Etika Profesi 93 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Tenaga Gizi. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2013 Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS. Kementerian Kesehatan RI, 2010. Rujukan PPSDM Kemenkes RI 2013. Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Kemenkes RI 2015. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014. PI BPPSDM Kesehatan Kemenkes RI, 2016. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. PI BPPSDM Kesehatan http://www.google.co.id/dirjendiktikebijakandiktittgkknidankurikulum https: //rssaifulanwar.jatimprov.go.id/instalasi gizi https://puskesmashalmahera.wordpress.com/program dan kegiatan PERSAGI dan AIPGI, 2014 . Naskah Akademik Pendidikan Gizi. www.clas.wayne.edu/Dietitian/The Profession- Of-Dietetics
94 Etika Profesi Bab 4 PERATURAN DI BIDANG GIZI DALAM PENYELENGGARAAN PEKERJAAN SERTA PRAKTEK TENAGA GIZI Tjarono Sari, SKM, M.Kes. Pendahuluan enyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan ini melengkapi peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 mengenai Standar Profesi Gizi. Di negara-negara seperti di Inggris, Australia, dan Kanada, ahli gizi yang teregistrasi dan dilindungi hukum adalah dietisien, yaitu seseorang yang setelah menempuh pendidikan sarjana gizi kemudian menempuh pendidikan Dietetic Internship atau praktik klinis gizi kemudian mengikuti ujian kompetensi dan memperoleh gelar Registered Dietitian (RD) di belakang namanya. Sedangkan, nutrisionis adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan sarjana gizi tetapi tidak menempuh pendidikan Dietetic Internship sehingga mereka tidak bisa bekerja di pelayanan klinik seperti rumah sakit dan menangani orang sakit. Mereka hanya menangani orang sehat dan lebih fokus pada penanganan masalah gizi masyarakat (community nutrition). Bagaimana dengan Ahli Gizi di Indonesia? Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi yang tertuang dalam Permenkes nomor 26 tahun 2013. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, tenaga gizi di Indonesia dikualifikasikan dalam 3 jenis yaitu: Technical Registered Dietisien, Nutrisionis Registered, dan Registered Dietisien. P
Etika Profesi 95 Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat: Menerapkan peraturan-peraturan di bidang gizi dalam penyelenggaraan pekerjaan serta praktik tenaga gizi. Pada bab 4 ini, akan terbagi menjadi 2 topik pembahasan: Topik 1 membahas tentang peraturan di bidang gizi dalam penyelenggaraan pekerjaan. Topik 2 membahas tentang Praktik tenaga gizi.
96 Etika Profesi Topik 1 Peraturan di Bidang Gizi dalam Penyelenggaraan Pekerjaan audara mahasiswa selamat berjumpa kembali. Pada topik 1 bab 4 akan dibahas tentang peraturan di bidang gizi. Jika kita bicara tentang peraturan di bidang gizi, maka semua produk/isi dari aturan tersebut bertujuan untuk memberikan layanan gizi yang optimal, diuraikan secara efektif dan efisien dengan berfokus pada jalan keluar dari permasalahan yang sesuai. Untuk itu seorang Ahli Gizi dituntut lebih menguasai bidang pekerjaan dan keahliannya, sehingga penyelesaian masalah gizi menjadi lebih terarah. Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan di Indonesia masih mengalami keterlambatan dalam proses realisasi pencapaian tujuan pembangunan, untuk itu diperlukan upaya dan kerja keras, termasuk dalam menyediakan sumber daya manusianya. Realita di lapangan yang terjadi, bahwa peran Ahli gizi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena: 1. Kurangnya jumlah tenaga ahli gizi. 2. Ketidakseimbangan kualifikasi, jumlah dan distribusi SDM kesehatan. 3. Belum terbentuknya tim asuhan gizi yang solid, sehingga praktik kolaborasi antara ahli gizi dan profesi yang lain belum berjalan secara maksimal. Ketidakseimbangan kualifikasi, jumlah dan distribusi SDM kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah SDM kesehatan berkualitas terutama di daerah terpencil. Hal itu disebabkan karena SDM kesehatan berkualitas enggan ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Untuk mengatasi permasalahan belum terbentuknya tim yang solid, pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan dikeluarkannya peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 23 tahun 2015 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Team Based) dalam mendukung program Nusantara Sehat. Team Based merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan berbasis tim dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). Dalam program ini Menteri Kesehatan, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan Penugasan Khusus S
Etika Profesi 97 Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Pasal 5). A. PENYELENGGARAN PEKERJAAN Kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana Penyelenggaraan Pekerjaan Ahli Gizi. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang tertuang pada peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Peraturan menteri ini dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Tenaga gizi sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan pekerjaan dan praktik pelayanan gizi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. 2. Sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 36 Pasal 23 ayat (5) huruf a Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tenaga gizi berlatar belakang pendidikan yang cukup beragam. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan (Pasal 1 ayat 1). Berdasarkan pendidikannya, tenaga gizi dikualifikasikan sebagai berikut (pasai 3): 1. Tenaga Gizi lulusan Diploma Tiga Gizi sebagai Ahli Madya Gizi. 2. Tenaga Gizi lulusan Diploma Empat Gizi sebagai Sarjana Terapan Gizi. 3. Tenaga Gizi lulusan Sarjana sebagai Sarjana Gizi; dan 4. Tenaga Gizi lulusan pendidikan profesi sebagai Registered Dietisien. Gambar 4.1. https://mohamadrosihan.wordpress.com/tag/ahli-gizi-sejati/
98 Etika Profesi Pelayanan Gizi yang diberikan oleh tenaga gizi memberikan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit (pasal 2). Sebagai ahli gizi yang sudah terkualifikasi harus memiliki persyaratan tertentu yaitu sebagai berikut (pasal 4) : 1. Tenaga Gizi Ahli Madya Gizi adalah yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien. 2. Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi, dan Sarjana Gizi adalah yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Nutrisionis Registered. 3. Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana yang telah mengikuti pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien. B. MACAM-MACAM PERATURAN DI BIDANG KESEHATAN DAN GIZI Produk-produk hukum dibidang kesehatan dan gizi dituangkan dalam bentuk undangundang dan peraturan menteri. Dan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang didukung dengan keadaan gizi yang optimal bagi seluruh masyarakat. Undang-undang atau peraturan yang membahas tentang kesehatan dan gizi tersebut antara lain: 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam undang-undang ini disebutkan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan bahwa serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Permenkes ini bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat diperlukan asupan gizi yang cukup sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan. Kegunaan AKG adalah untuk (Pasal 2): a. acuan dalam menilai kecukupan gizi; b. acuan dalam menyusun makanan sehari-hari termasuk perencanaan makanan di institusi;
Etika Profesi 99 c. acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional; d. acuan pendidikan gizi; dan e. acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi. 3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Undang-undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa upaya penyelenggaraan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Peraturan ini menjelaskan pada Pasal 5 (2) bahwa Penyelenggaraan Gizi Seimbang yang dimaksud pada dapat berupa kegiatan, antara lain: a. sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penyuluhan; d. konseling; dan demo percontohan dan e. praktik Gizi Seimbang. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selain itu pada Pasal 2 tercantum, bahwa pengaturan upaya perbaikan gizi ditujukan untuk menjamin: a. setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi; b. setiap orang terutama kelompok rawan gizi memiliki akses terhadap pangan yang bergizi; c. setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi (Pasal 2 ayat 1): a. penurunan angka kematian ibu dan bayi; b. penurunan prevalensi balita pendek (stunting);
100 Etika Profesi c. penanggulangan penyakit menular; dan d. penanggulangan penyakit tidak menular. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa area prioritas dilaksanakan dengan pendekatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya. C. PERATURAN-PERATURAN TERKAIT DENGAN PRAKTIK KEGIZIAN Beberapa dasar hukum dan peraturan yang digunakan seorang Ahli Gizi dalam melakukan pekerjaan yang terkait dengan praktik kegizian berkaitan dengan kemampuan dan kompetensinya serta dikaitkan pada jabatan fungsionalnya di antaranya adalah: 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan Gizi, makanan dan Dietetk, telah ditetapkan jabatan fungsional Nutrisionis berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang jabatan fungsional Nutrisionis dan angka kreditnya. Dalam keputusan tersebut dicantumkan unsur-unsur dalam menilai angka kredit5 yang terdiri dari 4 unsur dan sub unsur kegiatan yaitu: 1) pendidikan 2) pelayanan gizi, makanan dan dietetic 3) pengembangan profesi 4) penunjang kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik. Keputusan Meneg PAN ini telah ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 894/MENKES/SKB/VIII/2001 dan nomor 35 tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional nutrisionis dan angka kreditnya. serta keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1306/Menkes/SKJ X11/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis. Jabatan Fungsional Nutrisionis yang dimaksud adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit. Jenjang jabatan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 adalah Nutrisionis terampil dan Nutrisionis ahli.
Etika Profesi 101 http://www.indonesian-publichealth.com/tim-penilai-angka-kredit-nutrisionis/ Gambar 4.2. Jabatan Nutrisionis: a. Nutrisionis Terampil: 1) Nutrisionis Pelaksana. 2) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan. 3) Nutrisionis Penyelia. b. Nutrisionis Ahli: 1) Nutrisionis Pratama. 2) Nutrisionis Muda. 3) Nutrisionis Madya. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/111/2007 tentang Standar Profesi Gizi. Standar profesi ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Jabatan Nutrisionis: a. Nutrisionis Terampil: 1) Nutrisionis Pelaksana. 2) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan. 3) Nutrisionis Penyelia. b. Nutrisionis Ahli:
102 Etika Profesi Gambar 4.3. Tujuan penetapan standar profesi adalah: a. Sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan gizi di Indonesia dalam rangka menjaga mutu gizi. b. Sebagai acuan perilaku gizi dalam mendarmabaktikan dirinya di masyarakat. c. Menjaga dan meningkatkan untuk pelayanan gizi yang profesional baik untuk individu maupun kelompok. d. Mencegah timbulnya mal-praktik gizi. Dalam peraturan tersebut tercantum pada ketetapan keempat yang menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Organisasi profesi gizi di Indonesia disebut dengan PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi). Untuk menjalankan agar standar profesi dijadikan pedoman oleh semua anggotanya, maka
Etika Profesi 103 Persegi harus menyikapi dan mengantisipasi hal tersebut dengan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada melalui penetapan standar profesi tersebut. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1796 /menkes/per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Registrasi dibuat dalam rangka inventarisasi tenaga kesehatan pada umumnya dan tenaga gizi pada khususnya. Tujuan dibuatnya STR (Surat Tanda Registrasi) bagi para tenaga kesehatan baik itu dokter, gizi, perawat dan tenaga kesehatan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam rangka melindungi memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Gambar 4.4. Pasal 2 memberikan penjelasan sebagai berikut : (1) Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memilik STR. (2) Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. (3) Ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi.
104 Etika Profesi 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. Peraturan ini muncul adanya pertimbangan bahwa saat ini terjadi kecenderungan peningkatan kasus penyakit terkait gizi (nutrition-related disease) khususnya pada kelompok rentan yang memerlukan penatalaksanaan secara khusus melalui pelayanan gizi terutama di rumah sakit. Pasal 2 dalam Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit digunakan sebagai acuan bagi pimpinan rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan gizi di rumah sakit. Pelaksanaan pelayanan gizi di rumah sakit memerlukan sebuah pedoman sebagai acuan untuk pelayanan bermutu yang dapat mempercepat proses penyembuhan pasien, memperpendek lama hari rawat, dan menghemat biaya perawatan. Gambar 4.5. Mekanisme Pelayanan Gizi Rumah Sakit
Etika Profesi 105 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi . Dalam peraturan ini pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa Tenaga Gizi untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz). Pasal 7 (1) Tenaga Gizi dapat menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tenaga Gizi yang akan menjalankan praktik mandiri harus merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien (2). 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2015 tentang Penugasan khusus Tenaga Kesehatan berbasis tim (team based) dalam mendukung program Nusantara Sehat Dalam mendukung program Nusantara Sehat perlu dilakukan penguatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, maka perlu melakukan penempatan tenaga kesehatan khususnya pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK) melalui penugasan khusus yang berbasis Team Based. http://www.liputan86.com/2017/04/pendaftaran-nusantara-sehat-periode-ii.html Gambar 4.6.
106 Etika Profesi Coba kita lihat gambar di bawah ini menjelaskan bahwa sebuah kerja dan dalam bekerja tentunya berorientasi pada tugas yang dapat dikerjakan baik secara individu maupun tim. Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) dalam mendukung Program Nusantara Sehat diutamakan minimal terdiri dari 5 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, dan 2 tenaga kesehatan lainnya (dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat). http://www.indonesian-publichealth.com/tupoksi-jabfung-nutrisionis/ Gambar 4.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Mempeoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia melalui perkembangan iptek. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya kesehatan perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai. Hal ini bias terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata.
Etika Profesi 107 http://slideplayer.info/slide/2774994/ Gambar 4.8. Uji Kompetensi bertujuan untuk: a. memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional kesehatan; dan b. menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan. https://www.change.org/p/dirjen-dikti-kementrian-pendidikan-benahi-pelaksanaan-ujikompetensi-tenaga-kesehatan-2014 Gambar 4.9.
108 Etika Profesi Latihan Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut! 1) Menurut saudara bagaimana gambaran Ahli Gizi di Indonesia? 2) Mengapa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik harus memiliki STR? 3) Apa tujuan dari penetapan Standar Profesi? 4) Peraturan mana yang mengatur tentang Jabatan fungsional tenaga gizi sebagai PNS? Sebut dan jelaskan jabatan apa saja yang ada? Ringkasan 1. Penyelenggara pekerjaan bagi tenaga gizi telah dituangkan dalam peraturan-peraturan pemerintah dalam hal ini kementerian. Pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan telah mengeluarkan peraturan yang tertuang pada peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. 2. Produk-produk hukum dibidang kesehatan dan gizi dituangkan dalam bentuk undangundang dan peraturan menteri. Produk hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang didukung dengan keadaan gizi yang optimal bagi seluruh masyarakat. 3. Beberapa dasar hukum dan peraturan yang digunakan seorang Ahli Gizi dalam melakukan pekerjaan yang terkait dengan praktik kegizian berkaitan dengan kemampuan dan kompetensinya serta dikaitkan pada jabatan fungsionalnya. Secara operasional jabatan fungsional ini dijalankan sesuai dengan pedoman yang ada.
Etika Profesi 109 Tes 1 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 1) Ahli Gizi dituntut lebih menguasai bidang pekerjaan dan keahliannya. Realita di lapangan yang terjadi, bahwa peran Ahli gizi belum berjalan secara optimal. Apa penyebabnya? A. Gender B. Tidak kompeten C. Pendidikan rendah D. Jumlah tenaga kurang 2) Selain bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional. Kesehatan, apalagi tujuan uji kompetensi diselenggarakan? A. memberikan gambaran pekerjaan Ahli Gizi B. menjadi syarat mengikuti pendidikan profesi C. menjadi persyaratan dalam penerimaan pegawai D. menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan 3) Peraturan mana yang mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi ? A. Pemenkes RI nomor 41 tahun 2014 B. Permenkes RI nomor 23 tahun 2015 C. Permenkes RI nomor 39 tahun 2016 D. Permenkes RI nomor 18 tahun 2017 4) Team Based dalam program Nusantara Sehat mencakup beberapa jenis tenaga. Ada berapa macam jenis tenaga? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
110 Etika Profesi 5) Pada proses pelayanan gizi rumah sakit diperlukan pedoman dalam melaksanakan kegiatannya. Kementerian kesehatan telah mengeluarkan peraturannya. Peraturan mana yang dimaksud? A. Permenkes RI nomor 78 tahun 2013 B. Pemenkes RI nomor 41 tahun 2014 C. Peremenkes RI nomor 23 tahun 2015 D. Permenkes RI nomor 39 tahun 2016
Etika Profesi 111 Topik 2 Praktik Tenaga Gizi raktik tenaga gizi telah diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. Peraturan dimaksudkan agar tenaga gizi dapat memberikan pelayanan, hendaknya menerapkan praktik setinggi-tingginya atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan asal, suku bangsa, agama dan tingkat sosial ekonomi. Di samping itu tenaga gizi dituntut bersikap disiplin, jujur, ramah, sopan, menghargai orang lain dan tidak menyombongkan diri. Itulah cerminan seorang Ahli Gizi dalam upaya memelihara dan memperbaiki keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan gizi, pendidikan gizi, pengembangan ilmu dan teknologi gizi, serta ilmu-ilmu terkait. Kondisi seperti ini yang dituntut agar Ahli Gizi dalam praktik menjalankan profesinya berpedoman pada tata aturan yang ada. A. PERATURAN PRAKTIK TENAGA GIZI Seperti telah disampaikan pada topik sebelumnya, bahwa peraturan praktik tenaga gizi tentang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan praktik Tenaga Gizi. Dalam permenkes tersebut dijelaskan bagaimana aturan perijinan praktik kegizian (bab 2). Telah dijelaskan sebelumnya pada bab tersebut juga bagian kesatu bagaimana kualifikasi tenaga gizi. Pada pasal 5 permenkes nomor 26 tahun 2013 tertulis tentang Sertifikat Kompetensi dan STRTGz yang berbunyi sebagai berikut : 1. Tenaga Gizi untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STRTGz. 2. Untuk dapat memperoleh STRTGz, tenaga gizi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. 3. STRTGz dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. 4. STRTGz dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Contoh STRTGz sebagaimana yang dimaksud tercantum dalam Formulir I di bawah ini. B. SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN STRTGZ STRTGz adalah surat tanda registrasi tenaga gizi, merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki sertifikat kompetensi P
112 Etika Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang sertifikat kompetensi telah dikupas pada topik sebelumnya. Sertifikasi yang dimaksud memiliki 2 mekanisme yaitu : 1. Sertifikasi untuk mendapatkan ijazah, baik di dalam maupun luar negeri. 2. Sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidikan formal maupun non formal. Kegiatan ini bisa berupa seminar, kongres, pelatihan, dsb. Gambar 4.10.
Etika Profesi 113 Pengeluaran sertifikat ini hanya boleh diberikan oleh institusi yang telah terakreditasi oleh Persegi dan Asosiasi Pendidikan Gizi. Sertifikat inilah yang akan dijadikan sebagai syarat untuk registrasi sebagai ahli gizi. Registrasi Ahli Gizi ada 3 macam: 1. Registrasi keanggotaan, yaitu dengan mendaftar menjadi anggota Profesi gizi dalam hal ini Persegi. 2. Registrasi kompetensi awal, yaitu dilakukan untuk memperoleh pengakuan kompetensi standar, sehingga memperoleh kewenangan dalam melakukan praktik pelayanan gizi. 3. Registrasi kompetensi ulang dilakukan untuk memperoleh pengakuan kompetensi standar, sehingga memperoleh kewenangan dalam melakukan praktik pelayanan gizi. dilakukan setelah jangka waktu 5 tahun dari registrasi awal. Demikian bagi seorang ahli untuk dapat memperoleh STRRGz, selanjutnya masa berlakunya dapat diperpanjang setelah 5 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini pelaksanaan uji kompetensi baru pada tahap uji coba. C. SIPTGZ DAN SIKTGZ SIPTGz (Surat Ijin Praktik Tenaga Gizi) merupakan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi secara mandiri. Maksud surat ini diterbitkan berharap masa depan Tenaga Gizi bisa praktik layaknya seorang dokter ataupun bidan. Sedangkan SIKTGz (Surat Ijin Kerja Tenaga Gizi) merupakan bukti pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di sarana pelayanan kesehatan. Dengan demikian jika mau bekerja pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIKTGz).
114 Etika Profesi http://slideplayer.info/slide/11876219/ Gambar 4.11. Proses Regulasi Tenaga Gizi
Etika Profesi 115 Di bawah ini contoh formulir SIPTGz dan SIKTGz
116 Etika Profesi
Etika Profesi 117 Setelah tenaga gizi memperoleh kedua sertifikat tersebut, maka dapat melaksanakan praktik sesuai jenis pelayanan yang dikerjakan. Pada pasal 7 disebutkan bahwa : 1. Tenaga Gizi dapat menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2. Tenaga Gizi yang menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri harus merupakan 3. Tenaga Gizi Registered Dietisien (RD). 4. Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien (TRD) dan Nutrisionis Registered (NR) hanya dapat bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Dalam hal tidak terdapat Tenaga Gizi RD, maka Tenaga Gizi TRD dan NR dapat melakukan Pelayanan Gizi secara mandiri atau berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tempat tenaga gizi yang bersangkutan bekerja. Pasal 8 menyebutkan bahwa : 1. Setiap Tenaga Gizi RD yang melakukan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri dan bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIPTGz. 2. Setiap Tenaga Gizi TRD dan NR yang melakukan pekerjaan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTGz. Pasal 9 : 1. SIPTGz atau SIKTGz diberikan kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki STRTGz. 2. SIPTGz atau SIKTGz dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. 3. SIPTGz atau SIKTGz berlaku untuk 1 (satu) tempat. https://mohamadrosihan.wordpress.com/t ag/sertifikasi-ahli-gizi/ Gambar 4.12. Tenaga Gizi hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik. (2) Permohonan SIPTGz atau SIKTGz kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPTGz atau SIKTGz pertama. Tenaga gizi asing juga dan WNI lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan yang sudah diatur pada Pasal 11, yaitu dengan mengajukan permohonan memperoleh SIPTGz dan SIKTGz setelah melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Surat ijin tersebut hanya dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik. Untuk permohonan SIPTGz atau SIKTGz
118 Etika Profesi kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPTGz atau SIKTGz pertama. Gambar 4.13. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari (mal-praktik dan sebagainya) maka SIPTGz dan SIPTGz mutlak dimiliki oleh tenaga gizi. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga Gizi yang tidak memiliki SIPTGz atau SIKTGz untuk melakukan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut (pasal 16) KEWENANGAN AHLI GIZI DALAM PRAKTIK TENAGA GIZI Tenaga Gizi dalam melaksanakan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut (Pasal 17) : 1. memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik; 2. pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling dan edukasi serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi mikro dan makro, pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan dokumentasi pelayanan gizi; 3. pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi; dan 4. melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok orang dalam jumlah besar.
Etika Profesi 119 https://inacbg.blogspot.co.id/2016/05/pelatihan-pagt-yogyakarta-2016.html Gambar 4.14. Kewenangan tenaga gizi TRD dan RD ada perbedaan, tenaga gizi TRD dalam melaksanakan tugasnya berada dalam bimbingan tenaga gizi RD yang terbatas. Kewenangan tersebut meliputi : 1. pemberian pelayanan gizi untuk orang sehat dan dalam kondisi tertentu yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, dan lanjut usia, 2. pemberian pelayanan gizi untuk orang sakit tanpa komplikasi. Kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan standar profesi. Gambar 4.15.
120 Etika Profesi Sedangkan kewenangan Tenaga Gizi RD selain membimbing TRD dalam melaksanakan pelayanan gizi juga memiliki kewenangan lainnya yaitu meliputi: a. menerima klien/pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter; b. menangani kasus komplikasi dan non komplikasi; c. memberi masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai dengan kondisi klien/pasien; dan/atau d. merujuk pasien dengan kasus sulit/critical ill dalam hal preskripsi diet ke dokter spesialis yang berkompeten. Hak dan Kewajiban Tenaga Gizi Dalam menjalankan profesinya, sudah barang tentu tenaga kesehatan mengacu pada peraturan yang ada sesuai kode etik profesi. Yang sangat melekat profesi adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Hak tenaga gizi : Dalam memberikan layanan gizi di berbagai sarana layanan, sebagai tenaga gizi tentunya mempunyai hak yang harus dipenuhi. Hak apa yang diberikan ? Hak-hak tersebut antara lain : a. memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan pekerjaannya sesuai standar profesi Tenaga Gizi; b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien atau keluarganya; c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi;
Etika Profesi 121 d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tenaga gizi : Dalam melaksanakan pelayanan gizi, tenaga gizi mempunyai kewajiban: a. menghormati hak pasien/klien; b. memberikan informasi tentang masalah gizi pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan Pelayanan Gizi; c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani; d. menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur. Gambar 4.17. Kewajiban yang dilakukan tenaga gizi senantiasa untuk meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya dan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
122 Etika Profesi Latihan Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut! 1) Peraturan mana yang mendasari penyelenggaraan pekerjaan bagi tenaga gizi ? Apa yang menjadi pertimbangan tersebut? 2) Bagaimana proses Regulasi Tenaga Gizi, gambarkan mekanisme dan berikan penjelasannya? 3) Jelaskan perbedaan kewenangan tenaga gizi TRD dan RD, berikan contohnya! 4) Apa dan kewajiban tenaga gizi dalam melaksanakan pelayanan gizi? Ringkasan 1. Peraturan praktik tenaga gizi dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan praktik Tenaga Gizi yang sekaligus mencakup aturan perijinan praktik kegizian dan kualifikasi tenaga gizi. 2. Tenaga Gizi untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STRTGz setelah memperoleh sertifikat kompetensi. STRTGz dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku 5 tahun, sedangkan SIPTGz dan SIKTGz dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. 3. Kewenangan ahli gizi pada praktik tenaga gizi di fasilitas pelayanan kesehatan dibedakan antara tenaga gizi TRD dan RD. RD mempunyai kewenangan membimbing TRD. 4. Hak tenaga gizi diberikan sesuai dengan Pasal 20, sedangkan TRD kewajiban dijelaskan pada pasal 21 yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya dan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Etika Profesi 123 Tes 2 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 1) Kewenangan TRD dan RD dalam memberikan pelayanan gizi ada perbedaan. Di bawah ini mana yang menunjukkan kewenangan TRD? A. menangani kasus komplikasi dan non komplikasi B. memberikan informasi tentang masalah gizi pasien/klien C. pemberian pelayanan gizi untuk orang sehat dan dalam kondisi tertentu D. menerima klien/pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter 2) Praktik tenaga gizi diatur oleh kementerian kesehatan. Peraturan mana yang dimaksud? A. Permenkes RI nomor 26 tahun 2013 B. Permenkes RI nomor 41 tahun 2014 C. Permenkes RI nomor 23 tahun 2015 D. Permenkes RI nomor 39 tahun 2016 3) Tenaga gizi yang akan mengajukan ijin praktik harus memiliki STRGz. Siapa yang berhak mengeluarkan STRGz? A. MTKI B. PERSAGI C. Perguruan Tinggi D. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4) Sedangkan untuk SIPTGz dan SIKGz yang berhak mengeluarkan adalah .... A. MTKI B. PERSAGI C. Perguruan Tinggi D. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5) Berikut ini adalah hak-hak yang bisa dipenuhi tenaga gizi dalam melaksanakan pelayanan gizi, yaitu .... A. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi B. menghormati hak pasien/klien C. menyimpan rahasia pasien/klien D. memberikan informasi tentang masalah gizi pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan
124 Etika Profesi Kunci Jawaban Tes Tes Formatif 1 1) D 2) D 3) D 4) C 5) A Tes Formatif 2 1) C 2) A 3) A 4) D 5) A
Etika Profesi 125 Glosarium BPPSDM : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia DBK : Daerah Bermasalah Kesehatan DTPK : Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan NR : Nutrisionis Registered RD : Registeres Dietition SDM : Sumber Daya Manusia SIKGz : Surat Izin Kerja Tenaga Gizi SIPGz : Surat Izin Praktek tenaga Gizi STRTGz : Surat Tanda Ristrsi Tenaga Gizi TRD : Technical Registered Dietition
126 Etika Profesi Daftar Pustaka American Dietetic Association. 2007. The Role Of Registered Dietitian. http://www.eatright.org. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/111/2007 tentang Standar Profesi Gizi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1796 /menkes/per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 23 TAHUN 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2015 tentang Penugasan khusus Tenaga Kesehatan berbasis tim (team based) dalam mendukung program Nusantara Sehat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
Etika Profesi 127 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.
128 Etika Profesi Bab 5 KODE ETIK GIZI DAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAGI Edith. Herianandita . Sumedi, SKM, M.Sc. Pendahuluan alam bab 5 ini akan dibahas tentang kode etik gizi dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Sebagai seorang Ahli gizi, yang melaksanakan profesi gizi, sebaiknya mengabdikan diri dalam upaya meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan bangsa. Pengabdian profesi gizi dilaksanakan dalam bentuk upaya perbaikan gizi, perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang gizi serta ilmu terkait dan pendidikan gizi. Ahli gizi harus senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, AD-ART, dan Kode Etik profesi Gizi. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Belajar tentang etika akan menyiapkan mahasiswa dalam mengenali situasi-situasi yang sulit dan melaluinya dengan cara yang benar sesuai prinsip-prinsip keprofesionalan dan rasional. D
Etika Profesi 129 Setelah mempelajari bab 5 ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. memahami dan menginternalisasi kode etik ahli gizi dalam mengikuti perkuliahan; dan 2. melaksanakan pekerjaan setelah lulus dari pendidikan.
130 Etika Profesi Topik 1 Kode Etik Gizi audara mahasiswa selamat berjumpa kembali. Pada bab 5 ini kita akan membicarakan perihal kode etik gizi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga (ADART) PERSAGI. Dalam pembahasan kali ini akan dimulai dengan definisi atau pengertian dari kode etik, serta beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ahli gizi berkaitan dengan kode etik yang harus diikuti. Marilah kita mulai pembahasan kita. A. DEFINISI Dalam buku Kode Etik Gizi menyatakan bahwa merupakan tuntunan perilaku profesional seorang tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi sesuai dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang telah diperoleh dari pendidikan formal dan nonformal. Kode etik gizi ini bukan hanya diberlakukan di Indonesia saja, akan tetapi di negaranegara seperti Amerika dan Kanada, seorang ahli gizi harus menerapkan kode etik yang diberlakukan untuk profesional seorang ahli gizi. Seperti pernyataan berikut. Kode etik untuk profesional dietisien di Amerika merupakan suatu tuntunan vital bagi kegiatan profesional dan untuk memperkuat kredibilitas harus memegang teguh prinsip etika. Para professional dietetic harus menerapkan kode etik ini untuk merefleksikan nilai dan prinsip etika kepada masyarakat, klien, profesi, teman sejawat dan profesional lainnya. (Code of Ethics for profession of Dietetics, 2009) Untuk Profesi dietetic Canada, mempunyai sumpah profesi dan berkewajiban kepada klien, kewajiban kepada sosial atau masyarakat dan kewajiban kepada profesi. (Standards-ofPractice/Code-Of-Ethics-Interpretive-Guide-1999) Dalam menerapkan kode etik, seorang ahli gizi melaksanakan tugas profesinya, perlu memperhatikan kewajiban yang diembannya. Kewajiban tersebut menyangkut kewajiban umum, kewajiban kepada klien, kewajiban kepada masyarakat, kewajiban kepada teman seprofesi dan mitra kerja serta kewajiban kepada diri sendiri. Selain kewajiban yang harus dilakukan seorang ahli gizi juga dituntut untuk memahami penerapan pelanggaran dari kode etik tersebut serta kekuatan kode etik. S
Etika Profesi 131 Gambar 5.1. Etik dan Profesional https:// www.google.co.id B. KEWAJIBAN UMUM Sebagai seorang profesional dan sesuai dengan amanah undang-undang dasar 1945, bahwa seorang ahli gizi mempunyai kewajiban berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan masyarakat melalui peningkatan keadaan gizi masyarakat. Ahli gizi diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus untuk dapat menyumbangkan keahliannya bagi masyarakat. Sebagai contoh yang kongkrit adalah untuk menanggulangi masalah gondok endemic, para ahli gizi mengupayakan kepada pemerintah untuk pelaksanaan fortifikasi garam beriodium, agar masalah gondok dii Indonesia teratasi. Tentunya selain ilmu pengetahuan yang harus ditingkatkan juga perilaku yang baik, jujur, tulus dan adil sesuai etika dan standar profesi yang telah ditetapkan. Selain itu juga harus menjunjung tinggi nama baik profesi. Bahwa seorang profesional, bila melakukan suatu kesalahan maka akan memberikan dampak yang kurang baik bagi korps atau perkumpulan profesinya. Namun sebaliknya bila seorang ahli gizi dapat melaksanakan kewajiban dengan baik, jujur, adil nama perkumpulan profesinya akan ikut mendapatkan dampak positif. Seorang profesional akan menjunjung tinggi dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Adapun jabaran kewajiban yang termasuk kewajiban kepada umum sebagai berikut: 1. Ahli gizi berperan meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan serta berperan dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. 2. Ahli gizi berkewajiban menjunjung tinggi nama baik profesi dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan budi luhur serta tidak mementingkan diri sendiri.
132 Etika Profesi 3. Ahli gizi berkewajiban senantiasa menjalankan profesinya menurut standar profesi yang telah ditetapkan. 4. Ahli gizi berkewajiban senantiasa menjalankan profesinya bersikap jujur, tulus dan adil. 5. Ahli gizi berkewajiban menjalankan profesinya berdasarkan prinsip keilmuan, informasi terkini, dan dalam menginterpretasikan informasi hendaknya obyektif tanpa membedakan individu dan dapat menunjukkan sumber rujukan yang benar. 6. Ahli gizi berkewajiban senantiasa mengenal dan memahami keterbatasannya sehingga dapat bekerja sama dengan pihak lain atau membuat rujukan bila diperlukan. 7. Ahli gizi dalam melakukan profesinya mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkewajiban senantiasa berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya. 8. Ahli gizi dalam bekerja sama dengan para profesional lain di bidang kesehatan maupun lainnya berkewajiban senantiasa memelihara pengertian yang sebaik-baiknya. C. KEWAJIBAN TERHADAP KLIEN Saat itu masyarakat menuntut pelayanan yang terbaik kepada seluruh tenaga kesehatan, termasuk kepada ahli gizi. Kualitas pelayanan kesehatan saat ini difokuskan kepada klien (client centre care), jadi kepentingan dan kepuasan klien yang utama. Seorang ahli gizi berkewajiban untuk menilai, memperbaiki, meningkatkan keadaan gizi klien melalui suatu proses asesmen, diagnosis, intervensi serta monitoring evaluasi menggunakan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT). Hal penting yang harus dijaga dengan teguh adalah kerahasiaan klien, memberi pelayanan prima, menghormati dan menghargai kebutuhan klien, memberi informasi secara baik dan benar, memberikan pelayanan dengan adil tidak memberdakan status social klien. Butir kewajiban yang tergolong dalam kewajiban kepada klien adalah sebagai berikut: 1. Ahli gizi berkewajiban sepanjang waktu senantiasa berusaha memelihara dan meningkatkan status gizi klien baik dalam lingkup institusi pelayanan gizi atau di masyarakat umum. 2. Ahli gizi berkewajiban senantiasa menjaga kerahasiaan klien atau masyarakat yang dilayani baik pada saat klien masih atau sudah tidak dalam pelayanannya, bahkan juga setelah klien meninggal dunia kecuali bila diperlukan untuk keperluan kesaksia hokum. 3. Ahli gizi dalam menjalankan profesinya senantisa menghormati dan menghargai kebutuhan untuk setiap klien yang dilayani dan peka terhadap perbedaan budaya, dan tidak melakukan diskriminalisasi dalam hal suku, agama, ras, status social, jenis kelamin, usia dan tidak menunjukan pelecehan social. 4. Ahli gizi berkewajiban senantiasa memberikan pelayanan prima, cepat, dan akurat.
Etika Profesi 133 5. Ahli gizi berkewajiban memberikan informasi kepada klien dengan tepat dan jelas, sehingga memungkinkan klien mengerti dan mau memutuskan sendiri berdasarkan informasi tersebut. 6. Ahli gizi dalam melakukan tugasnya, apabila mengalami keraguan dalam memberikan pelayanan berkewajiban senantiasa berkonsultasi dan merujuk kepada ahli gizi lain yang mempunyai keahlian. D. KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT Terkait dengan kewajiban ahli gizi kepada masyarakat dapat digambarkan seperti informasi yang salah berhubungan dengan gizi bahwa di suatu masyarakat beranggapan bahwa makan ikan terlalu banyak akan mengakibatkan cacingan. Ini merupakan anggapan yang salah, nah…. sebagai seorang ahli gizi pendapat ini harus diluruskan. Bukan ikan yang mengakibatkan cacingan tetapi kebiasaan hidup tidak bersih, sedangkan ikan adalah sumber protein yang baik. Saat ini yang menghawatirkan kita adalah konsumsi gula yang terlalu tinggi, dapat berdampak pada penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus. Beberapa penelitian terkini mengatakan bahwa konsumsi sayur dan buah masyarakat sangat rendah, maka ahli gizi harus melakukan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya konsumsi sayur dan buah. Slogan kementerian kesehatan saat ini adalah Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dimana salah satu poin di dalamnya adalah konsumsi sayur dan buah setiap hari. Dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat tentunya ahli gizi harus bekerja sama dengan profesi lain. Karena masalah gizi tidak dapat ditanggulangi oleh ahli gizi saja tetapi multidisiplin. Di bawah ini adalah butir kewajiban yang tergolong dalam kewajiban ahli gizi kepada masyarakat: 1. Ahli gizi berkewajiban melindungi masyarakat umum khususnya tentang penyalahgunaan pelayanan, informasi yang salah dan praktik yang tidak etis berkaitan dengan gizi, pangan termasuk makanan dan terapi gizi/ diet. Ahli gizi hendaknya senantiasa memberikan pelayanannya sesuai dengan informasi faktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Ahli gizi senantiasa melakukan kegiatan pengawasan pangan dan gizi sehingga dapat mencegah masalah gizi di masyarakat. 3. Ahli gizi berkewajiban senantiasa peka terhadap status gizi masyarakat untuk mencegah terjadinya masala gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat. 4. Ahli gizi berkewajiban memberi contoh hidup sehat dengan pola makan dan aktivitas yang seimbang sesuai dengan nilai praktik gizi individu yang baik.
134 Etika Profesi 5. Dalam bekerja sama dengan profesional lain di masyarakat, Ahli gizi berkewajiban hendaknya senantiasa berusaha memberikan dorongan, dukungan, inisiatif, dan bantuan lain dengan sungguh-sungguh demi tercapainya status gizi dan kesehatan optimal di masyarakat. 6. Ahli gizi dalam mempromosikan atau mengesahkan produk makanan tertentu berkewajiban senantiasa tidak dengan cara yang sallah atau, menyebabkan salah interpretasi atau menyesatkan masyarakat. E. KEWJIBAN TERHADAP TEMAN SEPROFESI DAN MITRA KERJA Kekuatan profesi juga terletak pada kesatuan anggota profesinya, oleh karena itu sesama ahli gizi harus saling bekerja sama dalam melakukan tugas pengabdian kepada klien ataupun kepada masyarakat agar terwujud status gizi yang baik. Bekerja bersama, saling mendukung, saling berbagi ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang baru kepada teman yang lain akan berdampak sangat besar kepada kemajuan profesi dan pada akhirnya kepada keadaan gizi masyarakat. Kewajiban yang terkait dengan teman seprofesi dan mitra kerja adalah sebagai berikut: 1. Ahli gizi bekerja melakukan promosi gizi, memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat secara optimal, berkewajiban senantiasa bekerja sama dan menghargai berbagai disiplin ilmu sebagai mitra kerja di masyarakat. 2. Ahli gizi berkewajiban senantiasa memelihara hubungan persahabatan yang harmonis dengan semua organisasi atau disiplin ilmu/profesional yang terkait dalam upaya meningkatkan status gizi, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. 3. Ahli gizi berkewajiban selalu menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan ketrampilan terbaru kepada sesama profesi dan mitra kerja. F. KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI DAN DIRI SENDIRI Bagaimana dengan kewajiban terhadap diri sendiri? Taat kepada kode etik, standar profesi, melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, jujur, mempunyai rasa percaya diri, selalu berusaha meningkatkan kapasitas diri melalui belajar seumur hidup. Seorang ahli gizi profesional tidak mengutamakan kepentingan pribadi, misalnya dengan menerima imbalan yang tidak sesuai dengan haknya, atau bekerja sama dengan orang lain menyalah gunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu hal yang cukup penting adalah ahli gizi hendaknya menjaga kesehatan dan status gizinya. Menjaga nama baik profesi dengan tidak tercela atau melanggar hukum. Poin untuk kewajiban terhadap diri sendiri seperti di bawah ini:
Etika Profesi 135 1. Ahli gizi berkewajiban mentaati, melindungi dan menjunjung tinggi ketentuan yang dicanangkan oleh profesi. 2. Ahli gizi berkewajiban senantiasa memajukan dan memperkaya pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam menjalankan profesinya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi terkini serta peka terhadap perubahan lingkungan. 3. Ahli gizi harus menunjukkan sikap percaya diri, berpengetahuan luas, dan berani mengemukakan pendapat serta senantiasa menunjukkan kerendahan hari dan mau menerima pendapat orang lain yang benar. 4. Ahli gizi dalam menjalankan profesinya berkewajiban untuk tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi termasuk menerima uang selain imbalan yang layak sesuai jasanya, meskipun dengan pengetahuan klien/masyarakat (tempat dimana ahli gizi diperkerjakan). 5. Ahli gizi berkewajiban tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan memaksa orang lain untuk melawan hukum. 6. Ahli gizi berkewajiban memelihara kesehatan dan keadaan gizinya agar dapat bekerja dengan baik. 7. Ahli gizi berkewajiban melayani masyarakat umum tanpa memandang keuntungan perorangan atau kebesaran seseorang. 8. Ahli gizi berkewajiban selalu menjaga nama baik profesi dan mengharumkan organisasi profesi. G. PENERAPAN PELANGGGARAN Saudara mahasiswa, sampai saat ini profesi gizi belum melaksanakan penerapan pelanggaran kode etik secara tegas. Oleh karena itu kita dapat melihat profesi lain yang sudah melaksanakan dengan sungguh-sungguh tentang pelanggaran kode etik ini seperti bila profesi kesehatan adalah profesi kedokteran. Sehingga sangsi terhadap pelanggaran kode etik gizi pun belum dilaksanakan. Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik ini diatur tersendiri dalam Majelis Kode Etik Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik profesi berarti pelanggaran terhadap sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi suatu profesi dalam masyarakat (adminactivity. Blogspot) Bila seseorang melakukan pelanggaran etik maka dapat diberikan sangsi pelanggaran kode etik berupa sangsi moral dan sangsi dikeluarkan dari organisasi (etikaprofesinarotama. Blogspot). Mengapa harus ada kode etik profesi gizi? Kode etik profesi gizi mempunyai kekuatan yang dapat melindungi anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya. Di bawah ini
136 Etika Profesi adalah kekuatan dari kode etik profesi gizi. Di bawah terdapat gambar tentang pelanggaran kode etik Pendidikan, terlihat bahwa seorang siswa yang melanggar aturan sekolah diberikan sangsi oleh guru yang mengajar. Akan tetapi pada profesi ahli gizi pelanggaran kode etik yang nyata belum pernah terjadi, sehingga belum bisa memberikan gambaran seperti apa pelanggaran kode etik ahli gizi tersebut. Gambar 5.2. Pelanggaran etik di sekolah https://awansemenuk.wordpress.com H. KEKUATAN KODE ETIK Kode etik ahli gizi ini dibuat atas prinsip bahwa organisasi profesi bertanggung jawab terhadap kiprah anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya. Kode etik ini berlaku setelah disahkannya kode etik oleh sidang tertinggi profesi sesuai ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga profesi gizi. Sebagai perbandingan bahwa dalam Etika kedokteran, HIPPOCRATES memunculkan konsep pengobatan sebagai profesi dan berjanji di depan masyarakat bahwa menempatkan kepentingan pasien mereka di atas kepentingan mereka sendiri. Saudara mahasiswa, berikut akan dibahas beberapa hal yang berhubungan dengan kode etik, penentuan etika, etika kedokteran dan sebagainya.
Etika Profesi 137 1. Kode Etik Dalam membahas kode etik, perlu diperhatikan beberapa poin berikut: a. Seperangkat nilai-nilai tertulis dan standar penyelenggaraan dari suatu grup untuk menetapkan keputusan. b. Umumnya dalam bentuk pernyataan. c. Tidak memberikan jawaban secara khusus pada setiap kondisi yang mungkin timbul. Penerapan suatu kode etik bidang profesi Ketika kita akan menetapkan seseorang itu melanggar etik, maka sesungguhnya siapakah yang mempunyai atau mekanisme apakah yang perlu digunakan sebagai bahan pertimbangan? 2. Siapakah yang menentukan sesuatu itu etis ? Untuk menentukan suatu dianggap etis, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. a. Setiap orang memiliki perbedaan terhadap penilaian benar dan salah. b. Kode etik yang dibentuk secara kolektif dan dokumen kebijakan yang terkait. c. Tenaga kesehatan akan selalu dihadapkan dengan hukum yang berlaku. d. Organisasi kesehatan sangat kuat dipengaruhi oleh ajaran agama e. Selain itu mereka menetapkan standar perilaku dan memonitor kepatuhan. Saudara mahasiswa, coba kita membahas etika kedokteran agar dapat menambah pemahaman kita. Di bawah ini kita akan membahas tentang apakah yang menarik dalam etika kedokteran dan bagaimana seseorang memutuskan sesuatu itu etis atau tidak? 3. Apa yang menarik dari etika kedokteran ? Dalam ilmu kedokteran ada etika yang perlu diperhatikan seperti berikut a. BELAS KASIH. Bersedia mengatasi permasalahan kesehatan pasien dengan memberi perhatian dan memahami masalah pasien. b. KOMPETENSI. Kurang kompeten dapat mengakibatkan kematian pasien. Kompetensinya bukan saja meliputi dasar ilmiah namun juga teknis. c. OTONOMI. Penentuan sendiri dalam menangani pasien Di bawah ini ada beberapa hal pendekatan yang perlu diperhatikan dalam memutuskan etis. 4. BAGAIMANA SESEORANG MEMUTUSKAN SESUATU ITU ETIS? a. Setiap orang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengambil keputusan etis dan dalam mengimplementasikannya. b. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan : 1) Pendekatan non rasional a) Kepatuhan b) Imitasi yang mengesampingkan benar dan salah.
138 Etika Profesi c) Perasaan yang dianggap benar adalah yang dirasakan benar d) Intuisi ,persepsi yg terbentuk dengan segera mengenai bagaimana bertindak. e) Kebiasaan , tidak selalu tepat untuk mengambil keputusan 2) Pendekatan rasional a) DEONTOLOGI melibatkan pencarian aturan-aturan yang terbentuk dengan baik yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan. b) KONSEKWENSIALISME. Dengan mempertimbangkan bagaimana hasil dari penetapan keputusan. Tindakan yang benar adalah tindakan yang memberi hasil yang baik. c) PRINSIPALISME. Mempergunakan prinsip-prinsip etik sebagai dasar dalam membuat keputusan moral. d) Prinsip dasar: e) penghargaan otonomi, berbuat baik berdasarkan kepentingan terbaik dari pasien, tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti pasien dan keadilan. f) ETIKA BUDI PEKERTI. Nilai yang sangat penting adalah belas kasih, kejujuran, bijak dan dedikasi. Adapun langkah dalam pengambilan keputusan dalam situasi etik dapat saudara baca seperti yang tersebut di bawah ini. 5. MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK SITUASI ETIK Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kode etik harus melihat situasi etik yang ada, pengambilan keputusan mengikuti langkah-langkah berikut. a. LANGKAH PERTAMA: Identifikasi perilaku klien. b. Bagaimana perilakunya, aktivitas atau keputusan dari pertanyaan? c. LANGKAH KEDUA: Tentukan relevansi profesional d. Apakah ini berkaitan dengan peran profesional ahli gizi? e. LANGKAH KETIGA : Membedakan keinginan dan atau nilai pribadi dan profesional f. Bagaimana nilai pribadi mempengaruhi penilaian profesional? Saudara mahasiswa, Etika perlu kita terapkan dalam memberikan pelayanan gizi kepada pasien atau klien. Kita harus menghargai klien, memberi perlakuan yang sama, memberikan hak untuk memutuskan keinginannya terkait dengan penyembuhan penyakitnya. Selain itu juga dalam memberikan pelayanan tenaga gizi harus menjaga kerahasiaan klien, tidak melakukan loyalitas ganda dan mempunyai tanggung jawab
Etika Profesi 139 kesehatan terhadap diri sendiri untuk kepentingan klien dan masyarakat .Untuk lebih jelaskan dapat dilihat di bawah ini. 6. BAGAIMANA HUBUNGAN DENGAN PASIEN? Seorang ahli gizi profesional akan berhubungan dengan pasien yang membutuhkan konsultasi gizi untuk kesehatan diri maupun keluarganya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menghadapi klien atau pasien di antaranya: a. PENGHARGAAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA 1) Memberikan pelayanan dengan tidak membedakan status, jenis kelamin, golongan usia dan sebagainya. 2) Tidak boleh menolak pasien. 3) Etika tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan kategori tertentu terhadap pasien hanya karena menderita penyakit yang membahayakan. 4) Tidak dibenarkan mempunyai hubungan emosional dengan pasien. b. KOMUNIKASI DAN PERSETUJUAN 1) Hak pasien untuk mengambil keputusan mengenai perawatan kesehatan (menentukan sendiri, bebas dalam membuat keputusan yang menyangkut dirinya). 2) Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusannya. 3) Pasien harus paham dengan jelas apa tujuan dari suatu tes atau pengobatan, hasil apa yang akan diperoleh, dan apa dampaknya jika menunda keputusan. 4) Dokter atau petugas kesehatan tidak boleh menawarkan kepada pasiennya tindakan sia-sia atau hal yang tidak menguntungkan. 5) Pasien harus tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan sejauh kapasitas pasien masih memungkinkan. c. KERAHASIAAN 1) Kerahasiaan pasien harus dijaga secara absolut. 2) Kepercayaan merupakan bagian penting dalam hubungan memberikan pelayanan. Kepercayaan merupakan standar legal dan etis dari kerahasiaan dimana profesi kesehatan harus menjaganya. 3) Pembeberan kerahasiaan pasien kepada pihak lain harus mempertimbangkan bahaya, tidak terbalikan, tidak terhindarkan kecuali dengan membeberkan informasi yang sebenarnya. Asumsikan bahwa semua informasi adalah rahasia dan tidak dapat sebar luaskan, kecuali oleh permintaan pengadilan dan dengan persetujuan.
140 Etika Profesi d. LOYALITAS GANDA 1) Seorang tenaga kesehatan harus mendahulukan kepentingan pasien. Bila dalam satu hal ada pihak ketiga misalnya dalam hal ini adalah pemerintah(polisi, berbeda kepentingan dengan pasien maka tenaga kesehatan hal ini disebut dengan loyalitas ganda. 2) Dalam kasus di atas tenaga kesehatan harus berpihak kepada pasien. 3) Yang menjadi masalah adalah bagaimana melindungi pasien dari tekanan pihak ketiga tsb. e. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT 1) Saat ini pengobatan lebih merupakan aktivitas sosial dan tidak hanya terbatas pada kegiatan individu. 2) Karena masyarakat dan lingkungan fisik merupakan faktor penting dalam kesehatan pasien , maka profesi kesehatan secara umum mempunyai peran penting dalam kesehatan publik, pendidikan kesehatan, perlindungan lingkungan, hukum-hukum yang mempengaruhi kesehatan atau kesehatan komunitas dan persaksikan dalam pengadilan. f. TANGGUNG JAWAB TERHADAP DIRI SENDIRI 1) Seorang tenaga profesional kesehatan harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Menjaga kesehatannya sendiri agar tidak terjadi efek negatif terhadap kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. 2) Tanggung jawab ini juga termasuk perhatian kesehatan terhadap anggota keluarganya. 3) Menghindari hal-hal yang membahayakan kesehatan bagi dirinya sendiri seperti contohnya merokok, penggunaan obat berbahaya, menghindari stres yang akan mengganggu dirinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 7. PENERAPAN ETIKA DALAM KEGIATAN PROFESIONAL Dalam menerapkan etika sebagai kegiatan profesional, untuk menghadapi pasien etika yang harus diterapkan adalah: a. Jangan membuat janji yang tidak dapat kita penuhi. b. Katakan pada pasien dan klien tentang informasi waktu dan keadaan. c. Dampak pada hubungan profesional.
Etika Profesi 141 Latihan Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut! Kasus 1 Sorang ahli gizi A yang baru lulus bekerja di Rumah Sakit Swasta Internasional, diberi tugas menjadi ahli gizi di ruang rawat inap khusus yaitu Intensive Care Unit (ICU). Suatu hari A mengajukan cuti sebagai haknya selama 1 (satu) minggu. Selama cuti ada ahli gizi B yang menggantikannya selama dia cuti. Diruang ICU tsb ada seorang pasien Tn.C yang keadaan umumnya kurang baik , dan harus melakukan beberapa pemeriksaan medis untuk menunjang diagnosa penyakitnya. Pada hari terakhir A masuk kerja, Tn. C harus puasa untuk suatu pemeriksaan, Ahli Gizi A tidak menulis dalam catatan pasien. Ahli gizi A juga tidak melakukan timbang terima pekerjaan dengan Ahli Gizi B. Perawat menemui istri Tn,C memberikan obat untuk diminum. Namun istri Tn,C berinisiatif sendiri membeli bubur untuk suaminya tanpa berkonsultasi lebih dulu, dan menganggap bahwa harus makan sebelum minum obat harus makan dulu. Namun keesokan harinya, Tn.C meninggal dunia. Karena kasus meninggalnya Tn.C, maka ahli gizi A dan B dipanggil untuk menjadi saksi dalam beberapa kali persidangan. Setelah dilakukan autopsi ternyata ditemukan bubur di saluran pencernaan Tn.C. Diskusikan dengan kelompok di dalam kelas. 1) Menurut saudara, apakah ahli gizi A dan B mempunyai kesalahan dalam proses pelayanan kepada Tn. C? 2) Aspek kewajiban apa yang tidak dipenuhi oleh ahli gizi A dan B ? 3) Apakah ada sangsi yang harus diberikan kepada ahli gizi A dan B ? 4) Menurut saudara jika ahli gizi A dan B bersalah, apa akibatnya terhadap korps ahli gizi ? 5) Agar supaya ahli gizi A dan B tidak dinyatakan ikut bersalah pada kasus meninggalnya Tn.C, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kasus di atas. Jelaskan dengan menguraikan kewajiban ahli gizi dalam kode etik.
142 Etika Profesi Ringkasan 1. Kode Etik ahli gizi merupakan tuntunan perilaku profesional seorang tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi sesuai dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang telah diperoleh dari pendidikan formal dan non formal. 2. Semua ahli gizi dalam menjalankan pekerjaannya harus mengikuti kode etik gizi. 3. Kode etik meliputi kewajiban yang harus ditaati oleh setiap ahli gizi yaitu kewajiban umum, kewajiban klien, kewajiban masyarakat, kewajiban teman seprofesi dan mitra kerja dan kewajiban kepada profesi dan diri sendiri. Tes 1 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 1) Kode etik ahli gizi adalah .... A. Menuntun perilaku sosial para ahli gizi B. Menuntun sikap percaya diri para ahli gizi C. Menuntun perilaku profesional seorang ahli gizi D. Menuntun sikap dan tingkah laku mendidik 2) Salah satu contoh dari pelaksanaan kewajiban umum dalam kode etik gizi adalah .... A. Meningkatkan daya beli masyarakat B. Meningkatkan kemampuan belajar masyarakat C. Meningkatkan daya terima konsumsi masyarakat D. Meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan masyarakat 3) Salah satu contoh dari pelaksanaan kewajiban kepada profesi dan diri sendiri adalah .... A. Meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan masyarakat B. Meningkatkan daya terima konsumsi masyarakat C. Meningkatkan kekayaan untuk diri sendiri D. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesinya