kedudukan dari tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri sipil D. Suatu sistem kedudukan dan jabatan pegawai negeri sipil yang memperhatikan keahliannya

Etika Profesi 89 2) Dasar penggolongan yang membedakan Jabatan Fungsional Nutrisionis Terampil dan Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli adalah .... A. Semangat B. Pendidikan C. Pelatihan D. Ketrampilan 3) Perbedaan ruang lingkup kegiatan kerja dari seorang Nutrisionis Terampil dan Nutrisionis Ahli .... A. Lokasi sempit dan luas B. Komplesitas masalah C. Waktu penyelesaian masalah D. Keluasan jaringan kerja 4) Tempat kerja yang sesuai seorang yang mempunyai jabatan Fungsional Nutrisionis .... A. Puskesmas B. Rumah Sakit Pemerintah C. Catering D. Fitness Center 5) Tempat kerja yang sesuai untuk seorang yang mempunyai Jabatan Fungsional Dietisien .... A. Puskesmas B. Rumah Sakit Pemerintah C. Catering D. Fittness Center

90 Etika Profesi Kunci Jawaban Tes Tes Formatif 1 1) C. 2) C. 3) A. 4) B 5) C Tes Formatif 2 1) B 2) B. 3) A. 4) D. 5) C Tes Formatif 3 1) C 2) B 3) B 4) A 5) B

Etika Profesi 91 Glosarium Dietisen : adalah Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana Gizi yang telah mengikuti pendidikan Profesi Dietisien dan telah lulus Uji Kompetensi serta Teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan (PMK No. 26 Tahun 2013 Pasal 4). Kompetensi : adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Dietisien dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nutrisionis : adalah tenaga gizi yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Gizi atau Sarjana Terapan Gizi yang telah lulus Uji Kompetensi(PMK No. 26 Tahun 2013 Pasal 4). Register Dietisien : adalah dietisien yang telah lulus uji kompetensi dan tersertifikasi yang kemudian diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kegiatan. Teknikal Dietisien : adalah tenaga gizi yang berlatar belakang pendidikan diploma III Gizi dan lulus uji kompetensi (PMK No. 26 Tahun 2013 Pasal 4). Uji Kompetensi : adalah proses pengujian dan penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi Dietisien. Uji kompetensi dilakukan terhadap PNS/ Dietisien dalam rangka kenaikan jabatan fungsional Dietisien.

92 Etika Profesi Daftar Pustaka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat gigi, NUTRISIONIS, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis. Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Gizi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 1796 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.