Sejarah dan Nilai Kepahlawanan Kota Magelang

l)alam bahasa jawa Kuno nama Glang, gelang berarati

ltrrgkaran, mandala dengan lingga ditengahnya (Gunung Tidar

ynlrg menjadi paku titik pulau Jawa). Berkaitan dengan nama

Mdngasih I yang berangka tahun L7 Juli 905 menyebutkan

narna Mantyasih dan Glangg?ng, tetapi desa Mantyasih baru
tlltetapkan menjadi daerah Sima Kapatihan dalam prasasti
Mantyasih I yang berangka tahun 11 April 907 M, k tolak desa
Mantyasih menjadi daerah penting (perdikan desa), karena :

'., Penduduk Mantyasih banyak yang memberikan bantuan

dan partisipasi sewaKu Raja Balitung melangsungkan

perkawinan.

rL, Penduduk Mantyasih mempunyai kewajiban melakukan

kebaKian (memelihara, memperbaiki) bangunan suci atau

Candi sebanpk 5 (lima) buah yang berada disekitar

daerahnya.

,-, Penduduk Mantyasih dibawah pimpinan para Patih, telah

mampu mengamankan wilayah sekitarnya dan jalan lintas
Dieng-Ponorogo yang rnelewati Mantyasih.

Gambar 3.1
Yoni yang terdapat pada prasasti Mantyasih

Surnber: Dokumentasi Tim

8gara61<ok Magekng

Berdasarlen data terebut diatas maka hari jadi Magelang dapat
ditelusuri atau diteliti berdasarlon prasasti Foh 17 Juli 905M
dan Prasasti MantyasihApril90T M.

C. ZA]IIAN HATARA]I ISLAM DAN NA]IIA

]IIAGELANG
Kedu merupakan wilayah di Jawa Tengah yang memiliki

potensi sejarah purbakala cukup penting dan bervariatif

terutama Magelang karena meninggalkan tinggalan masa lalu
yang fenomentel yaitu candi Borobudur, prasasti dan beberapa
monumen masa revolusi kemerdekaan. Sedangkan nama Kedu
sendiri berasal dari kata okedung" yang artinya tempat yang

dalam. Kondisi ini dibuktikan dengan geografis dan

geomorfologis wilayah ini yang terletak diantara gunung-

gunung yang menjulang tinggidiantara sisi-sisinya yaitu gunung
Sindoro dan Sumbing yang berada di bagian barat dan gunung

Merapi dan Merbabu di bagian timur dan bagian selatan dan

utara gunung Ungaran, Telomoyo dan Menoreh serta di tengah-
tengahnya ada gunung Tidar. Sedangkan nama Magelang sendiri
berasaldari kata mahagelang yang merupakan simbol geografis
wilayah Magelang yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang
besar tersebut sehingga membentuk seperti sebuah gelang.

Cerita lain tentang legenda nama Magelang tersebut

berasal dari usaha Panembahan Senopati pada masa Mataram

Islam yang merupakan seorang raja yang sakti, arif dan
bijaksana berniat membuka hutan di Kedu yang pada saat

tersebut dikenal angker untuk prajurit dan rakyatnya menjadi

sebuah desa perdikan karena kota Mataram telah padat

penduduknya. Raja pada saat itu tidak berangkat sendiri tetapi
mengutus patih Mandaralo dan prajuritnya untuk membabat
hutan tersebut, usaha tersebut tidak berhasil karena hutan Kedu

dikuasahi oleh r{a jin sakti yang bernama Gandarwo Kedu.

Prajurit Mataram dibuat sakit dan meninggal tetapi ada

beberapa yang masih hidup dititipkan patih Mandaraka kepada

WfirbhWt*J

lrnrrr.rrggung Mertuyudo sementara patih pulang ke Mataram

nr,l,rporkan kejadian tersebut kepada sang raja. Kejadian ini

lrrnnrlorong Senopati ditemani patih Mandaraka untuk

lrusemedi di tepi pantai selatan mohon petunjuk dan bantuan

rlarl Tlrhan Yang Maha Esa dan Ratu pantai selatan. Ratu pantai

lelatan memberi penangkal kepada Senopati untuk

rrrnrrgalahkan jin Gandarwo Kedu yang merupakan salah satu

anak buah Ratu kidulyang murtad dan tiba saatnya kembali lagi

ka pantai selatan. Penangkal tersebut oleh Senopati diberikan
penguasa
kapada Mandaraka untuk mengalahkan jin sakti
Irutan Kedu. Peperangan diantara kubu tidak dapat

larhlndarkan baik dari pihak Mataram maupun dari pihak hutan

Kadu. Diantara prajurit dan punggawa Mataram yang gugur
Enlnra lain adalah Tumenggung Mertoyudo, Tumenggung
lilngoranu dan putera Senopati yang bernama Pangeran
Xrlnclng. Dalam usaha mengingat peristiwa dan jasa-jasa dari

,unggawa yang gugur tersebut maka ada tempat di wilayah itu
sama
rf ll kenal dengan nama tokoh tersebut yaitu daerah

Marloyudan, Singaranom dan Krincing( Sumartono, 1988: 3)
lhda waktu meringkus raja jin Gandarwo Kedu tersebut prajurit

Mrlaram membuat taktik melingkar seperti gelang yang

hartemu (temugelang) dan karena hal tersebut maka wilayah

lurebut kemudian oleh Mandaraka diberi nama "Magelang".

Apabila ditinjau dari sumber sejarah nama Magelang itu

tandlrl tidak dapat dipisahkan dengan nama Meteseh, yaitu

rtbuah dukuh kecil yang berada di pinggir barat dari kota
Mrgelang. Dukuh tersebut pada masa Mataram kuno

marupakan tempat yang memegang peranan penting karena

morupakan tempat ditemukannya prasasti Mantyasih yang

marupakan desa perdikan dari masa raja Balitung. Terlepas dari

prnlnggalan yang menyebut desa Mantyasih yang diartikan

lama dengan Meteseh, nama Magelang itu sendiri berasal dari

ktta "glanglang"'galang atau glam". Akar kata glanglang dari
[hng atau gelang (bahasa Jawa) berarti lingkaran atau
flahng= pertemuan. Sedangkan galang berarti Iandasan, dasaL
penyangga, galangan, sinar dan cemerlang. Dalam bahasa Bali

galang bulan berarti terang bulan(?). Pada masa sekarang di
Magelang Kota tepatnya kecamatan Magelang terdapat dukuh
Gelangan dan dukuh Magelang kelurahan Magelang kecamatan

Magelang Utara. Sehingga dapat di duga bahwa nama kota

Magelang itu sendiri berkaitan erat dengan dua tempat tersebut

yaitu dukuh Gelangan dan dukuh Magelang. (Sukarto,

K.A,1988:5-6)
Baik cerita rakyat, babad dan sumber tertulis tersebut maka '

dapat disimpulkan akan beberapa versi dari asal mula nama
Magelang tersebut antara lain adalah Pertama, berdasarkan
Iegenda buku ramalan Jayabaya, Ronggowarsito dan Sabdo
Palon: dinyatakan bahwa adanya pendudukan orang Keling di
Jawa Tengah atas perintah Raja Roem, Turki, orang Keling ini
mempunyai kebiasaan menggunakan hiasan "gelang" pada

cuping hidunya, maka orang luar menyebut daerah itu

Magelang, awalan ma berasal dari kata mawa yang berarti
mamakai. Kedua, muncul legenda dari zaman awal kerajaan
Mataram pada zaman Panembahan Senopati tahun 1575 M.

Diceritakan bahwa peran tentara kerajaan Mataram dalam usaha

menangkap Jin Sepanjang yang pada waktu itu menguasai
daerah Kedu, menggunakan siasat pagar betis, dikurung

merapat seperti gelang. Jadi dari siasat memakai pagar betis:

memakai lingkaran seperti gelang dan istilah orang Jawa
memakai Mawa Gelang lalu terjadi sebutan Magelang. Ketiga,
berdasarkan tinjauan geografis dari Ir. R.C.A.F.J. Nessel van

Lissa, seorang burgemeester (Walikota Magelang)

menyatakan bahwa pada gambar peta magelang selalu Nampak
ditengah-tengah pusat daerah Kedu dan dikelilingi oleh gunung

Menoreh, Sumbing, Sindoro, Perahu, Unggaran, Telomoya,

Merbabu, dan Merapi. Maka orang dapat menerima bahwa nama

Magelang berasal dari kata MAHA GELANG atau Gelang yang
beslr (Gloote Ring)(Soekimin, L978: L-2).

Sgarafrt<ok X@ckng

Gambar S.2
Kantor Burgemeester

Sumber: Koieksi Disporabudpar Kota Magelang

Wilayah Magelang dalam catatan sejarah masuk dalam
wllny.rh Kedu. Wilayah inipada awal perkembangan Islam dibawah
kekrrasaan local Kedu. Bersama-sama dengan pengusas Bagelen

(lnkirrang Purwareja) memiliki hubungan baik dengan
frArrrrrrrtlahan Senapati sejak Hadiwijaya berkuasan di Kerajaan

Itafrurg. Pada masa Kerajaan Mataram Islam wilayah Magelang
lprrrr,rsrrk di dalam kekuasaan kerajaan besar di tanah Jawa ini.

imlnk bcrdirinya Kerajaan Mataram di bawah Panembahan

terro;r,rli, daerah Kedu (termasuk di dalamnya Magelang) dikuasai

olelr Mataram yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta.

llk nrllakan bahwa penguasa Kedu memilikihubungan baikdengan
Malar;rm dan tetap setia kepada panembahan Senapati. (Graaf &
lh. l'lgeaud , L974:287).

Sgarafrl<ok MEehng

Gambar B.g
Peta wilayatr Magelang yang dikelilingi gunung-gunung

-.-....r4. .:

Sumber: Perpustakaan Kota Magelang

Pada tahun 1755 dengan ditanda tanganinya perjanjian

Giyanti Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, yakni Kesultanan
Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Dalam sejarah orang Jawa

peristiwa ini dikenal sebagai zaman Palihan Nagari, zaman

pembagian kerajaan menjadi dua. Pembagian ker{aan menjadi
dua sebagai titik penyelesaian konflik dan perang saudara antara

Pakubuwana III dan Mangkubumi yang melibatkan VOC. Dalam

Perjanjian tanggal 13 Februari tahun itu, wilayah Kedu menjadi

wilayah "negara agung" dari Kesultanan Yogyakarta selain

Bagelen, Pajang dan wilayah barat daya Semarang. Dalam stelsel
pembagian wilayah, nama "negara agung" berarti daerah di luar

kota ker{aan tempat tanah jabatan dari para bangsawan dan
pejabat kerajaan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa

banyak bangsawan dan pejabat kerajaan di Yogyakarta memiliki

hubungan kekuasaan dengan rakyat di wilayah Magelang.

(Suhartono,dkk., tanpa tahun, : 1 13).

SglaraL K,ok U^grk J

BAB IV

ZAMAN PENJAIAHAN BELANDA

A. AWAL KEKUASAAN BELAT{DA DAN

TERBENTUKNYA MAGELANG

Sebelum datangnya kekuasaan Belanda, wilayah Kedu
(lermasuk di dalamnya Magelang) termasuk dalam wilayah
XeraJaan Mataram. Magelang merupakan salah satu wilayah
lanaha jabatan dari penguasa Mataram. Kondisi demikian
harlangsung hingga akhir abad XVIII.

Perubahan politik terjadi pada awal abad XIX. Tahun
lll08, Tanah Jawa secara resmi dikuasi oleh Pemerintahan
lllndla Belanda di bawah Gubernur Jenderal Herman Wilhelm
l)aendels. Sebagai mana diketahui bahwa penguasa ini

rttamerintah dengan keras. Pengangkatannya sebagai

gubernur jenderal di Hindia Belanda terkait dengan

hubungan-hubungan politik antar negara di Eropa pada akhir
rbad XVIII dingga awal abad XIX. Sejak tahun L795, negeri

Falada berada di bawah kekuasaan Perancis. Sehubungan

dangan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, maak

Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya , Louis Napoleon

rebagai penguasa di Negeri Belanda pada tahun 1806. Pada

lahun 1808, Louis mengirim Daendels ke Batavia untuk

tnanJadi gubernur jenderal (1808-1811). Salah satu tugas
llaendels terpenting adalah memperkuat pertahanan Jawa
rabagai basis untuk melawan Inggris di Samudra Hindia.

Dl bawah pemerintahan Daendels, tanah Jawa memasuki

hre baru dalam tatanan pemerintahan. Tokoh ini dikenal

rabagai seorang pemuja prinsip-pinsip pemerintahan yang
tavolusioner. Dia membawa Jawa suatu perpaduan antara
remangat pembaharuan dan metode-metode keditaktoran.
(Rleklefs, 2005:245) Dalam menjalankan pemerintahannya, ia
Iterusaha memberantas sistem feudal dalam masyarakat Jawa

yang sempat diperkuat semasa VOC. Untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan, bupati mulai dibatasi hak-haknya,
terutama yang menyangkut kekuasaan tanah dan pemakaian

tenaga rakyat. Tindakan ini tidak hanya akan mengurangi

pemerasan oleh penguasa terhadap rakyatnya, tetapi juga

!ebih sejalan dengan prinsip kebebasan berdagang.

(Kartodirdjo, 1999 : 291).
Kebijakan Daendels dalam memberantas feudalisme ini

mengalami hambatan karena beberapa hal. Pertama,

Kebiasaan yang berlaku hingga zaman VOC bahwa bupati

berperan penting dalam perdagangan. Pada masa VOC mereka
difungsikan sebagai perantara sehingga mereka memperoleh

keuntungan, antara lain berupa prosentase tanam

(cultuurprocenten), yakni prosentase tertentu dari harga

taksiran penyerahan wajib dan penyerahan paksa

(contingenten) yang dipungut dari rakyat. Kedua, dalam

struktur feudal, kedudukan bupai sangat kuat, sehingga setiap

tindakan perubahan tidak dapat berjalan tanpa kerjasama

dengan mereka. Kepemimpinannya berakar kuat dalam

masyarakat sehingga tidak mudah menggeser kedudukannya.
Ketiga, dalam menjalankan tugas pemerintahan, Daendels
sendiri yang harus mempertahankan Pulau Jawa terhadap

serangan Ingggris. Sehubungan dengan hal itu, maka jalur

transportasi darat di Jawa harus dibangun, antara lain

pembuatan jalan yang menghubungkan daerah-daerah diJawa
dariAnyer sampai Panarukan yang kemudian dikenal sebagai

Jalan Raya Pos (Grote Posfweg). Untuk keperluan

pembangunan proyek besar ini dibutuhkan tenaga rakyat,
sehingga kerja wajib (verplichte-diensten) dipertahankan.

Selain itu penyerahan paksa secara wajib juga masih berlaku.
Dengan demikian semasa Daendels sesungguhnya sistem
penguasaan tradisional masih berlangsung terus. (Kartodirdjo,

1999:2910292).

Tindakan Daendels yang amat keras dan menindas itu

IIsalah satunya melahirkan konflik dengan Kesultanan

Yogyakarta. Hamengkubuwana melakukan perlawanan

Sgata6'l<ohWfu

ydng berakibat dimasukkannya wilayah Kedu ke dalam wilayah

kckusaan Hindia Belanda. Kedu akhirnya masuk dalam system

grcmbagian wilayah Hindia Belanda yang sedang dikembangkan

oleh Daendels.

Sebagaimana diketahui bahwa Daendels membagi wilayah
fawa ke dalam daerah perfeKur (perfectuur geweest). Daerah

lrrl dikepalai oleh seorang kepala perfect (kepala daerah). Suatu

porfectuur mewakili beberapa kabupaten. Kapubaten ini

rncrupakan wilayah yang berada ditangan kekuasaan penguasa
glrlbumi bernama bupati yang telah ada sejak zaman Mataram.

l,ara bupati ini tetap dipertahankan, dipimpin oleh orang Jawa

tlan memimpin secara Iangsung atas penduduk pribumi.

Sementara itu para perfect dipegang oleh orang Eropa (Belanda)

tlan berada di Kota-kota besar di antara kumpulan kabupaten

tcrsebut. Para bupati ini semula diangkat sebagai pegawai
kerajaan, sehingga loyalitasnya tetap kepada raja yang

rnt:ngangkat-nya. Daendels berusaha memikat dan mengikat
para bupati seraya melakukan pengawasan ketat kepada

rnereka. Ia bermaksud menggaji mereka dengan uang tidak

dcngan tanah bengkok seperti sebelunnya, tetapi belum sampai

terlaksana sudah terjadi peperangan dengan Inggris yang

herakibat dikuasainya wilayah Jawa, termasuk Magelang oleh

lnggris.

Pada bulan Mei 1811, kedudukan Daendels sebagai

gubernur jenderal di Jawa digantikan oleh Jan Willem Jansens.
Akan tetapi tokoh ini tiak dapat bertahan lama, karena pada
langgal 1 Agustus 1806, enam puluh kapal Inggris muncul d

llatavia yang kemudian pada tanggal 26 Agustus berhasil

rrrcrebut Kota Batavia dan daerah-daerah sekitarnya. (Ricklefs,

/005:248).

Taldulq@ Batavia ke tangan preukan Irggris diiluti dengan

gruqangl@n Sranford Raffiess sebagai GubemurJenderal diJana (1811-

l8r5). Raffiess adalah seomng penentang "despotisnrc' sebagnimana
l}rcndels. Enerinlahan Raffiess didreaden pada prirrifprnsip liberal,

yakni pollUk kolonhl1Bng hendak rneunJrrdlGn kebebasan dan lapdian

lrukum. Unhik mdalsanalon ileologi libenl prp dianutlp Raffiess

berusaha merombak struKur tradisional dan feudal untuk diganti
dengan sistem baru dan digantikan dengan system yang legal

rasional. Perubahan semacam itu amat sulit tanpa adanya

perubahan mental dan budaya yang umumnya masih tradisional
dan feudal. Akibatnya kebijakan Raffless ini banyak mengalami

kegagalan karena perubahan mental memerlukan waktu yang cukup

panjang, pada hal masa kekuasaannya sangata terbatas.

( lG rtod i rdjo, L999 :292-293).
Perlu dicatat bahwa semula yang disebut Kota Magelang hanya

merupakan sebuah desa. Desa ini berada dalam wilayah

pemerintahan Kedu (di zaman Daendels disebutpedecf dan di masa

selanjutnya disebut karesidenan). Desa ini secara geografis dibatasi

oleh desa Potrobangsan di sebelah Utara, desa Samban di sebelah
Timur, desa Cacaban disebelah Selatan dan Sungai Progo disebelah

Barat. Di dalam desa itu terdapat beberapa kampung: Dukuh,
Tulung, Boton, Kopen, Boton Balong, dan Meteseh. Dari desa

kemudian dikembangkan menjadi kota.

Gambar 4.L
Masjid Kota Magelang

ffi, ffi1l1ffi

Sumber: Dokumen Tim Peneliti

sgnahKoraMagekng

fl

Magelang diposisikan menjadi wilayah kekuasaan yang
Icblh besar baru pada awal abad )o(, ketika Magelang dlkuasi

oleh Inggris. Ketika itu Magelang dikembangkan menjadi

wlltrlah kabupaten. Mas Ngabehi Danukromo diangkat sebagai
llrrpati yang pertama di wilayah ini. Beliau merintis berdirinya
kola Magelang dengan membuat alun-alun, bangunaR ternpat
kedtaman Bupati, dan Masjid Kauman, Ialu berdasarkan SK
Krrrnlsaris lenderal tanggal L4 Maret 1817 No 24 maka pada
lnJrun 1818, Magelang dijadikan ibukota Karesidenan Kedu.

Kabupaten Magelang lalu dijadikan kota Gemeente, dan

Itemudian menjadi Kotamadya (Adiwlratmoko, 1978: 5).
Sebagai kota kareridenan, fasilitas umum terutama yang

ntenunjang kepentingan penduduk Eropa dibaRgun. Tentu saja
llaltgunan perkantoran untuk pegawai berbangsa Eropa menjadi

;lr lorltas utama. Kantor keresidenan dan kediaman residen

ntrlnladi hal yang utama dalam pemukiman baru. Selain itu juga

rllhaneun rumah sakit yang lokasinya di sekitar kediaman

terlden. Semula rumah sakit ini terbuat dari bahan yang tidak
ft€nnanent, yaitu bambu, Akan tetapi pada tahun 1819, atas

tf ltlthrralnntqauhnGbuabreurnduer nlegnadnebraial yvaanseDbeesr aCrafpe1llCeIn.0r0u0mr-a. hDirseakksiti

lt€tntrangunan dipercayakan kepada Kolonel J.C. Schultze.
Iielallr bangunan tersebut juga dibangun pada tahun 1817
rplrttah tangsi (kazerne) yang semula juga dari bahan bambu,
ylttg kemudian dibuat dari bahan permanent. Tangsi itu mampu

ffipltdrnpung 18 sampai 20 orang. Dari data itul terlihat bahwa
lt€nluklman utama yang dlbangun adalah pemukiman residen
reltagal simbol penguasa Belanda di Kedu dan untuk menopang

lrekuasaannya itu bangunan untuk militer menjadi penting.

llka diidentifikasi, sampai dengan meletusnya perang

lllgxtnegoro ( 1830) di Kota Magelang terdapat bangunan-

ItEngunan penting. Bangunan itu adalah rumah kediaman

letltlen, rumah bupati Magelahg, rumah dokter ahlibedah,
t tttttah mantra cacar, dan rumah orang Eropa lain yang

lllnlrnnya terbuat dari bambu atau papan. Rumah-rumah orang

Ft;ra antara lain yang berprofesi sebagai controleur hasil

Sgiarafr'fuk Magehry

bumi, dan rumah-!'umah opsir rniliter. Dari data yang berhasil

dihimpun, memang di Kota ini masa itu masih banyak rumah-rumah
tidak permanent, dari bambu, papan, dan sebagaian lagi dari bata
dan bambu atau papan.

Tabel 4.L

Penduduk fimur Asing (Cina) dan Eropa di Kota Magelang tahun

1818-1884

Tahun Eropa Arab Cina Jumlah
LPJ
1818 13 4 L7 7 L9L9 L943
18z3 22 L2 34 27 L75L 18rz
34 29 6g 45 1959 zo67
r83r S6 z8 6+ 37 215O 225L

1834

Sumber: Naskah Ketik Perpustakaan Kota Magelang

Ditinjau dari etnisitasnyd, masyarakat magelang menjelang
Perang Diponegoro terbagi dalam tiga kategori, yaitu pendudnk
pribuffii, timur asing (Arab dan Cih?), dan Eropa. Jumlah penduduk
pribumi sulit diidentifikasi, tetapi jumlah penduduk Cina dan Eropa
dapat dilacak datanya. Adapun jumlah masing-masing penduduk
tersebut terlihat dalam table 4.L.

tserdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa penduduk asing dl

Kota Magelang dari tahun 1818 hingga 1834 cenderung

meningkat. Peningkatan paling banyak terjadi pada penduduk dari
etnis CinEr, kemudian kebangsaan Eropa, dan yang terakhir Arab.
Peningkatan jumlah penduduk oranE Cina tampaknya terkait

denga n perkem nba nga eksloitasi nperkebu na swasta

SEarafrl<,^ok Mg&ng

frilrrf rn€tnang telah berkembang di wilayah kedu sejak awa!
nlr.rd XIX. Peningkatan jumlah penduduk Eropa tentu terkait
rlr:rrgan ekploitasi kolonial yang memrlukan pengawasan

lnr hadap wilayah jajahan.
Peningkatan jumlah penduduk asing, terutama Eropa

rll Kota Magelang memerlukan srana pendukung, salah satunya

edalah kesehatan. Sehubungan dengan hal itu maka mulai

rllhadlrkan dokter (bedah), mantri cacar, dan ahli kesehatan

lelnnya. Kehadiran tenaga medis di Magelang selain untuk

kopentingan bangsa Eropa, juga dapat dimanfaatkan penduduk
prlbumi. Di wilayah Kedu, termasuk Magelang, penyakit yang
rnowabah pada waktu itu memang cacar. Dari penduduk selGar

/t10.000 jiwa yang meninggal karena penyakit cacar sekitar

),152 orang. Pada tahun 1821, di wilayah Kedu timbul wabah
pnrryakit Kolera Morbus yang ditularkan dari Semarang. Khusus

rll Kota Magelang relatif aman karena sebelumnya telah

rllvoksinasi sebagai pencegahan. (naskah ketik di Perpustakaan

Koln Magelang).

I. MAGELANG DAN PERANG DIPONEGORO

Sejarah Magelang tidak dapat dipisahkan dari sejarah

frarang Diponegoro. Magelang menjadi saksi sejarah tempat

;terrllng dalam perang besar di Jawa yang berlangsung dari

letrun 1825-1830 tersebut. Wilayah Magelang sebagaisalah satu
lern;lat yang memungkinkan Diponegoro mengatur siasat untuk

ltrnlnwan Belanda, tetapi di lain pihak juga menjadi pusat

palrrcrintahan militer Belanda untuk menaklukkan sang

f nnucran beserta para bengikutnya.

l. Perang Meluas darl Magelang ke Seluruh Jawa
l)alam perang Diponegoro, ulama dan rakyat Magelang

Irrprnherikan dukungan baik moral maupun material. Akibatnya
Helarrda mengalami kesulitan untuk menaklukkan peperangan

lnl. tlntuk itu Belanda dengan sangat serius untuk dapat

ttrernadamkan api peperangan yang dikobarkan oleh

Bangsawan Jawa ini. Salah satu strateginya adalah
dimemindahkan pusat pemerintahan Belanda Vorstenlanden

dan sekitarnya dari Surakafta ke Kota Magelang. Ketika itu

Belanda berargumentasi bahwa posisi Magelang amat strategis.
Wilayah Kedu ini merupakan jalur penghubung antara Semarang

sebagai pusat pemerintahan dan Surakarta sebagai pusat

wilayah Selatan. Untuk memadamkan dukungan rakyat terhadap
perlawanan Diponegoro, maka pemindahan pusat kekuasaan ke

Magelang adalah suatu yang rasional. Magelang lokasinya
sangat strategis karena berada di titik tengah antara daeah

pusat di Semarang dengan daerah Selatan Jawa Tengah. Selain
itu potensi ekonomi sebagai daya dukung keuasaan dan militer
juga cukup memadai. Wilayah Kedu merupakan wilayah subur
yang cukup banyak menghasilkan bahan pangan, terutama

beras.

Perang Diponegoro sendiri disebabkan oleh ketidak-

puasaa n bebera pa elemen masya rakat Yogyaka rta da n Magela ng

atas kekuasan Belanda di Jawa. Para bangsawan mengalami

kekecewaaan, terutama akibat kebijakan sewa menyewa tanah
yang berubah-ubah yang mengakibatkan kerugian di kalangan

bangswan. Para ulama resah karena makin kuatnya westernisasi

di lingkungan sekitarnya yang dapat merusak tatanan moral

masyarakatnya. Sementara itu rakyat, terutama petani sangat
menderita karena eksploitasi Kolonial baik oleh pemerintah

maupun swasta Barat.

Melihat kondisi lingkungan istana yang makin meburuk
akibat pengaruh Belanda, Pangeran Diponegoro, meskipun

seorang bangsawan lebih banyak mengasingkan diri di Desa

Tegal Rejo, di rumah neneknya. Di Tegalrejo inilah kepribadian

Pangeran Dipnegoro sebagaiseorang bangsawan yang soleh dan
sebagai seorang pemimpin rakyat terbentuk. Di tempat ini beliau

dapat menyaksikan sendiri, betapa berat penderitaan rakyat
desa sehari-hari.

Menurut tradisi, rakyat petani mempunyai kewajiban

bekerja rodi, kerja tanpa upah untuk para bangsawan pemilik
tanah yang digarap petani. Setelah ada ondernemiig asing yang

SSamfrl<ok Magefang

nrr.nyr,wa tanah para bangsawan, maka para petani ini haus
lrr.hr,l;,t rodi ganda, selain kepada bangsawan juga kepada si

Irr,rrr rrrcnyewa tanah. Disamping itu sejak adanya onderneming
rn,rh.l tanah persewaan rakyat semakin terdesak sehingga makin

lr.nrlx:rsulit kehidupan rakyat petani, Sementara itu hidup

pnl,rrri yang sulit ini masih dibebani lagi oleh beraneka ragan

grirl,rk yang memberatkan. Rakyat Jawa yang menderita sering
rrrr,rrrlkhayalkan dan mengharapkan datangnya seorang Ratu Adil

Irrrr akra yang akan mendatangkan keadilan dan perbaikan
Irlrlrrp bagi mereka. Dimata petani, tampilnya P. Diponegoro

nrr,l.rwan penjajah asing Belanda dianggap sebagai Erucakra.

llrrl,rh sebabnya mengapa rakyat kecil petani mendukung

*..nr t,rrtak perjuangan P. Diponegoro.

Rasa kecewa kaum bangsawan, kaum ulama dan rakyat
yrrrrt; meluas itu dapat diibaratkan sebagai timbunan mesiu yang
erwaktu-waktu bisa meledak, tinggal menunggu siapa yang

rrrt,rryalakannya. Penyalanya adalah api Peristiwa Tegalrejo
lnrrqgal 20 Juli 1825 yang mengawali perlawanan umum

lnrlradap Belanda yang berlangsung hampir lima tahun.
Peristiwa Tegalrejo tersebut terjadi. Diawali oleh kericuhan

borll pembuatan jalan raya melalui desa Tegalrejo, tanpa

rr.pt:ngetahuan P. Diponegoro yang berdiam dirumah neneknya.
f 'entbuatan jalan itu bahkan menerobos melalui makam leluhur
l1 lliponegoro. Karena itu P. Diponegoro menentang pembuatan

lnl,rrr tersebut. Tentangan ini di nilai oleh pemerintah Belanda

tt,lrtrgai pemberontakan, sehingga kemudian dikirim pasukan ke

lrt;.rlrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Usaha

lrr,rrangkapan itu tidak berhasil, pasukan Belanda lalu membakar
Irrrlris rumah nenek Pangeran Diponegoro.

Berita peristiwa Tegalrejo cepat tersiar luas dan menggugah

rtlrrangat dan solidaritas bangsa. Rakyat petani dengan
pt,r'senjataan primitif yang ada padanya, beramai-ramai

lrrlrrggabungkan diri dengan pasukan Diponegoro. Hal ini juga
rlll.rkukan oleh kalangan bangsawan dan para bupati di daerah-
rl,rlrah. Para ulama banyak yang bersimpati dan bergabung

Sgarah Kofa Magekng

dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Dari lingkungan

istana Yogyakarta ada 70 orang keturunan Sultan Yogyakarta

yang bergabung dengan Pangeran Diponegoro, seperti

Pangeran Mangkubi dan Pangeran Ngabehi Djojokusumo.
Sedangkan dari kalangan ulama yang ikut bergabung dalam

perjuangan ini terdiri dari Kyai Mojo dari Surakarta dan Kyai

Muhammad Bakri dari Tegalrejo.

Pangeran Mangkubumi di kemudian hari menjadi tangan

kanan Pangeran Diponegoro, sedangkan Pangeran Ngabei

menjadi Panglima Perang, Kyai Mojo menjadi penasehat utama

dibidang keagamaan dan Kyai Muhammad Bakri menjadi
komandan pasukan Bulkiyo, yaitu pasukan elite Diponegoro.

Semua pasukan-pasukan ini terbentuk dari spontanitas rakyat.

Setelah tersusun teratur pasukan-pasukan induk Diponegoro

ini diberi nama Pasukan Penilih, Bulkiyo, Turkiyo, Arkiyo dan

lain-lain. Para prajurit ini memakai sorban yang warnanya

berbeda-beda menurut kesatuannya masing-masing. Setiap

kesatuan memiliki panji-panji dan setiap kepala pasukan dibei

gelar Basah (Bahasa Turki).

Sebagian batalyon dilengkapi senjata api yang dibuat

sendiri di hutan-hutan. Badan-badan kelaskaran juga ikut
berperang dengan bambu runcing dan keris. Diponegoro

menggunakan taKik perang gerilya untuk menghadapi

Belanda. Salah satu kemangan yang di petik dalam perang ini

adalah ketika pasukan Diponegoro dibawah pimpinan Mulya

Sentika dapat membinasakan bala bantuan Belanda di desa

Pisangan yang membawa uang 50.000 dari Semarang (dok.

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelangl982).
Sebagian masyarakat dan pemuda Magelang di bawah
pimpinan para kNyeassi eikl duatlabmergtuelrisaaknnmyeane*.n..tdanagri
Belanda. Hal ini ulama dan
diakui
oleh

adanya perang yang terjadi tahun 1826-1830 sehingga hasil

kerja pemerintah Belanda selama 12 tahun di daerah Kedu

terancam kerusakan". Pada masa ini dibangun jalan-jalan

setapak.

Perlawanan rakyat Magelang dipimpin Kyai Langgeng

Sgamfrl<okWtfry

yeng makamnya terdapat di daerah Cacaban dan sekarang

letkenal dengan Taman Kyai Langgeng. Pemerintah Belanda baru

rla;lat melanjutkan pembangunannya setelah perang selesai.
Kaltrenangan Belanda ini didapat dengan cara licik yaitu dengan
ntclnlpu Pangeran Diponegoro di rumah kediaman Residen Kedu

ulah lenderal De Kock.

Jenderal De Kock mengirimkan bala bantuan pasukan

rebanyak 200 orang dari Semarang untuk memperkuat pasukan

Balanda di Yogyakarta dibeiwah pimpinan Kapten Kumsius.

Paeukan ini membawa uang bekal sebanyak f 50.000 (lima puluh
tlbu gulden). Ketika pasukan Belanda ini tiba di Logorok (dekat
Plrangan) yaitu suatu tempat antara Yogya dan Magelang, kira-
klra 11 km dari Yogyakarta, disergap oleh pasukan DiponeEoro
yeng berkekuatan 150 orang dibawah pimpinan Mulyo Sentiko.
Pasukan Belanda berhasil dihancurkan sehingga seluruh

persenjataan, uang dan pakaian seragamnya berhasil dirampas.

Sola ln itu d i Sema ra 19, Bela nda j uga meng hada pi

pemberontakan yang dilancarkan oleh rakyat Semarang. Dalam

kondlsi Belanda yang kritis seperti ini Bupatl Semarang Kyai

Adlpati Suro Adimenggolo bersama puteranya Raden Saleh alias

R.A Notodingrat, mereka merupakan dua bangsawan yang
progresif dan terpelajar secara diam-diam juga bersimpatl

terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro. Tetapi hubungan
mereka dengan Pangeran Serang tercium oleh Belanda dan
mengakibatkan kedua pejuang tersebut di asingkan ke Ambon

oleh Belanda. Perjuangan mengusir Belanda tidak berhenti begitu
raJa dengan diasingkannya pemimpin mereka. PerjL.langan inl
dllanjutkan oleh Pangeran Syukur yang merupakan putera dari
tlupati Semarang. Kondisi pertahanan Belanda yang rawan di
Semarang ini mendapat bantuan dengan datangnya pasukan dari

Sumeh€p, Pamekasan dan Surabaya"

Belanda mendatangkan bala bantuan pasukan dari Bone
dlbawah pimpinan Jenderal Van Geen untuk menghadapi

ancaman dari Pangeran Serang. Tanggal 15 September Van Geen

berhasil mematahkan perlawanan Pangeran Serang dalam

pertempuran sengit di Demak. Perternpuran Iain teriadi

Sgarafilbfa MEelang

di Pleret, ibukota lama kerajaan Mataram di zaman Sultan
Amangkurat I. Pertempuran sengit terjadi sehingga kota Pleret

sampai dua kali berganti tangan. Serangan pertama terjadi tangga I

16 April 1826 dipimpin langsung oleh Jendral Van Geen dan
serangan ini dapat dipukul mundur. Pada tangga! t2 Juni 1826

Belanda melakukan serangan yang kedua terhadap Pleret secara

besar-besaran. Pasukan Belanda yang datang dari Jogja

menyerang Pleret dari sebelah Barat dan Utara sedangkan

pasukan Mangkunegoro menyerang Pleret dariTimur dan Selatan

dengan 3400 prajurit. Oleh pasukan Diponegoro dibawah

pimpinan Kerto Pengalasan memperta.hankan Pleret secat0leh

pasukan Diponegoro dibawah pimpinan Kerto Pengalasan

mempertahankan Pleret secara mati-matian. Setelah Pleret jatuh

pasukan Belanda melakukan pembunuhan secara besar-besaran

teerhadap rakyaat yang sudah tak berdaya. Pada bulan Agustus

1826 Pangeeran Diponegoro mehindahlon daerah operasinya ke

Delanggu (antara Jogja dan Suralorta).

Jenderal De Kock mendapatkan Iaporan dari Delanggu
segera memimpin konfrensi dengan para perwira untuk

mempertahankan Delanggu dari pasukan Diponegoro. Pada saat

itu Delanggu telah terhimpun pasukan besar yang terdiri atas

7000 pasukan Susuhunan, 350 infantri KNIL dibawah pimpinan
Mayor Solle W'ljn dan 12 pucuk pasukan meriam serta 150
prajurit piekenier (barisan bertombak). Di desa Kalitan Jendral

Van Geen mendatangkan bantuan untuk memperkuat pos
Belanda dengan 90 kavaleri, 50 infantri, 50 piekenier dan 2
meriam howitser. Guna mempertahankan Delanggu dari
serangan Belanda disini telah berkumpul Jendral-jendral,
Pangeran-pangeran, keluarga Susuhunan dan para Adipati
Surakarta" Pangeran Diponegoro menggunakan taKik perang
geri[a. Selagi pasukan lemah hindari pertempuran frontal

dengan musuh, selagi musuh lengah diserang dan dihancurkan.

Taktik inijuga dilakukan oleh Muljo Sentiko dalam menghadapi

Belanda. Pada awal pertempuran paukan Diponegoro berhasil

mengepung Yogyakarta dan mengakibatkan hubungan antara
kota lain menjadi terputus. Situasi ini mengakibatkan Belanda

frrrarrnllalkndHaanmmenegnkguubnugwsoi nkoe dalam benteng dengan membawa
V (Sultan Menol yang masih anak-

arrok). Dalm kondisi terjepit seperti ini Belanda minta bantuan

lorrlara dari Mangkunegoro di Surakarta untuk menembus

pengepungan dari pasukan Diponegoro.

Belanda dalam kondisi seperti ini kembali lagi meng-

gunakan taktik devide et impera yaitu dengan memecah belah

hwan untuk dikuasainya. Dari sini pangeran Diponegoro

ralaln menghadapi Belanda juga harus menghadapi

;tarlawanan dari bangsa sendiri yang masuk taktik belanda
tepertl, pasukan Mangkunegoro, Pakubuwono, Madura dan

llugts. Perlawanan rakyat yang mendukung Diponegoro tidak
hrnya terjadi di Yogyakarta saja, tetapi juga terjadi di Kedu,

Fagelen, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Pati,

HoJonegoro, Madiun dan Pacitan. Pertempuran sengit untuk
mangusir Belanda ini juga terjadi di daerah Kedu seperti di

lelahap, Prapag, Sadegan, Muntung, Bandongan, Bara (dekat

Eorobudur) dan lain-lai n. Kota Magelang juga pernah

dlkepung pasukan pengikut Pangeran Diponegoro.

Kota Magelang yang sejak semula menjadi kota pusat

oporasi pasukan Belanda dipertahankan mati-matian. Di

drorah Kedu ini Belanda berhasil memperoleh bantuan dari

l)nnuningrat (Bupati Magelang) dan Bupati Menoreh (Ario

tumodilogo). Untuk membantu pertahanan di Magelang,

Harlden Kedu pernah mengajukan usul kepada atasannya agar

orang-orang Tionghoa yang berpihak kepada Belanda

dlporsenjatai. Semangat perlawanan rakyat daerah Kedu

remakln menggelora sewaktu di daerah ini datang dua orang

prngeran pengikut Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran

Abubakar dan Pangeran Adiwinata beserta pengikutnya yang

krbanyakan terdiri dari ulama dan santri. Pertempuran sengit

dl daerah Kedu terjadi di dekat desa Kalijengking (Dinojo). Di

latttpat ini pasukan Bulkiyo pimpinan Muhamad Usman

Allbasah menyerbu pertahanan Belanda sehingga terjadi

Srertempuran sengit seorang Iawan seorang. Dalam

pertcmpuran ini banyak tentara Belanda tewas, diantaranya

seorang Letnan dan bupati Magelang Danuningrat yang pro-
Belanda. Dalam peristiwa ini banyak senjata Belanda jatuh ke

tangan pasukan Bulkiyo. Dlsamping bupati Magelahg, bupati

Menoreh Aria Sumodilogo juga ikut terbunuh. Kekalahan
Belanda di daerah ini menyebabkan kerawanan pertahanan

Belanda di Magelang, sehingga Belanda terpaksa menarik
pasukan-pasukan yang berada di pos-pos luar kota seperti

Parakan, Prap?g, Pucuhg, Sodongoh, Sadegof,, Borobudur, dan

Kalijengking masuk ke kota Magelang.

Tahun 1825-1826 perlawanan rakyat yang mendukunE

Fangeran Diponegoro sernakin meluas. Pertempuran sengit

tKearjsaudriaDne(m2a6k-5(-31-98"21682),5)d,i di Pleret (16-4 dan 9-6-1826), di
Lengkong (30-7-1826) dan di

Delanggu (18-8-1826).

Pada tanggal 28 Agustus 1826, sekitar jam 12.00 tengah

hari, serangan umum terhadap Delanggu dimulai. Pasukan

Pangeran Diponegoro dibagi dalam tiga kolone, menyerang

Delanggu dari arah selatan, barat dan timur laut. Arah

datangnya serangan Pangeran Diponegoro ini tidak diketahui

pihak Belanda, sehingga pasukan Belanda secara mendadak

dapat diserang dari belakang, Serangan mendadak Pangeran

Diponegoro ini membuat pasukan Belanda panik dan kocar-

kacir pertahanannya. Pasukan pertahanan Belanda yang lari

pertama-tama adalah pasukan Susuhunan kemudian disusul

pasukan Belanda sendiri. Mayor Sollewijn, komandan pasukan

Belanda, tertembak mata kirinya dan jatuh dari kudahyd,

sementara anak buahnya semakin merosot moral bertempur-

nya. Apalagi setelah jam 4 siang persediaan peluru mereka

semakin menipis. Sementara itu rakyat telah membakar desa-

desa di sekitar Delahggu, sehingga kedudukan Belanda dl

Delanggu nyaris terkepung. Satu-satunya jalan keluar adalah

menerobos ke utara atau ke selatan, ke Kalitan (6 pal) atau ke

Klaten (11 pal). Yang dipilih akhirnya ke Kalitan (dekat

Kartasura), karena di Kalitan ini ada pos pertahanan Belanda.

Demikianlah pasukan Belanda akhirnya meninggalkan

Delanggu dengan meninggalkan korban dan sejumlah senjata

ttrmasuk L2 pucuk meriam. Delanggu akhirnya dapat dikuasai
mpenuhnya oleh pasukan Pangeran Diponegoro.

Disayangkan, setelah kemenangan Delanggu ini, terjadi

prrbedaan pendapat antara Kyai Modjo dan Pangeran

Dlponegoro. Kyai Modjo menghendaki agar serangan perlu

+ ltgera dilanjutkan untuk menyerang Surakarta. Inilah

momentum yang tepat, semangat tempur pasukan Diponegoro

Idang tinggi sedangkan moril pasukan Belanda sedang

llltrosot. Tetapi Pangeran Diponegoro tidak sependapat dengan
Itungan Kyai Modjo yanE lebih bersifat militer taktls itu.
apat Pangeran Diponegoro lebih bersifat politEs, la tidak
u serangan ke Surakartan sebab tindakan demikian berarti
n memperluas front, menghadapi lawan sesama bangsa.

Kyai Modjo, penasehat Pangeran Diponegoro, terus

ndesak perlunya serangan diter,uskan ke Surakarta. Setelah
lan berlalu, akhirnya Fangeran Diponegoro menerima usul

I Modjo tersebut. Tetapi sementara itu situasi telal"r berubah,
nda telah berhasil melakukan konsolidasl dan tentara bala

tuan dari Semarang yang besar telah memperkuat

hanan di Surakarta. Dalam suatu pertempuran yang sengit

tanggal 15 Oktober 1826 di Gowok, dekat Surakarta,
kan Pangeran Diponegoro menderita kekalahan berat.

m pertempuran ini Pangeran Diponegoro menderita luka-

sehingga perlu segera dibawa mundur dari medan

puran.

Tlpu Muslihat De Kock

Polltlk De Kock dalam menghadapi perlawanan Diponegoro,

dasarnya mirip dengan politik Belanda di tempat lain di
rE, menggunakan politik devide et impera atau politik

h belah dan adu domba sesama bangsa Indonesia.

ukan pasukan Belanda di Surakarta diperkuat oleh dua

lrn yaitu Surakarta dan Mangkunegoro. Dalam

hadapi perlawanan Diponegoro, jenderal De Kock sengaja
brngkltkan pertentangan masa lampau antara Surakarta

buwono III) dengan Yogyakarta (Hamengkubuwono I),

SgarufiI<okW{ry

juga pertentangan antara Mangkunegoro (Mas Said) dengan

Yogyakarta (Hamengkubuwono I). Hal ini dilakukan Belanda

dengan maksud menjadikan kedua kerajaan (Surakarta dan

Mangkunegoro) menjadi kawan untuk menghadapi perlawanan

Diponegoro di Yogyakarta.

Kekuatan Belanda di Surakarta mempunyai tugas dan

peranan strategis dalam memutus hubungan induk pasukan
Diponegoro di Yogyakarta dengan pasukan pendukungnya di

Jawa Timur. Pemusatan pasukan Belanda di Magelang juga

mempunyai tugas dan peranan strategis untuk mernutuskan

hubungan indukpasukan Diponegoro di Yogyakarta dengan

pendukung Diponegoro di daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan,

Semarang, Pati, dan Rembang. Selanjutnya langkah kedua yang

ditempuh De Kock adalah membangun sistem benteng yang
dikenaldengan nama benteng sfelsel Sistem benteng stelsel ini

bertujuan untuk mematahkan strategi perang gerilya

Diponegoro dengan cara mendirikan benteng pada setiap daerah

penting yang berhasil direbut Belanda. Dengan strategi ini,

Belanda berhasil mendirikan 200 benteng yang tersebar

diseluruh wilayah Jawa yang bergola( barat Banyumas, dan ke

timur hingga Kertosono.

Langkah strategis yang diamil ambil Belanda dalam

menghadapi Diponegoro selanjtnya adalah Belanda berusaha
menanggalkan satu demi satu pembantu-pembantu pimpinan
Diponegoro.yang penting. Hal inidilakukan Belanda dengan cara
membujulg memberi imbalan, berupa jabatan, pangkat dan

harta. Ta ktik yang dilakukan Belanda ini dikemudian hari berhasil

mengoyahkan iman dari beberapa pengikut Diponegoro,

sehingga meninggalkan Diponegoro berjuang sendiri. Di bidang

strategi De Kock berusaha mempertinggi taKik tempur dan mutu
pasukan. Hal ini dilakukan dengan cara membentuk pasukan

khusus, pasukan anti-gerilya yang diberi nama Pasukan

Pemburu.

3. MenurunnyaPerlawanan

Tahun L827 adalah tahun yang menentukan jalannya

Fflrng Dlponegoro. Dalam periode tahun 1825-1826

Elpnrgoro berhasil memenangkan berbagai pertempuran.
ttfpldalam 1827 kemampuan Diponegoro diuji, apakah ia bisa

E||mpartahankan kemenangannya itu atau tidak. Pukulan berat

mr yang dialami Diponegoro pada tahun ini adalah

rang Pangeran Notoprojo dan Pangeran Serang dengan

0nng anak buahnya pada tanggal 2L-6-L827 ke pihak

. Pangeran Serang yang begitu militan melawan Belanda
rang dan di Madiun, pada akhirnya termakan juga oleh

bujukan manis Belanda. Dengan pasukannya itu

n Serang kemudian berbalik melawan Diponegoro.

Itu pendukung Diponegoro di daerah timur kehilangan

ll. Meski tahun 1827 dipandang sebagai titik balik

perahg, namun dibebarapa daerah secara terpisah-

pula tlmbul perlawanan yang seru. Perlawanan rakyat
hrladl pada bulan November L827 di daerah Rajegwesi

ro) dan Rembang merupakan pergolakan rakyat yang

hcbat dan hampir merenggut kembali kemenangan dari

n Belanda.

wanan di dua daerah tersebut dipimpin oleh Raden
ung Sosrodilogo yang merupakan putera mantan

I Rrregwesi dan menjabat perwira pasukan kraton

kfrta, Pada bulan Maret L928 perlawanan Sosrodilogo

dlpatahkan, dalam keadaan luka-luka pasukan ini terus
Iolanda dan akhirnya pasukan ini dapat menggabung-
tllrt dengan pasukan induk Diponegoro di Jawa Tengah.

h mematahkan perlawanan Sosrodilogo, perhatian
dlpusatkan pada sistem benteng yang mengirinEi induk

n Dlponegoro ke daerah minus antara Kali Progo kearah

dfn sungai Bogowonto kearah barat. Pada tahun 1828
remakin mengintensifkan serangan ke dua daerah

dengan taktik mendekati dan membujuk para

ln pasukan Diponegoro agar mau menyeberang ke pihak

I

Ff Or bu la n Aprll 1828, bujukan Belanda itu berhasil

Hlkrt Pangeran Notod in ing rat putera Pa ngera n

Mangkubumi beserta istri dan ibunya. Dengan peristiwa ini

Belanda berharap Pangeran Mangkubumi yang notabenenya

sebagai pembantu utama Pangeran Diponegoro rnBU:

menyeberang ke pihaknya. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh
Pangeran Mangkubumi, meskipun usianya sudah lanjut beliau,
tetap bersikukuh berjuang bersama Pangeran Diponegoro.

Bulan Mei 1828 berikutnya Pangeran ario Papah yang

merupakan tokoh perlawanan rakyat dari Surakarta selatan juga
bergabung dengan Belanda, dan diikuti oleh Sosrodilogo pada
bulan Oktober. Dengan bergabungnya Sosrodilogo ini ke pihak
Belanda, Sosrodilogo diangkat menjadi perwira dengan pangka[

Mayor.

Gugurnya Gusti Basah pad awal bulan Agustus 1928r
menjadikan pukulan yang berat atas diri Pangeran Diponegoro.

Hal ini dikarenakan Gusti Basah merupakan Seorang Pangli
komandan pasukan kawal Diponegoro yang setia, pemberani
dan gigih dalam mengusir Belanda. Sebelum meninggal, belia
berpesan kepada Diponegoro teman dekatnya agar Sentol
Prawiridirdjo diangkat menjadi Panglima menggantikan dirinya
Sentot Prawirodirdjo diangkat menjadi Panglima perang dalam

usianya yang ke 20. Pengangkatan ini bukan semata-ma
karena pesan dari Gusti Basah saja, tetapi juga kare

pertimbangan prestasi, kecakapan dan kewibawaan Sentot ya
telah dibuktikannya dalam berbagai pertempuran.

Sentot membuktikan kecakapannya sebagai seora

taktikus dalam peftempuran di Kroya (sebelah barat Purworejo
pada tanggal 1 Oktober 1828. Dalam pertempuran ini ratusa
pasukan Belanda berhasil ditawan dan ditewaskan. Dianta
pasukan Belanda tersebut terdapat Perwira Belanda dan pati
Brebres yang pro terhadap Belanda dan merampas 400 pucu

senjata. Dalam pertempuran yang berlangsung ini Mayo

Bunkens erhasil meloloskan diri. Kemenangan Sentot ju

terjadi pada tanggal 20 Desember L828, ketika menyeran
benteng Belanda di Nanggulan (darat daya Daerah Istim

Yogyakarta). Meskipun tidak berhasil merebut benten
pertahanan Belanda, tetapi Sentot berhasil menimbul

Sgam|lbk@etang

her rrr;ran yang besar di pihak Belanda.
Kyai Mojo sebagai penasehat utama Pangeran Diponegoro,

la rrrncoba melakukan perundingan dengan pihak Belanda pada
shhlr tahun 1828. Dalam perundingannya yang ketiga di Klaten

parln bulan November, Kyai Mojo dikhianati oleh Belanda.
Ielrkon kawalnya disergap dan Kyai Modjo ditangkap dan

rllllrrong ke Minahasa. Pada tahun 1829 situasi pasukan Belanda

rerrrakln terjepit. Belanda memperketat kepungannya terhadap
;nlrkun Diponegoro diwilayah antar sungai Bogowonto dan Kali
Ftugo. Dalam pertempuran yang terjadi disermo, Bagelen pada
larggol Agustus 1829, Diponegoro kehilangan komandan

ttxlnlan-nya Syekh Muhammad NgusmanAli Basah. Komandan
pmukon Bulkiyo ini telah gugur dalam pertempuran di Sermo.
Flrgllma Mangkubumi yang lama telah bertahan menghadapi
htt;rrkan Belanda, pada tang gal 27 September 1829 menyerah
ftula actelah dibujuk puteranya sendiri yang telah terlebih dulu
lnt gnbung dengan Belanda.

Akhirnya pukulan terberat yang mengobrak-abrik sendi-

tlrdl perlawanan Diponegoro adalah ketika Sentoto

Hrwlrodird;o, seorang panglima perang andalan pangeran
Elponegoro ikut bergeran Diponegoro ikut bergbung dengan
fuhnda pada tanggal 24 Oktober 1829. Dimata Belanda sentot

ldrleh sosok seorang Panglima perang Diponegoro yang

dltrkut.l. Keberanian dan kecerdikan sentot dalam memimpin
prtlerrrpuran dikagumi dan disegani Belanda. Belanda mengakui
hlhwn menundukkan Sentot di pertempuran sangat sulit, oleh

Itterr,r ilu Belanda mencoba menundukkan sentot dengan

tlntegl lain. Tanggal 1l Februari 1829lendera! De Kock pernah

lilelrrll.; surat kepada Sentot, guna mengajaknya mau berdamai
dlttuarr Belanda.

lrrtnlot bersedia bersedia bergabung ke pihak Belanda

dtttgnrr beberapa syarat, antara lain: agar pasukannya tidak
dlltttharkan dan Sentot tetap memimpin pasukannya. Anggota

pttuknrrnya tetap diperbolehkan memakai sorban, bebas

frrttlplorrkan ibadat agama dan pasukannya diberi 500 pucuk
trttfelo. Belum sebulan Diponegoro ditinggalkan Sentot, telah

Sgarafilhk Xkgetang

menyusul berita duka. Pada bulan September 1829 Pangeran Bei
panglima perang Diponegoro yang ulung meninggal dunia dalam
medan pertempuran di dekat Temon. Ia gugur bersama dengan
dua orang puteranya.

Akhir tahun 1829 ditutup dengan menyerahnya

lGrtopangalasan tokoh pemimpin perlawanan rakyat yang gigih

di daerah Pleret. Dan tahun baru 1830 diawali oleh peristiwa
penangkapan putera Diponegoro yang bernama Dipokusumo

dan tertangkapnya patih Diponegoro oleh Belanda.

4. Magelang Tempat Perundingan

Menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro yang

tangguh ini, Belanda pernah mencoba membujuk Pangeran

Diponegoro dengan berbagai macam janji tetapi selalu gagal.
Belanda juga pernah menempuh dengan cara keji dan kasar.
Pada awal bulan Agustus 1829 putera Pangeran Diponegoro
yang bernama Diponegoro Anom ditangkap oleh Belanda.

CCommisaris Jenderal Du Bus pernah mengancam Diponegoro

akan membunuh puteranya apabila Diponegoro tidak

menyerahkan diri. Karena ancaman tersebut tidak
menggoyahkan hati Diponegoro ia memutuskan untuk

menempuh cara lain yang Iebih hina lagi. Pada tanggal 21

September 1829 diumumkan suatu"Hadiah Khianat" dengan isi
sebagai berikut:"Barang siapa berhasil menangkap Pangeran
Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati, akan memperoleh

hadiah uang f 50.000 (lima puluh ribu gulden), gelar, jabatan,

pangkat dan tanah yang !uas". Tetapicara inipun gagaldilakukan
Belanda, karena tidak ada seorang pun rakyat yang tergiur untuk

mengkhianati Pangeran Diponegoro.

Cara-cara yang dilakukan Belanda ini mencerminkan sikap

keputusasaan Belanda dalam menghadapi ketangguhan

perlawanan Diponegoro. Akhirnya tahun 1829 dan awal tahun

1830 merupakan masa-masa terberat dalam perjuangan

Diponegoro. Pada masa ini ketabahan metal dan fisik
Diponegoro benar-benar teruji. Pada tahun-tahu itu

pengepungan yang dilakukan Belanda berhasil menjepit

8y1ara6?<ok MJttong

116rUFrdkan pasukan Diponegoro di daerah lGli Progo dan Kali
Errgowonto. Jepitan ini setiap hari makin diperkeras dengan

Ir'ilUflldran-pengejaran yang dilakukan pasukan Belanda

I err hntlap pasukan Diponegoro.

Kolonel Cleerens, seorang perwira Belanda berhasil

mprrnrnui Pangeran Diponegoro pada tanggal 16 Februari 1930.
lterrgan kefasihan bahasa dan adat istiadat orang Jawa yang

rlltrrlllkl oleh Cleerens, ia berhasil meyakinkan Pangeran

lll;xrrrr:goro untuk datang ke Magelang guna berunding dengan

lrtrrk:ral De Kock. Untuk melancarkan strategi Belanda ini,

l.lFErans menjamin kekebalan Diplomatik bagi Pangeran
lll;xrnr:goro. Dalam artian selama perundingan Pangeran

Itl;xrnegoro dijamin keselamatannya dan kalau perundingan
lrtrnJrut gagal Pangeran Diponegoro diperbolehkan kembali

rhrrqnn selamat.
llcrdasarkan hasil pembicaraan dengan Cleerens tanggal 8

ilrrnt 1830 jam 12 siang, Pangeran Diponegoro yang diiringi 800
nrnlg pr{uritnya memasuki Magelang. Kedatangan Diponegoro
Ittl langsung disambut oleh lenderal De Kock dengan perwira
ttrlnya residen Kedu Valck. Pada waktu itu sedang dalam bulan
irrrradhan, Pangeran Diponegoro yang pada waktu itu sedang
lurm tidak mau berunding sebelum bulan Ramadhan berakhir.
hhma menunggu berakhirnya bulan Ramadhan, Diponegoro

llnUga! di kampong Meeteseh guna memusatkan diri pada ibadah
pu*anya. Beberapa hari sebelum perundingan terjadi Jenderal
Ite Kock memerintahkan Letkol Du Perron secara rahasia agar

Irtarnpersiapkan pasukannya dan menangkap Pangeran

I tlponegoro apa bila peru ndi ngan tersebut gagal.
Pangeran Diponegoro sesuai dengan rencana bersama

tfnrtnrgqlgkaultn2ya8dMataanregtk1e8g3e0d.unDgeKakroecsikdemnaenneMmaguei lPananggpearadna

lll;rorrcaoro di kamar kerjanya yang terletak di sebelah kiri

nrrng tamu depan. Di pihak Diponegoro yang datang antara

hllr, Diponegoro Muda, puteranya, dan Basah Mertonegoro,

Inanantunya. Di Pihak Belanda di wakili oleh: Jenderal De Kock

Sgarufr'lhk Mage{ang

dan residen Valck. Colonel Cleerens sengaja tidak hadir karena

perwira inilah yang menjanjikan kekebalan Diplomatik

terhadap Pangeran Diponegoro.

Dalam perundingan ini Jenderal De Kock sengaja

mendesakkan syarat-syarat apa sajakah yang diinginkan

Diponegoro agar mau bergabung dengan Belanda. Diponegoro

1)mengatakan persyaratannya yang terdiri dari:
Pangeran Diponegoro menghendaki satu Negara merdeka

2) dan berdaulat dibawah seorang Sultan.

Beliau menghendaki menjadi Amirulmukminin untuk

seluruh Jawa atau kepala umat Islam diJawa.
Setelah mendengar pernyataan Pangeran Diponegoro
tersebut, Jenderal De Kock segera memberi kode pada Letko!
Du Perron untuk menangkap Pangeran Diponegoro, setelah
pasukan pengawalannya dilucuti senjata oleh Belanda. Dari
sinilah Pangeran Diponegoro baru menyadari bahwa terjadi
pengkhianatan atas dirinya. Hari itu juga Pangeran Diponegoro
ditangkap, langsung ke Semarang dan kemudian di bawa ke
Jakarta. Dari Jakarta Pangeran Diponegoro di-asingkan ke

Manado dan terakhir ke Makasar, hingga wafatnya pada

tanggal 8 Januari 1855 (Moekhardi,1983: 13-32).
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Kota Magelang

menjadi saksi sejarah dalam Perang Diponegoro. Perang
berkobar pada awalnya di daerah Magelang dan berakhirnya

juga di daerah Magelang pula. Rakyat Magelang berjuang
untuk bersatu padu membela pemimpinnya yang jujur dan
gagah berani. Meskipun Diponegoro tertangkap, jiwa dan

semangatnya tetap menggelora di kalangan masyarakat

Magelang.

C. DARI TAilAM PAKSA HINGGA POLITIK ETIS

1. Penerapan Sistem Tanam Paksa (1830-1870)

Perang Diponegoro atau Perang Jawa (1825-1830)

merupakan pelajaran berharga bagi Pemerintah Kolonial

Belanda. Betapa tidak, perang itu telah menyita perhatian luar

Sgatail<"okmlhg

lrlnr,a pem€rintah Belanda, banyak tentara yang meninggal, dan

hn., negeri Belanda terkuras habis. Untuk mengatasi persoalan

hn,, negeri Belanda yang kosong tersebut muncul ide Brilian dari
krlr,rnes van den Bosch, seorang politkus beraliran konseratif.

lrlr []osch itu dikenal dengan nama Kultuurstlese/ yang dalam

hnhasa Indonsia menjadi Sistem Tanam Paksa.

Sistem ini nampaknya didasarkan pada prinsip umum yang

rarlt:rhana. Desa-desa Jawa berhutang pajak tanah (landrent)

kn3rirda pemerintah yang biasanya diperhitungkan sebesar 40olo

rlar'l hasil utama desa (umumnya beras). Dalam kenyataanya,

llkslran yang sesunggunya berada di bawah angka ini dan

;lomungutan pajak tersebut yang dibayar dalam bentuk uang

rorlng kali tidak dilaksanakan karena tidak memadainya

*lrnlnistrasi dan terjadinya kekurangan mata uang.

Dengan sistem Tanam Paksa, Bosch merencanakan bahwa

rallap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk

rlllnnami komiditi ekspor (khususnya kopi, tebu, dan nila). Hasil

komoditi tersebut kemudian dijual kepada pemerintah kolonial

tlorrgan harga yang sudah ditentukan. Dengan cara itu, maka
rloca akan dapat membayar hutang pajak tanahnya dari hasl

par(ln desa itu. Jika hasil penjualan dari panen kepada
;tarrreirintah lebih banyak dari pajak tanah yang harus

dlhayarnya, maka desa itu akan menerima kelebihannya. Akan

lctopljika kurang, desa tersebut masih tetap harus membayar

kak u ra ngan nya dari su m ber-su m ber la in. (Ricklefs, 2005 : 260).

Melalui sistem ini Bosch berpendapat bahwa kas negeri

Eplonda akan meningkat dan hutang-hutangnya dapat dilunasi.

Naqcri jajahan dipakai sebagai tempat untuk mengambil
kauntungan bagi negeri induk, atau seperti dikatakan Baud

rab,tgai '*gabus tempat Nederland mengapung', atau dengan

hrt n lar in Jawa sebagai sapi pera han. (Kartod i rdjo, 1999 : 305).
Sistem Tanam Paksa yang disampaikan Bosch didasarkan

prda prinsip wajib atau paksa dan monopoli. Prinsip pertama

dlpergunakan menurut model yang telah lama berjalan di

lrrlangan, yang terkenal dengan nama "Preangelstlesel',

tl a u pu n sistem ya n g d i g u na kan oleh V OC, u erplichte leuerientie

(penyerahan wajib). Dengan demikian Sistem ini akan

mendasarkan diri pada tatanan tradisional yang feodal dengan
menggunakan perantara struktur tatanan lama. Dalam Sistem
tanam paksa, prinsip 'liberal yang dikenalkan sebelumnya
ditinggalkan sama sekali. Prinsip kedua, dengan memberikan
hak monopoli kepada Nederlandsche Handels Maatschappij
(NHM) dalam produksi pengangkutan dan perdagangan hasil

ekspor Jawa.
Peraturan Tanam Paksa mengatur bahwa pungutan kepada

rakyat tidak dalam bentuk uang, tetapi berupa hasil tanaman

yang dapat diekspor. Seperlima dari tanah garapan yang

ditanami padi dari rakyat desa wajib ditanami tanaman tertentu
dengan menggunakan tenaga yang tidak melebihi tenaga untuk
menggarap tanah itu bagi penanaman padi. Bagian tanah yang

dipakai tanam paksa itu dibebaskan dari pajak tanah. Setiap

kelebihan dari hasil penjualan yang melebihi nilai pajak tanahnya

diserahkan kepada desa. Akan tetapi jika tefiadi gagal panen,
maka beban tanggung jawabnya berada di tangan pemerintah.
Untuk pengolahan hasil tanaman untuk ekspor, seperti tebu,

dikerahkan tenaga rakyat, mulai dari menanam hingga

pengangkutan ke pabrik. Rakyat yang dikerahkan itu bebas dari
pajaktanah pada saattanaman itu siap panen. Semua pekerjaan
lain perlu dibayar. Pekerjaan itu dilakukan atas rekrutan kepala
desanya dan dibawah pengawasan pegawai Eropa. (lGftodirdjo,

1999:305).

Antara teori dan praktek dari Sistem Tanam Paksa tidak

selalu sama. Terdapat variasi antara daerah satu dengan daerah

lain dalam merealisasikan system tersebut. Pemikirannya

bahwa akan diperoleh keuntungan oleh semua pihak yang
terlibat dalam Sistem Tanam paksa berubah menjadi bagian dari

kisah-kisah pemerasan yang lebih besar dalam sejarah
penjajahan. Para pejabat lokal, baik yang berkebangsaan
Belanda maupun Indonesia sering melakukan pemerasan

dengan memberi taksiran pajak tanah maupun banyaknya

komoditi ekspor bagi setiap desa lebih besar sehingga
memperoleh keuntungan Iebih yang masuk pada kantong

$iamfilbfaMEe[ang

f rlb.rdinya.

Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap orang Jawa dan

urnng Sunda cukup beragam. Bagi kalangan elite bangsawan,

nrdsa Tanam Paksa merupakan masa yang benar-benar

rrrnnguntungkan. Kedudukan mereka menjadi lebih aman, dan
Irrnnurut aturan mereka memperoleh jabatan dengan secara
Iurun temurun. Mereka memperoleh prosentase keuntungan

yang besar dari penyerahan wajib Tanam yang mereka kelola.

Akan tetapi karena mereka sangat tergantung pada Pemerinatah

Ilolanda untuk kelanggengan kedudukan dan penghasilannya,

maka mereka harus melakukan pemaksaaan kepada para
patani. Mereka menjadi sasaran pengawasan dan campur
langan para pejabat Belanda. Mereka menjadi terpisah dari
masyarakatnya sendiri, terbebas dari sanksi-sanksi pribumi
rnbelumnya jika menyelewengkan kekuasaan, dan sama sekali

I ldak terpanggil untuk mela ksanakan modernisasi.

Dampak Tanam Paksa bagi rakyat kebanyakan sulit untuk
dlgenaralisasi, tetapi secara umum dikatakan sebagai masa
rullt. Ada variasi antara daerah dengan komoditas tanaman
lertentu dengan daerah tanaman dengan komoditas lain.
Penanaman gula dan nila yang ditanam di daerah persawahan

lolah mengambil lahan, tenaga kerja, dan air dari penanaman

padi sehingga di sejumlah tempat merugikan penduduk

retempat. Akan tetapi industri ini memberikan kesempatan

penduduk desa untuk menjadi karyawan upahan sehingga

menguntungkan mereka. Di sebagian daerah, seperti di

Pasuruan terjadi hubungan simbiosis yang menguntungkan
kedua belah pihak. Di mana-mana, pembayaran hasil-hasil
panen oleh pemerintah dan kesempatan yang luas untuk
menjadi buruh upahan telah meningkatkan jumlah uang yang

heredar di pedesaan. Hal ini telah memberikan rangsangan bagi

lumbuhnya per-dagangan. Sementara itu pertumbuhan

produksi telah mendorong munculya tenaga kerja yang ahli
dalam kegiatan-kegiatan non pertanian yang terkait dengan
perkebunan dan perpabrikan di daerah pedalaman. Terdapat
penanaman modal yang cukup besar dalam membangun

infrastruktur: pabrik, gudang, jalan, jembatan, sistem

pengatu ra n ai r, da n fasil itas-fasi I itas pela buha n.

. Meskipun terlihat keuntungan-keuntungan yang .dperoleh
dari Sistem tanam Paksa, khususnya setelah tahun 1840,
terdapat beban yang sangat serius yang menimpa sebagian

besar penduduk Iokal. Ada ketidak merataan pembagian

pendapatan paa penduduk desa. Orang yang paling menikmati
keuntungan dari sistem ini tentu para elite desa dan penguasa

atas desa, para pedaagng non pri (terutama Cina) atas

penguasaan mereka pada modal dan pajak (khususnya distribusi
candu), dan para pejabat dan pedagang Eropa. Tatanan lokal

tumbuh menjadi bertingkat-tingkat, karena ada elite yang

berpeluang memperluas tanah dan meningkatkan pendapatan

mereka, sementara ada teman sedesanya menjadi buruh tanpa

memilikitanah.
Bagi pemerintah Kolonial Belanda akibat Sistem Tanam

Paksa sangat jelas. Pemerintah Kolonial memperoleh

keuntungan yang sangat besar dan ajek. Sejak tahun 1831,

anggaran Kolonial di Indonesia telah seimbang, dan sesudah itu

hutang-hutang lama VOC dilunasi. Dari Indonesia dikirim uang
yang sangat besar sejak tahun L831-1877, perbendaharaan

negeri Belanda menerima uang sebanyak f 832. Kirman uang

dariTanah Jawa initelah membuat perekonomian Belanda stabil:
Hutang-hutang dilunasi, pajak-pajak diturunkan, pembangunan
kubu-kubu pertanahan, terusan-terusan, dan jaringan kereta api

di Belanda dibangun. (Ricklefs, 2005:256).

Dari buku A.M. Djuliati (2000:155) terlihat bahwa dalam

rangka kebijakan Tanam Paksa, Pemerintah Kolonial Belanda

memerintahkan penanaman tebu di semua keresidenan di Jawa

Tengah, kecuali Yogyakarya, Surakarta dan Kedu. Dengan

demikian, ketika zaman Taman Paksa, Kedu bukanlah daerah
yang diwajibkan untuk menanam tanaman tebu pemerintah

yang diwajibkan. Alasannya, Surakarta dan Yogyakarta

merupakan wilayah yang tidak diperintah secara langsung oleh
pemerintah Kolonial Belanda dan diperintah secara langsung

oleh pemimpin pribumi sendiri, yakni para raja pecahan

Kcrajaan Mataram. Kedu tidak dimasukkan dalam surat perintah

lxrnanman secara paksa karena, terutama tanaman tebu
rrrerupakan usaha rakyat bersama para pengusaha gula (Cina,
LrwErT maupun Eropa) yang saling menguntungkan. Selain

,rldsan itu, Magelang sebelumnya merupakan basis Perang

l)lponegoro, sehingga trauma rakyat terhadap Belanda yang

rll.rnggap kejam masih tertanam dalam benak rakyat di daerah

lrrl. Untuk tidak membuka keresahan sosial, maka daerah
Mugelang (bagian dari Kedu) tidak dikenakan Tanam Paksa.

!,clair itu ternyata ada alasan yang lebih rasional, yaitu

pt:rtimbangan Gubernur Jenderal Baud karena rakyat Kedu harus

rrrcnyediakan pekerja paksa untuk benteng di Ambarawa

ucbanyak 750 orang per hari. Selain itu, tanah di Kedu kurang
rrrenguntungkan untuk tanaman tebu karena frekuensi hujan

*angat tinggi.

Meskipun tidak terkena tanam paksa tebu, bukan berarti
lldak dikenakan tanam paksa. Penduduk Magelang, sebagai
tragian dari Kedu juga terkena tanam paksa untuk penanaman

kopi dan tarum. Kopi merupakan tanaman di dataran tinggi dan

sudah mulaidibudidayakan sebelum masa Tanam Paksa. Semula

kopi ditanam secara bebas (manasuka) di pekarangan rumah

;rcnduduk yang dikenal sebagai paggerkoffic atau di kebun-

kebun di lingkungan desa (kampongkoffiil.
Mengingat prospek kopi yang begitu bailq pemerintah

rnenghendaki peningkatan tanaman kopi. Sejak tahun 1820

pcmerintah kolonial telah memerintahkan rakyat menanam kopi

rll kebun-kebun yang lebih luas. Tanah yang dipergunakan
ndalah tegal yang telah dibuka atau lahan khusus yang

rllpcrgunakan untuk tanaman kopi. Pengerjaan dan pengolahan

lrrh,rn dikerjakan oleh seluruh petani di desa tersebut.

',r:mcntera itu pemeliharaannya diserahkan kepada petani

pr.lrguasa tegal dan petani penguasa sawah desa yang masing-

rn,rr;ing beranggungjawab atas sejumlah pohon kopi.

Sejalan dengan kebijakan tanam paksa, padan tahun 1833

pr.rrrc.rintah mengintroduksikan tanaman kopi 2 juta pohon
'"r.lragai kopi pagar dan kopi hutan di Kedu. Kebijakan ini

ternyata tidak dilaksanakan oleh petani. Tindakan petani ini

sebagai bentuk perlawanan agar kopi mereka tidak masuk dalam

jaringan pengawasan pemerintah. Salah satunya adalah

kewajiban menjual semua hasil kopi kepada pemerintah. Atau
dengan kata lain pemerintah memegang monopoli penjualan

kopi.

Pemerintah tetap mewajibkan petani menanam kopi untuk
kepentingan pemerintah. Akibatnya petani harus menerima

kerja wajib ini sebagai beban yang tak terelakkan. Apalagi

setelah melihat kopi mlai berbuah sejak umur 2-14 tahun, petani

mulai menerima tanam paksa kopi. Tanaman initerus mengalami

perluasan secara ekstensif diwilayah Kedu.

Kerja wajib juga berlaku untuk tanaman tarum. Tarum

merupakan bahan baku indigo, yakni bahan pewarna kain untuk
Jawa dan bahan pewarna cat di Eropa. Penanam tarum ini mulai

dilaksanakan pada tahun 1840, di dsitrik Menoreh. Tanaman ini

memerlukan tenaga banyak dari rakyat Magelang. Pada awalnya

pemerintah menggunakan lahan 400-450 bahu untuk
kepentingan tanaman tarum ini. Kebijakan ini telah menyita

waktu dan tenaga kerja para petani.
Tanaman tarum telah menggeser tanaman padi. Akibatnya

para petani melakukan protes massal setelah penanaman tarum
berjalan dua tahun. Sekitar 800 petani membawa parang dan

sabit berbondong-bondong ke kantor residen pada tahun 1842.
Mereka tidak dapat bertemu dengan residen Hartman karena
sedang pergi ke Semarang. Bupati Magelang akhirnya menjadi
pelerai kemarahan massa dan menampuing keinginannya. Akan

tetapi para petani tetap bertahan di alun-alun ingin bertemu

langsung kepada residen. Keinginan petani itu akhirnya

dikabulkan oleh resdien yang datang pada malam hari, berjanji

akan mengurangi tanaman tarum. Para petani kemudian

membubarkan diri.

Masa Tanam Paksa memerlukan daya dukung infrastruKur.

Infruktur itu meliputijalan dan saluran irigasi. Dalam rangka ini

maka pemerintah Kolonial juga membangun jaringan

infrastru ktur u ntu k pengangkuta n dan i rigasi.

Irrlr,rstruktur yang sekarang masih tersisa di sekitar Magelang

arlrrllh adalah:

rr. Tahun 1833 memperpanjang jalan Jogja-Magelang

sampaike Pringsurat

b. Tahun 1842 melanjutkan jalan pos itu lewat Pingit ke

Ambarawa sehingga sekarang tersambung Jogja-

M agela n g -Am ba rawa -Sema ra n g

c. Tahun 1842 jalan Magelang-Salaman menjadi jalan

besar pos

d. Tahun 1843 membangun jembatan besar pada jalan pos

Jogja-Sernarang dan Magelang-Batas Bagelen.
e. Tahun 1851jalan besar pos Salaman-Purworejo
f. Tahun L857 pembangunan saluran kota dWater Leiding)

yang dicabangkan dari kali Elo dan Progo sebelah utara

Magelang

(J. Tahun 1862 semua berat kendaraan di Kedu telah diatun
(naskah Ketik Perpustakaan Kota Magelang)

I. Politik Kolonial Liberal
Kulturstelsel yang dipandang membesarkan kas negeri

llelanda, ternyata telah menimbulkan berbagai masalah. Tanda-

lnrrda tentang penderitaan di kalangan orang Jawa dan Sunda

tttulai tampak, khususnya di daerah penanaman tebu. Di

ffakalongan gtzi tanah begitu terkuras untuk tanaman ini
lohingga rangkaian penanaman padi terganggu, akibatnya

lnrJadi kekurangan beras. Harga beras menadi bergejolak di

nrdna-mana pada tahun 1830-an s.d 1840-an. Penduduk di
rtrf umlah tempat terjadi kelaparan. Kelaparan disebabkan
hr.,r:rakahan orang-orang yeng memgang kekuasaan, dan

kurang disebabkan oleh kelangkaan beras, sebab sering kali bras

lerscdia, tetapi para petani tidak mampu membelnya. Pada

lnhun 1844 terjadi gagal panen dan diikuti dengan kelaparan di
(.lrr:bon. Wabah-wabah penyakit bermunculan, khususnya tipus

hcrkembang di Jawa Tengah antara tahun 1849-1850.

liementara itu, pemerintah menetapakan kenaikan pajak tanah

rlnn pajak-pajak lainnya. Penduduk desa banyak yang

meninggalkan desa sehingga produksi padi semakin turun.

Krisis-krisi keuangan juga terjai pada NHM (Perusahaan

D6gang Belanda), maupun anggaran Belanja Kolonial diJawa.
Di Negeri Beanda muncul penentangan terhadap Sistem

Tanam Paksa di Jawa. Pemerintah mulai bimbang apakah

sistem itu perlu dipertahankan atau diganti. Pada tahun 1848,
untuk pertama kalinya lahir sebuah Konstitusi yang liberal
memberikan kepada Parlemen Belanda (Staten Genraal)

peranan yang lebih berpengaruh dalam urusan-urusan
jajahan. Di dalam parlemen oposisi bersatu. Para klas

menengah Belanda yang kaya akibat kegiaan ekonominya di

Jawa menuntut adanya perubahan. Mereka mendesak

diadakannya pembaharuan yang liberal di tanah jajahan,

pengurangan pemerintah dalam perekonomian negarara

jajahan secara drastic, pembebasan dari usaha pembatasan-
pembatasan atas perusahaan swasta di Jawa dan Sunda. Pada
tahun 1860, seorang mantan pejabat Kolonial, Eduard Douwes
Dekker (1820-1887) menerbitkan sebuah novel yang berjudul

Maxhauelaar dengan nama samaran Multatli. Buku ini

mengungkapkan dengan sangat tepat keaadaan pemerintaahn

kolonial yang lalim dan korup diJawa. Buku ini menjai seuuah

senjata yang ampuh dalam menentang rezim penjajahan pada

abad XIX diJawa.
Perdebatan politik di negeri Belanda membawa pengaruh

dihapuskannya Sistem Tanam Paksa secara gradual di Jawa.
Penghapusan peranan pemerintah dalam eksploitasi ekonomi

lawa dimulai tanaman-tanaman yang tidak mendatangkan

nkeu ntu na nga h i ngga ta na ma n ya ng bena r-bena r

menguntungkan. Penghapusan dimulai dari eksploitasi lada
(1862), cengkih dan pala (1860), nilai, teh, dan kayu manis
(1865) dan tembakau (1866). Kopi dan gula, terutama gula
merupakan tanaman yang paling menguntungkan dihapus
terakhir kali, pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya undang-
undang gula- dalam aturan itu ditetapkan bahwa pemerintah
akan menark diri dari penanaman tebu selama 12 tahun, yang

dimulai tahun 1878. Penanaman kopi pemerintah juga

Sgarah 70fa Magekng

(llhapuskan secara gradual sejak tahun 1870-an, dan baru

lrr.rakhir pada tahun 1917 (untuk pangan), dan beberapa daerah
grr:sisir pulau Jawa pada bulan Juni 1919

Secara de jure, Sistem tanam Paksa berakhir tahun 1870

..r:lalan dengan Iahirnya Undang-undang Agraria yang membuka

l,rwa bagi perusahaan swasta. Sejak itu investasi swasta Barat
lx.kembang pesat di Jawa dalam terutama ditanamkan dalam

llrtlustri perkebunan. Dalam sistem baru, swasta yang

nrrrmainkan kegiatan usaha sedangkan pemerintah hanya

tr:bagai polisi dan penarik pajak.'

Bagaimana swasta barat dapat berkembang? Ada tiga faktor
pr:rryebab perkembangan swasta barat dalam perkebunan di

l,rwa, yaitu tersedianya tanah, tenaga kerja, dan investasi
nrodal, serta jarngan pemasaran hasil produksi. Perusahaan
r.wasta barat tidak bias memiliki tanah, tetapi dapat menyewa

lnrrah kepada pemerintah sampai 75 tahun, atau kepada pemilik

prlbumi selama 5 dan atau 20 tahun. Dijawa tenaga kerja kasar
r rrkup tersedia karena pendduuk Jawa telah berkembang pada

nr.rsa Tanam Paksa. Investasi modal mengalir dari Belanda, dan

nr!(tara Barat lain, termasuk Inggris dan Jerman. Perkembangan

prrrdagangan dan ekspor ke Eropa meningkat pesat sejalan

rlcrrgan dibukanya terusa Suez sejak tahun 1869 dan

pekembangan pelayaran dengan kapal uap (sebagian besar di
larrgan orang Inggris). Akibat perkembangan-perkembangan ini,

pntla tahun 1885 ekspor swasta dari Jawa mencapai 10 kali lipat
rlirrr ekspor pemerintah. Pada era ini banyak orang Eropa yang

lrr.rdatangan di Indonsia untuk mengadu untung di zaman baru,
nklhanya jumlah orang sipil Eropa di Jawa meningkat dengan

r r!f)rrt, yakni L7.285 pada tahun 1852 dan menjai 62.477 orang

patla tahun 1900. Periode liberal (1870-1900 merupakan periode

y.urg semakin hebat dalam eksploitasi sumber-sumber pertania
rll lawa maupn pulau -pulau lain di luarJawa.

Sama seperti periode Tanam Paksa, harapan bahwa sistem
lrrrru akan menyejahterakan rakyat Jawa gagal terwujud. Yang

rllrrrrtungkan dari Politik Kolonial liberal tentu adalah para
penrilik modal, pengusaha swasta Belanda. Selain itu adalah

Sgarafrlhh X@etang

para pedagang Cina dapat menikmati keuntungan dari zaman
liberal ini sampai awal abad )O(. Sementara itu pendapatan dari
para pedagang Indonesia, para perajin, dan buruh upahan
merosot tajam. Konsumsi beras perkapita juga jatuh, khususnya

setelah tahun 1855, tetapi perluasan produksi bahan pangan

(khususnya jagung dan singkong) membuat pasokan bahan
pangan cukup untuk dapat mencegah kelaparan, sekalipun
kelaparan melanda Banten tahun 1881-1881, dan Jawa Tengah

khususnya Semarang 1900- 1902.
Pada tahun 1880-an terjadi krisis besar yang berpengaruh

terhadap ekonomi orang Jawa maupun pengeksploitasi mereka.
Sejak tahun 1870-an, penyakit daun kopi mulai menyebar di
sejumah besar kebun kopi, sehingga produksi kopi menurun

drastis. Yang lebih ngeri lagi, pada tahun 1882 terjadi hama tebu

yang menghantam Cirebon,. Dari sana hama ini kemudian
menyebar ke sejumlah bsar perkebunan tebu di Jawa, dan

mencapai ujung timur pulai ini tahun 1892. Industri gula Jawa

kemudian terpukul lagi ketika gula bit membanjiri pasar

Eropa.Depresi melanda daerah pedesaan secara umum dan

mencapai titik terendah tahun 1887-1888. Akibatnya

perdagangan ekspor dari lawa lumpuh total. Banyak pedagang
dan pemilik perkebunan mengalami kebangkrutan, sehingga
mereka jatuh tangan pada bank dan perusahaan-perusahaan
besar. Bahkan para pedagang candu, Cina yang kaya raya pun

ikut tertekan. Pada tahun 1889, hanya 4 dari 19 perusahaan

candu yang tidak bangkrut.
Krisis ekonomi tahun 1880-an juga berpengaruh terhadap

petaniJawa. Para petaniyang telah terganung oada pekerjaan di

perusahaan-perusahaan barat terdepak dari pekerjaannya.
Mereka hendak kembali ke seKor pertanian, sudah tidak

terbiasa, selain itu lahan pertaniannya Judah disewakan kepada
perusahaan perkebunan barat, terutama pabrk gula. Ketika

pabrik gula mulai menggeliat pada akhir abad IX, mereka

dengan mudah dipermainkan oleh pabrik gula Eropa dengan

upah yang terlalu rendah.

Berdasarkan uraian di atas, maka periode liberal juga

SgataLl<ohWtry

nr(!mbawa akibat buruk bagi penduduk pribumi. Begitu

lrrrruknya sehingga P. Brooshooft, wartawan surat kabar De
t,romotief di Semarang mengemukakan bahwa rakyat Jawa

Ir.lah mengalami kemunduran kemakmuran sehingga
ptrmerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan
rrntuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan jalan

nrenurunkan beban pajak kepada penduduk dan perbaikan
.,rrranEr infra struktur. (Ricklefs, 2005). Reaksi yang serupa
Irrga dilontarkan oleh C.Th. van Deventer seorang ahli hukum
ydng pernah tinggal di Indonesia (1880-97), pada tahun 1899
rnenerbitkan sebuah artikel yang diberi titel o&en eereschuld"

( suatu hutang kehormatan) dalam majalah de Gids. Dalam
lullsannya tersebut ia menyatakan bahwa negeri Belanda

bcrhutang kepada bangsa Indonesia atas semua kekayaan
yang pernah di peras dari Hindia Belanda. Untuk hal itu maka

quatu kewajiban pemerintah Belanda membayar hutang dalam

hentuk kebijakan kolonial yang memihak penduduk bumi

putera. Sementara itu Partai Protestan yang memperoleh

kemenangan dalam pemilihan umum di Belanda, pada tahun
Itl91 juga mengkritik kebijakan kolonial yang mengakibatkan
penderitaan penduduk Hindia Belanda. Mereka mendorong
Pemerintah Hindia Belanda agar melakukan politik yang lebih

rnemperhatikan kesejahteraan penduduk bumi putera.

(Rlclefs,2005).

Isu itu direspon oleh pemerintah kolonial dengan

rrrcngadakan penyelidikan tentang kemunduran kemakmuran
penduduk di pedesaan Jawa dalam suatu komisi yang dikenal
rlcngan mindere uteluaart commisie yang dilakukan pada

lahun 1904. (Djoko Suryo,1984). Berdasarkan laporan-

laporan tersebut maka dapat digambarkan bahwa kondisi
pcrekonomian daerah jajahan khususnya pedesaan Jawa pada

penghujung abad 19 menunjukkan ketimpangan. Salah satu

lndikator yang menonjol dari penurunan kemakmuran adalah
menurunnya konsumsi beras. Pada tahun 1880-an, konsumsi
trcras perkapita ppnduduk Jawa L20 kgl tahun, namun pada
lahun 1900 menurun menjadi 103 kg/ tahun. (Booth, 1989)

,sgaraif&f& Magckng

m&.-ryes Affi u$ r'H,*v, dAT'mi{s

Kemunduran tingkat kemakmuran penduduk di Jawa

disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah pesatnya

perkembangan perkebunan besar yang menyebabkan produksi
tanaman ekspor meningkat secara signifikan dibandingkan

pada masa sebelumnya, akan tetapi dilain pihak terjadi
penurunan jumlah produksi tanaman pangan apabila
dibandingkan dengan angka kenaikkan jumlah penduduk.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk pulau

Jawa berjalan lebih cepat daripada pertumbuhan bahan

pangan yaitu beras, sehingga konsumsi bahan pangan

perkepala menurun terutama sesudah tahun 1880. Sebab Iain
yang berhubungan dengan penurunan kemakmuran itu adalah
terjadinya penurunan harga komodite gula dan kopi di pasaran

internasional yang pada masa sebelumnya mendatangkan
keuntungan besar karena harganya tinggi. Penurunan harga
terutama gula (krisis gula), disebabkan oleh pemakaian gula
bit yang mulai memasuki perdagangan dunia dengan harga
yang relatif lebih murah. Krisis penurunan impor gula dari
Indonesia ini mendatangkan kemerosotan usaha perkebunan
tebu dan bank-bank yang mensponsorinya. Dampak yang
dirasakan penduduk adalah semakin menyempitnya

kesempatan kerja di sektor perkebunan karena pengusaha

perkebunan mengambil kebijakan menurunkan produksi
tanaman ekspor. Penurunan produksi perkebunan itu telah
menyebabkan kemerosotan pendapatan penduduk baik
berupa upah kerja dan sewa tanah di daerah perkebunan.
Kondisi ini diperburuk juga oleh impor beras dari luar negeri
yang mengakibatkan harga beras dalam negeri menurun,

impor lain adalah hasil kerajinan tangan di pasaran Iokal yang

turut menurunkan pendapatan penduduk sejak tahun L870.
Robert van Niel berpendapat bahwa pada dasarnya politik
kolonial liberal melindungi petani dari pengaruh ekonomi
uang, tetapi disisi lain kesejahteraan penduduk di pulau Jawa
justru mengalami penurunan karena ketidaksanggupan untuk

memperbaiki ketidakadilan sosial ekonomi dan bertambahnya

konsumsiyang dibutuhkan. (Van Niel, 1984).

SgamLl<ohWttry

Menurunnya tingkat kemakmuran penduduk di Jawa pada
rrkhir abdd ke 19 pada dasarnya disebabkan oleh beberapa
f,rktor. Pertama, pertumbuhan penduduk yang meningkat dan
Itrlak seimbang dengan kenaikan produksi pangan. Kedua,
',r.,lerr Tanam Paksa dan Kerja Paksa (heerendiensten) hasilnya
llrl,rk dapat dinikmati oleh penduduk, tetapi juga menimbulkan
kr.pincangan administrasi (korupsi, pemerasan, kecurangan
l,rrrr) oleh pejabat yang merugikan penduduk. Ketiga, pada
grt,riode abad ke 19 Jawa telah menanggung beban finansial

rurluk mengatur pemerintahan daerah Iuar Jawa (burden of

r t t t pi re). (Djoko Suryo, 1988).

Perubahan haluan politik dari politik konservatif ke politik
Kolonial Liberal juga berpengaruh terhadap wilayah Magelang

khrrsusnya dan Keresidenan Kedu pada umumnya. Dalam

.rrrrrsana politik baru, modal swasta mulai ditanamkan diwilayah
kt.rr:sidenan ini dalam bidang perkebunan swasta. Akan tetapi
,rrlir beberapa daerah yang tetap dipertahankan oleh pemerintah

rLrlam eksploitasinya melanjutkan Sistem Tanam Paksa. Usaha

pemerintah kelanjutan Tanam Paksa yang terus dilanjutkan

lrlrrgga awal abad XX adalah tanaman kopi di Ngasinan

Itrmerintah tampaknya ingin tetap menikmati sisa untung dari
ldndrnEro kopi itu, tetapi harus bersaing dengan swasta. Antara
lntn ditempuh dengan meningkatkan mutu kopi, serta lebih

rrrt:ningkatkan pendapatan petani kopi, misalnya dengan

lrcmberikan ganti rugi kepada rakyat atau desa yang tanahnya
lctap digunakan untuk penanaman kopi. (Soerojo, 2000:283).

Perkembangan perusahaan swasta di wilayah Magelang

ktrususnya dan Keresidenan Kedu umumnya cukup pesat. Pada

lrrhur 1869, di keresidenan ini mulai diijinkan perusahaan

twasta menyewa tanah untuk perkebunan kopiseluas 284 bahu,
gr.rda hal permohonannya 1000 bahu. Pada tahun 1874 telah
lnrdapat empat buah perkebunan kopi dan lima perkebunan
llmbakau. Pada tahun 1880 jumlah perkebunan kopi meningkat
rrrcnjadi 16 buah dan meliputi4.466 bahu. Selain itu terdapat 6
buah perkebunan tembakau dengan luas tanaman 5.285 bahu.

Sgiara|l<ofa Magefang

Sisanya masih ada kopiTanam Paksa seluas sekitar 15.000 bahu.
Masuknya perkebunan swasta di wilayah Keresidenan Kedu

membawa dampak pada kehidupan rakyat pada umumnya.
Meluasnya perkebunan swasta telah mengurangi persediaan
tanah bagi pertambahan penduduk. Akan tetapi hal ini dapat
diimbangi dengan semakin berkurangnya areal tanaman kopi
paksa pemerintah. Dampak yang lebih besar adalah dibidang
ketenagakerjaan. Dengan munculnya perkebunan swasta,

terdapat tiga pihak yang memperebutkan tenaga kerja di
pedesaan, yaitu petani sendiri, pemerintah untuk berbagai
kerjawajib dan pengusaha perkebunan swasta. Pengusaha
swasta berusaha memperoleh simpati dari tenaga kerja
pedesaan, yang ini berdampak meningkatnya posisi tawar

tenaga kerja pedesaan. Pengusaha swasta menaikkan upah
harian pada tahun L872 yang semula hanya 25-30 sen menjadi

40 sen.
Oleh karena persediaan tenaga kerja lokal tidak mencukupi,

maka perkebunan swasta sering mendatangkan tenaga kerja
dari luar. Dengan demikian perkembangan perkebunan swasta
masa itu telah meningkatkan mobilitas penduduk antar daerah.

Pengerahan tenaga kerja dilakukan oleh mandor yang

mengadakan hubungan dengan kelompok-kelompok pekerja

dari luar daerah.
Politik kolonial liberal telah melahirkan variasi peluang kerja

bagi petani. Petani yang yang tuna kisma dan memiliki Iahan
sempit memugkinkan memperoleh pendapatan di luar sektor
pertanian. Mereka bekerja sebagai buruh perusahaan dan

dibayar dengan uang. Dalam hal ini perkembangan peredaran
uang di pedesaan semakin besar. Akibatnya mendorong harga-
harga semakin tinggi.

Dampak negatif dari kehadiran perkebunan swasta adalah
terjadinya berbagai manipulasi sewa tanah. Djuliati Soerojo
(2000:287-288) mengemukakan bahwa banyak ditemukan
kasus-kasus penyelewengan kontrak sewa milik petani oleh
oknum-oknum Belanda maupun Cina. Kontrak sewa tanah

SEarah Kofa Magekng

l--

I rlrrlam jangka 5 tahun untuk menanam tembakau ternyata

rllgunakan untuk memberikan uang muka penanaman padi yang

rllpotong untuk membayar land rente. Petani harus

rrrrnyerahkan 50o/o padinya, dan membiarkan uang muka tidak

rllkcmbalikan sebagai hutang yang semakin membengkak.

l)trngan cara ini petanisemakin terjerat hutang si pengontrak.

Perkembangan perkebunan swasta selain memerlukan
lanah dan tenaga kerja juga memerlukan saran pendukung.

Itendukung terpenting adalah sarana transportasi. Sehubungan
rlengan hal itu, maka kehadiran perkebunan swasta masa politi

Kolonial Liberal juga mendorong Pemerintah Kolonial

membangun sarana transportasi. Jalan-jalan darat diperbaiki.
lalan Secang-Temanggung -Parakan-Wonosobo yang semula
rnerupakan jalan kecil dikembangkan menjadi jalan besar pos.
Magelang sendiri direncanakan akan dikembangkan sebagai

pusat lalulintas perekonomian di bagian selatan Jawa Tengah.
Prasarana transportasi semakin Iengkap dengan masuk-nya

Jaringan rel kereta api yang melintas wilayah Kota Magelang.
Pada akhir abad ke XIX dan NIS (Nederlandsch India Spoorweg
Mutschappg) membuat jalan kereta apidariJogja ke Magelang-

Wlllem I (Ambarawa)-Semarang-Parakan. Ijin pembukaan jalur

tram Secang ke Willem 1 dikeluarkan melalui surat keputusan
pemerintah tanggal 14 Oktober 1895 nomor 7. Sementara itu
untukjalur Magelang -Jogjakarta didasarkan pada keputusan 24

September dan 22 Oktober 1896 nomor 22 dan 4. Ijin

perpanjangan diberlakukan tanggal 17 Mei 1901, dan dimuat

dalam B'rjblad nomor 5263. Adapun isi dari Iembaran negara itu
adalah:

Biiblad no. 5263 JALAN TREM UAP. Persyaratan ijin bagi
pembukaan dan eksploitasi sebuah jalan trem uap di

Karesidenan Yogyakarta dan Kedu, yang membentang dari
ibukota Yogyakarta ke Magelang

Dalam pasal 1 Keputusan 14 Oktober 1895 nomor 7 kepada

NISM diberikan ijin untuk membuka dan mengeksploitasi

sebuah jalan trem uap di Karesidenan Yogyakarta dan

8gara61<okWthU

Kedu dari ibukota Yogyakarta menuju Magelang dengan (
persyaratan yang terlampir pada keputusan ini. Dengan )
persyaratan ini, ijin diterima oleh perusahaan itu yang I

catatan dibuat dalam keputusan 19 Oktober 1896 nomor 2,

Dalam kesepakatan lebih lanjut yang dibuat antara

pemerintah Hindia Belanda dan NISM tanggal L7 Oktober

dan 5 November 1896 (keputusan 24 September 1896
nomor 22 dan 22 Oktober 1896 nomor 4) sebaliknya
persyaratan yang disebutkan di atas dilengkapi dengan

sebuah pasal baru 13a dan diubah sejauh menyangkut pasal

L2, Persyaratan yang diubah dan dilengkapi ini berbunyi

sebagai berikut.

Pasa I 1
Ijin bagi pembukaan dan eksploitasi sebuah jalan trem uap

dari Yogyakarta ke Magelang diserahkan kepada NISM

dengan persyaratan bahwa sejauh diperlukan dan maksimal

dalam waktu setahun setelah jalan trem itu dieksploitasi,
dimulai pengukuran bagi sambungan rel dari Magelang ke

Willem I. Pengukuran itu akan diteruskan dan maksimal

setahun setelah diakhiri, ijin atau konsesi bagi sambungan
rel ini akan diminta apabila terbukti setelah pengukuran ini

cukup memadai di mana eksploitasi seluruh jalur
IYogyakarta-Magelang-Willem akan menghasilkan modal

3,5 juta gulden. Ketika dalam waktu dua tahun setelah jalur
Yogyakarta-Magelang ini dieksploitasi oleh NISM ijin diminta
atau konsesi bagi pembukaan dan eksploitasi rel uap antara

Magelang dan Willem I, pemerintah setiap saat berwenang

untuk memperpanjang sambungan dari Magelang ke
Willem I, jika perlu sampai Semara frg, selain juga untuk
memberikan ijin atau konsesinya kepada pihak Iain.

Wewenang serupa dimiliki oleh pemerintah ketika ijin atau
konsesi yang diberikan bagi sambungan antara Magelang

dan Willem I tidak dimulai dalam batas waktu yang

ditetapkan untuk itu, kecuali ketika diterima masih terus

diperpa nja ng lag i .

Sgarak 1{ota Magekng

Pasal 2
I 4 i n riPasa
sa m pa denga L4 da persya rata n
umum, yang ditetapkan dalam keputusan tan ggal 9

Agustus 1893 nomor 23 (Lembaran Negara nomor 191)

dan peraturan umum dalam Lembaran Negara 1893
nomor 190 diberlakukan pada dinas jalan trem yang

dibuka berdasarkan ijin ini, juga persyaratan umum yang

dimaksudkan kemudian dan perubahan dan

pelengkapan yang dibuat dalam Peraturan umum atau
peratu ra n u m u m tenta ng pem bu ka? o, eksploitasi da n

penggunaan jalan trem uap bagi lalu-lintas umum di
Hindia Belanda, sejauh tidak bertentangan dengan

persyaratan dalam perijinan ini atau tidak terkait

denga n persyaratan tersebut.

Pasal 3

Jalan trem ini ditujukan bagi pengangkutan orang dan

barang.

Pasal 4

Sela in pem buata n tem pat persim pa nga n bag i rel ga nda,
untuk memastikan lalu-lintas yang amon, re! dan proyek

buatan Iainnya dibuka dengan rel tunggal.

Pasal 5

Lebar rel ditetapkan sebanyak I,067 meter. Bangunan
atas jalan trem memiliki tipe jalan kereta api negara

sekarang ini di Jawa dan proyek buatan akan dibangun

sehingga jalan trem dengan lokomotif dan material
beroda Iainnya milik kereta api negara bisa bergerak.
Konstruksi kendaraan beroda di jalan trem itu harus

demikian sehingga gerbong dan kereta yang bermuatan

bisa d ia ng kut pada ja la n trem denga n kereta

penumpang dan barang dalam dinas kereta api negara.

SEarah Kofa Magekng

Pasal 6

Kereta dari jalur trem itu harus dibawa oleh negara pada

stasiun Tugu diYogyakarta dengan rel milik dinas kereta api

negara. Karena sambungan, persyaratan sambungan,

penggunaan rel, kendaraan dan infrastruktur Iain

perusahaan harus bersepakat dengan Direktur Pekerjaan

Umum. Dengan tidak adanya kesepakatan ini, Gubernur

Jenderal akan memutuskan.

Pasal 7

Dengan pembukaan jalan trem ini, demi kepentingan petak
tanah dan perkebunan yang terletak di sepanjang jalan ini,
bersama dengan yang bersangkutan, pertimbangan dibuat

oleh NISM. Jika kesepakatan ini tidak tercapai, maka

pertimbangan dibuat sesuai dengan apa yang diputuskan
oleh.DireKur PU.

Pengetahuan Iain yang patut diketahui adalah bagaimana

kondisi pemerintahan pribumi pada masa Politik Kolonial
Liberal? Pemerintahan pribumi di magelang di pegang oleh

seorang bupati. Bupati ini memiliki kekuasaan yang sebenarnya

kepada rakyatnya. Para pengusaha swasta yang hendak

memperoleh sewa tanah dan tenaga kerja tetap memerlukan

penguasa pribumi ini karena ia memiliki jaringan kekuasaan
hingga tingkat desa. Para bupati yang merupakan puncak
kekuasaan pribumi tetap menunjukkan kebesarannya di

hadapan rakyat. Hal itu juga diperkuat oleh Pemerintah Kolonial

Belanda.

Para pejabat pribumi, bupati Magelang merupakan

penguasa yang menghubungkan antara rakyat Magelang dengan
penguasa Belanda (residen) dan pengusaha swasta, termasuk
persoalan pengadilan. Simbol tempat hubungan bupati dengan

partnernya terdapat di Pendopo. Akan tetapi sejalan dengan

makin kuatnya kekuaaan residen, posisi pendopo digeser oleh

ruamh dinas residen untuk urusan pemerintahan dan

Sgamit<ohWhy

landrat untuk urusan pengadilan. Residen Kedu dalam
suratnya tanggal 12 Juli 1880 no. 3017/1880 melaporkan

kepada gubernurJenderal Hindia Belanda sebagai berikut:
... setiap rumah bupatiterdapat sebuah pendopo, di mana

bupati memillki kesempatan untuk bertemu dengan

bawahan dan warganya, untuk membicarakan persoalan
dinas atau untuk mengajukan permohonan, keberatan

dan keluhan dan di mana dia bersama dengan para

pejabat yang membantunya seperti patih, mantri bupati
dan jurutulis kantor mengadakan rapat.

Di pendopo yang sama para pejabat Eropa dan pribumi
berkumpul apakah pada hari-hari Iaporan periodik atau
untuk membahas persoalan dinas dan mengingat tidak
ada gedung pemerintah lainnya yang me awarkan ruang
begitu luas, biasanya juga dilaukan pemborongan serta

penambahan pada saat pesta, pendeknya semua
pertemuan resmi dari pihak pemerintah ketika ruang

kantor tidak mencukupi. Di tempat-tempat di mana

landraad tidak memiliki sebuah ruangan yang cocok,

lembaga peradilan ini bagi bagi sidangnya akan

memanfaatkan sarana yang ada. Ini terjadi dengan

landraad di Magelang jika in tidak menimbulkan

keberatan karena rendahnya jumlah perkara, sidang

jarang diadakan dan selain itu ketua dan para anggotanya
semua adalah aparat pemerintah, sebelum dan setelah

sidang memanfaatkan pertemuan mereka untuk

membahas perkara dinas lainnya.

Tetapi dengan meningldnya perlom sidang, jumlah hari sidang

ditetapkan tiga hari per minggu dan kini ditambah hari sidang

keernpat, )ang segera akan disahkan. lGtua pengadilan adalah
seorang ahli hukum reng telah mencurahkan semua waktunla
bagi tugasrrya dan memimpijn sidang dari pagi sampai sore.
!(etika kin dipertimbangkan bahwa juga persidangan in{ dan

peradilan residen diadakan di tempat yang sama dan pada

pengadilan ini persoalanJuga berEmbah, jelas bahwa pendopo

kabupaten setiap saat kini akan digunakan oleh lembaga
peradilan dan jarang disediakan bagi aparat pemerintah.
Sementara itu juga bupati tidak lagi memiliki ruang kantor
dan bagian depan rumahnya sehingga dia tidak lagi bisa
menerima kunjungan sepanjang hari, yang tidak mungkin
dilakukan di belakang rumah dalam rumahtangga pribuffii,
karena tempat itu disiapkan bagi para wanita, Baru pada
petang hari setelah sidang peradilan selesai, bupati bisa

memanfaatkan pendoponya lagi.

Hari-hari melapor dan pertemuan para pejabat Eropa dan

pribumi sekarang dilakukan di beranda depan rumah

residen. Ketika saya harus berbicara dengan warga desa,
mereka berkumpul di bawah gerbang masuk rumah residen
sehingga saya menghampiri mereka. Untuk menyewa ruma-
rumah panjet belurn lama ini, saya telah menunjuk pendopo
bupati tetapi ketika saya bersama para pejabat saya pagi
hari berangkat ke sana, saya menjumpai tempat itu telah

digunakan oleh landradd, yang toh pimpinannya telah

diperingatkan. Patih dan juru tulis kabupaten berkantor di

sebuah ruangan kecil yang tertutup di gerbang masuk

pekarangan bupati.

Kondisi di atas menuntut penyelesaian segera yang hanya
bisa dicapai dengan menyediakan sebuah gedung tersendiri
demi kepentinganlandraad, setelah itu pendopo kabupaten
akan diserahkan kepadanya kembali. Sebuah gedung baru
dengan mempertimbang-kan kondisi yang ada memang
rnenimbulkan kesulitan karena biaya dan juga hasil yang
diharapkan belurn bisa dijamin. Karena ltu saya mencari

gedung yang ada, yang segera bisa disewa dan ini
ditemukan pada rumah Nyonya janda Thomson, yang

bersedia menyewakan rumahnya bagi tujuan itu seharga f

80 per bulan.

Rumah ini selain adanya ruangan di depan dan di beranda
belakailg, juga memiliki sebuah kamar luas yang sangat
cocok bagi sidang landraad, sidang pengadilan peralihan

WKn?{tdry

dan pengadllan reslden. Beranda belakang dan bangunan
samplng dlperuntukkan bagl ruang tunggu para saksi dan

terdakwa serta empat kamar di bagian dalam bisa

menampung para haklm, yang kini dengan sebuah ruangan
darurat dl kantor reslden masih teftolong, di mana tidak ada
cahaya yang masuk bagl par ajuru tulis dan tidak ada ruang

bagi almarl arslp.

Menurut surat tanggal 18 Juni 1880 nomor 4l yang

tembusannya terlampir, juga ketua landraad tersebut

menganggap gedung yang saya tunjukkan cocok bagi maksud

itu. Karena Itu perkenankan saya memberi Paduka

pertimbangan untuk menyisihkan dana f 80 per bulan bagi

penyewaan sebuah gedung yang disiapkan untuk sidang
landraad, pengadilan peralihan dan pengadilan residen di
Magelang serta bagi para hakim di tingkat landraad dan

pengasdilan residen.

Dari dokumen itu selain bercerita tentang perubahan wibawa
bupati yang digeser oleh kekuasaan Barat, juga masuknya model
peradilan baru, yaitu landraat. Jelas sekali model peradilan itu
sngat berpengaruh terhadap tata peradilan di Indonesia, termasuk
Magelang pada masa Pasca Kemerdekaan, bahkan hingga saat ini.

C. POLITIK KOLONIAT ETIS

Pada akhir abad XIX di tanah jajahan terjadi perdebatan
antara kaum penganut liberal dengan Etisi. Kaum liberal yang
berkuasa sejak 1870 mendapat kritik keras karena dianggap
gagal menyejahterakan rakyat. Kegagalan kaum politisi liberal
dalam menyejahteraan rakyart Indonesia telah melahirkan
Politik Kolonial Etis di Hindia Belanda pada awal abad XX. Politik
Kolonial etis didasarkan pada pemikiran van Deventer, tentang

tiga hal untuk menyejahterakan rakyat Jawa, yaiu pembangunan

pendidikan, pembangunan sarana irigasi, dan emigrasi

penduduk Jawa ke luar Jawa. Pada tahun 1901, Ratu

Wilhelmina (1890-1948) mengumumkan suatu penyelidikan

tentang tingkat kesejahteraan rakyat Jawa, dan dengan

demikian sejak saat itu politik etis secara resmi disahkabn. Pada
tahun 1902, Alexander W.F. Idenburg diangkat menjadi menteri

urusan daerah jajahan (1901-1905). , 1908-1909, 1918-1919).

Selama memgang jabatan ini dan jabatan Gubernur lenderal

(1909-1916), ia mempraktekkan pemikiran-pemikiran politik
etis. Untuk merealisasikan program politik etis diperlukan

sejumlah dana. Oleh lorena itu, hutang pemerintah kolonial di

Indonesia yang mencapai 40 juta gulden diambil alih oleh

Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Batavia dapat

meningkatkan pengeluaran tanpa harus dibebani hutang lagi.

1. PerubahanPemerintahan

Dalam bidang pemerintahan pada masa Politik Etis ini
mengakibatkan perubahan mendasar di Magelang. Perubahan
itu berupa dikel uarkan nya U ndang-undang Desentral isasi ta h u n
1903. Kedu yang semula merupakan keresidenan sejak
ditetapkannya masa pemerintahan Gubernur Jenderal van Der

Capellen (1819-1826) dibagi menjadi ke dalam wilayah-wilayah

((greagoeenetsst)h.aDpa)e,rayhaKiteuduMmaegliepulatinkga,buTp€atmena-knagbugpuartegn,

Wonosobo,Purworejo, Kutoarjo,Kebumen, dan lGranganyar.

Sejak saat itu wilayah karesidenan diberikan hak-hak otonomi

dan membentu k daerah-daerah (Su martono, 1988 : 10- 1 1).

Pembentukan daerah otonom Kedu baru dapat dilaksanakan

pada tahun 1907, dan keputusan itu dimuat dalam Staatsblad
no. t77 tahun t9o8. Berdasarkan keterangan ini, maka sampai
dengan awal abad )O(, wilayah yang sekarang merupakan Kota
Magelang masih merupakan bagian dari lGbupaten Magelang

atau masih menjadisatu dengan Kabupaten Magelang.

Desentralisasi pemerintahan juga berdampak Iahirnya
Magelang sebagai l(ota Praja (Staats Gemeente). Dalam
Staabblad no. 125 1906 diterangkan bahwa kota di dalam

Geweest (termasuk) Kedu sebagai Kota Otonom. Oleh Karena
Magelang merupakan ibu kota Kersidenan Kedu, maka Kota