LAPORAN TAHUNAN PA SOE TAHUN 2021

Adapun data Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebagaimana dibawah ini:

HAKIM
Daftar nama-nama Hakim Pengadilan Agama Soe

TABEL 3.1 DAFTAR NAMA HAKIM

No NAMA/NIP Pangkat/ JABATAN Majelis
Gol Majelis
Majelis
1 MOH. RIVAI, S.H.I., M.H Pembina, Ketua Majelis
19780507 200604 1 003 IV/a Wakil Ketua

2 MARTINA LOFA, S.H.I., M.H.I Penata Tk. I, Hakim
19840929 200805 2 001 III/d

3 AHMAD HAMDI, S.H.I Penata Muda,
19910105 201712 1 003 III/a

Daftar Nama-nama Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe

TABEL 3.2 DAFTAR PEJABAT KEPANITERAAN

No NAMA/NIP Pangkat/ Jabatan
Gol
1 ABUBAKAR ALBONEH, S.H Panitera
19700324 199903 1 006 Penata Tk.I, III/d Panitera Muda Hukum
Penata, III/c Panitera Muda Gugatan
2 SITI RUSLINA, S.HI Penata, III/c Panitera Muda
19820403 200912 2 002 Penata, III/c Permohonan
Jurusita
3 ERNI SUMARNI, S.HI., M.H Pengatur Muda, Tk.I II/b
19810310 200912 2 002

4 NUR AMALIA MANDASARI, S.EI
19850123 200904 2 008

5 RUCHANI
19860915 201408 1 001

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme
pegawai teknis yudisial, Pengadilan Agama Soe untuk Tahun 2020 telah diikut
sertakan dalam berbagai macam kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang
diadakan oleh Mahkamah Agung, maupun oleh Pengadilan Tinggi Agama
Kupang.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sekretaris Pengadilan Agama Soe membawahi tenaga non teknis yudisial
yang terdiri dari tiga sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang
kepala sub bagian.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 49

Tenaga non teknis yudisial yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Soe
sampai dengan akhir Desember Tahun 2020 berjumlah 4 (empat) orang,
dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Sekretaris
- 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;

Adapun Daftar nama-nama Pejabat Kesekretariatan Pengadilan Agama Soe
adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3 DAFTAR PEJABAT KESEKRETARIATAN

No NAMA / NIP Pangkat/ Jabatan Ket
Gol
1 USMAN ASAFAH, S.T., M.H Sekretaris
19770910 200502 1 001 Pembina
IV/a Kasubbag
2 DAENG KASMIN ILA, S.H Umum dan Keuangan
19781021 200704 1 001 Penata Tk.I, Kasubbag
III/d Perencanaan, IT dan
3 INDRA TIMORA, S. Kom., M.H. Pelaporan
19840527 201101 1 009 Penata, Kasubbag
III/c Kepegawaian dan
4 ANIKUN SARASWATI, S.Sy Organisasi Tatalaksana
19860502 201101 2 015 Penata, CPNS / Pranata
III/c Komputer
5 RIZA FAHLEFI, S.Kom
199506292020121003 Penata Muda,
III/a

Daftar Nama-nama Tenaga Honorer Pengadilan Agama Soe

TABEL 3.4 DAFTAR NAMA TENAGA HONORER

No NAMA TUGAS Pendidikan
SLTA
1 RIDWAN BENFATIN Satpam SLTA
SLTA
2 SOFYAN BETI Pramubakti S1

3 RUKYATUL AINI Pramubakti

4 M. SALMAN AL-FARIS, S.HI Supir

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme
pegawai non teknis yudisial Pengadilan Agama Soe tahun 2021, telah diikut
sertakan dalam berbagai macam kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang
diadakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Dari jumlah pegawai Pengadilan Agama Soe yang ada, baik teknis yudisial
dan non yudisial belum memenuhi batas minimal jumlah pegawai Pengadilan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 50

Agama Soe, sehingga ada beberapa pegawai yang menduduki jabatan
rangkap/tugas rangkap. Perangkapan jabatan/tugas tersebut dapat dilihat dari
data di bawah ini:

menduduki jabatan rangkap/tugas rangkap. Perangkapan jabatan/tugas
tersebut dapat dilihat dari data di bawah ini:

TABEL 3.5 DAFTAR PEGAWAI RANGKAP JABATAN

NO N A M A JABATAN/RANGKAP

POKOK RANGKAP

1. NUR AMALIA MANDASARI, S.EI Panmud Bendahara
Permohonan Pengeluaran

2. SITI RUSLINA, S.H.I. Panmud Hukum Panmud Gugatan

Sumber: Subbag Kepegawaian Pengadilan Agama Soe 2021

Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Soe sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman pada tingkat pertama bila dilihat dari klasifikasinya masuk pada
klas II yang tentunya mempunyai tanggungjawab besar terhadap penegakan
hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dan aturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait.

Sebagai ilustrasi bahwa setiap tahun perkara yang ditangani oleh
Pengadilan Agama Soe berjumlah atau berkisar 19 perkara dan bila dibuat
rata-rata setiap bulannya berjumlah 2 (dua) perkara.

Melihat dari perkara yang ditangani tersebut, maka rasio sumber daya
manusia yang dibutuhkan dengan perbandingan yang ada sebagaimana
dibawah ini:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 51

TABEL 3.6 KEBUTUHAN SDM KEPANITERAAN

No Jabatan Jumlah Jumlah Keterangan
1 Ketua sekarang seharusnya Sesuai

1 1

2 Wakil Ketua 11 Sesuai

3 Hakim 1 2 Belum Sesuai

4 Panitera 11 Sesuai

5 Panmud 2 3 Belum Sesuai

6 Panitera Pengganti 0 1 Belum Ada

7 Jurusita 11 Sesuai

8 Jurusita Pengganti 0 1 Belum Ada

9 Staf kepaniteraan 0 2 Belum Ada

Jumlah 7 12 Kurang 5 orang

TABEL 3.7 KEBUTUHAN SDM KESEKRETARIATAN

No Jabatan Jumlah Jumlah Keterangan

sekarang seharusnya

1 Sekretaris 1 1 Sesuai

2 Kasubag 3 3 Sesuai

3 CPNS / Pranata 1 1 Sesuai
Komputer

4 Staf Kesekretariatan 0 3 Belum Ada

Jumlah 5 8 Kurang 3 orang

Melihat dari rasio tersebut, maka Pengadilan Agama Soe saat ini sudah
masuk masa krisis karena pegawai secara keseluruhan yang ada hanya
berjumlah 12 orang, sedangkan yang dibutuhkan adalah sebanyak 20 orang.
Sehingga di Pengadilan Agama Soe terjadi gap atau kekurangan pegawai
sebanyak 8 orang.
- Oleh karena itu berdasarkan rasio tersebut, maka bersama ini mohon

kebijakan dari pimpinan baik yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Kupang,
Badilag maupun di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
memprioritaskan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Soe, agar

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 52

beban kerja bisa terselesaikan dengan baik dan selanjutnya pelayanan
kepada masyarakat dapat maksimal.

- Mutasi

Mutasi atau perpindahan pegawai baik menyangkut pindah satuan kerja
maupun pindah jabatan merupakan keniscayaan bagi setiap Pegawai Negeri
Sipil, termasuk pegawai yang ada pada Pengadilan Agama Soe.

Adapun mutasi yang ada pada Pengadilan Agama Soe selama tahun
2021 dikategorikan pada 4 (empat) kategori, yaitu mutasi keluar, mutasi
masuk, mutasi karena promosi dan mutasi karena memasuki masa pensiun.
Adapun kejadian mutasi pada Pengadilan Agama Soe sebagaimana dibawah
ini:

TABEL 3.8 MUTASI KELUAR

KELUAR

NO NAMA/ NIP LAMA JABATAN

1. Fauziah Burhan, S.HI Hakim Pengadilan BARU
NIP. 19860904 200904 2 Agama Soe Kelas II Hakim Pengadilan Agama
006 Kupang Kelas Ib

2. Syamsul Bahri, S.HI Hakim Pengadilan Hakim Pengadilan Agama
NIP. 19830831 200912 1 Agama Soe Kelas II Watansoppeng Kelas II
005
Sekretaris Pengadilan Sekretaris Pengadilan Agama
3. Dahlia Oramahi, S.E
Agama Soe Kelas II Ende Kelas II
NIP. 19840731 200912 2
007 Panmud Gugatan Panmud Permohonan
4. Erni Sumarni, S.HI., M.H
NIP. 19810310 200912 2 Pengadilan Agama Soe Pengadilan Agama
002
Kelas II Kefamenanu Kelas II

TABEL 3.9 MUTASI MASUK

MASUK

NO NAMA/ NIP LAMA JAJABATAN
BARU

1. Usman Asafah, S.T., M.H Sekretaris Sekretaris Pengadilan
NIP. 19770910 200502 1 001 Pengadilan Agama Agama Soe Kelas II
Wakil Ketua Pengadilan
Larantuka Kelas II Agama Soe

2. Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H Hakim Pengadilan
NIP. 19810628 200704 1 001 Agama Bitung

Sumber data : Subag Kepegawaian Pengadilan Agama Soe 2021

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 53

- Promosi
Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan tertentu

membuka kesempatan baginya untuk naik pangkat menurut jenjang
pangkat yang disediakan untuk jabatan tersebut. Untuk lebih menjamin
obyektifitas dalam mengisi formasi jabatan di lingkungan Pengadilan
Agama Soe maupun diluar Pengadilan Agama Soe dan setiap pengangkatan
dan pengusulan pegawai untuk menduduki suatu jabatan
mempertimbangkan pendidikan, pengalaman, kecakapan, pangkat,
kemampuan baik kemampuan penguasaan ilmu maupun kemampuan
memimpin atau membimbing bawahan dan persyaratan-persyaratan lain
yang diperlukan, sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Adapun promosi jabatan pegawai di Pengadilan Agama Soe terdapat dua
kategori, yaitu promosi keluar instansi Pengadilan Agama Soe dan Promosi
di masuk Instansi Pengadilan Agama Soe antara lain :

TABEL 3.10 PROMOSI MASUK

PROMOSI MASUK

NO NAMA/ NIP JABATAN

1. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I LAMA BARU
NIP. 19840429 200805 2 001
Hakim Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan
Agama Kupang Agama Soe Kelas II
Kelas Ib

TABEL 3.11 PROMOSI KELUAR

PROMOSI KELUAR

NO NAMA/ NIP JABATAN

1. Hizbuddin Maddatuang, S.H., LAMA BARU
M.H Ketua Pengadilan Agama
NIP. 19810628 200704 1 001 Wakil Ketua Tutuyan Kelas II
Pengadilan Agama Soe
Kelas II

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 54

TABEL 3.12 PROMOSI KEDALAM
PROMOSI KEDALAM

NO NAMA/ NIP JABATAN BARU
LAMA

- Pensiun
Selama tahun 2021 PNS Pengadilan Agama Soe tidak terdapat pegawai

yang pensiun di Pengadilan Agama Soe.

Kenaikan Pangkat
Sebagaimana ketentuan tentang aturan kepegawaian yang mengatur tentang
kenaikan pangkat pegawai termasuk didalamnya hakim, maka bersama ini
kami menyampaikan kenaikan pangkat hakim atau pegawai Pengadilan
Agama Soe sebagaimana dibawah ini:

Periode April 2021:

TABEL 3.13 KENAIKAN PANGKAT

NO NAMA/ NIP PANGKAT

LAMA BARU

12 34

1. Usman Asafah, S.T., M.H Penata Tk.I, III/d Pembina, IV/a
NIP. 19770910 200502 1 001 Penata Tk.I, III/d

2. Nur Amalia Mandasari, S.EI Penata, III/c
NIP. 19850123 200904 2 008

Sumber data : Subbag Kepegawaian Pengadilan Agama Soe 2021

- DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti DIKLAT)

Pada Tahun 2021 kegiatan Diklat baik teknis maupun non teknis
dilakukan melalui metode daring yang diselenggarakan oleh BALITBANG
DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG, adapun Pegawai Pengadilan Agama
Soe yang mengikuti DIKLAT baik itu SDM Teknis maupun Non Teknis.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 55

TABEL 3.14 DIKLAT

JENIS DIKLAT

NO NAMA/ NIP DIKLAT DIKLAT DIKLAT
PENJEN- FUNGSIONAL TEKNIS
JANGAN
- Perparation For The TOEFL
1. Moh. Rivai, S.HI., M.H - Ilmu Jurnalistik
NIP. 1978050720006041003 - Lead Asessor APM
- Inhouse Argumentasi Gagasan
Hizbuddin Maddatuang, S.H.,
2. M.H Pengadilan di Media Massa
- Sertifikasi Ekonomi Syariah
NIP. 198106282007041001 - Bimtek SAKIP
- Eksekusi Putusan Perdata
3. Martina Lofa, S.HI., M.H.I
NIP. 198404292008052001  Basic Booklet Design with Adobe
Insign
4. Ahmad Hamdi, S.HI
NIP. 199101052017121003  Teknik Menyusun Resume
Putusan
5. Abubakar Alboneh, S.H Teknis Yudisial
NIP. 197003241999031006  Lead Asessor APM
Panitera / Basic English Communication Skills
Panitera
Pengganti for Court Officials

6. Dahlia Oramahi, S.E  Teknis Yudisial Penyetaraan
NIP. 198407312009122007 Ekonomi Syariah

 Hakim Berkelanjutan
 Sosialisasi PERMA 3 Tahun 2017

dan PERMA 5 Tahun 2019
 Bimtek SAKIP

 Efektifitas Pribadi
 English Effective Writing
 Basic Infographic Design with

Adobe Illustrator
 Public Speaking and Effective

Communication Skill
 Inhouse Argumentasi Gagasan

Pengadilan di Media Massa
 Basic Vidio Editing

 Basic Vidio Production
 Basic Motion Graphic with Adobe

After Effect
 Bimtek SAKIP
 Sosialisasi SIPP
 Arsip Digital Pengadilan

7. Usman Asafah, S.T., M.H - Mentoring Peserta PKP
NIP. 197709102005021001 - Pengendalian Intern atas

8. Siti Ruslina, S.HI Pelaporan Keuangan
NIP. 198204032009122002 Bimtek SAKIP

Sosialisasi SIPP

9. Erni Sumarni, S.HI., M.H Sosialisasi SIPP
NIP. 1988103102009122002

10. Nur Amalia Mandasari, S.EI Teknis Yudisial  Sosialisasi SIPP
NIP. 198501232009042008 Panitera /
Panitera - E-Learning Penyegaran Pejabat
Pengganti PPSPM

11. Daeng Kasmin Ila, S.H - Manajemen Aset
NIP. 197810212007041001 - Sosialisasi Pelaporan Capaian

Output

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 56

12. Indra Timora, S.Kom., M.H - Sosialisasi Langkah-langkah
NIP. 198405272011011009 Akhir Tahun

13. Anikun Saraswati, S.Sy - Manajemen Laporan Kinerja
NIP. 198605022011012015 - Bimtek SAKIP
- Public Speaking and Effective
14. Riza Fahlefi, S.Kom Latsar CPNS
NIP. 19950629 202012 1 003 Communication Skill
- Bendahara Pengeluaran /

Pengeluaran Pembantu

- Menejemen Kepegawaian Dasar
bagi CPNS

- English Effective Prasentation

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 57

GAMBAR 3.1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI DIKLAT ONLINE/WEBINAR

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 58

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 59

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 60

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 61

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA dan
TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran DIPA 005.01.402820
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-005.01.402820/2021.

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup
unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31
Desember 2021.

a) Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.650.000,- atau mencapai 126,19
persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 2.100.000,-

RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PNBP PER 31 DESEMBER TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

TABEL 4.1 REALISASI PNBP DIPA 01

No. Uraian Estimasi Realisasi %
Pendapatan
1. Pendapatan sewa tanah, 2.650.000 126,19
Gedung dan bangunan 2.100.000
Total Pendapatan 2.650.000 126,19
2.100.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp.
2.624.077.727,- atau mencapai 99,55 persen dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 2.817.709.000,-
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dapat disajikan
sebagai berikut.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 62

TABEL 4.2 REALISASI BELANJA NEGARA DIPA

PENGADILAN AGAMA SOE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021

( dalam satuan Rupiah)

NO Uraian TA 2020
1. Belanja Pegawai
Anggaran Realisasi %

1.634.283.000 1.625.208.646 99.55

2. Belanja Barang 964.195.000 961.369.081 99.71

3. Belanja Modal 37.500.000 37.500.000 100,00

Jumlah Belanja Negara 2.635.978.000 2.624.078.261 99.55

GRAFIK 4.1 REALISASI BELANJA DIPA 01

Rupiah 1,800,000 ,000.00
1,600,000 ,000.00
1,400,000 ,000.00 Belanja Belanja Barang Belanja Modal
1,200,000 ,000.00 Pegawai
1,000,000 ,000.00 1,634,283 ,000.00 964,195,0 00.00 37,500,00 0.00
961,369,0 81.00 37,500,00 0.00
800,000,0 00.00 1,625,654 ,646.00
600,000,0 00.00
400,000,0 00.00
200,000,0 00.00

0.00

Anggaran
Realisasi

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2021

a) Belanja Pegawai

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 63

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Soe per 31 Desember
TA 2020 adalah sebesar Rp.1.630.903.010,- atau 99,90%

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

REALISASI BELANJA PEGAWAI PER 31 DESEMBER TA 2021
(DALAM SATUAN RUPIAH)

Uraian ANGGARAN REALISASI %

Beban Gaji Pokok PNS 606.904.000 606.528.260 99.94

Beban Pembulatan Gaji PNS 12.000 11.549 96.24

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 48.381.000 48.069.570 99.36

Beban Tunj. Anak PNS 15.625.000 15.126.532 96.81

Beban Tunj. Struktural PNS 28.560.000 28.140.000 98.53

Beban Tunj. Fungsional PNS 654.880.000 654.820.000 99.99

Beban Tunj. PPh PNS 77.789.000 77.774.042 99.98

Beban Tunj. Beras PNS 39.282.000 38.961.960 99,19

Beban Uang Makan PNS 105.720.000 99.818.000 94.42

Belanja Tunjangan Umum PNS 2.830.000 2.405.000 84,98

Beban Tunjangan Kemahalan 54.300.000 54.000.000 99,45

Hakim

Total Belanja Brutto 1.634.283.000 1.625.654.913 99.47

Pengembalian Belanja - 267 -

Total Belanja Netto 1.634.283.000 1.625.208.646 98.97

TABEL 4.3 REALISASI BELANJA PEGAWAI

b) Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Soe per 31

Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 961.369.081,- atau
99,56% dari anggaran sebesar Rp. 964.195.000,-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 64

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

REALISASI BELANJA BARANG PER 31 DESEMBER TA 2021
(DALAM SATUAN RUPIAH)

Uraian ANGGARAN REALISASI %

Belanja Barang 959.195.000 956.369.081 99.71
Operasional
Belanja Barang Non 5.000.000 5.000.000 100,00
Operasional
Total Belanja Brutto 964.195.000 961.369.081 99,71
Pengembalian Belanja 00 0
Total Belanja Netto
964.195.000 961.369.081 99,71

TABEL 4.4 REALIASI BELANJA BARANG

c) Belanja Modal
Pada Tahun Anggaran 2021 ini Pengadilan Agama Soe

mendapatkan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan :

a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi untuk
Belanja Peralatan dan Mesin berupa 2 (dua) Unit Laptop.

2. Realisasi Anggaran DIPA 005.04.402821
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-005.04.402821/2021.

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup
unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31
Desember 2021.
a. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.361.500,- atau mencapai 129,66
persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 1.050.000,-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 65

TABEL 4.5 REALISASI PNBP DIPA 04

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2021

No. Uraian Estimasi Realisasi %
Pendapatan 100
- Pendapatan Uang Meja
(Leges) dan Upah Pada 10.000 10.000 160
Panitera Badan Pengadilan 1.051
(Peradilan) 150.000 240.000 369.28
50.000 525.500
- Pendapatan Ongkos Perkara
- Pendapatan Kejaksaan dan 210.000 775.500

Peradilan Lainnya
Total Pendapatan

a. Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar
Rp.13.467.000,- atau mencapai 81.67 persen dari alokasi anggaran
sebesar Rp.16.490.000,-
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sTA 2021 dapat disajikan
sebagai berikut.

TABEL 4.6 REALISASI BELANJA NEGARA

PENGADILAN AGAMA SOE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

NO Uraian TA 2021

1. Belanja Pegawai Anggaran Realisasi %
2. Belanja Barang 0
3. Belanja Modal 00
Jumlah Belanja Negara 12.527.000
0 12.305.000 98,23

16.490000 00

12.527.000 12.305.000

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 66

GRAFIK 4.2 REALISASI BELANJA DIPA 04

14,000,00 0.00 12,527,000.00
12,000,00 0.00
10,000,00 0.00 12,305,000.00

Rupiah 8,000,000 .00
6,000,000 .00
4,000,000 .00 0.00 0.00 Belanja 0.00 0.00
2,000,000 .00 Barang
Belanja 12,527,00 0.00 Belanja Modal
0.00 Pegawai
12,305,00 0.00 0.00
ANGGARAN 0.00 0.00
REALISASI 0.00

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2021

Pengadilan Agama Soe mengelola Biaya Proses sesuai Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Pengadilan Agama Soe
memungut kepada para pihak yang berperkara sebesar Rp. 50.000,00 per
perkara. Biaya proses tersebut telah pula dibentuk Tim Pengelola Biaya
Proses dan telah dilaksanakan pembukuan untuk mencatat seluruh
penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Data keuangan biaya proses per
30 Desember 2021 dirincikan pada tabel berikut ini:

.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 67

Rekapitulasi Biaya Proses Berperkara
Pengadilan Agama Soe
Tahun 2021

TABEL 4.7 REKAPITULASI BIAYA PROSES

No Bulan Saldo Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 Januari Awal Akhir
2 Februari 150.000 150.000
3 Maret 0 0
4 April 0
5 Mei 0 200.000 200.000 0
6 Juni 0
7 Juli 0 50.000 50.000 0
8 Agustus 0
9 September 0 50.000 50.000 0
10 Oktober 0
11 Nopember 0 00 0
12 Desember 0
0 00 0
0
0 100.000 100.000

0 50.000 50.000

0 150.000 150.000

0 150.000 150.000

0 00

0 00

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 68

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA SOE
TAHUN 2021

TABEL 4.8 REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA

No Bulan Saldo Penerimaan Pengeluaran Pengembalian Saldo
1 Januari Awal 0 437.000 Sisa Panjar Akhir
2 Februari 437.000 225.000
3 Maret 0
4 April 00 0 0 0
5 Mei 0
6 Juni 0 416.000 416.000 160.000 0
7 Juli 0
8 Agustus 00 0 0 655.000
9 September 802.000
10 Oktober 00 0 0 411.000
11 Nopember 0
12 Desember 0 905.000 250.000 0 792.000
166.000
655.000 1.322.000 1.175.000 0 436.000

802.000 702.000 1.093.000 110.000

411.000 586.000 997.000 535.000

0 1.152.000 360.000 0

792.000 586.000 1.212.000 0

166.000 1.016.000 746.000 0

Sumber Data : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Soe 2019
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Soe
ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi
yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan
dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas
Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban
jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada di
dalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran
tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat
menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 69

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu
memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi :
perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan,
penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara
salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable
melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Informasi
Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Soe selaku
UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara
periodik per bulan ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang selaku UAPPB-W (Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 70

1 Sarana dan Prasarana Gedung

MATRIK 4.1 SARANA/PRASARANA GEDUNG

NO Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I. FASILITAS RUANGAN 1 Digunakan
1. Ruang Ketua 1 Digunakan
2. Ruang Wakil Ketua 1 Digunakan
3. Ruang Panitera 1 Digunakan
4. Ruang Sekretaris 1 Digunakan
5. Ruang Sidang Utama 1 Digunakan
6. Ruang Media Center 1 Digunakan
7. Ruang Hakim 1 Digunakan
8. Ruang Perpustakaan 1 Digunakan
9. Mushola 1 Digunakan
10. Ruang Rapat 1 Digunakan
11. Ruang Sekretariat APM & ZI 1 Digunakan
12. Pantri 1 Digunakan
13. Gudang 1 Digunakan
14. Ruang IT/Server 2 Digunakan
15. Ruang Panel 1 Digunakan
16. Ruang Tamu Terbuka Lantai Satu 1 Digunakan
17. Ruang Tamu Terbuka Lantai Dua 1 Digunakan
18. Ruang Kepaniteraan 1 Digunakan
19. Ruang Arsip Kepaniteraan 1 Digunakan
19. Ruang PTSP 1 Digunakan
20. Ruang Posbakum 1 Digunakan
21. Ruang Mediasi 1 Digunakan
22. Toilet Wanita 1 Digunakan
23. Toilet Pria 1 Digunakan
24. Ruang Kesekretariatan 1 Digunakan
25. Ruang Arsip Kesekretariatan 1 Digunakan
26 Ruang Bendahara 1 Digunakan
27. Pos Satpam 1 Digunakan
28. Ruang Merokok 1 Digunakan
29. Ruang Laktasi dan Bermain Anak 1 Digunakan
30. Ruang Arsip Perkara

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 71

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap
barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan gedung kantor
permanen. Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Soe
meliputi:

a) Pemeliharaan
Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Soe mendapatkan
belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan kantor. Belanja
biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan
gedung dan halaman sebesar Rp. 205.500.000 ,00 (Dua ratus lima
juta lima ratus Ribu Rupiah). Pemeliharaan gedung ini berupa
perbaikan atap yang bocor, perbaikan saluran air dan
pembuangan, pengecatan batas tempat parkir, dan penataan
halaman berupa taman. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar
Rp. 205.500.000 ,-00(Dua ratus lima juta lima ratus Ribu Rupiah).

b) Penghapusan
Dalam Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Soe untuk

gedung dan bangunan tidak ada penghapusan.

2 Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran
Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan

aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset
tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan
kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris
kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang
diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang
milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi
perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 72

MATRIK 4.2 SARANA FASILITAS PERKANTORAN
NO Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Jumlah Keterangan

I. SARANA/PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN 18 8 Rusak
1. Komputer/PC 20 10 Rusak
2. Laptop 1 Baik
3. Infocus 1 Rusak
4. PABX 4 Rusak
5. Mesin Ketik --
6. Mesin Foto Kopi --
7. AC 2 1 Rusak
8. Faximili 2 Baik
9. Genset 8 Baik
10. Filling Cabinet Besi 3 Baik
11. Brandkas 11 Baik
12. Tabung Pemadam Api 1 Baik
13. CCTV Kamera 11 Baik
14. Papan Visual/papan nama 3 Baik
15. Movitex Board 3 Baik
16. White Board 2 1 Rusak
17. Mesin Absensi 1 Baik
18. Hand Metal Detector 1 Baik
19. Papan Pengumuman 1 Baik
20. Meja Resepsionis 23 10 Rusak
21. Printer 2 1 Rusak
22. Server 1 Rusak
23. Router 7 1 Rusak
24. Televisi 5 3 Rusak
25. Meja Rapat 2 Baik
26. Meja Sidang 1 Baik
28. Palu Sidang 63 31 Rusak
29. Kursi Kayu 68 36 Rusak
30. Kursi Besi Metal 6 Baik
31. Kursi Sofa 21 Baik
32. Meja Kayu

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 73

MATRIK 4.3 FASILITAS KENDARAAN DINAS

NO Sarana/Prasarana Fasilitas Kendaraan Dinas Jumlah Keterangan

I. Jenis Kendaraan Roda 4 1 Baik
1. Kijang Innova

II. Jenis Kendaraan Roda 2 1 Baik
1. Honda Supra X-125 1 Baik
2. Honda Kharisma X-125 1 Baik
3. Supra Fit 1 Baik
4. Suzuki Thunder 1 Rusak
5. Honda GL 100

MATRIK 4.4 1FASILITAS RUMAH DINAS

KONDISI

NO URAIAN JUMLAH BAIK RUSAK RUSAK KET
RINGAN BERAT
1. Rumah Dinas Ketua - - -
- -

2. Rumah Dinas Wakil Ketua - -- --

3. Rumah Dinas Hakim - -- - -

4. Rumah Dinas Panitera - - - - -

5. Rumah Dinas Sekretaris - -- --

Pengelolaan peralatan dan mesin kantor di Pengadilan Agama
Soe antara lain meliputi :

 Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk
peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama
Soe untuk mengidentifikasi kondisi barang.

 Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) sebanyak 26 ruangan
melalui Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 74

 Pembuatan SK ijin pemakaian BMN berupa kendaraan dinas
bermotor roda 2 sebanyak 4 unit dan untuk kendaraan roda empat
sebanyak 1 unit dan laptop.

 Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor.

 Penginputan pembelian dan pengeluaran persediaan di aplikasi
persediaan.

 Penginputan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin ke
aplikasi simak BMN.

 Adapun pengelolaan aset lainnya / bahan-bahan pustaka di
lingkungan Pengadilan Agama Soe, meliputi :

- Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang
kegiatannya meliputi : untuk bahan pustaka yang baru
diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman
judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta
membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul di
bagian yang Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama
Soe.

- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar
semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan,
memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka,
memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak
pepustakaan.

a. Pemeliharaan Prasarana
Pada Tahun Anggaran 2020 ini Pengadilan Agama Soe

mendapatkan dana dari DIPA untuk biaya pemeliharaan
kantor sebesar Rp. 261.167.000,00 :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 75

TABEL 4.9 PEMELIHARAAN PRASARANA

Jenis Volume Anggaran
NO Pemeliharaan 167.000.000
38.500.000
1. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1000 m2
2. Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung 3.850 m2 27.206.000

Kantor 10.956.000

3. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1 Unit 1.110.000
Roda 4 2.500.000
5.025.000
4. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 4 Unit 3.410.000
4.420.000
Roda 2 1.040.000

5. Pemeliharaan Genset 1 Tahun

6. Bahan Bakar Genset 1 Tahun
7. Pemeliharaan PC 5 Unit

8. Pemeliharaan Laptop/Notebook 6 Unit

9. Pemeliharaan Printer 5 Unit

10. Pemeliharaan Inventaris Kantor 13 Unit

b. Penghapusan
Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Soe tidak mengajukan

penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-Court dilingkungan Peradilan Umum/ Agama/ Miltun

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran
Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara
online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan
saluran elektronik.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik sebagai dasar hukum pertama penggunaan aplikasi E-Court, masih
dikhususkan untuk Advokat namun seiring berjalannya waktu sudah
dikembangkan dan bisa dipergunakan oleh pengguna lainnya maupun badan
Hukum. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus
melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 76

Advokat disumpah, sedangkan pengguna lain harus memiliki email dan
petugas E Court membantu pendaftaran dan memvalidasi;

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung RI telah dapat menjawab
tuntutan dan kebutuhan masyarakat yaitu dengan diterbitkannya Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yaitu pengembangan E-Court
menuju E-Litigasi. Dari yang sebelumnya hanya terbatas pada Pendaftaran
(E-Filling), Pembayaran (E-Payment) dan Pemanggilan/Pemberitahuan (E-
Summons) namun sekarang dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun
2019 telah dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi)

Pengadilan Agama Soe yang merupakan unit kerja Peradilan Agama
tingkat pertama telah melaksanakan e-court sejak tahun 2019 hingga
sekarang. Sejak awal Januari 2021 sampai akhir Desember 2021, Pengadilan
Agama Soe telah berhasil mendaftar perkara melalui aplikasi e-court
sebanyak 11 perkara dari 19 perkara yang didaftarkan dengan rincian 7
perkara gugatan dan 4 perkara permohonan.

Pelaksanaan e-court pada Pengadilan Agama Soe sejauh ini telah
berjalan lancar dan telah dilaksanakan sosialisasi kepada advokat maupun
masyarakat pengguna e-court disamping itu telah pula diadakan banner,
brosur dan piranti – piranti lainnya dalam mendukung terlaksananya
pelayanan e-court. Masing – masing Pejabat telah dibuatkan user akun dalam
penggunaan apliaksi e-court sehingga masing-masing user dapat melihat dan
memantau perkembangan dalam penginputan data e-court.

Pada tahun 2021 ketua Pengadilan Agama Soe telah menerbitkan Surat
Keputusan nomor W23-A6/ 62 /KP.04.6/SK/I/2021 tanggal 4 Januari 2021
tentang penunjukan petugas meja e-court dengan tugas sebagai berikut :

1. Menjelasan persyaratan, prosedur, biaya layanan
2. Membantu mendaftaran akun
3. Memandu cara pendaftaran perkara
4. Memberikan Penjelasan pesidangan Elektronik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 77

GAMBAR 4.1 LAYANAN PENDAFTARAN DAN E-COURT

Dengan menggunakan e-court banyak kelebihan yang didapat,
diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya e-court lebih murah daripada
persidangan konvensional.

Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi
dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu
aparat keadilan otomatis berkurang, dengan demikian integritas pengadilan
menjadi terjaga.

Seperti telah dijelaskan diatas pada tahun 2021 Pengadilan Agama Soe
telah menerima perkara e-court sebanyak 11 (sebelas) perkara. Dengan
klasifikasi sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 78

Tabel 4.10 Perkara Ecourt

No No Perkara Jenis Status Keterangan
Perkara
1. 2/Pdt.G/2021/PA.Soe Dicabut e-cout perorangan
2. 3/Pdt.G/2021/PA.Soe Harta Dikabulkan e-cout perorangan
Bersama

Cerai Gugat

3. 4/Pdt.G/2021/PA.Soe Cerai Gugat Dikabulkan e-cout perorangan

4. 6/Pdt.G/2021/PA.Soe Cerai Talak Dikabulkan e-cout perorangan

5. 7/Pdt.G/2021/PA.Soe Cerai Talak Dikabulkan e-cout perorangan

6. 9/Pdt.G/2021/PA.Soe Cerai Talak Dikabulkan e-cout perorangan

7. 10/Pdt.G/2021/PA.Soe Kewarisan Belum putus Pengguna Terdaftar

8. 5/Pdt.P/2021/PA.Soe Pengangkatan Dikabulkan e-cout perorangan
Anak

9 6/Pdt.P/2021/PA.Soe Itsbat Nikah Dikabulkan e-cout perorangan

10. 7/Pdt.P/2021/PA.Soe Itsbat Nikah Dikabulkan e-cout perorangan

11. 8/Pdt.P/2021/PA.Soe Penetapan Dikabulkan e-cout perorangan
Ahli Waris

Adapun kendala kendala yang dihadapi terkait penerimaan perkara
secara e-court pada Pengadilan Agama Soe adalah

1. Terjadi Maintenace pada server pusat sehingga beberapa perkara yang
didaftarkan mengalami kendala pada saat pendaftaran E-court.

2. Karena perkara yang didaftarkan hampir semuanya bersifat verstek
(tidak dihadiri pihak Tergugat/Termohon), sehingga tidak
memungkinkan penyelesaian melalui e-litigasi.

- Implementasi SIPP dilingkungan Agama

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan prima peradilan sesuai
target Mahkamah Agung, maka dalam rangka membantu proses penyelesaian
administrasi perkara, Mahkamah Agung telah menerbitkan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) yang mulai diinstruksikan penerapannya mulai

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 79

awal tahun 2016. Diluncurkannya SIPP oleh Mahkamah Agung bertujuan
untuk memudahkan para hakim dan pejabat pengadilan dalam proses
pengadministrasian perkara, serta sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan
peradilan yang cepat, tepat waktu, efektif dan efisien serta biaya ringan
sebagaimana tertuang dalam asas beracara di Pengadilan Agama.

Adanya aplikasi SIPP tersebut, dapat direspon baik untuk aparatur
peradilan. Seperti halnya oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Panitera
Pengganti yang dimudahkan dalam proses perkara, penerimaan, penyusunan
berita acara sidang sampai pada pembuatan putusan, yang berarti aparatur
Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengimplementasikan SIPP
sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Agung guna mengintegrasikan data
dari seluruh Peradilan Agama dan juga lingkungan peradilan yang lain
bersama Mahkamah Agung

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada
Pengadilan Agama Soe telah berjalan dengan baik dan lancar, semua perkara
yang didaftarkan diinput melalui SIPP dengan penanggungjawab masing
masing user yang telah ditetapkan dan telah menggunakan versi terbaru
yaitu versi 4.1.1.

Setiap Bulan Pengadilan Agama Soe melaksanakan monitoring dan
evaluasi dalam hal penggunaan SIPP, sehingga kesalahan dalam penginputan
data pada SIPP dapat diminimalisir dan semua fitur dan Menu yang terdapat
dalam SIPP telah diinput seperti Surat Gugatan/Permohonan, PMH, PP, PHS,
Relas, BAS, sampai Putusan dan Anonimisasi.

Untuk sinkronisasi data telah dilaksanakan sehari minimal 3 (tiga) kali
sehingga data-data yang telah diinput dapat langsung terdeteksi melalui SIPP
Mahkamah Agung.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 80

GAMBAR 4.2 DAFTAR PERKARA GUGATAN PADA APLIKASI SIPP
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 81

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 82

Dalam kurun waktu tahun 2021, penilaian kinerja berdasarkan SIPP
yang dinilai oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Pengadilan
Agama Soe telah menempati urutan 10 besar pada penilaian kategori V. Hal
ini menunjukan bahwa Pengadilan Agama Soe sangat serius dan peduli
terhadap implementasi SIPP. Sedangkan untuk Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) website telah berjalan dengan baik tanpa kendala.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 83

GAMBAR 4.3 1 Menu Daftar Arsip Perkara Pada Aplikasi SIPP

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 84

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu

1. Maksud, Tujuan dan Manfaat
Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme

regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan
kinerja pelayanan Pengadilan Agama Soe. Pada Akreditasi Penjaminan
Mutu (APM) Pengadilan Agama Soe, terdapat peran Pengadilan Tinggi
Agama Kupang sebagai pembina Pengadilan Agama Soe, sebagai
penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu dan peran Pusat sebagai
regulator. Penyelenggaraan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
Pengadilan Agama Soe yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama tersebut meliputi tahapan Asesmen dan tahapan
penetapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Pelaksanaan Akreditasi
Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Soe dilakukan oleh Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Agama Soe yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui
Peraturan yang menjadi objek dalam pelaksanaan dan penerapan
Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah Pengadilan Agama Soe sesuai
dengan Peraturan.

2. Dasar Hukum
1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor: 2077.a/DJA/OT.01.3/SK/10/2019, tanggal 4 Oktober 2019
Tentang Tim Penyusunan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama.
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2019, tanggal 6 Oktober 2019 Tentang
Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Agama.
Penilaian dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan
Agama Soe memiliki 2 (dua) mekanisme:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 85

1. Telusur dokumen yang memiliki 7 komponen sebagaimana tersebut
di bawah ini:
a. Kepemimpinan (Leadership)
b. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
c. Manajemen Proses (Process Management)
d. Perencanaan Strategis (Strategic Planing)
e. Manajemen Sumberdaya (Resources Management)
f. Sistem Dokumen (Document System)
g. Hasil Kinerja (Performance Result)
Tujuh kriteria penilaian ICP-E tersebut telah dirumuskan dalam

bentuk checklist standar BADILAG untuk memudahkan para asesor
internal dan eksternal menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang
memiliki beberapa unsur penilaian, diantaranya:
a. Implementasi pembangunan Zona Integritas
b. Implementasi PTSP
c. Pemeriksaan Berkas Perkara dengan Data SIPP
d. Implementasi 5R1N
e. Observasi Dekorum Ruang Sidang
f. Observasi Keterbukaan Informasi
g. Foto Sarana Prasarana
Baik telusur dokumen maupun observasi implementasi

kesemuanya dirumuskan dalam bentuk Checklist standar BADILAG
tersebut dengan memuat hal-hal penting yang ada pada Pelaksanaan
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan BAWAS
(buku IV), Zona Interitas, Maklumat Pelayanan dan Standar
Pelayanan, Implementasi SIPP, Pelayanan Informasi Publik, PTSP dan
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Materi checklis standar
BADILAG tersebut menunjukan bahwa sama sekali tidak ada benturan
antaraAPM dengan RB dan dengan Pengawasan BAWAS.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama saat
ini telah memasuki tahun kelima dan berdasarkan surat Direktorat
Jenderal Peradilan Agama Nomor:3145/DJA.3/HM.00/9/2020 tanggal 3
September 2020 perihal Revisi Pelaksanaan Asessment Surveilance

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 86

Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020 terdapat 441 (empat ratus empat
puluh satu) satker yang merupakan peserta asesmen surveillance, yang
dibagi dalam 2 (dua) tahapan pemeriksaan;

TABEL 5.1 satker peraih predikat akreditasi penjaminan mutu 2019

NO TAHAPAN A (Excellent) PREDIKAT C JUMJULMAHLAH
B 145 satker
296 satker
1. I 131 satker 13 satker 1 satker
441 Satker
2. II 243 satker 47 Satker 6 satker

Jumlah Total 374 satker 60 satker 7 satker

Gambar 5.1 Sertifikat Akreditasi
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 87

Gambar 5.2 Kunjungan Assesor Eksternal APM

Tahun 2017 Pengadilan Agama Soe berdasarkan Surat Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Kupang kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :
W23-A/926/OT.01.3/VII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 perihal Persiapan
Sertifikasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama menunjuk
Pengadilan Agama Soe untuk melaksanakan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu
yang kemudian pada tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 2 November 2017
telah dilaksanakan Asesmen eksternal dari Tim Asesor Pengadilan Tinggi Agama
Kupang (NTT) dan dilanjutkan tanggal 17 November 2017 Asessment dari Tim
DIRJEN BADILAG. Dari hasil asessment tersebut Pengadilan Agama Soe berhasil
meraih predikat “A” Excellent.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 88

Sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Soe melaksanakan
Asessmen Surveillance Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Tim
Asessor Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 12 sampai
dengan 14 November 2018 dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Nomor 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober
2019 Tentang Hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan 2019,
Pengadilan Agama Soe masih bisa mempertahankan predikat “A” Excellent .

GAMBAR 5.3 HASIL ASESMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 2019

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Soe juga telah dilaksanakan Asessmen
Surveillance Kedua Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Tim Asessmen
Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor: W23-
A/1444/OT.01.3/SK/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan
Tim Telusur Dokumen Asessmen Surveillance APM Gelombang II Tahun
2019 dan Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor
W23-A/1480/HM.01.1/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Berbeda dari

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 89

tahun-tahun sebelumnya yang penilaiannya hanya dilaksanakan satu kali dan
materi yang diperiksa hanya berkisar pada kelengkapan evidence Akreditasi
Penjaminan Mutu serta implementasinya. Materi penilaian Asessmen
Surveilance Kedua dibagi menjadi 2 tahapan, yakni sebagai berikut:
1. Penilaian telusur dokumen yang terdiri dari telusur dokumen Akreditasi

Penjaminan Mutu, Zona Integritas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang dilaksanakan oleh Tim Asessmen Eksternal dari tanggal 21 s/d 22
Oktober 2019. Jika tahun sebelumnya Tim Asessmen Eksternal
melaksanakan penilaian telusur dokumen di Pengadilan Agama Soe
namun tahun ini prosedurnya berbeda, Tim Asessmen Eksternal menilai
telusur dokumen di Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
2. Penilaian observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang
dilaksanakan dari tanggal 7 s/d tanggal 8 November 2019 pada
Pengadilan Agama Soe oleh Tim Asessmen Eksternal Pengadilan Tinggi
Agama Kupang. Ada 4 kriteria penilaian observasi implementasi
Akreditasi Penjaminan Mutu yakni Keberlanjutan, Konsistensi Pelayanan
Publik, Implementasi 9 Inovasi Unggulan Ditjen Badilag dan Presentase
Evaluasi Implementasi APM;

GAMBAR 5.4 PRESENTASI EVALUASI IMPLEMENTASI APM TAHUN 2019

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 90

Asessment Surveilance 2019, Pengadilan Agama Soe mendapatkan hasil
“A” Excellent .

Pada tanggal 13 s/d 14 Oktober 2020 Tim Asessment Eksternal
Pengadilan Tinggi Agama Kupang juga telah melaksanakan telusur dokumen
APM dan observasi yang merupakan bagian dari penilaian assessment
eksternal surveillance ketiga. Dengan komitmen seluruh pegawai Pengadilan
Agama Soe untuk memberikan pelayanan prima dan professional kepada
masyarakat pencari keadilan, berdasarkan surat Direktur Pembinaan
Administrasi Peradilan Agama Nomor :3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal
30 November 2020 perihal Hasil Rapat Komite Keputusan APM Tahun 2020,
Pengadilan Agama Soe berhasil mempertahankan predikat “A” Excellent .

GAMBAR 5.5 PENYERAHAN KONTRAK KINERJA ASESMEN APM 2020

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 91

GAMBAR 5.6 PENETAPAN HASIL SURVEILANCE APM 2020
Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Soe tetap mengikuti APM, namun
sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni harus melakukan penilaian
ulang. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Soe telah mengikuti rangkaian
penialaian surveillance APM tiga kali berturut-turut dan semuanya
mendapat predikat “A” excellent. Penilaian eksternal APM ini telah
dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 19 November 2021 dengan harapan
Pengadilan Agama Soe tetap mempertahankan predikat “A” excellent.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 92

Gambar 5.7 Penyerahan hasil Assesment Eksternal APM

Semoga dengan adanya APM ini, baik secara administrasi maupun
pelayanan, Pengadilan Agama Soe dapat memberikan pelayanan prima
sehingga akan mendapatkan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Pemeliharaan Hasil Asesmen dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu
a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Sejalan dengan Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di
Mahkamah Agung khususnya dilingkungan Badan Peradilan Agama,
Pelaksanaan Zona Integritas merupakan suatu keharusan yang
pelaksanaannya dilakukan sebagaimana tahapan yang ditetapkan
dalam PERMENPAN Nomor 52 Tahun 2014. Untuk itu, perlu secara
konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja
melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Adapun maksud serta
tujuan pembangunan Zona Integritas sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 93

1. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBK)/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan

2. Tujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan
dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.

Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014 tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung
Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Pencanangan Pembangunan
Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu satker
bahwa satkernya telah siap membangun Zona Integritas.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan
Agama Soe dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 bertempat di
Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Soe disaksikan oleh Jajaran
FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang dalam hal ini
Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan
Negeri, DANDIM 1621 dan dihadiri oleh pimpinan Instansi terkait di
Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Gambar 5.8 Penandatangan Pencanangan Zona Integritas Oleh Ketua
Pengadilan Agama Soe

Integritas

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 94

Gambar 5.9 Penandatangan Pencanangan Zona Integritas Oleh Ketua
Pengadilan Negeri Soe

Gambar 5.10 Penandatangan Pencanangan Zona Integritas Oleh Kepala
Kejaksaan Negeri Soe

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 95

Gambar 5.11 Penandatangan Pencanangan Zona Integritas Oleh Dandim
1621 Timor Tengah Selatan

Gambar 5.12 Pembacaan Pakta Integritas Oleh Seluruh Pegawai
Pengadilan Agama Soe

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 96

Pembacaan Pakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Agama Soe
Moh. Rivai, S.HI., MH dan diikuti oleh seluruh Pegawai di lingkungan
Pengadilan Agama Soe.
b. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI untuk
mewujudkan badan peradilan yang agung dibutuhkan sumber daya
manusia yang profesioanal, berintegritas, bekerja keras, berkomitmen
dan bekerja sama dengan seluruh aparatur Pengadilan Agama, oleh
karenanya Direktorat Jenderal Peradilan Agama menetapkan salah satu
program untuk mendorong terjadinya perubahan di Peradilan Agama
adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) .

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor 261 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di
Lingkungan Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada seluruh
Pengadilan Agama / Mahkamah Syarìyah dan Pengadilan Tinggi
Agama/Mahkamah Syarìyah Aceh untuk melaksanakan Pembangunan
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Sejak diberlakukannya Buku Saku Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan
Peradilan Agama, seluruh aparatur Pengadilan Agama Soe berkomitmen
untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara masif dari
level pimpinan hingga para pejabat fungsional/struktural dan bahkan
Pegawai Tidak Tetap. Hal ini dimulai dengan pembentukan Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan
Agama Soe tertanggal 22 Februari 2019. Adapun penerapan
pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Soe sebagai
berikut:
A. Komponen Pengungkit

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 97

I. Manajemen Perubahan
Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten
mekanisme kerja, pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set)
individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai
dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Upaya
Pengadilan Agama Soe untuk mewujudkan tujuan diatas sebagai
berikut:
 Penyusunan Tim Kerja;
 Membuat dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM;
 Mensosialisasikan proses pembangunan ZI kepada seluruh
pegawai pada saat apel Senin pagi dan Jumàt sore, briefing pagi
dengan mengusung semangat dhuha, rapat periodik, pemasangan
spanduk/banner;
 Mensosialisasikan proses pembangunan ZI kepada masyarakat
melalui website, media social, spanduk/banner, TV Media;
 Mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI pada tiap-
tiap komponen serta membuat laporan dan tindaklanjut atas
temuan monitoring dan evaluasi;
 Perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan mengadakan
pemilihan role model diantara pimpinan, pemilihan agen
perubahan;
 Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik
dan perilaku;

II. Penataan Tata Laksana
Bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi system
proses dan prosedur menuju WBK/WBBM. Upaya yang telah
dilakukan Pengadilan Agama Soe adalah sebagai berikut:
 Setiap kegiatan ada SOP dan mengimplementasikannya;
 Menerapkan e-office/e-government demi efisiensi dan efektifitas
kerja;
 Keterbukaan Informasi publik melalui website;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 98