Dok RENSTRA Bappeda Tahun 2017-2022

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022BAB III.
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada
penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang
menjadi penghambat pencapaian kinerja Bappeda periode sebelumnya. Dengan demikian,
diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan
permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu
strategis yang menjadi fokus kerja Bappeda lima tahun mendatang.

Selain itu perumusan isu-isu strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 juga
berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals
(SDG’s).

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Setelah RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 berakhir, masih banyak persolan
pembangunan yang harus diselesaikan. Hal ini terlihat dari perumusan isu-isu strategis
dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang jumlahnya mencapai 18 (delapan
belas) poin. Jumlah tersebut memperlihatkan aspek pembangunan kota yang masih harus
diprioritaskan. Penyelesaian masalah banjir, transportasi (kemacetan dan rendahnya daya
dukung transportasi publik), serta ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi prioritas
pada RPJMD Tahun 2017-2022. Berbagai permasalahan tersebut merupakan masalah yang
berusaha ditangani pada periode sebelumnya, akan tetapi belum terselesaikan hingga kini.
Banyaknya permasalahan kota yang belum terselesaikan, mengindikasikan adanya masalah
dalam pengelolaan kebijakan pembangunan. Sehingga Bappeda memiliki tugas untuk
memperbaiki mekanisme pengambilan kebijakan pembangunan, khususnya dalam lima
tahun yang akan datang.

54

Kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas tahapan perencanaan pembangunan daerah
yaitu mulai dari proses perencanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi pembangunan.

Tahapan proses perencanaan pembangunan daerah tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan
secara optimal pada periode sebelumnya. Kondisi ini juga mempengaruhi penilaian kinerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan penilaian kinerja terhadap proses pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta
yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI (Kementerian PAN-RB) melalui evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
kinerja Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta belum optimal dengan predikat nilai tertinggi pada
level B. Adapun komponen penilaian AKIP yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda antara
lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja. Performa perencanaan,
pengukuran, dan capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2014 sampai
dengan 2016 (Tabel 3.1) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai untuk “perencanaan”,
dari 56 persen pada tahun 2014 menjadi 70 persen pada tahun 2016. Sebaliknya, nilai untuk
“pengukuran kinerja” dan “capaian kinerja” justru semakin menurun, pada tahun 2014 sebesar
55 persen dan 69 persen turun menjadi 47 persen dan 57 persen.

Tabel 3.1 / Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sumber / Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Prov. DKI JakartaTahun 2015 dan 2016

Masih rendahnya nilai tersebut, menunjukkan belum optimalnya pengelolaan kebijakan 55
pembangunan di DKI Jakarta. Hal-hal yang menyebabkan rendahnya nilai tersebut menurut
Kementerian PAN-RB antara lain:

1. Rendahnya nilai perencanaan kinerja karena belum adanya keselarasan antara dokumen
RPJMD dan Renstra SKPD serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan belum bersifat
outcome.

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-20222. Rendahnya nilai pengukuran kinerja karena alat ukur yang digunakan (indikator) belum
sepenuhnya memenuhi kriteria, yaitu dapat diukur dan relevan dengan tujuan dan sasaran
kinerja.

3. Rendahnya nilai capaian kinerja karena evaluasi yang dilakukan terhadap program-
program belum mampu menunjukkan keberhasilan atau ketidakberhasilan program
secara nyata dan terukur, terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka permasalahan pokok yang dihadapi Bappeda
adalah “Sasaran Pembangunan Daerah Belum Dapat Diwujudkan Secara Efektif & Efisien”.
Permasalahan pokok tersebut kemudian dipetakan menjadi akar masalah, antara lain yaitu:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah belum diimplementasikan secara konsisten

Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dengan tahapan antara
lain penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan
evaluasi pelaksanaan rencana. Idealnya, seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara
berkesinambungan dan konsisten. Namun demikian, pada kenyataannya kesinambungan
dan konsistensi belum sepenuhnya diterapkan, masih terdapat inkonsistensi dalam
prosesnya. Inkonsistensi ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya Standard Operating
Procedure (SOP) tentang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Sehingga
dalam melaksanakan seluruh proses tersebut tidak terdapat sistem kontrol. Permasalahan
inkonsistensi pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan terdapat pada:

A. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa
Kepala Daerah harus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerahnya, meliputi: pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana pembangunan daerah; dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan
daerah. Evaluasi terhadap pembangunan daerah sangat perlu dilakukan untuk mengukur
pencapaian tujuan/sasaran dan mengetahui manfaat pembangunan daerah bagi

56 masyarakat. Evaluasi juga akan memberikan informasi penting bagi pengambil kebijakan

dan pemangku kepentingan untuk memahami, mengelola, dan memperbaiki upaya-
upaya pembangunan yang telah dilakukan. Namun demikian, proses pengendalian dan
evaluasi belum sepenuhnya terselenggara dengan optimal, yang dapat dilihat dari:

a. Hasil evaluasi terhadap program belum dapat menjelaskan kinerja program; RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap impact dan outcome belum sepenuhnya dilakukan;
c. Kurang selarasnya penganggaran dengan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen 57

perencanaan;

B. Masih rendahnya kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, Bappeda menghadapi banyak permasalahan
pembangunan yang belum terselesaikan pada dokumen perencanaan RPJMD 2013-2017.
Padahal seharusnya permasalahan tersebut sudah terselesaikan dengan perencanaan
pembangunan yang sudah disusun. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan
pembangunan yang masih rendah. Rendahnya kualitas kebijakan perencanaan
pembangunan terlihat antara lain dari:

a. Penurunan RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD kurang terkait satu sama lain;
b. Belum selarasnya dokumen Renstra dengan RPJMD; dan
c. Penjenjangan indikator belum tepat dan belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja.

C. Belum optimalnya pembinaan terhadap OPD

Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam menjalan tugas dan fungsinya tidak dapat terhindar
dari pengaruh dinamika lingkungan strategisnya. Termasuk dalam menjalankan fungsi
koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah. Seringkali dinamika perubahan yang
telalu cepat menjadi hambatan bagi Bappeda untuk menjalankan fungsi tersebut karena
keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu tersebut menyebabkan pemantuan terhadap
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dokumen renstra Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) belum dilaksanakan dengan optimal.

Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh pada rendahnya kualitas perencanaan
perangkat daerah. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan Renstra OPD kurang
memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD. Selain itu, pelaksanaan Renstra OPD belum
diupayakan untuk menjaga keselarasan antardokumen perencanaan, baik yang berada
pada tingkat perangkat daerah maupun tingkat daerah. Sebagai dampak lanjutan, hasil
Renstra OPD belum sepenuhnya memiliki kinerja yang memuaskan, baik ditinjau dari
capaian kinerja indikator makro (indikator pembangunan daerah) maupun capaian kinerja
indikator mikro (indikator program dan kegiatan).

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022Pembinaan atas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja OPD yang belum
optimal dapat dilihat dari:

a. Belum dilaksanakannya verifikasi, pengendalian, dan evaluasi terhadap Renstra OPD;
b. Perencanaan penganggaran tahunan belum mempedomani Renstra OPD, sehingga

keselarasan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran belum terwujud; dan
c. Masih rendahnya pemahaman perencana perangkat daerah mengenai sistem

perencanaan pembangunan.
d. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan secara sistematis,

terintegrasi, dan akurat.

Pengelolaan data dan informasi pembangunan yang tersusun secara sistematis,
terintegrasi dan akurat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Bappeda
Provinsi DKI Jakarta menyadari pentingnya data dan informasi sebagai dasar pengambilan
kebijakan pembangunan daerah agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan
dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta memiliki portal khusus data dan informasi yang bernama Open Data Jakarta yang
beralamat di http://data.jakarta.go.id/. Akan tetapi data yang disajikan kurang lengkap,
format penyajian data belum ramah pengguna, dan data yang disajikan belum terbarukan.
Pada saat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bappeda harus melakukan
koordinasi secara manual dengan seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi DKI
Jakarta. Sehingga diperlukan waktu lama dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan.

Kementerian Dalam Negeri RI telah menyadari permasalahan yang juga terjadi di hampir
seluruh pemerintah daerah. Solusi yang diinisiasi oleh kementerian adalah dengan
membuat Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dapat diakses di https://
sipd.kemendagri.go.id/. Dengan adanya sistem ini diharapkan permasalahan data dan
informasi yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat diatasi.

Uraian permasalahan pengelolaan data dan informasi di atas dapat dirangkum sebagai
berikut:

58 • sistem pengelolaan dan penyajian data perencanaan pembangunan dilakukan secara

parsial oleh masing-masing OPD, sehingga pembaharuan data dan informasi sangat
tergantung pada inisiatif OPD;
• belum adanya pedoman dan standarisasi pengelolaan data tingkat Provinsi.

2. Masih rendahnya implementasi inovasi daerah RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa 59
dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah
daerah harus melakukan inovasi daerah, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pelayanan
publik; (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (c) peningkatan daya saing
daerah. Namun demikian, kebijakan inovasi daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
belum diarahkan secara serius untuk mewujudkan ketiga hal tersebut. Sehingga, inovasi
yang dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat belum didukung oleh program
yang terarah. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya implementasi inovasi daerah baik di
lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari:

A. Masih rendahnya implementasi inovasi daerah oleh pemerintah dan yang melibatkan
partisipasi masyarakat

Masih rendahnya implementasi inovasi di lingkungan pemerintah dan masyarakat
bukan berarti tidak ada inovasi yang diimplementasikan sama sekali. Pada tahun 2017,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik dalam Inovasi
Perencanaan dalam Anugerah Pangripta Nasional yang digagas oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional RI. Namun demikian, semangat untuk menerapkan
inovasi di seluruh bidang belum terbangun pada setiap Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta.

Padahal, inovasi merupakan salah satu jalan keluar atas permasalahan-permasalahan
yang dihadapi oleh Kota Jakarta. Kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan
permasalahan pelayanan publik cenderung kebijakan lama yang tidak mengandung
pembaharuan (inovasi). Padahal, permasalahan yang dihadapi semakin kompleks
yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara lama. Permasalahan tersebut juga tidak
sepenuhnya harus diselesaikan oleh unsur pemerintahan, karena pembangunan kota
juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Selama ini, belum banyak upaya yang
dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat secara aktif terlibat dalam
penciptaan inovasi. Selain itu, amanat peraturan perundang-undangan untuk menyusun
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum dilaksanakan hingga saat ini. Hal tersebut sekaligus
menjadi penyebab belum adanya arahan yang sistematis atas inovasi. Inovasi sejatinya
digunakan untuk memperbaiki layanan publik, memberdayakan masyarakat, dan
menaikkan daya saing daerah.

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022B. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan

Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan belum dilakukan secara optimal.
Bappeda selaku pengemban urusan pemerintahah daerah bidang penelitian dan
pengembangan belum menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga penelitian nasional
dan internasional dalam rangka pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Walaupun, pada saat ini Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta telah bekerjasama dengan Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Akan tetapi, kerja sama ini dinilai belum cukup untuk mendorong pemanfaatan hasil-
hasil penelitian yang dapat menghasilkan inovasi sebagai solusi atas permasalahan
pembangunan dan pemberdayaan masyrakat.

Padahal, hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh lemba penelitian
nasional dan internasional yang ada di Jakarta dapat mempercepat lahirnya inovasi bila
difasilitasi oleh pemerintah daerah. Selain itu, kemungkinan terjadinya penelitian dan
pengembangan yang sama antara pemerintah daerah dengan lembaga lainnya dapat
dihindari, sehingga akan meningkatkan efisiensi.

Permasalahan ini belum menjadi fokus pada periode sebelumnya, sehingga tidak
ada dukungan kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga penelitian dan
pengembangan. Pada periode selanjutnya, kerja sama ini harus ditingkatkan, mengingat
keterbatasan sumber daya manusia di Bappeda yang belum memiliki kapasitas di bidang
penelitian dan pengembangan.

3. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Bappeda

Salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan. Bappeda selaku penyusun, pengendali, dan pelaksana rencana
pembangunan daerah perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan yang baik. Kapasitas
kelembagaan meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan struktur organisasi.
Namun demikian, permasalahan kelembagaan ini masih dihadapi oleh Bappeda, yang
terlihat dari:

60 A. Jumlah pegawai belum sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)

Jumlah pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta saat ini masih lebih sedikit daripada
jumlah yang dibutuhkan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Berdasarkan ABK,

Bappeda membutuhkan 362 orang pegawai, akan tetapi total pegawai per Desember RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
2017 sebanyak 207 orang.Terdapat kekurangan pegawai sebanyak 155 orang. Kekurangan
jumlah pegawai ini akan semakin banyak meningkat karena lima tahun yang akan datang 61
terdapat 32% pegawai atau 66 orang yang akan pensiun, bila tidak dilakukan penambahan
jumlah pegawai. Tentunya kekurangan jumlah pegawai ini harus segera diatasi, sebab
beban kerja pada pegawai menjadi terlalu tinggi. Hal ini mengakibatkan pegawai
seringkali bekerja lembur di luar jam kerja dan di hari libur. Bila kondisi ini berlangsung
lama, dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan jiwa dan raga pegawai Bappeda
yang kemudian berpengaruh pada kualitas kerja pegawai. Bekerja dalam keadaan lelah
dan kurang istirahat dapat menyebabkan turunnya kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
Sehingga permasalahan kurangnya jumlah pegawai harus segera diatasi agar pegawai
dapat hidup seimbang.

B. Masih rendahnya kompetensi sebagian pegawai di bidang perencanaan

Selain kurang secara jumlah, Bappeda juga menghadapi permasalahan keterbatasan
pegawai yang memiliki kompetensi baik dalam perencanaan pembangunan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Kondisi ini tidak terlepas dari permasalahan
kurangnya jumlah pegawai. Seluruh pegawai yang ada disibukkan oleh pekerjaan
rutin, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan
kemampuan dalam perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan.
Sedangkan perencanaan pembangunan sifatnya dinamis mengikuti dinamika perubahan
lingkungan strategis.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat untuk melakukan pembinaan terhadap
peningkatan kapasitas pegawai, terutama kemampuan dalam melakukan analisis
dan kajian perencanaan pembangunan Provinsi DKI. Pendidikan dan pelatihan dapat
dikoordinasikan dengan Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi
DKI Jakarta. Selain itu, Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu mengarahkan pengembangan
karir pegawai kepada jabatan Fungsional Perencana. Dengan jabatan fungsional
perencana, pegawai dapat lebih fokus pada perencanaan pembangunan.

C. Belum tersedianya sumber daya manusia yang ahli dalam penelitian dan pengembangan

Urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan dapat dijalankan oleh satu
badan khusus, akan tetapi pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, urusan ini digabungkan
kepada Bappeda selaku pengemban urusan perencanaan pembangunan. Sesuai dengan

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
maka Bappeda selaku lembaga yang mengemban urusan penelitian dan pengembangan
memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian,
penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi
dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintah daerah. Tugas dan
fungsi tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh Bappeda. Faktor yang paling
berpengaruh adalah belum terdapat sumber daya manusia yang menguasai tentang
penelitian dan pengembangan. Pembinaan pegawai yang diarahkan kepada pejabat
fungsional peneliti belum dilakukan. Sehingga pada periode ini (2017-2022), diperlukan
pengembangan kapasitas pegawai ke arah jabatan fungsional peneliti.

D. Struktur organisasi yang ada belum sesuai dengan kebutuhan

Pada saat ini fungsi penelitian dan pengembangan diemban oleh satu subbidang yang
terdiri dari 1 orang Kepala Subbidang dan 3 orang pejabat pelaksana. Idealnya, fungsi
ini diemban oleh 2 bidang dengan 6 subbidang. Kondisi struktur organisasi yang tidak
ideal ini, tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan urusan penelitian dan
pengembangan. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan pada tidak
tercapainya tujuan penelitian dan pengembangan.

Selain itu, Bappeda memiliki UPT yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengelolaan
data dan informasi pembangunan daerah yang diberi nama UPT Pengelolaan Data dan
Informasi Pembangunan Daerah (PDIPP). Bentuk UPT ini kurang tepat bagi UPT PDIPP
karena UPT memiliki struktur organisasi yang hanya terdiri dari Kepala UPT dan Kepala
Subbagian TU. Sedangkan UPT ini sebelumnya berstatus sebagai bidang. Selain itu UPT
seharusnya mempunyai DPA mandiri yang terpisah dari badan, melakukan pengelolaan
pegawai secara terpisah, dan aset yang terpisah. Sedangkan, UPT memegang peran
penunjang yang penting bagi Bappeda, yang tidak dapat dipisahkan dari badan. Pada
prakteknya anggaran UPT, pegawai, dan aset masih melekat pada Bappeda. Kondisi ini
mengakibatkan Peraturan Gubernur Nomor tidak dijanlakan sesuai dengan Peraturan
Gubernur Nomor 295Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, danTata Kerja Pusat
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. Diperlukan analisis lebih mendalam

62 mengenai reviu struktur organisasi Bappeda dan UPT PDIPP agar semua tugas dan fungsi

dapat dijalankan dengan baik.

E. Belum memadainya sarana dan prasarana kerja RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi DKI Jakarta membutuhkan
dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Sejauh ini sarana dan prasarana
kerja yang dimiliki Bappeda Provinsi DKI Jakarta menurut jumlah sudah mencukupi
kebutuhan. Namun demikian, hampir sebagian besar aset, perolehannya adalah di bawah
tahun 2013 sehingga sebagian sarana prasarana yang masih tercatat sebagai aset sudah
tidak dapat digunakan lagi. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengurus barang Bappeda,
masih dibutuhkan pengadaan dan penggantian sarana prasarana (contoh: komputer,
printer, sarana transportasi) yang telah habis masa pakainya dalam 5 tahun yang akan
datang.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Kebijakan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 secara
ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 / Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Kebijakan Renstra Bappeda

63

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat
Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah tersebut. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
periode 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDTahun 2017-2022 adalah:

“Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang
warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban,

keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

Visi ini dimaksudkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, lestari, dan berbudaya
dengan melibatkan masyarakat Jakarta secara aktif dalam proses pembangunan kota. Dengan
demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Jakarta yang beradab, adil, dan sejahtera.
Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan ke dalam misi.
Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lima tahun mendatang
adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas dan berbudaya, dengan memperkuat
nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang
melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya
lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan
sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta
perbaikan pengelolaan tata ruang;

3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani,
serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis
dan berintegritas;

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang
mempekuat daya dukung lingkungan dan sosial;

5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang

64 bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebinekaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan pentingnya pelibatan
masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat ini menjadi hal

yang harus diperhatikan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
mempunyai tugas membantu gubernur dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan. Bappeda Provinsi
DKI Jakarta memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan warga kota
secara aktif dalam pembangunan kota. Dari kelima Misi RPJMD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi
DKI Jakarta secara khusus menunjang tercapainya misi ke-3 dan ke-5 dengan sasaran sebagai
berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel (sasaran Misi 3);

2. Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan,
dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat (sasaran Misi 5).

Sehubungan dengan sasaran nomor 1, tugas Bappeda adalah mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabel merupakan dua
prinsip dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Transparansi
merupakan prasyarat terlaksananya akuntabilitas kinerja pemerintahan. Akuntabel dalam
kerangka perencanaan pembangunan daerah dimulai sejak proses perencanaan pembangunan
yaitu dengan menetapkan target kinerja pembangunan yang sesuai, melakukan pengukuran
kinerja pembangunan, dan melaporkan capaian kinerja pembangunan kepada publik yang
terdampak kebijakan pembangunan. Sedangkan sasaran pada nomor 2 berkaitan dengan
tugas Bappeda dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan yang hasilnya berupa
inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda DKI Jakarta, terdapat beberapa
faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagaimanaTabel. 3.3 berikut:

65

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022Tabel 3.3 / Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

66

III.3 Telaahan Renstra K/L RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Dalam merumuskan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan arah 67
pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga maupun instansi yang
terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi DKI Jakarta demi terwujudnya perencanaan
yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Bappeda Provinsi DKI
Jakarta mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional,
Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan
nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, Kementerian PPN/
Bappenas menetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 yaitu:

”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional
yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”

Visi tersebut akan diwujudkan melalui Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019
adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan
kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk
mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/
Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan

3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian
PPN/Bappenas.

Dengan demikian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam menentukanTujuan, Sasaran, Strategi,
dan Arah Kebijakan mempedomani Renstra Kementerian PPN/Bappenas. Terutama dalam hal
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional,
antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah.

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022III.4 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan
prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud
pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs
pada Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Langkah
selanjutnya adalah seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta, termasuk Bappeda, mendukung pencapaianTPB/SDGs melalui program dan kegiatan
yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan
berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17
Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas
tujuan TPB/SDGs.

Gambar 3.1 / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/

68 Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 3 (tiga) tujuan dari 17 Tujuan RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
TPB/SDGs.Tiga tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 9, 16, dan 17:
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur – Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong

industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendukung masyarakat yang

damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap
keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif
di semua level;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan – Memperkuat implementasi dan menghidupkan
kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Setiap tujuan memiliki target dan indikator, dari tiga tujuan yang terkait dengan fungsi
Bappeda, target dan indikatornya antara lain terdapat dalamTabel 3.4.

Tabel 3.4 / Target dan Indikator SDGs dariTujuan 9, 16, dan 17

69

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta,
telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan telahaan SDGs maka
perumusan isu-isu strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dapat dilakukan.
Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Bappeda Provinsi
DKI Jakarta untuk lima tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan
eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan
baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh
besar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan identifikasi permasalahan
dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah pembangunan yang belum terselesaikan
disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perencanaan, pengendalian, evaluasi
pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan tugas utama
Bappeda Provinsi DKI Jakarta adalah membuat perencanaan pembangunan yang dapat
mengatasi permasalahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta demi kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masih rendahnya kualitas pengelolaan
pembangunan di DKI Jakarta menjadi isu yang harus dijawab Bappeda Provinsi DKI Jakarta
dalam periode lima tahun yang akan datang. Cakupan pengelolaan pembangunan yaitu dari
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan,
dan hasil capaian pembangunan. Dengan demikian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta
harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan kota yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Pengelolaan pembangunan erat kaitannya dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
di bidang IPTEK. Proses pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
membutuhkan dasar yang kuat, salah satunya yaitu hasil penelitian. Bappeda membutuhkan
alat untuk menentukan prioritas pembangunan yang butuh segera diselesaikan dan memiliki
dampak yang luas terhadap masyarakat, pemerintah pusat, dan provinsi tetangga. Penyelesaian
terhadap masalah membutuhkan solusi dari hasil penelitian dan pengembangan yaitu dalam
bentuk inovasi. Inovasi memungkinkan dilakukannya upaya-upaya baru yang belum pernah
dilakukan sebelumnya.

70

Selain itu, Bappeda memiliki peran untuk menyukseskan sasaran pada Misi ke-5 yaitu
“Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan,
dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat”. Implementasi hasil penelitian

dan pengembangan merupakan kunci berkembangnya peradaban yang lebih maju, RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
sebagaimana diamanatkan dalam misi ke-5 yaitu menjadikan Jakarta sebagai pusat simpul
kemajuan untuk Indonesia.
Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah,
visi dan misi kepala daerah, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Tujuan TPB/SDGs maka
dirumuskan isu-isu strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan
sebagai berikut:
1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Mendukung pencapaianTujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG’s; dan
4. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

71





BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan
tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan,
kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.
Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Bappeda, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan
selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Bappeda berfungsi untuk menentukan arah
kerja Bappeda lima tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap
unsur Bappeda harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi DKI Jakarta

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022 Sesuai dengan isu-isu strategis, Bappeda memiliki peranan penting dan strategis dalam
mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah dan tujuan pembangunan berkelanjutan/
sustainable development goals (SDG’s). Demi mendukung peran tersebut, Bappeda harus
meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan daerah yang pada saat ini belum optimal
kualitasnya. Dengan mempertimbangkan peran dan peningkatan kualitas pengelolaan
perencanaan pembangunan, kondisi yang ingin diciptakan pada akhirnya adalah “Mewujudkan
sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien”. Kondisi tersebut merupakan tujuan
pertama jangka menengah Bappeda Provinsi DKI JakartaTahun 2017-2022.

Sedangkan, isu stategis selanjutnya adalah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan

di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil

penelitian dan pengembangan agar dapat menghasilkan inovasi yang dapat digunakan

sebagai solusi permasalahan kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan

daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dengan

mendorong penelitian dan pengembangan adalah “Meningkatkan implementasi inovasi di

74 Provinsi DKI Jakarta”. Dengan demikian maka tujuan jangka menengah Bappeda tahun 2017-
2022 antara lain yaitu:

1. Mewujudkan Sasaran Pembangunan Daerah secara Efektif dan Efisien
2. Meningkatkan Implementasi Inovasi di Provinsi DKI Jakarta

Gambar 4.1 / KeterkaitanTujuan Renstra Bappeda dengan RPJMD 2017-2022 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

75

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022Perumusan tujuan tersebut sudah mempertimbangkan keselarasan dengan RPJMD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2017-2022 seperti yang digambarkan pada Gambar 4.1. Keselarasan antara
dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh
kinerja setiap SKPD.Tujuan pertama jangka menengah Bappeda mendukung misi ke-3 RPJMD,
sedangkan tujuan ke-2 mendukung misi ke-5 RPJMD.

Kedua tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh Bappeda dalam lima
tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap unsur Bappeda bekerja dengan mempedomani
tujuan tersebut. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mempertimbangkan
kaitannya dengan pencapaian tujuan Bappeda jangka menengah.

Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor, maka ditetapkan kondisi-kondisi yang harus tercipta
sebelum tujuan besar tercapai. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yaitu
berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program
perangkat daerah disebut sebagai sasaran. Berdasarkan Pasal 203 Peraturan Daerah DKI Jakarta
Nomor 14 Tahun 2011, keberhasilan kinerja pembangunan daerah merupakan keberhasilan
bersama antara peran masyarakat, dunia usaha, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sedangkan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan keberhasilan
gubernur beserta perangkat daerahnya dan keberhasilan DPRD beserta alat kelengkapannya.
Dengan mempedomani peraturan tersebut, maka dalam mewujudkan sasaran pembangunan
daerah, Bappeda memiliki tugas untuk mengawal tercapainya sasaran RPJMD dan juga
sasaran Renstra OPD. Kedua hal tersebut dapat dicapai jika terjadi peningkatan kualitas
penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, sasaran yang harus
diwujudkan dalam rangka ”Mewujudkan Sasaran Pembangunan Daerah secara Efektif dan
Efisien” antara lain sebagai berikut:
a. Tercapainya Sasaran RPJMD;
b. Tercapainya Sasaran Renstra OPD; dan
c. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sedangkan sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka “Meningkatkan Implementasi
Inovasi di Provinsi DKI Jakarta” yaitu:
a. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah.

76 Sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap sasaran memiliki indikator dan target

capaian. Pencapaian target sasaran akan menjadi ukuran kinerja Bappeda setiap tahunnya.
Ringkasan tujuan, sasaran, indikator, dan target terdapat dalamTabel 4.1.

Tabel 4.1 / Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Provinsi DKI JakartaTahun 2017-2022

77





RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang
selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah
kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk
mencapai tujuan lima tahun ke depan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah
yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda
Provinsi DKI Jakarta.

Dengan memerhatikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017-2022 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi DKI
JakartaTahun 2017-2022, dirumuskan 3 (tiga) strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

(SPPD);
2. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda Prov. DKI Jakarta.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bappeda Provinsi
DKI Jakarta 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 5.1. Sebagaimana tampak pada gambar di
bawah, ketiga strategi saling terhubung. Strategi pertama secara khusus dimaksudkan untuk
mewujudkan sasaran 1, 2, dan 3 sedangkan strategi kedua dimaksudkan untuk mewujudkan
sasaran 4. Adapun, strategi ketiga merupakan prasyarat dari efektivitas strategi pertama dan
kedua.

80

Gambar 5.1 / HubunganTujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Penjelasan secara rinci masing-masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran dapat 81
dijelaskan sebagai berikut:

STRATEGI #1
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) merupakan satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
pemerintah daerah dan masyarakat.Tata cara perencanaan pembangunan terdiri dari tahapan
perencanaan pembangunan daerah antara lain yaitu penyusunan rencana, penetapan
rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Kesemua
hal tersebut merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah yang tak
dapat dipisahkan seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.2 berikut.

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022Gambar 5.2 / Lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber / Permendagri No. 86Tahun 2017, disarikan

Meningkatkan kualitas SPPD berarti adalah meningkatkan kualitas seluruh dokumen rencana
pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah melalui perbaikan kualitas di
seluruh tahapan perencanaan pembangunan. Yaitu mulai dari penyusunan rencana sampai
dengan evaluasi pelaksanaan rencana. Dengan demikian, arah kebijakan untuk meningkatkan
kualitas SPPD antara lain yaitu:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan
3. Meningkatkan kualitas pembinaan perangkat daerah.
Peningkatan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan agar rumusan
kebijakan dalam dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) secara efektif dan efisien
dapat mewujudkan sasaran pembangunan. Maka perumusan dilakukan dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan dan melalui proses sinkronisasi kebijakan makro dengan
kebijakan sektoral bidang urusan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah (renstra dan
renja), termasuk sudin dan UKPD.

82

Sedangkan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah diselenggarakan dalam
rangka mengawal tercapainya tujuan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi dilakukan
terhadap seluruh dokumen perencanaan pembangunan mulai dari jangka panjang sampai

dengan tahunan. Tujuan lain dari pengendalian dan evaluasi adalah menggunakan hasil RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
analisis pengendalian dan evaluasi sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan
pembangunan daerah periode selanjutnya. 83

Dan arah kebijakan ketiga yaitu pembinaan terhadap perangkat daerah dimaksudkan untuk
meningkatkan kinerja perangkat daerah. Peningkatan terhadap kinerja perangakat daerah
diharapkan akan mendorong pencapaian visi dan misi RPJMD. Pembinaan dilakukan melalui
koordinasi dengan perangkat daerah sejak proses penyusunan perencanaan perangkat daerah
sampai dengan tahap pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Ketiga arah kebijakan tersebut dijabarkan secara lebih rinci yaitu lengkap dengan upaya-upaya
yang dilaksanakan dalam menjalankan arah kebijakan sebagai berikut:
• Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan antarwaktu mulai dari jangka

panjang sampai dengan tahunan;
• Meningkatkan kualitas indikator kinerja pembangunan daerah;
• Meningkatkan kualitas program dan kegiatan dalam hal mendukung pencapaian sasaran

pembangunan;
• Meningkatkan efektivitas musrenbang dalam menjaring aspirasi masyarakat yang sesuai

dengan kebutuhan;
• Menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan periode sebelumnya dalam

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
• Meningkatkan konsistensi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap

kinerja impact, outcome, dan output secara berjenjang;
• Secara berkala menganalisis hasil pengendalian dan evaluasi dalam bentuk rekomendasi

kebijakan kepada pihak-pihak terkait; dan
• Memperbaiki pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
• Mengintegrasikan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi

kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
• Membuat dan menjalankan SOP perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah;
• Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelaraskan perencanaan

pembangunan daerah dengan pusat
• Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi;
• Meningkatkan kompetensi dan pemahaman para perencana tentang perumusan

perencanaan perangkat daerah, kinerja perangkat daerah, dan anggaran berbasis kinerja;

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022dan
• Melakukan koordinasi dengan BPSDM mengenai pendidikan dan pelatihan perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

STRATEGI #2
Mendorong Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan didorong untuk menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja perangkat daerah. Sebagai tujuan puncaknya,
inovasi didorong untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan kata
lain, litbang digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan
pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah. Hal ini sebagaimana tujuan inovasi daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah
No. 38Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yaitu inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai pengampu urusan pemerintahan
bidang penelitian dan pengembangan, Bappeda memiliki tugas untuk mengoordinasikan
dengan perangkat daerah dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam penciptaan inovasi
melalui penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, arah kebijakan dalam mendorong
pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan antara lain:
1. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang sudah ada untuk

menciptakan inovasi baru; dan
2. Mendorong perangkat daerah dan masyarakat untuk mengimplementasikan inovasi

daerah.

Secara lebih rinci, arah kebijakan tersebut ditempuh melalui upaya-upaya sebagai berikut:
• Mendorong peningkatan kualitas inovasi dari waktu ke waktu antara lain melalui

keikutsertaan pada ajang kejuaraan inovasi tingkat nasional;
• Memberi insentif kepada perangkat daerah untuk mengimplementasikan inovasi di

lingkungan kerja;
• Mendorong atau memberi insentif kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam

menghasilkan berbagai inovasi dalam memecahkan permasalahan kota; dan
• Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam

84 pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan.

STRATEGI #3 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
85
Kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat terlaksananya tugas dan fungsi Bappeda secara
efektif dan efisien. Kapasitas kelembagaan mencakup manajemen kerja, pengelolaan sumber
daya manusia, dan manajerial kantor. Keempat hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus
dikelola dengan baik.

Sekretariat berperan sebagai koordinator perumusan manajemen kerja antara lain melalui
penentuan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja strategis
Bappeda yang tertuang dalam Renstra Bappeda. Selain itu juga bertanggung jawab dalam
pengelolaan sumber daya manusia. Kunci utama Bappeda dapat menjalankan tugas
dan fungsinya dengan baik adalah kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam
menjalankan tugasnya. Sumber daya manusia yang baik, dapat diupayakan dengan memberi
pembinaan, pendidikan, dan insentif yang sesuai dengan kebutuhan. Hal yang menjadi fokus
pengelolaan sumber daya manusia di Bappeda yang perlu ditingkatkan adalah pendidikan
dan pelatihan serta pengembangan karir.

Sedangkan, manajerial kantor mencakup pengelolaan prasarana sarana kerja dan dokumen/
arsip Bappeda. Sarana dan prasarana kerja yang lengkap akan mempermudah dan
mempercepat pekerjaan pegawai. Pengelolaan dokumen/arsip yang rapi akan mempermudah
pencarian ketika akan digunakan. Pengelolaan dokumen dalam bentuk digital merupakan
salah satu solusi untuk menyediakan data secara lengkap dan mudah diakses.
Sehingga arah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain:
• Meningkatkan kapasitas SDM Bappeda ke arah perencana dan peneliti;
• Meningkatkan manajemen kerja melalui efektivitas struktur organisasi dan penyusunan

rencana strategis;
• Meningkatkan pengelolaan manajerial kantor.

Sedangkan, upaya untuk menjalankan ketiga arah kebijakan tersebut antara lain sebagai
berikut:
• Meningkatkan kualitas penyusunan Renstra Bappeda dengan melibatkan berbagai unsur

yang ada di Bappeda. Dengan melibatkan seluruh bidang, Subanppeko/Kab, dan UPT
diharapkan data dan informasi yang digunakan lebih komprehensif, strategi Renstra
semakin efektif dan efisien, serta timbul rasa memiliki terhadap rencana strategis yang
telah disusun;
• Melakukan evaluasi terhadap efektivitas tugas dan fungsi serta struktur organisasi
Bappeda;

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022• Melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana strategis, termasuk penghitungan
kinerja unit-unit Bappeda secara berkala;

• Mengarahkan sumber daya manusia untuk memiliki keahlian khusus melalui jabatan
fungsional tertentu perencana dan peneliti;

• Mendorong pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai sesuai standar kompetensi
yang dibutuhkan. Hal ini dapat diupayakan melalui koordinasi dengan lembaga diklat
yang berwenang, antara lain seperti BPSDM, Pusbindiklatren Bappenas, dan Pusbindiklat
Peneliti LIPI; dan

• Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan Bappeda.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan, secara ringkas ditampilkan padaTabel 5.1.

86

Tabel 5.1 / Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

87





RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya
dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan
program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Akan
tetapi ada masa peralihan yaitu saat penyusunan anggaran tahun 2018 karena RPJMD periode
sebelumnya adalah 2013-2017. Sehingga pada saat penyusunan anggaran tahun 2018 tidak
lagi dapat mengacu ke RPJMD tersebut. Di sisi lain, RPJMD 2017-2022 belum selesai disusun.
Menghadapi masa peralihan ini maka program yang digunakan Bappeda dalam menyusun
Rencana Kerja Tahun 2018 mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017
tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun
2018. Kebijakan ini mengakibatkan adanya perbedaan program dan indikator program yang
digunakan pada tahun 2018 dengan tahun 2019-2022.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan
dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan
sebagaimana dapat dilihat padaTabel 6.1.

90

Tabel 6.1 / Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program PD RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

91

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022VI.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab
berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam
lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik
pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan
program akan mengarah pada penguatan peran Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dintentukan program dan kegiatan
beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Selanjutnya program dan
kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama lima tahun
sesuai dengan periode masa berlaku renstra.

Program yang digunakan pada rencana kerja Bappeda tahun 2018 sebanyak empat program
antara lain yaitu:
1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
2. Program Penelitian dan Pengembangan;
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Perencanaan
4. Pembangunan Daerah (merupakan program operasional yang digunakan oleh seluruh

92 SKPD);

5. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan
Daerah (merupakan program operasional yang digunakan oleh seluruh SKPD).

Sedangkan tahun 2019-2022 menggunakan sebanyak 12 program yang terdiri dari: RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan;
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH;
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian;
5. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan

Daerah;
9. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Wilayah;
10. Program Penelitian dan Pengembangan;
11. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan

Daerah (merupakan program operasional yang digunakan oleh seluruh SKPD);
12. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan

Daerah (merupakan program operasional yang digunakan oleh seluruh SKPD);

Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,Target dan Pendanaan
Indikatif dapat dilihat padaTabel 6.2.

93

94 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tabel 6.2 / Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

MEWUJUDKAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN

1. Mewujudkan 1.3 - - Nilai perencanaan

Sasaran Meningkatnya kinerja pada

Pembangunan kualitas evaluasi AKIP 21 22 12.101. 23 - 24 - 25 - 26 - 26 12.101.
044.428 044.428
Daerah secara perencanaan

Efektif dan pembangunan

Efisien daerah

1. Mewujudkan 1.3 078 Program Persentase usulan

Sasaran Meningkatnya Perencanaan, hasil rembuk RW

Pembangunan kualitas Pengendalian yang diakomodir 45 45 698.140 0 - 0 - 0 -0- 45 698.140
.050 .050
Daerah secara perencanaan dan Evaluasi

Efektif dan pembangunan Pembangunan

Efisien daerah

1. Mewujudkan 1.3 078 Pengendalian Persentase usulan

Sasaran Meningkatnya Forum masyarakat yang

Pembangunan kualitas Perencanaan lolos verifikasi 0 85 62.250. 0 - 0 - 0 -0- 85 62.250. Suban DKI
000 000 Adm. JP Jakarta
Daerah secara perencanaan Berjenjang Kota sesuai dengan

Efektif dan Efisien pembangunan Administrasi pedoman

daerah Jakarta Pusat

1. Mewujudkan 1.3 078 Pengendalian Persentase usulan
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Forum masyarakat yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Perencanaan lolos verifikasi 0 85 57.900. 0 - 0 - 0 -0- 85 57.900. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JU Jakarta
1. Mewujudkan Berjenjang Kota sesuai dengan
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Administrasi pedoman
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Jakarta Utara
pembangunan
daerah 078 Pengendalian Persentase usulan

Forum masyarakat yang

Perencanaan lolos verifikasi 0 85 60.500. 0 - 0 - 0 -0- 85 60.500. Suban DKI
000 000 Adm. JB Jakarta
Berjenjang Kota sesuai dengan

Administrasi pedoman

Jakarta Barat

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 078 Pengendalian Persentase usulan 0
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Forum masyarakat yang 0
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Perencanaan lolos verifikasi 0 85 67.650. 0 - 0 - 0 -0- 85 67.650. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JS Jakarta
1. Mewujudkan Berjenjang Kota sesuai dengan 0
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Administrasi pedoman 0
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Jakarta Selatan
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 078 Penyelenggaraan Persentase
Sasaran
Pembangunan 1.3 Musrenbang Kota kehadiran peserta
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas Administrasi musrenbang yang 100 110.935 0 - 0 - 0 -0- 100 110.935 Suban DKI
perencanaan .220 .220 Adm. JS Jakarta
1. Mewujudkan pembangunan Jakarta Selatan diundang
Sasaran daerah
Pembangunan Tahun 2018.
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya 078 Pengendalian Persentase usulan
kualitas
perencanaan Forum masyarakat yang
pembangunan
daerah Perencanaan lolos verifikasi 85 89.750. 0 - 0 - 0 -0- 85 89.750. Suban DKI
000 000 Adm. JT Jakarta
Berjenjang Kota sesuai dengan

Administrasi pedoman

Jakarta Timur

078 Pengendalian Persentase usulan

Forum masyarakat yang

Perencanaan lolos verifikasi 40.054. 40.054. Suban DKI
830 830 Adm. Kep. Jakarta
Berjenjang sesuai dengan 85 0 - 0 - 0 -0- 85
Seribu
Kabupaten pedoman

Administrasi

Kepulauan Seribu

1. Mewujudkan 1.3 078 Pengelolaan dan Jumlah Pengelolaan
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengembangan dan Pengembangan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan e-Musrenbang e- musrenbang 1 209.100 0 - 0 - 0 -0- 1 209.100 Pusdatin DKI
daerah .000 .000 Renbang Jakarta
1. Mewujudkan
Sasaran 1.3 078 Program persentase
Pembangunan Meningkatnya
Daerah secara kualitas Perencanaan, keselarasan RKPD
Efektif dan perencanaan
Efisien pembangunan Pengendalian terhadap RPJMD 45 45 8.935.7 0 - 0 - 0 -0- 45 8.935.7
daerah dan Evaluasi 51.375 51.375

Pembangunan

95 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

96 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 078 Penyusunan Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas RKPD Provinsi ketepatan waktu
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan DKI Jakarta penyusunan 100 100 1.579.0 0 - 0 - 0 -0- 100 1.579.0 Bidang PPP DKI
daerah 20.950 20.950 Jakarta
1. Mewujudkan Rencana Kerja
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Pemerintah Daerah
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan (RKPD)
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 078 Penyelenggaraan Persentase
Sasaran
Pembangunan 1.3 Musrenbang Kota kehadiran peserta
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas Administrasi musrenbang yang 0 100 81.116. 0 - 0 - 0 -0- 100 81.116. Suban DKI
perencanaan 000 000 Adm. JP Jakarta
1. Mewujudkan pembangunan Jakarta Pusat diundang
Sasaran daerah
Pembangunan 078 Penyelenggaraan Persentase
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya Musrenbang Kota kehadiran peserta
kualitas
1. Mewujudkan perencanaan Administrasi musrenbang yang 0 100 89.612. 0 - 0 - 0 -0- 100 89.612. Suban DKI
Sasaran pembangunan 420 420 Adm. JU Jakarta
Pembangunan daerah Jakarta Utara diundang
Daerah secara
Efektif dan Efisien 1.3 078 Penyelenggaraan Persentase
Meningkatnya
1. Mewujudkan kualitas Musrenbang Kota kehadiran peserta
Sasaran perencanaan
Pembangunan pembangunan Administrasi musrenbang yang 0 100 127.175 0 - 0 - 0 -0- 100 127.175 Suban DKI
Daerah secara daerah .250 .250 Adm. JB Jakarta
Efektif dan Efisien Jakarta Barat diundang
1.3
Meningkatnya 078 Penyelenggaraan Persentase
kualitas
perencanaan Musrenbang Kota kehadiran peserta
pembangunan
daerah Administrasi musrenbang yang 0 100 125.875 0 - 0 - 0 -0- 100 125.875 Suban DKI
.520 .520 Adm. JT Jakarta
Jakarta Timur diundang

078 Penyelenggaraan Persentase

Musrenbang kehadiran peserta Suban
Adm. Kep.
Kabupaten musrenbang yang 0 100 57.766. 0 - 0 - 0 -0- 100 57.766. DKI
440 440 Seribu Jakarta
Administrasi diundang

Kepulauan Seribu

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 078 Penyusunan Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Kebijakan Umum ketepatan waktu
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Anggaran (KUA) penyusunan 100 100 305.858 0 - 0 - 0 -0- 100 305.858 Bidang PPP DKI
daerah .200 .200 Jakarta
1. Mewujudkan serta Prioritas Dokumen KUA-
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya dan Plafon PPAS
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Anggaran (PPA)
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran
Pembangunan 1.3 Pengendalian dan kinerja kegiatan Bidang
Daerah secara Meningkatnya Perekonomi
Efektif dan Efisien kualitas Evaluasi perangkat daerah 0 85 229.460 0 - 0 - 0 -0- 85 229.460 DKI
perencanaan .000 .000 an Jakarta
pembangunan Pembangunan bidang
daerah
Bidang perekonomian

Perekonomian

078 Perencanaan, Rata-rata capaian

Pengendalian dan kinerja kegiatan Bidang
Pemerintah
Evaluasi perangkat daerah 0 85 250.830 0 - 0 - 0 -0- 85 250.830 DKI
.000 .000 an Jakarta
Pembangunan bidang

Bidang pemerintahan

Pemerintahan

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi perangkat daerah 0 85 514.400 0 - 0 - 0 -0- 85 514.400 Bidang DKI
daerah .000 .000 Kesra Jakarta
1. Mewujudkan Pembangunan bidang
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Bidang Kesra kesejahteraan
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan rakyat
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran
Pembangunan 1.3 Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas Evaluasi perangkat daerah 0 85 139.994 0 - 0 - 0 -0- 85 139.994 Bidang DKI
perencanaan .000 .000 SPKLH Jakarta
pembangunan Pembangunan bidang SPKLH
daerah
Bidang SPKLH

078 Penyelenggaraan Jumlah dokumen

Koordinasi hasil koordinasi

Penataan Ruang Penataan Ruang 0 1 580.095 0 - 0 - 0 -0- 1 580.095 Bidang DKI
.349 .349 PPPP Jakarta
Daerah Daerah

97 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

98 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 078 Penyusunan SOP Persentase 0
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Perencanaan ketepatan waktu 0
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Pembangunan penyusunan SOP 100 104.400 0 - 0 - 0 -0- 100 104.400 Bidang PPP DKI
daerah .000 .000 Jakarta
1. Mewujudkan Perencanaan
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Pembangunan
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan 078 Peninjauan Jumlah dokumen 1 446.191 0 - 0 - 0 -0- 1 446.191 Bidang DKI
pembangunan Kembali dan Peninjauan Kembali .845 .845 PPPP Jakarta
1. Mewujudkan daerah Revisi RTRW dan Revisi RTRW
Sasaran 2030 2030
Pembangunan 1.3
Daerah secara Meningkatnya 078 Diklat Internship Jumlah pegawai
Efektif dan Efisien kualitas
perencanaan Integrated Urban yang mengikuti
pembangunan
daerah Water diklat Integrated 0 10 772.778 0 - 0 - 0 -0- 10 772.778 Bidang DKI
Management Urban Water .800 .800 PPPP Jakarta
(Sister City Management (Sister

Jakarta- City Jakarta –

Rotterdam) Roterdam)

1. Mewujudkan 1.3 078 Pengembangan Jumlah Pegawai
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Kompetensi yang mengikuti
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Perencana bagi Pengembangan 0 235 820.117 0 - 0 - 0 -0- 235 820.117 Bidang DKI
daerah Bappeda/ Kompetensi .995 .995 PPPP Jakarta
Subanppeko/ Perencana bagi

Subanppekab Bappeda/Subanppe

dan SKPD ko/Kab dan SKPD

1. Mewujudkan 1.3 078 Penyusunan Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Rancangan ketepatan waktu
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Peraturan Daerah penyampaian 0 100 557.574 0 - 0 - 0 -0- 100 557.574 Bidang DKI
daerah .606 .606 PPPP Jakarta
1. Mewujudkan tentang RPJMD Raperda RPJMD
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya 2018-2022 2017-2022 ke
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan DPRD
pembangunan
daerah 078 Penyusunan Jumlah dokumen

Rumusan Evaluasi RPJPD

Evaluasi 2005-2025 0 1 106.650 0 - 0 - 0 -0- 1 106.650 Bidang DKI
.000 .000 PPPP Jakarta
Dokumen RPJPD

2005-2025

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Jumlah dokumen Perenca target Rp
skema pendanaan naan target Rp target Rp target Rp target Rp
infrastruktur
1. Mewujudkan 1.3 078 Penyiapan strategis daerah 0 1 778.150 0 - 0 - 0 -0- 1 778.150 Bidang PPP DKI
Sasaran Meningkatnya Skema .000 .000 Jakarta
Pembangunan kualitas Pendanaan Jumlah dokumen
Daerah secara perencanaan Infrastruktur perencanaan 0 4 329.999 0 - 0 - 0 -0- 4 329.999 Bidang PPP DKI
Efektif dan Efisien pembangunan Strategis Daerah pembangunan yang .000 .000 Jakarta
daerah dievaluasi
1. Mewujudkan 078 Evaluasi Kinerja
Sasaran 1.3 Perencanaan
Pembangunan Meningkatnya Pembangunan
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
pembangunan
1. Mewujudkan daerah Pengendalian dan kinerja kegiatan
Sasaran
Pembangunan 1.3 Evaluasi UKPD subbidang 0 85 54.850. 0 - 0 - 0 -0- 85 54.850. Suban DKI
Daerah secara Meningkatnya Pembangunan perekonomian dan 000 000 Adm. JP Jakarta
Efektif dan Efisien kualitas Bidang Ekbang pembangunan
perencanaan
pembangunan Kota Adm Jakarta
daerah

Pusat

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang 0 85 45.510. 0 - 0 - 0 -0- 85 45.510. Suban DKI
daerah Pembangunan kesejahteraan 000 000 Adm. JP Jakarta
Bidang Kesra rakyat

Kota Adm Jakarta

Pusat

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan pemerintahan 0 85 42.580. 0 - 0 - 0 -0- 85 42.580. Suban DKI
000 000 Adm. JP Jakarta
Bidang

Pemerintahan

Kota Adm Jakarta

Pusat

99 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

100 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan pemerintahan 0 85 43.750. 0 - 0 - 0 -0- 85 43.750. Suban DKI
000 000 Adm. JU Jakarta
Bidang

Pemerintahan

Kota Adm Jakarta

Utara

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang 56.300. 56.300. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JU Jakarta
Pembangunan kesejahteraan 0 85 0 - 0 - 0 -0- 85

Bidang Kesra rakyat

Kota Adm Jakarta

Utara

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang 59.050. 59.050. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JU Jakarta
Pembangunan perekonomian dan 0 85 0 - 0 - 0 -0- 85

Bidang Ekbang pembangunan

Kota Adm Jakarta

Utara

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang 37.660. 37.660. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JB Jakarta
Pembangunan perekonomian dan 0 85 0 - 0 - 0 -0- 85

Bidang Ekbang pembangunan

Kota Adm Jakarta

Barat

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang 37.660. 37.660. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JB Jakarta
Pembangunan kesejahteraan 0 85 0 - 0 - 0 -0- 85

Bidang Kesra rakyat

Kota Adm Jakarta

Barat