Final Gabung - LPP PKN II Angkatan XVII Tahun 2023 (Randolph Willy H)

2023 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi Dan Koordinasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti DISUSUN OLEH Randolph Willy H, S.Pi, M.Si Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan & Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVII PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN FUNGSI STAF AHLI SEBAGAI POLICY ADVISOR MELALUI TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENJADI WADAH KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Disusun oleh: Nama Peserta : Randolph Willy H, S.Pi, M.Si NIP : 197404212005011004 NDH : 49/PKNII/XVII/2023 Jabatan Peserta : Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Nama Mentor : Bambang Suprianto, SE, MM. Jabatan Mentor : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nama Coach : Dr. Ir. Hairulsyah, M.Si Jabatan Coach : Widyaiswara Utama BPSDM Provinsi Sumatera Utara PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVII PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2023

iii | P a g e LEMBAR PENGESAHAN Nama : Randolph Willy H, S.Pi, M.Si NIP : 197404212005011004 Pangkat/Golongan : Pembina TK. I / IV.b Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Unit Kerja : Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Junul : Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi IsuIsu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini telah dipresentasikan dan dipertahankan dihadapan Penguji, Coach dan Mentor pada Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administasi Negara (PUSLATBANG KHAN) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Aceh Besar, 27 Oktober 2023 Mentor, Coach, Bambang Suprianto, SE, MM Dr. Ir. Hairulsyah, M.Si NIP. 196511021993031011 NIP. 196503031993081001

iv | P a g e LEMBAR PERSETUJUAN Nama : Randolph Willy H, S.Pi, M.Si NIP : 197404212005011004 Pangkat/Golongan : Pembina TK. I / IV.b Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Unit Kerja : Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Junul : Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi IsuIsu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan Penguji, Coach dan Mentor pada Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administasi Negara (PUSLATBANG KHAN) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Aceh Besar, 25 Oktober 2023 Randolph Willy H, S.Pi, M.Si NDH. 49 Mentor, Coach, Bambang Suprianto, SE, MM Dr. Ir. Hairulsyah, M.Si NIP. 196511021993031011 NIP. 196503031993081001

v | P a g e KARTU KENDALI PROSES MENTORING PKN II ANGKATAN XVII TAHUN 2023 Nama Peserta : Randolph Willy H, S.Pi, M.Si NDH : 49 Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nama Mentor : Bambang Suprianto, SE, MM. NO Tanggal Coaching Isu Permalahan Yang Dihadapi Media Komunikasi Hasil Mentoring Tanda Tangan Mentor 1 25-08- 2023 Mendengarkan pengarahan dari mentor Tatap muka Mendapatkan arahan terkait strategi percepatan implementasi Proper dan hal-hal yang harus diperhatikan (tertuang dalam notulen) 2 29-08- 2023 Memberikan laporan hasil rapat pembentukan Tim Efekti WA 3 04-09- 2023 Memberikan laporan pembentukan Tim Efektif Menyampaikan Draft SK TPPD Meminta arahan terkait Tatap muka Arahan Mentor agar Tim Efektif dapat maksimal bekerja dan menandatangani SK Tim Efektif Mentor memberikan masukan/koreksi terhadap Draft SK TPPD

vi | P a g e NO Tanggal Coaching Isu Permalahan Yang Dihadapi Media Komunikasi Hasil Mentoring Tanda Tangan Mentor kegiatan Pembentuk an dan Sosialisasi TPPD Memberikan persetujuan dan arahan untuk rencana kegiatan Pembentukan dan Sosialisasi TPPD agar disampaikan tujuan, maksud dan manfaat dari Pembentukan TPPD serta susunan dan Rancanan Rencana Aksi TPPD 4 08-09- 2023 Memberikan laporan kepada mentor bahwa acara Pembentukan dan Sosialisasi Tim TPPD sudah berjalan dengan baik WA Mentor meneripa laporan dan meminta untuk melanjutkan 5 12-09- 2023 Menyampaikan proges implementasi Proper dan meminta arahan serta persetujuan mentor terkait rencana pelaksanaan FGD Tematik (milestone jangka menengah) Tatap Muka dan WA Mentor menyetujui rencana pelaksanaan FGD Tematik dan menandatangani surat permintaan narasumber dengan tema FGD yaitu “Strategi Penanggulangan Defisit Elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti”

vii | P a g e KARTU KENDALI PROSES COACHING PKN II ANGKATAN XVII TAHUN 2023 Nama Peserta : Randolph Willy H, S.Pi, M.Si NDH : 49 Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nama Coach : Dr. Ir. Hairulsyah, M.Si NO Tanggal Coaching Isu Permalahan Yang Dihadapi Media Komunikasi Hasil Coaching Tanda Tangan Coach 1 24-08-2023 Menanyakan kepada Coach perihal akun media sosial yang digunakan untuk publikasi Proper yang akan diimplementasikan WA Arahan coach dapat menggunakan akun media sosial pribadi yang sudah ada saja. 2 26-08-2023 Mendengarkan pengerahan dari coach Zoom Mendapatkan arahan terkait strategi percepatan implementasi Proper dan hal-hal yang harus diperhatikan 3 29-08-2023 Menyampaikan proges implementasi Proper terkait pembentukan Tim Efektif dan agenda pembentukan TPPD WA Coach menerima laporan dan mengarahkan untuk melanjutkan kegiatan pada tahap berikutnya sesuai dengan yang terdapat dalam milestone 4 31-08-2023 Mendapat arah dari Coach agar menyampaikan perkembangan implementasi Proper dan mentagging ke akun media sosial penguji WA Arahan dari Coach sudah ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan implementasi Proper dan mentagging ke akun media sosial penguji

viii | P a g e NO Tanggal Coaching Isu Permalahan Yang Dihadapi Media Komunikasi Hasil Coaching Tanda Tangan Coach 5. 09-09-2023 Menyampaikan progres implementasi Proper, bahwa Tim TPPD sudah dibentuk dan SK sudah ditandatangan oleh Bupati Menyampaikan rencana FGD Tematik untuk penyusunan dan analisis kebijakan sebagai kegiatan utama dari TPPD direncanakan pada tanggal 25 September 2023 Menanyakan apakah perlu penyesuaian milestone jangka menengah dan jangka panjang jika sebagian kegiatannya ditarik ke jangka pendek WA Coach menyarankan hasil analisis dibuat dalam suatu dokumen Coach mengingatkan kembali perlunya lompatan milestone Jika terjadi lompatan milestone, coach menyarankan tidak perlu penyesuaian milestone dijangka menengah maupun panjang, tapi cukup dijelaskan dalam laporan. 6. 21-09-2023 Laporan kemajuan implementasi proyek perubahan Penjelasan tentang pengembangan potensi diri dan peningkatan kapasitas SDM Zoom Dilaporkan pencapaian implementasi rancangan proyek perubahan pada milestone jangka pendek dan adanya lompatan milestone Semua eviden akan dituangkan dalam laporan pelaksanaan proyek perubahan 7. 10-10-2023 Pelaporan progres pengembangan aplikasi Uji coba aplikasi dengan tema khusus dan ada rekomendasi Zoom Sudah menjawab kendala sebelumnya (notifikasi dan tagging peserta) Segera dilaksanakan uji coba dengan tema khusus

ix | P a g e KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaan-Nya, maka Laporan Hasil Pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat tersusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan ini berjudul “Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi IsuIsu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti”. Laporan Hasil Pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat tersusun dengan baik berkat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Terimakasih saya ucapkan kepada: 1. Bapak AKBP (Pur) H. Asmar, Plt. Bupati Kepulauan Meranti sebagai atasan langsung dan juga sebagai pengarah pada Pelaksanaan Proyek Perubahan ini, yang telah mendukung dan memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII. 2. Bapak Bambang Suprianto, SE, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai mentor yang telah memberikan bimbingan dan arahan. 3. Bapak Said Fadhil., S.IP.,MM., Plt. Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Adminstrasi Negara - Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 4. Bapak Dr. Ir. Hairulsyah, M.Si sebagai Coach yang telah membimbing, memberi arahan, masukan dan koreksi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Proyek Perubahan ini. 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti dan jajarannya yang telah memberikan dukungan program dan anggaran untuk melaksanaan Forum Diskusi TPPD. 6. Seluruh pihak dan keluarga yang telah mendukung dengan tulus penyusunan laporan Proyek Perubahan ini. Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Proyek Perubahan ini disampaikan, atas kritik dan saran saya ucapkan terimakasih. Selatpanjang, 24 Oktober 2023 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Randolph Willy H, S.Pi, M.Si

x | P a g e DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN .... iii LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN .. iv KARTU KENDALI PROSES MENTORING PKN II ANGKATAN XVII TAHUN 2023.. v KARTU KENDALI PROSES COACHING PKN II ANGKATAN XVII TAHUN 2023 ... vii KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ix DAFTAR ISI ................................................................................................................... x DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... xvi RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... xvii BAB I PENDAHULUAN................................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ....................................................................................................... 1 1.1.1. Isu Strategis Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti ........ 1 1.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 ................ 5 1.1.3. Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bidang Bupati ................................................. 6 1.2. Tujuan, Manfaat dan Outcome Proyek Perubahan ............................................... 11 1.2.1. Tujuan Proyek Perubahan........................................................................... 11 1.2.2. Manfaat (outcome) Proyek Perubahan ....................................................... 12 1.3. Ruang Lingkup Proyek Perubahan ........................................................................ 13 BAB II ANALISIS MASALAH........................................................................................ 17 2.1. Identifikasi Masalah................................................................................................. 17 2.2. Diagnosa Organisasi .............................................................................................. 21 2.3. Faktor Penyebab Masalah ..................................................................................... 22 2.4. Dampak Permasalahan .......................................................................................... 23 2.5. Analisis Strategi Penyelesaian Masalah ................................................................ 23 BAB III STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH........................................................ 27 3.1. Terobosan Inovatif .................................................................................................. 27 3.2. Pentahapan Rencana Proyek Perubahan ............................................................. 27 3.3. Rencana Strategi Marketing ................................................................................... 29 3.3.1. Analisis Stakeholder Terkait ....................................................................... 29 3.3.2. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran ................................................. 33 3.3.3. Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Organisasi ......................................... 34 3.3.4. Rencana Strategi Marketing Implementasi Proyek Perubahan ................. 35

xi | P a g e 3.3.5. Branding....................................................................................................... 37 3.3.6. Manajemen Risiko ....................................................................................... 38 3.4. Rencana Mata Pelatihan Pilihan Mendukung Proyek Perubahan ........................ 39 3.5. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Adopsi Proyek Perubahan............................................................................................................. 40 3.6. Pemetaan Sikap Perilaku Kemepimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri ................................................................................. 41 3.6.1. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan......................................... 41 3.6.2. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri.......................................... 42 BAB IV PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ..................................................... 43 4.1. Capaian Perubahan Terhadap Rencana dan Manfaat Proyek Perubahan ........ 43 4.2. Kepemimpinan Strategis ...................................................................................... 55 4.2.1. Manajemen Risiko ...................................................................................... 55 4.2.2. Leasson Learnt Visitasi Nasional, Visitasi Kepemimpinan Nasional, dan Benchmarking .................................................................................... 59 4.3. Implementasi Strategi Marketing ......................................................................... 62 4.3.1. Strategi Marketing 1C4P ............................................................................ 62 4.3.2. Branding ..................................................................................................... 64 4.3.3. Perubahan Pemetaan Stakeholders ......................................................... 46 4.4. Keberlanjutan Proyek Perubahan ........................................................................ 66 4.5. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran ........................................................... 68 4.6. Kerterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan ........................ 73 4.7. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri .......................................................... 74 BAB V PENUTUP .......................................................................................................... 80 5.1. Lesson Learnt ...................................................................................................... 80 5.2. Kesimpulan ........................................................................................................... 81 5.3. Saran .................................................................................................................... 81 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 83 LAMPIRAN .................................................................................................................... 85

xii | P a g e DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Alur Koordinasi Perangkat Daerah dengan Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti............................ 13 Tabel 2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Tahun 2022...................... 18 Tabel 2.2. Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Dengan Perangkat Daerah ............ 20 Tabel 2.3. Analisis Isu Menggunakan Model ASTRID ..................................... 21 Tabel 2.4. Jumlah SDM Fungsional Perencana dan Analis Kebijakan di Ka- Kabupaten Kepulauan Meranti ....................................................... 23 Tabel 2.5. Analisis SOAR................................................................................ 24 Tabel 2.6. Alternatif Strategi............................................................................ 24 Tabel 2.7. Analisis Pemilihan Strategi Prioritas dengan Metode CARL ........... 25 Tabel 3.1. Rencana Proyek Perubahan Jangka Pendek (2 Bulan).................. 27 Tabel 3.2. Rencana Proyek Perubahan Jangka Menengah (< 1 Tahun) ......... 29 Tabel 3.3. Rencana Proyek Perubahan Jangka Panjang (> 1 Tahun)............. 29 Tabel 3.4. Identifikasi Stakteholders................................................................ 30 Tabel 3.5. Strategi Komunikasi Untuk Mobilisasi Stakeholders........................ 32 Tabel 3.6. Pemetaan Peran Stakeholders ...................................................... 32 Tabel 3.7. Peran Anggota dalam Tim Efektif................................................... 34 Tabel 3.8. Identifikasi Potensi Kendala, Risiko dan Solusi dalam Pelaksa- naan Proyek Perubahan................................................................. 38 Tabel 3.9. Mata Pelatihan Pilihan Dalam Mendukung Penyusunan Proyek / . Aksi Perubahan.............................................................................. 39 Tabel 3.10. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Adopsi Proyek Perubahan........................................................................ 40 Tabel 3.11. Hasil Analisis Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan............... 41 Tabel 3.12. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri............................. 42 Tabel 4.1. Capaian Hasil Kinerja Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023..................... 48 Tabel 4.2. Pelaksanaan Kegiatan Pada Milestone Jangka Pendek (2 bulan), Lompatan Milestone dan Kegiatan Baru ...................................... 50 Tabel 4.3. Teknik Komunikasi dengan Stakeholders .................................... 65 Tabel 4.4. Rangkuman Hasil Pengembangan Kompetensi Melalui Proses Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran ................................... 69

xiii | P a g e Tabel 4.5. Matriks Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan ................................................................................... 73 Tabel 4.6. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri .................................. 74

xiv | P a g e DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Letak Geografi Kabupaten Kepulauan Meranti ........................... 1 Gambar 1.2. Wajah Pesisir Meranti disandingkan dengan Dua Negara Tentangga ................................................................................. 1 Gambar 1.3. Profil Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti ................... 2 Gambar 1.4. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepu- lauan Meranti Terhadap Provinsi Riau Tahun 2018-2022........... 3 Gambar 1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Me- Meranti Terhadap Provinsi Riau Tahun 2018-2022 .................... 3 Gambar 1.6. Laju Pertumbuhaan PDRB ADHK pada Tiga Lapangan Usaha Dominan di Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022...................... 4 Gambar 1.7. Kedudukan Staf Ahli Bupati di Sekretaria Daerah....................... 8 Gambar 1.8. Bagan Alur Rancangan Proyek Perubahan ................................ 9 Gambar 1.9. Persentase Realisasi Pelaksanaan Fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangaunan Periode Januari-Mei 2023........................................................................ 10 Gambar 1.10. Alur Pikir / Konsepsi Proyek Perubahan ................................... 16 Gambar 2.1. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2023 ....... 19 Gambar 2.2. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 316 Tahun 2017 .. 19 Gambar 2.3. Analisis Penyebab Masalah dengan Model Fish Bone ............... 22 Gambar 3.1. Kuadran Pemetaan Stakeholders ............................................... 31 Gambar 3.2. Bagan Susunan organisasi Tim Efektif Proyek Perubahan ........ 34 Gambar 3.3. Branding Rancangan Proyek Perubahan.................................... 37 Gambar 4.1. Persentase Realisasi Pelaksanaan Fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sebelum (Priode Januari-Mei 2023) dan Setelah (24 Sepetmber – 24 Oktober 2023) ............................................................................ 46 Gambar 4.2. Rapat Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi FGD TPPD tentang Strategi Penanggulangan Defisit Elektrifikasi ............................ 48 Gambar 4.3. Koordinasi dan Komunikasi Project Leader dengan BPS Kabupaten Kepulauan Meranti .................................................. 57

xv | P a g e Gambar 4.4. Undangan Pelaksanaan FGD Kolaboratif Antara BPS dan TPPD Kabupaten Kepulauan Meranti (21 September 2023) ..... 58 Gambar 4.5. Mentoring Tim Efektif ................................................................ 59 Gambar 4.6. Cindera Mata (merchandise) Bagi Tim Efektif ........................... 59 Gambar 4.7. Brand One Month One Policy .................................................... 64 Gambar 4.8. Pergerakan Dukungan Stakeholders Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Proyek Perubahan ............................................... 66 Gambar 4.9. Surat Pernyataan Komitmen Bupati untuk Mendukung Kelanjutan Pelaksanaan Proyek Perubahan ............................. 67 Gambar 4.10 Keselarasan Sasaran Kinera dalam Rencana Aksi TPPD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rancangan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Staf Ahli Bupati pada Tahun 2024 ........ 67 Gambar4.11.Dukungan Program, Kegiatan dan Anggaran untuk Peningkatan Aparatur dari BKPSD Kabupaten Kepulauan Meranti ...................................................................................... 68

xvi | P a g e DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana StrategicPengembangan Potensi Diri ...................................... 85 Lampiran 2. Dokumentasi Taking Ownership (penandatangan persetujuan dari atasan langsung dan mentor)............................................ 86 Lampiran 3. Membangun Dukungan dari Stakeholders ............................... 87 Lampiran 4. Konsultasi Dengan Mentor dan Pimpinan ................................ 88 Lampiran 5. Pembentukan Tim Efektif ........................................................ 89 Lampiran 6. Pelaksanaan FGD untuk Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), Mensosialisasikan kepada Stakeholder tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dan menyusun Rencana Aksi TPPD yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati .............................. 95 Lampiran 7. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) ............................................... 104 Lampiran 8. Menerbitkan Surat Keputusan Sekda tentang Rencana Aksi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) ...................... 106 Lampiran 9. Penyusunan Rencana Diagram Alir (Flow Chart) Interface Sistem Informasi Bersama Tim Pengembangan Sistem Informasi ................................................................................. 110 Lampiran10. Sosialisasi SK Sekda tentang Renaksi TPPD dan Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi TPPD .................... 109 Lampiran11. Pengembangan Sistem Informasi ........................................... 118 Lampiran12. Pembuatan Video Sosialisasi (kegiatan baru) ......................... 121 Lampiran13. Penyusunan Risalah Kebijakan dan Pendaftaran HAKI (kegiatan baru) ........................................................................ 122 Lampiran14. Strategi Marketing ................................................................... 133 Lampiran15. Komitmen Jaminan Keberlanjutan Proyek Perubahan ............ 136 Lampiran16. Video dan Surat Pernyataan Dukungan Stakeholders Terhadap Proyek Perubahan .................................................. 138 Lampiran17. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Melalui Proses Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran ............................... 154 Lampiran18. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan 185 Lampiran19. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri .............................. 187

xvii | P a g e

1 | P a g e BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Isu Strategis Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Riau dengan luas wilayah daratan 3.598,06 km 2 dan 3.224,79 km 2 luas lautan atau dengan total luas wilayah 6.822,85 km 2 . Secara geografis, kabupaten ini memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura (Gambar 1.1). Letak strategis Kabupaten Kepulauan Meranti ini seharusnya menjadi kekuatan sekaligus peluang untuk menjadi wilayah perdagangan yang maju. Namun pada kenyataannya terlihat perbedaan yang sangat besar antara kondisi pesisir di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan negara tetangga di seberang pulau seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.2. Hal tersebut tidak lah sesuai bila Kabupaten Kepulauan Meranti disebut sebagai “beranda terdepan” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gambar 1.1. Letak Geografi Kabupaten Kepulauan Meranti Gambar 1.2. Wajah Pesisir Meranti disandingkan dengan Dua Negara Tentangga Melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 bahwa Pulau Rangsang yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 telah mentetapkan 5 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti

2 | P a g e sebagai Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan, termasuk 3 kecamatan yang berada di Pulau Rangsang. Namun pada kenyataannya, bahwa realisasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau masih sangat rendah. Tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana menurut BPS, terdapat 48.005 jiwa atau sekitar 23,84% penduduk tergolong miskin dan 10.500 jiwa atau sekitar 5,53% penduduk tergolong miskin ekstrem pada tahun 2022 atau yang tertinggi di Provinsi Riau (Gambar 1.3). Gambar 1.3. Profil Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti (Sumber: P3KE dan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kepulauan Meranti, 2022) Beberapa faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut: 1. Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar pulau. Pada tahun 2021 rasio panjang jalan terhadap luas wilayah hanya 0,29 dengan indeks aksesibilitas dikategorikan rendah. Jalan di Kabupaten Kepulauan

3 | P a g e Meranti didominasi oleh tipe jalan kerikil dan tanah (79,28%), dengan kondisi jalan baik hanya 8,53%. Sebagai daerah yang berkepulauan, kabupaten ini memiliki indeks konektivitas antar pulau yang rendah, yaitu baru 17,5% dari 20% target RPJMD pada tahun 2022. Hal tersebut menyebabkan tingginya biaya transportasi dan disparitas harga barang. Pada tahun 2022, BPS mencatat Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tertinggi di Provinsi Riau yaitu sebesar 108,78. 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 yaitu sebesar 66,52 atau yang terendah di Provinsi Riau dengan Indeks Pendidikan sebesar 61,5 dan Indeks Kesehatan sebesar 73,5 seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.4 berikut. Gambar 1.4. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Provinsi Riau Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kepulauan Meranti) 3. Rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan mengakibatkan masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu sebesar 5,5% pada tahun 2022 dengan ratio ketergantungan penduduk tahun 2021 adalah 46,07 (Gambar 5). Gambar 1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Provinsi Riau Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kepulauan Meranti) 72,44 73,00 72,71 72,94 73,52 65,23 65,93 65,50 65,70 66,52 2018 2019 2020 2021 2022 Riau Kep. Meranti 6,20 5,97 6,32 4,42 4,37 6,47 5,93 7,94 4,43 5,50 2018 2019 2020 2021 2022 Riau Kep. Meranti

4 | P a g e 4. Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Meranti terbilang rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Riau. Terdapat tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dengan terlihat pada Gambar 1.6. Sementara itu, kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam kategori belum mandiri karena PAD nya kurang dari 25% terhadap total keseluruhan pendapatan. Gambar 1.6. Laju Pertumbuhaan PDRB ADHK pada Tiga Lapangan Usaha Dominan di Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kepulauan Meranti) 5. Tingginya abrasi pantai serta potensi kebakaran lahan dan hutan. Rata-rata terjadi kemunduran garis pantai 5-10 meter per tahun akibat abrasi di sepanjang pantai pesisir utara Pulau Rangsang yang merupakan pulau kecil terluar di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengancam kedaulatan negara. Setiap tahun terjadi potensi kehilangan lahan produktif pertanian dan perkebunan seluas 5-10 ha dan terjadi kerusakan infrastruktur sosial dasar maupun ekonomi dasar akibat abrasi. 6. Terbatasan ketersediaan lahan pembangunan dan investasi karena adanya kebijakaan PIPPIB melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Dari total luas wilayah 362.709,27 ha, setidaknya 95,03% merupakan kawasan hutan dan PIPPIB, dan hanya 18.024,95 ha atau sekitar 4,97% dari total luas wilayah yang merupakan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang bebas dari kawasan hutan dan moratorium gambut (PIPPIB). Selanjutnya, upaya penanggulangan kemiskinan diatur melalui UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Instruksi

5 | P a g e Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 bahwa penanganan kemiskinan ekstrem harus tuntas pada tahun 2024. Selain dari pada itu, sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, dimana Kabupaten Kepulauan Meranti telah ditetapkan sebagai lokus pengentasan kemiskinan ekstrem berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024. Berdasarkan penjelasan diatas maka dibutuhkan strategi untuk percepatan pengentasaan kemiskinan, diantaranya perbaikan data kemiskinan, melalui harmonisasi DTKS/P3KE/REGSOSEK serta pemanfaatan data kemiskinan berbasis teknologi informasi sebagai evidence based policy making dan perencanaan pembangunan untuk penanggulanan kemiskinan yang TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF dan SPASIAL (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Untuk marumuskan strategi-strategi ini ke dalam suatu kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah, maka peran dan fungsi Staf Ahli menjadi sangat penting. Masih banyak permasalahan maupun isu-isu strategis wilayah yang harus segera ditangani melalui koordinasi lintas Perangkat Daerah. Untuk itu diperlukan wadah dan media yang digunakan untuk menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, dan diskusi untuk menganalisis isu-isu strategi agar menghasilkan suatu produk kebijakan yang berkualitas sehingga terjadi sinergitas dan kolaborasi perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan termasuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Melihat hal tersebut muncul gagasan untuk membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang dimaksudkan untuk menjadi wadah komunikasi dan koordinasi pembahasan isuisu strategis pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai strategi penguatan fungsi Staf Ahli Bupati. 1.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026, Kabupaten

6 | P a g e Kepulauan Meranti memiliki visi “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia” dan misi: 1. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia beriman dan bertakwa yang memiliki daya saing; 3. Meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan masyarakat; 4. Menciptakan produktivitas ekonomi masyarakat; 5. Membangun harmonisasi sosial-budaya masyarakat; dan 6. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta memberikan layanan prima. Sesuai dengan tema PKN II Angkatan XVII tahun 2023 yaitu “Strategi Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan” maka terdapat keselarasanya dengan misi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang berkedudukan di Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk ikut menjawab misi ke-6 yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta memberikan layanan prima”. 1.1.3. Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bidang Bupati Kedudukan, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan diatur dalam beberapa landasan hukum sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah; dan 3. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan aturan dimaksud, maka Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan berkedudukan di Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan kepada Bupati. Kedudukan Staf Ahli Bupati diperlihatkan pada Gambar 1.7.

7 | P a g e Sementara itu, fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 107 Tahun 2021 adalah: a. menyusun rencana kerja tahunan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) serta data yang ada untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas; b. mengumpulkan bahan dan/atau data pembangunan melalui daftar pertanyaan dan/atau wawancara dengan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperoleh informasi penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; c. mencari informasi perkembangan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan mengikuti rapat koordinasi tingkat kecamatan dan kelurahan secara rutin; d. mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan dan/atau data bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait yang berhubungan dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan dibidang keuangan dan pembangunan agar tersedia bahan dan/atau data dalam rangka penyusunan telaahan kepada pimpinan; e. mendiskusikan permasalahan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk suksenya penyelenggaraan bidang Ekonomi dan Keuangan di Kabupaten Kepulauan Meranti; f. membuat dan menyampaikan telaahan, rekomendasi dan naskah hasil kajian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pimpinan dan/atau instansi terkait sebagai bahan pembuatan kebijakan dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan di Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; h. membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah

8 | P a g e dilaksanakan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan melalui Sekretaris Daerah; dan i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Gambar 1.7. Kedudukan Staf Ahli Bupati di Sekretaria Daerah Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, judul Rancangan Proyek Perubahan yang disusun adalah “Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi Isu-Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti” dengan bagan alur Rancangan Proyek Perubahan terlihat pada Gambar 1.8.

9 | P a g e Gambar 1.8. Bagan Alur Rancangan Proyek Perubahan Pada periode Januari hingga Mei tahun 2023, berdasarkan catatan jurnal harian Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan maka realisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut: (1) mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan membuat laporan secara lisan dan tulisan melalui laporan perjalanan kedinasan (16%); (2) mempersiapkan bahan rapat dan pidato saat mewakili Bupati (15%); (3) oleh Sekretaris Daerah Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi Isu-Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti GAP Visi Kabupaten Kepulauan Meranti MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MAJU, CERDAS, DAN BERMARTABAT DI PROVINSI RIAU INDONESIA Misi-VI Kabupaten Kepulauan Meranti Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih Dan Bertanggungjawab Serta Memberikan Layanan Prima Tugas Pokok Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan di Bidang Das Sein Optimalnya fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk melakukan analisis isu-isu strategis pembangunan Das Solen Belum optimalnya fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk melakukan analisis isu-isu strategis pembangunan Isu-isu Strategi s Strategi Marketing 1C + 4P

10 | P a g e diikutsertakan dalam gugus kerja yang berkaitan dngan perumusan kebijakan umum (24%), melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (41%), dan (5) Memberikan rekomendasi ke Bupati (policy paper, policy brief, telahaan staf) (4%) seperti terlihat pada Gambar 1.9 berikut. Gambar 1.9. Persentase Realisasi Pelaksanaan Fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangaunan Periode Januari-Mei 2023 Proyek Perubahan ini lebih berkaitan dengan Reformasi Birokrasi Berdampak/Tematik dengan fokus (1) percepatan prioritas aktualisasi Presiden yaitu penguatan tata kelola birokrasi merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden untuk memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat; (2) pengentasan kemiskinan yaitu tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada penurunan angka kemiskinan, dan (3) digitalisasi administrasi pemerintahan, yaitu terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat, berbasis struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital pada birokrasi. Artinya, melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah akan membahas isu-isu strategis tentang kemiskinan agar program dan kegiatan yang disusun lebih efisien dan efektif. Rancangan Proyek Perubahan ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Proyek Perubahan Debora Doharma Pinta Ito Hutasoit peserta PKN II Angkatan IX Tahun 2023 dengan judul “Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Bupati Melalui Pembentukan Forum SAUHUR SAPANRIAH Sebagai Forum Koordinasi dan Integrasi Isu-isu Strategis di Kabupaten Simalungun”. Adapun pembeda dari Rancangan Proyek Perubahan ini adalah adanya inovasi pengembangan sistem informasi berbasis on line sebagai media komunikasi TPPD dalam mendiskusikan

11 | P a g e isu-isu strategi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan adanya penyusunan rencana aksi TPPD. 1.2. Tujuan, Manfaat dan Outcome Proyek Perubahan 1.2.1. Tujuan Proyek Perubahan Proyek Perubahan bertujuan untuk membangun organisasi dengan kepemimpinan strategis melalui tiga faktor pendukung yaitu menciptakan organisasi pembelajaran, kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan. Untuk memwujudkan hal tersebut akan dapat dicapai jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan Jangka Pendek Tujuan akhir Rancangan Proyek Perubahan pada jangka pendek adalah terbentuknya Tim Percepatan Pembangunan Daerah melalui Surat Keputasan Bupati. Tujuan ini dapat tercapai dengan beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu: • Terbentuknya Tim Efektif Proyek Perubahan; • Adanya Penyamaan persepsi stake holders terhadap pentingnya membentuk wadah diskusi isu-isu strategis tentang pembangunan dan perlunya pengembangan media komunikasi yang mengatur alur komunikasi, koordinasi, tukar pakai data sebagai pendukung analisis kebijakan; • Tersusunnya SK Bupati tentang penetapan Tim Percepatan Pembangunan Daerah; • Tersusunnya Rencana Aksi dan SK Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi TPPD yang memuat uraian kegiatan, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan yang dilakukan melalui rapat stakeholders; dan • Tersusunnya diagram alir (flow chart) interface sistem informasi yang akan dikembangkan sebagai media diskusi isu-isu strategis pembangunan. Tujuan Jangka Menengah Tujuan akhir dari Rancangan Proyek Perubahan pada jangka menengah adalah terselenggaranya kegiatan forum komunikasi TPPD yang membahas tema-tema terpilih dari isu-isu strategis pembangunan sesuai yang tertuang dalam Rencana Aksi TPPD, kemudian disusun alternatif pemecahan terhadap isu strategis, diakhiri dengan menyusun rekomendasi kebijakan. Diskusi intensif dilakukan melalui sistem informasi atau media digital on line yang dikembangkan. Selanjutnya, rekomendasi yang telah disusun akan dipaparkan dan dibahas

12 | P a g e hasilnya untuk kemudian disusun sebagai policy brief/policy paper/telaahan staf. Kegiatan tersebut dilaksanakan satu kali setiap akhir bulan dengan melibatkan TPPD. Tujuan ini dapat tercapai dengan beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu: • Tersosialisasikannya SK Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi TPPD; • Pengembangan Sistem Informasi; • Uji coba dan penyusunan modul Sistem Informasi; dan Tujuan Jangka Panjang Tujuan akhir dari Rancangan Proyek Perubahan pada jangka panjang adalah optimalnya fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan analisis isu-isu strategis pembangunan dalam rangka perencanaan program penanggulanan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Tujuan ini dapat tercapai dengan beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu: • Evaluasi Rencana Aksi TPPD jangka menengah; • Pengembangan fitur-fitur tambahan sesuai kebutuhan dalam Sistem Informasi yang didasari oleh hasil evaluasi Rencana Aksi TPPD • Peningkatan kualitas TPPD untuk mendapatkan produk analisis isu-isu strategis dan rekomendasi solusi yang lebih baik melalui berbagi praktik baik dan e-learning; dan • Tercapainya target kinerja Staf Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan output analisis kebijakan yang lebih berkualitas; 1.2.2. Manfaat (outcome) Proyek Perubahan Dengan adanya proyek perubahan ini akan memberikan manfaat secara ekonomis terhadap pemecahan masalah dan isu-isu strategis pada Perangkat Daerah. Dari sisi efektifitas: Dengan penguatan fungsi Staf Ahli Bupati melalui TPPD maka akan meningkatkan hubungan kerja konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif antara Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah; Peningkatan kualitas analisis kebijakan TPPD, aparatur perencana dan analis kebijakan;

13 | P a g e Tersusunnya rekomendasi kebijakan pembangunan yang membantu Bupati dalam pengambilan keputusan secara periodik; Hasil kajian dan analisis kebijakan oleh TPPD akan mendapatkan dokumen perencanaan yang lebih holistik, integratif, dan spasial serta tapat sasaran yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan; Terjawabnya isu-isu strategis tentang pembangunan untuk pengentasan kemiskinan secara cepat dan tepat; dan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari sisi efisiensi: Dari sisi waktu, melalui TPPD maka pembahasan isu-su strategis akan lebih cepat, terjadwal dan lebih intens untuk menghasilkan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik. Jika dilihat dari sisi pemanfaatan sumber daya dan upaya, maka dapat mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang ada pada Perangkat Daerah dengan upaya yang lebih komprehensif dan ringan karena pemecahan masalah dipikirkan secara bersama dari berbagai sektor dan bidang yang membutuhkan latar belakang keilmuan yang berbeda. Pada kondisi tersebut, maka organisasi pembelajaran dapat diwujudkan. 1.3. Ruang Lingkup Proyek Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 107 Tahun 2021 menjelaskan alur kordinasi Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1 berikut ini: Tabel 1.1. Alur Koordinasi Perangkat Daerah dengan Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti BIDANG / URUSAN PERANGKAT DAERAH / BAGIAN Perekonomian, sumber daya alam, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Administrasi pembangunan, Bagian Administrasi Pembangunan Pengadaan barang dan jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Dinas Perkim Pertanahan dan LH Tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Lingkungan hidup Dinas Perkim Pertanahan dan LH

14 | P a g e BIDANG / URUSAN PERANGKAT DAERAH / BAGIAN Perhubungan Dinas Perhubungan Koperasi usaha kecil dan menengah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan Dinas Perikanan Perdangangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perecanaan daerah Bappeda Litbang Ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pengelolaan keuangan dan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah Informasi dan Komunikasi Dinas Komifotik dan Persadian Statistik dan Persandian Dinas Komifotik dan Persadian Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup Rancangan Proyek Perubahan ini diselaraskan dengan fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan seperti yang terdapat dalam Pasal 32 dari Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 107 Tahun 2021. Uraian ruang lingkup Rancangan Proyek Perubahan ini akan diselaraskan pada kegiatan yang ada dalam tahapan pelaksanaan Proyek Perubahan yang menjadi faktor semakin optimalnya fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Proyek perubahan perlu juga diselaraskan dengan Reformasi Birokrasi Berdampak atau RB Tematik. Sesui dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 3 Tahun 2023, memiliki empat tema utama, yaitu (1) pengentasan kemiskinan, yaitu tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada angka penurusan kemiskinan; (2) percepatan prioritas aktual presiden, yaitu penguatan tata kelola birokrasi merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden untuk memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat; (3) peningkatan investasi, yaitu reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, competitive index, untuk melipatgandakan investasi, dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks RB bagi K/L/Pemda; dan (4) digitalisasi administrasi pemerintahan, yaitu terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat, berbasis struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital pada birokrasi.

15 | P a g e Terhadap empat tema utama dari RB Tematik tersebut, maka Proyek Perubahan dengan judul “Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi Isu-Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti” memiliki kaitan sebagai berikut: 1. Pengentasan Kemiskinan Dengan adanya data yang komprehensif dan terkini akan meningkatkan kualitas perencanaan program-program pengentasan kemiskinan, kemudian adanya TPPD akan menjadi wadah untuk mendiskusikan permasalahan pembangunan dan kemiskinan berbasis data yang berkualitas, sehingga program-program pengentasan kemiskinan akan lebih terintegrasi dan tepat sasaran pada keluarga dan/atau kantong-kantong kemiskinan. Dengan demikian penurunan angka kemiskinan diharapan turun secara signifikan. 2. Percepatan Prioritas Aktual Presiden Melalui pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) ini dilakukan penguatan tata kelola birokrasi merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden untuk memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat. Dengan adanya penguatan fungsi Staf Ahli melalui TPPD maka respon terhadap isu-isu strategis akan lebih cepat. Penanganan masalah yang ada saat ini terutama yang memerlukan penanganan lintas koordinasi / lintas sektor akan lebih komprehensif dan terpadu. 3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Proyek perubahan ini akan mengubah pola pengumpulan data, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi analisis terhadap isu-isu strategis melalui sistem informasi digital. Juga dimungkinkan terciptanya oraganisasi pembelajaran melalui media komunikasi digital yang interaktif sehingga dapat meningkatkan kompetensi aparatur maupun hasil analisis kebijakan publik yang dikeluarkan.

Gambar 1.10. Alur Pikir / Ko

16 | P a g e onsepsi Proyek Perubahan

17 | P a g e BAB II ANALISIS MASALAH 2.1. Identifikasi Masalah Sebagai unsur pembantu Bupati, maka Staf Ahli Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis wilayah kepada Bupati sesuai dengan keahliannya. Oleh karena salah satu peran dan fungsi penting staf ahli adalah sebagai policy advisor bagi pimpinan daerah, maka kemampuan, ketrampilan dan kompetensi seorang staf ahli untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu strategis daerah serta mempunyai kompetensi kebijakan tingkat daerah, menjadi sangat sangat penting untuk dikuasai oleh seorang Staf Ahli Bupati. Disamping kemampuan analisis dan sintesis terhadap pemasalahan yang dihadapi, maka Staf Ahli Bupati membutuhkan data yang lengkap dan akurat (secara kualitas data dan waktu) sebagai syarat untuk menyusun isu-isu strategis, analisi serta rekomendasi pemecahan masalah terkini secara berkualitas. Namun saat ini, Perangkat Daerah kurang aktif dalam memberikan dukungan data dan informasi pembangunan terkini kepada Staf Ahli Bupati. Hal ini dibuktikan belum lengkapnya data infrastruktur pada platform basis data yang ada, kemudian tersebar di berbagai Perangkat Daerah dan belum terkelola baik dengan pemutakhiran data secara kontinyu serta masih rendahnya keaktifan Staf Ahli Bupati dalam mengikuti setiap Rapat Koordinasi untuk percepatan pembangunan. Masalah lain yang dapat diidentifikasi adalah belum optimalnya koordinasi lintas Instansi/Unit Kerja dan Staf Ahli Bupati untuk mencari solusi penyelesaian masalah dan isu-isu strategis serta melaporkannya kepada Bupati secara berkala. Hal ini dibuktikan dengan jumlah telaah staf, poliycy brief/policy paper yang disampaikan ke Bupati masih terbatas. Pada Tabel 2.1. diperlihatkan sasaran, indikator dan target kinerja Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2022. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan jumlah dan kualitas produk analisis kebijakan (policy brief, policy paper, telaah staf) yang disampaikan oleh Staf Ahli kepada Bupati.

18 | P a g e Tabel 2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Staf AhliBupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Tahun 2022 Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan 1. Jumlah Telaahan Staf di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang disusun/direvisi 12 Naskah 2. Jumlah kajian kebijakan di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang disusun/direvisi/dievaluasi 6 Naskah Pada latar belakang Rancangan Proyek Perubahan telah disampaikan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026. Sebagai upaya pelaksanaan percepatan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD). Pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah pada Pasal 4 menyebutkan tugas dan fungsi TPPD, yaitu : a. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati; b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati; d. Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati; e. Melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; f. Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati. Pada Pasal 16 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2023 tersebut menyatakan bahwa pengangkatan TPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Namun, sampai saat ini implementasi dari peraturan bupati tersebut untuk Penetapan TPPD melalui Surat Keputusan Bupati belum terealisasi (Gambar 2.1).

19 | P a g e Sementara itu, tim dengan fungsi yang hampir sama seperti yang dimaksud dari Peraturan Bupati tersebut pernah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 316 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 26 Juli 2017. Namun Tim Koordinasi ini memiliki uraian tugas dan fokus pembangunan yang berbeda karena masih mengikuti visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, yaitu Percepatan Pembangunan Tanah Pelindo, Pusat Perkantoran, Pasar Modern, Pelabuhan Dorak, Jembatan Selat Rengit dan Stadion Olah Raga Kabupaten Kepulauan Meranti. Artinya Surat Keputusan Bupati ini dianggap sudah tidak relevan lagi dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Gambar 2.2). Gambar 2.1. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2023 Gambar 2.2. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 316 Tahun 2017 Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018, Penyelenggaraan tugas Staf Ahli Bupati dilakukan melalui hubungan kerja dengan Unit Kerja secara ringkas dijelaskan pada Tabel 2.2. Pada kenyataannya, saat ini hubungan kerja tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, penguatan fungsi Staf Ahli Bupati melalui pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah dan media

20 | P a g e komunikasi secara on line merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan pencapaian agenda pembangunan di Kepulauan Meranti sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Saat ini keaktifan atau keterlibatan Staf Ahli Bupati dalam mengikuti setiap Rapat Koordinasi di untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dirasakan masih rendah. Tabel 2.2. Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Dengan Perangkat Daerah HUBUNGAN KERJA STAF AHLI DENGAN PERANGKAT DAERAH Konsultatif (Pasal 7) • Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya • Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah • Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf Kolegial (Pasal 8) • Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja • Mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat. Fungsional (Pasal 9) • Dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah. Struktural (Pasal 10) • Pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah • Pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya • Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah. Koordinatif (Pasal 11) • Keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah • Perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan • Penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi • Pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi • Pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait • Keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

21 | P a g e Selanjutnya, pada Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 dijelaskan hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala perangkat daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi yang menghasilkan antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan. 2.2. Diagnosa Organisasi Menyikapi isu yang telah terinventarisir, maka dilakukan analisis isu dilakukan dengan menggunakan metode ASTRID (Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif, dan Dapat dilaksanakan), sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.3 di bawah ini. Tabel 2.3. Analisis Isu Menggunakan Model ASTRID Dari isu yang mengemuka dan dilakukan analisis dengan menggunakan metode ASTRID, didapatkan bahwa nilai tertinggi adalah isu nomor urut tiga dengan total nilai sebesar 94 yaitu “Belum optimalnya fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk melakukan analisis isu-isu strategis pembangunan”.

22 | P a g e 2.3. Faktor Penyebab Masalah Selanjutnya, untuk mencari akar dari permasalahan yang diangkat maka dilakukan analisis tulang ikan (fishbone analysis). Fishbone diagram sering disebut cause and effect merupakan sebuah diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab akibat dari suatu permasalahan dan digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab utama yang mempengaruhi kualitas pada analisis fishbone diagram terdiri dari 5M + 1E, yaitu man, methode, measurement, materials, environment, dan machine seperti yang terlihat pada Gambar 2.3 berikut. Gambar 2.3. Analisis Penyebab Masalah dengan Model Fish Bone 1. Perangkat Daerah kurang aktif dalam memberikan dukungan data dan informasi kondisi infrastruktur dan potensi ekonomi terkini kepada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Hal ini dibuktikan belum lengkap data infrastruktur pada basis data yang ada dan belum lengkap, tersebar di berbagai Perangkat Daerah dan belum terkelola baik dengan pemutakhiran data secara kontinyu; 2. Belum adanya wadah komunikasi terpadu untuk mendiskusikan permasalahan/isu strategis dan alternatif pemecahan masalah tentang percepatan pembangunan secara kontinyu (masih bersifat parsial sesuai dengan tugas dan fungsi);

23 | P a g e 3. Belum adanya media (digital) untuk tukar pakai data dan informasi serta berbagi praktik baik tentang pembangunan secara kontinyu; 4. Penyebab lain adalah masih terbatasnya kapasitas aparatur perencana dan analis kebijakan di Perangkat Daerah dalam menyajikan dan menganalisa data serta isu-isu strategis tentang pembangunan (Tabel 2.4). Hal ini dibuktikan dengan masih adanya indikator kinerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan masih ada yang tidak SMART serta respon terhadap isu-isu strategis serta penyelesaian masalah masih cenderung lambat. Tabel 2.4. Jumlah SDM Fungsional Perencana dan Analis Kebijakan di Kabupaten Kepulauan Meranti (Sumber: BKPSDM Kepulauan Meranti, 2023) Jabatan Fungsional Tingkatan Jalur Pertama Muda Madya Utama Inpassing Diklat Penyataraan Jabatan Perencana 0 20 0 0 20 Analis Kebijakan 0 22 0 0 22 5. Masih sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan/atau aparatur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis karena belum jelasnya pembagian tugas. 2.4. Dampak Permasalahan Dampak permasalahan yang mengemuka apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan, antara lain: 1. Tidak tercapainya target kinerja Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan seperti yang direncanakan. 2. Tidak terselesaikannya isu-isu strategis terkait pembangunan dan penanggulangan kemiskinan (ekstrem) seperti yang diharapkan. 2.5. Analisis Strategi Penyelesaian Masalah Analisis strategi peyelesaian masalah belum optimalnya fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk melakukan analisis isu-isu strategis pembangunan digunakan metode Strength Opportunity Aspiration Result atau dikenal dengan sebutan SOAR, seperti yang disajikan pada Tabel 2.5 kemudian diperoleh berbagai strategi alternatif penyelesaian masalah yang disajikan pada Tabel 2.6.

24 | P a g e Tabel 2.5. Analisis SOAR INTERNAL EXTERNAL CURRENT STRENGTH (S) 1. Adanya dukungan Pimpinan (Kepala Daerah) dengan komitmen tinggi 2. Adanya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah 3. Tersedianya SDM yang potensial di bidang perencanaan, analisis kebijakan, dan pengembangan Sistem Informasi. 4. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi (Data Center Kabupaten dan Meranti Comaand Center) sebagai platform sosilisasi dan publikasi serta beberapa aplikasi yang memungkinkan untuk dilakukan pengembangan OPPORTUNITY (O) 1. Adanya mandatori Pemerintah dalam percepatan pengentasan kemiskinan dengan melalui Inpres Nomot 4 Tahun 2022 dan Kepmenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 2. Adanya kebijakan SPBE dan Perkembangan TI dan jaringan telekomunikasi yang memadai 3. Adanya dukungan secara kelembagaan (BPS, Akedamisi, Pemerintah Desa) untuk mendorong terwujudnya komunikasi, koordinasi, sinergitas dan integrasi program FUTURE ASPIRATION (A) 1. Adanya peningkatan koordinasi lintas Instansi/Unit Kerja akan menghasilkan kerja yang terintegratif dan kolaboratif dengan hasil pencapaian target yang lebih cepat 2. Perencanaan pembangunan untuk penanggulanan kemiskinan yang tematik, holistik, integratif dan spasial 3. Menguatnya ketersediaan dan analisis data pembangunan untuk penyusunan kebijakan pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah RESULT (R) 1. Terjawabnya isu-isu strategi daerah sebagai hasil analisisi kebijakan dan rekomendasi yang berkualitas dan disampaikan Staf Ahli kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 2. Optimalnya fungsi Staf Ahli Bupati melalui peningkatan kordinasi dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dengan Staf Ahli Bupati 3. Memiliki Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten Tabel 2.6. Alternatif Strategi STRATEGI-SA 1. Meningkatkan komitmen Pimpinan untuk mengarahkan anggota (termasuk Staf Ahli Bupati) untuk selalu berorentasi ke depan serta berpikiran terbuka untuk mengembangkan diri melalui organisasi pembelajaran 2. Pemanfaatan sumberdaya organisasi (dana, sarana dan prasarana serta SDM) secara maksimal untuk menggesa terjadinya penurunan angka kemiskinan secara signifikan STRATEGI-OA 1. Mendorong agar peran kelembagaan eksternal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk terlibat dalam diskusi isu-isu strategi pembangunan lebih meningkat 2. Melibatkan kelembagaan eksternal (BPS dan Akedamisi dan lembaga non pemerintah lainnya) untuk memperkuat kompetensi SDM Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama dalam analisis kebijakan dan IT. STRATEGI-SR 1. Pembentukan TPPD sebagai wadah komunikasi dan pengembangan sistem informasi sebagai media komunikasi secara on line untuk pembahasan secara intensif dan berkala antar lintas bidang/ urusan/ sektor terkait isu-isu strategi pembangunan 2. Advokasi oleh TPPD berbasis data terintegasi yang dapat menggambarkan secara jelas upaya penyelesaian isu-isu strategis pembangunan seperti penanggulanan kemiskinan STRATEGI-OR 1. Mencari sumber-sumber anggaran lain baik dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 2. Pemanfaatan dukungan multi stake holder dan multi sektor dalam proses penanggulangan kemiskinan kolaboratif melalui penyusunan dan implementasi program-program perecepatan pengentasan kemiskinan

25 | P a g e Berdasarkan matriks SOAR, strategi yang dipilih dianalisis menggunakan metode CARL, yaitu merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah jika data yang tersedia adalah data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menentukan skor atas kriteria tertentu, seperti kemampuan, kemudahan, kesiapan, serta pengungkit. Semakin besar skor semakin besar masalahnya, sehingga semakin tinggi letaknya pada urutan prioritas. Metode CARL didasarkan pada serangkaian kriteria yang harus diberi akor dengan menggunakan skala linkert 1-5, dari 1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = sedang, 4 = tinggi, dan 5 = sangat tinggi. Kriteria CARL tersebut mempunyai arti sebagai berikut: C = Capability yaitu ketersediaan sumber daya (dana, sarana dan peralatan) A = Accessibility yaitu kemudahan, masalah yang ada mudah diatasi atau tidak. Kemudahan dapat didasarkan pada ketersediaan metode/cara/teknologi serta penunjang pelaksanaan seperti peraturan atau juklak R = Readiness yaitu kesiapan dari tenaga pelaksana maupun kesiapan sasaran, seperti keahlian atau kemampuan dan motivasi. L = Leverage yaitu seberapa besar pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain dalam pemecahan masalah yang dibahas. Pemilihan strategi prioritas dilakukan dengan metode CARL disajikan pada Tabel 2.7 berikut ini: Tabel 2.7. Analisis Pemilihan Strategi Prioritas dengan Metode CARL NO STRATEGI C A R L TOTAL SKOR PERINGKAT 1 Meningkatkan komitmen Pimpinan untuk mengarahkan anggota (termasuk Staf Ahli Bupati) untuk selalu berorentasi ke depan serta berpikiran terbuka untuk mengembangkan diri melalui organisasi pembelajaran 4 3 4 5 16 2 2 Pemanfaatan sumberdaya organisasi (dana, sarana dan prasarana serta SDM) secara maksimal untuk menggesa terjadinya penurunan angka kemiskinan secara signifikan 3 3 4 5 15 3 3 Mendorong agar peran kelembagaan eksternal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk terlibat dalam diskusi isu-isu strategi pembangunan lebih meningkat 4 3 3 4 14 7 4 Melibatkan kelembagaan eksternal (BPS dan Akedamisi dan lembaga non pemerintah lainnya) untuk memperkuat kompetensi SDM Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama dalam analisis kebijakan dan IT. 4 3 3 4 14 8 5 Pembentukan TPPD sebagai wadah komunikasi dan pengembangan sistem informasi sebagai media komunikasi secara on line untuk pembahasan secara intensif dan berkala antar lintas bidang/ urusan/ sektor terkait isu-isu strategi pembangunan 4 4 5 5 18 1

26 | P a g e NO STRATEGI C A R L TOTAL SKOR PERINGKAT 6 Advokasi oleh TPPD berbasis data terintegasi yang dapat menggambarkan secara jelas upaya penyelesaian isu-isu strategis pembangunan seperti penanggulanan kemiskinan 4 4 4 3 15 4 7 Mencari sumber-sumber anggaran lain baik dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 3 3 4 5 15 6 8 Pemanfaatan dukungan multi stake holder dan multi sektor dalam percepatan pembangunan kolaboratif melalui penyusunan dan implementasi program-program perecepatan pengentasan kemiskinan 4 3 3 4 14 5 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa strateri pemecahan masalah belum optimalnya fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk melakukan analisis isu-isu strategis pembangunan dilakukan dengan cara Pembentukan TPPD sebagai wadah komunikasi dan pengembangan sistem informasi sebagai media komunikasi secara on line untuk pembahasan secara intensif dan berkala antar lintas bidang/ urusan/ sektor terkait isu-isu strategi pembangunan.

27 | P a g e BAB III STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 3.1. Terobosan Inovatif Strategi penguatan fungsi staf ahli sebagai policy advisor melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang menjadi wadah komunikasi dan koordinasi isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan terobosan inovatif yang dilakukan sebagai gagasan perubahan. Terobosan dari gagasan perubahan ini memiliki nilai tambah, yaitu: 1. Adanya wadah komunikasi untuk meningkatan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, sehingga terwujud optimalisasi hubungan kerja yang konsultatif, kolegial, struktural, dan koordinatif antara Perangkat Daerah dengan Staf Ahli Bupati dalam melakukan identifikasi isu strategis pembangunan dan alternatif solusi pemecahan masalah yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretari Daerah sebagai policy advisor berupa policy brief, policy paper atau telaah staf. 2. Dikembangakannya media diskusi untuk saling berbagi praktik baik untuk mewujudkan organisasi pembelajaran yang dapat dilakukan secara interaktif melalui media on line. 3.2. Pentahapan Rencana Proyek Perubahan Untuk mewujudkan tujuan dari Rancangan Proyek Perubahan maka disusun pentahapan Rencana Proyek Perubahan yang dibagi dalam tiga rentang waktu, yaitu jangka pendek (2 bulan), jangka menengah (< 1 tahun), dan jangka panjang (> 1 tahun) seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.1, Tabel 3.2, dan Tabel 3.3 berikut. Tabel 3.1. Rencana Proyek Perubahan Jangka Pendek (2 Bulan) No. KEGIATAN OUTPUT WAKTU PENANGGUNG JAWAB SEPTEMBER OKTOBER I II III IV I II III IV 1 Konsultasi dengan mentor a. Menyiapkan bahan rapat dan konsultasi a. Terlaksananya rapat dan konsultasi X Reformer b. Melaksanakan rapat dan konsultasi b. Adanya persamaan persepsi dan komitmen bersama c. Lembar Kertas Kerta

28 | P a g e No. KEGIATAN OUTPUT WAKTU PENANGGUNG JAWAB SEPTEMBER OKTOBER I II III IV I II III IV Inventarisasi rekomendasi mentor 2 Pembentukan Tim Efektif a. Menyiapkan bahan rapat a. Terlaksananya rapat dan konsultasi X Tim Administrasi b. Melaksanakan rapat b. Adanya persamaan persepsi dan komitmen bersama c. Terbentuknya Tim Efektif melalui SK Sekda d. Terbaginya pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan pembidangnya. 3 Pelaksanaan FGD untuk Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) a. Menyiapkan bahan FGD dan Pembekalan a. Terlaksananya FGD (undangan, daftar hadir, ppt) X Tim Efektif b. Melaksanakan FGD dan Pembekalan b. Adanya persamaan persepsi dan komitmen bersama Stakeholders internal (notulensi/Berita Acara Rapat dan dokumentasi) 4 Menyusun Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Rapat Tim a. Terlaksananya rapat penyusunan drat Keputusan Bupati (undangan, daftar hadir, ppt) X Tim Perumus Kebijakan Penyusunan draft Pembahasan draft b. Tersusunnya Draft Surat Keputusan Bupati Meminta arahan dari mentor 5 Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Penyampaian draft Surat Keputusan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Surat Keputusan Bupati yang telah ditandatangani X X Tim Perumus Kebijakan 6 Mensosialisasikan kepada Stakeholder tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dan menyusun Rencana Aksi TPPD yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati a. Menyiapkan bahan Sosialisari TPPD a. Terlaksananya sosialisasi (undangan, daftar hadir, ppt) X X Tim Efektif b. Menyusun Rencana Aksi TPPD b. Tersusunnya Rencana Aksi TPPD c. Menyusun Draft SK Sekda tentang Rencana Aksi TPPD b. Tersusunnya Draft SK Sekda tentang Rencana Aksi TPPD 7 Menerbitkan Surat Keputusan Sekda tentang Rencana Aksi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Penyampaian draft Surat Keputusan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Surat Keputusan Sekda yang telah ditandatangani X X Tim Perumus Kebijakan 8 Penyusunan rencana diagram alir (flow chart) interface sistem informasi bersama Tim Pengembangan Sistem Informasi Merancang diagram alir (flow chart) interface sistem informasi Tersusunnya diagram (flow chart) interface sistem informasi X X X Tim Pengembangan Sistem Informasi Plaksanaan evaluasi Laporan, rekomendasi arahan tindak lanjut hasil evaluasi

29 | P a g e Tabel 3.2. Rencana Proyek Perubahan Jangka Menengah (< 1 Tahun) No. KEGIATAN OUTPUT WAKTU PENANGGUNG JAWAB 1 Sosialisasi SK Sekda tentang Rencana Aksi TPPD Terlaksananya sosialisasi SK Sekda tentang Rencana Aksi TPPD November 2023 Tim Administrasi 2 Pengembangan Sistem Informasi Terbangunnya Sistem Informasi sebagai ruang diskusi intensif secara on line November – Desember 2023 Tim Penyusun Sistem Informasi 3 Uji coba dan penyusunan modul Sistem Informasi Terlaksananya uji coba dan tersusunnya modul Sistem Informasi Desember 2023 Tim Administrasi 4 Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi TPPD sesuai Rencana Aksi TPPD 1. Terselenggaranya kegiatan forum komunikasi TPPD sesuai Rencana Aksi TPPD Januari – Agustus 2024 Tim Efektif 2. Tersampaikannya rekomendasi analisis isu-isu strategis berupa policy brief/ policy paper/ telaah staf kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Tabel 3.3. Rencana Proyek Perubahan Jangka Panjang (> 1 Tahun) No. KEGIATAN OUTPUT WAKTU PENANGGUNG JAWAB 1 Evaluasi Rencana Aksi TPPD jangka menengah Rencana tindak lanjut hasil evaluasi Rencana Aksi TPPD jangka menengah Agustus 2024 Tim Efektif 2 Pengembangan fitur-fitur tambahan sesuai kebutuhan dalam Sistem Informasi berdasarkan hasil evaluasi Rencana Aksi TPPD Tersedianya fitur-fitur tambahan sesuai kebutuhan dalam Sistem Informasi seperti e-learning Desember 2024 Tim Penyusun Sistem Informasi 3 Peningkatan kualitas TPPD melalui berbagi praktik baik dan e-learning Terlaksananya aktifitas berbagi praktik baik dan e-learning Januari 2025 Tim Efektif 4 Evaluasi Rencana Aksi TPPD jangka menengah Rencana tindak lanjut hasil evaluasi Rencana Aksi TPPD jangka menengah Agustus 2024 Tim Efektif 3.3. Rencana Strategi Marketing 3.3.1. Analisis Stakeholder Terkait Dalam proses penyusunan Rancangan Proyek Perubahan ini diperlukan pemetaan atau identifikasi stakeholder, sehingga diharapkan dapat fokus dan terarah serta tepat sasaran (tepat guna dan berhasil guna). Identifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang stakeholder terkait (berkepentingan) dan memiliki pengaruh terhadap tercapainya tujuan akhir dari penyusunan rancangan aksi perubahan ini. Adapun dalam melaksanakan identifikasi stakeholder ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok, seperti pada Tabel 3.4 berikut:

30 | P a g e Tabel 3.4. Identifikasi Stakteholders INTERNAL PEMERINTAH EKSTERNAL PEMERINTAH EKSTERNAL NON PEMERINTAH Bupati Kepulauan Meranti Kepala BPKAD Akademisi/peneliti Sekretaris Daerah Kepala Badan Pendapatan Daerah LSM Asisten di Sekretariat Daerah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Media Massa/Media Sosial Staf Ahli Bupati Kepala Dinsos P3A P2KB Swasta/wirausahawan Kepala Bappeda Litbang Kepala Dinas terkait lainnya Kepala Dinas Komifotik dan Persadian Camat se Kab. Kep. Meranti Kepala Dinas PUPR Kepala dan Aparatur Desa Sekretaris Dinas Komifotik dan Persadian Kepala Dinas Perkimtan LH Kepala Dinas KP dan Pertanian Kepala Dinas Perikanan Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Perhubungan Kepala Dinas Kop UKM dan Tenaga Kerja Kepala Dinas Perindag Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kepala Bagian Organisasi Kepala Bagian Hukum Tenaga Ahli IT Aparatur perencana dan analis kebijakan Pengelompokan stakeholder didasarkan pada penilaian besar kecilnya pengaruh, keterlibatan serta kepentingan terhadap Proyek Perubahan. Penjelasan masing-masing kelompok Stakeholders diatas adalah sebagai berikut: 1. Promoters (Punya pengaruh dan kepentingan besar) Kelompok ini memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu keberhasilan atau bahkan dapat menggagalkannya. 2. Latents (Punya pengaruh dan punya kepentingan yang terpendam) Kelompok ini tidak memiliki kepentingan khusus atau terlibat dalam kegiatan tetapi memilik kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka tertarik.

31 | P a g e 3. Defender (Punya kepentingan dan tidak punya pengaruh) Kelompok ini memiliki kepentingan dan dapat menyuarakan kepentingannya dalam komunitas atau organisasi, akan tetapi mempunyai pengaruh yang kecil. 4. Apathetic (tidak punya pengaruh dan kepentingan) Kelompok ini kurang memiliki kepentingan maupun pengaruh di lingkup kegiatan ini, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan, menjadi stakeholder karena kebetulan posisinya sebagai anggota. Adapun pengaruh dan kepentingan di antara semua stakeholder, baik yang masuk dalam kategori promoters, latents, defenders, dan aphatetics tergambar dalam Gambar 3.1. berikut: Gambar 3.1. Kuadran Pemetaan Stakeholders Setelah melakukan identifikasi dan pemetaan stakeholders, selanjutnya adalah menyusun strategi agar stakeholders yang masih memiliki pengaruh rendah atau kepentingan rendah bisa ditarik pada kuadran yang lebih tinggi pengaruh dan kepentingannya. untuk itu peta strategi komunikasi yang disusun disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

32 | P a g e Tabel 3.5. Strategi Komunikasi Untuk Mobilisasi Stakeholders KEEP SATISFIED MANAGE CLOSELY LATENT • Meminta dukungan dalam pelaksanaan Proyek Perubahan • Melakukan pendekatan, koordinasi dan memberikan informasi tentang Proyek Perubahan • Meyakinkan mereka bahwa aksi perubahan memiliki efek positif dan bermanfaat bagi OPD dan masyarakat PROMOTOR • Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi • Melibatkan promotors dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi • Melaporkan perkembangan pelaksanaan Proyek Perubahan • Meminta alternatif penyelesaian bila terjadi hambatan MINIMAL EFFORT KEEP INFORMED APHATETICS • Pemberitahuan adanya Proyek Perubahan • Melakukan koordinasi yang efektif agar bersedia mendukung Proyek Perubahan • Melibatkan dalam upaya publikasi dan informasi kepada kelompok sasaran DEFENDER • Memberikan informasi tentang Proyek Perubahan • Melakukan komunikasi dan koordinasi agar mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan Proyek Perubahan • Memberikan informasi tentang Proyek Perubahan Proyek Perubahan harus dapat terwujud sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dibutuh peran dari berbagai pihak untuk dapat mendukung dan komitmen dengan peran masing-masing sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dituangkan dalatm Tabel 3.6 berikut. Tabel 3.6. Pemetaan Peran Stakeholders No STAKEHOLDERS EKSPEKTASI STRATEGI KOMUNIKASI A Stakeholder Internal Pemerintah 1 Bupati Menyetujui dan memberikan arahan serta kebijakan terhadap inovasi dalam pelaksanaan Proyek Perubahan Memberikan Laporan 2 Sekretaris Daerah (mentor) Mengarahkan, menyetujui dan memberikan dukungan terkait Proyek Perubahan Konsultasi 3 Asisten Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan 4 Staf Ahli Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan 5 Kepala Dinas Teknis Terkait Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan Diskusi intensif 6 Tenanga Ahli IT Memberikan dukungan, masukan dalam pengembangan SI pada Proyek Perubahan Diskusi berkala 7 Kepala Bagian di Sekretaraiat Daerah Memberikan dukungan, masukan dalam Proyek Perubahan, seperti pertimbangan hukum dan manajemen pelaksanaan Proyek Perubahan Konsultasi dan diskusi berkala