LKjIP_2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 84Sinergi antara pimpinan, unit kepaniteraan, kesekretariatan, dan pengelola keuangan dalam proses penyusunan anggaran mendukung kualitas perencanaan yang komprehensif. Pemanfaatan data dan evaluasi tahun sebelumnyaPerencanaan anggaran disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan realisasi anggaran tahun sebelumnya sehingga lebih realistis dan adaptif terhadap kebutuhan satuan kerja. Kompetensi aparatur pengelola anggaranAparatur yang memiliki pemahaman terhadap sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah mampu menyusun dokumen perencanaan secara tepat dan akuntabel. Keselarasan dengan kebijakan nasional peradilanPerencanaan anggaran disusun selaras dengan arah kebijakan dan prioritas program di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh.Faktor-faktor tersebut menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Sengeti dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang berkualitas, efektif, dan efisien guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara optimal.3.5 Sasaran III – Indikator 5 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Pengadilan Negeri Sengeti dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan pelaksanaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 85tugas dan fungsi peradilan. Penilaian ini mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran yang disusun oleh satuan kerja dalam satu tahun anggaran.Komponen penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari:a. Efektivitas (75%), yang meliputi: Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%), yaitu tingkat ketercapaian sasaran strategis kementerian/lembaga yang didukung oleh program dan kegiatan satuan kerja. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%), yaitu akumulasi capaian indikator kinerja program pada unit eselon I yang menjadi pembina satuan kerja. Agregasi Capaian RO Satker (30%), yaitu tingkat ketercapaian output kegiatan (Rincian Output) yang dilaksanakan oleh satuan kerja.b. Efisiensi (25%), yaitu agregasi nilai efisiensi satuan kerja yang mencerminkan kemampuan dalam menggunakan anggaran secara hemat dan optimal untuk menghasilkan output yang telah ditetapkan.Gambar 9. Nilai Indikator Kinerja Anggaran DIPA 03

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 86Berdasarkan data pada Aplikasi Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Sengeti telah mencapai bahkan melampaui targetyang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar 81,25% dan capaian realisasi dari target tersebut sebesar 84,84% sehingga capaian kinerja sebesar 104,42% . Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang baik menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sengeti telah menyusun perencanaan anggaran secara tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan, serta mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.3.6 Sasaran III – Indikator 6 : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja PengadilanNilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Sengeti dalam satu tahun berjalan. Indeks Pengelolaan Aset mencerminkan tingkat tertib administrasi, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, serta pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pengelolaan aset pada satuan kerja pengadilan dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pengelola barang milik Negara (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024) serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 87Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah)Gambar 10. Nilai Indikator Pengukuran IPA pada Aplikasi e-sadewaTabel 43. Rincian Bobot Nilai Indikator Pengukuran IPANo. Parameter Indeks1 Penatausahaan BMN (Bobot 20%) Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN (0,36) Penjelasan Telaah Data BMN (0,32)0,682 Realisasi PNBP dari pengelolaan aset Realisasi pendapatan dari Pemanfataan BMN (0,075) Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna (0,225)0,33 Ketepatan waktu dokumen RKBMN Ketepatan waktu usulan RKBMN (0,3) Ketepatan waktu LBKP (0,225) Ketepatan dan kelengkapan WASDAL (0,3)0,8254 Tindak lanjut pemanfaatan BMN (Bobot 10%) 0,45 Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya 0,4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 88(Bobot 10%)6 BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 10%) 0,47 Penggunaan BMN sesuai ketentuan (Bobot 10%) 0,4Total Nilai Indikator Penilaian Aset (IPA) 3,405Berdasarkan data pada Apliksi e-SADEWA - Mahkamah Agung, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sengeti telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, dimana indeks target yang ditetapkan sebesar 3,20 dan realisasi indeks mencapai 3,41 sehingga capaian kinerja tahunan memperoleh 106,56%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola Barang Milik Negara (BMN) telah dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian nilai yang baik menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sengeti telah mengelola aset negara secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Sengeti merupakan gambaran optimalisasi pemanfaatan aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan selama tahun 2025. Pengelolaan SDM dilaksanakan melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi jabatan, pembagian beban kerja yang proporsional, serta penerapan sistem kerja berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 89Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, efisiensi SDM telah terlaksana dengan cukup baik meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah pegawai pada beberapa unit kerja. Kondisi tersebut diantisipasi melalui optimalisasi pola kerja, penyesuaian beban tugas, serta pemanfaatan aplikasi layanan peradilan secara elektronik sehingga pelaksanaan tugas dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan.Upaya peningkatan efisiensi SDM juga dilakukan melalui pengembangan kompetensi aparatur, pembinaan disiplin, serta penguatan kinerja pegawai secara berkelanjutan di bawah pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langkah tersebut bertujuan untuk mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.Secara umum, efisiensi SDM pada Pengadilan Negeri Sengeti telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Namun demikian, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM masih diperlukan guna mengantisipasi meningkatnya beban kerja serta kompleksitas pelayanan peradilan di masa yang akan datang.C. REALISASI ANGGARANDalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sengeti yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka pada Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 90Pengadilan Negeri Sengeti memperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum. Selain anggaran dari APBN, untuk kinerja pengelolaan administrasi perkara perdata didukung dengan Biaya Proses Perkara Perdata.C.1 DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (01)Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp5.841.386.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapam puluh enam ribu rupiah), yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Realisasi anggaran DIPA BUA (01) digambarkan sebagai berikut:Tabel 44. Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) TA. 2025Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) (%)Belanja Pegawai 3,880,357,000 3,860,339,887 20,017,113 99.48Belanja Barang 1,307,879,000 1,306,575,317 1,303,683 99.90Belanja Modal 653,150,000 652,817,844 332,156 99.95Total 5,841,386,000 5,819,733,048 21,652,952 99.63C.2 DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) sebesar Rp126.414.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus empat belas riburupiah). Anggaran ini merupakan belanja barang yang digunakan untuk membiayai Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang meliputi belanja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 91barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. Realisasi anggaran DIPA BUA (01) digambarkan sebagai berikut:Tabel 45. Realisasi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) TA. 2025Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) (%)Belanja Barang 126,387,621 126,387,621 26,379 99.98Total 126,387,621 126,387,621 26,379 99.98C.3 BIAYA PROSESBiaya proses perkara perdata adalah biaya yang dibayarkan untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Biaya ini dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pengiriman salinan putusan perkara Perdata menggunakan biaya proses perdata, dengan demikian biaya proses ini mendukung indikator kinerja ―Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak dan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak‖. Adapun penerimaan biaya prosesperdata pada tahun 2025 dan realisasinya dirinci pada Tabel berikut ini :Gambar 11. Rincian Biaya Proses Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 92C.4 DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJAAnggaran DIPA BUA (01) dan DIPA BADILUM (03) Pengadilan Negeri Sengetidigunakan untuk mendukung tercapainya masing masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut: Program Dukungan ManajemenKegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional.Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis I, II dan III yaitu:a. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu;b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;c. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;d. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;e. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;f. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court;g. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu);h. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu);i. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;j. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 93k. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilanl. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaranm. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja PengadilanProgram dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA BUA (01) sebesar Rp5.330.792.000,00. Program Penegakan dan Pelayanan HukumKegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran I yaitu:a. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.b. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.c. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.d. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA BUA (01) sebesar Rp150.869.000,00. Untuk pengiriman salinan putusan perdata menggunakan biaya Proses dari bagian kepaniteraan perdata.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 94D. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Pengadilan Negeri Sengeti memperoleh nilai 79,25 dengan predikat BB (Sangat Baik). Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik dan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan guna mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih optimal sesuai standar yang ditetapkan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Pengadilan Negeri Sengeti telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan secara terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tindak lanjut tersebut dilakukan sesuai rekomendasi evaluator sebagai upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan satuan kerja. Pada aspek perencanaan kinerja, telah dilakukan reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan strategis serta perencanaan kinerja tahunan agar selaras dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan arah kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Reviu ini bertujuan untuk memastikan perencanaan kinerja lebih terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 95 Pada aspek pengukuran kinerja, Pengadilan Negeri Sengeti telah memperjelas indikator kinerja utama beserta definisi operasional, metode pengukuran, dan sumber data yang digunakan, sehingga proses pengukuran kinerja menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek pelaporan kinerja, dilakukan peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja melalui penyajian analisis capaian kinerja yang lebih komprehensif, termasuk keterkaitan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Pada aspek evaluasi internal, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh pimpinan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi guna memastikan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP. Selain itu, dilakukan pula penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan koordinasi internal terkait implementasi SAKIP agar seluruh aparatur memiliki pemahaman yang sama terhadap pentingnya akuntabilitas kinerja.Dengan dilaksanakannya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 tersebut, diharapkan implementasi SAKIP pada Pengadilan Negeri Sengeti semakin efektif dan berkualitas serta mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 96BAB IVPENUTUPA. KesimpulanSebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini disusun sebagai sarana evaluasi terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan, sekaligus sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Sengeti pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari tercapainya sebagian besar indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada 3 (tiga) sasaran strategis, bahkan beberapa indikator melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam melaksanakan reformasi birokrasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Sengeti dapat dijabarkan sebagai berikut:1. KeberhasilanAdapun faktor keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 97 Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik pada bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan, telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian dan pemutusan perkara telah dilaksanakan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan. Putusan majelis hakim mampu memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan. Pelayanan peradilan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sengeti kepada para pencari keadilan dan pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik dan memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi. Publikasi putusan perkara melalui media resmi pengadilan telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud transparansi peradilan.2. HambatanHambatan diartikan sebagai persoalan, masalah-masalah, hal-hal yang mengganggu dalam pencapaian tujuan. Kendala yang dihadapi adalah: Pelaksanaan pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum sepenuhnya didukung oleh aplikasi yang terintegrasi, sehingga proses monitoring dan evaluasi kinerja masih memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar. Keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja yang terus meningkat. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 98 Adanya faktor eksternal dalam penanganan perkara, seperti ketidakhadiran para pihak atau kelengkapan berkas perkara, yang dapat mempengaruhi kelancaran proses persidangan.B. RekomendasiSebagai upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan pada periode berikutnya, Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan beberapa langkah strategis sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, yaitu sebagai berikut: Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan penganggaran yang berbasis pada sasaran strategis serta indikator kinerja yang terukur, guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan melalui penguatan monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, baik di bidang teknis yudisial maupun administrasi peradilan. Memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan pelayanan publik guna mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan penyelesaian perkara, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 99 Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait serta para pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Meningkatkan pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan serta meminimalkan potensi penyimpangan.

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025PENGADILAN NEGERI SENGETINo Pernyataan Checklist1 Format a. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data Penting IPb. LKj telah menyajikan informasi target kinerja c. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadaid. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporane. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan f. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 2 Mekanisme Penyusunana. LKj IP yang disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu b. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadaic. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjd. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerjae. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannyaf. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkaitg. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya3 Substansi a. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaram dalam perjanjian kinerjab. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategisc. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai d. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dengan Indikator Kinerjae. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utamaf. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadaig. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standard nasional dan sebagainya yang bermanfaath. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran i. Jika “tidak” terdapat penjelasan yang memadai j. IKU dan IK telah SMART 