Dok RENSTRA Bappeda Tahun 2017-2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta (Bappeda) dapat menyelesaikan dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi DKI
JakartaTahun 2017-2022.

Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan
dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi Bappeda dalam
urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan dan penelitian pengembangan.
Dokumen ini sebagai perwujudan komitmen seluruh
elemen Bappeda untuk mencapai tujuan Bappeda yaitu
“Mewujudkan Pembangunan Daerah secara Efektif dan
Efisien” dan “Meningkatkan Implementasi Inovasi di
Provinsi DKI Jakarta”.

Dalam kurun lima tahun yang akan datang, seluruh
elemen Bappeda agar mempedomani Renstra
Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dalam
menjalankan tugas. Saya ucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang turut membantu penyusunan
Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Semoga
Bappeda dapat mengawal pencapaian Visi dan Misi
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
demi kesejahteraan warga Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ir.Tuty Kusumawati, MM
NIP 196304291986032003

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022 DAFTAR ISI

Kata Pengantar / 3
Daftar Isi / 4
DaftarTabel / 6
Daftar Gambar / 7

BAB I.
PENDAHULUAN / 10

I.1 Latar Belakang / 11
I.2 Landasan Hukum / 13
I.3 Maksud danTujuan / 15
I.4 Sistematika Penulisan / 15

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA / 20

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta / 20
II.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi DKI Jakarta / 32
II.2.1 Sumber Daya Manusia / 32
II.2.2 Aset/Modal / 35
II.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta PeriodeTahun 2013-2017 / 37
II.3.1 Capaian Indikator Kinerja / 37
II.3.2 Realisasi Anggaran / 43
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bappeda Provinsi DKI Jakarta / 49

BAB III.

4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS / 54

III.1 Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan
Fungsi Bappeda Provinsi DKI Jakarta / 54

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan
Wakil Kepala DaerahTerpilih / 64
III.3 Telaahan Renstra K/L / 67
III.4 TelaahanTujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) / 68
III.5 Penentuan Isu-isu Strategis / 70

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN / 74

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bappeda Provinsi DKI Jakarta / 74

BAB V. RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN / 80

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF / 90

VI.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja / 92

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN / 142

BAB VIII.
PENUTUP / 146

Lampiran / 148 5

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022 DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta / 22
Tabel 2.2 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan / 36
Tabel 2.3 Aset/Modal Bappeda Provinsi DKI JakartaTahun 2017 / 36
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI JakartaTahun 2013-2017 / 38
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Bappeda Provinsi DKI

Jakarta Menurut Kelompok BelanjaTahun 2013-2017 / 45
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Bappeda Provinsi DKI

Jakarta Menurut Jenis BelanjaTahun 2013-2017 / 45
Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / 55
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan

Kebijakan Renstra Bappeda / 63
Tabel 3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah / 66
Tabel 3.4 Target dan Indikator SDGs dariTujuan 9, 16, dan 17 / 69
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2017-2022 / 77
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan / 87
Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah / 91
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif / 94
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 / 143
Tabel 7.2 Indikator Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 / 143

6

DAFTAR GAMBAR RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 / 24
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta / 24
Gambar 2.2 Distibusi Pegawai Menurut Kelompok Umur / 33
Gambar 2.3 Distribusi Pegawai Menurut Golongan / 34
Gambar 2.4 Distribusi Pegawai MenurutTingkat Pendidikan / 34
Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable

Development Goals (TPB/SDGs) / 68
Gambar 4.1 KeterkaitanTujuan Renstra Bappeda dengan RPJMD 2017-2022 / 75
Gambar 5.1 HubunganTujuan, Sasaran, Stategi, dan Arah Kebijakan

Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 / 81
Gambar 5.2 Lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah / 82

7





RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022BAB I.
PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan,
terutama aparat pemerintah sebagai development agent yang mengemban amanat untuk
mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan
sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat
sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas,
sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan
pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk
melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan
pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan
RPJMD, sertaTata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1
Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004). Perencanaan pembangunan bertujuan untuk

10 mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik serta daya saing. Perencanaan dengan demikian merupakan sebuah proses

yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan untuk mencapai keseimbangan. Sehingga setiap kegiatan yang ada di dalamnya
merupakan usaha yang memiliki titik fokus dalam keseimbangan, baik problem solving, future
oriented maupun resource allocation. Secara umum, setiap proses perencanaan terbagi
menjadi beberapa tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif, tahap implementasi
serta tahap pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan dengan
proses lainnya.

I.1 Latar Belakang RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun ke depan, akan menghadapi 11
berbagai tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang utama adalah
kondisi perekonomian global yang melambat dan gerakan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA). Di samping itu, tantangan internal yang ada dalam pembangunan daerah antara lain
adalah mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang kondusif, serta ketersediaan
infrastruktur ekonomi dalam rangka mempersiapkan bonus demografi. Dengan demikian,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan
ekonomi dengan tingkat inflasi yang kondusif bagi masyarakat untuk mencapai tujuan
berbangsa dan bernegara.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat DKI Jakarta, diperlukan
perencanaan yang tepat, efektif, dan berkesinambungan. Sesuai dengan mandat yang
diberikan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan
memperkuat berbagai aspek dan kompetensi yang terkait dengan peran dan fungsinya
sebagai koordinatior perencanaan daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah dapat berdampak nyata dalam memperbaiki layanan birokrasi,
meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan masyarakat DKI Jakarta yang adil,
makmur dan sejahtera.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 dan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1),
menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada
RPJMD”, dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Bappeda Provinsi DKI

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022Jakarta selaku Perangkat Daerah (PD) yang merupakan pelaksana Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan wajib menyusun
Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut
akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima
tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan
yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.
Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan RPJMD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2017-2022 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang
mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai
berikut:
1. Persiapan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
3. Penyusunan rancangan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta tersebut
dapat dilihat pada Gambar 1.1

12

Gambar 1.1 / Proses Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi DKITahun Jakarta 2017-2022

Dengan disusunnya Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 maka Bappeda
Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan
evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya
sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra perangkat daerah.

I.2 Landasan Hukum RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renstra 13
Bappeda Provinsi DKI JakartaTahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1959 Nomor 75);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1999 Nomor 146,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3878);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
NasionalTahun 2015-2019 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 354);
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun 2016 Nomor 201);
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI JakartaTahun 2017- 2022;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota JakartaTahun 2016 Nomor 62151);
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 295 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun 2016 Nomor 62192);
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan
Tatacara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD/UKPD.
15. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 642Tahun 2017 tentang Program Prioritas
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah 2018;
16. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan
Daftar Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan DaerahTahun Anggaran 2018;
17. Surat Edaran Gubernur Nomor 34/SE/2017 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2018-2022.

14

I.3 Maksud dan Tujuan RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI JakartaTahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi DKI JakartaTahun 2017-2022 disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi DKI Jakarta;

2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi DKI
Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;

3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan
pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam
upaya mewujudkan visi, misi dan program gubernur terpilih;

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-
2022, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan
pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta;

2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Bappeda Provinsi DKI Jakarta
sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran
RPJMD;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi DKI Jakarta
setiap tahunnya;

4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bappeda
Provinsi DKI Jakarta; dan

5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bappeda Provinsi DKI
JakartaTahun 2017-2022.

I.4 Sistematika Penulisan 15

Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017–2022 disusun sesuai dengan
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang
terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan.

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA
Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja
pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam
pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi,
dan program Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, telaahan Renstra K/L, talaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan
isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017-
2022 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022
sebagai indikasi keberhasilan kepala Bappeda dalam memimpin seluruh jajaran di
lingkungan Bappeda.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna
mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Menjelaskan tentang program dan kegiatan Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017-2022
yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis
permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Bappeda
Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-
2022.

BAB VIII PENUTUP

16 Lampiran-Lampiran







RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
PROVINSI DKI JAKARTA

Capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2013-2017 merupakan
hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi DKI
Jakarta selama periode 2013-2017 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan
strategis Bappeda Tahun 2017-2022 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan
organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Bappeda
secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta selama periode 2013-2017 dijelaskan
melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber
daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya,
capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang
dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan datang.

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 253 Tahun 2016 tentang
Organisasi danTata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur
Nomor 295Tahun 2016 tentang Organisasi danTata Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan, Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang yang mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah serta bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi,
antara lain sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan,

20 penelitian dan pengembangan daerah;

b. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi RTRW dan kawasan;
c. Penyusunan KUA berkoordinasi dengan BPKD;

d. Penyusunan PPA berkoordinasi dengan BPKD; RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
e. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RPJPD, RPJMD, RKPD, dengan KUA dan

PPA, output/hasil kegiatan pada Renja SKPD dan RKA SKPD;
f. Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan,

perekonomian, prasarana sarana kota dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, serta
keuangan;
g. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan
pemerintah, antarpemerintah daerah dengan pusat dan antarlintas pelaku lainnya;
h. Pengendalian, evaluasi, pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
i. Pengoordinasian penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
serta evaluasi kebijakan;
j. Pengelolaan administrasi kelitbangan daerah;
k. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana dan
peneliti;
l. Pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pada SKPD/UKPD;
m. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;

Rincian fungsi-fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang
diarahkan untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan serta penanganan
permasalahan mendesak dan berskala besar;

b. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
c. Penyusunan RAPBD bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD); dan
d. Pengoordinasian penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi serta evaluasi kebijakan yang diarahkan menjadi think tank Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta yang tidak terbatas pada bidang perencanaan pembangunan daerah namun
juga dalam pengembangan IPTEK dalam rangka mendorong inovasi.

Adapun penjabaran tugas dari pengelompokkan fungsi strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta
tersebut dapat diuraikan dalamTabel 2.1 berikut.

21

Tabel 2.1 / Tugas dan Fungsi Strategis Bappeda DKI Jakarta

Pengoordinasian Pengendalian,

Perumusan Evaluasi dan Pengoordinasian
Penelitian dan
Kebijakan Pelaporan Penyusunan RAPBD
Bersama Badan Pengembangan di
Perencanaan Pelaksanaan Bidang IPTEK
Pengelola Keuangan (Think Tank)
Pembangunan Pembangunan Daerah

Daerah termasuk tata Daerah termasuk tata

ruang wilayah dan ruang wilayah dan

kawasan kawasan

• Koordinasi dan • Pengendalian • Penyusunan • Pengkajian

perumusan dan evaluasi alokasi anggaran kebijakan

kebijakan terhadap hingga RKA- di bidang

di bidang pelaksanaan SKPD perencanaan

perencanaan rencana • Pengelolaan pembangunan,

pembangunan pembangunan dokumen dan kebijakan

daerah. daerah. perencanaan lainnya.

• Koordinasi • Penyusunan dan termasuk • Fasilitasi

kegiatan strategis pengelolaan Pinjaman dan penelitian dan

penanganan laporan hasil Hibah Luar pengembangan

permasalahan pemantauan Negeri (PHLN) di bidang IPTEK.

mendesak atas pelaksanaan

dan berskala rencana

besar, sesuai pembangunan.

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022 penugasan. • Penyusunan dan

• Penyusunan pengelolaan

rencana laporan hasil

pembangunan evaluasi.

daerah.

Mengacu kepada Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016, susunan organisasi
Bappeda Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Wakil Kepala Badan;
c. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
3. Subbagian Keuangan.
d. Bidang Pemerintahan, terdiri dari:

22 1. SubbidangTata Praja;

2. Subbidang Aparatur; dan
3. Subbidang Kewilayahan.

e. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
1. Subbidang Pendidikan, Perpustakaan, dan Kearsipan;
2. Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk; dan
3. Subbidang Sosial, Pemuda, dan Olahraga.

f. Bidang Perekonomian, terdiri dari:
1. Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM,Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi;
2. Subbidang Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata; dan
3. Subbidang Keuangan, Aset, BUMD, dan Penanaman Modal.

g. Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Subbidang Bina Marga, Perumahan, dan Permukiman;
2. Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup; dan
3. SubbidangTata Ruang, Cipta Karya, dan Kehutanan.

h. Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan, terdiri dari :
1. Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
2. Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran; dan
3. Subbidang Pendanaan Pembangunan.

i. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan, terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang
dan Menengah;
2. Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kawasan; dan
3. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta
Pengoordinasian Inovasi Daerah.

j. Suku Badan Kota;
k. Suku Badan Kabupaten;
l. Unit PelaksanaTeknis; dan
m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta tersebut digambarkan dalam bentuk bagan
pada Gambar 2.1 berikut.

23

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

24

Gambar 2.1 / Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping, kepala badan dibantu oleh seorang RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
wakil kepala badan yang membawahi 6 bidang dan 1 sekretaris; termasuk suku badan kota/
kabupaten, UPT, dan kelompok jabatan fungsional. Adapun, uraian tugas dan tata kerja 25
Bappeda Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

a. Kepala Badan

Tugas pokok kepala badan adalah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan, Unit
Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional; melaksanakan koordinasi dan kerja
sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Bappeda; serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bappeda kepada gubernur.

b. Wakil Kepala Badan

Wakil Kepala Badan mempunyai tugas: membantu Kepala Badan dalam memimpin
pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda; membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan
koordinasi dengan instansi pemerintah; membantu Kepala Badan dalam koordinasi dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan; membantu Kepala
Badan dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku
Badan Kota/Suku Badan Kabupaten dan Kelompok Jabatan Fungsional; melaksanakan
tugas yang diberikan oleh Kepala Badan; dan mewakili Kepala Badan apabila berhalangan
dalam melaksanakan tugasnya.

c. Sekretariat

Sekretariat merupakan Unit Kerja Staf Bappeda yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Bappeda dengan menyelenggarakan fungsi
antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda;
2. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Sekretariat;
3. Pelaksanaan kegiatan seremonial Musrenbang tingkat Provinsi dan Musrenbang

Regional Jawa Bali;

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-20224. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bappeda;

5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Bappeda;
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Bappeda;
7. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Bappeda;
8. Penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja

Bappeda;
9. Pengelolaan teknologi informasi Bappeda;
10. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Bappeda; dan
11. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas

Bappeda.

d. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan merupakan Unit Kerja Lini Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan di Bidang Pemerintahan yang memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dengan menyelenggarakan
fungsi antara lain:

1. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan
lingkup bidang pemerintahan;

2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka
panjang, menengah, dan tahunan lingkup bidang pemerintahan;

3. Pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja,
dan rencana kerja anggaran SKPD lingkup bidang pemerintahan;

4. Pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun
KUA-PPAS dan RAPBD lingkup bidang pemerintahan;

5. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan;

6. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan;
7. Penyiapan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup

tugasnya;
8. Penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan

26 rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur lingkup bidang

pemerintahan; dan
9. Pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup bidang

pemerintahan.

e. Bidang Kesejahteraan Rakyat RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Bidang Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja Lini Bappeda dalam pelaksanaan 27
perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang memiliki tugas
melaksanakan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang
kesejahteraan sosial dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka
panjang, menengah, dan tahunan lingkup bidang kesejahteraan rakyat;

2. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan
pembangunan lingkup bidang kesejahteraan rakyat;

3. Pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja,
dan rencana kerja anggaran SKPD lingkup bidang kesejahteraan rakyat;

4. Pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun
KUA-PPAS dan RAPBD lingkup bidang kesejahteraan rakyat;

5. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah lingkup bidang kesejahteraan rakyat;

6. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang kesejahteraan
rakyat;

7. Penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup
tugasnya;

8. Penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup
bidang kesejahteraan rakyat dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan
kawasan Bodetabekjur; dan

9. Pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup bidang
kesejahteraan rakyat.

f. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian merupakan Unit Kerja Lini Bappeda dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian yang memiliki tugas melaksanakan
pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dengan
menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka
panjang, menengah, dan tahunan lingkup bidang perekonomian;

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-20222. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan
pembangunan lingkup bidang perekonomian;

3. Pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja,
dan rencana kerja anggaran SKPD lingkup bidang perekonomian;

4. Pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun
KUA-PPAS dan RAPBD lingkup bidang perekonomian;

5. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian;

6. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian;
7. Penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup

tugasnya;
8. Penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup

bidang perekonomian dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan
Bodetabekjur; dan
9. Pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup bidang
perekonomian.

g. Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup (SPKLH)

Bidang SPKLH merupakan Unit Kerja Lini Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan di bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup yang memiliki tugas
melaksanakan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang sarana
prasarana kota dan lingkungan hidup dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka
panjang, menengah, dan tahunan lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan
hidup;

2. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan
pembangunan lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;

3. Pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana
kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD lingkup bidang sarana prasarana kota dan
lingkungan hidup;

4. Pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dlam menyusun

28 KUA-PPAS dan RAPBD lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;

5. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;

6. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang sarana prasarana

kota dan lingkungan hidup; RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
7. Penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup
29
tugasnya;
8. Pengoordinasian rencana kerjasama dengan kawasan Bodetabekjur di bidang Sarana

Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup;
9. Penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup

bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup dengan rencana tata ruang
Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur; dan
10. Pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup bidang sarana
prasarana kota dan lingkungan hidup.

h. Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan merupakan Unit Kerja Lini Bappeda
dalam menyusun perencanaan tahunan, program serta pendanaan pembangunan jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,
bidang ini menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait dengan tugas dan
fungsi Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan;

2. Pengoordinasian penyusunan RKPD dan rancangan KUA-PPAS beserta perubahannya;
3. Pengoordinasian kegiatan tahun jamak;
4. Pengoordinasian perencanaan pendanaan pembangunan jangka panjang, menengah

dan tahunan;
5. Pengoordinasian dan pengintegrasian kesesuaian antara indikator RKPD dan KUA-

PPAS dengan RPJMD; dan
6. Pengoordinasian usulan pendanaan program pembangunan yang bersumber dari

kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, luar negeri, masyarakat
dan sumber lainnya.

i. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan merupakan
Unit Kerja Lini Bappeda yang bertugas melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta evaluasi kebijakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang ini

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi;
3. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi kebijakan pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian di bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
6. Pengoordinasian penyusunan RPJPD dan RPJMD;
7. Pengoordinasian penyusunan RTRW dan RencanaTata Ruang Kawasan Strategis;
8. Pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan kawasan strategis;
9. Penghimpunan, pemeliharaan, penyajian, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Pengoordinasian penerbitan pedoman teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra

SKPD;
11. Persiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
12. Penyusunan, evaluasi dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
13. Pengoordinasian penyusunan dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah

daerah dan SKPD;
14. Pembinaan fungsional perencana dan peneliti;
15. Pengoordinasian pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan yang

dibiayai dari APBD dan APBN;
16. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran fungsional program/

kegiatan unggulan yang bersumber dari APBD; dan
17. Pengoordinasian dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)
Gubernur, Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD), dan Evaluasi Perjanjian Kinerja
(Perkin).

j. Suku Badan Kota/Kabupaten

30

Suku Badan Kota/Kabupaten merupakan Unit Kerja Bappeda pada Kota/Kabupaten
Administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional dikoordinasikan

oleh Walikota/Bupati. Suku Badan Kota, terdiri dari: a. Kepala Suku Badan; b. Subbagian RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Tata Usaha; c. Subbidang Pemerintahan; d. Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan e.
Subbidang Perekonomian dan Pembangunan. Sedangkan Suku Badan Kabupaten, terdiri 31
dari: a. Kepala Suku Badan; b: Subbagian Tata Usaha; c. Subbidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat; dan d. Subbidang Perekonomian dan Pembangunan. Suku Badan
Kota/Kabupaten menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan rencana kerja anggaran Suku Badan Kota/Kabupaten;
2. Pelaksanaan DPA Suku Badan Kota/Kabupaten;
3. Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
4. Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kota/

Kabupaten Administrasi;
5. Pengoordinasian perencanaan pembangunan di Suku Badan Kota/Kabupaten dengan

Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
6. Penyiapan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup

tugasnya;
7. Penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan pada

tingkat wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI
Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
8. Pembinaan fungsi perencanaan pembangunan daerah pada UKPD;
9. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan kota/kabupaten dengan
Bappeda sesuai dengan pembidangannya;
10. Penyusunan perencanaan prioritas wilayah kota/kabupaten sesuai dengan karakteristik
kewilayahan;
11. Pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam
menyusun KUA-PPAS dan RAPBD, dalam koordinasiTAPD; dan
12. Pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, aset dan barang, kepegawaian
dan keuangan Suku Badan Kota/Kabupaten.

k. Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (UPT. PDIPP)

PDIPP atau Pusdatinrenbang merupakan unit pelaksana teknis Bappeda yang dipimpin
oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan. PDIPP terdiri dari: a. Kepala Pusat; b. Subbagian Tata Usaha; c. Satuan
Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan; dan d. Satuan Pelaksana Sistem Informasi.
UPT bertugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan,

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan pedoman, standar, dan prosedur PDIPP;
2. Perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi perencanaan

pembangunan berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang
komunikasi dan informatika;
3. Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi sistem informasi pendukung perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
4. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan sistem informasi
pendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan dan pemanfaatan data terbuka (open data);
6. Penyusunan dan/atau penyebarluasan informasi pembangunan melalui media
informasi Bappeda;
7. Penghimpunan, pengolahan, pemutakhiran, serta penyajian data dan informasi
pembangunan;
8. Pengelolaan kearsipan data dan informasi PDIPP; dan
9. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PDIPP.

II.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun
modal. Berikut uraian singkat tentang sumber daya yang dimiliki Bappeda Provinsi DKI Jakarta
sampai dengan Desember 2017.

II.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Subbagian Umum dan Kepegawaian bulan Desember 2017, jumlah pegawai
Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebanyak 207 orang. Pegawai tersebut ditugaskan pada Badan,
5 Subanppeko dan 1 Subanppekab. Penempatan pegawai paling banyak adalah di Badan yaitu
berjumlah 118 orang (57%) dan sebanyak 89 orang (43%) tersebar merata di Subanppeko dan
Subanppekab pada kisaran jumlah pegawai 9-17 orang.

32

Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur
Pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50
tahun, yaitu 32 persen atau 68 orang. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah

41-45
36-40
46-50
31-35
>50

Gambar 2.2 / Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur

kelompok umur di bawah 25-30 tahun, yaitu hanya sebesar 9 persen. Gambar 2.2 di atas RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
menunjukkan bahwa dalam 5 tahun yang akan datang terdapat 32 persen pegawai yang akan
pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan 33
analisis beban kerja Bappeda Provinsi DKI Jakarta periodeTahun 2017-2022.

Distribusi Pegawai Menurut Golongan
Jika ditinjau berdasarkan golongan (Gambar 2.3), sebagian besar pegawai Bappeda Provinsi
DKI Jakarta berada pada golongan III, yakni sebesar 78 persen dari total pegawai atau
sebanyak 162 orang. Urutan kedua terbesar adalah Golongan IV sebesar 17 persen. Data
ini menunjukkan 95 persen pegawai berada pada golongan III dan IV sehingga memiliki
kesempatan untuk mengembangkan karir. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki Bappeda
dan perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi
pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal.

Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Distribusi pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta menurut tingkat pendidikan menunjukkan
sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas dengan
proporsi: S1 sebesar 52 persen, S2 dan S3 sebesar 30 persen (Gambar 2.4). Dengan kata lain,
82 persen pegawai Bappeda adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan
S3, sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permalasahan, menganalisisnya
dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi
ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan terutama
dalam menggunakan data dan informasi, menemukenali permasalahan, dan membuat
kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022Gambar 2.3 / Distribusi Pegawai Menurut Golongan

34

Gambar 2.4 / Distribusi Pegawai MenurutTingkat Pendidikan

Distribusi Pegawai Menurut Jabatan
Berdasarkan struktur organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta, jumlah jabatan struktural ada
61 jabatan. Seluruh jabatan tersebut terisi penuh, yang menandakan bahwa tidak terdapat
permasalahan penjenjangan karir pegawai. Selebihnya, yaitu sebanyak 140 orang adalah
fungsional perencana dan pejabat pelaksana (staf).

Dengan mempertimbangkan golongan pegawai dan tingkat pendidikan, 78 persen pegawai
berada pada golongan III dan 82 persen pegawai berpendidikan S1 ke atas, dapat disimpulkan
bahwa peluang pegawai meningkatkan jenjang karir sangat tinggi. Akan tetapi, mengingat
jumlah jabatan struktural yang tersedia hanya sebanyak 61 jabatan atau 29 persen dari jumlah
pegawai, maka Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu mengarahkan pengembangan karir pegawai
kepada jabatan fungsional. Jabatan fungsional tertentu yang mungkin dimiliki oleh Bappeda
antara lain Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, dan Fungsional
Pranata Komputer. Pemenuhan kebutuhan pejabat fungsional tertentu menyesuaikan dengan
kebutuhan organisasi. Sehingga, hal yang harus dilakukan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
dalam periode 2017-2022 adalah menyiapkan kompetensi pegawai untuk menduduki jabatan
fungsional tersebut.

Tabel 2.2 / Distribusi Pegawai Menurut Jabatan RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

II.2.2 Aset/Modal 35

Selain sumber daya manusia, Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan
fungsinya juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (aset/modal). Jenis
sarana dan prasarana kerja yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi
meliputi ruangan kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Ruangan kerja
Bappeda terdiri dari 8 lokasi, yaitu Lantai 2 dan 13 Blok G Gedung Balaikota Jakarta Pusat, 5

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022Subanppeko di setiap Gedung Walikota, dan 1 Subanppekab di Gedung Mitrapraja Jakarta
Utara. Ruang kerja yang ditempati oleh Bappeda/Subanppeko/Subanppekab berkondisi baik
dan sudah sesuai dengan kebutuhan.
Adapun untuk sarana dan prasarana kerja Bappeda lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Kendaraan dinas operasional yang digunakan Bappeda sebanyak 11 unit yang terdiri dari 1
sedan dan 10 mini bus. Kendaraan ini digunakan di Bappeda dan Subanppeko/kab. Setiap
Subanppeko/kab mendapatkan fasilitas 1 unit kendaraan operasional berupa minibus, sisanya
digunakan oleh Bappeda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fasilitas kendaraan dinas
operasional sudah sesuai kebutuhan.

Tabel 2.3 / Aset/Modal Bappeda Provinsi DKI JakartaTahun 2017

36

Sumber : KIB-B Bappeda, Subanppeko/Subanppekab Desember 2017

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Bappeda Provinsi DKI Jakarta mencukupi kebutuhan. Hal ini berdasarkan perbandingan jumlah
komputer dengan jumlah pegawai, yaitu 284 buah komputer banding 207 orang pegawai.
Dengan demikian, setiap satu orang pegawai mendapat fasilitas satu komputer. Fasilitas
printer dan proyektor tersedia pada setiap subbidang/subbagian.

Namun demikian, data aset tersebut sebagian besar tahun perolehannya adalah di bawah
tahun 2013. Aset seperti komputer masa manfaatnya adalah lima tahun, sehingga sebagian
komputer yang masih tercatat sebagai aset sudah tidak dapat digunakan. Hal ini berimplikasi
pada adanya perbedaan antara data aset dengan kebutuhan di lapangan, sehingga beberapa
pegawai belum mendapatkan fasilitas komputer. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengurus
barang Bappeda, diperlukan tambahan komputer sebanyak 28 unit, nantinya kebutuhan ini
dipenuhi dengan pengadaan komputer. Selain itu, dibutuhkan pengadaan komputer untuk
peremajaan komputer secara berkala sesuai dengan masa pakainya.

II.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2013-2017

Capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2013-2017 dapat
dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator
dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari
perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2013-2017.

II.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini mengulas capaian kinerja Bappeda tahun 2013-2017 berdasarkan indikator kinerja
yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI JakartaTahun 2013-2017. Capaian kinerja Bappeda
secara rinci dapat dilihat padaTabel 2.4

37

38 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Tabel 2.4 / Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI JakartaTahun 2013-2017

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022 39

40
RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Sumber / LKIP Bappeda Prov. DKI Jakarta dan LKPJ Prov. DKI Jakarta berbagai tahun

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4, capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2013-2017 secara umum sudah
menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Target kinerja yang 41
ditetapkan, secara umum berhasil diraih dengan rasio capaian bernilai 1 (satu) atau lebih.

Namun terdapat 2 indikator kinerja yang rasio capainnya kurang dari 1 (satu) yaitu “Persentase
aspirasi masyarakat yang diakomodir” dan “Persentase aparat yang kompeten”. Capaian
indikator persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir cenderung fluktuatif.Tren realisasi
menunjukkan penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 14 persen, yaitu
dari 44,05 persen menjadi hanya 30,09 persen. Tren realisasi yang terus menurun bertolak
belakang dengan tren target yang terus naik. Hal ini mengakibatkan adanya selisih antara target
dengan realisasi, sehingga target pada tahun 2016 dan 2017 tidak tercapai yang ditunjukkan
dengan rasio capaian kurang dari 1 (satu). Fluktuasi pada realisasi indikator “Persentase
aspirasi masyarakat yang diakomodir” disebabkan oleh adanya perbedaan dalam mekanisme
perhitungan. Hal ini dapat terjadi karena definisi operasional indikator tidak tercantum dalam
dokumen perencanaan.

Indikator kinerja dengan capaian terendah adalah “Persentase aparat yang kompeten”, yaitu
dengan capaian lebih rendah dari 1 (satu) pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Indikator ini adalah
indikator yang dimiliki seluruh Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pada
tahun 2014 terdapat kebijakan untuk tidak menganggarkan kegiatan peningkatan kompetensi
di masing-masing Perangkat Daerah. Seluruh kegiatan pelatihan terpusat di Badan Diklat
Provinsi DKI Jakarta (atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. DKI Jakarta
pada tahun 2017). Selain itu, rendahnya pencapaian indikator ini juga disebabkan oleh tidak
adanya mekanisme perhitungan yang baku untuk menilai kompetensi aparat perangkat daerah.
Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan di masa mendatang, yaitu dengan membakukan
mekanisme perhitungan indikator kinerja pada dokumen perencanaan.

Walaupun capaian indikator kinerja pada Tabel 2.4 menunjukkan capaian kinerja yang baik,
perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang digunakan. Terutama mengenai
kualitas indikator, apakah dapat mengukur kinerja dengan tepat dan akurat. Selain itu, indikator-
indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Bappeda di atas belum sepenuhnya dapat
mengukur kinerja Bappeda. Beberapa capaian indikator menunjukkan terjadi selisih antara
target dengan realisasi. Belum ada indikator yang dapat mengukur kinerja Bappeda untuk
tugas evaluasi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kemudian,
terlihat pula beberapa realisasi indikator tidak ada nilainya karena ketiadaan data dalam
dokumen evaluasi hasil pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022memperbaiki kualitas dokumen evaluasi hasil pembangunan internal Bappeda maupun
dokumen evaluasi pembangunan Pemerintahan Provinsi DKI pada umumnya. Hal ini juga
mengindikasikan bahwa sistem dokumentasi dalam organisasi Bappeda belum optimal dan
masih perlu dikembangkan.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi atas LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, sasaran
strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia bukan merupakan fungsi strategis
Bappeda, melainkan fungsi strategis Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sehingga indikator ini sebaiknya tidak lagi digunakan sebagai indikator
kinerja Bappeda.

Selain capaian indikator kinerja di atas, Bappeda Provinsi DKI Jakarta juga memiliki prestasi
dalam perencanaan pembangunan daerah skala nasional dan internasional. Dalam skala
nasional Bappeda telah mengantarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan
penghargaan perencanaan pembangunan dari Bappenas melalui Anugerah Pangripta Nasional
Tahun 2016 danTahun 2017. Kategori yang berhasil diraih Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1. Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015, Terbaik II Kategori Laju Pencapaian
MDGs terbaikTahun 2012-2014;

2. Terbaik I Kategori Provinsi dengan PerencanaanTerbaik (Tahun 2016);
3. Pemenang Kategori Provinsi dengan InovasiTerbaik dalam Perencanaan (Tahun 2016);
4. Millenium Development Goals (MDGs)Tahun 2016,Terbaik I Kategori Pencapaian Indikator

MDGs terbaikTahun 2013-2016;
5. Millenium Development Goals (MDGs)Tahun 2016,Terbaik I Kategori Pencapaian Indikator

MDGs tertinggiTahun 2016;
6. Terbaik II Kategori Provinsi dengan PerencanaanTerbaik (Tahun 2017);
7. Pemenang Kategori Provinsi dengan InovasiTerbaik dalam Perencanaan (Tahun 2017);

Pada skala internasional Bappeda telah mengantarkan Jakarta menjadi salah satu kota
yang dinilai memiliki inovasi perkotaan terbaik dalam ajang kompetisi The 3th Guangzhou
International Award yang diikuti oleh 171 kota dari 59 negara. Inovasi yang memperoleh
penghargaan adalah perencanaan partisipatif melalui sistem eMusrenbang. Perencanaan

42 pembangunan di DKI Jakarta dinilai telah mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam

proses penyusunannya. Selain itu juga adanya integrasi antara proses perencanaan
pembangunan dengan penganggaran.

Inovasi yang sama juga telah mengantarkan Provinsi DKI Jakarta dinobatkan sebagai Provinsi RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan pada Anugerah Pangripta Nasional Tahun 2016.
Faktor yang mendukung pencapaian ini adalah terintegrasinya sistem perencanaan dengan 43
penganggaran melalui: (a) eMusrenbang (musrenbang.jakarta.go.id); dan (b) eBudgeting
(apbd.jakarta.go.id). Selain kedua sistem tersebut, proses perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan juga didukung oleh sistem informasi: (a) eMonev (monev.bapedadki.
net), digunakan untuk memudahkan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan
yaitu dengan mengontrol pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi keuangan; (b) SI RPJMD
(rpjmd18.bapedadki.net) digunakan untuk menyusun RPJMD Provinsi DKI JakartaTahun 2017-
2022 dan memantau capaian kinerja seluruh SKPD; dan (c) SI Jali.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda telah menjalankan amanat Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja Bappeda
Provinsi DKI Jakarta melalui:
1. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (public.

bapedadki.net);
2. Portal Bappeda (bappeda.jakarta.go.id), memungkinkan masyarakat untuk dapat

mengakses profil Bappeda, Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta,
Data Statistik, dan Buletin Bappeda.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bappeda di atas, kinerja Bappeda sudah cukup baik, namun
masih menyisakan beberapa kekurangan dan permasalahan yang perlu perbaikan untuk
meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah
pada lima tahun yang akan datang. Dalam rangka melakukan peningkatan tersebut, perlu
dibuat perencanaan strategis jangka menengah yang mempertimbangkan peluang dan
tantangan yang dihadapi.

II.3.2 Realisasi Anggaran

Kinerja anggaran Bappeda Provinsi DKI Jakarta periode 2013-2017 dapat dilihat dari rencana
anggaran dan realisasi anggaran pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017.
Perbandingan rencana anggaran degan realisasi anggaran menurut kelompok belanja dapat
dilihat pada Tabel 2.5. Selama kurun waktu 2013-3017, total belanja mengalami penurunan,
baik dari segi penganggaran maupun realisasi. Pada tahun 2013, Total anggaran belanja
Bappeda sebesar Rp139M turun menjadi Rp103M pada tahun 2017. Penurunan ini merupakan
hal yang wajar, karena pada tahun 2013 terdapat dana hibah dari pemerintah pusat dalam
bentuk kegiatan Management Consulting Service (MCS) MRT yang anggarannya sebesar

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022Rp40M. Realisasi anggaran Bappeda secara total berada pada kisaran 70-88 persen dengan
nilai rata-rata sebesar 78 persen. Angka ini menunjukkan kinerja realiasi anggaran Bappeda
masuk ke dalam kategori baik.

Kinerja anggaran Bappeda dapat dilihat lebih rinci melalui kelompok belanja, yaitu Belanja
Langsung (BL) dan BelanjaTidak Langsung (BTL). Persentase realisasi BTL minimal berada pada
76 persen dan maksimal pada 92 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja penyerapan
BTL sudah baik. Dapat dikatakan bahwa tidak ada permasalahan dalam perencanaan maupun
penyerapan anggaran BTL, sedangkan penyerapan pada BL lebih rendah dibandingkan dengan
penyerapan BTL. Penyerapan BL paling rendah berada pada angka 44 persen dan paling tinggi
sebesar 72 persen dengan rata-rata 62 persen. Penyerapan terendah terjadi pada tahun 2015,
tidak ada permasalahan khusus yang menyebabkan rendahnya penyerapan karena secara
umum seluruh kegiatan penyerapannya rendah.

Hal yang menjadi catatan adalah pada tahun 2015 terdapat perubahan regulasi dalam mekanisme
pemberian dan perhitunganTKD.TKD meningkat secara signifikan mulai dari level staf sampai
dengan pejabat. Seiring dengan kenaikan TKD, sumber penghasilan pegawai lainnya seperti
honorarium ditiadakan dan tidak dapat dianggarkan. Mata anggaran honorarium melekat
pada BL, sedangkanTKD melekat pada BTL. Hal ini mengakibatkan penurunan anggaran yang
signifikan pada BL tahun 2015, semula (tahun 2014) Rp143M turun menjadi Rp33M atau turun
sebesar 327 persen. Sedangkan, peningkatan pada BTL tidak sebesar penurunan pada BL.
Pada tahun 2015, anggaran BTL hanya meningkat sebesar 44 persen.

Dengan adanya perubahan tersebut proporsi besaran BL dan BTL mengalami perubahan.
Perbandingan antara BL dan BTL pada tahun 2013-2014 adalah 24:76, sedangkan tahun 2015-
2017 menjadi 80:20.Terlihat proporsi antara BL dan BTL berbalik arah, semula BL mendominasi
belanja Bappeda akan tetapi pada saat ini BTL yang mendominasi belanja. Bila merujuk
definisi BL dan BTL berdasarkan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, BL adalah belanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan
BTL adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
terkesan belanja Bappeda mengalami kemunduran, yaitu tidak lagi memprioritaskan program
dan kegiatan, melainkan hanya fokus terhadap kesejahteraan pegawai. Data anggaran
menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 dalam BL terdapat Belanja Pegawai yang

44 terdiri dari honorarium pegawai. Apabila dibandingan besaran Belanja Pegawai sebelum dan

sesudah tahun 2015, tidak terdapat perbedaan yang signifikan seperti yang ditampilkan dalam
Tabel 2.6. Rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Pegawai selama 5 tahun hanya sebesar 3
persen.

Tabel 2.5 / Anggaran dan Realisasi Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok BelanjaTahun 2013-2017

Sumber / Laporan Keuangan Konsolidasi Bappeda tahun 2013-2017
Tabel 2.6 / Anggaran dan Realisasi Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis BelanjaTahun 2013-2017

Sumber / Laporan Keuangan Konsolidasi Bappeda tahun 2013-2017

45 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022Pertumbuhan BL dan BTL yang menarik adalah mengenai pertumbuhannya. BTL memiliki
rata-rata pertumbuhan rencana anggaran sebesar 18 persen dengan pertumbuhan realisasi
sebesar 17 persen. Pertumbuhan pada rencana anggaran dan realisasi BTL berjalan seiring,
sehingga tidak terdapat permasalahan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan rencana anggaran
BL -94 persen dengan rata-rata pertumbuhan realisasi -142 persen. Perbedaan pada
pertumbuhan rencana anggaran dan realisasi menunjukkan adanya permasalahan dalam
penyerapan anggaran.

Secara lebih rinci belanja Bappeda ditampilkan dalam Tabel 2.6 berdasarkan jenis belanja.
Jenis belanja terdiri dari tiga belanja antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
serta belanja modal. Dari ketiga jenis belanja tersebut, belanja pegawai adalah belanja dengan
tingkat realisasi paling besar, yaitu sebesar 76-96 persen. Rata-rata belanja pegawai selama
lima tahun adalah 88 persen. Sedangkan, realisasi terendah yaitu pada belanja barang dan jasa
dengan kisaran 44-70 persen atau rata-rata sebesar 58 persen. Rata-rata realisasi pada belanja
barang dan jasa rendah yaitu hanya sebesar 40 persen. Artinya, perencanaan penganggaran
meleset sebesar 40 persen. Realisasi belanja barang dan jasa paling rendah terjadi pada tahun
2015, yaitu hanya sebesar 44 persen, artinya 56 persen belanja anggaran yang direncanakan
tidak digunakan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan anggaran
belanja barang dan jasa di Bappeda. Analisis mengenai permasalahan ini akan dibahas pada
bagian selanjutnya.

Selanjutnya, bila ditinjau dari rata-rata pertumbuhan belanja, secara umum terlihat bahwa
rencana anggaran dan realisasi belanja Bappeda mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Total rencana anggaran belanja rata-rata turun sebesar 13 persen per tahun, sedangkan
realisasi anggaran turun 5 persen per tahun. Bila dilihat menurut jenis belanja, Belanja Modal
dan Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan, sedangkan belanja pegawai mengalami
peningkatan. Penurunan paling besar terjadi pada rencana anggaran dan realisasi anggaran
belanja barang dan jasa dengan rata-rata penurunan sebesar 61 persen dan 84 persen per
tahun. Penurunan terbesar kedua yaitu pada belanja modal yaitu turun sebesar 57 persen
pada rencana anggaran dan 72 persen pada realisasi anggaran. Belanja pegawai mengalami
peningkatan per tahun sebesar 3 persen dan 5 persen, masing-masing untuk rencana anggaran
dan realisasi anggaran.

46 Pertumbuhan negatif pada belanja barang dan jasa disebabkan adanya penurunan drastis

pada tahun 2014 ke tahun 2015, penurunan anggaran mencapai 300 persen, yaitu dari
Rp96M menjadi Rp32M. Penurunan ini disebabkan oleh anggaran kegiatan Management
Consulting Service (MCS) MRT yang semula dianggarkan pada tahun 2013 dan 2014 masing-

masing sebesar Rp40M dan Rp59M, pada tahun 2015 tidak lagi dianggarkan. Kegiatan ini RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
didanai oleh hibah Pemerintah Pusat yang merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah
Jepang dalam rangka pembangunan proyek MRT (Mass Rapid Transit). Tujuan dari kegiatan 47
ini adalah menunjuk konsultan untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam: (1)
mendefinisikan mekanisme untuk mengelola dan mengoperasikan MRT, dan (2) menyiapkan
rancangan kelembagaan, rencana operasi, rencana bisnis, rencana keuangan, perencanaan
sumber daya manusia, serta strategi dan Legal Plan Do Check Action (PDCA).

Pada tahun 2013, anggaran MCS hanya terserap sekitar Rp7M dari total anggaran Rp40M atau
terserap 17,5 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Jasa Konsultan Manajemen
Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Oleh karena belum sepenuhnya kegiatan MCS selesai
pada tahun 2013, maka dianggarkan kembali di tahun 2014 yaitu sebesar Rp59M. Anggaran
tersebut terserap sebesar Rp42M atau 71 persen. Dari kegiatan ini dihasilkan laporan antara
lain (1) SituasiTerkini/laporan Analisa Kondisi Eksisting, (2) MRT Jakarta yang Ideal dan Laporan
Analisa, (3) Rincian Rancangan Bisnis, (4) Rencana Implementasi, (5) Manajemen Risiko
Perusahaan, (6) Manajemen Perubahan dan Komunikasi, dan (7) Perencanaan Keuangan.

Penurunan signifikan Belanja Modal terjadi pada tahun 2015 karena pada tahun 2013 dan 2014
kantor Bappeda mengalami renovasi dan penggantian seluruh peralatan dan perlengkapan
kantor. Anggaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pengadaan meubelair
ruang pola pada tahun 2013 sebesar Rp1,42M dan Rp1,1M pada tahun 2014.

Jenis belanja yang mengalami pertumbuhan positif hanya Belanja Pegawai. Pada tahun 2015
terjadi perubahan regulasi mengenai mekanisme pemberian dan besaran Tunjangan Kinerja
Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sampai dengan tahun 2014, peraturan yang berlaku adalah
Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, yang kemudian
diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 207Tahun 2014 tentangTunjangan Kinerja Daerah
pada tahun 2015. Perbedaan mendasar terletak pada nominal tunjangan kinerja baik pada level
pejabat maupun staf. Nominal tunjangan kinerja pada level yang paling rendah meningkat
dari Rp2.900.000 menjadi Rp7.470.000 atau meningkat sebesar 158 persen. Sedangkan
peningkatan pada level pegawai yang paling tinggi meningkat dari Rp4.700.000 menjadi
Rp19.700.000 rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 320 persen. Tunjangan kinerja Eselon II
meningkat dari Rp. 28.000.000 menjadi Rp. 63.000.000 atau naik sebesar 125 persen.

Peningkatan pada tunjangan kinerja (lebih dari 100 persen) tidak sebanding dengan kenaikan
belanja pegawai. Rata-rata realisasi belanja pegawai hanya tumbuh sebesar lima persen. Hal
ini karena pada tahun 2013 dan 2014 terdapat honorarium pegawai yang tidak lagi diberikan

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022pada tahun 2015. Oleh karena itu tidak terdapat perbedaan signifikan pada belanja pegawai
sebelum dan sesudah tahun 2015. Sehingga, dengan adanya kenaikanTKD tidak menyebabkan
terjadinya lonjakan pada belanja pegawai. Akan tetapi kesejahteraan pegawai semakin
meningkat seiring terjadinya perbaikan pada distribusi gaji dan tunjangan.

Rasio antara realisasi dan rencana anggaran pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
dan belanja modal paling rendah angkanya adalah pada belanja barang dan jasa. Terdapat 2
tahun yang nilainya di bawah 50 persen yaitu tahun 2013 dan tahun 2015. Realisasi pada tahun
2013 rendah disebabkan kegiatan MCS yang belum dapat terserap secara optimal, sedangkan
besarnya anggaran kegiatan ini mencapai 58 persen dari total belanja barang dan jasa.
Sedangkan, pada tahun 2015 secara umum seluruh kegiatan realisasinya rendah. Oleh karena
hampir seluruh kegiatan memiliki realisasi yang rendah, maka dapat disimpulkan bahwa
proses perencanaan anggaran kurang akurat dalam menghitung rencana belanja. Selain itu
juga ada permasalahan ketersediaan kode rekening yang kurang tepat yaitu pada Kegiatan
Diklat Internship Urban Water Management. Diklat ini diselenggarakan atas kerjasama sister
city antara Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Rotterdam, Belanda. Biaya pelaksanaan diklat
ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Akan tetapi kode rekening yang tersedia pada
sistem e-Budgeting adalah kode rekening untuk perjalanan dinas yang seluruh biayanya
ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan asumsi harga tiket pesawat tertinggi.
Hal ini menyebabkan anggaran untuk kegiatan tersebut hanya terserap sebesar 20 persen.
Permasalahan ini sudah diselesaikan pada tahun 2016, yaitu dengan mengusulkan kode
rekening sesuai dengan kebutuhan.

Rasio realisasi anggaran belanja barang dan jasa adalah yang paling rendah dibandingkan
dengan belanja lainnya. Angkanya berkisar pada 0,44 s.d 0,7. Rendahnya rasio ini masih
berlangsung pada tahun 2015 sampai dengan 2017, padahal pada tahun-tahun tersebut sudah
tidak terdapat lagi anggaran kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat. Artinya, sudah tidak
terdapat kegiatan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Rendahnya rasio ini mengindikasikan
adanya permasalahan dalam perencanaan anggaran kegiatan Bappeda. Setelah dilakukan
evaluasi, permasalahan dalam perencanaan dan realisasi anggaran antara lain:
1. Komitmen pimpinan terhadap perencanaan anggaran kegiatan Bappeda;
2. Kemampuan SDM dalam merencanakan anggaran.

48

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian 49
tujuan Bappeda. Sedangkan, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal
yang dapat mendukung tercapainya tujuan Bappeda dalam lima tahun. Dengan memahami
tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Bappeda dapat membuat
strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi DKI Jakarta harus
mempertimbangkan kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Ibukota
Negara merupakan pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional dan
internasional serta pusat hubungan diplomatik internasional. Artinya, Jakarta menjadi pusat
aktivitas masyarakat nasional dan internasional sehingga Jakarta merupakan cerminan wajah
pembangunan di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan Bappeda dalam membuat
kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan warga kota Jakarta yang
karakteristiknya beragam. Sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta diberi kewenangan khusus
melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini,
Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta
pusat/perwakilan lembaga internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, Jakarta memiliki
peluang untuk mendapatkan dukungan khusus dari pemerintah pusat dalam menjalankan
perannya sebagai ibukota NKRI. Hal ini tentu akan membantu Bappeda dalam merumuskan
kebijakan perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan kebijakan strategis yang berdampak
terhadap pembangunan kota secara keseluruhan, dari segi pembangunan manusia maupun
infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat luas, terutama dalam masa desentralisasi fiskal dan mekanisme pemilihan kepala
daerah yang dilakukan secara langsung. Oleh karena itu kinerja pembangunan dituntut
untuk dapat diukur dan dievaluasi oleh instansi yang berwenang dan masyarakat secara
luas. Audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nantinya akan lebih
komprehensif, tidak hanya pemeriksaan terhadap laporan keuangan, akan tetapi juga terhadap
kinerja pembangunan.

Posisi Jakarta sebagai ibukota negara menjadikan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta disorot media massa dan masyarakat luas. Tentunya, ini menjadi tantangan sekaligus

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kota. Tantangannya
adalah kinerja pembangunan Jakarta diawasi secara terus menerus oleh media massa dan
masyarakat yang menuntut realisasi janji-janji kepala daerah pada saat kampanye. Hal ini
sekaligus menjadi keuntungan tersendiri bagi Bappeda terutama dalam hal pengendalian dan
evaluasi pembangunan. Kritik dan prestasi atas pembangunan daerah terdokumentasi dengan
baik di media massa. Berdasarkan pertimbangan lingkungan strategis di atas, tantangan yang
dihadapi oleh Bappeda antara lain:

1. Perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta harus mempertimbangkan kedudukan
Jakarta sebagai Ibukota NKRI yang tak dapat dilepaskan dari tuntutan untuk menampilkan
Jakarta sebagai wajah pembangunan di Indonesia.

2. Warga Jakarta dengan karakteristik yang beragam dan relatif memiliki akses yang lebih baik
terhadap proses pembangunan kota menjadi lebih kritis terhadap kinerja pemerintahan.

3. Audit oleh pemerintah pusat lebih komprehensif, yaitu meliputi aspek kinerja dan
pertanggungjawaban keuangan.

4. Struktur pemerintahan yang khusus menyebabkan organisasi pemerintahan menjadi
panjang dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga RT/RW mengakibatkan manajemen
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja relatif tidak mudah.

Walaupun menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaan pembangunan di Jakarta, tetapi
lingkungan strategis Jakarta juga menawarkan banyak peluang, antara lain yaitu:

1. DKI Jakarta sebagai ibukota Negara memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan
dukungan kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

2. DKI Jakarta merupakan pusat berkumpulnya perguruan tinggi dan instansi penelitian
bertaraf nasional maupun internasional. Posisi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan
kerja sama dalam pengelolaan kebijakan publik, yaitu bagaimana membangun Jakarta
lebih komprehensif dan unggul.

3. Banyaknya media massa yang meliput tentang berbagai peristiwa di Jakarta dapat
dimanfaatkan untuk memperkuat pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan
daerah.

4. Warga kota yang sadar akan haknya dalam mendapatkan pelayanan publik, secara aktif
memberikan saran untuk perbaikan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

50