LKjIP_2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 34menggunakan e- Court.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu).87% 87,43% 100,49%12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu).100% 100% 100%CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I 100%2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan PublikIndeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.3.85 4.00 103,90%CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II 100%3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan77,63% 77,89% 100,33%2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)98% 100% 102,04%3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)98% 98,62% 100,63%4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)95% 100% 105,26%5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)81,25% 84,84% 104,42%6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan3.20 3.41 106,56% CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 35B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJATabel 7. Sasaran INo. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian1 Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel, responsif dan modern1. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu.96% 98,85% 102,96%2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.99,97% 100% 100,03%3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.99% 100% 101,01%4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.99% 100% 101,01%5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.100% 100% 100%6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.70% 71,43% 102,04%7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif15% 15,63% 104,17%8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.12% 12,5% 104,17%Sasaran 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel,responsif dan modern

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 369. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.60% 60% 100%10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court.100% 100% 100%11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu).87% 87,43% 100,49%12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu).100% 100% 100%CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I 100%1.1 Sasaran I – Indikator 1 : Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktuIndikator kinerja ―Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu‖ adalah perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkanSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia.. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 37Persentase Realisasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada berikut ini:Tabel 8. Realisasi per bulan Indikator 1Tabel 9. Rincian Putusan Perdata dan PidanaGugatan PermohonanGS Pidana BiasaPidana AnakPidana Cepat Total66 24 6 293 5 39 433Berdasarkan Aplikasi SIPP , pada tahun 2025 perkara yang diputus sebanyak 433, perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 428 Perkara yang terdiri dari 337 Perkara Pidana dan 96 Perkara Perdata. Target indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 96%. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 98,85% sehingga capaian kinerja tahun 2025 mencapai 102,96%Bulan Perkara yang putusPerkara Yang Putus Tepat WaktuRealisasi per Bulan (%)Capaian Kinerja per Bulan (%)Perdata Pidana Perdata Pidana Perdata Pidana Perdata PidanaJanuari 8 17 8 17 100 100 104,16 104,16Februari 8 28 7 28 87,5 100 91,14 104,16Maret 6 22 6 22 100 100 104,16 104,16April 13 17 11 17 84,62 100 88,14 104,16Mei 8 20 7 20 87,5 100 91,14 104,16Juni 5 26 5 26 100 100 104,16 104,16Juli 10 55 10 55 100 100 104,16 104,16Agustus 4 17 4 17 100 100 104,16 104,16September 4 37 4 37 100 100 104,16 104,16Oktober 16 27 16 27 100 100 104,16 104,16Nopember 4 33 4 33 100 100 104,16 104,16Desember 10 38 9 38 90 100 93,75 104,16Jumlah 96 337 91 337Realisasi Tahunan 98,85%Target Tahunan 96%Capaian Kinerja Tahunan 102,96%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 38Realisasi dan capaian indikator kinerja ―Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu‖ pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator 1Indikator Kinerja TargetTarget Jangka MenengahRealisasi CapaianCapaian2023 2024Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu96 % 96% 98,85% 102,96% 101,36% 101,55%Grafik 1. Perbandingan Capaian Indikator 1Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Sengeti telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja penyelesaian perkara perdata tepat waktu sehingga selalu terealisasi 100%.88%90%92%94%96%98%100%102%104%2023 2024 2025TargetRealisasiCapaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 391.2 Sasaran I – Indikator 2 : Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihakIndikator kinerja ―Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak‖ adalah perbandingan Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Pengiriman salinan putusan tepat waktu mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim adalah jumlah salinan putusan pada perkara yang sudah putus dan diminutasi pada tahun berjalan.Indikator ini diukur dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman berkas melalui pihak pengiriman Surat Tercatat (Pos Indonesia), buku ekspedisi, relas pemberitahuan putusan, Aplikasi e-berpadu dan Aplikasi e-court.Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikanPersentase Realisasi Pengiriman salinan putusan perkara dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada table berikut ini:x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 40Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator 2BulanJumlah PutusanJumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktuCapaian Realisasi per BulanPerdata Pidana Perdata Pidana Perdata PidanaJanuari 8 17 8 17 100% 100%Februari 8 28 8 28 100% 100%Maret 6 22 6 22 100% 100%April 13 17 13 17 100% 100%Mei 8 20 8 20 100% 100%Juni 5 26 5 26 100% 100%Juli 10 55 10 55 100% 100%Agustus 4 17 4 17 100% 100%September 4 37 4 37 100% 100%Oktober 16 27 16 27 100% 100%Nopember 4 33 4 33 100% 100%Desember 10 38 10 38 100% 100%Jumlah 96 337 96 337 100% 100%Pada tahun 2025 jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 433 perkara, dan seluruh salinan putusan perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Target indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 99,97%. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 100% sehingga Capaian kinerja indikator ini mencapai 100,03%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 41Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator 2Indikator Kinerja TargetTarget Jangka MenengahRealisasi CapaianCapaian2023 2024Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak99,97 % 99,97 % 100% 100,03% 100% 100%Grafik 2. Perbandingan Capaian Indikator 2Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Sengeti telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak sehingga selalu terealisasi 100%.1.3 Sasaran I – Indikator 3 : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para 0%20%40%60%80%100%2023 2024 2025TargetRealisasiCapaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 42pihak merupakan indikator yang mengukur kualitas pelayanan administrasi perkara serta kepatuhan pengadilan dalam melaksanakan ketentuan hukum acara. Ketepatan waktu penyampaian pemberitahuan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, khususnya terkait pelaksanaan putusan dan pemenuhan hak-hak para pihak setelah putusan pada tingkat upaya hukum diucapkan.Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata dan kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat.Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan target indikator sebesar 99%. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PKyang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PKyang diterima pengadilan pengajuPersentase realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkatbanding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini: x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 43Tabel 13. Realisasi per bulan Indikator 3 Tabel 14. Rincian Putusan Banding, Kasasi dan PKJenis Perkara Putusan BandingPutusan Kasasi Putusan PK TotalPerkara Perdata 10 9 3 18Perkara Pidana 29 5 2 40Total Keseluruhan 58Pada tahun 2025 jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju sebanyak 48 perkara, dan seluruh petikan atau amar putusan tersebut dikirim secara tepat waktu, sehingga realisasi indikator ini mencapai target 100%, dan memperoleh capaian 101,01%.BulanJumlah Putusan Banding, Kasasi dan PKJumlah pemberitahuan petikan atau amar putusanRealisasi per Bulan (%)Capaian Kinerja per Bulan (%)Perdata Pidana Perdata Pidana Perdata Pidana Perdata PidanaJanuari 1 2 1 2 100 100 101,01 101,01Februari 2 2 2 2 100 100 101,01 101,01Maret 2 4 2 4 100 100 101,01 101,01April 3 7 3 7 100 100 101,01 101,01Mei 3 - 3 - 100 100 101,01 101,01Juni - 6 - 6 100 100 101,01 101,01Juli 1 1 1 1 100 100 101,01 101,01Agustus 1 6 1 6 100 100 101,01 101,01September 2 2 2 2 100 100 101,01 101,01Oktober 1 1 1 1 100 100 101,01 101,01Nopember 1 4 1 4 100 100 101,01 101,01Desember 1 5 1 5 100 100 101,01 101,01Jumlah 18 40 18 40 100 100 101,01 101,01Realisasi Tahunan 99%Target Tahunan 100%Capaian Kinerja Tahunan 101,01%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 44Tabel 15. Perbandingan Capaian Indikator 3Indikator Kinerja TargetTarget Jangka MenengahRealisasi CapaianCapaian2024 2025Persentasepengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu 99 % 99% 100% 101,01% 100% 100%Grafik 3. Perbandingan Capaian Indikator 3Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Sengeti telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sehingga selalu terealisasi 100%.98%99%99%100%100%101%101%2023 2024 2025TargetRealisasiCapaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 451.4 Sasaran I – Indikator 4 : Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak;Indikator kinerja ―Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak‖ adalah perbandingan Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak merupakan indikator kinerja yang mengukur kualitas pelayanan administrasi perkara pidana serta tingkat kepatuhan pengadilan dalam melaksanakan ketentuan hukum acara pidana. Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan tersebut sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak, khususnya terkait pelaksanaan putusan dan pemenuhan hakhak para pihak setelah putusan pada tingkat upaya hukum diterima oleh pengadilan pengaju.Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan target indikator sebesar 99%. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada parapihak secara tepat waktu Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengajux 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 46Tabel 16. Rincian Capaian per bulan Indikator 4BulanJumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yangditerima pengadilan pengajuJumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada parapihak secara tepat waktuRealisasi per Bulan(%)Capaian Kinerja per Bulan(%) Banding Kasasi PKJanuari 2 - - 2 100 101,01Februari 1 1 - 2 100 101,01Maret 4 - - 4 100 101,01April 5 2 - 7 100 101,01Mei - - - - 100 101,01Juni 6 - - 6 100 101,01Juli - - 1 1 100 101,01Agustus 5 - 1 6 100 101,01September 1 1 - 2 100 101,01Oktober 1 - - 1 100 101,01Nopember - 4 - 4 100 101,01Desember 4 1 - 5 100 101,01Jumlah 29 9 2 40 100 101,01Realisasi Tahunan 100%Target Tahunan 99%Capaian Kinerja Tahunan 101,01%Tabel 17. Rincian Putusan Banding, Kasasi dan PKJenis Perkara Putusan BandingPutusan Kasasi Putusan PK TotalPerkara Pidana 29 9 2 40

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 47Pada tahun 2025 jumlah pengiriman salinan putusan banding, kasasi dan PK perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat yang diterima pengadilan pengaju sebanyak 40 perkara, dan seluruh salinan putusan telah dikirim tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak sehingga realisasi indikator ini melebihi target yaitu 100%, dan memperoleh capaian 101,01%.Tabel 18. Perbandingan Capaian Indikator 4Indikator Kinerja TargetTarget Jangka MenengahRealisasi CapaianCapaian2024 2025Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak 99 % 99% 100% 101,01% 100% 100%Grafik 4. Perbandingan Capaian Indikator 4Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Sengeti telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak sehingga selalu terealisasi 100%.97,59898,59999,5100100,5101101,52023 2024 2025TargetRealisasiCapaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 481.5 Sasaran I – Indikator 5 : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan merupakan indikator kinerja yang mengukur tingkat keterbukaan informasi publik serta transparansi lembaga peradilan dalam menyediakan akses terhadap putusan pengadilan kepada masyarakat. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang diminutasi yang bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi yang mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan target indikator sebesar 100%. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasiTabel 19. Rincian Capaian per bulan Indikator 5BulanJumlah PutusamJumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusanRealisasi per Bulan(%)Capaian Kinerja per Bulan(%) Perdata Pidana Perdata PidanaJanuari 8 17 8 17 100 100Februari 8 28 8 28 100 100Maret 6 22 6 22 100 100April 13 17 13 17 100 100x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 49Mei 8 20 8 20 100 100Juni 5 26 5 26 100 100Juli 10 55 10 55 100 100Agustus 4 17 4 17 100 100September 4 38 4 38 100 100Oktober 16 26 16 26 100 100Nopember 4 33 4 33 100 100Desember 10 38 10 38 100 100Jumlah 96 337 96 337 100 100Realisasi Tahunan 100%Target Tahunan 100%Capaian Kinerja Tahunan 100%Pada tahun 2025 jumlah putusan baik perkara pidana maupun perdata berjumlah 434 perkara, dan seluruh putusan perkara tersebut telah diunggah pada direktori putusan sehingga realisasi indikator ini mencapai target 100%, dan memperoleh capaian kinerja 100%.Tabel 20. Perbandingan Capaian Indikator 5Indikator Kinerja TargetTarget Jangka MenengahRealisasi CapaianCapaian2024 2025Persentaseputusan pengadilanyang diunggah pada direktori putusan100 % 100% 100% 100% 100% 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 50Grafik 5. Perbandingan Capaian Indikator 5Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Sengeti telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja kepatuhan dalam mengunggah putusan pada direktori putusan sehingga selalu terealisasi 100%.1.6 Sasaran I – Indikator 6 : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata merupakan indikator kinerja yang mengukur efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pelaksanaan eksekusi merupakan tahapan akhir dalam proses peradilan perdata yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berperkara, sehingga keberhasilannya mencerminkan kualitas pelayanan peradilan secara menyeluruh.Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yangdimohonkan eksekusi. Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi berhasil dilaksanakan eksekusi, dicabut dan dicoret dari register termasuk non executable. 0204060801001202023 2024 2025TargetRealisasiCapaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 51Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan target indikator sebesar 70%. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah permohonan eksekusi putusan perdatayang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusiTabel 21. Rincian Permohonan EksekusiTahun Sisa Awal Masuk Jumlah EksekusiPelaksanaanSisaDieksekusi Dicabut Dicoret2025 4 3 7 5 0 0 2Realisasi 71,43%Target 70%Capaian 102,04%Pada tahun 2025 jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi sebanyak 7 Perkara dan yang berhasil dilaksanakan (eksekusi) sebanyak 5 Perkara, sehingga realisasi indikator ini mencapai target 71,43%, dan memperoleh capaian kinerja 102,04%.Tabel 22. Perbandingan Capaian Indikator 5Indikator Kinerja TargetTarget Jangka MenengahRealisasi CapaianCapaian2023 2024Persentasepenyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata70% 70% 71,43% 102,04% 119,91% 119,91%x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 52Grafik 6. Perbandingan Capaian Indikator 6Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2025, Capaian Pengadilan Negeri Sengeti sudah sangat baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Capaian ini didukung oleh peningkatan koordinasi dengan para pihak dan instansi terkait, optimalisasi perencanaan pelaksanaan eksekusi, serta penguatan pengawasan internal terhadap proses penyelesaian permohonan eksekusi.1.7 Sasaran I – Indikator 7 : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif Justice;Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan indikator kinerja yang mengukur keberhasilan penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan keadaan, perdamaian antara pelaku dan korban, serta pengembalian harmoni dalam masyarakat. Pendekatan ini menjadi bagian dari pembaruan sistem 0%20%40%60%80%100%120%140%2023 2024 2025TargetRealisasiCapaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 53peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepentingan terbaik bagi para pihak.Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative.Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan target indikator sebesar 15%. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapanpendekatan keadilan restoratifTabel 23. Realisasi per bulan Indikator 7BulanPerkara yang memenuhi kriteria RJPerkara yang berhasil diselesaikan melalui RJKeteranganJanuari 2 1 -Februari 1 1 -Maret 2 2 -April - - -Mei - - -Juni - - -Juli - 1 -Agustus 8 - -September 5 - -Oktober 9 - -Nopember 5 - -x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 54Desember - - -Total 32 5 -Realisasi Tahunan 15,63%Target Tahunan 15%Capaian Kinerja Tahunan 104,17%Pada tahun 2025 jumlah perkara perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebanyak 5 Perkara dari 32 Perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif , sehingga realisasi indikator ini mencapai target 15,63% dan memperoleh capaian kinerja 104,17%.Tabel. 24 Perbandingan Capaian Indikator 7Indikator Kinerja TargetTarget Jangka MenengahRealisasi CapaianCapaian2022 2023Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif Justice15% 15% 15,63% 104,17% 400% 2.000%Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator 70%50%100%150%2023 2024 2025TargetRealisasiCapaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 55Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2025, Capaian Pengadilan Negeri Sengeti sudah sangat baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja1.8 Sasaran I – Indikator 8 : Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;Indikator kinerja \"Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi\" adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 56Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan target indikator sebesar 12%. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui medias Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasiTabel 25. Keadaan Perkara Yang di MediasiTahun JumlahPerkara Yang DimediasiLaporan Penyelesesaian Mediasi Tidak bisa dilaksanakanMasih dalam Proses Berhasil Tidak BerhasilAkta Perdamaian /PutusBerhasil SebagianPecabutan2025 48 0 2 4 30 10 1Tabel 26. Realisasi per bulan Indikator 7 Bulan Perkara Mediasi Perkara yang berhasil Mediasi KeteranganJanuari 3 - -Februari 1 1 -Maret 1 - -April 1 - -Mei 2 2 -Juni 2 1 -Juli 5 - -Agustus 16 1 -September 7 - -Oktober 7 1 -Nopember 1 - -Desember 2 - -Jumlah 48 6 -x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 57Realisasi Tahunan 12,5%Target Tahunan 12%Capaian Kinerja Tahunan 104,17%Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) , jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2025 sebanyak 48 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 30 perkara, tidak dapat dilaksanakan 10 perkara dan 1 perkara masih dalam proses sehingga realisasi indikator ini mencapai target 12,5%, dan memperoleh capaian kinerja 104,17%.Tabel 27. Perbandingan Capaian Indikator 8Indikator Kinerja TargetTarget Jangka MenengahRealisasi CapaianCapaian2023 2024Persentasepekara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi12% 12 % 12,5% 104,17% 181,82% 322,4%Grafik 8. Perbandingan Capaian Indikator 80%100%200%300%400%2023 2024 2025TargetRealisasiCapaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 58Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Sengeti sudah sangat baik melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan.Langkah-langkah kedepan yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti untuk meningkatkan dan menpertahankan Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi antara lain:1. Peningkatan kualitas hakim mediator, dengan hakim mediator yang berkualitas diharapkan semakin baik mediasi yang dilaksanakan sehinggaberujung pada terciptanya perdamaian dari para pihak yang bersengketa.2. Menyediakan hakim non mediator yang berkualitas dan berkompeten dalam bidangnya.3. Selalu mensosialisasikan kepada para pihak bahwa mediasi merupakan jalanterbaik untuk menyelesaikan sengketa, tidak ada pihak yang akan tersakiti.1.9 Sasaran I – Indikator 9 : Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;Indikator kinerja \"Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi\" adalah perbandingan antara Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 59Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan target indikator sebesar 60%. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversiTabel 28. Keadaan Perkara DiversiJenis PerkaraPerkara Anak Jumlah Perkara DiversiDiversi BerhasilDiversi Perkara anak Gagaldari JPUPermohonan Diversi dari PenyidikPerkara PidanaAnak 4 1 5 3 2x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 60Tabel 29. Realisasi per bulan Indikator 9Bulan Perkara Pidana Perkara berhasil diversi KeteranganJanuari - - -Februari 1 1 -Maret - - -April 1 1 -Mei - - -Juni 1 - -Juli - - -Agustus - - -September - - -Oktober 1 - -Nopember 1 1Permohonan Diversi dari PenyidikDesember - - -Jumlah 5 3 -Realisasi Tahunan 60%Target Tahunan 60%Capaian Kinerja Tahunan 100% Pada tahun jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi sebanyak 5Perkara dan yang berhasil diselesaikan secara diversi sebanyak 3 Perkara, sehingga realisasi indikator ini mencapai target 60%, dan memperoleh capaian kinerja 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 61Tabel 30. Perbandingan Capaian Indikator 9Indikator Kinerja TargetTarget Jangka MenengahRealisasi CapaianCapaian2023 2024Persentaseperkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi60% 60 % 60% 100% 400,00 % 666,70 %Grafik 9. Perbandingan Capaian Indikator 9Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Sengeti telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi sehingga selalu terealisasi diatas target dan tahun 2025 capaian kinerja mencapai 100%.1.10 Sasaran I – Indikator 10 : Persentase perkara perdata tingkat pertamayang menggunakan e-court;Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan layanan e-Courtmerupakan indikator kinerja yang mengukur tingkat pemanfaatan administrasi 0%100%200%300%400%500%600%700%800%2023 2024 2025TargetRealisasiCapaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 62perkara dan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan tingkat pertama. Penggunaan e-Court menunjukkan transformasi pelayanan peradilan menuju peradilan modern yang berbasis teknologi informasi, transparan, efektif, dan efisien serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.Pelaksanaan layanan e-Court berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, pertukaran dokumen persidangan, hingga persidangan secara elektronik.Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan target indikator sebesar 100%. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukanx 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 63Tabel 31. Rincian Penerimaan Perkara melalui e-courtBulanPerkara Perdata yang diajukanPerkara yang diajukan e-court Realisasi (%)Januari 4 4 100Februari 3 3 100Maret 6 6 100April 15 15 100Mei 18 18 100Juni 9 9 100Juli 26 26 100Agustus 4 4 100September 8 8 100Oktober 9 9 100Nopember 6 6 100Desember 6 6 100Jumlah 114 114 100Realisasi Tahunan 100%Target Tahunan 100%Capaian Kinerja Tahunan 100%Tabel 32. Keadaan Perkara melalui e-courtGugatan GS Konsinyasi Permohonan Total74 5 13 22 114Pada tahun 2025 jumlah perkara perkara perdata yang diajukan sebanyak 114 perkara dan semua perkara tersebut telah diajukan menggunakan e-Court, sehingga realisasi indikator ini melebihi target yaitu 100%, dan memperoleh

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 64capaian kinerja 100%. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen pengadilan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan peradilan serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.1.11 Sasaran I – Indikator 11 : Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu);Indikator ―Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)‖ merupakan indikator kinerja yang mengukur tingkat pemanfaatan sistem pelimpahan perkara pidana secara elektronik dari aparat penegak hukum kepada pengadilan. Implementasi e-Berpadu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses administrasi perkara pidana, sehingga mendukung terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi.Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu dengan jumlah seluruh perkara pidana yang diterima pengadilan dalam periode pelaporan. Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai implementasi aplikasi e-Berpadu sebagai sarana pertukaran dokumen perkara pidana secara elektronik antara lembaga penegak hukum dan pengadilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 65Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan target indikator sebesar 87%. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik Jumlah perkara pidana yang dilimpahkanTabel 33. Realisasi per bulan Indikator 11 BulanPidana BiasaPidana AnakPraperadilanPidana CepatTotal Perkara PidanaDiajukan secara elektronikRealisasi (%)Januari 23 - - 4 27 23 85,19Februari 21 1 1 6 29 22 75,86Maret 16 2 - 3 21 18 85,71April 41 - - - 41 41 100Mei 23 - - 2 25 23 92Juni 19 - - 3 22 19 86,36Juli 26 1 - 2 29 27 93,10Agustus 34 - - 3 37 34 91,89September 18 - 1 9 28 18 64,29Oktober 31 - - 2 33 31 93,94Nopember 21 - - 1 22 21 95,45Desember 15 - 1 4 20 15 75Jumlah 288 4 3 39 334 292 87,43Realisasi Tahunan 87,43%Target Tahunan 87%Capaian Kinerja Tahunan 100,49%x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 66Tabel 34. Keadaan Perkara melalui e-berpaduPidana Biasa Pidana Anak Total288 4 292Pada tahun 2025 jumlah perkara perkara pidana yang dilimpahkan sebanyak 334 perkara dan yang telah dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)sebanyak 292 Perkara, sehingga realisasi indikator ini mencapai target 87,43%, dan memperoleh capaian kinerja 100,49% melebihi dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen pengadilan dalam mengoptimalkan digitalisasi administrasi perkara pidana serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan proses peradilan pidana yang efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat pencari keadilan.1.12 Sasaran I – Indikator 12 : Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu);Indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) merupakan indikator kinerja yang mengukur tingkat pemanfaatan layanan administrasi perkara pidana secara elektronik selain pelimpahan perkara, seperti permohonan izin penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan layanan pidana lainnya yang diajukan oleh aparat penegak hukum kepada pengadilan melalui aplikasi e-Berpadu. Implementasi layanan ini

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 67bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam proses administrasi perkara pidana.Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana. Pelaksanaan layanan perkara pidana secara elektronik melalui eBerpadu berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai penerapan aplikasi e-Berpadu sebagai sarana pertukaran dokumen dan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik antara aparat penegak hukum dan pengadilan.Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sengeti menetapkan target indikator sebesar 100%. Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut:Jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik Jumlah layanan perkara pidanaTabel 35. Persentase Realisasi per bulan Indikator 12 BulanPenyitaanPenggeledahanPerpanjangan PenahananIzin BesukTotal LayananDiajukan secara elektronikRealisasi (%)Januari 31 10 15 56 112 112 100Februari 39 9 16 52 116 116 100Maret 33 11 43 27 114 114 100April 7 2 27 57 93 93 100Mei 38 11 24 150 223 223 100Juni 48 16 27 187 278 278 100x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 68Juli 27 8 43 185 263 263 100Agustus 47 15 19 110 191 191 100September 38 10 25 273 346 346 100Oktober 29 10 27 188 254 254 100Nopember 43 18 21 126 208 208 100Desember 32 15 15 97 159 159 100Jumlah 412 135 302 1.508 2.357 2.357 100%Realisasi Tahunan 100%Target Tahunan 100%Capaian Kinerja Tahunan 100%Tabel 36. Keadaan layanan melalui e-berpaduPenyitaan Penggeledahan Perpanjangan Penahanan Izin Besuk Total412 135 302 1508 2357Pada tahun 2025 jumlah layanan perkara perkara pidana yang dilimpahkansebanyak 2.357 layanan dan seluruhnya telah dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu), sehingga realisasi indikator ini mencapai target 100%, dan memperoleh capaian kinerja 100%. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen pengadilan dalam mendukung digitalisasi layanan peradilan pidana serta meningkatkan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan proses peradilan pidana yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 69Tabel 37. Sasaran Strategis IINo. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian1 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan3,85 4,00 103,90% CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II 100%2.1 Sasaran II – Indikator 1 : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan merupakan nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sengeti berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik difungsikan sebagai berikut:Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilanSasaran 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 70Adapun kategorisasi mutu pelayanan ditentukan sebagai berikut :Tabel 38. Kategori NilaiNo. Mutu PelayananNomor SkorSkala 100 Skala 1-41. A (Sangat Baik) 88,31 – 100,00 3,5324 – 4,002. B (Baik) 76,61 – 88,30 3,0644 – 3,5323. C (Cukup Baik) 65,00 – 76,60 2,60 – 3,0644. D (Tidak Baik) 25,00 – 64,99 1,00 – 2,5996Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 3,85. Realisasi dan capaian indikator kinerja ―Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan‖ pada tahun 2025 ditampilkan pada table berikut :Tabel 39. Perbandingan Indikator 2.1.Indikator Kinerja Target Target JangkaMenengah Realisasi CapaianCapaian2023 2024Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan3,85 3,85 4,00 4,00 4,00 3,99Berdasarkan data-data responden yang diperoleh di tahun 2025 sebanyak 86 responden. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sengeti ini merupakan penrlitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kualitatif sebagai pelengkap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 71Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sengeti, antara lain: masyarakat pengguna pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, LAPAS, advokad/pengacara dan lainnya.Tabel 40. Indeks Kepuasan Pencari KeadilanResponden sebanyak86 OrangNilai Ruang Lingkup PelayananKet 1 2 3 4 5 6 7 8 9Total Nilai 344 344 344 344 344 344 344 344 344NRR Per RL 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 36,00NR Tertimbang 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 4,00IKM Unit Layanan 100* Keterangan:RL = Ruang Linngkup Pelayanan.- NRR = Nilai rata-rata.- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat.- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang.- **) = Jumlah NRR tertimbang x 25.NRR per RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner terisi.NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x (1/9).Tabel 41. Peringkat Kategori PenilaianNo Ruang Lingkup Nilai Ketegori Peringkat1 Persyaratan 4,00 Sangat Baik 12 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 4,00 Sangat Baik 23 Waktu Pelayanan 4,00 Sangat Baik 34 Biaya/Tarif 4,00 Sangat Baik 45 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 4,00 Sangat Baik 56 Kompetensi Pelaksana 4,00 Sangat Baik 67 Perilaku Pelaksana 4,00 Sangat Baik 78Penanganan pengaduan, saran dan masukan 4,00 Sangat Baik 89 Sarana dan prasarana 4,00 Sangat Baik 9Dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada tahun 2025 adalah sebesar 4,00 atau dengan kata lain berada pada kategori ―Sangat Baik‖.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 72Gambar 4. Publikasi Indeks Kepuasan MasyarakatCapaian kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sengeti selalu meningkat tiap tahunnya menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru konsisten dalam meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah:1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Petugas PTSP yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan sesuai Standar Pelayanan dan SOP melalui briefing, pelatihan standar pelayanan bagi Petugas PTSP dan pelatihan pelayanan disabilitas.2. Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi aplikasi berbasis teknologi informasi.3. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan public.4. Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara berkala.5. Pemberian reward dan punishment bagi aparatur pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 73100 %Tabel 42. Sasaran Strategis IIINo. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian1 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan77,63% 77,89% 100,33%2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)98% 100% 102,04%3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)98% 98,62% 100,63%4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran(DIPA 01)95% 100% 105,26%5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran(DIPA 03)81,25% 84,84% 104,42%6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan3,20 3,41 106,56%CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III 100%3.1 Sasaran III – Indikator 1 : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja PengadilanIndeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN pada Pengadilan Negeri Sengeti dalam melaksanakan tugas dan Sasaran 3 := Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 74fungsi peradilan serta pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran IP ASN bertujuan untuk memastikan tersedianya aparatur peradilan yang kompeten, berkinerja tinggi, berkualifikasi sesuai jabatan, serta memiliki disiplin yang baik guna mendukung terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel.Sebagaimana dalam Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai IP ASN disusun berdasarkan empat komponen utama dengan bobot penilaian sebagai berikut: Kompetensi (40%) mengukur kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar jabatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial. Kinerja (30%) — menilai capaian kinerja pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi kinerja periodik. Kualifikasi (25%) — mengukur tingkat pendidikan formal yang dimiliki pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan. Disiplin (5%) — menilai kepatuhan pegawai terhadap ketentuan jam kerja, tata tertib, dan kode etik ASN.Gambar 5. Hasil Pengukuran IP ASN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 75Berdasarkan gambar diatas yang diambil melalui Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa Nilai IP ASN Pengadilan Negeri Sengeti telah mencapai target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar 77,63% dengan realisasi mencapai 77,89% sehingga tahun 2025 capaian kinerja mencapai 100,33%.Hasil pengukuran IP ASN pada Pengadilan Negeri Sengeti digunakan sebagai dasar dalam pembinaan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas aparatur, serta perumusan kebijakan pengembangan pegawai guna mewujudkan aparatur peradilan yang profesional dan berintegritas di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.3.2 Sasaran III – Indikator 2 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Dipa Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Sengeti dalam satu tahun anggaran. IKPA mencerminkan tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.Pengukuran IKPA pada satuan kerja pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 76Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:a. Revisi DIPA (10%)b. Penyerapan Anggaran (20%)c. Penyelesaian Tagihan (10%)d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)f. Belanja Kontraktual (10%)g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)h. Capaian Output (25%)Gambar 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Sengeti telah melampaui target

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 77yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar 98% dengan capaian realisasi mencapai 100% sehingga tahun 2025 capaian kinerja mencapai 102,04%.Hasil penilaian IKPA ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya serta mendorong pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) yang melebihi target pada Pengadilan Negeri Sengeti didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut: Perencanaan anggaran yang berkualitasPenyusunan rencana kegiatan dan anggaran dilakukan secara matang, realistis, dan selaras dengan kebutuhan prioritas satuan kerja sehingga meminimalkan revisi anggaran di tengah tahun. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaranPelaksanaan program dan kegiatan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga penyerapan anggaran berjalan optimal dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaanPengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk ketertiban administrasi dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 78 Pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabelProses pengajuan, pencairan, dan pelaporan anggaran dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga meminimalkan kesalahan administrasi maupun keterlambatan pelaporan. Koordinasi dan pengendalian internal yang efektifAdanya koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat pembuat komitmen, bendahara, dan seluruh unit kerja dalam mengawal pelaksanaan anggaran serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kompetensi pengelola keuangan yang memadaiAparatur yang menangani pengelolaan anggaran memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem perbendaharaan dan aplikasi pendukung sehingga proses pelaksanaan anggaran berjalan lancar.3.3 Sasaran III – Indikator 3 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Sengeti dalam satu tahun anggaran. IKPA mencerminkan tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 79Pengukuran IKPA pada satuan kerja pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:a. Revisi DIPA (10%)b. Penyerapan Anggaran (20%)c. Penyelesaian Tagihan (10%)d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)f. Belanja Kontraktual (10%)g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)h. Capaian Output (25%)Gambar 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 80Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Sengeti telah melampaui target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar 98% dengan capaian realisasi mencapai 98,62% sehingga tahun 2025 capaian kinerja mencapai 100,63%.Hasil penilaian IKPA ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya serta mendorong pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03) yang melebihi target pada Pengadilan Negeri Sengeti didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut: Perencanaan anggaran yang berkualitasPenyusunan rencana kegiatan dan anggaran dilakukan secara matang, realistis, dan selaras dengan kebutuhan prioritas satuan kerja Pengadilan Negeri Sengeti sehingga meminimalkan revisi anggaran di tengah tahun. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaranPelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sengeti dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga penyerapan anggaran berjalan optimal dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaanPengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 81Perbendaharaan, termasuk ketertiban administrasi dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabelProses pengajuan, pencairan, dan pelaporan anggaran dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga meminimalkan kesalahan administrasi maupun keterlambatan pelaporan. Koordinasi dan pengendalian internal yang efektifAdanya koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat pembuat komitmen, bendahara, dan seluruh unit kerja Pengadilan Negeri Sengeti dalam mengawal pelaksanaan anggaran serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kompetensi pengelola keuangan yang memadaiAparatur yang menangani pengelolaan anggaran memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem perbendaharaan dan aplikasi pendukung sehingga proses pelaksanaan anggaran berjalan lancar.3.4 Sasaran III – Indikator 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Pengadilan Negeri Sengeti dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Penilaian ini mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran yang disusun oleh satuan kerja dalam satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 82Komponen penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari:a. Efektivitas (75%), yang meliputi: Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%), yaitu tingkat ketercapaian sasaran strategis kementerian/lembaga yang didukung oleh program dan kegiatan satuan kerja. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%), yaitu akumulasi capaian indikator kinerja program pada unit eselon I yang menjadi pembina satuan kerja. Agregasi Capaian RO Satker (30%), yaitu tingkat ketercapaian output kegiatan (Rincian Output) yang dilaksanakan oleh satuan kerja.b. Efisiensi (25%), yaitu agregasi nilai efisiensi satuan kerja yang mencerminkan kemampuan dalam menggunakan anggaran secara hemat dan optimal untuk menghasilkan output yang telah ditetapkan.Gambar 8. Nilai Indikator Kinerja Anggaran DIPA 01

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 83Berdasarkan data pada Aplikasi Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Sengeti telah mencapai bahkan melampaui targetyang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar 95% dan realisasi dari target tersebut sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tahun 2025 yaitu 105,26%.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang baik menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sengeti telah menyusun perencanaan anggaran secara tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan, serta mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang baik pada Pengadilan Negeri Sengetididukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut: Perencanaan yang berbasis kinerjaPenyusunan rencana kerja dan anggaran dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis, indikator kinerja, serta prioritas program yang telah ditetapkan sehingga anggaran tepat sasaran dan terukur. Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaanKesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan meminimalkan revisi anggaran serta memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal. Koordinasi internal yang efektif