Meuseuraya

92 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Selanjutnya, perlu diikuti oleh upaya mengkualitaskan pengetahuan (quality of knowledge) masyarakat terutama generasi muda, karena pengetahuan adalah pra-syarat melahirkan manusia yang beradab dan berpikir untuk kepentingan bersama. Kedua strategi harus betul-betul ditegakkan dalam kebijakan strategis dan dijalankan, karena keduanya berproses menghantarkan rakyat Aceh untuk mewujudkan kualitas hidup (quality of life). Secara jangka panjang, pendekatan ini dapat menguatkan sumber daya manusia Aceh (2020-2040), dan paska berakhirnya dana otsus sekalipun, Aceh dapat menempatkan dirinya menjadi wilayah yang mandiri, terutama dalam mengelola potensi sumber daya alam, memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, dan kembali bersanding dengan pelakupelaku ekonomi global.

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 93 “Yôh masa reubông han tatém ngieng-ngien, ‘oh ka jeut keu ttrieng han ék taputa.”

94 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Bagian 12 Tradisi Beut Darôh & Kenduri Khatam dalam Masyarakat Aceh Besar Oleh: Muhajir Al-Fairusy Pendidikan Islam bagi anak-anak Aceh telah dimulai sejak pra-sekolah (Sufi, dkk, 2019; 192). Integrasi pendidikan agama Islam bagi anak-anak Aceh memiliki tujuan untuk mendisiplinkan mereka dalam melaksankan nilai keislaman kemudian hari. Ketatnya pendidikan agama Islam di Aceh dapat dilihat dari upaya orang tua memberi pemahaman keagamaan sejak dini, jika mereka tidak memiliki waktu, maka akan diserahkan pada guru agama yang dianggap memiliki kemampuan untuk membantu pemahaman agama pada anak mereka. Selain itu, pendidikan agama tidak lagi menjadi pilihan alternatif selain pendidikan umum, melainkan dimaknai sebagai suatu keharusan. Kondisi ini pula yang mendorong menjamurnya kemunculan institusi pendidikan agama Islam seperti dayah (pesantren) di Aceh. Dulu, sebelum dayah menjadi pilihan mengenyam pendidikan, meunasah merupakan tempat utama mendidik anak-anak daslam pendidikan keagamaan. Kedatangan bulan ramadhan ikut menjadi momentum penguatan pendidikan agama Islam di Aceh, selain dimaknai sebagai bulan paling sakral oleh masyarakat Aceh, yang dinanti saban tahun. Beberapa tradisi tertentu hanya berlangsung di bulan ini, diantaranya meudaroeh. Malam hari, selesai dilaksanakannya shalat tarawih, hampir seluruh Mesjid dan Meunasah di Aceh, khususnya Aceh Besar dilanjutkan dengan tradisi membaca kitab suci al-Quran secara berkelompok. Tradisi ini berlangsung hingga penghujung ramadhan. Umumnya, mereka menggunakan pengeras suara, sehingga menggema luas dan tampak saling bersahutan antara satu Mesjid dengan Mesjid lainnya. Pun demikian, sejak fatwa pembatasan pengeras suara pernah dikeluarkan oleh beberapa ulama di Aceh, mengingat dapat mengganggu ketenteraman masyarakat yang beristirahat, muncul pembatasan waktu penggunaan microphone, yang ikut mempengaruhi

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 95 tradisi meudaroeh, jika sebelumnya dilakukan hingga menjelang Sahur, kini hanya selesai di tengah malam hari sekitar pukul 00.00 WIB. Tradisi Meudaroeh telah lama berlangsung di Aceh, sebagai sarana untuk menguji dan mempelajari kitab suci umat Islam secara kelompok. Meudaroeh lazimnya dilakukan oleh kaum laki-laki, terutama mereka yang sudah mencapai standar baligh dalam Islam, yaitu standar usia seseorang dianggap sudah mampu menanggung beban hidup secara mandiri dan berkewajiban melaksanakan perintah Tuhan. Mulai dari remaja hingga orang lanjut usia. Di salah satu Meunasah yang kami kunjungi saat penelitian dilangsungkan tampak beberapa remaja duduk bersila bergabung dengan orang tua yang membentuk lingkaran, dan mereka bergantian melantunkan ayat al-Quran. Salah seorang peserta yang sudah beranjak usia 60-an, menuturkan jika tradisi meudaroeh sudah ada sejak dirinya masih kecil dulu, dan terus dilaksanakan hingga sekarang saat bulan Ramadhan tiba. Menurutnya, hanya di bulan ramadhan tradisi ini berlangsung. Dalam tradisi meudaroeh ada tuntutan kepedulian secara kolektif, di mana masyarakat akan bergilir menyumbang kue dan air secukupnya untuk peserta meudaroeh. Bentuk kepedulian ini ditunjukkan sebagai bentuk dukungan bagi peserta meudaroeh untuk dapat menghidupkan malam bulan ramadhan dengan bacaan al-Quran di meunasah dan Mesjid setiap kampung. Meskipun, ada kondisi anomali dalam praktik tradisi meudaroeh, terutama di perkampungan, di mana tidak setiap peserta yang hadir ke Mesjid dan meunasah adalah ikut berpartisipasi membaca kitab suci. Sebagian anak-anak muda yang diamati dari praktik tradisi ini, ada yang hanya sekedar menikmati kebersamaan dengan bercanda dengan temanteman mereka yang lain, terutama yang tidak ikut meudaroeh. Jika ada lima belas remaja yang hadir ke meunasah setiap malam meudaroeh, hanya setengah dari mereka yang terlibat aktif membaca kitab suci. Selebihnya, seperti tim hore yang hanya sekedar rebahan di meunasah dan masjid. Pemandangan ini memang sedikit anomali, namun dianggap normal oleh peserta meudaroeh. Kehadiran teman-teman mereka yang tidak ikut membaca kitab suci dipandang dapat menghidupkan suasana, sehingga tidak membuat kondisi sepi yang dapat mendorong kantuk peserta meudaroeh. Menurut Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, jika disimak dari asal kata meudaroeh adalah tadarus bersumber

96 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar dari Bahasa Arab, bermakna mempelajari. Jadi, orang berkumpul saat itu di Meunasah dan Mesjid untuk mempelajari al-Quran. Meskipun, dalam praktiknya tradisi ini tidak lagi sekedar mempelajari al-Quran, melainkan sudah menjadi tradisi lokal yang unik. Misalnya, dulu, tradisi meudaroeh dimaksudkan untuk menguji seorang pengantin baru yang baru menetap di kampong istrinya. Jadi, para anak muda kampong akan menjemput si pengantin untuk dibawa ke meunasah dan Mesjid dan diuji membaca al-Quran saat itu. Jika tidak bisa, maka akan diberikan hukuman, seperti melompat-lompat atau dianggap tidak baik secara sosial keagamaan. Meudaroeh hanya berlangsung dalam bulan ramadhan menurut Asnawi Zainun. Di luar bulan ramadhan, tidak lagi disebut meudaroeh, melainkan praktik belajar mengaji biasa atau dalam Bahasa Aceh dikenal istilah jak beut. Karena itu, istilah ini sangat spesifik mengikuti kehadiran ramadhan di Aceh dalam konteks membaca al-Quran yang dilaksanakan di malam hari di meunasah dan Mesjid sepanjang malam. Dalam amatan Hamli Yunus, seorang qari yang terkenal di Aceh, dan sudah beberapa kali tampil di kegiatan pembacaan kitab suci al-Quran menggunakan irama di panggung internasional menuturkan, sebenarnya al-Quran itu memiliki keistimewaan, orang tidak marah jika dibaca sampai larut malam, apalagi orang Aceh. Pun demikian, menghormati fatwa ulama untuk tidak membaca menggunakan pengeras suara hingga sahur juga penting dalam rangka menghormati hak manusia lain yang mungkin akan beristirahat dan tidak terganggu dengan suara microphone. Dalam satu kesempatan, tim peneliti menemui Faizal Ardiansyah, seorang penceramah yang kerap tampil di beberapa Mesjid di Aceh dengan orasi moderatnya. Menurut Faizal, yang juga Kepala LAN Aceh ini, secara normatif, al-Quran ini mukjizat yang luar biasa yang dimiliki Islam. Maka, ia cepat dapat diterima oleh penduduk Muslim, apalagi pesan-pesannya begitu menyentuh yang memuat pesan teologis dan penguatan spiritual bagi pembacanya. Karena itu, pembaca kitab suci ini menurut Faizal akan merasa nyaman secara psikologis, ini mukjizat terbesar dalam Islam, hingga sejak diturunkan, kitab suci ini juga terus bertahan dengan keasliannya, tidak ada perubahan. Maka, wajar di Aceh sebagai masyarakat yang menganut Islam secara mayoritas begitu menempatkan al-Quran sebagai media utama menghidupkan malam-malam di bulan ramadhan.

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 97 Pun demikian, jika dikomparasikan, tradisi membaca al-Quran, khususnya meudaroeh antara masyarakat di desa dan kota ada perbedaan yang signifikan menurut Hamli Yunusu. Di kota perkembangan tradisi baca kitab suci dengan baik dan benar sudah berkembang ke arah yang lebih baik dibanding di desa. Di desa, membaca al-Quran masih sebatas bacaan tanpa irama, bahkan beberapa generasi muda yang ditemui belum memaksimalkan tata cara bacaan al-Quran dengan baik dan benar. Adapun di kota, kelompok-kelompok pembelajaran al-Quran meningkat, terutama di Banda Aceh. Kondisi ini mendorong saat malam meudaroeh, pesertanya mampu membaca al-Quran dengan sangat memukau. Bandingkan dengan desa menurut Hamli Yunus, yang kerap berkeliling Aceh dalam rangka memenuhi undangan baca al-Quran, masih banyak terdapat kesalahan baik dari cara pengucapan, tajwid, dan lainnya. Tradisi meudaroeh di kampung memang sempat pasif, kondisi ini diakibatkan oleh konflik Aceh yang berlangsung lama sekali. Kondisi politik ini membawa dampak luas terhadap pelaksanaan tradisi meudaroeh, diantaranya pasifnya meunasah yang dulu sangat berfungsi mengkader generasi muda Aceh untuk memahami pendidikan agama Islam, termasuk pembelajaran bacaan al-Quran. Padahal, dulunya menurut beberapa tokoh adat Aceh, meunasah di Aceh memang menjadi tempat pengembangan pendidikan Islam. Kondisi ini mengingat kata meunasah yang berasal dari Bahasa Arab-madrasah (tempat belajar), yang digunakan dari sejak dahulu oleh orang Aceh sebagai tempat pengembangan pendidikan, termasuk pengembangan kitab suci al-Quran. Kenduri khataman, memiliki fungsi dan peran sakral dalam masyarakat Aceh, selain sebagai tradisi warisan, juga berfungsi sebagai simbol intregasi sosial. Di sini, relasi kitab suci al-Quran dan kenduri khataman menunjukkan keintiman, sebagai dua elemen paling sakral dalam masyarakat Aceh, dan dilaksanakan pada bulan ramadhan. Kondisi inilah yang menjadikan tradisi khataman selalu dilegasikan ke setiap generasi Aceh, karena pertemuan tiga komponen sakral (kitab suci, kenduri dan bulan ramadhan).

98 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Lam gampông tameusaré Lam meuglé tameubila Lam meulampôh tameutulông-alang Lam meublang tameusyèdara Putôh ngen meupakat Kuwat ngen Meuseuraya.

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 99 Bagian 13 Intat Lintô dan Seumapa; Persiapan, Penataan dan Pengembangan Materi Seumapa Oleh: Cek Medya Hus14 Adat Istiadat Aceh telah berkembang sejak jaman dahulu sewaktu kejaan Islam di Asia tenggara dan Aceh pada abat ke 14, Aceh sebagai Bumi Seuramoe Meukah, mewariskan berbagai macam corak Sastra Islami dan Adat Budaya yang Islami, aceh juga dikenal sebagai daerah kerajaan yang jaya dan peradaban yang di akui dunia, juga khasanah bangsa yang selalu menajadi indetitas masyarakat yang peduli dan melestarikannya, Aceh juga sebuah daerah yang selalu mencintai adat dan budaya, Lazimnya masyarakat aceh di berbagai acara selalu memulainya dengan prosesi adat termasuk pada acara perkawinan, seperti Intat Lintô, dan dara Baro, Intat Lintô adalah mengantarkan mempelai pria ke rumah mempelai wanita dalam proses adat ini kita melihat begitu pentingnya prosesi adat ini di pertahankan, karna dalam proses Intat Linto banyak hal yang dapat kita ambil menjadi motipasi untuk mewariskan adat Intat Lintô ini kepada generasi kita, kalau kita hubungkan dengan sebuah Narit Maja, Adat Ngon Hukôm, Lagèe Zat ngon Sifeut, artinya (adat dan hukum seperti zat dengan sifat) tak mungkin di pisahkan, perkawinan dan peresmian dilaksanakan setelah selesainya Hukum yaitu Gatib atau Nikah, setelah dua Insan muda sudah sah sesuai dengan Syariat, dilaksanakan juga prosesi adat, seperti Meukeurija, Intat Linto dan peuduek Sandéng, Dapat kita simpulkan adat dan hukum suatu perkara yang penting dalan adat perkawinan, tapi keduanya yang wajib adalah hukum, sedangkan adat sunat. Seperti Narit Maja ini, Na Hukôm hana Adat tabeue, Na Adat hana Hukôm bateue, Dalam prosesi adat Intat Linto kita melihat ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran untuk kita semua pertama nilai kesatuan dan 14 Cek Medya Hus adalah seorang seniman tutur Aceh yang dikenal cukup luas oleh masyarakat Aceh. Ia kerap tampil dalam konteks seni tutur Aceh diantaranya seumapa. Kini ia turu mengabdi di Majelis Adat Aceh.

100 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar persatuan, juga kebersamaan, Meunyapa dengan penuh sopan dan tata cara teratur, kedua menjadi pelajaran pribadi juga masyarakat umum, juga nilai sosial, menepati janji dan memelihara adat sesuai syariat, ketiga nilai santun berbakti dan mengingatkan kita kepada Allah dan Muhammad Rasulullah saw, Ada beberapa hal menjadi pelajaran kita semua yang bahwa prosesi adat ini bukan hanya hiburan semata tapi penuh makna. dan menjadi pelajaran bagi kita. Dalam prosesi Intat Linto banyak adat dan Istiadat yang di lakukan menurut adat masing masing, bila mempelai laki di antar kerumah mempelai perempuan sebelum berangkat ada tata cara yang lazim dilakukan, misalnya, Salam Takzim, Seumeumah, Azan, Salawat Dô’a, Peusijuek, Teumutuek, pot capli, peuturi syedara, sampai kepada Penyerahan, Seumapa adalah sebuah prosesi adat yang sudah turun temurun disaksanakan oleh masyarakat Aceh di berbagai acara termasuk acara perkawinan, seumapa asalkata dari menyapa, sudah kebiasaan orang apabila datang ketempat orang lain atau ketempat saudara dan juga ketempat undangan atau tamu yang di undang khusus baik acara perkawinan resepsi dan lain lain, tentu dalam sebuah acara ada tatacara yang penuh makna nilai agama sopan dan santun, itu sudah menjadi adat budaya dan nilai sosial yang masih di pertahankan oleh masyarakat Aceh, misalnya orang yang datang ketempat orang ada tegur sapa, juga tamu yang datang tiba tiba juga menyapa, meberi salam kemudian orang yang menerima juga meunyambut dengan penuh sopan santun yang penuh keceriaan dan penuh kebahagiaan, orang datang menyapa dengan sapaan yang penuh keakraban disitulah terlihat sebuah nilai islami yang penuh santun dan menjadi sebuah indetitas bangsa yang nilainya tak terbatas. Seumapa yang dilaksanakan di prosesi adat perkawinan tentu beda dalam pelaksaannya, Seumapa Intat Linto misalnya sudah punya tatacara dan aturan tersendiri yang sudah ditentukan dalam pelaksaan tersebut, ada beberapa hal yang menarik dan nilai tradisi yang kental dan menajdi hiburan tontonan bahkan tuntunan, pertama pelaksanaanya sesuai adat dan budaya dan tidak menyimpang dengan ajaran Islam, Kedua seumapa menggunakan bahasa sastra berpantun dan kata bijak gaya yang kocak dan meunarik, Ketiga ada nilai kesatuan dan persatuan juga aturan, Ke empat ada nilai seni adat dan budaya,

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 101 Dengan demikian dapat kita simpulkan yang bahwa Seumapa wajib kita lestarikan kembali dan kita warisi kepada generasi kita yang akan datang, apalagi dalam kondisi sekarang batapa banyak pengaruh budaya luar yang dapat merusak moral generasi, bahkan orang dewasapun terpengaruh dengan budaya yang baru yang belum tentu sesuai dengan syari`at dan adat budaya kita. Persiapan, Penataan dan Pengembangan Materi Seumapa Dalam prosesi adat seumapa di saat mumulainya seumpa yaitu intat linto. Pertama kita harus cek persiapan yang dalam hal menyambut tamu. Menyiapkan, berbagai keperluan, mengatur orang yang sudah di tentukan, juga mempersiapkan, ranub baté, payông kunèng, dan lain lain yang dirasa pelu. Kedua kita menata acara yang bagus barisan harus di atur, posisi orang yang sudah di beri tugas, misalnya yang pegang payung, ranup baté, dan yang ambil idang bawaan, juga kerapian pakaian dan barisan laki laki dan perempuan, dan menata prosesi adat sesuai ketentuan yang sudah di atur, menurut adat perkawinan yang sudah turun temurun di laksanakan, dan menurut daerah masing masing, Ketiga pengembangan materi seumapa di sesuaikan dengan keadaan dan tempat dan sesuai dengan daerah dan lokasi, bagi tokoh seumapa harus mampu membaca keadaan, misalnya hampir hujan, tentu seumapa harus singkat, telat datang, juga kita mempercepat proses seumapa, dan juga ada pesan yang disampaikan dengan tiba tiba, oleh ahli bait, yang seumapa juga harus terima, di situlah tokoh seumapa berperan dalam mengembangkan kata kata baru dan spontan, dan juga memaksimalkan durasi, dan kata kata pantun dalam seumapa juga menarik dan tidak lari dari tema intat lintô, Antara intat lintô, dan prèh lintô barô, dan intat dara barô dan prèh dara barô, dalam tata cara prosesi adat tentu semua sama dalam menata dan persiapan kelengkapan. Semua proses acara adat tentu bagus dan sukses apabila sudah di atur dengan baik, mulai dari persiapan dan pelengkapan. Berikut kita lihat posisi intat linto yang teratur, lihat tabel.

102 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar BARISAN UNSUR BARISAN PERAN DALAM BARISAN PERTAMA GROUP RAPA I, DAN SEURUNÈ KALÉ, DLL Barisan yang paling depan barisan penabuh rapa i, juga Seurunè kalé dan juga yang melantunkan shalawat Nabi (Salawalé) dan Zikir oleh orang yang sudah di tentukan KEDUA TOKOH ADAT UREUNG INÖNG Beberapa tokoh adat perempuan yang sudah dipilih untuk membawa Baté ranub,mereka yang melakukan prosesi penyerahan baté ranub, dan ranub hias KETIGA TOKOH ADFAT GAMPÔNG UREUENG TUHA GAMPÔNG Barisan ureueng tuha gampông, yaitu Geuchik, Imum Menasah, Tuha peut, tokoh adat gampông dan ureueng seumapa KEEMPAT LINTÔ DAN PEUNGAPÉT LINTÔ BARÔ Rombongan peungapét lintô, terdiri dari para pemuda, dan teman teman dari lintô barô, Lintô barô di tempatkan pada posisi agak tersembunyi nyakni ditengah tengah para peumgapét lintô barô juga di payungi oleh seorang pengapét lintô, KELIMA IDANG PEUNUWOE Barisan pembawa idang peunuwoe, dan bungöng jaroe, idang peunuwoe, dan bungöng jaroe yang sudah dimasukkan dalam talam dan di tutup dengan sangè, dengan motif dan corak yang berwarna warni, yang dibawakan oleh kawum perempuan dan ada juga kawum lelaki, tentu orang yang sudah di tentukan oleh geuchik dan tokoh adat yang sudah diberi wewenang. KEENAM ROBONGAN UREUENG INÖNG Rombongan pengantar lintô barô, dan biasanya rombongan intat lintô barô kawum perempuan berjalan di depan yaitu di belakang pengapét linto barô, KETUJUH ROMBONGAN UREUENG AGAM Kemudian rombongan intat lintô, kawum laki laki berjalan di belakang,

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 103 Dalam prosesi adat aceh dengan adanya seumapa ada nilai lebih di acara intat linto selain ada tegur sapa dengan sopan dan santun juda ada tata krama lisan dalam bahsa berpantun, juga proses penerimaan sudah teratur dengan rapi, dalam memuliakan tamu,dan banyak hal lain yang dapat menutupi kekurangan misalnya ada yang belum siap, atau ada yang ketinggalan, dengan kita kompromikan dengan tokoh seumapa supaya durasinya di perpanjang. Maka keadaan yang janggal tadi sudah tak ada orang yang tau, juga hal lainnya. Jika dilihat sepintas biasa biasa saja tapi banyak mamfaat bila di prosesi adat intat linto ada seumapa, pertama tatacara tersusun, kedua tidak tergesa gesa kedua pihak sudah menyusun proses penerimaan dan sudah terarah, ketiga nilai adat intat linto nampak jelas terakomodir dengan baik, sehingga sukses acara dengan baik tidak ada yang menyalahkan aman terkendali. Seumapa dilakukan tentu saat antar linto baro, dan urutan proses seumapa tentu banyak hal yang dilalukan sebelum acara berlangsung yaitu, persiapan sebelum acara seumapa, dan lain lain sesesuai kebutuhan, sebelum acara seumapa dilaksanakan tentu kedua pihak sudah siap dan semuanya sudah sepaham baru di acara seumapa di laksanakan. Inilah peran seumapa yang perlu kita ketahui secara singkat semoga adat budaya kita selalu terjaga di setiap saat. Berikut contoh seumapa , Secara singkat ini juga menjadi bahan bagi tokoh seumapa dan ini sebagai contoh, syair seumapa dan pantu tak harus ini boleh bantun lain menurut kemampuan tokoh seumapa, sebagimana dikutip dari Buku Peulara Adat Medya Hus. 1. Blah Lintô 2. Blah Dara Barô Assalamu׳alaikum saleuem ulôn bi Ngon haté suci hormat mulia Keu ureueng sinoe hormat kamoe bi Keuchik ngon waki Imum seureuta ‘Alaikumsalam warah matullah Jamèe trôh langkah bak teumpat kamoe Hormat mulia ka trôh neulangkah Lintô nyang ceudah neuba uroe nyoe

104 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Kamoe trôh teuka kareuna janji Lintô nyang tari uroe nyoe meuba Geuchik Tgk Imum mandum famili Ayah ngon umi dan aneuk muda Ureueng tuha gampông mandum ka jeulah Geuchik imum menasah dan kawôm binoe Pemuda tokoh adat masyarakat dum sah Bandum meuriah prèh lintô uroe nyoe Jak intat lintô bak judô tari Bèk sampé sangsi, janji meutuka Hukôm agama kalheuh ka resmi Uroe nyoe akhi adat bak dônya Yôh bunoe jurông langsông yue peuhah Keuneuk meulangkah dalam meuligoe Lintô nyang neuba nyan citka leumah Seunang meuleupah jéh pat cut putroe Ranup kunèng ôn meususôn rapi Tawô bak giri bak lampôh tuha Jurông neubuka sigra hai abi Neurôk meugunci peue kajeut buka.? Bungöng meulati tari si ulah Cukôp that ceudah takalon bagoe Pakon ka teulat meuhat trôh langkah Peue na musibah bak neujak keunoe..? Watèe ie raya ka anyot bateueng. Geusawok udeueng lam neuheun tuha. Lintô kamoe ba sigra neujak tueng. Bèk lé neu ampeueng sinoe di lua….+ Sabab meujanji si teungoh siblah Όh trôh neulangkah karap cot uroe Nyan neuci jaweueb bacut neupeugah. Pakon hai hai ayah teulat trôh keunoe...+

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 105 3. Blah Lintô Di ateueh bak-u di meusu tupè Ateueh bak rambè aneuk cempala Meuꞌah beuneubi janji meugèsè Buet ramè ramè maklum syédara Buet Intat Lintô cit le rameunè Όh kana sangè payông kahana Kaleungkap idang ranub tan geumè Όh trôh bak keudè katuwo nyak wa Geuchik ngon teungku atô hana rè Barang nyang geumè kasiap leungka Moto ba idang geureudang meugèsè Jak ba bak bangkè tan ureueng keurija Syédara lintô le deungon ramè Dari lhôk seumawè na dari jawa Katrôh abang syat teulat bang maꞌè Atô ureueng ramè payah lagoe na Di ateueh bak-u karu leupah that. Tupè riyôh that keunong geulawa. Meulakèe meu׳ah meulangkah teulat. Nyang peunténg that that keunoe beuteuka. 4. Blah Dara Barô Ranup sigapu jampu ngon gambé Tabôh lam baté peujamèe rakan Kamoe teumanyöng kon laén haté Meuꞌah beuneubré keu kamoe rakan Lamblang keumala geupula padé Pucôk krueng sabé geu pula nilam Linô neu intat got that meu hasé Ngon ranub baté kuwéh lam talam Bôh peue neujak ba ka lé bukon lé Sang hana meukré meukalon meunan Peunuwoe lintô meu atô saré Cukôp that hasé rombongan bisan Idang nyang meutôp cukôp that oké Meuꞌah beuneubré lôn tanyöng hai nyan Asoe di dalam nyan peue kahasé Tan meutuka lé janji uroe nyan Janji ba puha masa seulangké Beusiap hasé peunuwoe lintô nyan Meunyo goh leungkap meuhat goh hasé Ȅk mangat haté wahé e bisan…?

106 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 5. Blah Lintô Tajak meulaboh piyôh di calang Tajak umatang piyôh peudada Neutanyöng bak kamoe nyan asoe hidang Leungkap hai cut bang keunoe kamoe ba Keukarah wajéb séb dalam hidang Peunuwoe cut bang han peue paréksa Hana meutuka haba uroe nyan Adat ngon reusam got that meujaga Janji ba peuha hana meu irang Nyang kamoe julang leungkap dum rata Meunan cit laén seunalén cut Intan Lam kofor itam mandum seudia Ranup lam baté meu uké sulam. Asoe lam talam meu atô banja. Linô jak keunoe woe bak pasangan. Kon malèe ngon tuan nyo hana neuba Peue lom nak tanyöng laju lom rijang Bèk trép neuhadang dalam uroe kha Kalaén that hi bak dali sang sang Kalagèe meuprang seumapa 6. Blah Dara Barô Ateueh bak ara aneuk beuragoe Ateueh bak panjoe tulô meu dôda Ulôn teumanyöng hai bisan saknyoe Haba ta meuproe keu gura gura Kruseumangat hajat ka sampoe Nibak uroe nyoe lintô kateuka Seunang that haté kamoe di sinoe Judô cut putroe ceudah lagoina Ateueh bak tarok Toktok Beuragoe Ateueh bak Panjoe beurijuek subra Meu׳ah hai bisan keu lôn tuan nyoe Ubak Lintô tanyoe napeue pareksa Peue ka muphom dum rukon manoe Teungku Lintô nyoe ètna sikula Peue na geujak beuet Tauhid ngon jawoe Ngon do׳a manoe kamuphom cara..? Nyo goh lom muphom mandum meurunoe Sajan cut putroe payah tatunda Neujaweub rijang hai bisan jinoe Mangat di kamoe jurông meubuka…

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 107 7. Blah Lintô Ticém tiwah ateueh bak nibông Ateueh bak rambông aneuk leuek meusu Teungku seumapa sangka meu ujông Haba meusigông hana lé lucu Aneuk ticém glé dalam glé beutông. Di lumpat lutông ateueh bak tampu Lheueh tanyöng istana ka tanyöng geudông Lheueh tanyöng dalông ka tanyöng krabu Teungku lintô geujak beut lambông Kon sigam bakông jak wèt wèt iku Ureueng sosial na tulông mulông Meunyo di gampông bhah agama guru Dônya akhirat cit got that muphôm Nyo bidang hukôm SH hai teungku Sidroe pejaka bèk sangka seken Alah hai polôn pikiban ayu Peukajeuet bisan keunan meutamöng Han ék lé meudong tarék urat thu Meunyo bit mantong bisan teumanyong Agam ngon inong meugisa laju…..+ 8. Blah dara Barô Kruseumangat rahmat bak Tuhan Kajeut hai Bisan neutamong sigra Lintô nyang muda seureta rombongan Tamong udalam jamèe nyang teuka Meu׳ah ulôn nyoe bunoe meukalam Kamacam macam ulôn paréksa Ulôn nyoe tugah wakilah bisan Adat ngon reusam ulôn laksana Tatuka payông langsông peukeumang Po Lintô seudang iréng bersama Ho Nèk Peuganjô jak tueng lé rijang Ngon haté seunang tapeumulia Cok ranub baté tuka lé rijang Raja jeunulang tamöng astana Sallu׳alé haté dum seunang Teurimong Idang ubéna neuba. Bungöng ie mawö si tangké keumang. Ceudah tapandang hiasan mata. Tamong e lintô laju beurijang. Yup payông keumang sebagoe raja….+

108 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 9. Blah lintô Tajak keumawé hasé di laôt Tamita eungkôt ubit ngon raya Kamoe nyang teuka nyo ka neusambôt Pat haba karôt meuꞌah beutaya Ateueh tuwalang sipasang gôt gôt Ateueh bak Rambôt aneuk cempala Bisan jak dikeue kamoe dilikôt Meunan nyang patôt kheun ureueng tuha Alham dulillah bagah lôn seu-ôt Narit meusambôt tanyoe peumada Tameu׳ah désya pat pat na karôt Dikeue ngon likôt bèk jeuet keucupa Timang ateueh droe jaroe meubeu-ôt Irang ngon irôt bak kamoe teuka Nyo kureung sopan kadang meudhôt dhôt Kiban nyang patôt tapeusampurna. -0- 10. Blah Dara Barô Alham dulillah Allah tapujoe Nyang po alam nyoe bandum semua Kamoe trôh langkah kasah uroe nyoe Ubak cut putroe linto tajak ba Meuꞌah hai rakan keupada kamoe Kadang cit bunoe na gasa haba Meuah meumeuꞌah bandum geutanyoe Mago uroe nyoe beujeut syédara Adat bak Po teumeuruehom Hukom bak syiah kuala Qanun bak putroe phang Reusam bak lakseumana Adat ngon hukom cit ka seuleusoe Nibak uroe nyoe ka tapeulara Assalamualaikum saleuem bak kamoe Sambot rakan droe peunoh mulia (Medya Hus Karangan 1989) Begitulah kira kira contoh Seumapa pada acara khusus di prosesi adat intat linto, dan untuk selanjutnya bagi orang yang Seumapa boleh di tambah dan di inprofisasi sesusuai keadaan, dan masih banyak lagi pantun pantun dan kata kata bijak yang penuh sopan santun dan menjadi nasehat juga bermamfa`at bagi kita semua. Inilah yang dapat diuraikan mengenai tradisi Seumapa dalam masyarakat Aceh, khususnya Aceh Besar.

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 109 Shallawalé Shallawalé Tatueng tamsé bak bungông kala Tameu-udép beusaré-saré Bèk tameucré siumue masa.

110 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Bagian 14 Adat Musem Drien; Kemukiman Blang Mee Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar Oleh: Mujiburrahman Blang Mee adalah sebuah kemukiman yang berada di wilayah kecamatan lhoong Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Kemukiman adalah kawasan yang ditempati dan dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat. Kemukiman Blang Mee merupakan sebuah daerah yang dekat dengan laut dan gunung sehingga menjadikan wilayah ini amat strategis dalam hal hasil bumi. Kemukiman Blang Mee berbatasan sebelah utara dengan kemukiman Cot Jeumpa, sebelah selatan berbatasan dengan kemukiman Lhoong, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten pidie, dan sebelah Barat berbatasan dengan samudra Hindia. Dengan luas wilayah 3478 Ha. Wilayah kemukiman Blang Mee terdiri dari 6 Gampong, yaitu: Baroh Blang Mee, Lamkuta Blang Mee, Teungoh Blang Mee, Teungoh Geunteut, Baroh Geunteut dan Umong sribe, dengan jumlah Penduduk 2055 jiwa. Saat ini mata pencaharian utama masyarakat adalah petani/pekebun. Mukim adalah kelembagaan adat tertinggi di tingkat wilayah kemukiman yang terdiri dari beberapa gampong yang mempunyai Batas-batas tertentu. Struktur kelembagaan adat mukim dan gampong adalah kelengkapan mukim untuk membantu kelancaran tugas imuem mukim yang terdiri dari sekretariat mukim, majelis musyawarah mukim, majelis Adat musyawarah mukim dan imuem chiek. Dalam melaksanakan tugasnya, imeum mukim dibantu oleh: 1. Pawang uteun; 2. Keujruen blang; 3. Peutua seuneubok; 4. Panglima laot/ Peutua lhôk; 5. Keuchik. 07 R a j a b 1442 H 19 Februari 2021 M

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 111 Bagian 14 Adat Musem Drien; Kemukiman Blang Mee Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar Oleh: Mujiburrahman Blang Mee adalah sebuah kemukiman yang berada di wilayah kecamatan lhoong Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Kemukiman adalah kawasan yang ditempati dan dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat. Kemukiman Blang Mee merupakan sebuah daerah yang dekat dengan laut dan gunung sehingga menjadikan wilayah ini amat strategis dalam hal hasil bumi. Kemukiman Blang Mee berbatasan sebelah utara dengan kemukiman Cot Jeumpa, sebelah selatan berbatasan dengan kemukiman Lhoong, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten pidie, dan sebelah Barat berbatasan dengan samudra Hindia. Dengan luas wilayah 3478 Ha. Wilayah kemukiman Blang Mee terdiri dari 6 Gampong, yaitu: Baroh Blang Mee, Lamkuta Blang Mee, Teungoh Blang Mee, Teungoh Geunteut, Baroh Geunteut dan Umong sribe, dengan jumlah Penduduk 2055 jiwa. Saat ini mata pencaharian utama masyarakat adalah petani/pekebun. Mukim adalah kelembagaan adat tertinggi di tingkat wilayah kemukiman yang terdiri dari beberapa gampong yang mempunyai Batas-batas tertentu. Struktur kelembagaan adat mukim dan gampong adalah kelengkapan mukim untuk membantu kelancaran tugas imuem mukim yang terdiri dari sekretariat mukim, majelis musyawarah mukim, majelis Adat musyawarah mukim dan imuem chiek. Dalam melaksanakan tugasnya, imeum mukim dibantu oleh: 1. Pawang uteun; 2. Keujruen blang; 3. Peutua seuneubok; 4. Panglima laot/ Peutua lhôk; 5. Keuchik. 07 R a j a b 1442 H Kewanangan tugas dan fungsi lembaga Adat mukim dalam 19 Februari 2021 M pengelolaan SDA. Imuem mukim adalah pimpinan tinggi dalam pemerintahan di wilayah kemukiman. Pawang uteun adalah pembantu imuem mukim dalam urusan mengelola dan mengatur pelestarian lingkungan serta pemamfaatan kawasan hutan mukim, Keujruen blang mukim adalah pembantu imuem mukim dalam urusan mengelola sarana dan prasarana persawahan di kemukiman. Peutua seuneubok adalah pembantu imuem mukim dalam urusan mengelola dan mengatur ketentuan adat tentang perkebunan serta pemamfaatan lahan kawasan di wilayah kemukiman. Panglima laot atau petua lhôk adalah pembantu imuem mukim dalam urusan mengelola dan mengatur pelestarian lingkungan serta pemamfaatan kawasan laut dan pesisir di wilayah kemukiman. Keuchik adalah kepala pemerintahan di tingkat gampong yang bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi mukim dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan mukim di tingkat gampong. Pawang uteun / Peutua Glee dikemukiman Blang Mee dalam pengelolaan SDA mempunyai fungsi; 1. Memimpin pelaksanaan dibidang pengelolaan hutan. 2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan uteun. 3. Melakukan koordinasi dengan semua pembantu imeum mukim lainnya. 4. Penegakan hukum dalam kawasan hutan pawang uteun berkoordinasi dengan pihak muspika. 5. Menagatur kepemilikan dan tata cara pembukaan lahan, menanam jenis tumbuhan. 6. Mengatur tata batas hutan ulayat. 7. Mediator penyelesaian masalah. Adapun Tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan perlindungan terhadap sumber daya hutan. 2. Memberi persetujuan untuk pembukaan lahan perkebunan di kawasan hutan. 3. Melindungi pohon tempat sarang lebah madu. 4. Pawang uteun mencegah terjadinya penebangan liar

112 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 5. Menjaga pohon-pohon di sepanjang tali air 6. Mengatur waktu perburuan binatang. 7. Mengatur tata cara jual beli dibidang kehutanan. 8. Menjaga dan memelihara kelestarian hutan Seluruh wilayah hutan yang berada di kemukiman merupakan hutan masyarakat adat. Adat musém driën Ketika ka deuh / ka leumah bungoeng drien kebiasaan keluar dibulan Rajab karena sering bungong drien juga bungon kaye laen keluar dibulan rajab maka orang-orang tua sering menyebut bulan rajab adalah buleun bungoen kayee. Oleh pawang uteun akan geujak cheek u glee peuna rata pucok,sebagai contoh: pucok lhok paoh, pucok pulo ie, pucok pinto rimba, lampoh srideng, pucok lhok guci, pucok alu midong dan sekitarnya, oleh pawang uteun baro geucok kesimpulan yang bahwa insya allah geutanyo akan ta kheunduri bungong kaye (bungon drien).Filisofi untuk meminta keselamatan kepada Allah SWT agar bunga durian dan hasil panen durian sebanyak mungkin. Waktu Pelaksanaan; Pada musim durian mulai berbunga untuk kenduri bungon kayee, dan pada masa panen durian sudah mulai habis / bawoh untuk kenduri abeh boh kaye. Prosesi kegiatan di koordinir langsung oleh pawang uteun dimulai dengan nasehat dari pawang uteun, arahan dan bimbingan dari imuem mukim dan pembacaan do,a oleh Tgk.Gampong. kenduri dengan menjamu anak yatim, aparatur gampong, imuem mukim, imuem cheik, pihak Muspika dan unsur lainnya. Uraian singkat dari bungong hingga masak Bungoeng drien dari di teubit bak dhen hingga keumang dan gugur menjadi putik buah itu lebih kurang 3 bulan, kemudian dari putik buah sampai dengan masak (panen) lebih kurang 3 bulan, total masa dari keluar bunga hingga masak (panen) lebih kurang 6 bulan. Masa panen lebih kurang 1,5 bulan ada yang sampai dengan 3 bulan tergantung tahapan bunganya.

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 113 Hasil musyawarah adat berasama pawang uteun, imeum mukim, para geuchik, dan tokoh masyarakat adat Mukim Blang Mee Kec. Lhoong sebagai berikut: Jum’at phoen masak boh drien akan geupeuget pengumuman dimeunasah yang bahwa, bagi ureung po lampoh drien. Singoh bungoh neutulong puwo boh drien minimal 2 boh sapo / seikhlasnya untuk sumbangan ke aneuk yatim dan fakir miskin. Netulong peusaho bak sentral/ lapak drien insya allah akan diterima oleh panitia sukarela sampai dengan 3 kali berturut-turut 3 jum’atan ( jum’at awal, pertengahan dan akhir “baoh” ). Kemudian ketika masa panen sudah mulai habis / ka baoh: Kami masyarakat adat akan melakukan khenduri syukuran atas rezeki yang Allah SWT berikan kepada kami berupa buah durian. 1. Bu kulah 3 boh pate sapo per KK. Dan peng sedekah untuk aneuk yatim seihklasnya. 2. Prosesi kegiatan dikoordinir langsung oleh pawang uteun , dimulai dengan nasehat dari pawang uteun, arahan dan bimbingan dai imeum mukim dan pembacaan do’a dari Tgk.Imuem Gampong. 3. Khenduri dengan menjamu anak yatim, Aparatur Gampong,imuem mukim, imuem chieek, pihak muspika dan unsur lainnya. Aturan Adat panen durian 1. Upeti atau wase gampong, dibebankan kepada muge yang besarnya ditetapkan di tingkat gampong. 2. Moge hanya boleh membeli durian dilokasi kebun mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 18.00 WIB; 3. Mengambil durian milik orang lain “Prok” (dilakapkan kepada orang yang mengambil durian milik orang)menjualnya tanpa sepengetahuan pemiliknya didenda dengan menganti 1x10 buah; 4. Tuduhan terhadap dugaan pencurian yang tidak terbukti maka pihak penuduh harus menggantikan 100 buah; (aturan yang pernah diterapkan dulu) 5. Pawang uteun memimpin dan memutuskan segala sengketa yang berkaitan dengan panen durian;

114 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Muge Gampong boleh membeli buah durian sampai ke kebun durian (boleh pungut sendiri sudah terkumpul dihitung langsung dbayar) dan megambil hak KEE sebanyak 1 buah setiap kelipatan 10 buah durian. Muge luar Gampong hanya boleh membeli buah durian dilokasi lapak drien yang telah ditentukan yaitu pintu ie krueng Geunteut. Lapak Drien adalah pasar musiman tempat dilakukan transaksi jual beli buah durian. Kebiasaan cah lampoh drien ( membersih kebun durian dari tumbuhan penganggu ) Untuk kebun di rimba . Waktu dilakukan pada saat buah durian “masak Brok” atau meuasoe manok ( buah durian sudah mangkal). Tujuan kalau pembersihan dilakukan pada saat durian masih berbunga biasanya bunga durian runtuh. Tumpukan ranting / daun tanaman dibawah pohon durian mencegah buah durian yang jatuh tidak pecah dan tidak jauh berguling. Bagi Hasil Sistim bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap / pengelola kebun Mengunakan skema 2: 2, dengan ketentuan; 2 hari hasil untuk penggarap, dan 2 hari hasil untuk pemilik kebun durian Penutup (kesimpulan, saran-saran) Dalam kehidupan sehari-hari adat istiadat ini mempunyai peran penting dalam masyarakat seperti memberi arah dan gerak dari dinamika kehidupan masyarakat, dan alat pengendali sosial masyarakat. Dengan adanya adat kehidupan masyarakat diharapkan dapat berjalan secara harmonis. Adat merupakan Sistem sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam masyarakat menurut kacamata adat. Dari apa yang diuraikan tampak pula adat istiadat merupakan kearifan budaya yang dapat dipergunakan untuk menggerakkan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan kearifan ini dalam pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang didasarkan kepada nilai-nilai budaya dan Sistem sosial masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya masyarakat akan merasa memiliki arti pembangunan. Artinya, pembangunan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 115 Bungông meulu putéh meususôn Meubèè that harôm di Aceh raya Mandum geutanyöe udép meukawôm Tulông-meunulông geutanyöe beuna

116 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Bagian 15 Sie Reuboh, Kuliner Aceh Rayeuk yang Perlu dijaga Eksistensinya. Oleh: Mawardi & Ahmad Ilyus Nanda Sie reuboh atau daging rebus adalah masakan khas dari Aceh Besar yang sudah ada sejak zaman kerajaaan. Kuliner ini memiliki arti bagi kehidupan masyarakat Aceh karena sudah ada dari masa ke masa. Kuliner ini merupakan makanan iconic yang menjadi identitas Aceh Besar. Dahulu, masakan ini begitu populer, semua masyarakat Aceh khusunya Aceh Besar lihai dalam pembuatanya. Apalagi juga di gemari semua kalangan. Mugkin kita berpikir kuliner ini hanya sebatas dagingi rebus, padahal banyak rempah-rempah yang dicampur sehingga rasan dan aromanya menjadi nikmat sekali untuk dicoba. Proses memasak sie reuboh juga unik, terbuat dari potongan daing dan kikil. Dibumbui dengan garam, cabai, kurkuma, dan direbus dalam panci hingga mendidih. Apalagi saat menggiling bumbu pelengkap, cabai digiling tidak begitu hancur lebur. Melainkan digiling sekedarnya agar biji cabai tetap utuh ketika berpadu dengan daging selaku bahan utama. Ketika rebusan dari daging dan gaba mulai berkurang air nya, proses selanjutnya adalah dibiarkan di panci semalaman. Esokan harinya, saat dimasak kembali, maka celah-celah yang menutupi daging telah meleleh, biaanya ditambahkan cuka ke dalam air dan biarkan mengering hingga daging empuk. Menariknya, cuka yang digunakan juga berbahan khusus. Di tahap ini, suatu tahap penyiapan masakan sie reuboh sudah dianggap lengkap dan sudah bisa diiris dan disajikan sebagai lauk makan. Juga pada tahap ini, sie reuboh lebih awet, berlangsung selama berbulan-bulan. Tentunya, tidak ada prubahan signifikan saat mensajikannya, yaitu dipanaskan dengan api kecil dan pastikan disajikan dalam periuk khusus. Biasanya, priuk khusus sie reuboh adalah bejana yang terbuat dari tanah liat, bukan alumunium apalagi besi hitam. Proses pembuatan sie reuboh sebagai masakan khas Aceh Besar tidak berhenti total. Daging yang dimasak dapat diolah menjadi banyak variasi.

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 117 Beberapa istilah sie goreng misalnya, kuliner populer yang mirip dengan dendeng. Ada pula yang mensuguhkannya sebagai masak lemak, terbuat dari kuah asam keung khas Aceh yang juga bisa dibuat semacam abon. Sie reuboh menguap dengan bau cuka yang kuat dan sangat mengguga selera. Saat dimakan, aroma cuka memiliki rasa pedas dan asam di mulut. Aroma cuka nipah inilah yang mendominasi cita rasa daging rebus dan sulit untuk dilewatkan. Belakangan ini, sie reuboh semakin jarang menjadi menu kuliner yang dijual di warung, apalagi restoran. Kearifan lokal ini kehilangan pamor dengan menjamurnya menu modern seperti ayam geprek, ayam penyet, dan sejenisnya. Tapi, di kawasan Lambaro, Aceh Besar, rumah makan khas Aceh Rayek misalnya, rumah makan Delima Baru dan Ayam Tangkap Blang Bintang, tetap memiliki Sie Reuboh sebagai menu utamanya. Ketika saya berdiskusi dengan berbagai pemilik restoran ini, tidak ada bahan khusus untuk meracik bumbu dan sayurnya. Mereka menyebutkan bahwa resep rahasia membuat sie reuboh diwariskan oleh keluarga. Meskipun begitu, sie reuboh tidak hanya eksist di warung makan, kelezatan pemicu kolesterol ini juga kerap ditemukan di hampir setiap rumah penduduk di Aceh Besar, terutama saat hari megang Ramadan. Berangkat dari makanan meugang sampai peunajoh prang, masyarakat Aceh memperingati upacara meugang dua hari sebelum Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Rutinitas yang biasanya dilakukan melalui pembelian dan konsumsi hidangan yang terbuat dari daging. Bagi masyarakat Aceh Rayuek, hari-hari tanpa meugang sie reuboh terasa hampa. Rasa sie reuboh yang asin, pedas, dan asam membuatnya nikmat disajikan dengan nasi atau dimakan begitu saja. Sie reuboh memang memiliki karakter tersendiri. Bukan saja rasanya yang menggoyang lidah, daya tahan makanan ini yang tidak basi membuatnya menjadi menu favorite di masanya. Apalagi pada zaman perang sebelumnya, sie reuboh sangat ideal dimasak dengan kondisi masyarakat yang nomaden. Sejarah telah mencatat, ketika peperangan dahulu, para pejuang Aceh selalu membawa bekal sie reuboh, hal itu sangat membantu saat lapar dalam peperangan khususnya ketika bermalam di tengah hutan. Begitu jaga, walaupun cuaca tak menentu, sie reuboh selalu siap santap dimana pun berada. Masakan ini menjadi menu andalan dan

118 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar menjadi semangat berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan dikala penjajahan. Sayangnya, sie reuboh kuliner khas Aceh Besar kini mulai memudar ekeberadaannya karena digerus zaman. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, banyaknya makanan milenial serta variasi makananan membuat sie reuboh ini kurang digemari dikalangan muda-mudi. Bagaimana tidak, anak zaman now, kini lebih condong menyukai sajian micin seperti makanan cepat saji dan mie instan. Berhubung semakin minimnya peminat sie reuboh, muncullah persepsi bahwa makanan khas ini repot dan jelimet dalam pengolahnya. Mereka tidak tahu bahwa kuliner ini ternyata mudah dan sangat terjangkau. Meski begitu, tetap saja sie reuboh ini harus diracik oleh juru masak yang handal. Sebab, beda tangan beda pula rasanya. Itu lah yang selalu diucapkan oleh semua juru masak. Karena racikan dan feeling dalam menakar masakan itu yang membuat citra rasa yang berbeda. Meski begitu, tetap saja makanan sehat seperti sie reuboh memiliki banyak manfaat dibanding makanan instan. Selain karena tidak adanya bahan pengawet dan kimia, sie reuboh lebih terjaga kehalalannya. Selain itu, orang Aceh adalah etnis yang cenderung suka ngopi. Terbukti dengan menjamurnya warung kopi pada sudut-sudut wilayah Aceh. Ternyata, menyungguhkan kopi setelah mengkonsumsi sie reuboh adalah dua paduan sensasional yang tiada tara. Apalagi jika kombinasi itu ditopang oleh lokasi wisata yang sejuk. Maka tidak heran, jika orang Aceh Besar mengadakan meseuraya, makanan siangnya adalah sie reuboh dan kopi hitam. Sudah selayaknya kita sebagai masyarakat yang ada di Aceh ini untuk selalu mendukung dan menjaga kuliner tradisional. Bukan hanya kuliner Aceh Besar saja, namun juga seluruh Aceh pada umumnya. Kepedulian dan respontif terhadap kuliner daerah adalah salah satu langkah awal agar kearifan lokal tidak pudar begitu saja. Jangan sampai budaya dan kuliner Aceh Besar diambil alih atau diklaim milik orang lain. Bagi kaum muda, marilah bersinergi dengan kaum tua. Pelajarilah kekhazanahan kuliner sehingga warisan nenek moyang tetap terjaga eksistensinya. Bagi pihak pemerintah, sudah seharusnya membuat berbagai program yang menjaga budaya dan khazanah lokal. Tidak hanya dalam

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 119 konteks kuliner, namun bisa dalam hal lainnya seperti busana, ritual, keagamaan, atau praktek sosial-kemasyarakatan. Terakhir, marilah kita mendokumentasikan aset-aset budaya lokal melalui tulisan. ‘Manusia mati meninggalkan nama’, adalah pepatah untuk mereka yang menulis setiap peristiwa, salah satunya warisan budaya Aceh Besar. Siapa lagi yang peduli untuk menulisnya selain warga Aceh Besar itu sendiri.

120 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar “Maté reudeup ngen sabab reungiet, Teuböh aneukmiet ngen sabab ureung tuha.”

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 121 Bagian 16 Hak-hak Mukim Atas Wilayah dan Sumber Daya Alam Oleh: Asnawi Zainun Eksistensi Mukim sebagai kesatuan wilayah dan pemerintahan di Aceh telah hidup tumbuh dan mengakar dalam peradaban Aceh sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam. Keberadaan mukim telah diatur secara terang benderang dalam Undang-Undang Dasar Kesultanan Aceh Darussalam, sebagaimana ditemukan dalam Qanun Meukuta Alam (Qanun Meukuta Alam dalam syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek dan Komentarnya, Mohd.Kalam Daud,2010). Bab II, Bagian Susunan Wilayah Kerajaan Aceh Darussalam, Qanun Meukuta Alam menentukan, “…bahwa pada tiap-tiap Mukim diangkat satu orang imam, yaitu buat menguruskan pekerjaan rakyat. Dan dalam pada tiap-tiap satu mukim maka didirikan satu masjid sembahyang jum’at dan berjama’ah.” Istilah ‘mukim’ berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata “muqim” yang berarti tempat tinggal (Zakaria Ahmad, 1972). Dalam konteks agama Islam, istilah mukim digunakan untuk menerangkan status tinggal menetap bagi seseorang, untuk membedakannya dengan orang yang berada dalam perjalanan (musafir). Dalam perkembangannya di Aceh istilah mukim kemudian menjadi sebuah konsep untuk menerangkan ruang fisik dari sesuatu kawasan yang terdiri dari beberapa gampong yang memiliki satu masjid bersama, dan dipimpin oleh seorang imuem mukim. Kata imuem juga berasal dari bahasa Arab yang berarti “orang yang harus diikuti” atau pemimpin (Zakaria Ahmad,1972:88). Senada dengan ini, Ibnu Manzur menjelaskan pengertian al-imam adalah orang yang diikuti oleh suatu kaum (Prof.Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, Konsep Kepemimpinan dalam Islam, 2017) Menurut catatan K.F.H. van Langen mukim dibentuk sejak zaman Sultan Iskandar Muda, dan pada mulanya pembentukan mukim didasarkan pada jumlah penduduk laki-laki yang mampu bertempur melawan musuh sebanyak 1.000 (seribu) orang. Namun ditemukan juga keterangan yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan mukim telah berkembang

122 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar di Aceh sejak masa Sultan Alauddin Ali Ibrahim Mughayatsyah, sekitar tahun 913 H atau 1507 M. Berangkat dari fakta sejarah perjalanan panjang mukim inilah, maka sangat beralasan jika Snouck Hugronje berpendapat bahwa pembagian kewilayahan dalam bentuk mukim telah mapan di Aceh dan dengan cara yang seragam, baik di kawasan Aceh Rayek, maupun di kenegerian-kenegerian di luarnya (Singarimbun, dkk, Aceh di Mata Kolonialis, Terjemahan dari The Achenese, Snouck Hugronje, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985). Karena kekhasan dan kemapanan lembaga mukim dalam sistem pemerintahan Aceh, maka HM Zainuddin menyataka bahwa mukim merupakan Atjehche Organisasi atau sebuah organisasi khas Aceh (HM. Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961). Dalam perjalanannya kemudian, mukim terus berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan peradaban Aceh. Sesungguhnya mukim adalah model paling sempurna dari terintegrasinya adat dan syariat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sesuai dengan ungkapan hadih maja, “adat ngon hukom han jeut cré lagè zat ngon sifeut”, adat dan hukum tidak dapat dipisahkan seperti zat dan sifat. Sejak dahulu ureung Aceh yang hidupnya berorientasi kepada masjid, selalu mengidentifikasi dirinya dengan mukim sebagai identitas bersama. Ke mana pun ureung Aceh melangkah, sentiasa memperkenalkan dirinya sebagai ureung mukim. Keberadaan mukim dalam struktur wilayah dan pemerintahan di Aceh mulai terpinggirkan sejak Pemerintahan Orde Baru menjalankan politik penyeragaman tata pemerintahan desa di Indonesia dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Kemudian dalam rentang waktu panjang, dengan segala dinamikanya, keberadaan mukim diakui kembali sebagai bagian dari satuan wilayah dan pemerintahan di Aceh setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pergulatan sejarah berikutnya, pasca penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Setelah menelaah secara cermat dan sistematis pasal demi pasal Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 123 Pemerintahan Aceh, Dr. H. Taqwaddin Husin, S.H.,S.E.,M.S., akademisi Fakultas Hukum USK, mantan Kepala Ombudsman Aceh, Hakim Tingi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, menempatkan pengakuan kembali pemerintahan mukim sebagai struktur resmi dalam hirarkhi pemerintahan Aceh, pada urutan pertama diantara 26 kekhusuan Aceh dalam undangundang ini (Serambi Indonesia, Selasa, 30 Agustus 2016. Kedudukan Mukim sebagai bagian dari struktur wilayah dan Pemerintahan di Aceh ditemukan dalam ketentuan pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedudukanan mukim dalam tata pemerintahan di Aceh selanjutnya dipertegas keberadaannya dalam BAB XV Pasal 114. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Kemudian dalam Pasal 114 ayat (4) menyebutkan tentang organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim diatur lebih lanjut dengan qanun kabupaten/kota. Pengakuan atas keberadaan mukim sebagai bagian dari struktur pemerintahan sekaligus sebagai entitas masyarakat adat di Aceh sebagaimana tercantum dalam UUPA, telah dijabarkan organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim. Saat ini sebahagian besar kabupaten/kota di Aceh telah memiliki qanun tentang mukim, termasuk kabupaten Aceh Besar dengan Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim. Berdasarkan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, pengakuan kedudukan dan peran mukim di Aceh, Muhammad Taufik Abda dalam artikelnya Pendampingan Desa Tak Lupakan Mukim, (harian Serambi Indonesia, 8 Agustus 2015), pada lembaga mukim melekat tiga kedudukan, pertama, sebagai Lembaga Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 112 ayat (3b) dan Pasal 114 UUPA. Juga sesuai dengan Qanun Aceh No.4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, yang sekarang diatur kembali dalam berbagai qanun kabupaten/ kota tentang mukim untuk adaptasi dengan UUPA. Terakhir Qanun Aceh No.3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim. Kedua, sebagai (pembentuk,pen) Lembaga Adat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 UU No.44 Tahun 1999 dan Pasal 98 UUPA.

124 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Secara rinci juga diatur dalam Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Peraturan Gubernur Aceh No.60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai (pembentuk) lembaga adat, mukim memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri dari Keujruen Blang dalam bidang adat persawahan; Peutua Seneubok dalam bidang adat perkebunan; Panglima Laot dalam bidang adat laut; Pawang Glee (Panglima Uteun) dalam bidang adat hutan; Syahbanda dalam bidang adat pelabuhan, dan Haria Peukan dalam bidang perdagangan. Beberapa mukim juga memiliki lembaga Peutua Krueng dalam bidang adat sungai. Dan, ketiga, sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (19) UUPA. Konsekwensi dari ketentuan ini, maka mukim berwenang membentuk produk hukum berupa qanun mukim, peraturan imeum mukim dan keputusan imeum mukim. Dalam kedudukannnya, baik sebagai lembaga Pemerintahan, (pembentuk) Lembaga Adat dan Kesatuan Masarakat Hukum Adat, maka pada lembaga mukim melekat berbagai hak dan kewenangan. Hak-hak dan Kewenangn yang melekat pada lembaga Mukim berupa hak dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan-perundangan maupun hak-hak tradisional yaitu berupa hak dan Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat. Pakar hukum adat asal Aceh, almarhum Prof. Teuku Djuned (2003), menyebutkan kewenangan dan hak-hak persekutuan masyarakat hukum itu adalah: (1) menjalankan sistem pemerintahan sendiri; (2) menguasai dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya; (3) bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum; (4) hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya; (5) hak membentuk adat; (6) hak menyelenggarakan sejenis peradilan. Dalam kedudukannya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, pada lembaga mukim melekat hak atas wilayah dan hak untuk menguasai, mengatur , mengurus dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai harta kekayaan mukim, untuk kesejahteraan warganya. Pasal 1 angka 9 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menegaska, Lembaga

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 125 Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim, yang pembentukannya berdasarkan perintah Pasal 114 ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, juga mengatur tentang hak dan kewenangan Mukim atas wilayah dan Sumber Daya Alam. Dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e menegaskan mukim memiliki Kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman. Kemudian Pasal 28 ayat (1) Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim, menyebutkan bahwa Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisaikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim, di Aceh Besar telah dikeluarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penataan Wilayah Adat mukim dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penataan Wilayah Adat mukim dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar ini menyebutkan, harta kekayaan mukim dapat berupa kekayaan benda dan kekayaan tak benda. Selanjutnya ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati ini menegaskan dan merinci lebih lanjut tentang harta kekayaan benda baik yang telah ada atau yang kemudian dikuasai mukim yaitu, uteun (hutan), padang meurabe (padang gembala), glee (perbukitan, potensi tambang dalam wilayah mukim, potensi jasa lingkungan(penyerap sumber daya air, karbon, pariwisata, dan lain-lainnya), tanoh meusara (tanah umum), tanoh wakeuh (wakaf), blang (persawahan), krueng dan alue (sungai dan

126 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar anak sungai), pante krueng (sempadan sungai), paya (rawa), pasie (pantai laut), danau, kuala, pulo kareung (pulau karang) dan bueng (embung). Untuk melaksanakan hak dan kewenangan atas wilayah dan Sumber Daya Alam, Lembaga Mukim memiliki aturan-aturan adat dan lembaga adat sesuai dengan fungsi dan kewengan masing-masing. Aturan pengelolaan kawasan meliputi adat tentang kehidupan bermasyarakat di kampung (kawasan hunian), adat bersawah, adat berkebun/ berladang, adat memelihara ternak, adat laut, adat sungai dan adat memungut hasil hutan. Di dalamnya aturan-aturan adat tersebut telah diatur juga tentang larangan dan sanksi. Tatacara pengambilan keputusan meliputi aspek perizinan, penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi adat dan pengembangan aturan (adat). Selain itu, terdapat pula tata nilai dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Tata nilai tersebut antara lain berkaitan dengan pelestarian sumber daya, saling membantu, kemurahan hati/ saling memberi, menggunakan cara-cara yang tidak merusak dan mengedepankan kearifan. Sebuah untaian hadih maja menyebutkan, “lam gampong tameusaré, lam glé tameubila, lam lampôh meutulông-alang, lam blang tameusyèdara.” Setiap ruang kelola, secara adat diurus/dikelola oleh masing-masing lembaga adat, seumpama gampong diurus oleh keuchik gampong bersama imuem meunasah, kawasan Blang dikelola oleh keujruen blang, seuneubôk dikelola oleh peutua seuneubok/peutua ladang, kawasan laôt dikelola oleh panglima laot, Krueng dikelolal oleh peutua krueng dan panglima uteun. Sebagai model masyarakat hukum adat bertingkat, saat ini mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat tertinggi dan berperan sebagi pemersatu dalam masyarakat adat di Aceh. Lembaga Mukim juga merupakan koordinator gampong-gampong dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, terutama sumber daya alam milik bersama (komunal), baik berupa tanah/ hutan ulayat, sungai, rawa/ paya, maupun padang gembala. Mengingat penting dan strategisnya kedudukan mukim sebagaimana diuraikan di atas, maka ke depan sangat diperlukan upaya-upaya untuk menggerakkan penguatan adat dan penataan kembali kawasan adat berbasis mukim.[]

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 127 Tueng seumpeuna bak mirapati Sabé gléh tarie tapandang mata Gakiejih mirah ceudah han sakrie Karônya Rabbi sabé seutia Bu kulah geubungkôh ngen ôen Peuduek meususôen lam dalông raya Ureung Aceh udép meukawöm Mandum meuhimpôn sabé syèdara

128 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar Bagian 17 Risalah (Rekomendasi) Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengintegrasian Arsitektur dan Ornamen Khas Aceh Pada Bangunan Publik di Kabupaten Aceh Besar A. Mukaddimah Bahwa Kabupaten Aceh Besar sebagai pendukung utama peradaban Aceh memiliki kekayaan khasanah adat dan budaya sebagai jati diri dan identitas bersama masyarakat Aceh Besar yang wajib dijaga dan dipelihara keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Kekayaan khasanah adat dan budaya masyarakat Kabupaten Aceh Besar hadir dalam beragam bentuk dan tampilan diantaranya adalah gaya arsitektur bangunan dan ragam ornamen khas Aceh yang memiliki nilai filosofi keacehan dan keislaman. Bentuk arsitektur dan ragam ornamen rias khas Aceh, antara lain terlihat pada bangunan rumah adat Aceh, masjid, gunôngan, pintô khôp, balèè Seumeubeut (balai), krông padé, batè jeurat (batu nisan), dan lain-lain. Pada bangunan-bangunan adat dimaksud kita juga dapat menemukan beragam ornamen ukiran khas Aceh yang mencerminkan filosofi, sikap dan pandangan hidup orang Aceh. Bagi masyarakat adat di Kabupaten Aceh Besar, suatu bangunan disamping memiliki fungsi arsitektural, juga mencerminkan identitas kultural masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai adat dan syariat Islam. Mengacu pada keyakinan ini, maka sudah semestinya semua bangunan, terutama bangunan publik di Aceh Besar, dibangun dengan mempertimbangkan aspek kekuatan dan keamanan konstruksinya, juga penting untuk memasukkah ruh keacehan dan keislaman. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar berwenang menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kehidupan Adat/adat istiadat, baik diminta maupun tidak diminta.

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 129 Kemudian dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka 7, Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar dapat menyusun risalah-risalah adat untuk menjadi pedoman tentang adat dan adat istiadat Aceh. Berpijak pada mandat mulia ini, maka Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, memandang penting untuk menyampaikan risalah adat tentang Pengintegrasian Arsitektur dan Ornamen Khas Aceh Pada Bangunan Publik di Kabupaten Aceh Besar sebagai rekomendasi kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten Aceh Besar. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); 5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19); 6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20); 7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20); 8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh;

130 MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 9. Qanun Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar; 10. Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim; 11. Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong. C. Risalah Adat Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan filosofis, historis dan yuridis di atas, maka dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahuwata’ala, Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar menyampaikan Risalah Adat Tentang Pengintegrasian Gaya Arsitektur dan Ornamen khas Aceh pada Bangunan Publik di kabupaten Aceh Besar sebagai berikut: 1. Setiap bangunan publik yang dibangun di Kabupaten Aceh Besar, baik gedung kantor pemerintah, bangunan sekolah, tugu, pintu gerbang, pos jaga, dan bangunan publik lainnya sangat disarankan untuk mengintegrasikan gaya arsitektur dan ornamen khas Aceh, mengakomodasi nilai-nilai luhur budaya dan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Aceh Besar; 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar diharapkan segera melahirkan regulasi yang mengatur tentang pedoman pengintegrasian gaya arsitektur dan ornamen khas Aceh pada semua bangunan publik di kabupaten Aceh Besar; 3. Pemerintah Aceh Besar sesegera mungkin membuat pedoman standart model arsitektur bangunan publik yang mengintegrasikan gaya arsitektur dan ornamen khas Aceh; 4. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diharapkan segera memprogramkan pembangunan kembali tugu masuk Kota Jantho dengan bangunan yang bercirikan gaya arisitektur dan ornamen khas Aceh yang dijiwai oleh nilai-nilai keacehan dan keislaman; 5. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diharapkan segera memprogramkan pembangunan kembali tugu bundaran Lambaro dengan bangunan

MEUSEURAYA: Antologi Pemikiran Adat-Budaya Aceh Besar 131 yang bercirikan gaya arisitektur dan ornamen khas Aceh yang dijiwai oleh nilai-nilai keacehan dan keislaman; 6. Gampong-gampong yang telah merencanakan atau akan merencanakan program pembangunan gerbang gampong agar berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menintergrasikan gaya arisitektur dan ornamen khas Aceh Besar yang dijiwai nilai-nilai keacehan dan keislaman; 7. Bangunan-bangunan publik yang telah dibangun tanpa mengintergrasikan identitas gaya arsitektur dan ornamen khas Aceh Besar sedapat mungkin dimodifikasi kembali dengan mengintegrasikan gaya arsitektur dan ornamen khas Aceh; 8. Instansi pendidikan disemua levelnya diharapkan dapat memasukkan pengetahuan dan ketrampilan tentang tata desain arsitektur dan ornamen khas Aceh dalam kurikulum muatan lokal; 9. Para arsitek, desainer gedung/bangunan, ahli gambar diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan arsitektur yang bercirikan gaya arsitektur dan ornamen khas Aceh di Kabupaten Aceh Besar. D. Penutup Demikianlah Risalah Adat tentang Pengintegrasian Arsitektur dan Ornamen Khas Aceh Pada Bangunan Publik di Kabupaten Aceh Besar ini kami susun dan sampaikan kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Aceh Besar. Semoga risalah adat ini bermanfaat sebagai bagian dari upaya terpadu-berkelanjutan dalam membina dan memperkuat kembali adat/adat-istiadat yang bersendikan syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar. Semoga Allah Swt memberikan kemudahan dan nmelimpahkan keberkahan kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal ‘alamiin… Aceh Besar, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar Asnawi Zainun, SH