Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 1BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPengadilan Negeri Sengeti merupakan salah satu badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sengeti dituntut untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.Prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas tersebut, pemerintah telah menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 2Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam satu sistem yang terukur dan berorientasi hasil.Sebagai lembaga pemerintah sekaligus pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sengeti memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi peradilan secara profesional, independen, dan berintegritas. Tanggung jawab tersebut diwujudkan tidak hanya melalui pelaksanaan tugas teknis yudisial dan administrasi peradilan, tetapi juga melalui penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara tertulis, periodik, dan melembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sengeti disusun untuk menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini memuat gambaran tentang tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian kinerja, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan secara berkelanjutan.Dengan penyusunan LKjIP ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas tata kelola peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Sengeti sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan terpercaya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 3B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi1. KedudukanPengadilan Negeri Sengeti didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2003 dan resmi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI oleh Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 09 Agustus 2004.Pengadilan Negeri Sengeti berkedudukan di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi yang mempunyai wilayah Hukum di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi berada di Sengeti terletak 35 Km dari Kota Jambi dengan luas wilayah 5.246 Km2, secara geografis Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terletak antara 1°15' -2°20' LS dan 103°10' - 104°20' BT. Batas-batasnya : Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Barat : Provinsi Sumatera Selatan Timur : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.Secara administratif Pengadilan Negeri Sengeri terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan wilayah hukumnya meliputi 11 (sebelas) kecamatan, dengan berbagai macam latar belakang suku, pendidikan, agama, dan kemampuan perekonomian yang beraneka ragam.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 42. TugasGambar 1. Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri SengetiPengadilan Negeri Sengeti adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Sengeti terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 53. FungsiDalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Sengeti menyelenggarakan fungsi utama yaitu :3.1. Fungsi Mengadili (judicial power)Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 yakni: Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.3.2. Fungsi PembinaanYakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 3.3. Fungsi PengawasanYakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 63.4. Fungsi Nasehat Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2024).3.5. Fungsi AdministrativeYakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).3.6. Fungsi MediatorYakni sebelum memutus perkara perdata yang diajukan oleh Para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).3.7. Fungsi LainnyaYaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.C. Struktur OrganisasiStuktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 7pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi.Struktur Organisasi dan uraian tugas Pengadilan Negeri Sengeti mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan PeradilanGambar 2. Stuktur organisasiPengadilan negeri sengetiUraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sengeti sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Sengeti adalah sebagai berikut :1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 82. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.3. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.5. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan, pengurusan surat menyurat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum.6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 9mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 10arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa.9. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Sengeti, dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan dan menangani usulan/ promosi jabatan, dll.10. Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang penyusunan anggaran, memastikan pengelolaan sarana prasana teknologi informasi dapat berjalan dengan baik dan penyusunan laporan.11. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan adalah Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan, melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 11berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada Perdata bila telah selesai dimutasi.13. Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak- pihak terkait.14. Kelompok Jabatan FungsionalKelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.D. Isu StrategisDalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sengeti menghadapi berbagai tantangan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi, perkembangan regulasi, tuntutan reformasi birokrasi, serta ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang berkualitas. Adapun isuisu strategis dimaksud adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 121. Peningkatan Kepercayaan dan Kepuasan Publik terhadap Layanan PeradilanMeningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan menuntut Pengadilan Negeri Sengeti untuk terus meningkatkan kualitas layanan, baik pada aspek teknis yudisial maupun administrasi peradilan. Persepsi publik terhadap integritas aparatur dan kualitas putusan menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi lembaga peradilan.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan PeradilanDalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) melalui Surat Keputusan Dirjen Badilum No.142/DJU/SK.OT1.6/II/2024. Tujuan Program AMPUH adalah meningkatkan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, manajemen pelayanan, mengevaluasi kualitasdan standar pelayanan di setiap pengadilan, mendukung pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.3. Optimalisasi Penerapan Peradilan Berbasis Teknologi InformasiTransformasi digital peradilan melalui implementasi e-Court, e-Berpadu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta keterbukaan informasi berbasis website resmi memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi agar dapat berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 134. Penguatan Integritas dan Pengawasan InternalUpaya menjaga independensi dan integritas aparatur peradilan merupakan tantangan yang berkelanjutan. Penguatan sistem pengawasan internal, penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta budaya kerja yang berorientasi pada nilai-nilai dasar ASN menjadi isu strategis dalam mencegah praktik penyimpangan.5. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian PerkaraDinamika jumlah dan kompleksitas perkara yang diterima setiap tahun menuntut manajemen perkara yang lebih efektif guna menjaga rasio penyelesaian perkara, meminimalisir tunggakan, serta memastikan putusan diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar sesuai ketentuan.6. Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya ManusiaKetersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, baik hakim maupun aparatur kepaniteraan dan kesekretariatan, menjadi faktor kunci dalam mendukung pencapaian kinerja. Pengembangan kompetensi berkelanjutan dan pemerataan beban kerja menjadi perhatian strategis dalam menjaga kualitas pelayanan.7. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran dan Sarana PrasaranaKeterbatasan sumber daya anggaran serta kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana peradilan menjadi tantangan tersendiri. Pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi isu penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal.Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan langkahlangkah strategis Pengadilan Negeri Sengeti guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Dengan pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 14diharapkan Pengadilan Negeri Sengeti mampu mewujudkan peradilan yang profesional, modern, transparan, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.E. Sistematika PenyajianPada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti selama tahun 2025. Capaian kinerja 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Sengeti tahun 2025 adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISIRINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)Bab I PENDAHULUANPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanankepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (stategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 15Bab II PERENCANAAN KINERJAPada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.Bab III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja OrganisasiPada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organiasi. Untuk setiap pernytaan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisas capaian kinerja sebagai berikut:1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.2. Membandingkan antara realisasi kinerja antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta altenatif solusi yang telah dilakukan.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaain pernyataan kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 16B. Realisasi AnggaranPada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.Bab IV PENUTUPPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi unuk meningkatkan kinerjanya.LAMPIRAN-LAMPIRAN1. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerj Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025;2. Lampiran Lainnya;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 17BAB IIPERENCANAAN KINERJAA. Rencana Strategis 2025 – 2029Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapainnya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Sengeti melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.Pengadilan Negeri Sengeti menyusun Rencana Strategis 2025-2029mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan.IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 1827101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.Gambar 3. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan negeri sengetiVisi Visi Pengadilan Negeri Sengeti mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sengeti Yang Agung”Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Riau untuk menjadikan Pengadilan Negeri Sengeti sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memilki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.VISI“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sengeti yang Agung”MISI1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sengeti2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sengeti4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri SengetiTUJUAN1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 19MisiUntuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi Pengadilan Negeri Sengeti yang dirumuskan dalam rangka mencapai visi melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sengeti 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sengeti 4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sengeti TujuanTujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Negeri Sengeti.Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sengeti adalah sebagai berikut:1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu.3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator jasa konsultan Pos Bantuan Hukum dan layanan pembebasan biaya perkara).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 204. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase putusan yang ditindaklanjuti.Sasaran StrategisUntuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Negeri Sengeti menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut: 1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern;Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, responsif dan modern ditetapkan 12 indikator kinerja yaitu:1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu;1.2 Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak;1.3 Persentase pengiriman pemberitahu an petikan/ammar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 211.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;1.8 Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt;1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu);1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu);2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional; Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional ditetapkan 4indikator kinerja yaitu:3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 223.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;Program dan KegiatanUntuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sengetimenggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :1. Program Dukungan ManajemenProgram ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah AgungIndikator kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Pengadaan sarana dan prasarana.1.2 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat PertamaIndikator kegiatan ini adalah Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional.Sasaran program dukungan manajemen yaitu sebagai berikuti:a. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publikb. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 232. Program Penegakan dan Pelayanan HukumProgram penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan tugas utama dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program yaitu Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.B. Rencana Kinerja Tahun 2025Rencana Kinerja Tahunan yang disingkat dengan RKT merupakan turunan atau pelaksana tahunan Restra. Rencana Kinerja Tahunan disusun pada awal tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan Rencana Anggaran. Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Pengadilan Negeri Sengeti memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalamperiode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.Untuk Tahun 2025 telah terjadi perubahan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sengeti yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) terbaru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya penyelarasan arah kebijakan pembangunan peradilan nasional dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 24dinamika lingkungan strategis, tuntutan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan.Perubahan IKU dan Renstra Mahkamah Agung membawa konsekuensi terhadap penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta target capaian kinerja pada satuan kerja di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri Sengeti. Oleh karena itu, rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan kebijakan strategis tingkat pusat serta mendukung pencapaian visi dan misi lembaga peradilan secara menyeluruh.Tabel 4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern1. Persentase Penyelesaian perkarasecara tepat waktu. 962. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.99,973. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.994. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.995. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 256. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.707. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative.158. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. 129. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.6010. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court.10011. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu).8712. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu).1002 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan PublikIndeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.3.853 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan77,632. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)983. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)984. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)95
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 265. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)81,256. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan3.20C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Revisi)Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti pada awalnya disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada awal tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis satuan kerja dan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perjanjian kinerja tersebut memuat komitmen kinerja antara pimpinan dan seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategis melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.Pada bulan Oktober 2025 telah terjadi revisi terhadap Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang berdampak pada penyesuaian dokumen perencanaan kinerja pada seluruh satuan kerja di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri Sengeti. Berikut penyajian Perjanjian Kinerja sebelum revisi beserta capaian kinerja kumulatif hingga September 2025 yang dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 27sekaligus sebagai dasar perbandingan terhadap target kinerja setelah dilakukan penyesuaian.Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum revisi dan CapaiannyaNo Sasaran Indikator Kinerja Utama TargetCapaian Kinerja januari s.d.September 20251. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabela. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 90% 104,38%b. Persentase perakara pidana yang diselesaikan tepat waktu99% 101,01%c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative5% 444,4%d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding85% 108,68%e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi87% 113,08%f. Persentase perkara pidana anak yang diselesakan dengan Diversi10%666,60%g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan99%100%2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaiana. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu100% 100%b. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu100% 100%c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi5% 263,2%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 283. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkana. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layananbantuan hukum (Posbakum)100% 100%4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan PengadilanPersentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 85%106,62%Kegiatan Anggaran1. Program Dukungan Manajemen Rp5.841.386.000,002. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp126.414.000,00 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Setelah Revisi)Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti setelah revisi disusun sebagai tindak lanjut atas penyesuaian Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama terbaru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Revisi tersebut bertujuan untuk memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan kinerja satuan kerja dengan arah kebijakan strategis Mahkamah Agung serta perkembangan kebutuhan organisasi.Penyesuaian Perjanjian Kinerja dilakukan dengan memperbaharui sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target capaian kinerja yang lebih relevan dan terukur sesuai dengan perubahan kebijakan tersebut. Selain itu, revisi ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sampai dengan periode berjalan, dinamika jumlah perkara, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan peradilan, serta peningkatan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik.Perjanjian Kinerja setelah revisi menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sengeti dalam mencapai sasaran strategis yang telah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 29ditetapkan. Dokumen ini memuat komitmen kinerja yang harus dicapai pada akhir Tahun 2025 dan berfungsi sebagai dasar dalam pengukuran, evaluasi, serta pelaporan kinerja organisasi.asi dalam penyelenggaraan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.Tabel 6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern1. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu. 962. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.99,973. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.994. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.995. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.1006. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.707. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative.15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 308. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. 129. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.6010. Persentase perkara perdatatingkat pertama yang menggunakan e- Court.10011. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu).8712 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu).1002 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan PublikIndeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.3.853 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan77,632. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)983. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)984. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)955. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)81,256. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan3,20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 31Kegiatan Anggaran1. Program Dukungan Manajemen Rp5.841.386.000,002. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp126.414.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 32BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJAA. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sengeti merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama satu tahun anggaran.Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasi yang dicapai. Hasil pengukuran ini menunjukkan tingkat pencapaian sasaran serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan pada periode berikutnya. Perhitungan dilakukan dengan cara sebagai berikut:Realiasasi TargetSecara umum terdapat keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2025 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Negeri Sengeti tetap melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Adapun hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2025 sebagai berikut :Capaian = X 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 33Tabel 6.Hasil Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2025No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian1 Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel, responsif dan modern1. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu.96% 98,85% 102,96%2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilanTingkat pertama kepada para pihak.99,97% 100% 100,03%3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.99% 100% 101,01%4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.99% 100% 101,01%5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.100% 100% 100%6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.70% 71,43% 102,04%7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.15% 15,63% 104,2%8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.12% 12,5% 104,17%9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.60% 60% 100%10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang 100% 100% 100%