Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial (Habibullah, Irmayani, Bilal Asadhanayadi etc.) (z-lib.org)

Pendamping Definsi Penanggung
dan Relawan Dasar Hukum

Sosial Jawab

/nPpiegeKrnanogdnrdaKbaOgoamarrn--abnagn Seseorang yang melakukan Pemensos Dit. RTS
segala upaya dan tindakan
berupa identifikasi dan No. 16 Tahun 2019

Tentang

pendokumentasian kasus, Standar Nasional

Tindak konseling, terapi psikologis, Rehabilitasi
Kekerasan advokasi, dan bimbingan Sosial[45]
rohani, guna penguatan diri
saksi dan/atau korban tindak
pidana perdagangan

orang, untuk menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi

PpienngdBaemk-as Seseorang yang bertugas Pemensos Dit. RTS

Binaan Memberikan dukungan No. 16 Tahun 2019

Warga bekas warga binaan Tentang
Pemasyara pemasyarakatan untuk Standar Nasional
katan hidup mandiri dan memiliki Rehabilitasi Sosial
sumber penghasilan [45]

PGneglanandnadmap-ing Seseorang yang mempunyai Pemensos Dit. RTS

kompetensi pendamping No. 16 Tahun 2019
sosial untuk membantu Tentang

Pengemis meningkatkan taraf Standar Nasional

hidup dan kemandirian Rehabilitasi Sosial

gelandangan dan pengemis [45]

serta memberikan akses

pendampingan layanan

program perlindungan dan
pemberdayaan sosial agar
mampu berfungsi sosial di

masyarakat

40 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping Definsi Penanggung
dan Relawan Dasar Hukum

Sosial Jawab

SKoermdbaako Petugas yang berada di Permensos Dit. FM
I,II,III
kabupaten/kota yang No. 20 Tahun
Dit. FM
tentang I,II,III
ditetapkan oleh direktur yang 2018

menangani BPNT Penyaluran

Bantuan Pangan

PSBoaesnitdaulaamnping Non tunai [46]

PSoasnigalan Petugas yang berasal dari: Permensos
TKSK, PSM, Pensosmas, No.6 Tahun

pengurus karang taruna, tentang
Pendamping PKH dan 2018
potensi dan sumber Penyaluran
Bantuan Pangan

kesejahteraan sosial lainnya Non tunai [46]

yang mendampingi bantuan
sosial pangan dengan

dibuktikan dengan dokumen

penetapan pengangkatan
pPienngdKaUmB-E dari pejabat yang berwenang

Perorangan yang memiliki Permensos Dit. FM
kompetensi di bidang usaha
kesejahteraan sosial dan No.2 Tahun I,II,III
usaha ekonomi produktif. 2019 tentang

Bantuan Sosial

Usaha Ekonomi

Produktif Kepada

Kelompok Usaha

Bersama Untuk

Penanganan Fakir

Miskin[47]

TAGANA Seseorang dan/atau Permensos Dit. PSKBA
kelompok yang memiliki No.28 tahun 2012
kemampuan dan kepedulian tentang
untuk bekerja secara
sukarela dan ikhlas dalam Pedoman Umum
upaya penanggulangan Taruna Siaga
bencana. Bencana
[48]

Hasil dan Pembahasan 41

Pendamping Definsi Penanggung
dan Relawan Dasar Hukum

Sosial Jawab

Fasilitator Petugas lapangan yang Permensos Dit. PSKKM
SLRT melaksanakan fungsi SLRT
khususnya penjangkauan No.15 tahun
dan fasilitasi masyarakat 2018 tentang
di tingkat desa/kelurahan/
nama lain, dan berasal Sistem Layanan
dari unsur PSKS atau kader Dan Rujukan
masyarakat.
Terpadu Untuk

Penanganan Fakir
Miskin dan Orang
Tidak Mampu[49]

Petugas Petugas lapangan yang Permensos Dit. PSKKM
Puskesos melaksanakan fungsi SLRT
No.15 tahun 2018
khususnya penjangkauan tentang Sistem

dan fasilitasi masyarakat Layanan Dan
di tingkat desa/kelurahan/ Rujukan Terpadu
nama lain, dan berasal Untuk
dari unsur PSKS atau kader Penanganan
Fakir Miskin
masyarakat. dan Orang Tidak

Mampu [49]

Pekerja Warga masyarakat yang Permensos Dit. PSKKM
Sosial
Masyarakat atas dasar rasa kesadaran No.10 tahun
dan tanggung jawab
serta didorong oleh rasa 2019 tentang
Pekerja Sosial

kdeabnekressaemtaiaank,akweaknealnuargaan, Masyarakat[50]

sosial secara sukarela
mengabdi untuk membantu
pemerintah dan masyarakat
dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

42 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping Definsi Penanggung
dan Relawan Dasar Hukum

Sosial Jawab

PLaennjduatmUpsiinag Seseorang yang ditugaskan Permensos Dit. LU
untuk melaksanakan fungsi No.5 tahun 2018
seperti tentang
pendampingan
Standar Nasional
memberikan perlindungan Rehabilitasi Sosial
dan jaminan sosial,
bimbingan psikososial, Lanjut Usia[51]
pelayanan dan advokasi
sosial lanjut usia sehingga
mampu

memelihara taraf

kesejahteraan sosialnya.

PTelnoapgoar Tenaga pelopor perdamaian Permensos No. Dit. PSKBS
Perdamaian merupakan relawan sosial 26 tahun 2017
masyarakat yang diberikan tentang
tugas untuk melakukan
Penanganan Konflik Sosial. Pedoman
Pelaksanaan
SKPoeessniedarlaamsipainng Penanganan
Konflik Sosial Di
Bidang Sosial [52]

Seseorang dimasyarakat yang Permensos No. Dit. PSKBS

memiliki kepedulian dalam 26 tahun 2017
membangun, memelihara tentang
dan menjaga kehidupan
Pedoman

harmonis di masyarakat Pelaksanaan
dengan melakukan tugas
dan fungsinya sesuai aturan Penanganan
dan mekanisme yang telah Konflik Sosial Di
Bidang Sosial [52]

ditetapkan

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Informasi yang cukup menarik dari data pada tabel 5, adalah
pendamping sosial pada program rehabilitasi sosial harus
merupakan pekerja sosial. Hal tersebut diatur pada Peraturan
Menteri Sosial RI (Permensos) No 16 Tahun 2019 tentang

Hasil dan Pembahasan 43

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Penempatan pekerja
sosial sebagai pendamping sosial cukup ideal, karena dari
aspek pendidikan maupun kompetensi, pekerja sosial terjamin
kualitasnya. Mereka dihasilkan dari lembaga pendidikan tinggi
pekerjaan sosial, maupun dari proses uji kompetensi dari Pusat
Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial. Tetapi kenyataannya,
bahwa pendamping sosial pada program rehabilitasi sosial tidak
hanya berasal dari pekerja sosial. Banyak di antara mereka yang
berlatar belakang pendidikan non pekerjaan sosial, dengan
mengikuti uji kompetensi pekerja sosial.

Masalah pendefinisian pendamping ini juga ditemukan
pada pedoman umum maupun pedoman teknis yang disusun
oleh satuan kerja teknis yang lain. Pendefinisian pendamping
sebagaimana diuraikan pada tabel 5, menunjukkan masih
ada kesulitan bagi satuan kerja teknis untuk memberikan
definisi pendamping yang tegas, jelas dan mudah dipahami.
Setelah menelaah berbagai definisi pendamping, ditemukan
kata-kata yang dapat digaris bawahi dari berbagai definisi
pendamping, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, kompetensi,
dan melaksanakan pendampingan. Tiga kata ini merupakan
kata kunci dalam mendefinisikan pendamping pada program
program kesejahteraan sosial.

Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok
masyarakat,baikyang berlatarbelakangpekerjaan sosialmaupun
bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan
kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi
sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa
imbalan[53]. Definisi relawan sosial ini lebih tegas, di mana di
dalamnya mencakup kata kunci: orang, kegiatan kesejahteraan
sosial, bukan di instansi pemerintah, kehendak sendiri, dan

44 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

dengan atau tanpa imbalan. Berdasarkan definisi tersebut,
bahwa relawan sosial bisa menerima imbalan atas kegiatan yang

dilaksanakan atau tidak menerima imbalan sama sekali.

Pendamping sosial lazimnya melekat pada program atau
kegiatan teknis yang kelola oleh satuan kerja teknis tertentu.
Sedangkan relawan sosial sebaliknya, tidak melekat pada
program atau kegiatan teknis yang dikelola oleh satuan kerja
teknis tertentu. Karena itu karakter pendamping dengan
relawan sosial. Selain itu, ada paradoks pada relawan sosial yang
difasilitasi Kementerian Sosial RI. Mereka sebagai relawan sosial
(motivasi kerelawanan sosial untuk menolong orang lain), tetapi

menerima remunerasi atau tali asih dari Kementerian Sosial
RI. Beberapa pendamping di lingkungan Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial masuk dalam kategori relawan sosial. Hal

tersebut diakui oleh Pihak Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial bahwa Direktorat tidak memiliki pendamping sosial
hanya ada pendamping kegiatan dengan status relawan sosial.

Berdasarkan tabel di atas pula, terdapat 3 jenis kegiatan
yang merekrut pendamping dari unsur PSKS (termasuk
di dalamnya pendamping dan relawan sosial), yaitu pada
program/kegiatan Puskesos, SLRT, dan Bantuan Sosial Pangan.
Pelibatan pendamping dan relawan sosial pada 3 program/
kegiatan tersebut, berarti terjadi perangkapan tugas pada
pendamping dan relawan sosial yang menerima remunerasi.
Hal ini berimplikasi pada (1) rangkap pembiayaan (double cost),
(2) tugas utama pendamping akan terganggu dan capaian tujuan
tidak optimal, dan (3) relawan sosial akan mengutamakan
kegiatan yang memberikan remunerasi/insentif, sehingga nilai

nilai kerelawanan sosial akan memudar.

Hasil dan Pembahasan 45

Tabel 6. Sebaran Pendamping dan Relawan Sosial
Berdasarkan Unit Kerja

Badiklit Dayasos FM Linjamsos Rehsos
Unit Kerja pensos

Pendam Pendam pPKiUenBngEd,am- PpienngdPaKmH-, Sakti Peksos,
ping Sosial ping KAT pMSieunmrgbaahko Pendamping
Ppienngdam- Lanjut Usia,
sKieasnerSao-sial Pendamping
Disabilitas,

Peksos NAPZA,

Konselor Napza

Relawan PSMoaessniyaaulrlaukhat TKSK,PSM, PTPaeeglrnaodanpagaoma,rai- Pensosmas,
Sosial Fasilitator an TKSK,PSM,
SLRT, Fasilitator
Petugas SLRT, Petugas
Puskesos Puskesos, Tagana,
Tenaga Pelopor
Perdamaian,
TKS Disabilitas,
Pendamping
ODHA,

Pendamping
Tuna susila,
Pendamping
KPO / KTK,
Pendamping Eks
Napi, Pendamping
Gepeng

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Pendamping dan relawan sosial dibina oleh satuan kerja di
Kementerian Sosial RI. Berdasarkan tabel 5 Badiklitpensos hanya
memiliki 1 (satu) jenis relawan sosial, yaitu Penyuluh Sosial

Masyarakat (Pensosmas). Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Sosial lebih banyak membina relawan sosial yaitu TKSK,
PSM, Fasilitator SLRT dan Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial

46 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

(Puskesos). Sedangkan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir
Miskin lebih fokus membina pendamping sosial. Direktorat
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial membina pendamping dan relawan
sosial yang relatif beragam. Berdasarkan penelusuran berbagai
sumber informasi baik dokumen maupun dari diskusi kelompok
terarah yang dihadiri oleh perwakilan satuan kerja di lingkungan
Kementerian Sosial RI maka didapatkan sebaran pendamping
dan relawan sosial seperti tabel 5.

Tersebarnya pendamping dan relawan sosial tersebut
diberbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial
RI, menyebabkan ada perbedaan standar pembinaan dan
remunerasi pada pendamping dan relawan sosial tersebut.
Perbedaan tersebut tampak secara signifikan pada alokasi
anggaran yang dikelola oleh satuan kerja terkait. Satuan kerja
yang menjalankan program prioritas nasional, mengelola
anggaran yang jauh berbeda dengan satuan kerja yang hanya
menjalankan program prioritas Kementerian Sosial. Oleh karena
itu, diperlukan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial
RI yang secara khusus membina dan melakukan standarisasi
terhadap pendamping dan relawan sosial.

Sebaran pendamping dan relawan sosial tersebut,
menunjukkan dengan tegas satuan kerja teknis sebagai
pembina fungsional pendamping dan relawan sosial. Dalam

melaksanakan pembinaan, tantangan yang dihadapi satuan
kerja teknis adalah latar belakang pendidikan pendamping dan
relawan sosial sebagian besar non pekerjaan sosial. Padahal,
idealnya pengetahuan dan keterampilan teknis pekerjaan sosial
merupakan pengetahuan dan keterampilan yang menghendaki

dikuasai oleh mereka.

Hasil dan Pembahasan 47

Tantangan tersebut menjadi dasar bagi satuan kerja teknis
untuk mengembangkan kebijakan dan strategi dalam rangka
peningkatan kompetensi pendamping dan relawan sosial.
Model e-learning kiranya dapat dipertimbangkan sebagai

strategi pengembangan kompetensi pendamping dan relawan
sosial. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa relawan sosial
yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dikelompokkan menjadi 24 jenis. Kondisi tersebut merupakan
modal sosial yang besar bagi Kementerian Sosial RI dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Modal sosial yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia, akan menjadi pengendali
tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan
sosial mulai dari tingkat akar rumput.

Pendamping dan relawan sosial dalam melaksanakan
tugasnya, ada yang mempunyai jenjang karir. Setelah menjadi
pendamping sosial dengan berkinerja bagus, akan naik jenjang
satu tingkat di atasnya. Berdasarkan tabel 7, hanya Pendamping
PKH dan Sakti Peksos yang sudah mempunyai jenjang karir.

Pendamping PKH dapat menjadi koordinator kabupaten/kota
dan bahkan menjadi koordinator wilayah, sementara itu Sakti

Peksos dapat menjadi Supervisor Sakti Peksos.

Tabel 7. Jenjang Karir, Status dan Beban/Cakupan Kerja
Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping dan Jenjang Karir Kontrak/
Relawan Sosial PTeidrtakamaad,aMtuadpia,adMaaldeyveal dTangana Non kontrak
TAGANA Non kontrak,
Utama Keanggotaan

Tenaga Pelopor Tidak ada Non kontrak
Perdamaian

Fasilitator SLRT Tidak ada Non kontrak
Petugas Puskesos Tidak ada Kontrak

48 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping dan Jenjang Karir Kontrak/
Relawan Sosial Non kontrak

TKS Disabilitas Tidak ada Non kontrak

Pendamping Tuna Tidak ada Non kontrak
susila

Pendamping KPO/ Tidak ada Non kontrak
KTK

Pendamping Bekas Tidak ada Non kontrak
Binaan Warga
Pemasyarakatan Tidak ada Non kontrak
Pendamping Gepeng
TKSK Tseibdagkaaidkao,otradpiinaadtaorykaanbgubpeartteinn/dak Kontrak,

Keanggotaan

Kota, Provinsi, Nasional

Pendamping Tidak ada Kontrak
Keserasian Sosial

Pendamping KAT Tidak ada Kontrak

Konselor NAPZA Tidak ada Kontrak

Pekerja Sosial NAPZA Tidak ada Kontrak

Pendamping Tidak ada Kontrak
Disabilitas

Sakti Peksos Supervisor Sakti Peksos Kontrak
Pendamping Lanjut Tidak ada Kontrak
Usia

Pensosmas Tidak ada Non kontrak
Pendamping PKH Korkab/Korkot Kontrak

Pendamping ODHA Tidak ada Non kontrak
Pendamping Sosial Tidak ada Non kontrak
Bantuan Sosial Pangan

Pendamping KUBE Tidak ada Kontrak

PSM Tidak ada, tapi ada yang Non kontrak/

kbearbtuipnadtaekn/sKeboatgaa,iPkrovoirndsiin,ator Keanggotaan

Nasional
Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Hasil dan Pembahasan 49

Berdasarkan data, pendamping dan relawan sosial
berjumlah 155.083 orang, dengan rincian sebanyak 38.846 orang
pendamping sosial dan 116.237 orang relawan sosial. Namun
berdasarkan data Pusbangprof pada Desember 2019 baru 18.217
Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dan 1.383 pekerja
sosial yang tersertifikasi.

Gambar 2. Jumlah Pendamping dan Relawan Sosial

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Untuk meningkatkan kualitas dan menentukan kualifikasi
serta kompetensi SDM kesejahteraan sosial,telah dikembangkan
standar kompetensi yang terintegrasi. Sertifikasi diberikan
kepada pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan
50 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

sosial yang telah lulus uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi
independent. Tujuan dari penyelenggaraan sertifikasi yaitu
untuk menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi bagi pekerja
sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan
kesejahteraan [54].

Pendamping dan relawan sosial tersebar di seluruh Wilayah
Indonesia, dan sebagian besar berada di Pulau Jawa. Hal tersebut
disebabkan, bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) sebagian besar berada di Pulau Jawa, yang membawa

konsekuensi banyak program penyelenggaraan kesejahteraan
sosial banyak dilaksanakan di Pulau Jawa. Selain itu, di Pulau
Jawa relatif lebih banyak lembaga pendidikan tinggi pekerjaan
sosial dan ilmu sosial lainnya khusus untuk penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, sehingga lulusan dari lembaga pendidikan

tersebut bisa menjadi pendamping program penyelenggaraan
kesejahteran sosial.

Di sisi lain, jumlah pendamping dan relawan sosial yang
besar, dan tidak didukung dengan kompetensi yang memadai,
akan membebani Kementerian Sosial RI. Sehubungan dengan
itu, Kementerian Sosial RI bertanggung jawab untuk melakukan
pemberdayaan kepada pendamping dan relawan sosial tersebut.
Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan
sikap yang berkenaan dengan pekerjaan sosial yang menjadi

domain utama Kementerian Sosial RI.

Hasil dan Pembahasan 51

Gambar 3. Peta Sebaran Pendamping dan Relawan Sosial

Aceh 2,03% Kalimantan 2,06% Papua 1,82%

Bali Selatan 1,08%
Banten 1,99% Kalimantan Tengah 1,62% Papua Barat 1,15%
Bengkulu 0,74%
DI Yogyakarta 4,97% Kalimantan Timur 1,66% Riau 3,41%

DKI Jakarta 1,45% Kalimantan Utara 0,47% Sulawesi Barat 2,40%
Gorontalo 1,83%
3,83% Kepulauan Bangka 1,45% Sulawesi Selatan
Jambi 1,63%
Jawa Barat Belitung 0,80% Sulawesi Tengah 3,29%
Jawa Tengah 3,52% Kepulauan Riau 1,93%

Jawa Timur 1,43% Lampung 4,09% Sulawesi 2,98%

Kalimantan Barat Tenggara

1,30% Maluku 1,28% Sulawesi Utara

7,11% Maluku Utara 0,79% Sumatera Barat

19,26% Nusa Tenggara 1,97% Sumatera
Barat Selatan

9,54% Nusa Tenggara 2,47% Sumatera Utara
Timur

2,67%

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

52 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Tanggung jawab Kementerian Sosial RI tidak hanya pada
pengembangan kapasitas dan kompetensi, tetapi juga berkenaan
dengan remunerasi (imbalan) atas kontribusi mereka dalam
pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial. Selain itu,
Kementerian Sosial RI memberikan dukungan yang berkenaan
dengan sarana prasarana atau peralatan kerja, jaminana sosial
dan biaya operasional. Besarnya anggaran yang dialokasikan
Kementerian Sosial RI untuk pendamping dan relawan sosial
tersebut tidak akan berdampak terhadap kinerja pelayanan
kesejahteraan sosial, ketika tidak dilakukan pengawasan dan
pengendalian untuk memastikan mereka melaksanakan tugas
dengan baik.

B. Tugas dan Peran Pendamping dan Relawan Sosial

Peran merupakan seperangkat perilaku, hak, kewajiban,
kepercayaan, dan norma yang berhubungan konseptualisasi
orang-orang dalam situasi sosial; atau perilaku yang diharapkan
berdasarkan status sosial individu atau posisi sosial tertentu. Di
dalam peran ada tugas, berupakegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendamping dan relawan sosial mengemban peran tertentu,
dan tugas-tugas khusus untuk mencapai tujuan program. Tugas
dan peran pendamping dan relawan sosial ini biasanya termuat
di dalam pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan di
masing-masing unit kerja, yang ditetapkan melalui peraturan
Menteri Sosial RI.

Tugas pendamping dan relawan sosial dapat dilihat pada
tabel 6

Hasil dan Pembahasan 53

Tabel 8. Uraian Tugas Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping / Uraian Tugas
No
1. Membuat manajemen kasus di masing
Relawan Sosial masing cluster rehabilitasi
1 Pekerja Sosial NAPZA
2. Membuat desain program pelayanan di
2 Konselor NAPZA masing- masing cluster rehabilitasi

3. Melakukan intervensi/memberikan
pelayanan rehabilitasi di masing
masing cluster

4. Membuat manajemen kasus di masing
masing cluster pasca rehabilitasi

5. Membuat disain praktik terbaik di
masing- masing cluster rehabilitasi

6. Membuat desain pengembangan
praktik terbaik di masing-masing cluster
pasca rehabilitasi

7. Membuat desain pencegahan
penyalahgunaan NAPZA di masing
masing seting

8. Membuat desain pengembangan
praktik terbaik di masing-masing seting
pencegahan penyalahgunaan NAPZA

9. Melakukan advokasi kasus, klien dan

lembaga/administrasi

1. Melakukan pengecekan fisik pengguna
pelayanan

2. Melakukan pengecekan barang
pribadi penggunapelayanan dan

menyimpannya
pengguna

3. Menyiapkan kebutuhan
pelayanan (sandang, dll)

4. Mengecek kelengkapan file record
pengguna pelayanan

5. Memberikan penjelasan kepada

keluarga pengguna pelayanan
6. Membangun kedekatan dan

kepercayaan pengguna pelayanan
terhadap pandamping

54 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

7. Identifikasi riwayat klien dengan
menggali informasi dari pengguna

pelayanan dan keluarga
8. mengamati/observasi perilaku klien
9. melakukan pencatatan kondisi

pengguna pelayanan pada file record

10. mendapatkan kesimpulan atas

kondisi pengguna pelayanan untuk
didiskusikan sebagai dasar konselor
membuat treatment plan.
11. Menemani dan mengamati perilaku
pengguna pelayanan pada masa

beradaptasi dengan lingkungan asrama
12. Memfasilitasi kegiatan briefing
13. Mengawasi dan mengamati perilaku

pengguna pelayanan

14. Memperhatikan dan memenuhi
pengguna

kebutuhan sehari-hari

pelayanan

15. Mendengarkan aktif permasalahan
pengguna pelayanan dan memberikan
feedback/saran bagi pengguna

pelayanan
16. Mendorong pengguna pelayanan agar

lebih aktif berpartisipasi pada setiap

kegiatan
17. Menemani pengguna pelayanan pada

setiap kegiatan sehari-hari
18. Menemani pengguna pelayanan

pada kunjungan ke dokter dan ketika

bepergian keluar panti

19. Menindaklanjuti kebutuhan pengguna
pengguna

pelayanan sesuai kemajuan

pelayanan

20. Mencatat setiap perkembangan

pengguna pelayanan
21. Melaporkan dan membahas

perkembangan pengguna pelayanan
pada pertemuan bersama tim kerja

Hasil dan Pembahasan 55

3 Pendamping Disabilitas 22. Memberikan rekomendasi untuk
treatmen lanjutan berdasarkan laporan
Sumber: https://v-images2. yang dibuat
antarafoto.com/pelatihan
pendamping-disabilitas-ls8bw7- 23. Melakukan edukasi tentang NAPZA
prv.jpg pengguna pelayanan, keluarga dan
lingkungannya.
4 Pendamping PKH
24. Mendorong calon pengguna pelayanan
Sumber: akun instagram @ agar mau direhabilitasi
kemsos_PKH
25. Koordinasi dengan pihak aparat
26. Mendampingi pengguna pelayanan

menuju panti
27. Mempersiapkan adminsitrasi

penjangkauan
28. Membuat laporan kegiatan

penjangkauan

1. Pendampingan, terhadap implementasi
Progres Penyandang Disabilitas di
Balai Besar/Balai/Loka/LKS maupun di
masyarakat.

2. Membantu perawatan/Pengasuhan
Dukungan Keluarga Terapi Pendataan
Penyandang Disabilitas dan input data
dalam SIM Penyandang Disabilitas.

3. Respon kasus dengan menggunakan
Manajemen Kasus Melakukan
penguatan LKS Penyandang Disabilitas

4. Bermitra dengan pihak lain
5. Dukungan aksesibilitas
6. Mewakili kepentingan Penyandang

Disabilitas atau advokasi

1. Memastikan KPM PKH juga dapat
mengakses bantuan sosial lainnya
seperti Program Indonesia Pintar,
Program Indonesia Sehat, Beras
Sejahtera/Bantuan Pangan Non Tunai,
Program Sertifikasi Tanah, Program
Subsidi Listrik dan Subsidi Elpiji,
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

56 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

5 Pendamping KUBE 2. Menyusun laporan pelaksanaan
pendampingan PKH

3. Mendorong penerima manfaat untuk
lebih kreatif dalam meningkatan

produktifitas keluarga

4. Melakukan validasi data calon
penerima manfaat PKH

5. Melakukan distribusi kartu keluarga
sejahtera, buku tabungan dan PIN

6. Melakukan pemutakhiran data sosial
ekonomi penerima manfaat PKH

7. Membangun hubungan baik dengan
penerima manfaat PKH

8. Melaksanakan pertemuan peningkatan
kemampuan keluarga bersama keluarga
penerima manfaat PKH paling sedikit 1
(satu) kali setiap bulan.

1. Menyelenggarakan pertemuan awal
dan melakukan verifikasi rencana usaha
setiap kelompok

2. Melakukan penguatan
terhadap rencana usaha dan

pengadministrasiannya;
3. Membantu proses pencairan dana

bantuan sosial KUBE
4. Mendampingi anggota KUBE dalam

melakukan pembelanjaan peralatan
kerja dan bahan kebutuhan usaha
5. Mendampingi pencatatan administrasi
setiap bulan
6. Melakukan mediasi dengan pihak

pihak yang berpotensi/mitra kerja

memberikan penguatan kapasitas
anggota kelompok KUBE mencatat
kemajuan usaha KUBE
7. mengidentifikasi tantangan yang
dihadapi dan membantu mencarikan

solusi usaha memotivasi kelompok

KUBE.

8. Mendorong anggota KUBE untuk dapat
mengakses pelayanan sosial dasar

Hasil dan Pembahasan 57

6 Pendamping KAT 9. Mendorong masyarakat di sekitar KUBE
agar turut membantu anggota KUBE
Sumber: https://apahabar.com/ terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat
wp-content/uploads/2019/12/
meratus--800x450.jpg 1. Membangun komunikasi dan relasi

dengan berbagai pihak terkait (dinas,
kecamatan, dan lain-lain)
2. Melakukan kunjungan kepada warga
3. Mengadakan pertemuan dan
mensosialisasikan rencana kegiatan
pendampingan serta peran

pendamping
4. Bersikap terbuka serta berinteraksi

dengan warga
5. Menghadiri pertemuan rutin warga
6. Mengenali karakter warga agar mudah

melakukan pendekatan yang sesuai
dengan kondisi setempat
7. Melakukan pendekatan personal
dengan terlibat pada kegiatan sehari
hari warga
8. Mengelola perbedaan antar warga atau
konflik yang timbul
9. Melakukan pengamatan terhadap
situasi dan kondisi serta peka dalam

mengenali permasalahan secara
komprehensif
10. Menggali informasi dengan tokoh
masyarakat ataupun pihak-pihak yang
memahami kondisi warga KAT

11. Melakukan verifikasi data yang
telah dimiliki dengan kondisi yang

sebenarnya
12. Mengajak warga berdiskusi

dan mengidentifikasi bersama
permasalahan yang dihadapi
13. Mengidentifikasi karakteristik, potensi
dan kebiasaaan yang dilakukan warga
14. Mempelajari dokumen yang memuat
informasi tentang lokasi dan budaya
masyarakat KAT

58 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

15. Mengidentifikasi potensi yang dapat
dikembangkan

16. Melakukan pendataan setiap warga KAT
sehingga diperoleh informasi terkait
aspek sosial, ekonomi, pendidikan,
kesehatan dan agama.

17. Memetakan masalah dan
mengembangkan alternative solusi

18. Memanfaatkan sumber daya yang
tersedia dan mengembangkan ide-ide
baru untuk diterapkan.

19. Memahami kebijakan daerah terkait
KAT

20. Menyampaikan hasil asesmen
kepada masyarakat dan pihak yang
berkepentingan

21. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai
dan menurunkan kedalam rencana
kegiatan

22. Membuat perencanaan pemecahan
masalah

23. Membuat rencana kerja perminggu
untuk setiap bidang yang ingin dicapai

24. Membuat rencana kegiatan berdasarkan
skala prioritas

25. Mengelola resiko dengan melakukan
identifikasi tantangan yang dihadapi
dan membuat rencana cadangan yang
sesuai.

26. Merencanakan dan mengelola jadwal
pemberian materi dari narasumber
eksternal (instansi terkait).

27. Melakukan koordinasi dengan pihak
terkait untuk membentuk forum warga

28. Mengundang warga berkumpul dan
menjelaskan tujuan pembentukan
forum

29. Menyusun struktur organisasi forum
warga per bidang

Hasil dan Pembahasan 59

30. Menyusun kegiatan forum warga
31. Mengelola kelompok-kelompok yang

sudah terbentuk

32. Melakukan seleksi warga yang dianggap
memiliki pengaruh kuat di masyarakat

33. Melakukan musyawarah dengan warga

untuk menentukan kaderisasi

34. Melakukan bimbingan kepada kader

hingga siap ketika dilepas pada akhir

masa pendampingan

35. Melakukan pendekatan kepada pihak

yang memiliki kompetensi tertentu yang

dibutuhkan warga KAT agar bersedia

berbagi pengetahuan dan keterampilan

36. Melakukan mediasi antara kader yang

sedang dibina dengan pihak-pihak yang
dapat membantu program

37. Membantu
pengurusan administrasi

kependudukan dan pendataan warga

38. Melakukan edukasi kepada warga KAT
terkait aspek pendidikan, kesehatan dan

lain-lain
39. Menolong secara langsung warga KAT

yang bermasalah

40. Membentuk kelompok belajar

7 Pendamping lanjut Usia 1. Membantu kelancaran pencairan dana
bantuan ASLUT dan Family Support

2. Melakukan bimbingan kepada lanjut
usia apabila terjadi kasus pada program
ASLUT dan Family Support

3. Memantau dan membimbing

pemanfaatan dana ASLUT dan Family
Support sesuai dengan tujuan program

4. Membuat laporan hasil pendampingan
pelaksanaan program ASLUT dan
Family Support secara periodik ke
Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota

5. Melakukan koordinasi dengan Dinas/
Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/

Kota dalam pelaksanaan program
Support

ASLUT dan Family

Sosial
Relawan
dan

Pendamping
Pemetaan

60

Sumber: https:// 1.bp.blogspot. 6. Melaksanakan kunjungan rumah (home
com /-LWrLBVaFQxw / visit) secara berkala minimal 4 (empat)

Xc4znsAScZI / AAAAAAABWwM / kali dalam satu bulan dan membuat
DxqP_kwu4Ks5_IlvdDHO66Zn5y
911ve5gCLcBGAsYHQ / s1600/ laporan perkembangan kondisi fisik
dan sosial penerima ASLUT dan Family
1573790256-picsay. jpg Support

9 Pendamping Bekas Binaan 1. Mengidentifikasi daftar calon Penerima
Warga Pemasyarakatan Manfaat dan kebutuhannya melalui
observasi dan wawancara

2. Melakukan validasi data Penerima

manfaat

3. Menentukan rencana kegiatan usaha
yang sesuai bersama-sama dengan
calon penerima manfaat

4. Mengajukan usulan Usaha Ekonomi

Produktif

5. Membantu proses pembuatan rekening

bank apabila belum punya
6. Membantu proses penyaluran dana dari

LKS ke BWBP

7. Mendampingi pembelian belanja
barang modal usaha

8. Memastikan kegiatan usaha dijalankan

BWBP

9. Membimbing
cara pencatatan

pemasukan-pengeluaran usaha

10. Memberi saran dan masukan terkait
cara-cara pengembangan usaha

11. Monitoring usaha yang dijalankan
BWBP secara berkala

12. Memastikan kegiatan usaha dijalankan
BWBP
Membimbing

13. cara pencatatan
pemasukan-pengeluaran usaha

14. Memberi saran dan masukan terkait
cara-cara pengembangan usaha

15. Monitoring usaha yang dijalankan
BWBP secara berkala.

Hasil dan Pembahasan 61

9 Pendamping ODHA 16. Membantu melakukan promosi hasil
usaha UEP

17. Memberikan motivasi usaha dan
inovasi baru secara terus menerus

18. Laporan kemajuan usaha berbentuk
narasi (setelah 6 bulan)

19. Menyusun Laporan keuangan UEP
20. Melakukan advokasi kepada Dinas

Tenaga Kerja agar BWBP memiliki
kesempatan bekerja
21. Sosialisasi kepada masyarakat agar mau
menerima BWBP

1. Melakukan pemetaan terkait data lama
dan baru

2. Mengidentifikasi calon penerima
bantuan sosial

3. Melakukan wawancara dan observasi
terkait latar belakang identitas personal

4. Mengenali lingkungan dan identitas
klien dan histori terjangkitnya HIV

5. Melakukan validasi data
6. Melakukan pencatatan data
7. Mencari informasi untuk mengetahui

informasi rujukan RS terdekat
8. Merencanakan kegiatan intervensi yang

sesuai dengankebutuhan dan kondisi

9. Melakukan identifikasi masalah

10. Melakukan analisis masalah
11. Mengembangkan solusi
12. Membuat program khusus sesuai

kebutuhan klien
13. Membuat strategi untuk menjauhkan

klien dari kemungkinan terkena
masalah
14. Mendorong klien agar mengikuti
berbagai kegiatan edukasi/penyuluhan
yang diselenggarakan baik oleh LKS
ataupun pihak lain
15. Memperkenalkan kelompok komunitas
dukungan sebaya

62 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

10 Taruna Siaga Bencana 16. Melakukan diskusi kelompok
(TAGANA) 17. Membantu klien memperoleh obat

18. Melakukan pembaharuan kartu berobat

19. Melakukan konseling individual untuk
membantu klien menerima kenyataan
yang dihadapi

20. Membangun kedekatan dan melakukan
diskusi

21. Memberikan edukasi mengenai kondisi
kesehatan

22. Memberikan informasi/edukasi
mengenai apa yang harus dilakukan;
terkait obat, tempat pengambilan obat,
cara mendapatkan obat, dll

23. Membantu proses pengungkapan
masalah klien kepada keluarga
dari dan

24. Melindungi klien ancaman
situasi lingkungan yang tidak dapat
menerima keberadaaan klien

25. Memberi motivasi klien untuk tetap
semangat menjalankan kegiatan

26. Mengidentifikasi kebutuhan usaha
bersama klien

27. Mendampingi pembelian belanja
barang kebutuhan usaha
Membimbing

28. cara pencatatan
pemasukan-pengeluaran usaha

29. Memberi saran dan masukan terkait
cara-cara pengembangan usaha

30. Monitoring secara berkala dan
memberikan motivasi

31. Memfasilitasi/mencari akses bantuan
hukum seperti hak mendapatkan
pendidikan, kesehatan dan pekerjaan

1. Memfasilitasi penyediaan informasi
untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam rangka pengurangan
risiko bencana dan peningkatan
kewaspadaan masyarakat

Hasil dan Pembahasan 63

https://www.facebook.com/ 2. Mengkomunikasikan layanan
KemsosRI/ penanggulangan bencana dan akses
layanan rehabilitasi/pemulihan/
pemberdayaan terkait tanggap bencana
dan pascapencana

3. Mendokumentasikan kegiatan
penanggulangan bencana baik saat
pra bencana, tanggap bencanadan
pascabencana

4. Membantu menyediakan dan
menyiapkan bahan, barang dan
peralatan untuk pemenuhan pemulihan
prasarana dan sarana

5. Membantu pencarian,
penyelamatandan evakuasi warga
masyarakat terkena bencana

Tugas khusus
1. Membantu penyediaan dapur umum
2. Mengumpulkan/input data, informasi,

dan regulasi terkait penanggulangan
bencana
3. Menemani kelompok rentan dalam
kamp pengungsian

4. Membuat media sosial relawan
penanggulangan bencana

5. Melaporkan kegiatan berkala kepada
penanggung jawab relawan

11 PdeandPaemnpgienmgisGe(lGaEnPdEaNnGg)an 1.
Melakukan penjangkauan calon klien

2. Melakukan identifikasi potensi dan
sumber kesejahteraan sosial

3. Mengembangkan jejaring dan

koordinasi penyelenggara program
perlindungan dan pemberdayaan sosial

dengan pihak terkait
4. Melakukan pendampingan kegiatan

bimbingan sosial, fisik dan kesehatan
Mental dan Spiritual; Keterampilan;
Kewirausahaan; dan Kesadaran Hukum
5. Menyusun laporan

Sosial
Relawan
dan

Pendamping
Pemetaan

64

12 Pendamping Wanita Tuna 1. Membangun relasi dengan klien
Susila 2. Pendampingan di masyarakat lokasi/

13 Sakti Peksos lokalisasi/lembaga kesejahreraan sosial
Wanita Tuna Sosial
Sumber: http://lensalampung.
com/go/wp-content/ Tugas Khusus
uploads/2020/02/ Seminar, saresehan, dan diklat pelayanan
IMG_20200227_150447-640x497. sosial Eks Tuna Sosial
jpg
1. Melakukan pendekatan awal yaitu
menelusuri kasus, melakukan
observasi kondisi anak, menumbuhkan
kepercayaan klien.

2. Melakukan asesmen yaitu pengisian
informed consent oleh klien, identifikasi
masalah, penggalian informasi,
melengkapi berkas dan penyusunan
laporan.

3. Melakukan rencana intervensi yaitu
mengidentifikasi layanan dasar
yang dibutuhkan klien, identifikasi
kebutuhan rehabilitasi yang sesuai dan
lembaga sosial referral yang sesuai.

4. Melakukan advokasi sosial dan
pendampingan perolehan hak dasar

5. Melakukan koordinasi dengan tokoh
masyarakat dan tokoh agama

6. Melakukan edukasi mengenai pola asuh
7. Melakukan pendampingan psikososial

anak dan keluarga
8. Membangun jejaring (Puskesmas,

Sekolah, LSM, Psikolog, dll)
9. Melakukan penguatan atau motivasi
10. Melakukan Case Conference ketika

dibutuhkan
11. Melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap intervensi yang telah
dilakukan, dan memastikan adanya
perubahan perilaku anak dan orangtua
dan identifikasi kemungkinan masalah
baru yang timbul.

Hasil dan Pembahasan 65

12. Mengkomunikasikan ke klien bahwa
pelayanan sudah selesai

13. mendorong pelaksanaan pelayanan
yang belum dijalankan secara optimal

14. Mengkoordinasikan dengan tokoh
agama dan masyarakat untuk turut
mengontrol

15. Melakukan resosialisasi ke keluarga dan
lingkungan

16. Melakukan reintegrasi ke keluarga
17. Merujuk kasus ke lembaga terkait ketika

anak tidak dikembalikan ke keluarga
18. Melakukan bimbingan lanjutan,

yaitu monitoring pasca terminasi
untuk memastikan kondisi anak serta
memberikan motivasi/penguatan
19. Melakukan penjangkauan dan
penelusuran kasus setelah
mendapatkan laporan, yaitu berupa
mendatangi lokasi, melakukan
observasi, menggali informasi,
koordinasi dengan pihak terkait,
pendokumentasian dan pembuatan
laporan
20. Mendampingi PKSA dengan
membantu proses pengajuan proposal,
memastikan kriteria anak yang
ditetapkan, melakukan validasi dan
verifikasi, memastikan bantuan sosial
diterima oleh anak dan dimanfaatkan
dengan seharusnya.
21. Memastikan LKSA terstandarisasi
secara administrasi dan akreditasi,
standar nasional pelayanan anak
terpenuhi, dan melakukan penguatan
kapasitas lembaga seperti proses
asesmen, cara menangani anak, dan
pengisian Temu Penguatan Anak
Keluarga (TEPAK)

66 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

14 Fasilitator Sistem Layanan 1. Penjangkauan dan pendampingan
dan Rujukan Terpadu terhadap masyarakat
(SLRT)
2. Pengecekan data Fakir Miskin dan
https://encrypted-tbn0.gstatic. Orang Tidak Mampu
com/images?q=tbn%3AANd9GcS
hT6LV4EfODGKE8-X65h4USIHfg 3. Pencatatan perubahan profil Fakir
RvB95zHzsfVG6ijBzShL9Fb&usq Miskin dan Orang Tidak Mampu;
p=CAU
4. Pencatatan kepesertaan program
5. Pencatatan kebutuhan program

6. Pencatatan keluhan
7. Sinergi dengan pendamping program

kesejahteraan sosial lainnya.

15 Petugas Pusat 1. Mencatat keluhan penduduk miskin
Kesejahteraan Sosial dan rentan miskin ke dalam sistem
(PUSKESOS)
aplikasi Puskesos yang terhubung
Sumber: akun instagram @ dengan SLRT di tingkat daerah
kemensos_slrt
kabupaten/kota
2. Melayani, menangani, dan

menyelesaikan keluhan penduduk
miskin dan rentan sesuai dengan
kapasitas Puskesos
3. Memberikan rujukan atas keluhan
masyarakat miskin dan rentan kepada
pengelola program/layanan sosial di

desa/kelurahan/nama lain atau daerah
di daerah kabupaten/kota melalui SLRT.
4. Membangun dan menindaklanjuti
kemitraan dengan lembaga

nonpemerintah termasuk pihak swasta
di desa/kelurahan/nama lain; dan
5. Mendukung dan memfasilitasi verifikasi
dan validasi Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
di tingkat desa/kelurahan/nama laind.
membangun dan menindaklanjuti
kemitraan dengan lembaga

nonpemerintah termasuk pihak swasta
di desa/kelurahan/nama lain

Hasil dan Pembahasan 67

16 Tenaga Kesejahteraan 6. Mendukung dan memfasilitasi verifikasi
Sosial Kecamtan (TKSK) dan validasi Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
https://www.facebook.com/ di tingkat desa/kelurahan/nama lain.
husaintsabit
1. Melakukan pemetaan sosial berupa data

Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial dan/atau data
dan informasi lainnya yang diperlukan
dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial;
2. Melaksanakan dan/atau membantu

penyelenggaraan kesejahteraan sosial
yang ditugaskan oleh Kementerian
Sosial, dinas/instansi sosial provinsi,
dinas/instansi sosial kabupaten/kota,
dan kecamatan;

3. Melakukan kerja sama dan/atau
koordinasi dengan PSKS dan sumber
daya manusia kesejahteraan sosial
lainnya dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;
4. Melakukan sinergi, integrasi, dan

sinkronisasi dengan camat dan/atau
perangkat organisasi dibawahnya
antara penyelenggara kesejahteraan
sosial dan penyelenggara tugas umum
pemerintahan dan/atau pemberdayaan
masyarakat di tingkat kecamatan;
5. Melakukan kegiatan penyuluhan dan
bimbingan sosial baik atas inisiatif
sendiri maupun atas penugasan dari
berbagai pihak; dan Mengembangkan
partisipasi sosial masyarakat dan
jejaring kerja dengan berbagai pihak
dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial

68 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

17 Pekerja Sosial Masyarakat 1. Mengambil inisiatif dalam penanganan

masalah sosial
2. Membantu mendorong, menggerakkan,

dan mengembangkan kegiatan

Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial
3. Mendampingi warga masyarakat yang

Swpu-mcboenrt:ehntt/pusp:l/o/abdasr/e2s0k1r8i/m0.7c/om/ membutuhkan layanan sosial
ipsm-medan-800x445.jpg 4. Mendampingi program Kesejahteraan

Sosial di tingkat desa atau kelurahan
atau nama lain
5. Berperan aktif dalam program nasional
6. Sebagai mitra pemerintah/institusi

dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial

18 Penyuluh Sosial Masyarakat 1. Membantu menyusun gambaran
umum tentang kondisi, situasi, isu
isu, permasalahan, dan atau program

kesejahteraan sosial secara faktual yang
akan disuluhkan di daerah rawan sosial
2. Membantu menetapkan sasaran
garapan penyuluhan sosial di daerah
rawan sosial bagi komunitas/massal,
kelompok/organisasi sosial dan

individu/keluarga

3. Membantu melakukan Assesmen

i*nsduomnbeesri:aakun instagram @ipensi_ terhadap kelompok sasaran dan

lingkungan sosial di daerah rawan sosial

bagi komunitas/massal, kelompok/
organisasi sosial dan individu/keluarga

4. Membantu merencanakan program
penyuluhan sosial di daerah rawan
sosial bagi komunitas/massal,
kelompok/organisasi sosial dan

individu/keluarga

5. Pembahasan rencana penyuluhan
sosial sebagai peserta

6. Membantu menyusun rancangan
materi penyuluhan sosial massal,

kelompok, individu secara langsung
dengan alat bantu dan atau alat peraga
sebagai peserta

Hasil dan Pembahasan 69

7. Membantu menyusun rancangan
materi penyuluhan sosial massal,
kelompok, individu secara langsung
tanpa alat bantu dan atau alat peraga
peserta
sebagai

8. Membantu menyusun rancangan
materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media
elektronik sebagai Penulis Naskah /
Pengatur Laku

9. Membantu membahas rancangan
materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media
elektronik dan media cetak sebagai
Peserta

10. Membantu Prakondisi pelaksanaan
Penyuluhan Sosial di Daerah Non
Rawan Sosial

11. Membantu evaluasi perumusan
gambaran umum tentang kondisi,
situasi, isu-isu, permasalahan
danatau program kesejahteraan sosial
secara faktualyang akan disuluhkan,
mengevaluasi penetapan sasaran
penyuluhan sosial, mengevaluasi
asesmen kelompok sasaran dan
lingkungan sosialnya, mengevaluasi
penyusunan rencana penyuluhan
sosial, mengevaluasi penyusunan
materi penyuluhan sosial, mengevaluasi
prakondisi pelaksanaan penyuluhan
sosial.

12. Membantu melakukan kegiatan
penyuluhan sosial langsung secara
massal, kelompok, individu tanpa alat
bantu dan atau alat peraga di daerah
rawan sosial

70 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

13. Membantu melakukan evaluasi

kegiatan penyuluhan sosial massal,
kelompok, dan individu langsung
dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah rawan sosial
dan non rawan sosial dalam tim sebagai

anggota

14. Membantu melakukan evaluasi

kegiatan penyuluhan sosial massal,
kelompok, dan individu langsung tanpa
menggunakan alat bantu dan atau alat
peraga di daerah rawan sosial dan non
rawan sosial dalam tim sebagai anggota

15. Membantu melakukan pembahasan
hasil evaluasi penyuluhan sosial massal,
kelompok, dan individu langsung
dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga sebagai anggota

16. Membantu melakukan evaluasi

kegiatan penyuluhan sosial massal,
kelompok, dan individu tidak langsung
tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah rawan sosial
dan non rawan sosial dalam tim sebagai

anggota

17. Membantu melakukan pembahasan
hasil evaluasi penyuluhan sosial massal,
kelompok, dan individu tidak langsung
tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga sebagai anggota

18. Membantu melakukan evaluasi

pelaksanaan penyuluhan sosial
tidak langsung dalam bentuk media
elektronik, media cetak, media
peragaan atau media alternatif dalam
tim sebagai anggota
19. Membantu melakukan pembahasan
hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan

sosial tidak langsung dalam bentuk
media elektronik, media cetak, media
peragaan atau media alternatif dalam
tim sebagai anggota

Hasil dan Pembahasan 71

19 Pendamping Keserasian 1. Menggerakkan pelaksanaan penguatan
Sosial keserasian sosial di desa/kelurahan

Sumber:https://suluh.co/ 2. Mendampingi aktivitas forum
wp-content/uploads/2019/09/ keserasian sosial
WhatsApp-Image-2019-09-27-at-
19.38.52-300x138.jpeg 3. Mengggerakkan potensi kesejahteraan
sosial untuk mendukung terlaksananya
20 Tenaga Pelopor penguatan keserasian sosial di desa/
perdamaian kelurahan

4. Menghubungkan kepentingan
masyarakat dengan pemerintah daerah
setempat

5. Memonitor, mengevaluasi dan
menyusun laporan kegiatan

Membantu dalam proses koordinasi,

mediasi, informasi, dan komunikasi

dalam menangani Konflik Sosial

Sumber:https://semarangkota. 1. Mengidentifikasi dengan cermat
go.id/packages/upload/ kebutuhan korban TPPO, dengan
photo/2018-10-16/gbr-d.JPG
2. Mempertimbangkan kondisi khusus
21 Pendamping Korban perempuan dan anak korban TPPO
Perdagangan Orang/ dalam pengungkapan kebenaran,
Korban Tindak Kekerasan
keadilan dan pemulihan.
3. Mengaktualisasi dan menjembatani

masyarakat dan komunitas untuk
memastikan perlindungan bagi korban
TPPO bersama dengan pemerintah.

72 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

4. Melakukan proses pendampingan
yang komprehensif (cepat, aman,
nyaman secara gratis) berdasarkan
SPM Penanganan Perempuan Korban
Kekerasan dan Prosedur Standar
Operasional Trafficking/TPPO termasuk
pendampingan hukum saat korban

5. Menjadi saksi dalam proses hukum bagi
pelaku TPPO.

6. Mendorong penguatan korban dan
kelompok korban TPPO secara fisik dan
psikososial.

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Jenis tugas pendamping dan relawan sosial ini penting
diketahui sebagai bahan dalam menganalisis beban kerja
mereka, dan penentuan besaran remunerasi. Jenis tugas
tugas tersebut apakah dapat dilaksanakan oleh pendamping
dan relawan sosial untuk mencapai tujuan program atau
mereka menghadapi kesulitan mengingat keterbatasan
kapasitas. Beberapa peserta pembahasan hasil penelitian juga
mempertanyakan apakah pendamping dan relawan sosial
tersebut mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal
tersebut disebabkan sebagian besar bukan berpendidikan
pekerjaan sosial. Kesenjangan antara kapasitas dan tugas yang
dituntut oleh program, menyebabkan mereka mengalami
tekanan, dan tidak fokus dalam melaksanakan tugas sehingga
tujuan program tidak tercapai secara maksimal.

Hasil dan Pembahasan 73

Gambar 4. Kategori Peran Pendamping dan Relawan Sosial

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Apabila dikategorisasikan berdasarkan peran pekerja
komunitas menurut Jim Ife [32] maka pendamping dan relawan
sosial dapat berperan sebagai Representatif yang mewakili
Kementerian Sosial RI di Lapangan, Fasilitatif, Edukatif dan
Teknis. Hampir semua pendamping dan relawan sosial tersebut
memerankan 4 peran tersebut akan tetapi karena keterbatasan
informasi, beberapa uraian tugas pendamping dan relawan
sosial dari satuan kerja pembina tidak mendetail sementara
pada buku peta okupasi bidang kesejahteraan sosial belum
tercantum.
74 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

C. Kompetensi Pendamping dan Relawan Sosial

Standar Kompetensi merupakan kemampuan dan
kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan tugas di bidang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kompetensi meliputi:
kompetensi dasar, kompetensi teknis dan kompetensi ahli.
Kompetensi dasar sebagaimana meliputi aspek: Pengetahuan,
keterampilan dan sikap. Hampir semua pendamping dan
relawan sosial belum disusun standar kompetensinya secara
secara jelas. Sehingga standar kompetensi pendamping dan
relawan sosial ditelusuri melalui Buku Peta Okupasi Bidang
Kesejahteraan Sosial [35].

Gambar 5. Kompetensi Pendamping dan Relawan Sosial

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan Peta okupasi bidang kesejahteraan sosial
[35] maka terdapat 8 kompetensi yaitu: pembelajaran,
perencanaan dan organisasi, komunikasi, pemecahan masalah,
manajemen diri, kerjasama dan jejaring, teknologi dan inisiatif

Hasil dan Pembahasan 75

kewirausahaan. Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa rata-rata
pendamping setidaknya memiliki minimal 6 (enam) kompetensi
dari 8 (delapan) kompetensi yang harus dimiliki.

Standar kompetensi dari pendamping dan relawan sosial
dapat juga dilihat dari pendidikan dan pengalaman. Pada tabel
6 dapat dilihat syarat pendidikan minimal pada saat rekruitmen
pendamping dan relawan sosial.

Tabel 9. Persyaratan Pendidikan Minimal dan Pengalaman

Pendamping dan Pendidikan Minimal Pengalaman
Relawan Sosial
Pendamping KAT S1 / D IV / semua Tidak diutamakan
bidang
Sakti Peksos
S1 / DIV / Peksos/ Pengalaman menangani
Pendamping PKH Kesos klien khususnya anak
S1/D4 semua bidang
PNeAkPerZjAa Sosial Berpengalaman praktek
kesejahteraan sosial

S1/DIV Peksos/Kesos Berpengalaman 2 tahun

TKSK SLTA Sederajat Berpengalaman dan
berasal dari PSM atau
Karang taruna

PdeenngdaanmpHiInVgAOirdasng SLTA Sederajat

Pendamping KUBE DbKTaeK3rSaapKtne,agnPugStaaMlr,auPnmeaanngurus Berpengalaman sebagai
TKSK, PSM, Pengurus
Karang taruna, pengurus

LKS, tokoh pemuda,
tokoh agama atau tokoh
masyarakat

76 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Pendamping dan Pendidikan Minimal Pengalaman
Relawan Sosial
PUseinadamping Lanjut Pendidikan D.IV/ Berpengalaman sebagai
sarjana pekerja PSM, Pengurus karang
sosial/kesejahteraan taruna/lansia, pengurus
sosial/sarjana di Orsos, Kader Posyandu
bidang ilmu ilmu
sosial Terapan
serumpun lainnya

Pendamping Tuna SLTA Sederajat

susila Peksos/Kesos

Penyuluh Sosial SLTP sederajat Pengalaman ceramah
Masyarakat dan pidato, tokoh agama
dan tokoh masyarakat

Konselor NAPZA Tidak Mensyaratkan Berpengalaman,

mempunyai wawasan
tentang adiksi

TAGANA Tidak Mensyaratkan Memiliki kepedulian
dan aktif dalam
penanggulangan

bencana.

Pekerja Sosial Tidak Mensyaratkan Memiliki kemauan,
Masyarakat kepedulian, dan
komitmen sebagai
relawan sosial

Tenaga Tidak Mensyaratkan
Kesejahteraan
Sosial Penyandang
Disabilitas

Pendamping Pendidikan D.IV/
Penyandang sarjana pekerja
Disabilitas
sosial/kesejahteraan
sosial/sarjana di
bidang ilmu ilmu
sosial Terapan

Hasil dan Pembahasan 77

PReenldaawmapniSnogsidaaln Pengalaman
Pendidikan Minimal

PernddaagmapnignagnKOorrabnagn/ Tidak Mensyaratkan

Korban Tindak Tidak Mensyaratkan
Kekerasan
BPiennadaanmWpairngaBekas

Pemasyarakatn Tidak Mensyaratkan
Pendamping
Gelandangan Tidak Mensyaratkan Berpengalaman sebagai
Pengemis Tidak Mensyaratkan TKSK, PSM, Pensosmas,
PBaentduaamnpiSonsgiaSlosial pengurus karang taruna,
Pangan Pendamping PKH dan
potensi dan sumber
Fasilitator SLRT kesejahteraan sosial
Petugas Puskesos lainnya
TPenradgaamaPiealnopor Berasal dari unsur PSKS

atau kader masyarakat

Tidak Mensyaratkan

Tidak Mensyaratkan

KPeesnedraamsipainnSgosial Tidak Mensyaratkan

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 9 tersebut Sakti Peksos dan Peksos
Napza yang mensyaratkan pendidikan khusus DIV/SI Kesos/
Peksos sedangkan yang lain tidak mensyaratkan secara khusus
pendidikan atau hanya mensyaratkan pendidikan SLTA.

Sedangkan pengalaman Konselor adiksi yang mensyaratkan
khusus mempunyai pengalaman sebagai mantan pengguna

78 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

dan mempunyai wawasan tentang adiksi. Namun berdasarkan
Permensos No. 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional

Rehabilitasi Sosial yang mensyaratkan bahwa pendamping sosial
adalah pekerja sosial.Jikapendamping sosialmerupakan pekerja
sosial maka pendamping sosial tersebut harus berpendidikan
DIV/S1 Kesos/Peksos dan sudah lulus uji kompetensi.

Standar kompetensi ini menjadi hal yang sangat penting, hal
ini karena dalam proses perekrutan pendamping atau relawan
sosial, standar kompetensi ini seharusnya menjadi acuan yang
jelas bagi Kementerian Sosial RI ketika ingin mendapatkan
pendamping atau relawan sosial yang berkualitas. Sehingga
kemampuan yang jeli dalam melihat potensi yang ada dalam
diri calon pendamping atau relawan sosial dapat dilihat melalui
panduan standar kompetensi bagi pendamping dan relawan

sosial ini.

D. Remunerasi Pendamping dan Relawan Sosial
Selama menjalankan tugas pendamping dan relawan sosial

mendapatkan remunerasi. Remunerasi tersebut dapat berupa
honor ataupun tali asih yang dibayarkan Kementerian Sosial
RI tiap bulan. Remunerasi tersebut bervariasi jumlahnya untuk
masing-masing pendamping dan relawan sosial. Remunerasi
Pendamping PKH merupakan tertinggi dibanding dengan
pendamping lain yaitu rata-rata Rp. 3.100.000,- Namun tiap

pendamping PKH mendapatkan remunerasi yang berbeda
beda sesuai dengan tahun awal menjadi Pendamping PKH.

Hasil dan Pembahasan 79

Tabel 10. Remunerasi Pendamping dan Relawan Sosial
yang dibiayai APBN/Bulan

Jenis Pendamping (RHeToamluninoaersriaaht)saiu Total Remunerasi
No Jumlah

dan Relawan Sosial (Honor atau Tali
Pendamping
1 Pendamping PKH
asih)

34,673 3,100,000 107,486,300,000

2 Pendamping Lanjut 71 3,100,000 220,100,000

Usia

3 Sakti Peksos 735 2,700,000 1,984,500,000

4 Pendamping 212 2,500,000 530,000,000
Disabilitas

5 Pekerja Sosial NAPZA 97 2,450,000 237,650,000

6 Konselor NAPZA 1,083 2,200,000 2,382,600,000

7 Pendamping KAT 45 2,000,000 90,000,000
8 Pendamping KUBE
443 1,000,000 443,000,000

9 Pendamping 54 1,000,000 54,000,000
Keserasian Sosial

10 TKSK 7,201 500,000 3,600,500,000
11 TKS Disabilitas 892 500,000 446,000,000
12 Pendamping ODHA 160 500,000 80,000,000
13 PendampingTunasusila 32 500,000 16,000,000

14 Pendamping Sosial 50 3,000,000 150,000,000
RPTC
45 500,000 22,500,000
15 Pendamping Eks Napi 177 500,000 88,500,000
16 Pendamping Gepeng 7,500 350,000 2,625,000,000
17 Fasilitator SLRT 600 350,000 210,000,000
18 Petugas Puskesos 932 250,000 233,000,000
19 Pensosmas 29,445 250,000 7,361,250,000
20 TAGANA 745 250,000 86,250,000
21 Tenaga Pelopor
60,258 00
Perdamaian 145,334 128,447,150,000
22 PSM

Jumlah
Sumber: hasil penelitian, 2020

80 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

Pada kelompok relawan sosial, TKSK merupakan relawan
sosial dengan tali asih tertinggi dengan yaitu Rp. 500.000,-.
Tagana secara kuantitas jumlahnya sebanyak 37.817 personil
akan tetapi yang dibiayai oleh APBN hanya 29.445. Sedangkan
Pekerja Sosial Masyarakat benar-benar merupakan relawan
sosial karena tidak ada beban APBN untuk membayar tali asih.

Berdasarkan estimasi besaran biaya tiap bulan yang harus
dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI tiap bulan adalah
sebesar Rp. 128.447.150,- dengan pembiayaan terbesar untuk
Pendamping PKH, TKSK dan Tagana. Besarnya alokasi anggaran
untuk Pendamping PKH, TKSK dan Tagana tersebut disebabkan
banyaknya jumlah pendamping dan relawan sosial tersebut.

Gambar 6. Perbandingan Prosentase Jumlah dan Remunerasi
Pendamping Relawan Sosial

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Hasil dan Pembahasan 81

Apabila dianalisis lebih lanjut maka didapatkan bahwa
secara jumlah PSM 41,46 persen merupakan relawan sosial
dengan populasi terbanyak akan tetapi tidak ada remunerasi
yang dibayarkan Kementerian Sosial RI. Sedangkan remunerasi
terbesar 82,68 persen untuk pendamping PKH dengan populasi
23,86 persen.

E. Irisan Tugas Pendamping dan Relawan Sosial
Pendamping dan relawan sosial di lapangan seringkali

melaksanakan tugas yang sama, misalnya melakukan
pendataan, melakukan sosialisasi program ataupun fasilitasi
penerima manfaat untuk mendapatkan program-program
tertentu. Berdasarkan pembentukan pendamping dan relawan
di masing-masing direktorat, maka ada beberapa irisan tugas
antar pendamping atau relawan, seperti:

1. Tagana dan pelopor perdamaian sama-sama bertugas dalam
hal ada bencana, keduanya bisa difungsikan pada saat
bencana alam maupun konflik sosial dengan penambahan
pengetahuan dan ketrampilan dan hanya tagana tingkat
tertentu saja.

2. TKSK mempunyai kemampuan komunikasi dengan
masyarakat di lingkungannya mempunyai pengetahuan
dan ketrampilan dasar kesejahteraan sosial karena biasanya
berasal dari anggota karang taruna maupun pekerja sosial
masyarakat dan seringkali merangkap sebagai pendamping
KUBE, penyuluh sosial masyarakat, pendamping lanjut usia,
pendamping disabilitas, fasilitator SLRT, Tagana maupun
tenaga pelopor perdamaian.

3. Pendamping dan relawan di bidang rehabiltasi sosial
mempunyai kompetensi khusus pelayanan sosial kepada
anak berhadapan dengan hukum, korban penyalahgunaan

82 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

napza, disabilitas dan lansia. Idealnya pendamping
rehabilitasi sosial ini tidak bisa dirangkap karena tiap
masalah berbeda-beda penanganannya.
4. Pendamping kepada Korban Perdagangan Orang/Korban
Tindak Kekerasan, Pendamping Bekas Binaan Warga
Pemasyarakatan dan Pendamping Gelandangan Pengemis
perlu data yang nyata dari lapangan apakah ada irisan
tugasnya.

Irisan tugas pendamping dan relawan sosial dapat dilihat
juga kedudukan pendamping dan relawan sosial. Pada gambar
7 dapat dilihat kedudukan pendamping dan relawan sosial

berdasarkan wilayah kerja. Pada wilayah desa/kelurahan
terdapat PSM, Petugas Puskesos, dan Pensosmas yang bertugas.
Pada wilayah ini hanya terdapat relawan sosial yang mewakili
Kementerian Sosial RI untuk melayani masyarakat.

Pada tingkat kecamatan terdapat TKSK, Pendamping Kube,
Pendamping Kube dan Fasilitator SLRT. Pada tingkat kecamatan

secara kewilayahan TKSK yang menjadi koordinator perwakilan
Kementerian Sosial RI. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota
terdapat Sakti Peksos, Tagana dan Tenaga Pelopor Perdamaian.

Pada masing-masing wilayah atau lintas wilayah semestinya
pendamping dan relawan sosial dapat bersinergi dengan
baik. Demikian juga layanan yang diberikan oleh kepada
pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, semestinya dilakukan
berjenjang mulai pada level desa/kelurahan baru dilakukan
rujukan ke tingkat yang lebih tinggi jika tidak bisa diatasi pada

level lebih rendah.

Hasil dan Pembahasan 83

Gambar 7. Irisan Tugas Berdasarkan Kedudukan
Pendamping dan Relawan Sosial

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan peta okupasi bidang kesejahteraan sosial [35]
Pendamping dan relawan sosial berada pada posisi 6,5 dan 3
dan beberapa Pendamping dan relawan sosial belum ada pada
peta okupasi:
1. Pada level 6 yaitu Peksos Napza, Pendamping PKH dan Sakti

Peksos maka dapat dikelompokan sebagai tenaga teknis
atau analisis dengan persyaratan minimal DIV/S1 disertai
dengan pelatihan tingkat teknis atau analisis.
2. Pada level 5 yaitu Pendamping KAT, ODHA, Tuna Susila,
KPO/KTK, Eks Napi, Gepeng, Kube, LU dan Konselor Adiksi
maka dapat dikelompokan sebagai tenaga teknis dengan
persyaratan minimal D3 dengan pelatihan tingkat teknis
atau analisis.

84 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

3. Pada Level 3 yaitu Pensosmas, TAGANA maka dapat
dikelompokan sebagai tenaga teknis dengan persyaratan
minimal D1 dengan pelatihan tingkat operator
Sementara untuk TKSK, TKS Disabilitas, Pendamping

Disabilitas, Keserasian Sosial, Bantuan Sosial Pangan, Fasilitator

SLRT, Petugas Puskesos, PSM, Tenaga Pelopor Perdamaian
belum ada di Peta okupasi bidang kesejahteraan sosial. Oleh

karena itu menjadi penting untuk memasukan pendamping dan
relawan sosial tersebut pada Peta Okupasi dan jika memang ada
penjenjangan pada

Tabel 11. Level Pendamping dan Relawan Sosial
Pada Peta Okupasi

Oleh karena itu untuk menetapkan besaran remunerasi
dari pendamping dan relawan sosial tersebut harus

mempertimbangkan peta okupasi bidang kesejahteraan sosial

Hasil dan Pembahasan 85

BAB

IV PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi pada bab-bab terdahulu, penelitian

ini menyimpulkan:

1. Hampir semua satun kerja di Kementerian Sosial RI
membina Pendamping dan Relawan Sosial dengan
nomenklatur, standar kompetensi, pembinaan, remunerasi
dan peraturan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan
pengelolaan pendamping dan relawan sosial sebagai garda
terdepan menjadi tidak optimal.

2. Pendamping dan relawan sosial memiliki kedudukan
yang sangat strategis dan telah berkontribusi dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena mampu
menjangkau PPKS secara langsung.

3. Belum ada database pendamping dan relawan sosial yang
terintegrasi dan mudah diakses oleh publik, sehingga
populasi dan potensi/kekuatannya tidak diketahui publik.

4. Pendamping dan relawan sosial lebih berperan sebagai
fasilitator dan peran teknis.

5. Standar kompetensi dari pendamping dan relawan sosial,
ternyata kurang mempertimbangkan penguasaan teknologi
dan inisiatif kewirausahaan.

86 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

6. Pendamping sosial terikat dengan kontrak kerja dengan
Kementerian Sosial RI dan setiap bulannya mendapatkan
remunerasi berupa honorarium.

7. Pendamping PKH merupakan pendamping terbanyak
dan mendapatkan remunerasi (honorarium) lebih besar
dibandingkan dengan Pendamping sosial lainnya

8. Relawan sosial tidak semua mendapat renumerasi berupa
tali asih, Pekerja Sosial Masyarakat merupakan relawan
sosial paling banyak dan tersebar di seluruh Indonesia,
namun tidak mendapatkan remunerasi.

9. Irisan tugas pendamping dan relawan sosial dapat dilihat
dari kedudukan atau wilayah kerja meliputi wilayah desa/
kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan lintas wilayah.

B. Rekomendasi
Penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut:

1. Pembentukan Satuan Kerja Pembina SDM Kesos Non-ASN/
TKSM

Pilihan pembentukan :
• Satuan kerja khusus yang membina Pendamping dan

Relawan Sosial
• Satuan kerja khusus yang membina pendamping

sosial sedangkan relawan sosial dibina oleh Ditjen
Pemberdayaan Sosial

Satuankerjateknisterkait(pengguna)hanyamemberikan
data persyaratan dan kompetensi yang diperlukan.
Satker khusus ini yang melaksanakan rekrutmen sampai
diterima memenuhi syarat pengembangan kompetensi.
Pembentukan satuan kerja pembina SDM Kesos Non
ASN sangat sulit dilaksanakan dengan kebijakan reformasi

Penutup 87

birokrasi saat ini, kecuali dengan melakukan refocusing
satuan kerja saat ini.

2. Penyederhanaan Dasar Hukum Pembinaan SDM Kesos
Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional
Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, yang merupakan
penyempurnaan dari Permensos No. 16 yang dirubah
Permensos No. 29 tahun 2017. Terutama yang mengatur
penyederhanaan nomenklatur, kompetensi dan renumerasi

SDM kesos.

3. Penyederhaan Nomenklatur Pendamping Sosial
Mempertimbangkan sebaran, tugas dan kompetensi,
remunerasi dan peta okupasi.

Pilihan penyederhanaan:

• Nomenklatur Pendamping Sosial menjadi pendamping
kesejahteraan sosial karena nomenklatur pendamping

sosial masih bersifat umum

• Pendamping kesejahteraan sosial dibagi menjadi:

pendamping kesejahteraan sosial bidang perlindungan

dan jaminan sosial, fakir miskin, rehabiltasi sosial dan

pemberdayaan sosial.

4. Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Relawan Sosial

melalui Diklat dan Sertifikasi
• Setiap orang yang melaksanakan tugas sebagai

pendamping sosial, diwajibkan telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan, serta memiliki sertifikat
pendamping dan relawann sosial.

• Kompetensi pendamping dan relawan sosial perlu
ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan (diklat)

kesejahteraan sosial yang dilakukan secara profesional
dan terencana dengan baik.

88 Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial

• Pemberian sertifikasi baik sebagai tenaga kesejahteraan
sosial maupun pekerja sosial merupakan wujud
pengakuan kompetensi pendamping dan relawan sosial.

5. Membangun Sistem Data dan Informasi Terpadu
Pendamping dan Relawan Sosial

Pilihan kebijakan:

• Perlu dibangun sistem data dan informasi terpadu
pendamping dan relawan sosial

• Pendamping dan relawan sosial masuk Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial

6. Pemberian Remunerasi

• Pendamping kesejahteraan sosial mendapatkan
remunerasi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal/
upah layak sebagai pekerja / UMP setempat

• Relawan sosial tidak diberikan tali asih/bulanan sesuai
dengan prinsip kerelawanan sosial, tetapi diberikan
honorarium jika dilibatkan/ melaksanakan tugas /
kegiatan di luar tugas utamanya.

7. Penjajakan Peluang bagi Pendamping PKH dan TKSK untuk
Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Meskipun sangat sulit dengan kondisi keuangan negara saat
ini untuk mengatasi pandemic Covid-19, namun diantara
SDM Kesos Non-ASN yang memungkinkan untuk menjadi
P3K karena kompetensi dan sebarannya maka pendamping
PKH dan TKSK layak diajukan, jika:

• Pendamping PKH harus mampu melakukan
pendampingan seluruh program kesejahteraan sosial
pada level kecamatan.

• TKSK harus memenuhi standar kompetensi paling tidak
level 6 pada peta okupasi

Penutup 89