Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial (Habibullah, Irmayani, Bilal Asadhanayadi etc.) (z-lib.org)

PUSKESOS
"PARBUTARAN CARE

KECNBAOGSAORMRIUNUMIVAN

PENYULUH SOSIAL BIMBINGANSOSIALDANSUMANSECARA SPAD : PENGUM
RATA PERI
TIKISK JEMBER
ELAWAN COVID_19 WIT OPER AN
EAYO HIDUP SEHAT PUN
PAKALLMASKERMU SLRT
Kerjakeras,Karje CerdesDan Kerja Pestes PRING

SOSIAL 02 PADANG
PSM
PEKERJA YARAKAT

KREEVTEUDGAN

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PEMETAAN PENDAMPING
DAN RELAWAN SOSIAL

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
2020

PEMETAAN PENDAMPING
DAN RELAWAN SOSIAL

Editor :
DR. Ety Rahayu, M.Si

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI
2020

PEMETAAN PENDAMPING DAN RELAWAN SOSIAL- Jakarta,- Pusat
Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,
Penelitian, Dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI. 2020
x+ 102 halaman 14,5 x 21 cm

Editor :
DR. Ety Rahayu, M.Si

Kontributor:
Habibullah (Utama)

Suradi (Anggota)
B. Mujiyadi (Anggota)

Irmayani (Anggota)
Bilal As’Adhanayadi (Anggota)

Perwajahan :
Tim Peneliti

ISBN : 978-623-7806-09-7

Cetakan I : Agustus 2020

Dicetak oleh:
PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI.

Gedung Cawang Kencana Lt. 2
Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22, Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
E-mail: [email protected]; Website: puslit.kemsos.go.id

@Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta
memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Pendamping dan relawan sosial memiliki peranan
sangat strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pendamping dan relawan sosial tersebut mampu menjangkau
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara
langsung di lapangan / di masyarakat. Hampir semua unit teknis
di Kementerian Sosial RI membina pendamping dan relawan
sosial, tetapi masih menggunakan nomenkaltur, standar
pembinaan dan remunerasi yang berbeda-beda.

Temuan menarik dari penelitian ini, berhasil memetakan
sebaran pendamping dan relawan sosial yang ternyata 48
persen berada di wilayah Pulau Jawa. Jumlah pendamping sosial
sebanyak 155.083 orang sedangkan relawan sosial sebanyak
38.486 orang sehingga total pendamping dan relawan sosial
sebanyak 155. 083 orang jika dibandingkan dengan pegawai
ASN Kementerian Sosial yang hanya berjumlah 3.806 orang.
Pendamping dan relawan sosial tersebut sebagai potensi dan
sumber daya manusia yang menempati ujung tombak atau garis
depan (fronline) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Oleh karena itu, keberadaan pendamping dan relawan sosial
tersebut menghendaki pengelolaan secara baik.

Berdasarkan hasil pemetaan, sebagai upaya pengelolan
pendamping dan relawan sosial agar berkontribusi dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara optimal, maka
diperlukan satuan kerja yang khusus membina SDM Kesos
non-ASN, penyederhanaan dasar hukum, penyederhanaan
nomenklatur pendamping sosial, membangun sistem informasi
terpadu pendamping dan relawan sosial, dan pemberian
remunerasi yang layak sesuai dengan kebutuhan dasar, serta

iii

pengusulan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (P3K).

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Penelitian ini
dilaksanakaan pada masa pandemi Covid-19, yang tentunya
tim peneliti mengalami banyak tantangan dan keterbatasan.
Meskipun demikian, diharapkan hasil penelitian ini memberi
kontribusi dalam pengembangan kebijakan pengelolaan SDM
Kesos, khususnya pendamping dan relawan sosial - yang lebih
baik di masa depan.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan berkontribusi
nyata terhadap mewujudkan sumber daya manusia indonesia
yang unggul. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak terlibat dalam penelitian ini, khususnya bagi Tim
Peneliti yang sudah menyelesaikan penelitian ini. Meskipun
pada masa pandemic Covid-19 namun tim peneliti mampu
menyelesaikan tugasnya.

Jakarta, Agustus 2020
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial
Kepala,

Justina Dwi Noviantari

iv Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

PENGANTAR EDITOR

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pendamping
dan relawan sosial memegangperanan yang tidakbisa diabaikan.
Berbagai program di bawah Kementerian Sosial RI memiliki
pendamping atau relawan sosial dalam pelaksanaannya di
lapangan. Meskipun di bawah satu Kementerian, namun
nomenklatur yang digunakan untuk pendamping maupun
relawan sosial ini berbeda-beda.

Penelitian ini mencoba untuk mengangkat isu tersebut,
dengan menggali lebih jauh mengenai deskripsi tugas maupun
irisan tugas dari masing-masing pendamping dan relawan
sosial, standar kompetensinya, dan juga remunerasinya.

Dari penelitian ini diharapkan dapat dilakukan pemetaan
terhadap semua pendamping dan relawan sosial yang berada
di bawah Kementerian Sosial RI sehingga dapat dilakukan
pengelolaan yang terintegrasi.

Jakarta, Agustus 2020
Editor

Ety Rahayu

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................... iii
PENGANTAR EDITOR ................................................................... x
DAFTAR ISI .................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ......................................................................... viii
DAFTAR TABEL .............................................................................. ix

BAB I : Pendahuluan ................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................. 1
B. Permasalahan Penelitian ............................................. 8
C. Tujuan Penelitian ......................................................... 8
D. Manfaat Penelitian ........................................................ 9
E. Metode Penelitian ......................................................... 9
12
F. Tahapan Penelitian ...................................................... 12
13
G. Analisis Data .................................................................. 13
H. Limitasi Penelitian ....................................................... 15
I. Jadwal Penelitian ..........................................................
J. Organisasi Penelitian .................................................... 16
16
BAB II : Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial ............ 18
A. Manajemen Sumber Daya Manusia ............................. 19
B. Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial .............. 20
C. Pendamping Sosial 21
23
D. Relawan Sosial ........................................................ 25
E. Peran Pendampi.n..g...d..a..n...R...e..l..a..w..a..n...S..o.s..i..a.l......................... 29
32
F. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia......................

G. Peta Okupasi ....................

H. Kompetensi ..................................................................

I. Remunerasi ....................................................................

vi Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

BAB III:Hasil Dan Pembahasan .................................................. 33
A. Kondisi Umum Pendamping dan Relawan Sosial ...... 33
B. Tugas dan Peran Pendamping dan Relawan Sosial .... 53
C. Kompetensi Pendamping dan Relawan Sosial 75
79
D. Remunerasi Pendamping dan Relawan Sosial ........... 82
E. Irisan Tugas Pendamping dan Relawan Sosial ............

BAB IV : Penutup .......................................................................... 86
A. Kesimpulan ................................................................... 86
B. Rekomendasi ................................................................. 87

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 90

KONTRIBUTOR ............................................................................... 97

EDITOR ......................................................................................... 102

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peran Community Worker Menurut Jim ife 22
Gambar 2. Jumlah Pendamping dan Relawan Sosial ............. 50
Gambar 3. Peta Sebaran Pendamping dan Relawan So..s.i..a..l................ 52
Gambar 5. Kompetensi Pendamping dan Relawan Sosial 75
Gambar 4. Kategori Peran Pendamping dan Relawan Sosia..l.......... 74
Gambar 6. Perbandingan Prosentase Jumlah dan
81
Remunerasi Pendamping Relawan Sosial ................
84
Gambar 7. Irisan Tugas Berdasarkan Kedudukan
Pendamping dan Relawan Sosial .............................

viii Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pendamping dan Relawan Sosial 11 4
Tabel 2 : Waktu dan Peserta Diskusi Kelom.p..o..k...T..e..r..a..r.a..h...................
14
Tabel 3 : Jadwal Penelitian 27
Tabel 4. : Jenis Jabatan Pada..k..e..r..a.n..g..k..a...K..u.a..l..i.f..i.k..a..s.i...N..a..s.i..o..n..a..l......... 35
Tabel 5 : Definsi, Dasar Hukum dan Penanggung Jawab
Tabel 6 : PSeebnadraamnpPienngddaamnpRienlgadwaannRSeosliaawla.n...S..o.s..i..a.l..................

Berdasarkan Unit Kerja 46
Tabel 7 : Jenjang Karir, Status dan..B..e..b..a...n../..C..a..k..u..p...a..n...K..e.r..j..a........
Tabel 8 : PUreanidaanmTpuignagsdPaenndRaemlapwianngSdoasniaRle.l..a..w..a...n..S..o..s.i..a..l................ 48
54
Tabel 9 : Persyaratan Pendidikan Minimal dan Pengalaman . 76
Tabel 10 : Remunerasi Pendamping dan Relawan Sosial
80
yang dibiayai APBN/Bulan
Tabel 11 : Level Pendamping dan Rela..w..a..n...S..o.s..i..a.l...P..a..d..a.............. 85

Peta Okupasi .............................................................

Pendahuluan ix



BAB

PENDAHULUAN

I

A. Latar Belakang

“SDM Unggul, Indonesia Maju” adalah visi Pembangunan
Jangka Panjang Menengah III (2020–2024). Sumber Daya
Manusia (SDM) unggul ditandai dengan manusia yang mandiri
dan kompetitif untuk kemandirian bangsa[1]. Indonesia maju
ditandai dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran

seluruh warga negaranya [2]. Pada konteks penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, SDMnya dikenal dengan sebutan Sumber
Daya Manusia Kesejahteraan sosial (SDM Kesos). SDM
kesos didefinisikan sebagai orang-orang yang terlibat secara
langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik
secara individu maupun kelompok. SDM Kesos terdiri dari
pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan
pendamping sosial[3] [4] [5][6]. Pendamping sosial lazimnya
melekat pada program kesejahteraan sosial. Sedangkan relawan
sosial, tidak melekat pada program kesejahteraan sosial dan
melaksanakan kegiatan atas kehendak sendiri dengan atau
tanpa imbalan.

Pendamping sosial dan relawan sosial adalah SDM Kesos

yang berasal darimasyarakat. Perbedaannya, bahwa pendamping
sosial bertugas berdasarkan kontrak kerja, sedangkan relawan
sosial bertugas atas dasar kesukarelaan. SDM Kesos tersebut

Pendahuluan 1

menjadi perhatian dalam penelitian ini, karena memiliki posisi
strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang saat
ini mengedepankan pendekatan pemberdayaan. Keberadaan
mereka sebagai agen perubahan bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat luas sehingga
tercipta kesejahteraan umum.

Pendamping sosial telah menunjukkan peranannya dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama pencapaian
tujuan program-program kesejahteraan sosial [7] [8] [9] [10]
[11]. Begitu pun relawan sosial, telah menunjukkan peranannya
sebagai agen perubahan dalam mengatasi permasalahan sosial
dan pengembangan masyarakat [12]. Peran yang dimainkan
oleh pendamping sosial maupun relawan sosial tersebut,
membuktikan bahwa mereka secara faktual sudah berkontribusi
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada saat ini sistem kesejahteraan sosial, yang di dalamnya
mencakup SDM kesejahteraan sosial, menghadapi tantangan
yang semakin berat. Dewasa ini kita berada dalam era masyarakat
digital atau erarevolusiindustri4.0 dewasainiyangdikenal dengan
era disruptif, dimana banyak terjadi perubahan-perubahan akibat
adanya kemajuan teknologi. Pertumbuhan teknologi yang cepat
telah menyebabkan persaingan yang ketat dan tingkat percepatan
perubahan yang inovatif di pasar. Selain era disrupsi kita juga
sekarang ini memasuki era VUCA [13], yang merupakan singkatan
dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Volatility
berarti merupakan keadaan yang tidak menentu serta rentan
terhadap terjadinya perubahan. Uncertainty merupakan suatu
ketidakpastian dan keadaan yang penuh ddengan kejutan yang
dapat terjadi kapan saja. Complexity merupakan siatuasi yang
penuh dengan kerumitan, dan Ambiguity merupakan keadaan

2 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

mengambang yang menyebabkan kebingungan untuk membaca

arah dengan jelas [14].

Pada proses ini diterapkan inovasi atau penemuan dan cara
cara baru untuk “mengganggunya” dan atau menggantikan
cara-cara lama. Meskipun demikian, disrupsi tidak berkonotasi
negatif pada konteks menuju tatanan masyarakat modern.
Sebagaimana dikemukan oleh Ohoitimur [15], bahwa disrupsi

mendorongpemberontakan terhadap dogmatisme dan moralitas

yang koruptif dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
menaruh perhatian pada dimensi non-kognitif pengembangan
ilmu pengetahuan, memberikan perhatian pada learning
skill daripada pengembangan pengetahuan dalam kurikulum
pendidikan tinggi, mendorong kerjasama interdisipliner dan
multikultural, dan mendorong penelitian menaruh perhatian
pada masalah-masalah fundamental.

Proses disupsi dimungkinkan membawa konsekuensi
terjadinya perubahan sosial di masyarakat saat ini menuntut
respon yang cepat, akurat, akuntabel dengan berbasis pada
teknologi. Pada kerangka inilah SDM kesejahteraan sosial
(termasuk pendamping dan relawan sosial), tidak bisa lagi
mengandalkan konsep dan cara-cara lama dalam melaksanakan
intervensi pekerjaan sosial. SDM Kesos dituntut inovatif, yaitu
menemukan konsep-konsep, kerampilan dan cara-cara baru
yang berbasis teknologi dan sikap profesional.

Populasi pendamping sosial dan relawan sosial sebagimana
terlihat pada tabel 1.

Pendahuluan 3

Tabel 1: Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping dan
No Jumlah Pengampu Klasifikasi

Relawan Sosial

1 Peksos NAPZA 97 Dit.Napza Pendamping

2 Konselor NAPZA 1083 Dit.Napza Pendamping

3 Pendamping Komunitas 45 Dit. Kat Pendamping
Adat Terpencil 735 Dit. Anak Pendamping

45 STaekntaigPaekKessoesj(aAhntaekr)aan Sosial

892 Dit. PD Pendamping

Penyandang Disabilitas

6 Pendamping Progres 212 Dit. PD Pendamping
Penyandang Disabilitas

7 Pendamping Program 34673 Dit.JSK Pendamping
Keluarga Harapan

8 Korda Sembako 541 Dit. FM Pendamping
I,II,III

9 Pendamping KUBE 443 Dit. FM I,II Pendamping

10 Pendamping BPNT 69 Dit. FMI Pendamping
11 Pendamping Lanjut Usia 71 Dit. LU Pendamping

12 Pendamping Keserasian 54 Dit.PSKBS Pendamping
Sosial

13 Penyuluh Sosial Masyarakat 932 Puspensos Relawan
14 Tenaga Kesejahteraan Sosial
7201 Dit. Relawan
Kecamatan PSKKM
15 Pendamping Orang dengan
160 Dit. RTS Relawan
HIV Aids

16 Pendamping Tunasusila 32 Dit. RTS Relawan

17 Pendamping Korban 169 Dit. RTS Relawan
Perdagangan Orang/Korban
Tindak Kekerasan

18 Pendamping Bekas Binaan 45 Dit. RTS Relawan
Warga Pemasyarakatn

4 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping dan Jumlah Pengampu Klasifikasi
No 177 Dit. RTS Relawan

Relawan Sosial

19 Pendamping Gelandangan

Pengemis

20 Taruna Siaga Bencana 37.817 Dit. PSKBA Relawan

21 Fasilitator SLRT 7500 Dit. Relawan
PSKKM

22 Petugas Puskesos 600 Dit. Relawan
PSKKM

23 Pekerja Sosial Masyarakat 60258 Dit. Relawan
PSKKM

24 Tenaga Pelopor Perdamaian 745 Dit.PSKBS Relawan

Sumber: diolah dari berbagai Dokumen pada unit kerja di Kemensos, 2020

Data pada tabel 1 menunjukkan, bahwa ada 24 jenis
pendamping dan relawan sosial yang melaksanakan tugas atau
kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial, dan berasal dari unsur
masyararakat. Eksistensi pendamping melekat dengan program
pada unit kerja/teknis, sedangkan eksitensi relawan sosial
tidak melekat dengan program dan masyarakat luas sebagai
kelompok sasarannya. Dari data tersebut yang menarik, bahwa
setiap program pada unit kerja/teknis di Kementerian Sosial
menyiapkan pendamping untuk memastikan program dapat
berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang direncanakan.
Sementara itu, relawan sosial disiapkan untuk menggali dan
mendayagunakan potensi yang ada di masyarakat untuk

mengakselerasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Survei Kesejahteraan Sosial Dasar, berhasil mengidenfikasi
5 (lima) PSKS yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia,
yaitu Karang Taruna (37,6 persen), Panti Sosial (28,5 persen),
Penyuluh Sosial (13 persen), Dunia Usaha (11,1 persen dan
Pendamping PKH (9,9 persen). Sedangkan 5 (lima) PSKS yang

Pendahuluan 5

paling tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu Family
Care Unit (0,8 persen), Pendamping Asistensi Sosial Penyandang
Disabilitas Berat (1,4 persen), Pelopor Perdamaian (1,7 persen),
Pendamping Asistensi Lanjut Usia (2,1 persen) dan Wahana
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (2,4 persen)[16] [17].
Data ini menunjukkan, bahwa meskipun jenisnya beragam dan
kuantitas pendamping sosial besar, tetapi masyarakat belum
banyak mengenal dengan baik dan mengetahui peran dan
fungsi pendamping dan relawan sosial.

Keterlibatan pendamping dan relawan sosial dalam
penyelenggaran kesejahteraan sosial, dimaknai sebagai bentuk
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang dimulai dari tingkat akar rumput. Hal ini memberikan
gambaran, bahwa Kementerian Sosial memiliki pilar-pilar sosial
yang ikut menopang atau menjadi tiang penyangga dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Partisipasi mereka
dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu dan harta benda sebagai
kontribusi dalam memastikan keberlanjutan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Pendamping dihadapkan pada beberapa permasalahan
dalam melaksanakan tugasnya, yaitu 1). Koordinasi dan
komunikasi antara pendamping sosial belum terbangun dengan
baik, 2). Belum jelas sistem pembinaan di daerah, 3). Karier
belum terskema dengan jelas, 4). Beban tugas antar pendamping
berbeda, 5). Insentif bervariasi, 6). Penempatan di instansi sosial
menyebabkan tuags tidak fokus, dan 7). Keseimbangan beban
kerja antar pendamping[18].

Relawan sosial, keberadaannya sangat dirasakan
manfaatnya baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah, fungsi penyuluh sosial sebagai mitra sekaligus

6 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

pengguna, dalam menyampaikan pesan pembangunan kepada
masyarakat melalui penyuluh sosial ini. Penyuluh sosial
melaksanakan fungsinya dalam komunikasi, informasi, motivasi
dan edukasi, kepada masyarakat. Kemudian, manfaat yang
dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai penyambung lidah
untuk menyampaikan informasi dan menjalin sumber kepada

pihak terkait[12] .

Penelitian dengan tema Pendamping dan Relawan sosial
telah banyak dilakukan, baik oleh individu, kelompok dan
lembaga penelitian [16] [19] [18] [20] [21]. Hasil penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa walaupun terdapat jenis
dan jumlah pendamping dan relawan sosial yang banyak
dan beragam tetapi masyarakat belum banyak mengetahui
dan merasakan peran dan fungsi serta manfaat keberadaan
pendamping dan relawan sosial. Selain itu hasil penelitian
terdahulu belum mencakup keseluruhan pendamping dan
relawan sosial yang tersebar di lingkungan Kementerian
Sosial RI. Informasi dari penelitian terdahulu tersebut belum
cukup memenuhi kebutuhan pemetaan pendamping dan
relawan sosial. Oleh sebab itu, penelitian tentang “Pemetaan
Pendamping dan Relawan Sosial” ini perlu dilaksanakan oleh
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Diharapkan hasil penelitian ini memberi kontribusi pada
kebijakan pengembangan SDM Kesos yang berkualitas dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Eksistensi pendamping
dan relawan sosial tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang dimulai dari tingkat akar rumput. Hal ini memberikan
gambaran, bahwa Kementerian Sosial memiliki pilar-pilar sosial
yang ikut menopang atau menjadi tiang penyangga dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Partisipasi mereka

Pendahuluan 7

dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu dan harta benda sebagai
kontribusi dalam memastikan keberlanjutan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Penelitian ini menyajikan secara
komprehensif untuk memetakan seluruh pendamping dan
relawan sosial mulai dari peta okupasi, peran, kompetensi,
remunerasi, irisan tugasnya.

B. Permasalahan Penelitian

Isu terkini terkait dengan SDM Kesos, khususnya
pendamping dan relawan sosial berkaitan dengan kompetensi,
tugas/kegiatan, pengembangan kapasitas, beban kerja dan
remunerasi. Berdasarkan isu tesebut, pertanyaan yang diajukan
dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana deskripsi tugas, peran pendamping dan
relawan sosial ?

2) Bagaimana standar kompetensi pendamping dan
relawan sosial ?

3) Bagaimana remunerasi pendamping dan relawan sosial?
4) Bagaimana irisan tugas antar pendamping dan relawan

sosial?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :
1) Mendeskripsikan tugas peran pendamping dan relawan
sosial
2) Mendeskripsikan standar kompetensi pendamping dan
relawan sosial
3) Mendeskripsikan remunerasi pendamping dan relawan
sosial

8 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

4) Mendeskripsikan irisan tugas antar pendamping dan
relawan sosial

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1) Bagi Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan
Pembangunan Bappenas dapat memberikan gambaran
pendamping dan relawan sosial yang dibina oleh
Kementerian Sosial RI.

2) Bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial RI,
hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk
penyempurnaaan kebijakan pengembangan pendamping
dan relawan sosial.

3) Bagi unit kediklatan, hasil penelitian ini dapat memberikan
masukan dalam peningkatan kemampuan (capacity
building) pendamping dan relawan sosial

E. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Pada penelitian dengan metode
kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara
mendalam, studi literatur dan diskusi kelompok terarah.

Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai teknik
pengumpulan data utama. Menurut Burhan Bungin, metode
literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri
data sejarah [22]. Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa
Literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang [23]. Hampir semua penelitian memerlukan studi
literatur atau pustaka. Walaupun orang sering membedakan

Pendahuluan 9

antara riset kepustakaan (library research) dan riset lapangan
(field research), keduanya tetap memerlukan penelusuran
pustaka.

Perbedaannya yang utama adalah terletak pada tujuan,
fungsi dan / atau kedudukan studi pustaka dalam masing
masing penelitian itu. Dalam riset lapangan, penelusuran
pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan
kerangka penelitian (research design) atau proposal guna
memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian
teoritis atau mempertajam metodologi [24].

Sedangkan dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih
daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan
diatas. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber
perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya
riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan
koleksi pustaka saja tanpa memerlukan riset lapangan. Dengan
demikian, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan
yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca
dan mencatat serta mengolah data dalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini lebih menekankan pada teknik pengumpulan
data melalui studi literatur dan Diskusi Kelompok Terarah/
Focus Group Disscussion (FGD) kepada para satuan kerja yang
membawahi pendamping dan relawan sosial dikarenakan
kondisi wabah Covid 19 yang terjadi mulai bulan Maret 2020
sehingga tidak memungkinkan untuk pengumpulan data ke
lapangan.

FGD dilakukan dengan beberapa satuan kerja dilingkungan
Kementerian Sosial RI dilakukan sebelum terjadinya wabah
Covid-19. Daftar satker Kemensos yang mengikuti FGD dapat
dilihat pada tabel 2:

10 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Tabel 2. Waktu dan Peserta Diskusi Kelompok Terarah

No. Waktu Satuan Kerja Peserta Diskusi
Kelompok Terarah

1. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial
dan Penyuluh Sosial

2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

29 Januari Kesejahteraan Sosial
1

2020 3. Biro Organisasi dan Kepegawaian

4. Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan

Penyuluhan Sosial

1. Pusat Penyuluhan Sosial
2. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I
3. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II
4. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

5. Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang

12 Februari 6. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
2

2020 7. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

8. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA

9. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas
10. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil

1. Direktorat Perlindungan Sosial Korban

Bencana Sosial
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
3. Direktorat Pemberdayaan Sosial, Perorangan,

Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial
5. Pusat Penyuluhan Sosial
6. Para Ketua Tim Penelitian Puslitbang Kesos

Pendahuluan 11

Selain FGD, pengumpulan data juga dilakukan dengan
mengumpulkan data-data literatur persebaran, peta okupasi,
rincian tugas, remunerasi para pendamping dan relawan sosial
di lingkungan Kementerian Sosial.

F. Tahapan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap; yaitu Tahap

Persiapan, Tahap Pengumpulan Data serta Tahap Analisis Data
dan Pelaporan.

1. Tahap Persiapan
Persiapan penelitian diawali dengan penyusunan rancangan
penelitian, melakukan diskusi-diskusi terhadap ide dasar
penelitian dan dituangkan dalam rancangan dan instrumen
penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data
Pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur/
kepustakaan yang tersedia yang terkait dengan pendamping
dan relawan sosial baik berupa peraturan, kebijakan,
laporan-laporan, hasil penelitian sebelumnya serta
dokumen lain yang terkait.

3. Tahap Analisis Data dan Pelaporan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini mencakup;
1) pengecekan kembali data dan informasi yang telah
dikumpulkan, 2) triangulasi data 3) Penyusunan laporan.

G. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan

pendekatan kualitatif, sehingga informasi disajikan secara
naratif. Data hasil diskusi kelompok terarah dengan satuan kerja
teknis di lingkungan Kementerian Sosial dikompilasi, klasterisasi

12 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

dan diinterpretasi berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian
data hasil studi literatur/kepusataan dicek kembali (divalidasi),
dikonfirmasi dengan satuan kerja teknis dan diklasterisasi
sesuai tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari dua metode
pengumpulan data tersebut dikombinasi/diintegrasikan, dan
kemudian dilakukan interpretasi sehingga diperoleh informasi
tentang 1) tugas, 2) kompetensi, 3) remunerasi dan 4) irisan
tugas antara pendamping dan relawan sosial.

H. Limitasi Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan.

Kelemahan yang dirasakan oleh peneliti perlu untuk

diungkapkan demi kesempurnaan penelitian, diantaranya:

1. Adanya pandemi Covid 19, maka pengumpulan data primer
terhadap pendamping danrelawantidakdapatdilaksanakan.
Maka digunakan diskusi kelompok terarah dengan peserta
pengampu program di lingkungan Kementerian Sosial.

2. Diskusi kelompok terarah tidak dapat diikuti oleh semua
satuan kerja Kementerian Sosial RI pengampu pendamping
dan relawan sosial. Oleh karena itu, data dikumpulkan
melalui kontak via telepon, whatsapp dan email kepada

satuan kerja terkait.

3. Tidak semua data (misalnya, berupa peraturan, pedoman,
permensos atau rincian tugas dari pendamping dan relawan
sosial), tersedia di satuan kerja masing-masing.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian cepat dilaksanakan
selama 4 bulan yang dilaksanakan Puslitbangkesos tahun 2020.
Adapun jadwal penelitian cepat ini dapat dilihat pada tabel 1.3

Pendahuluan 13

Tabel 3. Jadwal Penelitian

Bulan/Minggu

No Tahapan Februari Maret April Mei

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2

1 Persiapan
- Penentuan
topik

- Penyusunan
rancangan

- Penyusunan
instrumen

- Pembahasan
rancangan dan

instrumen

- Perbaikan
rancangan
dan instrumen
hasil
pembahasan

2 Pelaksanaan

3 Pengolahan dan
penyusunan
laporan

- Pengolahan
data dan
analisis

- Penyusunan
laporan

- Pembahasan

- Finalisasi hasil
penelitian

14 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

J. Organisasi Penelitian

Organisasi penelitian cepat Pemetaan Pendamping dan
Relawan Sosial adalah sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan
Penyuluhan Sosial
Penanggung
Jawab : Kepala Pusat Penelitian dan
Konsultan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Ketua Tim
Anggota Tim : DR. Ety Rahayu, M.Si
: Habibullah, S.Sos, M.Kesos.
: 1. Drs. B Mujiyadi, MSW

2. Drs.Suradi, M.Si
3. Irmayani, SH.,M.Si.
4. Bilal As’Adhanayadi

Pendahuluan 15

BAB

SUMBER DAYA MANUSIA

II KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan suatu modal dasar yang

paling utama dalam setiap organisasi. Tanpa adanya sumber
daya manusia, dapat dipastikan roda organisasi tidak akan
bergerak. Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai
individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam
rangka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan
oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau
kompeten maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai
tujuan. Menurut Hadari Nawawi (2000) yang dimaksud dengan
sumber daya manusia meliputi tiga pengertian yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di
lingkungan suatu organisasi, disebut juga personel, tenaga
kerja, pegawai atau karyawan

2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai
penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya

3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan
aset dan berfungsi sebagai modal (non material) di dalam
organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi
nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi
organisasi

16 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Pengelolaan SDM harus dilaksanakan secara profesional,
sehingga SDM

yang dimiliki oleh perusahaan dapat bekerja secara
efektif. Pengelolaan SDM yang profesional dimulai dari proses
rekrutmen, seleksi, penempatan kerja, pelatihan, sampai dengan
pengembangan karir dan kompensasinya.

Manajemen sumber daya manusia (human resources
management) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi
pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa
bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan
bisnis. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut cara
cara mendesain sistem perencanaan, penyusunan karyawan,
pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan
hubungan ketenagakerjaan. Manajemen sumber daya manusia
melibatkansemua praktikmanajemenyang dapat mempengaruhi
secara langsung terhadap organisasi. Manajemen sumber daya
manusia terdiri dari serangkaian kebijakan yang terintegrasi
tentang hubungan ketenagakerjaan yang mempengaruhi
orang-orang dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia
merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber
daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan secara efektif
dan efisien guna mencapai berbagai tujuan. Konsekuensinya,
manajer-manajer di semua lapisan organisasi harus menaruh
perhatian yang besar terhadap pentingnya pengelolaan sumber
daya manusia.

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah
satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian
[25]. Menurut Sanyoto manajemen sumber daya manusia
adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial 17

terhadap manajemen manusia didasarkan pada nilai manusia
dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan
sumber daya yang penting dalam organisasi, di samping itu
efektivitas organisasi ditentukan oleh manajemen manusia[26].

Secara umum manajemen sumber daya manusia dapat
diartikan sebagai suatu aktivitaspengelolaandan pengoptimalan
potensi diri yang terdapat pada tiap individu di suatu organisasi
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan secara etis
dan sosial dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam organisasi pelayanan sosial, selain pegawai tetap,
biasanya juga ada keterlibatan relawan. Penggunaan relawan
dalam organisasi pelayanan sosial harus direncanakan secara
seksama agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi
pencapaian tujuan organisasi.[27]

B. Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial, sumber daya manusia kesejahteraan
sosial (SDM Kesos) terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial,
Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial.
Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan selain Tenaga
Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial
dan Relawan Sosial ditambah tenaga pendamping. SDM kesos
tersebut dapat berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN)
baik yang bekerja pada Kementerian Sosial RI maupun yang
bekerja pada Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi.

Pada prakteknya SDM kesos menerapkan prinsip-prinsip
dasar Pekerjaan Sosial[28] yaitu:

18 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

1. Prinsip Penerimaan (acceptance)
2. Prinsip Komunikasi (communication)
3. Prinsip Individualisasi (individualitation)
4. Prinsip Partisipasi (participation)
5. Prinsip Kerahasiaan (confidentiality)
6. Kesadaran diri dari pekerja sosial (work self awarness)

Sedangkan Praktik Pekerjaan Sosial dengan bertujuan:
1. Mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga,

kelompok, dan masyarakat
2. Memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam

menghadapi masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan.

C. Pendamping Sosial

Pendamping sosial memiliki posisi penting dan menentukan
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan karena itu
kinerja pendamping sosial merupakan unsur yang fundamental
[20]. Sedangkan menurut Sekretaris Ditjen penanganan fakir
miskin pendamping sosial adalah seseorang yang diberi tugas,
fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas
Sosial di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota selama jangka
waktu tertentu untuk melakukan pendampingan pelaksanaan

program bantuan [29]

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial 19

Pengertian pendamping sosial pada setiap program dalam
rumusan yang sedikit berbeda. Meskipun demikian, secara
umum pendamping sosial adalah seseorang yang memenuhi
kualifikasi dan memiliki kapasitas tertentu, serta menerima
tugas untuk melakukanpendampingan sosial pada program
program Kementerian Sosial [18].

Pendamping sosial yang memiliki kompetensi yang baik,
maka kinerjanya akan tinggi, atau sebaliknya. Pendamping sosial
dapat melaksanakan perannya dengan baik (kinerja tinggi),
karena memiliki kompetensi yang memadai. Pada kerangka ini,
maka kompetensi pendamping sosial merupakan faktor penting
dan menentukan pelaksanaan tugas mereka, dan hasil yang
akan dicapai pada program kesejahteraan sosial [20]

D. Relawan Sosial
Peranan relawan dalam kegiatan-kegiatan tertentu sangat

penting. Pentingnya relawan organisasi pelayanan sosial antara
lain, relawanlah yang merupakan ujung tombak kegiatan dan
yang paling sering melakukan interaksi pelayanan kepada klien
atau para pengguna manfaat jasa pelayanan sosial tersebut.
Selain itu para relawanlah yang menjadi pelaksana operasional
kegiatan-kegiatandilapangan. Merekalahsebenarnyapelayanan
pekerja garis depan dari suatu organisasi pelayanan sosial [30].

Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok
masyarakat baik yang berlatarbelakang pekerja sosial
maupun yang bukan berlatar belakang pekerja sosial tetapi
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dibidang sosial bukan
di instansi pemerintah, atas kehendak sendiri, dan dengan
atau tanpa imbalan. Relawan adalah orang yang tanpa di bayar
menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organiasi,

20 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

dendan tanggung jawabyang besar atau terbatas,tanpa atau
denga latihan khusus,tetapi dapat pula dengan latihan yafng
sangat intensif dalam bidang tertentu,untuk bekerja sukarela
membantu tenaga profesional.[31]

E. Peran Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping dan relawan sosial Pendampingan sosial sangat
menentukan kerberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial. Peran pendamping dan relawan sosial umumnya bisa
mengadopsi peran community worker yang mencakup 4 peran
utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan
peran-peran teknis [32][33]

1. Fasilitator
Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian
motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat.
Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara
lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi,
memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta
melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

2. Pendidik
Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi
masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan
pengalamannya sertabertukargagasandengan pengetahuan
dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.
Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan
informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan
pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang
berkaitan dengan peran pendidik.

3. Perwakilan masyarakat
Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara
pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial 21

dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja
sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan
pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan
masyarakat, dan membangun jaringan kerja.
4. Peran-peran teknis
Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis.
Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer
perubahan” yang mengorganisasi kelompok, melainkan
pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai
dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan
analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin
relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi,
dan mencari serta mengatur sumber dana.

Gambar 1. Peran Community Worker Menurut Jim ife

Sumber: Jim Ife, 2008

Sosial
Relawan
dan

Pendamping
Pemetaan

22

F. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia[34]. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang
selanjutnya di- singkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan
dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor. KKNI terdiri atas 9 (sembilan)
jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang
terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang

tertinggi. Jenjang kualifikasi KKNI terdiri atas:

1. Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam
jabatan operator.

2. Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam
jabatan teknisi atau analis.

3. Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam
jabatan ahli

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan
dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui

pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Capaian

pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau

pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat
berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah merupakan
bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh
melalui pendidikan. Sertifikat kompetensi merupakan bentuk
pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui

pendidikan atau pelatihan kerja. Capaian pembelajaran yang
diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial 23

keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan
bekerja.

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui
pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

1. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1
2. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan

jenjang 2
3. Lulusan diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3
4. Lulusan diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4
5. Lulusan diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5
6. Lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana paling

rendah setara dengan jenjang 6
7. Lulusan magister terapan dan magister paling rendah setara

dengan jenjang 8
8. Lulusan doktor terapan dan doktor setara dengan jenjang 9
9. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8
10. Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui
pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri
atas:
1. Lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan

jenjang 1, 2, dan 3
2. Lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analis setara dengan

jenjang 4, 5, dan 6
3. Lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7,

8, dan 9.

24 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

G. Peta Okupasi

Peta Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
di bidang Kesejahteraan Sosial ini merupakan dokumen resmi
yang disusun secara kolektif oleh para pemangku kepentingan
sebagai referensi dalam memenuhi berbagai kebutuhan terkait
dengan pengembangan sumber daya manusia penyelenggara

kesejahteraan sosial. Pihak pemangku kepentingan dimaksud
adalah Pemerintah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia
industri dan lembaga-lembaga sosial terkait lainnya disamping
sejumlah profesional di bidang kesejahteraan sosial. Konten
dari dokumen ini diperoleh melalui kajian secara menyeluruh
dan komprehensif terhadap berbagai kondisi empirik dan tren
kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan
sosial yang mengacu pada kebutuhan nasional, regional, dan

internasional [35].

Secara garis besar terdapat 4 (empat) disiplin dan bidang
Kesejahteraan Sosial. Keseluruhan fungsi kunci ini merupakan
rangkuman dari kebutuhan industri akan sumber daya manusia
kompeten dan profesional pada lingkungan nasional, regional,

maupun internasional

1. Rehabilitasi Sosial, Disiplin ilmu ini berkaitan dengan
kemampuan seorangindividu dalam Prosesrefungsionalisasi

dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang
mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat. Bidang rehabilitasi sosial mencakup
penanganan penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan
mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita
penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu

narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan,
orang dengan Human Immuno deficiency Virus/Acquired
Immuno Deficiency Syndrome (HIV/Aids), korban tindak

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial 25

kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang,
anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial, Disiplin ilmu ini berkaitan
dengan kemampuan seorang individu dalam melaksanakan
tugas perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan
masyarakat yang berada dalam keadaan miskin dan rentan,
serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu
terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik,
mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya
tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang
tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial
dan ekonomi.
3. Pemberdayaan Sosial, Disiplin ilmu ini berkaitan dengan
kemampuan seorang individu dalam melaksanakan tugas
pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelompok
dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan
sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi
dan sumber daya kesejahteraan sosial, komunitas adat
terpencil, serta penghargaan kepada pejuang, perintis
kemerdekaan,dan keluarga pahlawan.
4. Penanganan Fakir Miskin, Disiplin ilmu ini berkaitan
dengan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan
yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan
pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Berdasarkan peta okupasi terdapat 35 jabatan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Kesejahteraan

26 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Sosial[35]
Tabel 4. Jenis Jabatan Pada kerangka Kualifikasi Nasional

Kode Jenis Jabatan Level
RS901 Kualifikasi
Pekerja Sosial Utama Rehabilitasi
RS801 Sosial 9
Pekerja Sosial Madya Rehabilitasi
RSLSDSPFM801 Sosial 8
LS801
PFM801 Penyuluh Sosial Madya 8
8
RSLSDSPFM702 Penasihat Nasional PKH 8
RSLSDSPFM704 Pekerja Sosial Madya Penanganan
LS701 Fakir Miskin 7
LS702 Pekerja Sosial Perencana Program 7
LS703 7
LS704 Penyuluh Sosial Muda 7
LS705 Tenaga Ahli PKH 7
7
LS706 Tenaga Bantuan Teknis PKH 7
PFM701
Koordinator Regional PKH 7
RS701 Koordinator Wilayah PKH 7
RS702
RS703 Koordinator Daerah Kabupaten/ 7
Kota PKH 7
RS704 Supervisor Pekerjaan Sosial PKH 7
RSLSDSPFM601 Pekerja Sosial Muda Penanganan
Fakir Miskin 7
RSLSDSPFM602 Pekerja Sosial Muda 6
Pekerja Sosial Klinis
Pekerja Sosial Trafficking dan 6
Pekerja Migran/Social Worker With
Migran Worker
Pekerja Sosial Pelayanan Anak
Pengelola Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pekerja Sosial Pertama

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial 27

RSLSDSPFM603 Pekerja Sosial Generalis 6
Kode
Jenis Jabatan Level
RSLSDSPFM604 Kualifikasi
RSLSDSPFM605
RSLSDSPFM607 Penyuluh Sosial Pertama 6

RSLSDSPFM608 Pekerja Sosial Pelayanan Komunitas 6
RS601
RS602 Pekerja Sosial Pelayanan Anak dan 6
RS603
RS604 Keluarga

RS605 Pekerja Sosial Penyelia 6
RS608
RS609 Pekerja Sosial Koreksional 6
RS611
LS601 Pekerja Sosial Bidang NAPZA 6
LS602 Pekerja Sosial Pelayanan Disabilitas 6
Pekerja Sosial Pelayanan Kesehatan 6
LS603
Jiwa
LS501
PFM501 Pekerja Sosial Medis 6

RS503 Pekerja Sosial Pelayanan Tuna Sosial 6
RS505 Satuan Bakti Pekerja Sosial 6
RS506 Pekerja Sosial Pelayanan Lanjut Usia 6

RS507 Pendamping Sosial PKH 6
RS508
Pekerja Sosial Pelayanan Korban 6

Tindak Kekerasan

Pekerja Sosial Pelayanan Korban 6
Bencana

Pendamping Sosial Korban Bencana 5

Pendamping Sosial Kelompok Usaha 5
Bersama

Pendamping Sosial HIV/AIDS 5

Pendamping Sosial Adiksi/NAPZA 5

Pendamping Sosial Warga Binaan/ 5
Eks Narapidana

Pendamping Sosial Kesehatan Jiwa 5
Pendamping Sosial Tuna Sosial 5

28 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

RS509 Pendamping Sosial Gelandangan 5
dan Pengemis

Kode Jenis Jabatan Level
Kualifikasi

RS510 Pendamping Sosial Komunitas Adat 5
Terpencil

RS511 Pendamping Sosial Lanjut Usia 5
LS401 Asisten Pendamping Sosial PKH 4

LS402 Administrator Pangkalan Data PKH 4
LS301 Taruna Siaga Bencana 3
RSLSDSPFM302 Pekerja Sosial Terampil 3
RSLSDSPFM304 Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat 3

RS304 Relawan Pendamping Adiksi/NAPZA 3

RS306 Relawan Pendamping Tuna Sosial 3

RSLSDSPFM201 Asisten Pekerja Sosial 1

Sumber: Pusbangprof, 2019

Berdasarkan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Peta Okupasi bidang kesejahteraan sosial dibagi menjadi 9 level.
Belum semua peta okupasi tersusun baru asisten pekerja sosial
yang sudahlengkap.SedangkanPetaokupasi Pendamping KUBE,
Pendamping PKH, Pendamping sosial Napza, Pendamping KAT,
Pendamping UEP, Pendamping tuna sosial dan Pendamping
lanjut usia yang sudah ada tapi belum lengkap.

H. Kompetensi

Kompetensi adalah istilah umum dalam berbagai penelitian
dan pelatihan akan tetapi tidakmemilikisatu pun yang disepakati
secara luas definisi. kemampuan untuk melakukan tugas dengan
hasil yang diinginkan. Kompetensi yang berorientasi pada
pengguna adalah didefinisikan sebagai kompetensi relasional,

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial 29

motivasi dan pengetahuan tentang kebutuhan bantuan
pengguna, dan relevan metode bimbingan.

Berdasarkan Permensos No. 16 tahun 2017 tentang Nomor
16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial[6]. Standar Kompetensi
merupakan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk
melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial. Kompetensi meliputi: kompetensi dasar, kompetensi
teknis dan kompetensi ahli. Kompetensi dasar sebagaimana
meliputi aspek: Pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Kompetensi teknis merupakan kemampuan yang harus
dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan
sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Kompetensi ahli meliputi:
1. Memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai

sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial
berdasarkan etika.
2. Memiliki kemampuan mengaplikasikan dan
mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.
3. Memiliki kemampuan melakukan kajian guna
mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat
diaplikasikan.
4. Memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima
manfaat dan lingkungan sosial

Untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan ditetapkan kinerja
sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

30 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan
sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian

kerja antara sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan
sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai

pemberi kerja.

Berdasarkan Peta Okupasi Bidang Kesejahteraan Sosial
Kompetensi Pendamping dan Relawan Sosial [35]:

1. Pembelajaran yaitu kompetensi pengetahuan baik
dasar maupun lanjut yang setidaknya oleh dimiliki oleh
pendamping/atau relawan sosial yang berkaitan dengan

bidang tugasnya.

2. Pemecahan masalah Problem solving, yaitu kemampuan
seorang pendamping/relawan sosial dalam menyelesaikan

masalah,
3. Teknologi, yaitu kemampuan seoarang pendamping/

relawan sosial dalam hal teknologi guna menunjang tugas
dan kinerja yang dilaksanakannya.
4. Perencanaan dan pengorganisasian, yaitu kemampuan
bagi seorang pendamping/relawan sosial dalam hal yeng
berkaitan dengan perencanaan, melakukan monitoring dan

evaluasi, serta assessment.
5. Manajemen diri, adalah kemampuan bagi seorang

pendamping dalam hal mengontrol diri, yaitu bagaimana
pendamping dan relawan sosial mampu untuk memupuk
rasa cinta terhadap pekerjaan sosial serta pengabdian diri
untuk kepentingan masyarakat.

6. Inisiatif dan kewirausahaan adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pendamping atau relawan sosial sebagai
penggerak/inisiator didalam masyarakat serta upaya untuk
penumbuhkembangan melalui parakarsa, swadaya, serta
gotong royong dalam masyarakat.

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial 31

7. Komunikasi adalah kemampuan bagi seorang pendamping
atau relawansosialdalamhal penguasaanTeknik komunikasi
yang baik dalam menunjang tugas-tugasnya.

8. Kerjasama dan Jejaring adalah kemampuan bagi seorang
pendamping atau relawan sosial dalam hal kerjasama
didalam tim serta membangun jejaring dengan stakeholder
lain dalam menunjang tugasnya.

I. Remunerasi
Merupakan imbalan yang layak sesuai dengan prinsip

remunerasi dengan mempertimbangkan beban tugas dan
tanggung jawab. Remunerasi diberikan kepada pendamping
sosial sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan. Remunerasi
diberikan kepada Relawan Sosial berupa tali asih sesuai dengan
ketersediaan keuangan negara. Program pengadaan relawan
harus direncanakan sebaik mungkin sebagaimana pengadaan
pegawai pada umumnya, dimana harus dipertimbangan
deskripsi tugasnya, rekrutmen, orientasi, pelatihan, supervisi,
evaluasi, pengakuan, termasuk juga imbalannya.[36]

32 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

BAB

HPAESMIBLADHAANSAN

III

A. Kondisi Umum Pendamping dan Relawan Sosial

Kondisi umum yang dimaksud dalam sub bab ini
meliputi: definisi, dasar hukum dan penanggung jawab (unit
kerja pengampu) pendamping dan relawan sosial, sebaran
pendamping dan relawan sosial berdasarkan unit kerja,
dan jumlah pendamping dan relawan sosial. Berdasarkan
penelusuran informasi dari berbagai sumber khususnya dari
satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial RI terdapat 24
jenis pendamping dan relawan sosial.

Pembentukan pendamping dan relawan sosial tersebut
didasarkan oleh kebutuhan unit kerja di lingkungan
Kementerian Sosial RI karena SDM kesos yang berstatus ASN/
PNS tidak mampu menjangkau secara langsung Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal tersebut juga
untuk memberikan peluang masyarakat berpartisipasi dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. SDM kesos yang berasal
dari masyarakat tersebut tentunya dipayungi oleh oleh peraturan
atau dasar hukum sehingga pendamping dan relawan sosial
tersebut mempunyai legalitas dalam melaksanakan tugas.

Peraturan Menteri Sosial RI No 16 Tahun 2017, meskipun
menyebutkan “pendamping”, tetapi tidak memberikan definisi

Hasil dan Pembahasan 33

tentang pendamping. Definisi pendamping diserahkan kepada
masing-masing satuan kerja teknis yang mengelola program.
Salah satu contoh definisi pendamping dikemukakan oleh
Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT),
bahwa tenaga pendamping adalah tenaga kesejahteraan sosial
yang memiliki kompetensi untuk melakukan pendampingan
dalam pemberdayaan sosial terhadap KAT. Definisi pendamping
KAT tersebut belum jelas, karena TKS pada definisi tersebut,
apakah berasal dari unsur ASN atau dari unsur masyarakat atau
kedua-duanya

Pendamping maupun relawan sosial dalam melaksanakan
tugasnya sudah memiliki dasar hukum yang berupa Peraturan
Menteri SosialRI. Halinimemberikan kepastianhukum terhadap
eksistensi dan perlindungan kepada pendamping dan relawan
sosial atas tugas/ kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, regulasi
tersebut menjadi pedoman kerja bagi pendamping dan relwan
sosial, sehingga kelompok penerima manfaat dan masyarakat
pada umumnya akan terlindungi perilaku pendamping dan
relawan sosial yang merugikan.

Peraturan Menteri Sosial RI tersebut akan mendudukkan
pendamping dan relawan sosial pada posisi yang sebenarnya
dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Kehadiran mereka difasilitasi Kementerian Sosial RI, dan karena
itu tugas utamanya membantu Kementerian Sosial RI dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian,
Kementerian Sosial RI memberikan kesempatan yang terbuka
kepada K/L lain mendayagunakan pendamping dan relawan
sosial tersebut untuk mendukung pelaksanaan program K/L
yang bersangkutan.

34 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Berdasarkan penelusuran regulasi dan peraturan
perundangan-undangan terkait dengan pendamping dan
relawan sosial, maka keduanya dapat dikategorikan:

1. Pendamping dan Relawan Sosial yang dibentuk dengan
Permensos khusus. TKSK, PSM dan Tagana merupakan
jenis relawan yang dibentuk dengan Permensos khusus yang
mengatur TKSK, PSM dan Tagana.

2. Pendamping dan Relawan Sosial yang dibentuk dengan
Permensos yang mengatur tentang program tertentu.
Pendamping PKH, Pendamping KUBE, Pendamping

Sembako Murah, Pendamping KAT, Sakti Peksos, Fasilitator

SLRT, Petugas Puskesos, Pensosmas
3. Pendamping dan Relawan Sosial yang dibentuk dengan

Permensos standar nasional. Peksos Napza, Konselor Adiksi,
Pendamping ODHA, Pendamping Lanjut Usia.

Tabel 5. Definsi, Dasar Hukum dan Penanggung Jawab
Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping Definsi Penanggung
dPSNoeaAsknPieaRrZljeAalawan Dasar Hukum

Jawab

Sosial

Sikdneadslieeavjomiardhsauten,etgkrteiaylnaaugnnapgsreogbslaeiadkayleaarbnnjaaagni Permensos Dit.Napza
No.9 tahun 2017
tentang

Standar Nasional

ambpmtaaeaiasnukuyypadamurileanalnkhegsagmawtublaynasaagtmnaaignypmrNaeaenmAsngePatrlaZinaAnhdtanh Rehabilitasi Sosial
Bagi Pecandu
dan Korban

mpreomfielsiikpiekoemrjpaeatnensossiiadla, n Penyalahgunaan
Narkotika,
Psikotropika,
dan Zat Adiktif
Lainnya[37]

Hasil dan Pembahasan 35

Pendamping Definsi Penanggung
dan Relawan Dasar Hukum

Sosial Jawab

dan kepedulian dalam
pekerjaan sosial yang
diperoleh melalui
pendidikan, pelatihan, dan/
atau pengalaman praktek
pekerjaan sosial untuk
melaksanakan tugas-tugas
pelayanan dan penanganan
masalah sosial

NKoAnPsZelAor Pendamping Sosial Permensos Dit.Napza
Adiksi/Konselor Adiksi/
Pendamping korban NAPZA No.9 tahun 2017
adalah seseorang yang
bertugas melaksanakan tentang
kegiatan rehabilitasi adiksi/
NAPZA secara fisik dan Standar Nasional
mental terhadap suatu zat
dan memiliki keterampilan Rehabilitasi Sosial
konseling/ masukan dalam Bagi Pecandu
membantu orang dengan
adiksi/NAPZA untuk dan Korban
pemulihan. Penyalahgunaan
Narkotika,
Psikotropika,
dan Zat Adiktif
Lainnya[37]

PKAdoeamntudnaimtpaisng Seseorang yang mempunyai Permensos Dit. KAT
kompetensi pendamping
membangun No.12 tahun
2015 tentang
Terpencil sosial untuk
akses warga KAT terhadap Pelaksanaan
Peraturan
berbagai pelayanan Presiden Nomor
sosial dasar untuk 186 Tahun
terwujudnya kesetaraan dan 2014 Tentang
Pemberdayaan
kesejahteraan Sosial Terhadap
Komunitas Adat
Terpencil [38]

36 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping

dan Relawan Definsi Penanggung
Dasar Hukum

Jawab

Sosial

Peksos mSeesmeboerrainkgaynanpgelbaeykaernjaan Permensos Dit. Anak
Sakti

sdoassiaarl maenlaakludialreahmabPirliotgarsiam No.26 tahun 2019
KAensaekjaghutnearamaenmSeonsiuahl i tentang Program

Rehabilitasi Sosial

Anak[39]

kebutuhan dasar anak, yang

meliputi bantuan/subsidi
pemenuhan kebutuhan

dasar, aksesibilitas
pelayanan sosial dasar,
penguatan peran orang tua

dan penguatan lembaga

kesejahteraan sosial anak.

TKaeensnSeaojgsaaihatlera- udSineltsauteikohrmsaeenlcgaakryasanapgnroadfkieadsinidotinukagldaasn Permensos No. Dit. PD
7 tahun 2017
Tentang Standar

PDiesnaybialnidtaasng mpealsaylaanhasnosdiaanl dpaenn/aantgaaunan Habilitasi Dan
Rehabilitasi Sosial

seseorang yang bekerja, Penyandang
baik di lembaga pemerintah Disabilitas [40]

maupun swasta yang
ruang lingkup kegiatannya

di bidang kesejahteraan
sosial khususnya lingkup
penyandang disabilitas

Hasil dan Pembahasan 37

Pendamping Definsi Penanggung
dan Relawan Dasar Hukum

Sosial Jawab

PpDiiesnnagybdiPaalrnmiodt-gaarsnegs Pelaksana Progres PD di Permensos No. Dit. PD
tingkat layanan langsung 7 tahun 2017
terhadap penyandang Tentang Standar
disabilitas, yang Habilitasi dan
mendapatkan mandat tugas Rehabilitasi

dari Direktorat Rehabilitasi Sosial
Sosial Penyandang Penyandang
Disabilitas Kementerian Disabilitas [40]
Sosial RI

SPoesniyaulluh Tokoh masyarakat baik Permensos Puspensos
Masyarakat dari tokoh agama, tokoh
adat, No.12 tahun
2015 tentang
tokoh wanita, dan
tokoh pemuda yang diberi Penyuluhan
tugas, tanggung jawab, Sosial [41]
wewenang dan hak oleh
pejabat yang berwenang
bidang kesejahteraan
sosial pusat maupun
daerah untuk melakukan
kegiatan penyuluhan
bidang penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

TKaeensncSeaaojgsmaiahaattlearna- Seseorang yang diberi tugas, Permensos Dit. PSKKM
fungsi, dan kewenangan oleh No.28 tahun 2018

Kementerian Sosial, dinas tentang
sosial daerah provinsi, dan/ Tenaga

atau dinas sosial daerah Kesejahteraan

kabupaten/kota untuk Sosial

membantu penyelenggaraan Kecamatan[42]

kesejahteraan sosial sesuai

lingkup wilayah penugasan
di kecamatan.

38 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping Definsi Penanggung
dan Relawan Dasar Hukum

Sosial Jawab

PKHeraelornugadarparamgmnpaing Personil yang kompeten Permensos Dit.JSK

dalam bertugas No.1 tahun
tentang
melaksanakan tugas
pendampingan PKH di 2018
Kecamatan.
Program Keluarga

Harapan[43]

PpdAiiendngsgdOaarnma-HnIgV Pendamping sosial Permensos No. Dit. RTS

Orang Dengan HIV/ 6 Tahun 2018
AIDS tentang

menyelenggarakan Standar Nasional
Rehabilitasi Sosial
layanan dan rehabilitasi Orang Dengan
Human
sosial bagi ODHA agar Immunodeficien
mampu cy Virus
Acquired
melaksanakan

keberfungsian sosialnya

yaitu meliputi kemampuan

dalam melaksanakan peran, Immunodeficien
memenuhi kebutuhan, cy Syndrome[44]
memecahkan masalah dan
aktualisasi diri, serta agar

terciptanya lingkungan
sosial yang mendukung

keberhasilan rehabilitasi
PTeundaasmuspiilnag sosial ODHA

seseorang yang dididik dan Pemensos Dit. RTS

dilatih secara profesional No. 16 Tahun 2019

untuk melaksanakan Tentang

tugas-tugas pelayanan dan Standar Nasional

penanganan masalah sosial Rehabilitasi

dan/atau seseorang yang Sosial[45]
bekerja, baik di lembaga

Pemerintah maupun

swasta yang ruang lingkup
kegiatannya di bidang

kesejahteraan sosial

khususnya penyandang

masalah kesejahteraan sosial

eks tuna sosial

Hasil dan Pembahasan 39