LAPORAN TAHUNAN PA SOE TAHUN 2021

BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan
dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana dan aturan yang
berlaku.

Selain itu guna menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan
publik terhadap lembaga pengadilan, Mahkamah Agung melakukan
pencegahan atas penyimpangan sedini mungkin oleh Hakim dan aparat
pengadilan. Upaya pencegahan, pengawasan dan pembinaan tersebut, oleh
Mahkamah Agung dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Pengadilan Agama Soe sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam
melakukan pengawasan internal merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan yang
dalam pelaksanaan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberitahuan Buku IV Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan.

Peran aktif masyarakat guna mencegah pelanggaran di lingkungan
peradilan serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
dan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, Mahkamah Agung
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 149

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yg berada di Bawahnya. Dalam
PERMA ini Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera dan Jurusita serta Aparatur Sipil
Negara, pelanggaran hukum acara, mal administrasi, pelayanan publik dan
pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik Negara dapat dilakukan
dengan cara melalui : aplikasi SIWAS MA RI pada situs Mahkamah Agung,
layanan pesan singkat (SMS), surat elektronik (e-mail), faksimile, telepon,
meja pengaduan, surat dan/atau kotak pengaduan.

Atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Soe sebagai salah satu
unit pelaksanan lembaga peradilan pada tingkat pertama, selain pengawasan
dilakukan oleh masing-masing atasan langsung juga telah menunjuk Hakim
Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Soe. Maksud dilaksanakan
pengawasan adalah :

1. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,
pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum
peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan
pelaksanaan tugas-tugas peradilan;

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan
ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;

4. Untuk menilai kinerja;
Adapun tujuan dari pengawasan tersebut untuk dapat mengetahui

kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi
pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang
diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas peradilan, tingkah laku aparat
peradilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Sedangkan fungsi pengawasan tersebut meliputi :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 150

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib
sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya;

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari
keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara
yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Pengadilan Agama Soe dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni pada
tahun 2021, telah membuat Surat Keputusan tentang Penunjukan Hakim
Pengawas Bidang dan beberapa kali terjadi perubahan karena adanya
promosi dan mutasi hakim di Pengadilan Agama Soe, sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor W23-
A6/52/PS.01/SK/I/2021 tanggal 4 Januari 2021. SK ini merupakan
pembaruan SK awal tahun dan mencabut SK sebelumnya yakni SK Nomor
W23-A6/503/PS.01/SK/IX/2020 tanggal 1 September 2020.

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor W23-
A6/271/PS.01/SK/II/2021 tanggal 25 Februari 2021. SK ini merupakan
perubahan dan mencabut SK sebelumnya dengan pertimbangan dua
orang hakim Pengadilan Agama Soe dimutasikan ke Pengadilan Agama
lain.

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor W23-
A6/631/PS.01/SK/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021. SK ini merupakan
perubahan dan mencabut SK sebelumnya dengan pertimbangan Wakil
Ketua Pengadilan Agama Soe dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan
Agama Tutuyan dan masuknya Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe yang
baru.

Sesuai SK Penunjukan tersebut, pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan
sebanyak 4 (empat) kali, yakni :

a. Triwulan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 April 2021;

b. Triwulan kedua telah dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Juli 2021;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 151

c. Triwulan ketiga telah dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 18 Oktober 2021;

d. Triwulan keempat rencana dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15
Desember 2021 namun karena satu dan lain hal sehingga pelaksanaan
ditunda sampai dengan tanggal 3 s.d 5 Januari 2022.

Rencana Tindak lanjut Hasil Pengawasan dalam target waktu masing-
masing 2 (dua) minggu terhitung tanggal akhir pengawasan dan
selanjutnya diadakan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan sejauh
mana telah dilaksanakannya hasil temuan Hakim Pengawas tersebut.
Hingga target waktu yang diberikan masing-masing bidang, perbaikan-
perbaikan sesuai hasil temuan telah diselesaikan tepat waktu.

Untuk pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas
Daerah Pengadilan Tinggi Agama Kupang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali
yakni:

a. Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) dilaksanakan pada tanggal 14 Juli
2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Tugas
Nomor W23-A/1110/KP.01.1/7/2021 tertanggal 12 Juli 2021. Adapun
hasil temuan Hakim Tinggi Pengawas Daerah telah ditindak lanjuti tepat
waktu sebagaimana hasil temuan/perbaikan yang diminta dan telah
dikirimkan ke Pengadilan Tingi Agama Kupang berdasarkan surat Nomor
W.23-A6/593/OT.01.2/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.

b. Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) dilaksanakan pada tanggal 9
Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 berdasarkan
Surat Tugas Nomor W23-A/1842/KP.01.1/XII/2021 tertanggal 8
Desember 2021, dengan ruang lingkup pembinaan dan pengawasan
yaitu manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik, administrasi
perkara, administrasi persidangan, dan penyelesaian berkas perkara.
Adapun hasil temuan Hakim Tinggi Pengawas Daerah telah ditindak
lanjuti tepat waktu sebagaimana hasil temuan/perbaikan yang diminta
dan telah dikirimkan ke Pengadilan Tingi Agama Kupang berdasarkan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 152

surat Nomor W23-A6/886/OT.01.2 /XII/2021 tanggal 14 Desember
2021.
B. EVALUASI
Terhadap semua temuan baik oleh Hakim Pengawas Bidang dan Hakim
Tinggi Pengawas Daerah telah dilakukan evaluasi dan selanjutnya dilakukan
perbaikan-perbaikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku oleh unit
terkait. Memasuki Peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi,
Pengadilan Agama Soe berkomitmen mewujudkan visi dan misinya sebagai
wujud komitmen dan kontribusi dalam mewujudkan visi dan misi yang lebih
besar yaitu visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 153

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum kegiatan yang telah diprogramkan oleh Pengadilan
Agama Soe dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa
kegiatan belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya
hambatan baik internal maupun eksternal.
1. Hambatan internal:

a. Beban tugas yang cukup banyak sedangkan jumlah Pegawai terbatas;
b. Sarana dan prasarana masih kurang memadai, terutama Rumah

Dinas dan Kendaraan Dinas;
c. Anggaran/Dana yang tersedia belum memadai;
d. Kemampuan sumber daya manusia yang ada terbatas.
2. Hambatan eksternal

Hambatan ini terkait dengan kebijakan institusi diluar kewenangan
dan/atau kemampuan Pengadilan Agama Soe antara lain belum
tingginya kesadaran hukum sebagian masyarakat sehingga sering
menghambat proses penyelesaian perkara;

B. REKOMENDASI

Untuk mewujudkan Pengadilan Agama Soe yang Agung kiranya
Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkenan perlu mengambil kebijakan-
kebijakan antara lain:

1. Perlu penambahan Pegawai.
2. Perlu pengisian dengan segera untuk jabatan Bendahara dan

penambahan Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta staf;
3. Perlu segera mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang

wajar termasuk penyediaan Rumah Dinas untuk Hakim dan Pejabat
Struktural dan Fungsional;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 154

4. Perlunya persetujuan untuk meningkatkan jumlah anggaran Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Soe di tahun-tahun
berikutnya;

5. Perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan untuk Hakim, Pejabat
Struktural dan Fungsional;

6. Perlu adanya penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan PR
(Public Relation) untuk ditugaskan di Info Desk di Pengadilan Agama
Soe.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | 155