MEUSEURAYA Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Editor Asnawi Zainun & Muhajir Al-Fairusy Diterbitkan Oleh MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BESAR 2022
MEUSEURAYA Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Editor Asnawi Zainun & Muhajir Al-Fairusy Tata Letak Ulfa Desain Sampul Arypena 18 x 25 cm, viii + 131 hlm. Cetakan I, Desember 2022 Diterbitkan oleh: MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BESAR 2022 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar iii ABSTRAK Adat dan budaya menjadi wacana penting dalam konteks penguatan nilai tradisional dan lokal masyrakat. Sebagai salah satu bangsa besar, Aceh pernah memproduksi peradaban besar dengan nilai budaya keacehan, dan menjadi melting pot lintas-bangsa dalam rangka pembangunan keacehan. Bagaimanapun, peradaban Aceh adalah jejak penting sejarah pada masanya, yang mengangkat nama Aceh ke panggung internasional. Kumpulan tulisan dari lintas penulis ini untuk mengetahui bagaimana adat Aceh dan budaya harus dimaknai, khususnya dalam konteks Aceh Besar. Bagaimanapun, Islam dan adat telah menjadi sisi peradaban Aceh yang tak dapat diseparasi. Dua komponen ini menyatu. Kumpulan tulisan yang diikat dengan istilah meramien ini merupakan refleksi penguatan kembali adat Aceh, dengan pendekatan pandangan adat budaya, guna memahami secara langsung bagaimana gambaran adat di Aceh, khususnya kawasan Aceh Besar yang pernah menjadi pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Sederet pandangan menunjukkan jika adat dan budaya di Aceh Besar telah menjadi salah satu warisan dan nilai identitas keacehan. Kondisi ini ditandai dengan adanya pengetahuan adat, nilai adat, dalam konteks konservasi sumber daya dan penguatan nilai sosial. Diantaranya ada wacana kejruen blang, mawah, konservasi hutan, hingga tradisi lokal yang ada di Aceh Besar. Selain itu, adat Aceh dibangun sebagai bentuk respon masyarakat Aceh terhadap perubahan sosial dan entitas jati diri keacehan. Kemunculan pengetahuan dan nilai adat Aceh telah dimulai sejak Aceh menjadi kumpulan masyarakat dan menjelma menjadi bangsa. Adat Aceh meliputi; pengetahuan, nilai, dan identitas jati diri keacehan masyarakat Aceh. Kata Kunci: Adat Aceh, Meuramien, Aceh Besar.
iv MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar KATA SAMBUTAN KETUA MAA KABUPATEN ACEH BESAR Perjalanan Aceh Besar kerap disebut dalam studinya Muhammad Said (Aceh Sepanjang Abad), Snouck Hurgronje, Zentgraff, H.M. Zainuddin, Anthony Reid, dan beberapa studi lain yang mencoba merekam perjalanan sejarah Aceh. Keberadaan Aceh Besar sebagai sentra dan lokus penting perjalanan sejarah Aceh tak dapat dilewati begitu saja. Aceh Besar sebagai kawasan vital dan strategis dalam perkembangan Islam hingga kejayaan Aceh telah dibuktikan oleh beberapa studi dan temuan para sejarawan. Bagaimanapun, temuan Lamuri di Lamreh Aceh Besar, dan beberapa nisan lama (Aceh: Batee Jeurat) dengan ukiran kaligrafi bermuatan pesan penuh makna telah menunjukkan pada publik luas bahwa Aceh Besar adalah titik dimulainya sebuah peradaban. Di tengah pusara globalisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat, penting sekali menjaga konsistensi dan berpegang teguh pada nilai adat istiadat Aceh dalam rangka merawat identitas dan jati diri sebagai sebuah bangsa yang pernah mengukir peradaban, salah satu orientasi kerja tersebut untuk menumbuhkan minat dan kesadaran bergerak maju untuk kembali membangun peradaban. Kumpulan tulisan (Antologi) yang dihimpun dari beberapa penulis dalam buku ini, telah memberi pengayaan literasi pengetahuan adat budaya dari satu sisi, di sisi lain ini menjadi pekerjaan penting dalam rangka menjaga eksistensi narasi adat Aceh umumnya, dan Aceh Besar khususnya. Majelis Adat Aceh Kabupate Aceh Besar tentunya mengucapkan terimakasih tak terhingga pada Pemerintah Daerah Aceh Besar, semua tim penulis yang telah menyisihkan separuh waktunya untuk membantu lahirnya kumpulan artikel ini yang dihimpun daam antologi. Tentunya, saya amat berterimakasih pada pihak-pihak yang telah membantu dengan penuh daya hingga kumpulan makalah ini terbit, Sekretariat MAA Aceh Besar yang dengan penuh dedikasi mendampingi proses jalannya kerja-kerja adat dan budaya di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar. Di sela kerja yang begitu padat, dunia literasi dan distribusi pengetahuan dengan bacaan tetap menjadi agenda Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar dalam rangka merawat peradaban dan warisan pengetahuan kepada generasi penerus. Selaku Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, akhirnya kami
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar v memohon maaf jika ada kekurangan dalam proses penerbitan, dan sebagai penutup saya kutip satu hadih madja Aceh: lam gampong tameusaré, lam meugle tameubila, lam lampôh meutulông-alang, lam meublang tameusyèdara. Putôh ngön meupakat Kuwat ngön meuseuraya. Selamat membaca !!. Siem, 10 Desember 2022 Ketua MAA Kabupaten Aceh Besar, Asnawi Zainun
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar vii DAFTAR ISI ABSTRAK....................................................................................................... iii KATA SAMBUTAN KETUA MAA KABUPATEN ACEH BESAR....... iv Bagian 1 Keujruen Blang, Kearifan Pengelolaan Kawasan Blang (Persawahan) di Kabupaten Aceh Besar Oleh: Asnawi Zainun...................................................................................... 2 Bagian 2 Adat Mawah Oleh: Mukhtar Idris......................................................................................... 12 Bagian 3 Mukim dan Konservasi Kawasan Hutan di Aceh Besar Sebagai Mitigas Bencana Oleh: Muhajir Al-Fairusy ............................................................................... 22 Bagian 4 Kosmopolitanisme Aceh Besar Oleh: Muhammaf Alkaf ................................................................................... 27 Bagian 5 Eksisensi Lembaga Panglima Laot dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyrakat Pesisir di Aceh Besar Oleh: Rina Rahma............................................................................................ 31 Bagian 6 Membangun Ekonomi Gampong dengan Nilai Adat dan Syariat Oleh: Badruzzaman Ismail .............................................................................. 36 Bagian 7 Arsitektur Rumoh Aceh Rayeuk Oleh: Yusriadi.................................................................................................. 50 Bagian 8 Adat Uteun Pantang di Mukim Janthoe; Sebuah Kearifan yang Tergilas Zaman Oleh: Asnawi Zainun...................................................................................... 56
viii MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Bagian 9 Liké Dong “Liké Rayeuk;” Tradisi Shalawat yang Hampir Hilang dalam Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh Besar Oleh: Khumaini Adnan ................................................................................... 62 Bagian 10 Pok Teupeun, Budaya Menenun Warisan Indatu Oleh: Asnawi Zainun...................................................................................... 70 Bagian 11 Meumawah dan peumawah perilaku Ekonomi-Budaya Aceh Oleh; Juanda Djamal ....................................................................................... 87 Bagian 12 Tradisi Beut Darôh & Kenduri Khatam dalam Masyarakat Aceh Besar Oleh: Muhajir Al-Fairusy ............................................................................... 94 Bagian 13 Intat Lintô dan Seumapa; Persiapan, Penataan dan Pengembangan Materi Seumapa Oleh: Cek Medya Hus...................................................................................... 99 Bagian 14 Adat Musem Drien; Kemukiman Blang Mee Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar Oleh: Mujiburrahman ..................................................................................... 110 Bagian 15 Sie Reuboh, Kuliner Aceh Rayeuk yang Perlu dijaga Eksistensinya Oleh: Mawardi & Ahmad Ilyus Nanda........................................................... 116 Bagian 16 Hak-hak Mukim Atas Wilayah dan Sumber Daya Alam Oleh: Asnawi Zainun...................................................................................... 121 Bagian 17 Risalah (Rekomendasi) Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengintegrasian Arsitektur dan Ornamen Khas Aceh Pada Bangunan Publik di Kabupaten Aceh Besar......................... 128
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 1 Seumayang pangulèè ibadat Meugoë pangulèè hareukat Kaya meuh han meusampé kaya padé meuseumpeuna
2 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Bagian 1 Keujruen Blang, Kearifan Pengelolaan Kawasan Blang (Persawahan) di Kabupaten Aceh Besar Oleh; Asnawi Zainun1 Seumayang pangulèè ibadat Meugoë pangulèè hareukat Kaya meuh han meusampé kaya padé meuseumpeuna Lam gampong tameusaré Lam meuglé tameubila Lam lampôh meutulông-alang Lam meublang tameusyèdara Mengacu pada sejumlah referensi dan kajian terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan dan sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal Aceh, maka ditemui tiga aspek penting pengaturan pengelolaan yang meliputi aspek pembagian ruang, kelembagaan adat, dan ketentuan adat pengelolaannya. Ketiga aspek ini dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Secara garis besar pembagian ruang berdasarkan adat di Aceh terdiri dari tiga kawasan utama, yaitu kawasan tempat tinggal (gampong), kawasan budi daya dan kawasan pemanfaatan bersama dalam bentuk tanah/perairan komunal. Kawasan tempat tinggal (gampong) merupakan kawasan konsentrasi perumahan penduduk lingkungan masyarakat membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik warga masyarakat. Selanjutnya kawasan budi daya adalah kawasan yang telah digunakan terus menerus seperti kawasan persawahan (blang), perkebunan (lampoh/ Seuneubok), kawasan tambak (neuheun) yang biasanya ditandai dengan kepemilikan pribadi atau perseorangan. 1 Asnawi Zainun merupakan pegiat adat Aceh aktif, kini dipercaya sebagai Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar.
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 3 Sementara itu yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatan bersama adalah kawasan yang ditandai kepemilikan kolektif atau komunal, yang diatur dengan ketentuan adat masing-masing wilayah. Kawasan pemanfaatan bersama dimaksud antara lain berupa bineh pasie (pantai), laot (laut), teupin (Tepian kuala, laot atau sungai tempat pendaratan perahu), krueng (sungai), panton atau pasie krueng (pinggir sungai), paya (rawa), glee (Perbukitan/Gunung), uteun (hutan) dan lain-lain. Setiap kawasan pemanfaatan bersama tersebut memiliki lembaga adat yang menjalankan fungsi sesuai dengan pemanfaatan kawasan. Lembaga Adat fungsional yang berwenang menjalankan fungsi-fungsi adat berdasarkan wilayah kelola masing-masing antara lain adalah Panglima laot, Panglima Uteun/Pawang Glee, Keujruen Blang, Peutua Sineubok. Disamping lembaga-lembaga adat fungsional di atas dibeberapa kawasan juga dikenal beberapa kelembagaan adat fungsional lainnya yaitu, Peutua Krueng yang menjalankan fungsi adat pengelolaan sungai dan Peutua Weue yang menjalankan fungsi-fungsi adat dikawasan peternakan khususnya lokasi perkandangan ternak. Kemudian menyangkut dengan aturan adat pengelolaan sumber daya alam dalam kearifan lokal Aceh meliputi aspek-aspek tata nilai, mekanisme pengambilan keputusan dan sanksi terhadap pelanggaran. Keberadaan aturan adat pengelolaan sumber daya alam ini menjadi bagian penting konsep pengelolaan kawasan dan sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal dalam mewujudkan tata pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. A. Keujruen Blang, Istilah dan Pengertian Lembaga Keujruen Blang merupakan lembaga adat yang bersifat kedinasan yang memiliki kewenangan mengelola kawasan persawahan atau urusan yang berhubungan dengan pertanian sesuai dengan adat dan reusam blang di kawasan blang masing-masing. Keberadaan lembaga Keujruen Blang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh Besar oleh sebab itu lembaga ini sudah sangat dikenal di semua wilayah mukim dan gampong dalam wilayah kabupaten Aceh Besar. Dewasa ini lembaga adat Keujruen Blang telah diakui keberadaan dan kedudukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku. Pengaturan tentang lembaga adat keujruen Blang antara lain ditemukan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan
4 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Aceh, khususnya dalam Pasal 98 ayat (3), Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peranan Keujruen Blang dalam Pengelolaan Irigasi. Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat mendefinisikan lembaga adat Keujruen Blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. Sementara Pasal 1 angka 13 memberikan batasan tentang Keujruen Blang adalah lembaga adat pengelolaan kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam satu daerah pelayanan irigasi atau tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis yang terdiri dari keujruen chik dan keujruen muda. B. Struktur Keujruen Blang dan Wilayah Kekuasaan Keujruen Pengaturan tentang struktur kelembagaan keujruen blang kadangkala berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, namun secara umum lembaga adat keujruen blang dibagi kepada dua tingkatan yakni Keujruen Chiek dan Keujruen Muda. Keujruen Chiek adalah unsur pimpinan keujruen blang yang berada di tingkat mukim dan keujruen muda adalah unsur pimpinan keujruen blang yang berada di tingkat gampong. Meskipun Keujruen Blang merupakan lembaga yang otonom, namun kelembagaan, lembaga keujruen blang melekat pada kelembagaan gampong dan mukim. C. Syarat dan Mekanisme Pengangkatan Keujruen Jabatan Keujruen Blang adalah jabatan profesional, artinya seseorang baru dapat dipilih atau diangkat menjadi seorang keujruen blang jika dinilai memiliki kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang baik dalam pengelolaan kawasan blang. Dahulu penunjukkan atau pengangkatan keujruen blang dilakukan dengan menggunakan dua mekanisme yakni secara turun-temurun dan penunjukan atau pengangkatan oleh peutuapeutua gampong atau mukim. Seorang Keujruen Blang biasanya akan mewariskan pengetahuannya tentang tata kelola blang kepada anak keturunannya dengan cara mengajarkan anaknya secara langsung. Namun dahulu tidak jarang
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 5 pewarisan ilmu pengetahuan tentang tata kelola blang dari seorang keujruen blang kepada anak-keturunannya ditempuh dengan pendekatan ghaib atau metafisik. Dalam kondisi ini umumnya penunjukkan jabatan keujruen blang dilakukan berdasarkan garis keturunan atau turun temurun. Penunjukan keujruen blang dilakukan juga dengan mekanisme pemilihan oleh peutua-peutua gampong dan mukim. Pemilihan dilakukan dengan sangat selektif oleh ureung-ureung tuha gampong dan mukim yang dipimpin langsung oleh keuchik atau imeum mukim, dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu, seperti pemahaman terhadap adat dan reusam khususnya yang berhubungan dengan blang, kemampuan untuk membaca siklus alam (kalon Kutika), memiliki ilmu dalam penangkalan hama, dipatuhi oleh petani dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangan saat ini keujruen chik dan keujruen muda dipilih secara musyawarah oleh petani sawah (ureung meugoe) dalam wilayah kerja setempat dengan mengikutsertakan imeum mukim dan keuchik. Pengesahan keujruen chiek secara adat ditetapkan dengan keputusan imeum mukim sementara itu pengesahan keujruen muda secara adat ditetapkan dengan keputusan keuchik. D. Fungsi dan Tugas Keujruen Blang Keujruen Blang tidak hanya bertugas mengurus irigasi saja, namun sebagai pemegang otoritas di kawasan Blang, Keujrueng Blang memiliki kewenangan mengurusi semua hal yang berhubungan dengan urusan petanian termasuk urusan yang berhubungan dengan penegakan adat dan reusam blang. Secara adat tugas Keujruen Blang pada umumnya antara lain adalah: 1. Menentukan jadwal-jadwal kegiatan bersawah sesuai dengan kaedahkaedah adat, 2. Memimpin upacara adat di blang seperti keunduri blang, 3. Melakukankan upaya penanganan hama, 4. Menegakkan aturan-aturan adat blang, 5. Mengatur pembagian air kepada petani, 6. Memimpin kegiatan meuseuraya (gotong royong) membersihkan tali air, membuat dan memperbaiki pageu reuntang,
6 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 7. Menyelesaikan sengketa yang terjadi di kawasan blang. Penentuan jadwal turun ke sawah ditentukan oleh keujruen blang setelah melakukan prosesi lum kutika, yakni upacara melihat waktu yang tepat untuk memulai kegiatan bersawah dengan memperhatikan siklus musim dan dihubungkan juga dengan perkiraan gangguan hama yang biasa disebut dengan keuneunong. Dalam sebuah hadih maja disebutkan, tajak u laot takalon bintang, tajak u blang lum kutika. Hadih Maja ini pada hakekatnya mengajarkan kita untuk selalu bersahabat dan menyesuaikan diri dengan alam lingkungan sekitar dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kearifan lum kutika yang dilaksanakan dalam kegiatan menanam di sawah adalah perwujudan dari prinsip bersahabat dengan alam yang diajarkan oleh indatu kita. Biasanya prosesi lum kutika dilakukan pada malam hari, disaat kawasan blang benar-benar sepi, untuk menghindari bertemu dengan siapapun termasuk dengan binatang, seperti anjing, kucing, tikus, lembu dan binatang lainnya. Pada saat melaksanakan upacara lum kutika keujruen blang atau ureung malem ini benar-benar memperhatikan kondisi alam saat itu, termasuk memperhatikan perilaku ulat, dijumpainya, apakah menghadap ke arah bawah atau ke arah atas. Setelah keujruen blang atau ureung malem di gampong/mukim melihat waktu yang baik untuk memulai menanam, maka setelah berkoordinasi dengan keuchik dan imeum mukim, kemudian keujruen blang mengumumkan kepada masyarakat bahwa kegiatan menanam sudah dapat dimulai. Ketentuan Adat Aceh sesungguhnya sangat mendorong agar kegiatan menanam padi dilakukan secara serentak dan tidak menyukai kegiatan menanam yang tidak teratur. Hal ini tercermin dalam ungkapan berikut ini: di ulèè nyoë ka geukeumeuköh di ulèè jéh göh geuseumula pakon han geutém meugoë sireutak beumeuhalak padé lam paya calom-malom lam meuneugoë alamat nanggroë tan peutua Kegiatan memulai kegiatan bersawah (peuphon blang) diawali dengan upacara kenduri blang, di beberapa tempat disebut kenduri peutron langai,
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 7 yakni memulai kegiatan membajak sawah. Upacara keunduri blang biasanya dilakukan dua atau tiga kali dalam setahun, yakni pada saat permulaan turun ke sawah (Peuphon blang), pada saat padi akan berbuah (dara pade) dan pada saat selesai menuai padi. Kanduri blang merupakan upacara yang dilakukan untuk mendapatkan berkah dari Allah Swt sekaligus sebagai wujud dari rasa syukur atas rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt. Dahulu khanduri blang dilakukan pada lokasi-lokasi tertentu, seperti di hulu saluran (ulee Lueng) atau di lokasi yang disakralkan seperti di kuburan ulama-ulama yang dianggap keramat. Di gampong Krueng Kalee Mukim Siem misalnya, pelaksanaan kenduri dilakukan di kuburan Tgk. Glee Iniem. Di wilayah-wilayah Blang yang memiliki saluran irigasi, kanduri peuphon blang biasanya dilakukan di hulu atau pucuk saluran dan pada saat pelaksanaan kenduri sekaligus dilakukan kegiatan membersihkan tali air. Waktu pelaksanaan keunduri diumumkan kepada petani penggarap oleh keujruen blang setelah berkoordinasi dengan keuchik dan teungku imeum meunasah. Pada saat pelaksanaan kenduri, ibu-ibu membawa semua bahan-bahan dan alat memasak ke lokasi pelaksanaan kenduri. Terkait dengan jenis hewan yang dipotong pada saat kenduri, berbeda antara kawasan yang satu dengan kawasan lainnya. Ada yang hanya sekedar memotong ayam, namun di banyak tempat pada saat pelaksanaan kenduri blang jenis hewan yang dipotong adalah lembu atau kerbau, bahkan disyaratkan dengan spesifikasi tertentu, misalnya harus lembu atau kerbau yang kulitnya berwarna hitam atau kekuning-kuningan (galeun). Pengadaan lembu untuk upacara kenduri blang, biasanya dilakukan dengan cara meuripee, yakni para petani yang menggarap di kawasan lahan blang menyumbang dengan nilai tertentu sesuai dengan harga lembu yang dibeli. Keujruen Blang seharusnya juga memiliki ilmu dalam penanganan hama yang menyerang tanaman padi masyarakat. Sebab salah satu permasalahan yang paling menonjol dalam kehidupan petani kita adalah persoalan serangan hama tanaman. Untuk mencegah atau menghadapi serangan hama terhadap tanaman pertanian mereka, ternyata indatu kita dahulu telah memiliki kiat dan mekanisme yang bersahabat dengan lingkungan. Mekanisme atau kiat menghidari dan menghadapi serangan hama dapat digolongkan dalam tiga pendekatan yaitu:
8 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 1. Menghindari siklus musim hama; 2. Pemasangan penangkal hama (pencegahan atau pemulihan secara organik); 3. Pendekatan karantina hama dengan menciptakan dan memelihara kawasan hutan atau tumbuhan tertentu agar hama terkonsentrasi dalam kawasan tersebut. Menghindari siklus musim hama adalah upaya mengatur pola tanam terutama terkait dengan jadwal penanaman, agar pada saat tanaman (padi) berbuah terbebas dari siklus hama tertentu, misalnya hama wereng (dalam bahasa Aceh disebut Geusong). Untuk maksud ini maka jadwal penanaman diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan sistem kelender siklus alam yang dalam masyarakat Aceh dikenal dengan istilah keuneunong. Pengaturan jadwal tanam berdasarkan kalender keuneunong dalam masyarakat Aceh dapat terlihat dari pepatah keuneunong sebagai berikut: Keunong siblah geutabu tabu jareung Keunong sikureung tabu beurata Keunong tujoh padé lam umong Keunong limong padé ka dara Dan dikenal juga ungkapan hadih maja keuneunong berikut: Keunong tujoh jeut chit manteng Keunong Limong geusong seuba Dua bait terakhir bermakna kira-kira pada saat keunong tujoh yaitu pada saat bulan September kita masih diperbolehkan untuk menanam atau menebar benih, namun jika kita menanam atau menabur benih pada saat keunong limong yaitu pada bulan Oktober, maka diyakini saat padi berbuah akan bersamaan dengan siklus geusong atau hama wereng. Untuk menghindari atau mengatasi serangan hama terhadap tanaman terutaman padi, masyarakat Aceh juga memiliki pendekatan lain yakni dengan memasang media penangkal hama. Penangkal hama ini biasanya adalah bagian dari tanaman tertentu yang memancarkan warna atau aroma tertentu yang tidak disukai atau malah lebih disukai oleh hama, seperti daun pinang merah atau mayang pinang muda (bungong pineung muda). Daun pinang berwarna kuning atau mayang pinang biasanya dipancangkan di sudut sudut sawah agar tanaman padi tidak diserang oleh hama wereng.
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 9 Disamping itu dikenal juga prosesi penyembelihan ayam di atas bentangan beragam jenis daun tertentu. Pada saat keunduri blang (selamatan sawah) Teungku Imeum Meunasah melakukan penyembelihan ayam yang darah diteteskan di atas bentangan beberapa jenis daun yakni on pineung mirah, on geureupeng, on krang asee, on culuet, on rabon dan on kayee kunyet-nyet. Daun-daun yang terkena percikan darah ayam yang disembelih, pada sore hari oleh Teungku Imeum Meunasah ditancapkan pada pintu saluran air (peundah ie) yang dimaksudkan untuk mencegah hama dan menambah kesuburan tanah. Pendekatan yang cukup mengesankan, ternyata pada masyarakat Aceh Besar dahulu, terutama di Mukim Jantho mengenal adanya hutan larangan atau hutan pantangan. Hutan Larangan atau Hutan Pantangan adalah kawasan hutan tertentu yang sengaja dijaga dan dipelihara keasliannya oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai kawasan karantina hama-hama tertentu seperti tikus dan babi. Pada Musim tanam kawasan ini menjadi kawasan yang dilarang untuk dimasuki, mengambil dan membawa pulang hasil hutan. Begitu pula dengan penegakan adat blang lainnya, seperti aturan adat yang berhubungan dengan ateung blang, pageue reuntang, lueng ie, termasuk aturan yang berhubungan dengan pantangan-pantangan blang. Semua aspek terkait denga pengelolaan diatur dengan baik dan cermat dalam adat meugoe, sehinggal pengelolaan blang dapat berjalan dengan baik dan tertib. E. Hak atau Peunayah Keujruen Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aturan adat juga mengatur tentang hak atau peunayah keujruen blang. Pengaturan adat tentang besarnya hak atau peunayah keujruen blang, biasanya berbeda antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Namun pada umumnya besarnya peunayah keujruen adalah sebagai mana sering disebut dalam ungkapan hadih maja berikut: hak keujruen sikateng pade, dama ngen awee lam siploh sa. Maksudnya adalah, biasanya peunayah keujruen disepakati dalam setiap si yok umong, yakni setiap luas sawah lebih kurang antara 2000 m² sampai 2500 m², maka petani wajib membayar hak keujruen sebanyak sikateng padé, atau lebih kurang 20 aree (bambu).
10 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar F. Penguatan dan pembinaan keujruen blang Mengingat pentingnya fungsi dan peranan keujruen blang dalam tata kelola kawasan blang (persawahan) berbasis masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, maka sudah sepantasnya kita perlu menyiapkan konsep penguatan keujruen blang berdasarkan kearifan adat Aceh dimasa yang akan datang. Harus diakui bahwa saat ini sangat sulit menemukan sosok keujruen blang yang benar-benar memenuhi spesifikasi keujruen berdasarkan adat Aceh. Terkait dengan kondisi ini, maka sangat kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan semua pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk melakukan pembinaan terhadap keujruen blang di Aceh Besar. Sebagai langkah penguatan lembaga keujruen blang di Aceh Besar, penting juga dipertimbangkan keberadaan regulasi yang jelas yang mengatur tentang eksistensi lembaga keujruen blang yang menyangkut berbagai aspek seperti kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas sesuai dengan adat Aceh. Dengan adanya regulasi tentang Keujruen Blang di Aceh diharapkan dapat menjamin keberadaan lembaga Keujruen Blang dan tata kelola kawasan pertanian (blang) sesuai dengan kekhususan Aceh. Keberadaan Lembaga Adat Keujruen blang sebagai lembaga pengelolaan pertanian berbasis masyarakat merupakan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Keberadaan lembaga adat ini sangat penting dipertahankan dan diperkuat kedudukannya sebagai lembaga pengelolaan pertanian di Aceh Besar dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan pertanian secara partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan. Keu peu keuh guna tangkulôk lambayông Sikin reuncông ulèè suasa Keu peu keuh guna sikin lapan sagoe Meunyoe pruet deuk troe han sapeu guna
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 11 Lam gampong tameusaré Lam meuglé tameubila Lam lampôh meutulông-alang Lam meublang tameusyèdara
12 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Bagian 2 Adat Mawah Oleh; Mukhtar Idris2 Abstrak Mawah adalah suatu akad kerja sama dalam usaha pengelolaan lahan/ ternak dalam masyarakat adat di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama. Praktek adat mawah saling menguntungkan antara pemilik dan pengelola. Pemilik dan pengelola memiliki kesetaraan yang sama. Praktek mawah telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Aceh dan masih dipertahankan sampai saat ini, dan banyak membantu kehidupan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Adat mawah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena bersifat saling menguntungkan. Manfaat adat mawah antara lain menjadi solusi bagi petani yang tidak memiliki lahan/modal, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang berkeadilan sosial, menghindari praktek riba. Penyelesaian sengketa adat mawah diselesaikan melalui peradilan adat dikampung atau ditingkat mukim. Kata Kunci: Adat Mawah, Kesejahteraan, Masyarakat. Mawah sering juga disebut bagi hasil (bagi hase) merupakan suatu akad kerjasama dalam mengelola lahan (tanah) atau peliharaan binatang ternak sering dipraktekkan dalam masyarakat di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya (modal/lahan) kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian bersama. Konsep mawah merupakan suatu konsep dimana pihak yang memiliki modal/lahan, menyerahkan modal/lahannya kepada pihak lain untuk dikelola atau menjalankan suatu usaha dengan keuntungan bersama antara pemilik lahan/modal dengan pengelola sesuai dengan kesepakatan. 2 Mukhtar Idirs merupakan pegiat adat Aceh, kini mengabdi sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 13 Menurut Asnawi Z (2017:2) Mawah atau bagi hase’ atau weuk hase yaitu tradisi yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bagian yang diperoleh oleh seseorang yang menggarap sebidang tanah atau memelihara ternak milik orang lain. Istilah Mawah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bagi hasil, atau mudharabah (qiradh). Di Aceh istilah mawah sama artinya dengan bagi hasil atau meudua Laba. Baik mudharabah maupun bagi hasil, memiliki pengertian yang sama dengan konsep mawah. Adat mawah sangat membantu dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkeadilan sosial. Salah satu manfaat dari sistem mawah adalah dapat memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah yang memiliki ketidakberdayaan menjadi lebih kuat, baik sisi ekonomi maupun sosialnya. Pemberdayaan menjadikan manusia sebagai pribadi yang lebih berdaya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dalam hal ini masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pemberdayaan yang diusahakan, tetapi juga sekaligus menjadi subjek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat melalui tradisi adat mawah biasa dilakukan oleh masyarakat golongan bawah atau mereka yang merupakan kelompok ekonomi lemah, dimana tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang berkeadilan sosial. A. Konsep Pelaksanaan Adat Mawah Adat mawah atau sistem bagi hasil dalam masyarakat Aceh merupakan suatu sistem ekonomi, dimana adanya akad antara pemilik lahan/modal dengan pengelola lahan/modal dengan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adat Mawah telah dipraktekkan di Aceh sejak abad ke 16 M, praktek ini terus dipertahankan dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Pelaksanaan Adat Mawah masih banyak dijumpai dalam masyarakat di Aceh termasuk Aceh Besar. Praktek mawah ini sangat populer dalam masyarakat dan banyak membantu kehidupan masyarakat itu sendiri. Praktek mawah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam aktifitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat miskin dan membuka lapangan
14 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar pekerjaan, juga membantu masyarakat yang lahannya tidak tergarap untuk bisa tergarap, dan meningkatkan produktifitas tanah/lahan sehingga tidak ada lagi lahan terlantar atau tidak diusahakan (tanoh roh). Mawah atau dalam istilah ekonomi Islam sama artinya dengan istilah mudharabah (bagi hasil), dimana pemilik lahan/modal menyerahkan lahan/ modalnya kepada pihak lain untuk dikelola atau diusahakan dengan prinsip saling menguntungkan. Sistem Adat Mawah tidak mengenal pemilik modal lebih untung dari pengelola. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman (2015:2) menyatakan bahwa dalam system ekonomi mawah tidak mengenal pemilik modal lebih untung atau buruh lebih untung mereka sama-sama menikmati hasil keuntungan. Disini tidak mengenal pihak pemilik lebih tinggi derajatnya dengan pihak pengelola (setara), mereka sama-sama menikmati hasil dan keuntungannya. Demikian juga kalau usaha mereka mengalami kegagalan atau kerugian, maka mereka sama- sama mengalami kerugian. Mawah adalah bagian dari hukum adat Aceh dan konsepnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konsep mawah juga sangat rasional dalam sistem pembagian hasil atau keuntungannya, dimana konsep mawah memberikan kekuasaan yang setara antara pemilik lahan/modal dengan pengelola atau penggarap. Pembagian hasil yang proporsional didasarkan pada kesepakatan antara pemilik lahan/modal dengan penggelola. Pada sistem mawah yang paling menarik adalah kesetaraan antara pemilik dan pengelola, tidak mengenal buruh dan majikan, tidak dikenal stratifikasi antara pemilik dan pengelola, akan tetapi mempunyai kewenangan masing-masing dan saling menghargai. Pihak satu tidak mengintervensi pihak lain, namun mengacu pada akad perjanjian/ kesepakatan. Demikian juga apabila terjadi kerugian pihak satu tidak dapat membebani pihak lain. Misalnya gagal panen atau binatang ternak yang di mawah mati, pihak satu tidak dapat menuntut pada pihak yang lain kecuali ada unsur kesengajaan, misalnya pengembala ternak tidak mengurus ternak yang di mawah dengan baik, atau tidak memberi pakan sebagaimana mestinya, ataupun ternak yang sakit dibiarkan dan tidak di obati sebagaimana kebiasaan yang ada, maka peternak dapat dikategorikan melalaikan kewajibannya dalam mengurus hewan ternak
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 15 yang dimawahkan. Pada kasus seperti ini biasanya diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau Lembaga adat di gampong. Pada kasus gagal panen, hal ini tidak dipermasalahkan kecuali penggarap lalai melakukan/terlambat melakukan kewajibannya, misalnya terlambat penyemaian benih atau tidak mengairi sawahnya maka pemilik lahan biasanya memberi sanksi teguran. Pelaksanaan adat mawah yang sering dipraktekkan dalam masyarakat meliputi: 1. Mawah Tanah Sawah Ada beberapa hal yang diatur dalam praktek mawah tanah sawah antara lain: a. Bentuk pembagian hasil pemilik dan penggarap; Pembagian hasil pada mawah tanah sawah biasanya disebut bulueng. Pembagian ini erat kaitannya dengan letak sawah, jauh dekatnya sawah dengan akses jalan, mudah tidaknya sumber air dan gangguan dari hama (babi, burung pipit, dll). Pembahagian hasil (bulueng), disepakati sebelumnya atau menurut kebiasaan yang telah ada pada kondisi tersebut. Semakin tinggi pengorbanan yang diberikan petani pengarap maka semakin besar pula porsi pembahagian hasil (bulueng) yang diperoleh. Demikian pula sebaliknya, semakin mudah dalam mengurusi tanaman/padi maka semakin kecil porsi pembagian hasil yang diperoleh. Hal ini disepakati sebelum usaha pertanian tersebut dikerjakan, sebagaimana dikemukakan oleh Rusdi Sufi (2019:242) “Bagi hasil dilakukan berdasarkan rasa saling percaya diantara kedua belah pihak.” b. Bentuk keuntungan bagi hasil; Hasil panen yang diperoleh dibagi berdasarkan bulueng yang telah disepakati atau sesuai dengan kebiasaan setempat. Dalam prakteknya pembagiaan bulueng dibagi tiga (bulung 3), artinya satu bagian (1/3) dari hasil panen diserahkan menjadi hak pemilik lahan/sawah dan dua bagian (2/3) menjadi hak penggarap. Ada yang mempraktekkan bulueng 4, artinya 1/4 dari hasil panen (25%) menjadi hak pemilik lahan dan 3/4 (75%) menjadi hak penggarap, demikian juga bulueng 5 yaitu 1/5 (20%) dari hasil panen menjadi hak pemilik lahan dan 4/5 (80%) menjadi hak penggarap.
16 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Bulueng yang diperoleh dan menjadi hak pemilik lahan biasanya diantar kerumah atau di kediaman pemilik lahan. Hal ini untuk menghargai pemilik lahan yang telah mempercayakan tanah sawahnya dikelola oleh petani penggarap. Namun ada juga pembagian bulueng dilakukan saat menghitung hasil panen (sukat hase) saat semua kegiatan panen telah selesai dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar pemilik lahan dapat menyaksikan hasil yang diperoleh pada musim panen tersebut. Pada saat yang sama juga dijelaskan jumlah semua hasil panen yang diperoleh dan sampai tidaknya nisab zakat. c. Jangka waktu mawah tanah sawah. Perjanjian mawah tanah sawah biasanya ditentukan jangka waktunya, misalnya 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun atau sebagaimana kesepakatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi dominasi petani penggarap terhadap lahan tanah sawah tersebut untuk menghindari kesewenang-wenangan pemilik lahan untuk mengambil kembali lahan/tanah sawahnya atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan pada penggarap pertama. Pada beberapa tempat, jangka waktu mawah tanah sawah tidak ditentukan, namun ada kesepakatan apabila pemilik lahan ingin mengambil kembali tanah mawah tersebut petani penggarap dengan rela menyerahkan kembali kepada pemilik lahan. 2. Mawah binatang Ternak Mawah binatang ternak dibedakan dalam beberapa kategori yaitu: a. Mawah sapi/ kerbau Adat mawah sapi biasanya sama dengan adat mawah kerbau. Sapi jantan yang digembalakan, keuntungannya di bagi 2 setelah dikurangi modal (meudua laba), misalnya modal sapi jantan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah). satu tahun kemudian sapi tersebut dijual dengan harga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah). Keuntungan yang diperoleh Rp. 3.000.000 (Rp. 8.000.000 – Rp. 5.000.000) dibagi 2 antara pemilik ternak dengan pengembala ternak (50%: 50%). keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 dibagi 2, 50% untuk pengembala dan 50% pemilik ternak. Jadi pengembala mendapat Rp. 1.500.000
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 17 dan pemilik ternak mendapatkan Rp. 1.500.000. sedangkan modal Rp. 5.000.000 tetap menjadi hak pemilik ternak. Pada akad perjanjian mawah anak sapi jantan yang dilahirkan pada induk sapi yang di mawahkan, perjanjian akad mawah paling cepat berumur 2 tahun atau telah ditusuk hidungnya untuk tali pengikat (pasang gleung hidoeng). Pada saat ini sapi diberi taksiran harganya dalam bentuk rupiah. Apabila suatu saat anak sapi tersebut dijual, maka keuntungan yang diperoleh juga dibagi sama antara pemilik dan peternak (medua laba). Modal yang dikeluarkan oleh pemilik sapi akan dikembalikan terlebih dahulu, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi 2 setelah dikurangi modal. Pada sapi betina keuntungan yang diperoleh dari anak sapi yang digembalakan juga dibagi sama (medua laba), misalnya sapi betina itu mempunyai 2 anak maka dibagi 2 (50%: 50%). 1 anak sapi untuk pengembala dan 1 anak sapi lagi untuk pemilik sapi, sementara induknya tetap menjadi hak pemilik sapi. Lain halnya yang digembalakan itu sapi betina yang masih kecil umur dibawah 2 tahun, mempertimbangkan masa pemeliharaan sapi ini relatif lama sampai ia dapat melahirkan anak, maka pembagiannya dibagi 4 (75%: 25%). Biasanya dalam adat mawah anak sapi pertama yang dilahirkan tersebut 3 kaki (75%) untuk pengembala dan satu kaki (25%) untuk pemilik ternak. Hal ini dimaksudkan karena pengorbanan pengembala relatif lebih lama bila dibandingkan dengan sapi yang sudah dewasa. Demikian juga bila induk sapi tersebut belum pernah melahirkan anak, namun dalam keadaan bunting maka pembagian hasil berdasarkan perjanjian pemilik dan perternak misalnya bagi 2 (1/2: 1/2), dibagi 3 (1/3: 2/3) atau 40%: 60% atau tergantung perjanjian. Apabila lahir anak sapi ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya maka pembagian hasil di bagi 2 (medua laba) antara peternak dan pemilik ternak. b. Mawah kambing/biri-biri Pada adat mawah kambing atau biri-biri keuntungan yang diperoleh dibagi sama (meudua laba) (50% untuk peternak dan 50% untuk pemilik ternak). Disini tidak dipermasalahkan jenis kelamin ternak jantan ataupun betina. Pembagian hasil dilakukan pada ternak berumur 1 tahun. Misalnya kambing melahirkan 2 anaknya
18 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar maka dibagi 2 antara pemilik dan peternak. Induk kambing kambing tetap menjadi hak pemilik. Apabila perjanjian mawah ternak berakhir atau peternak tidak bersedia lagi maka induk ternak dikembalikan kepada pemiliknya. c. Mawah Unggas (ayam/bebek) Adat mawah ungas (ayam/bebek) umumnya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, anak unggas yang telah berumur 6 bulan hasilnya dibagi sama 50% untuk pemilik dan 50% untuk peternak, sementara induknya tetap menjadi hak pemilik 3. Mawah Tanah Kebun pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif yang hasilnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Dalam pelaksanaan mawah kebun petani penggarap berkewajiban mengurusi kebun tersebut dengan sebaik-baiknya. Tanah kebun dan pagar harus dalam perawatan. Kewajiban penggarap untuk merawat dan membersihkan. Hasil yang diperoleh dari kebun dibagi berdasarkan kesepakatan dengan pemilik kebun. Misalnya bagi 3 atau bagi 4. Pada pembagian dibagi 3, untuk penggarap 2 (2/3) bagian dan untuk pemilik 1 (1/3) bagian. 4. Mawah perikanan Pada mawah tambak ikan/udang, pemilik tambak menyerahkan tambaknya kepada petani tambak untuk diusahakan misalnya pemeliharaan ikan atau udang. Apabila pemilik tambak mengikutsertakan modalnya dalam pemeliharaan ikan/udang seperti pembibitan, pemupukan, pemberian pakan, pemberantasan hama dll, maka pembagian hasil disepakati dengan petani tambak, biasanya 1/3 dari keuntungan untuk petani dan 2/3 untuk pemilik tambak atau sebaliknya (tergantung perjanjian). Pada pemilik tambak yang hanya menyerahkan tambaknya tanpa menyertakan modal, tentu pembagian hasilnya berbeda dengan yang menyertakan modal. Semakin besar penyertaan modal semakin besar juga prosentase mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan petani tambak.
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 19 Manfaat Adat Mawah bagi masyarakat antara lain: 1. Solusi bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan. 2. Solusi bagi peternak yang tidak memiliki modal 3. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. 4. Menghindari praktek ekonomi riba. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. B. Penyelesaian Sengketa Adat Mawah Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat merupakan hukum pelengkap, demikian juga di Aceh, tunduk kepada peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum Adat. Adat mawah dalam kehidupan bermasyarakat merupakan ciri khas di Aceh dengan filosofi “Adat bak po teumureuhom, hukom bak syiah kuala, kanun bak putroe phang reusam bak laksamana”. Sengketa Mawah dapat diselesaikan melalui peradilan adat, baik ditingkat gampong maupun ditingkat mukim. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian melalui peradilan adat, yaitu mengadukan kepada Keuchik Gampong atau Imeum Meunasah atau Tuha Peut Gampong sebagai Lembaga Adat di Gampong untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Lembaga Adat di Gampong memanggil para pihak yang melapor dan terlapor untuk diselesaikan atau didamaikan. Perselisihan sengketa adat mawah biasanya dapat diselesaikan di dengan putusan mendamaikan sehingga tidak ada pihak yang disalahkan dan dikalahkan. Ungkapan “ie ceuko ta peujeureungeh, muka masam tapeu mameh. nyang rayek ta peu ubit, nyang ubit tapeu gadoh” menjadi motto dalam penyelesaian peradilan adat di Gampong. Kesimpulan 1. Adat Mawah merupakan suatu sistem bagi hasil yang dipratekkan dalam masyarakat Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Pelaksanaan Praktek Mawah adalah dimana pemilik lahan/modal menyerahkan lahan/modal kepada pengelola dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
20 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 3. Hukum Mawah sebagaimana dipraktekan oleh masyarakat Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mempunyai nilai kerja sama dan saling menguntungkan. 4. Penyelesaian sengketa pada sistem adat mawah diselesaikan melalui peradilan Adat baik di tingkat Gampong maupun di tingkat Mukim. Saran-Saran 1. Disarankan kepada masyarakat Aceh untuk terus menggalakkan dan mempertahankan adat mawah karena sangat bermanfaat dan saling menguntungkan. 2. Disarankan kepada pemangku kepentingan untuk membuat aturanaturan (kanun) tentang adat mawah agar menjadi pedoman bagi masyarakat. Daftar Pustaka 1. Abdurrahman, 2015, Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh, Jurnal Ilmu Hukum, Unsyiah, Banda Aceh 2. Asnawi Zainun, 2017, Adat Mawah, Sistem perjanjian bagi hasil dalam tradisi masyarakat Aceh, Cempaga; AGF Aceh Besar 3. Furqan dan Elva Hidayan S, 2018, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kec. Banda Raya BandaAceh), Al Idarah; Jurnal Managemen dan Administrasi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 4. Rusdi Sufi dkk, 2019, Aceh Besar; sejarah, Adat dan budaya, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Aceh Besar. Wawancara 1. Wawancara dengan Tengku Mustafa, Tokoh Masyarakat Limpok Darussalam 2. Wawancara dengan Muhammad Idris, Peternak,Warga limpok Darussalam 3. Wawancara dengan Sulaiman HS, Tokoh Masyarakat, Meunasah Baktrieng 4. Wawancara dengan Safwan Bidin, Petani, Meunasah Baktrieng
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 21 Keu peu keuh guna tangkulôk lambayông Sikin reuncông ulèè suasa Keu peu keuh guna sikin lapan sagoe Meunyoe pruet deuk troe han sapeu guna
22 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Bagian 3 Mukim dan Konservasi Kawasan Hutan di Aceh Besar Sebagai Mitigas Bencana Oleh: Muhajir Al-Fairusy3 Abstrak Bencana alam menjadi segmen yang selalu berdampingan dengan kehidupan umat manusia. Bahkan, datang kapan saja, sering tanpa terduga dan diprediksikan. Beberapa bencana bahkan tak dapat diprediksi oleh kekuatan teknologi manusia, seperti gempa bumi dan tsunami. Karena itu, perlu kewaspadaan dan kesiapan ketat menghadapi kemunculannya. Di sisi lain, ada bencana alam yang terjadi akibat keculasan dari perilaku manusia sendiri, baik di laut maupun darat. Di darat, salah satu perilaku culas manusia adalah pengrusakan hutan, dengan dalih dan tujuan keuntungan bagi sebagian kelompok. Akibatnya, bencana banjir bandang, dan konflik satwa dengan manusia kerap menghantui. Pun demikian, praktik culas dan demoralisasi ekologi tersebut dapat dilawan. Salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan melawan kelompok pelaku pengrusakan alam adalah perangkat adat. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan etnografi untuk menggambarkan bagaimana peran perangkat adat di Aceh melakukan kerja-kerja penanggulangan dan perlawanan terhadap perilaku dan pelaku kerusakan hutan di Kemukiman Lamteuba, Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan, sinergisitas dan modal sosialkharisma yang dimiliki oleh Mukim sebagai perangkat adat paling tua di Aceh, mampu membendung dan melawan pengrusakan hutan ulayat dari pelaku marak illegal logging. Kata Kunci: Mukim, Bencana, dan Kerusakan Hutan Perangkat Adat di Aceh, sejak dahulu merupakan komponen penting menjaga dan merawat nilai serta kearifan lokal di tengah masyarakat. Ada banyak institusi adat di Aceh yang amat vital perannya menjaga kedaulatan sumber daya alam, mulai dari air hingga darat (Panglima Laot, Pawang Glee, Pawang Krueng-red). Selain itu, terdapat pula lembaga adat dalam struktur 3 Muhajir Al-Fairusy merupakan peneliti kebudayaan di Perbatasan Aceh, mengabdi selama satu dekade di Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 23 pemerintahan lokal yang memiliki kekuatan menjaga norma, nilai adat dan fungsi sosial di tengah masyarakat, yaitu Imeum Mukim (Lihat Ismail, 2017, dan Ismail, dkk, 2018). 4 Posisi perangkat adat ini, kini hampir sama dengan camat yang menaungi beberapa gampong. Adapun Mukim dulu memang wadah dan payung beberapa gampong di Aceh. Dalam konteks historis, Mukim berkonotasi pada mesjid, karena beberapa gampong yang hanya memiliki meunasah tempat beribadah sepakat membentuk satu mesjid perkemukiman dahulunya, sebagai pusat dari titik kumpul seluruh gampong, terutama setiap hari Jumat. Fungsi Mukim selain payung tempat terintegrasinya gamponggampong, juga menjadi pusat kekuasaan federal dulunya (Hurgronje, 1996). Karena itu, setiap kemukiman memiliki wilayah ulayat sesuai sumber daya yang ada-sebagai kantong-kantong produksi dan ekonomi masyarakat. Mukim yang berdampingan dengan pesisir memiliki laut sebagai ulayat, pun demikian Mukim yang hidup di daratan, biasanya memiliki seuneubok (kebun-red) dan hutan sebagai kawasan ulayat. Menjaga kedaulatan dan kelestarian sumber daya ulayat tersebut merupakan tanggungjawab penuh Mukim dan perangkat adat di sekitarnya. Ironinya, sejak melemahnya peran Mukim di Aceh yang ditandai ter-degredasinya fungsi Mukim akibat terlalu jauh ikut campur peran negara dan beberapa peristiwa politik (konflik-red) di Aceh, ikut berimbas pada melemahnya kepedulian pada sumber daya alam sekitar. Namun, di tengah melemahnya peran Mukim tersebut, beberapa Mukim justru masih berfungsi maksimal di Aceh. Salah satunya adalah Mukim Lamteuba, Aceh Besar periode pasctsunami. Bagaimanapun, kemukiman yang tergolong jauh dari pusat kota dan terletak dikelililingi oleh hutan lembah Seulawah ini pernah memberikan lesson learn penting bagaimana seharusnya peran perangkat adat memitigasi bencana alam. “Mukim Hasyem” dikenal luas oleh masyarakat setempat, terutama peran dan keberaniannya melindungi masyarakat dari ekses konflik Aceh, dan melawan hegemoni pemodal yang merambah hutan Lamteuba pascakonflik. Cerita dan pengalaman Mukim Hasyem hingga sekarang masih dikenang oleh masyarakat yang berada di salah satu lembah pegunungan Seulawah 4 Mengenai lembaga adat dan istilahnya dapat dibaca dalam Ensklopedia Budaya Adat Aceh (Badruzzaman Ismail, dkk, 2018), dan Badruzzaman Ismail Nilai-Nilai Adat Aceh Sebagai Potensi Spirit Pembangunan Kesejahteraan (Refleksi Otobiografi) (2017).
24 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar tersebut, yang kini akan dijadikan salah satu kawasan dari program geothermal. Peran Mukim Melawan Illegal Logging Dalam buku yang diterbitkan oleh MAA Aceh kerjasama dengan SIAP II (2015) Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh, dijelaskan mengenai dinamika kondisi hutan di dunia, termasuk Indonesia. Sumatera dan Aceh di dalamnya yang merupakan kawasan hutan luas di Indonesia, tingkat kehilangannya tergolong tinggi di dunia. Berdasar data WWF, dalam kurun waktu hampir tiga dekade (1985-2007) disebutkan jika hutan Sumatera terkonversi menjadi perkebunan industri. Hutan Aceh sendiri merupakan kawasan hutan tropis yang terbentang dalam dua kawasan (ekosistem lauser dan ulu masen), di dalamnya bersemayam ekosistem satwa endemik yang terancam punah. 5 Seyogianya, Mukim memiliki otoritas yang lebih kuat setingkat dibanding geuchik (Kepala Desa) di bidang adat dalam rangka mendisiplinkan hingga menjaga warganya dari kerusakan berbagai dimensi, termasuk peran merawat alam dan mencegah kerusakan alam. Sebagai sosok yang mewakili institusi adat, Imeum Mukim memiliki langgam sendiri dalam konteks adat, otoritas tokoh adat yang melekat merupakan modal sosial menjaga kedaulatan pelestarian ekologi kawasannya. Kondisi ini tampaknya yang dipahami oleh Imeum Mukim-Lamteuba-Hasyem. Saat konflik melanda Aceh, Hasyem sudah tak terhitung berapa kali harus berurusan dengan aparat keamanan dan GAM dalam rangka membebaskan warga Lamteuba yang ditawan tanpa salah. Bahkan, Hasyem tak segan-segan pergi ke posko Tentara atau GAM untuk membebaskan warganya. Aksi berani Hasyem tak berhenti di situ, pascatsunami melanda Aceh, kebutuhan kayu pesat di Banda Aceh untuk pembangunan rumah. Akibatnya, kawasan hutan kemukiman Lamteuba menjadi sasaran pemburuan dan illegal logging para cukong kayu yang merambah kawasan tersebut. Menyusutnya hutan Lamteuba, menjadi informasi santer di tengah warga setempat. Melihat kondisi ancaman ini, Hasyem menggerakkan warga memburu cukong kayu di hutan belantara Lamteuba. Beberapa 5 Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh: Pencegahan Korupsi di Sektor Kehutanan Majelis Adat Aceh Bekerja sama dengan Project SIAP II (Muslim Ibrahim, 2015)
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 25 kilang kayu illegal dibakar oleh warga kemudian. Apalagi, Hasyem kesal dengan pemerintah, setelah meminta polisi hutan mengurus kasus hutan di Lamteuba justru acuh. Melihat gejala ini, Hasyem bergerak sendiri, tak tanggung-tanggung memprovokasi warganya untuk melawan kesewenangan praktik culas illegal logging di sana. Eksesnya, Hasyem beberapa kali diancam dan diajak bernegosiasi dengan iming-iming uang untuk menghentikan aksinya. Semua ditolak dan dilawan Hasyem. Pada akhirnya, perjuangan dan upaya Hasyem sebagai perangkat adat Imeum Mukim berhasil, dan menunjukkan bagaimana Mukim menjadi salah satu pilar mitigasi bencanan alam-akibat kerusakan hutan. Dalam konteks ini, adat telah menunjukkan kekuatan dan spirit kearifan lokal dalam rangka memitigasi bencana. Tidak hanya hutan, adat jika dikelola dan dibangun dengan baik akan menjadi mitigas bencana bagi ancaman bencana lain, laut hingga bencana yang tak dapat diprediksi seperti gempa dan tsunami. Bukankah hikayat smong-Simeulu sebagai kearifan lokal dan tradisi adat-lisan telah membuktikan pada publik, bahwa kearifan lokal merupakan mitigasi bencana paling praktis, dan cepat terintegrasi dalam struktur dan kultur masyarakat. Daftar Bacaan Hurgronje, C. Snouck.1996. Aceh, Rakyat, dan Adat Istiadat. Ibrahim, Muslim.2015. Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh: Pencegahan Korupsi di Sektor Kehutanan, Banda Aceh: MAA Aceh & SIAP II. Ismail, Badruzzaman. 2017. Ismail Nilai-Nilai Adat Aceh Sebagai Potensi Spirit Pembangunan Kesejahteraan (Refleksi Otobiografi), Banda Aceh: MAA Aceh. Ismail, Badruzzaman, dkk. 2018.Ensklopedia Budaya Adat Aceh, Banda Aceh: MAA Aceh.
26 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Di ulèè nyoë ka geukeumeuköh Di ulèè jéh göh geuseumula Pakon han geutém meugoë sireutak Beumeuhalak padé lam paya Calom-malom lam meuneugoë Alamat nanggroë tan peutua
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 27 Bagian 4 Kosmopolitanisme Aceh Besar Oleh: Muhammaf Alkaf6 Dari lantai sebuah café seputaran Tugu Yogyakarta, Sabri Ali mengenang masa-masa remajanya di kota itu. “Saya tinggal di sana,” dia menunjuk arah sebuah asrama mahasiswa dan pelajar Aceh, “lalu, berjalan kaki ke sekolah menengah negeri.”Sabri mengakui kalau dia berada di Yogyakarta setelah “kabur” dari rumah pamannya di Jakarta. Pamannya seorang pengusaha sukses. Karena anak-anaknya sudah beranjak besar dan memiliki kesibukan masing-masing, dia dan istrinya membutuhkan teman, lalu diajaklah keponakannya itu untuk tinggal bersamanya. Sabri sengaja dijemput dari kampung halamannya yang asri, Kecamatan Montasik, Aceh Besar. Rupanya, sampai di Jakarta Sabri tidak betah. Jiwa remajanya berontak. Kemudian, dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Jakarta, menuju Yogyakarta. Sambil tersenyum, dia mengenang bahwa demi tujuan dia kembali ke Jakarta, pamannya tidak mengiriminya uang. Dasar remaja keras kepala. Hal itu tidak membuatnya takluk. Malah, otaknya berputar mencari cara untuk bisa bertahan di Yogyakarta. Dia pun memulai berbisnis. Diawali menjadi agen koran Kedaulatan Rakyat. Bisnisnya itu rupanya menguntungkan. Dia pun cermat dalam mengatur keuangannya. Modal yang mulai didapatkan itu diputar lagi dengan membeli becak. Becaknya disewakan. Dia mendapatkan setoran setiap sore. Di usia muda, dia mulai mandiri secara keuangan. “Saya mampu mentraktir teman-teman di sekolah ketika jam istirahat.” Kebiasaanya itu bertahan sampai sekarang. Sabri selalu bermurah hati menjamu temantemannya, baik yang sudah lama dikenal maupun yang baru saja bertemu. Tidak ada beda baginya. 6 Muhammad Alkar merupakan seorang esais, yang menulis ragam topik tulisan dengan pendekatan politik, keagamaan, adat dan budaya.
28 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Sabri orangnya mudah ditemui. “Saya memiliki prinsip silahturahmi tanpa batas.” Hal tersebut dipraktikkannya dengan lugas. Dia bisa berjumpa dan berbicara dengan siapa saja. Lintas golongan. Mulai dari politisi, seniman, akademisi, tentu saja, pengusaha. Di media sosialnya, Sabri sering memposting kegiatan sosial, terkadang bisnis cerutunya. Sejak beberapa lama, Sabri mulai menekuni bisnis cerutu lokal. Dia membuka banyak gerai, termasuk di Banda Aceh. Cerutu, baginya, adalah simbol dari keakraban. Dia melakukan itu. bahkan, untuk perjumpaan awal mula dengan orang-orang yang abu dikenalnya, cerutu menjadi caranya memulai percakapan. Sabri seperti orang Aceh lainnya; selalu terpaut dengan kampung halaman: Montasik. Sejauh mana pun dia melangkah. Kedekatannya dengan kampung halaman ditandai dengan selalu menulis tagar #AneukMontasik -- yang belakangan mulai diikuti oleh orang lain yang satu daerah dengannya. Sabri seperti hendak mengatakan tentang asal-usulnya, bahwa capaian yang dia raih selama ini tidak serta merta membuatnya lupa tentang dari mana dia datang. Oleh karena itu, Sabri tidak pernah mengubah aksen Montasiknya. Dia terus menjaga aksen yang terdengar khas itu. Apa yang Sabri tunjukkan adalah sebuah sikap bagaimana cara orang Aceh Besar bertindak seharusnya: berpikir dan bertindak besar, tanpa melupakan asal -usul. Sikap mental seperti ini perlu menjadi perspektif bersama agar Aceh Besar kembali meraih posisinya sebagai daerah kosmopolit seperti yang dipraktikkan sejak abad ke-17-19. Modal kosmopolitan Aceh Besar terletak pada budaya maritimnya. Aceh besar sejak lama terhubung dengan wawasan kemaritiman sebelum ditundukkan oleh dengan tertib admistrasi kolonial. Bahkan ketika Pelabuhan Bebas Sabang masih berdaulat, Aceh Besar menjadi wilayah yang kosmopolit karena terbiasa berjumpa dengan kebudayaan luar. Belum lagi infrastruktur yang lengkap membuat dibandingkan daerah lain menajadikan wilayah Aceh Besar memiliki modal untuk terus mengembangkan budaya keterbukaannya. Akan tetapi, untuk melangkah ke sana secara utuh, yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah sebuah sikap yang mampu melihat keberagaman sebagai sebuah kekayaan. Tidak mungkin kosmopolitanisme dibangun dari ceruk pemikiran yang sempit sehingga frasa-frasa seperti awak blah deh,
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 29 awak tamong dan sejenis dengan itu harus dibaca ulang dalam perspektif zaman sekarang. Sikap mental dan intelektual dalam melihat keberagaman – sebagai syarat mutlak masyarakat kosmopolit – haruslah beranjak dalam struktur berpikir yang sistematis melalui bangunan pendidikan yang membebaskan peserta didik. Dari titik ini, Aceh Besar memiliki modal besar karena perguruan tinggi penting di Aceh berada di jantung wilayah ini. Dengan menjadikan cita-cita Aceh Besar kembali menjadi wiayah yang kosmopolit maka dibutuhkan gerak bersama dari segala elemen yang ada. Menyisihkan kepentingan sepihak, serta rela menunda kesenangan.
30 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Keunong siblah geutabu jareung Keunong sikureung tabu beurata Keunong tujoh padé lam umong Keunong limong padé ka dara
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 31 Bagian 5 Eksisensi Lembaga Panglima Laot dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyrakat Pesisir di Aceh Besar. Oleh: Rina Rahma7 Aceh sebagai salah satu provinsi yang mendapat gelar istimewa di Indoenesia, salah satu bagian dari istimewanya adalah bagian adat. Dimana Aceh yang begitu kental dengan adat yang berlandaskan hukum syara’ (syariat Islam). Penataan dan penguatan adat mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607 -1636 M). Dalam hal penguatan adat, Iskandar Muda terkenal dengan titahnya “Mate Aneuk Meupat Jeurat, Mate adat pat tamita” (mati anak jelas kuburannya, mati adat dimana kita akan mencari gantinya). Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan halhal yang berkaitan dengan adat Aceh. Merujuk dalam qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, bahwasannya keberadaan Lembaga adat perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan Aceh yang mendapat gelar istimewa dalam bagian adat. (Qanun Aceh No.10 tahun 2008). Pengaturan adat di Aceh tidak hanya menyangkut di darat saja, melainkan juga di laut yang disebut dengan adat laot yakni seluruh aturan yang berlaku dalam sebuah wilayah pesisir laut . Lembaga adat yang khusus menangani tentang laut yakni Lembaga Panglima laot. Lembaga Panglima laot sudah ada semenjak zaman Kesultanan Aceh Darussalam, lembaga ini khusus memperhatikan apa saja kejadian yang berkaitan dengan laut dan semua nya berdasarkan adat laot yang telah di buat oleh masyarakat yang tinggal di pesisir atau masyarakat nelayan setempat. 7 Rina Rahma pegiat adat di Aceh Besar, mengabdi di Yayasan Rumpun Bambu Aceh, dan kerap melakukan penelitian adat masyarakat pesisir.
32 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Lembaga Panglima laot adalah Lembaga adat yang ada di Aceh, dan merupakan badan pemerintahan yang bersifat kedinasan dan mengatur urusan pemerintahan yang bersifat ekonomi. Panglima Laot merupakan lembaga pemimpin adat nelayan atau pesisir yang memiliki kekuasaan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan seperti mengatur wilayah penangkapan ikan, alat tangkap yang digunakan, waktu penangkapan ikan, menyelesaikan permasalahan antar nelayan (konflik), dan masalah lainnya yang terkait dalam kegiatan perikanan tangkap di daerah Kawasan Lhok yang dia pimpin.8 Pasca Tsunami, Lembaga Panglima laot mulai aktif kembali, dan ada beberapa wilayah yang Lembaga Panglima laotnya vakum karena ketidak tegasan masyarakat dalam mengelola hasil laut. Penjabaran dari status sebagai daerah khusus dan istimewa, Qanun Aceh nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan peraturan gubernur Aceh nomor 56 tahun 2019 tentang pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Lembaga Panglima Laot dalam pengelolaan wilayah lhok, sebagai wilayah adat yang dikelola secara adat. Dengan adanya qanun RZWP3K ini, yakni qanun tentang wilayah kelola laut tradisional yang di kelola secara adat atau wilayah kelola adat yang di berikan oleh pemerintah. Di Aceh Besar, setiap wilayah mempunyai Lembaga Panglima laot dan juga mempunyai adat laot, Di Aceh Besar, Lembaga Panglima laot tergolong aktif, hal ini bisa dilihat dari beberapa wilayah yang rata-rata mempunyai Lembaga Panglima Laot dan juga adat laut. Adat laut setiap satu wilayah di Aceh Besar mempunyai aturan adat yang berbeda beda. Seperti di wilayah Leupung, Lembaga Panglima Laot ini sudah mengalami pasang surut dalam keberadaan nya dan sempat vakum sementara waktu dikarenakan bencana dahsyat tsunami 2004 silam. Pasca tsunami dan kini sudah mulai aktif kembali dan di terapkan hukum adat laot yang berlaku di wilayah lhok Leupung tersebut. Setelah melakukan revitalisasi beberapa tahun belakangan ini, Lembaga Panglima Laot Leupung mulai ada perubahan baik dalam hal pengelolaan 8 Nuraini, Skripsi: Studi Kelembagaan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Perikanan Purseseine di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat) 2013.
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 33 pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di wilayah adatnya. Lembaga Pangima Laot Leupung telah mempunyai struktur organisasi yang lengkap, memiliki beberapa bidang mulai dari sekretaris, bendahara, bidang pemberdayaan ekonomi, bidang sosial, bidang lingkungan dan keamanan laut, bidang penguatan sumber daya manusia, bidang humas, bidang perempuan dan ekonomi kreatif. Lembaga Panglima laot di kepalai oleh seorang pawang atau disebut Panglima Laot yang di pilih langsung oleh masyarakat nelayan setempat. Biasanya lama masa jabatan dari seorang Panglima laot ialah lima tahun. Pemilihan Panglima Laot dipilih oleh masyarakat Nelayan dengan system pemungutan suara. Lembaga panglima laot biasanya terdiri dari satu orang sekretaris yang mengurus segala bagian administrasi surat menyurat yang keluar atau masuk dari lembaga panglima laot dan juga seorang bendahara yang bertugas untuk memegang uang kas yang ada dalam Lembaga Panglima Laot. Dalam Lembaga Panglima laot, mempunyai Teupin yang biasa di ketuai oleh petua teupin, dan tiap-tiap petua teupin harus selalu melakukan koordinasi dengan Panglima Laot. Dengan adanya Lembaga Panglima laot di tiap wilayah perairan yang ada di Aceh Besar sangat membawa dampak yang besar dan nyata dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang menetap di wilayah pesisir. Hal itu dapat kita lihat dengan adanya lembaga panglima laot dan pengaturan adat laot membuat kehidupan masyarakat pesisir lebih terarah dan juga lebih maju di bidang ekonomi. Aturan adat laot menjadikan sebuah wilayah kuat dalam hal penguatan dan pengelolaan hasil sumber daya pesisir. Secara aturan adat Laut, hari pantangan atau larangan untuk melaut di setiap Lhok yang ada di wilayah Aceh Besar ini sama yakni dilarang melaut pada hari jum’at atau kamis malam dan di perbolehkan kembali melaut yakni setelah selesai melaksanakan sholat jum’at. Adapun pantangan lain dalam melaut yakni, di larang melaut pada hari-hari besar umat islam seperti hari raya idul fitri, hari raya idul adha, serta hari-hari besar lainya serta hari memperingati tsunami dan hari kemerdekaan Republik Indoensia. Selain dari pantangan melaut juga ada Khanduri laot yang selalu dilakukan oleh Lembaga panglima laot dalam memperkuat adat laot. Khanduri Laot merupakan bagian dari upaya untuk mempersatukan awak laot dan memperkuat adat. Melalui kegiatan Khanduri ini, panglima laot,
34 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar pawang, muge dan nelayan dapat memperteguh kembali ikatan mereka dan kalah penting juga menjadi kesempatan untuk memperbaharui kembali adat-adat mereka serta menegaskan kepada khalayak bahwa adat-adat itu masih diberlakukan. (Sanusi M.Syarif) Khanduri laot di tiap Lhok dalam waktu pelaksanaan nya berbedabeda seperti di Leupung khnduri laot di lakukan di akhir tahun antara bualan November atau Desember. Sedangkan di laot Lhoong melakukan Khanduri laot ada yang di lakukan pada akhir tahun atau awal tahun (tidak menentu). Dalam proses Khanduri laot ini mulai dari dana konsumsi semua merupakan swadaya masyrakat nelayan, namun ada juga untuk toke palong meminta biaya lebih besar. Lembaga Panglima laot ini dapat memperkuat kedudukan Lembaga adat yang ada di Aceh Besar. Lembaga Laut mempunyai hak yang otonom dan kuat dalam mengatur adat laut, yang tentunya juga melakukan diskusi dengan tkoh-tokoh adat lainya seperti imeum mukim, petua peut, dan imeum masjid. Selain aturan adat laot dan Khanduri Laot, penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan juga menjadi tanggung jawab Lembaga Panglima Laot dalam menengahinya. Seperti jika ada ada antara nelayan yang berselisih paham maka akan diselesaikan secara adat tanpa harus melibatkan secara hukum nasional/pemerintah. Keberadaan Lembaga panglima laot di Aceh Besar juga dapat mendorong kuatnya Lembaga adat laut dan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya Lembaga Panglima Laot bisa membuat sebuah wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab panglima laot itu terarah dan terkendali.
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 35 Teungoh na watee, ta seumikee beuna keureuja. Sigoe leewat, rugoe that-that hana lee guna. Tamita jinoe bak na keuneubah, oh watee susah kana peu taraba. Meugrak jaroe meu-eek igoe, ta doek beu-oe, rugoe that na.
36 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Bagian 6 Membangun Ekonomi Gampong dengan Nilai Adat dan Syariat Oleh: Badruzzaman Ismail9 ”…Teungoh na watee, ta seumikee beuna keureuja. Sigoe leewat, rugoe that-that hana lee guna. Tamita jinoe bak na keuneubah, oh watee susah kana peu taraba. Meugrak jaroe meu-eek igoe, ta doek beu-oe, rugoe that na.” Sumber daya alam (SDA) sebagai kapital utama, dan menjadi sasaran dan objek utama, rahmat Allah Tuhan Maha Esa bagi manusia, adalah merupakan sumber kehidupan, apabila dapat diolah dan dimanfaatkan menurut khasiat unsur-unsur kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang mampu mengelola dan memanfaatkan itu adalah manusia itu sendiri dalam posisi sebagai sumber daya manusia (SDA). Prosesi daya gerak yang dilakukan oleh manusia tentu dalam batasan kawasan-kawasan besar/ kecil, dimana kesepakatan mereka berada atau sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan/ hukum adat/ istiadat yang berlaku. Untuk uraian dalam buku ini akan difokuskan pada lingkaran/ lingkungan kawasan gampong-gampong yang berada dan berlaku dalam pemerintahan Aceh. “Gampong-gampong” inilah sebagai titik-titik sentral yang akan dibahas dan dikaji lebih jauh, sebagai wilayah pusat pembangunan ekonomi rakyat/ umat/ masyarakat, dalam perencanaan menjadikan gampong sebagai ikon kawasan kegiatan aneka macam produk keunggulan ekonominya. Potensi daya alam sumber ekonomi Sudah menjadi naluri manusia, bahwa dalam kehidupannya memerlukan suatu kawasan tempat tinggal(domisili) yaitu kawasan “tanah” untuk mendirikan rumah. Manusia tidak mungkin tinggal hidup sendiri, melainkan hidup dalam kelompok-kelompok, bersama keluarga dan masyarakat (zoon 9 Badruzzaman Ismail merupakan salah seorang tokoh adat penting dalam perjalanan diskursus adat Aceh, besama Hasjmy ia mendirikan lembaga LAKA yang selanjutnya menjadi MAA. Ia mengabdi di MAA Provinsi Aceh dan menulis puluhan buku adat Aceh.
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 37 politicon). Manusia bermasyarakat karena saling membutuhkan tolong menolong, saling membantu untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Kelompok-kelompok (clan) yang hidup bersama dalam suatu komunitas, disebut dengan kelompok-kelompok masyarakat. Beberapa sarjana telah mencoba memberikan definisi masyarakat (society), sebagai berikut: “…Mac Iver dan Page mengatakan: Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan pengelompokan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan social yang selalu berubah. Ralph Linton: Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap mereka sebagai suatu kesatuan social dengan batasbatas yang dirumuskan dengan jelas. Selo Soemarjan, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto, 1977:28) Bagi daerah Aceh tempat-tempat tinggal masyarakat disebut dengan “gampong”, di Jawa disebut “desa”, di Minangkabau/Sumatra Barat ”nagari” dan atau “huta” di Tapanuli. Menyangkut dengan tempat tinggal sebagai gampong di Aceh secara geografis berada dalam kawasan tanah yang cukup luas untuk ukuran suatu “gampong”. Dari aspek kehidupan masyarakat adat, terbentuknya gampong diawali oleh adanya komunitas penduduk pada kawasan-kawasan padang yang disitu terdapat sumber-sumber kehidupan untuk bercocok tanam, perikanan, beternak, berburu, mencari hasil hutan dsb. “…Mr.B.Ter Haar, dalam bukunya Asas-asas dari Susunan Hukum Adat (1960: 19-20)mengatakan: Bila mana sekelompok manusia mendiami sesuatu tempat sebagai kelompok perkampungan (pendudukan-pendudukan), yang masing-masing berdiri sendiri dan letaknya agak berjauhan/ terpencil serta di dalamnya terdapat penghulu/ pejabat masyarakat. Maka disitu terjadi suku atau masyarakat dusun yang tepat”. Masyarakat di dusun-dusun dapat menyusun suatu tatanan kehidupan tersendiri dalam membina dan memelihara kehidupan bersama dengan cosmos lingkungan alam di ranah tempat mereka bertempat tinggal. Keadaaan kawasan ini kemudian penduduknya berkembang yang
38 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar didukung oleh sumber kehidupan ekonomi atas pengelolaan ladamg/ kawasan pantai sungai/ laut dan atau bukit-bukit, gunung, hutan yang berada di lingkungannya. “…Selanjutnya Ter Haar(1960:19-20) menjelaskan: Baik masyarakat wilayah (yang besar) yang dikemudikan oleh Uleebalang, keuchik atau apapun sebutannya maupun dusun-dusunnya disebut gampong, meunasah. Di pucuk pimpinan dusun-dusun adalah pertama-tama kepala dusun(keuchik, peutua) yang dulu disingkat oleh Uleebalang, jabatan dapat diwariskan. Disamping bapak dusun adat teungku atau di samping lainnya disebut imeum yang memelihara bidang kerohanian dan ke Islaman. Dua pejabat ini bersama-sama suatu dewan tertua-tua, ureung tuha menjalankan pemerintahan di dusun.” Kemudian berkembang menjadi gampong-gampong yang dipimpin oleh “keuchik dan tgk imam” dan sejak itu disebut gampong. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, pada era masa dulu, bahkan sekarang ini, semua kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal di tempat itu kebutuhan ekonomi untuk kehidupannya tergantung dengan pemanfaatan kawasan setempat. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang gampong-gampong, ada baiknya sedikit mengenal tentang wilayah Aceh, yang terbangun secara alami keberadaannya dikelilingi oleh laut Selat Malaka sebelah Utara, sebelah Timur dengan wilayah Provinsi Sumatra Utara dan sebelah Barat dan Selatan dengan Samudera Hindia. Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, terletak pada wilayah ujung Utara bagian Barat pada 2º-6º dan 95º-98º bujur Timur, dengan luas wilayah 57.365,57 km². Secara geografis Aceh diapit oleh dua laut arah Utara/ Timur dan arah Barat/Selatan. Ditengahnya terbentang bukit Barisan yang membentang dari ujung Utara Barat Aceh sampai ke wilayah Provinsi Lampung. Wilayah Aceh bagian pesisir umumnya berhawa panas, namun bagian tengah di Kabupaten Aceh Tengah, sejuk berhawa dingin, Pemerintahan Aceh sesuai dengan dinamika kehidupan sosial politik masyarakatnya, kini telah berkembang menjadi 23 Kabupaten dan 5 wilayah pemerintahan Kota (5 kota), dengan jumlah penduduknya tahun 2020, melebihi lima juta orang. Untuk itu beberapa bagian berikut, perlu ditelusuri:
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 39 1. Kawasan tanah gampong Berkat rahmat Allah SWT, Aceh kaya dengan sumber alamnya, terutama hutan kayu, minyak, gas bumi, uap bumi, semen, batu bara, emas perak, nekel, timah, semen, belerang dan berbagai barang-barang tambang lainnya. Disamping itu Aceh terkenal dengan hasil bumi, kelapa sawit, kopi, kakou (coklat), padi, minyak nilam, minyak serai, pala, cengkeh dan berbagai hasil pertanian: lainnya seperti buah-buahan, jagung, kacang, kedelei, timun, jagung, mangga, pisang dan lainnya, bahkan dulu juga terkenal dengan hasil lada, rotan dan karetnya. Lautnya yang kaya dengan berbagai ikan tuna, udang lobster dan lain sebagainya. Letaknya yang amat strategis pada sisi dunia lintasan ekonomi global, sepanjang lintasan laut Selat Malaka dan Samudra Hindia. Sehingga Aceh amat terbuka luas dan menjadi penting bagi jalur dan sumber-sumber ekonomi bagi dunia internasional. Pada wilayah-wilayah Kabupaten dan Kota-kota, hidup tumbuh berkembang gampong-gampong sebagai kawasan penduduk (masyarakat gampong), di daerah pesisir, dataran dan lembah-lembah bukit yang indah dan berpotensial ekonomi. Dalam perjalanan, secara alamiah memang disadari betapapun Aceh memiliki budaya yang kaya dengan sumber-sumber alamnya, namun tak dapt dilupakan bahwa peristiwa-peristiwa alam tak luput dari datangnya berbagai bencana, telah menerpa masyarakat dan alamnya menjadi hancur berantakan, antara lain bencana konfliks/ permusuhan dan yang terbesar adalah bencana gempa tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Betapa dahsyatnya kehancuran akibat tsunami, dimana 250.000 orang kehilangan nyawa, menyebabkan hampir seluruh negara di dunia datang membawa bantuan ke Aceh. Sehingga, pemerintah melakukan program rehabiltasi dan rekontrusi di bawah BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi AcehNias). Penulis termasuk salah seorang anggota Dewan Pengarah di bawah pimpinan Laksamana Widodo Menkopolhukam sebagai bagian dari otoritas Lembaga BRR yang dipimpin oleh Dr.Kuntoro) yang diangkat oleh Presiden RI. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara meyeluruh bangunan pisik/ prasarana/ sarana infrastruktur, termasuk seluruh bentuk-bentuk karakter budaya dan aset-aset pisik materil/ immaterial lainnya, secara penuh dan berdaya guna/ hidup kembali, sebagai hikmah dari peristiwa dahsyat tsb.
40 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Karena itu penulisan uaraian dalam buku ini, dimaksudkan untuk melanjutkan pembangunan Aceh secara konperehensif bagi keluruhan wilayah, termasuk gampong-gampong/ desa, yang hancur rusak, guna bangkit kembali dan lebih maju. Sebab itu uraian berikutnya, perlu focus perhatian pada pembangunan ekonomi gampong, dengan bermodal utama nilai-nilai budaya, sumber daya manusia dan pemanfaatan alam lingkungannya. dengan berintikan potensi karakter semangat kemandirian. Dalam kaitan ini, perlu mengacu kepada pengalaman dan pandangan para ahli, antara lain pakar/ saintist gempa tsunami/ Radar Geologi, Teuku Abdullah Sanny (2005: 389-390)10, dalam tulisannya menegaskan: “Membangun budaya berbasis bencana: Setiap suku bangsa di muka bumi ini pasti terdorong membangun kebudayaan masing-masing dan sudah lazim hal itu dibangun atas hasil renungan dan interaksi yang mendalam antara mereka dengan alam sekitarnya Sikap dan perilaku masyarakat dalam suatu daerah tertentu akan tercermin dari kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Kreativitas dari inovasi masyarakat akan melahirkan kebudayaan yang tinggi dan begitu memelihara lingkungan mereka dan serasi dengan alam lingkungan sekitarnya, Dalam interaksi dengan alam lingkungan ternyata mereka memiliki persepsi sama yaitu persepsi memelihara lingkungan mereka, persepsi yang dihasilkan oleh kearifan local (local indegeneous). Sebagai contoh suku Kubu, berbagai suku di Kalimantan serta Irian memiliki kearifan local untuk melindungi alam lingkungan mereka baik hutan, gunung, sungai, danau, bahkan laut agar tidak dirusak demi kelangsungan hidup mereka. Ternyata mereka menekankan dan memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan dan melindungi alam di lingkungan di sekitar mereka, Dalam kehidupan modern dan globalisasi seperti saat ini interaksi terhadap alam lingkungan menjadi suatu hal yang dilupakan.” Dalam konteks paparan pandangan budaya dan lingkungan alam tersebut diatas, dari seorang ahli/ pakar ahli radar geologi yang berstandar internasional itu (kebetulan Teuku Abdullah Sanny putra kandung Aceh 10 Lihat: Prof.Dr.Eng,Ir,Teuku Abdullah Sanny, M,Sc, Pakar Radar Geologi Standar Internasional/ Guru Besar ITB, yang sangat mencintai dan peduli untuk Aceh (Khususnya melalui dan sebagai Ketua Yayasan Beudoh Gampong), dengan judul: Membangun Paradigma Baru Indonesia, Peradaban Berbasis Akrab Bencana viat Buku:ACEH KEMBALI KEMASA DEPAN (2005:389-390)
MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 41 asli), dapatlah hendaknya membuka cakrawala kajian pandangan dan pemikiran serta betapa luas tanggung jawab anak manusia(termasuk Aceh), untuk melindungi dan merawatnya budaya beserta alam kehidupan dalam hegemoni peradaban dunia. Betapapun berat dan sulitnya dalam berbagai bencana, Luasnya pemahaman kawasan budaya itu, tidak hanya dalam kawasan negara bangsa Indonesia yang luas dan besar itu, namun juga tak lepas melekat tanggung jawab masyarakat/ rakyat “gampong-gampong di Aceh berkaitan dengan kawasan alam lingkungannya” betapapun kecilnya. Semuanya itu ambillah hikmahnya! Harus disadari bahwa kawasan Aceh berada pada garis titik-titik api lintasan pantai barat Bukit Barisan Sumatra, yang kapan saja dapat memunculkan gempa dan tsunami. Karena itu masyarakat gampong harus memelihara dan memanfaatkan bumi, laut, air, hutan, fauna/ flora beserta lingkungannya dan jangan sekali-kali dirusakkan dengan membakar hutan, gambut, illegal loging dan lain-lain, melainkan berhewajiban merawatnya. Karena dalam rangka pemanfaatan, menyangkut dengan budaya peradaban manusia, bumi dengan lingkungan alam yang maha luas disekitarnya. Sikap demikian, semacam membagi beban dan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan. Karena itu, semua pimpinan/ penguasa gampong harus membuat penjabaran peta wilayah masingmasing, untuk memudahkan dalam perencanaan pembangunan gampong itu sendiri dan pemberdayaan ekonomi. “…Mengapa gampong (desa) harus dibangun? Ada beberapa alasan mendasar menurut Marjono dan Sumanto(1988; 11) mengapa Desa (gampong) harus dibangun mendasar, karena disamping untuk menghapuskan atau setidaknya menciutkan kesenjangan desa-kota, ia menyangkut hajat hidup masyarakat terbanyak di Indonesia. Mendasar karena desa merupakan pilar-pilar bangsa dan negara. Ia juga mendasar karena keberhasilan pembangunan desa merupakan landasan pembangunan nasional, menuju mantapnya ketahanan nasional dan masih banyak lagi alasan mengapa kita harus membangun desa.” Konsep pemikiran desa tersebut, masih up to date (masih berenergi spirit) sampai sekarang, bahkan berlanjut kedepan, karena sektor desa (gampong) masih sangat ketinggalan. Banyaknya gampong di Aceh, terus berkembang sesuai dengan populasi penduduk dan tatanan kebijakan police pemerintah dan dinamika kemajuan dan kemampuan masyarakat.