33 | P a g e No STAKEHOLDERS EKSPEKTASI STRATEGI KOMUNIKASI B Stakeholder Eksternal Pemerintah 1 Kepala Dinas Lainnya Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan Diskusi berkala 2 Aparatur Perencana di Lingkungan Pemkab Meranti Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan Diskusi intensif, Coaching 3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan Diskusi berkala C Masyarakat 1 Swasta/ Wirausahawan Memberikan dukungan dan masukan (feed back) terkait perbaikan Proyek Perubahan Koordinasi 2 Media Massa dan Media On Line Memberikan dukungan, masukan dan fasilitasi penyebarluasan informasi terkait Proyek Perubahan Koordinasi 3 LSM Memberikan dukungan, masukan dan fasilitasi penyebarluasan informasi terkait Proyek Perubahan Koordinasi D Akademisi / Peneliti Koordinasi 3.3.2. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran Proyek Perubahan “Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi Isu-Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti” akan dilakukan dengan menerapkan model kepemimpinan strategis yang mencakup organisasi pembelajaran (learning organization) dan kepemimpinan digital (digital leadership). Ciri organisasi pembelajar, yaitu : (1) pegawainya secara berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan, (2) pola berpikir baru dan ekspansif ditumbuhkembangkan, (3) keinginan bersama diberi ruang kebebasan, dan (4) pegawai secara terus-menerus belajar bersama bagaimana cara belajar. Secara praktis penerapan organisasi pembelajaran dalam Rancangan Proyek Perubahan adalah dengan saling tukar praktik baik berdasarkan pengalaman masing-masing serta melalukan diskusi bersama dan pembelajaran bersama dengan metode klasikal atau pun e-learning. Kepemimpinan digital merupakan salah satu ciri atau karakter kepemimpinan yang transformasional, yaitu mampu memanfaatkan aset digital perusahaan/organisasi sebagai strategis peningkatan produktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan/organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu dalam Rancangan Proyek Perubahan ini pengembangan sistem
34 | P a g e informasi sebagai media untuk tukar pakai data dan informasi serta ruang diskusi interaktif untuk penajaman analisis isu-isu strategis pembangunan infrastruktur secara kontinyu berbasis on line merupakan nilai tambah dari Rancangan Proyek Perubahan ini untuk menerapkan strategi kepemimpinan digital. 3.3.3. Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Organisasi Strategi pemanfaatan sumberdaya oraganisasi dilakukan dengan pembentukan Tim Efektif (agile team). Tim ini terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai mentor, Project Leader (Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan), Tim Administrasi, Tim Pengembangan Sistem Informasi dan Tim Perumus Kebijakan. Tim Efektif bertugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Perubahan sesuai dengan tujuannya dan pentahapan yang dilakukannya seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.2 dan peran setiap anggota Tim efektif dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut. Gambar 3.2. Bagan Susunan organisasi Tim Efektif Proyek Perubahan Tabel 3.7. Peran Anggota dalam Tim Efektif NO ANGGOTA TIM PERAN / URGENSI 1 Mentor Memberikan izin, persetujuan dan dukungan pelaksanaan proyek perubahan Memberikan bimbingan arahan, dan motivasi mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi
35 | P a g e NO ANGGOTA TIM PERAN / URGENSI 2 Coach Memberikan arah, bimbingan, petunjuk dan persetujuan serta memantau perkembangan kepada projek leader dalam menyususn rancangan proyek perubahan 3 Tim Administrasi Mempersiapan dan melaksanakan rapat-rapat Mempersiapkan surat menyurat Mempersiapkan kelengkapan administrasi Menyiapkan dan menyebarluaskan informasi & promosi Menyiapkan dan menyusun dokumentasi Memberikan layanan informasi ke sasaran dan khalayak umum 4 Tim Pengembangan Sistem Informasi Mengembangkan Sistem Informasi untuk ruang diskusi interaktif TPPD Menyiapkan alur pikir (flow chart) interface sistem informasi Melakukan FGD yang melibatkan stake holders Uji coba, sosialisasi, penyusunan modul dan evaluasi SI 5 Tim Perumus Kebijakan Menyiapkan Draf SK Bupati tentang TPPD dan SK Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi TPPD Menyiapkan rapat pembahasan materi SK Bupati tentang TPPD dan SK Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi TPPD Diskusi legal opinion dan legal drafting Sosialisasi SK Bupati TPPD dan SK Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi TPPD 3.3.4. Rencana Strategi Marketing Implementasi Proyek Perubahan Rencana strategi marketing Rancangan Proyek Perubahan akan dilakukan melalui pendekatan 1C dan 4P, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Costumers Costumer adalah pihak yang menjadi pengguna produk Proyek Perubahan, yaitu: • Bupati dan Sekretaris Daerah • Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah • Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; • Aparatur perencana dan analis kebijakan; • Masyarakat umum • Swasta / wirausahawan • Lembaga/institusi mitra daerah maupun pusat Tidak terdapat pengelompokan customer atau pengguna potensial berdasarkan kategori tertentu. Artinya, seluruh customer diperlakukan sama.
36 | P a g e 2. Product Produk yang dihasilkan dari Proyek Perubahan ini adalah Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagi wadah komunikasi dan koordinasi dalam membahas, menganalisis isu-isu strategi pembangunan; Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi Tim Percepatan Pembangunan Daerah; Sistem informasi yang berfungsi sebagai media komunikasi TPPD untuk berdiskusi, memberikan dukungan dan pembaharuan data untuk analisis, membangun organisasi pembelajaran melalui saling berbagai praktik baik dan e-learning; dan Hasil analisis berupa rekomendasi kebijakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam mengambil suatu kebijakan dalam bidang pembangunan. 3. Price • Mengoptimalkan anggaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan anggaran di tiap-tiap Perangkat Daerah; • Dalam mengakses layanan ini tidak berbayar dan kebutuhan anggaran hanyalah untuk pengembanganaplikasi serta uji coba/sosilisasi saja yang relatif tidak memakan biaya besar, namun demikian produk ini akan bernilai menghasilkan berbagai kebijakan untuk mendapatkan perencanaan program/kegiatan yang lebih holistik, integratif, efektif, dan efisien. • Anggaran yang relatif besar digunakan untuk pengembangan dan perawatan sistem informasi kemudian penyiapan materi serta pelaksanaan e-learning. 4. Place • Secara umum proyek Perubahan akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. • Pengembangan sistem informasi dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan Staf Ahli Bupati sebagai Super Admin
37 | P a g e 5. Promotion Melalui penyusunan manual book dan disosialisasi secara offline; Melalui website http://smartcity.merantikab.go.id dan media sosial seperti Face Book, Instagram, dan Whatsapp; dan Membuat banner, spanduk, brosur/flyer, dan lain-lain. 3.3.5. Branding Branding merupakan salah satu aspek yang tidak dapat ditinggalkan dalam strategi marketing. Fungsi brand adalah sebagai alat promosi untuk membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas dan prestise dari produk yang akan ditawarkan kepada pasar. Beberapa hal ini akan membuat organisasi kita akan menjadi mudah diingat. Tujuan dari branding adalah untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Dalam arti lain, brand adalah suatu janji yang harus ditepati oleh organisasi dari produk yang ditawarkan. Dalam Rencana Proyek Perubahan “Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi Isu-Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti” ini maka bran yang akan dibangun adalah “One Month One Policy: 4 Advance, Intelligent and dignified” seperti terlihat pada Gambar 3.7 berikut ini. Gambar 3.3. Branding Rancangan Proyek Perubahan One month one policy mempunyai arti satu bulan satu kebijakan yang bermakna janji Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melalui TPPD untuk menghasilan satu produk kebijakan yang disampaikan kepada Bupati melalui daerah setiap bulan. Hal ini selaras dengan sasaran kinerja, indikator dan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Staf Ahli Bupati seperti
38 | P a g e yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. Selanjutnya “For Advance, Inteliggent and Difnified” dicuplik dari visi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia”. Jadi arti keseluruhan dari “One month one policy. For Advance, Inteliggent and Difnified” adalah “Satu bulan satu kebijakan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang Maju, Cerdas dan Bermartabat”. 3.3.6. Manajemen Risiko Untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan muncul selama pelaksanaan Proyek Perubahan, maka perlu dilakukan identifikasi potensi kendala serta solusi yang akan diterapkan seperti terlihat pada Tabel 3.8. Tabel 3.8. Identifikasi Potensi Kendala, Risiko dan Solusi dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan NO IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA RISIKO SOLUSI 1 Tidak dapat dukungan dari berbagai stakeholders Tujuan dan target dari pelaksanaan Proyek Perubahan tidak tercapai Meyakinkan para stakeholders akan fungsi strategis terbentuknya TPPD 2 Keterbatasan waktu dari Tim Efektif karena tumpang tindih dengan pekerjaan lain dan adanya kendala teknis, seperti: • Keterlambatan pengelolaan dan penginputan data • Keterlambatan memberikan tanggapan dalam ruang diskusi • Koordinasi terhambat • Perencanaan Proper tidak terlaksana dengan baik • Koordinasi intensif • pembagian tanggung jawab • Pembekalan secara reguler • Memberikan penghargaan kepada OPD dan pemangku kepentingan yang berpartisipasi dan mendukung inovasi proyek perubahan 3 Anggaran tidak mencukupi atau tidak didukung TAPD untuk pengembangan sistem informasi dalam waktu jangka panjang dan biaya pelaksanaan e-learning Pengembangan sistem informasi kurang optimal Implementasi organisasi pembelajaran melalui e-learning tidak terwujud Meyakinkan pimpinan untuk memberikan dukungan anggaran terkait pengembangan sistem informasi dan implementasi organisasi pembelajaran melalui e-learning 4 Sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kurang memiliki motivasi saat penyelenggaraan Proyek Perubahan Menghambat proses pelaksanaan proper, sehingga Proyen Perubahan tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai pentahapan dan tidak mencapai tujuan Melakukan FGD untuk penyamaan persepsi dan frekuensi Memilik SDM dalam Tim Efektif yang tepat sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta ketertarikan yang tinggi. Memberikan penghargaan kepada seluruh Tim Pelaksana yang terlibat sesuai SK Melakukan coaching clinic
39 | P a g e 3.4. Rencana Mata Pelatihan Pilihan Mendukung Proyek Perubahan Dalam menyusun rancangan dan melaksanakan Proyek Perubahan tentunya dibutuhkan berbagai tambahan referensi untuk pengayaan. Materi pengayaan yang digunakan tentunya berkaitan dengan Rancangan Proyek Perubahan yang disusun sebagaimana yan disajikan pada Tabel 3.9 berikut: Tabel 3.9. Mata Pelatihan Pilihan Dalam Mendukung Penyusunan Proyek / Aksi Perubahan No Judul Proyek/Aksi Perubahan Mata Pelatihan Jalur Pembelajaran Hubungan dengan Proyek/Aksi Perubahan Sumber Pembelajaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi Isu-Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti Manajemen Pemerintahan Belajar Mandiri (4 JP) Peserta dapat menerapkan manajemen dalam organisasi pemerintahan yang adaptif (menghadapi VUCA) yaitu untuk mengoptimalkan fungsi Staf Ahli Bupati dengan strategi Birokrasi 4.0 Materi Pilihan pada LMS PKA Angkatan XVII Tahun 2023 2. Pendigitalan dan Pencerdasan Jawa Barat Menuju 2045 (Prof. Suhono Harso Supangkat) Belajar Mandiri (3 JP) Belajar dari pratik baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan Smart Government dalam memetakan kendala, resiko dan solusi saat melaksanakan Proyek Perubahan Webinar / In House Trainning BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 https://www.youtube.co m/watch?reload=9&v=2x wJd7sGpQM 3. Analisisi Kebijakan Publik Belajar Mandiri (10JP) Memahami tahapan pelaksanaan analisis kebijakan publik, teknik atau metode analisis data, pemetaan stake holders, strategi komunikasi saat Proper dijalankan Webinar Policy Analysis Forum "Perkembangan Analisis Kebijakan Publik di Indonesia") DMKP Fisipol UGM) Modul Pelatihan Analis Kebijakan (Kementerian BPN/BAPPENAS, Australian AID, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, LAN) 4. Bagaimana Menyusun Policy Brief yang efektif? (Bevaola Kusumasari, PhD) Belajar Mandiri (3 JP) Memahami teknik penyusunan policy brief Workshop online Asosiasi Analis Keuangan Pusat dan Daerah (11 Nov 2022) https://www.youtube.co m/results?search_query =iht+jawa+barat+teknik+ menyusun+policy+brief
40 | P a g e 3.5. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Adopsi Proyek Perubahan Tabel 3.10. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Adopsi Proyek Perubahan NO Pihak Terdampak Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal / Non Klasikal) 1 Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, Kepada Bagian di Sekretariat Daerah • Kemampuan intelektual dalam menganalisa masalah dan isuisu strategis pembangunan • Responsif terhadap isu-isu yang teraktual • Kemampuan berkomunikasi dalam membangun kerja sama yang kolaboratif dengan berbagai pihak. • FGD • Self learning / otodidak 2 Tim Efektif • Kemampuan manajerial terutama kemampuan memimpin dan mengkoordinir tim dengan baik, manajemen waktu dan manajemen SDM • Kemampuan berkomunikasi yang depan publik untuk mengorganisir massa dan menyampaikan pendapat secara baik • Mentoring / Coaching clinic • Self learning / otodidak 3 BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, Masyarakat, Media, LSM, Akademisi/ Peneliti • Mengetahui tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah dalam membangun kerjasama untuk menjawab isuisu strategis pembangunan. • Sosialisasi (media massa, media on line dan off line) 4 Tim Pengembangan Sistem Informasi • Kemampuan mengembangkan sistem informasi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi • Dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital, seperti artificial intelligence • Mentoring / Coaching clinic • Self learning / otodidak 5 Aparatur Perencana dan Analis Kebijakan di Lingkungan Pemkab Meranti • Kemampuan intelektual dalam menganalisa masalah dan isuisu strategis pembangunan, terutama dasar-dasar analisis keruangan • Responsif terhadap isu-isu yang teraktual Kemampuan berkomunikasi yang depan publik untuk mengorganisir massa dan menyampaikan pendapat secara baik • FGD • Mentoring / Coaching clinic • Self learning / otodidak
41 | P a g e 3.6. Pemetaan Sikap Perilaku Kemepimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri Berdasarkan isian model asessment yang menggunakan perceptual judgement (berbasis persepsi) terhadap perilaku-perilaku praktis seseorang di lingkungan kerja menjadi salah satu alternatif pendekatannya. Persepsi penilaian memadukan penilaian dari peserta (self assessment) dengan penilaian dari atasan langsung (mentor), disajikan pada Lampiran 1. 3.6.1. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan 1. Isian Formulir Hasil Identifikasi Pengenalan Diri dari Peserta Aspek yang digunakan dalam identifikasi diri ini terdiri dari aspek integritas (managing self), aspek kerjasama (managing others) dan aspek mengelola perubahan (managing organization). Dari ketiga aspek tersebut didapatkan hasil nilai rata-rata sikap perilaku 8,76 termasuk dalam kualifikasi baik. 2. Isian Formulir Hasil Identifikasi Pengenalan Diri dari Mentor Sedangkan hasil identifikasi pengenalan diri yang dilaksanakan oleh mentor mendapatkan hasil nilai rata-rata sikap perilaku 9,00 termasuk dalam kualifikasi istimewa. 3. Kolaborasi Hasil Isian Identifikasi Peserta dengan Mentor Dari hasil identifikasi pengenalan diri hasil isian peserta dan mentor, dikolaborasikan mendapatkan hasil nilai rata-rata sikap perilaku 8,93 termasuk dalam kualifikasi baik. Dari hasil penilaian sendiri maupun mentor, ditemukan perbedaaan pada komponen integritas dan komponen kerjasama. Terhadap perbedaan/gap antara penelian tersebut maka perlu dilakukan pengembangan potensi diri. Untuk itu, maka disusun rencana strategi pengembangan potensi diri seperti yang terlihat pada Tabel 3.11. Tabel 3.11. Hasil Analisis Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan Komponen / Sub Komponen Nilai Peserta Nilai Mentor Nilai Rata-Rata Kualifikasi Integritas Tanggung Jawab Komitmen 8 9 9 10 8,70 9,70 Baik Istimewa Kerjasama Kerjasama Internal Komitmen dalam Tim 8 9 9 10 8,70 9,70 Baik Istimewa
42 | P a g e 3.6.2. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri Tabel 3.12. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri NO KOMPONEN / SUB KOMPONEN RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI RENCANA WAKTU PELAKASANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI A INTEGRITAS 1 Tanggung Jawab Pengembangan Mandiri 1. Mengelola kinerja pribadi dengan melakukan self monitoring secara berkala dengan cara menyusun dan melakukan evaluasi kinerja harian melalui jurnal harian kerja 2. Dialog kinerja dengan atasan langsung untuk menentukan indikator dan target kinerja sesuai dengan ekspetasi atasan langsung 3. Menyampaikan laporan capaian kinerja secara periodek bulanan, tiga bulanan dan tahunan kepada atasan langsug. Minggu I September tahun 2023 Pengembangan Melalui Penugasan 1. Diikutsertakan, berperan aktif memberikan pandangan dan saran di dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah 2. Mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota Minggu I September s/d Minggu IV Oktober tahun 2023 2 Komitmen Pengembangan Mandiri 1. Mempelajari pohon kinerja, proses bisnis dan SOP di lingkungan Sekretariat Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Melatih diri menyusun agenda dan jadwal kerja pribadi maupun Tim dengan target kerja yang jelas serta terukur Minggu II September tahun 2023 Pengembangan Melalui Penugasan 1. Melatih diri menyusun agenda dan jadwal kerja Tim dengan target kerja yang jelas dan terukur dan pembagian tugas yang jelas Minggu II September tahun 2023 B KERJA SAMA 1 Kerjasama Internal Pengembangan Mandiri 1. Mengikuti webinar tentang teknik komunikasi yang efektif dan teknik membangun pola kerja tim yang efektif Minggu II Oktober 2023 Pengembangan Melalui Penugasan 1. Diikutsertakan, berperan aktif memberikan pandangan dan saran di dalam ber-forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah 2. Diberikan kesempatan untuk memimpin forum diskusi / rapat koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Minggu I September s/d Minggu IV Oktober tahun 2023 2 Komitmen Dalam Tim Pengembangan Mandiri 1. Mengikuti webinar tentang teknik komunikasi yang efektif dan teknik membangun pola kerja tim yang efektif 2. Mempelajari kembali peraturan-perundangan tentang pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen kinerja ASN baik secara mandiri maupun berkelompok malalui diskusi tatap muka maupun webinar Minggu I September s/d Minggu IV Oktober tahun 2023 Pengembangan Melalui Penugasan 1.Diikutsertakan, berperan aktif memberikan pandangan dan saran di dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah 2.Mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota Minggu I September s/d Minggu IV Oktober tahun 2023
43 | P a g e BAB IV PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 4.1. Capaian Perubahan Terhadap Rencana dan Manfaat Proyek Perubahan Implementasi Proyek Perubahan didasarkan pada tahapan kegiatan yang direncakan pada milestone jangka pendek sebagaimana yang tertuang di dalam Rancangan Proyek Perubahan. Proyek Perubahan dalam jangka pendek dilaksanakan lebih kurang selama dua bulan, yaitu dimulai dari tanggal 24 Agustus hingga tanggal 24 Oktober Tahun 2023. Dalam jangka waktu lebih kurang dua bulan tersebut, capaian delapan kegiatan yang tertuang dalam milestone jangka pendek dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 1. Konsultasi dengan mentor adalah kegiatan paling awal yang dilakukan untuk mendapatkan pengarah dari mentor yang dituangkan dalam notulensi (Lampiran 4), diantaranya adalah: a) Agar setiap tahapan yang tertuang dalam milestone tidak ada yang tertinggal atau tidak terlaksana satu pun; b) Perhatikan dan laksanakan saran dan/atau perbaikan serta masukan dari penguji, mentor dan coach; c) Seluruh evidence seperti SK dan lain-lain untuk dilengkapi dan jangan ada yang tertinggal; d) Diupayakan adanya lompatan milestone agar capaian kinerja proper semakin baik; dan e) Segera laksanakan pembentukan dan Rapat Tim Efektif serta susun SK Tim Efektif. f) Manfaatkan momentum kegiatan Persidangan Ke-19 JKK/ KK SOSEK MALINDO Peringkat Negeri Johor-Tingkat Provinsi Riau/ Kepulauan Riau Pada Tanggal 11-14 September 2023 di Malaka untuk pengembangan potensi diri. g) Untuk peningkatan kapasitas aparatur, upayakan mencari program/kegiatan pendidikan dan pelatihan dari berbagai lembaga pemerintah seperti Badan Pengembangan SDM di Kementerian Keuangan,
44 | P a g e LAN, Pusbindiklatren BAPPENAS dan lain-lain baik secara klasikal maupun non klasikal. h) Tanggap terhadap dinamika perubahan peraturan perundangan-udangan dari Pemerintah Pusat dan bagaimana menyikapinya dari perspektif Pemerintah Daerah. 2. Pembentukan Tim Efektif merupakan tahap krusial, karena soliditas Tim Efektif merupakan kunci dari keberhasilan pelaksanaan Proyek Perubahan. Tim Efektif Proyek Perubahan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Nomor 014.1/Kpts/Setda-UM/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 (Lampiran 5). 3. Pelaksanaan FGD untuk Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) yang dilaksanakan tanggal 8 September 2023 merupakan salah satu kegiatan inti pada jangka pendek dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, membentuk, dan mensosialisasikan TPPD Kabupaten Kepulauan Meranti kepada stakeholders (Lampiran 6). 4. Menyusun draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dilakukan melalui diskusi dengan BAPPEDA LITBANG dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil dari kegiatan ini adalah draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) yang telah harmonis. Selama pembahasan terdapat kendala karena adanya keterbatasan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023, namun kendala ini dapat diatasi berdasarkan hasil diskusi bersama sehingga risiko yang akan muncul dapat diminimalkan. 5. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dengan nomor surat 287.2/HK/KPTS/IX/2023 tanggal 08 September 2023 (Lampiran 7). 6. Mensosialisasikan kepada stakeholder tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dan menyusun Rencana Aksi TPPD yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pembentukan TPPD pada tanggal 8 September 2023. 7. Menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) yang ditetapkan pada tanggal
45 | P a g e 11 September dengan nomor Surat Keputusan 015/Kpts/Setda-UM/V (Lampiran 8); dan 8. Penyusunan rencana diagram alir (flow chart) interface sistem informasi bersama Tim Pengembangan Sistem Informasi yang dilaksanakan dalam beberapa pertemuan (Lampiran 9). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas implementasi Proyek Perubahan, maka strategi yang dilakukan adalah melakukan dialog intensif dengan atasan langsung, mentor, tim efektif serta stakeholder lainnya. Dengan demikian beberapa kegiatan yang terdapat dalam milestone jangka pendek dapat dilaksanakan secara paralel, misalnya kegiatan penyusunan draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dengan penyusunan rencanan diagram alir (flow chart) interface sistem informasi. Selanjutnya beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara bersamaan, yaitu pembentukan dan sosialisasi TPPD kepada stakeholders internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang TPPD, dan menyusun Rencana Aksi TPPD serta draft Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi Daerah. Dengan strategi tersebut, maka beberapa kegiatan yang terdapat di dalam milestone jangka menengah dapat dilaksanakan dalam jangka pendek atau terjadi lompatan milestone dalam kurun waktu dua bulan, yaitu: 1. Sosialisasi SK Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi TPPD; 2. Pengembangan Sistem Informasi; 3. Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi TPPD sesuai Rencana Aksi TPPD. Hasil dari pelaksanaan Proyek Perubahan ini memberikan kemanfaatan secara ekonomis, baik itu dari aspek efektifitas maupun efisiensi. Sesuai dengan isu strategis yang dikemukakan dalam Rancangan Proyek Perubahan, maka implementasi Proyek Perubahan dapat mengoptimalkan dan menguatkan fungsi Staf Ahli Bupati dalam melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk melakukan analisis isu-isu strategis pembangunan. Hubungan kerja Staf Ahli Dengan Perangkat Daerah lebih konsultatif, kolegial, fungsional, struktural, dan koordinatif sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 dan dapat memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan
46 | P a g e Pembangunan dari sisi memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati dalam kurun waktu 2 bulan pelaksanaan Proyek Perubahan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.1 berikut. Ket Uraian Tugas 1 Mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan membuat laporan secara lisan dan tulisan melalui laporan perjalanan kedinasan 2 Mempersiapkan bahan rapat dan pidato saat mewakili Bupati 3 Oleh Sekertaris Daerah diikut sertakan dalam gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum 4 Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 5 Memberikan rekomendasi ke Bupati (policy paper, policy brief, telahaan staf) Gambar 4.1. Persentase Realisasi Pelaksanaan Fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sebelum (Periode Januari-Mei 2023) dan Setelah (24 September-24 Oktober 2023) Hal ini dibuktikan dengan disampaikannya risalah kebijakan (policy brief) dengan judul “Waspada! Kabupaten Kepulauan Meranti Defisit Elektrifikasi? Apa Alternatif Solusinya?” kepada Bupati yang merupakan hasil dari kegiatan FGD Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023. Dengan demikian diharapkan rekomendasi kebijakan pembangunan yang membantu Bupati dalam pengambilan keputusan dapat disusun secara periodik. Kemudian, pada tanggal 19 Oktober 2023 disusun risalah kebijakan dengan judul “Jalan Terjal Upaya Digitalisasi UMKM (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti)”. Dari sisi kualitas risalah kebijakan yang dihasilkan sudah terjadi peningkatan kualitas karena telah mengikuti Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan.
47 | P a g e Kemudian salah satu risalah kebijakan (policy brief) yang dihasilkan telah didaftarkan HAKI-nya dengan mendapat Sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Pencatatan 000525473 (sertifikat terlampir) yang merupakan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam milestone pada Rancangan Proyek Perubahan. Hasil rekomendasi yang tertuang di dalam policy brief tersebut kemudian mendapatkan respon dari Kepala Daerah dan Sekretaris daerah yang lebih cepat dengan dilaksanakannya rapat koordinasi tindaklanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, BUMD PT. Bumi Meranti, Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau, PT. Riau Petroleum serta PT. Richfull (Singapore) Pte.Ltd pada tanggal 18 Oktober 2023 untuk membicarkan hal-hal konkrit yang patut dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi defisit elektrifikasi melalui rencana investasi pembangunan pembangkit listrik PLTS dan Partisipating Interest 10% di Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti yang terlihat pada Gambar 4.2 berikut. Rapat Rencana Investasi PLTS Rapat Partisipatin Interest 10% Gambar 4.2. Rapat Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi FGD TPPD tentang Strategi Penanggulangan Defisit Elektrifikasi (18 Oktober 2023)
48 | P a g e Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 015/Kpts/SetdaUM/VII/2023 tentang Rencana Aksi Tim Percepatan Pembanganan Daerah (TPPD) Kabuapten Kepulauan Meranti Tahun 2023, hasil monitoring selama pelaksanaan Proyek Perubahan dapat disampaikan sebagai berikut: Tabel 4.1. Capaian Hasil Kinerja Tim Percepatan Pembanganan Daerah (TPPD) Kabuapten Kepulauan Meranti Tahun 2023 (24 Agustus – 24 Oktober 2023) Tujuan Terjawabnya isu-isu strategis pembangunan teraktual Capaian (%) Sasaran Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Tersedianya analisis kebijakan isuisu strategis pembangunan teraktual Penyusunan Analisis Kebijakan Melalui Forum Diskusi Isu-Isu Strategis Pembangunan Teraktual Jumlah produk analisis kebijakan Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Publik Dokumen 2 1 50% Jumlah produk analisis kebijakan Bidang Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Alam Dokumen 2 1 50% Jumlah produk analisis kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dokumen 2 1 50% Meningkatkan kualitas aparatur Perencana dan Analis Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan kualitas aparatur Perencana dan Analis Kebijakan Jumlah pelatihan yang dilaksanakan Kegiatan 4 2 50% Jika dilihat dari nilai efisiensi, maka pemanfaatan sumber daya dan usaha yang digunakan akan semakin optimal, karena diskusi yang dilakukan lebih komprehensif dan mudah. Dimana pemecahan masalah dipikirkan secara bersama dari berbagai sektor dan bidang yang membutuhkan latar belakang keilmuan yang berbeda. Pada kondisi tersebut pun, maka organisasi pembelajaran dapat diwujudkan. Manfaat lain yang dapat dirasakan adalah adanya peningkatan kapasitas analisi kebijakan yang dilakukan melalui kegiatan mentoring/coaching. Project leader bersama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
49 | P a g e Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang teknis penyusunan policy brief bagi Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Tujuan dari PKS ini adalah untuk mendapatkan aparatur Analis Kebijakan yang mampu menulis risalah kebijakan atau policy brief secara baik dan berkualitas sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan. Seperti yang terlihat pada Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 22 aparatur jabatan fungsional Analis Kebijakan dan seluruhnya merupakan hasil penyataraan jabatan yang belum memahami tugas dan fungsinya termasuk bagaimana cara menyusun policy brief yang baik. Pada saat PKS dilaksanakan hadir sebanyak 10 pejabat fungsional Analis Kebijakan, artinya 45,5% dari 22 orang telah mengenal dan memahami cara menyusun policy brief yang baik. Secara efisiensi, pelaksanaan kegiatan PKS ini tidak memerlukan anggaran untuk honor narasumber, jika 1 JPL honor narasumber adalah sebesar Rp 1.700.000,- per JPL, maka untuk dua jam JPL menjadi Rp 3.400.000,. Artinya dengan pola ini maka sudah terjadi penghematan anggaran daerah untuk satu kali pelatihan. Hasil kajian dan analisis kebijakan oleh TPPD ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih holistik, integratif, dan spasial serta tapat sasaran yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan, terjawabnya isu-isu strategis tentang pembangunan untuk pengentasan kemiskinan secara cepat dan tepat serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan demikian Proyek Perubahan ini memberikan dampak terhadap penyelenggaran Reformasi Berdampak atau Reformasi Birokrasi Tematik dengan fokus percepatan prioritas aktualisasi Presiden, pengentasan kemiskinan dan digitalisasi administrasi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun rangkuman capaian output yang telah diperoleh berdasarkan milestone jangka pendek, waktu pelaksanaan, maupun lompatan milestone serta bukti pendukung diperlihatkan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Pelaksanaan Kegiatan Pada Milestone Jangka NO TAHAPAN DAN KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN JANGKA 1 Konsultasi dengan mentor Terlaksananya rapat dan konsultasi Adanya persamaan persepsi dan komitmen bersama Lembar Kertas Kerja Inventarisasi rekomendasi mentor 25-08-2023 30-08-2023 04-09-2023 12-09-2023 Terlaksana da 25-08-202 https://www.inhttps://www.fahttps://youtu.bhttps://www.inhttps://www.fahttps://youtu.bhttps://drive.g2 Pembentukan Tim Efektif Terlaksananya rapat dan konsultasi Adanya persamaan persepsi dan komitmen bersama Terbentuknya Tim Efektif melalui SK Sekda Terbaginya pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan pembidangnya. 28-08-2023 Terlaksana da SK Tim E https://www.inhttps://www.fahttps://youtu.bhttps://drive.g3 Menyusun Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Terlaksananya rapat penyusunan drat Keputusan Bupati Tersusunnya Draft Surat Keputusan Bupati 28 Agustus 2023 (dengan Bappeda) 30 Agustus 2023 (dengan Bagian Hukum) Terlaksanan d Bappeda (28-09https://drive.g
50 | P a g e Pendek (2 Bulan), Lompatan Milestone dan Kegiatan Baru BUKTI PENDEK an sesuai 23 30-08-2023 04-09-2023 12-09-2023 Catatan Arahan Sekda (25-08-2023) nstagram.com/p/CwjfeoyBoLa/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== acebook.com/randolph.hutauruk.5/videos/165791549833016/ be/Byv4If1h3LM?si=R5cfSflw4qZ7UykI nstagram.com/p/Cxpz-nuvTde/ acebook.com/randolph.hutauruk.5/videos/691541529566212/ be/K8-xjmpLJZE?si=lkH1o7cVjZQqQ8Hc oogle.com/drive/folders/1lKt5ZfdW28zh5Mz1gJ4eg0DjiFYZj9f_?usp=sharing an sesuai Efektif Undangan Rapat Notulensi Rapat Daftar Hadir Rapat Tim Efektif Rapat Tim Admin (28-08-2023) (29-08-2023) nstagram.com/p/Cxpn7eqhzeh/ acebook.com/randolph.hutauruk.5/videos/853031082926271/ be/gdFUWKJR-2E?si=0s1G-0TI6bbg6raR oogle.com/drive/folders/1TnKahhwPBiCE50f6EEragi8lKcBPfaTF?usp=drive_link dan Sesuai a Litbang Bagian Hukum Draft SK (Bappeda) Draft SK (Hukum) -2923) (30-09-2023) oogle.com/drive/folders/1C9dBjP3sCoxjBco6wzFMU_Zdwmqhhd6c?usp=drive_link
NO TAHAPAN DAN KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN 4 Pelaksanaan FGD untuk Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Terlaksananya FGD (undangan, daftar hadir, ppt) Adanya persamaan persepsi dan komitmen bersama Stakeholders internal (notulensi/Berita Acara Rapat dan dokumentasi) 05 September 2023 (Rapat Tim Efektif Persiapan Pembentukan TPPD) 08 September 2023 (Pelaksanaan Pembentukan dan Sosialisasi TPPD, Penyusunan Draft SK Sekda tentang Rencana Aksi) Terlaksana da Unda PembTertib Acara https://news.mhttps://www.bhttps://pelitarihttps://m.faceX28ypr4t3nVXhttps://drive.ghttps://drive.ghttps://youtu.bhttps://m.facexoVZFdspPofhttps://www.in5 Mensosialisasikan kepada Stakeholders tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dan menyusun Rencana Aksi TPPD yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Terlaksananya sosialisasi (undangan, daftar hadir, ppt) Tersusunnya Rencana Aksi TPPD Tersusunnya Draft SK Sekda tentang Rencana Aksi TPPD
51 | P a g e BUKTI an Sesuai angan dan Dokumentasi dan Notulensi Rapat Tim Efektif (05-09-2023) Spanduk Acara (08-08-2023) Flyer OMOP entukan & Sosialisasi TPPD Materi Paparan & Video Naskah Pidato Undangan Daftar Hadir Notulensi FGD Telaah Staf dan Draf SK Sekda Tentang Rencana Aksi TPPD 2023 merantikab.go.id/webnewsV2/webpage/berita/14610/HUMAS-tppd-kepulauan-meranti-dibentuk.html beritasatu.com/network/goriau/19666/tppd-kepulauan-meranti-dibentuk au.com/berita/detail/30724/tppd-kepulauan-meranti-dibentuk book.com/story.php?story_fbid=pfbid025q2FSVV4SDEUAvsQB16SF7r57XaxG1w42AWs43w73bJN1TATEodr Xl&id=100035010968556&mibextid=ZbWKwL oogle.com/drive/folders/1sP6g6JZZyckIWIE03mJjwJnHl6X-J3Da?usp=drive_link oogle.com/drive/folders/1En_9Mss10o-b9PguOIDPeFQ9gUfhtYWV?usp=sharing be/6-3p4iWiCcI?si=pIYnRR6bVexLv-x2 book.com/story.php?story_fbid=pfbid021LZQw1ZNzJjJXPpGqbNwHYYoRCg7b91tUR63qYSFmrdAFqb7X82a f7l&id=100004949232202&mibextid=Nif5oz nstagram.com/p/Cx5hT-eBYgh/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
NO TAHAPAN DAN KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN 6 Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Surat Keputusan Bupati yang telah ditandatangani 08 September 2023 (Penandatanganan SK TPPD) Terlaksana da SK Buhttps://drive.ghttps://m.faceHNjrdogLGWhttps://www.inhttps://youtu.b7 Menerbitkan Surat Keputusan Sekda tentang Rencana Aksi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Surat Keputusan Sekda yang telah ditandatangani 11 September 2023 (Penandatanganan SK Renaksi TPPD) Terlaksana da Shttps://drive.g8 Penyusunan rencana diagram alir (flow chart) interface sistem informasi bersama Tim Pengembangan Sistem Informasi Tersusunnya diagram (flow chart) interface sistem informasi Laporan, rekomendasi arahan tindak lanjut hasil evaluasi 29 Agustus 2023 (Diskusi Penyusunan Diagram Alir (flow chart) Interface SI bersama Tim Pengembangan SI 05 September 2023 Monitoring Progres Pengembangan SI Terlaksana da 29 Aguhttps://drive.g
52 | P a g e BUKTI an sesuai pati tentang TPPD Penandatanganan SK TPPD oleh Bupati oogle.com/drive/folders/1nLcr7j6vjQKIt1cHYeOOubuky6wY0C0r?usp=drive_link book.com/story.php?story_fbid=pfbid0243GwpbxsMqmos41akaWfhgjKtea69YWvhLD9xwi6V8F5JSrd1Yn3Qv l&id=100004949232202&mibextid=Nif5oz nstagram.com/p/Cx5kL6IhbAe/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== be/EIQ6135Q1Fo?si=7kC4YisdMFb8R_vP an sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi TPPD Tahun 2023 oogle.com/drive/folders/1GLTqFjH9BM4KUSGTC874vubBgjZLomOs?usp=sharing an Sesuai ustus 2023 05 September 2023 19 September 2023 Flow Chart oogle.com/drive/folders/1rrVW0KVptzILbUkfXWHErhAc-HwuPr5M?usp=sharing
NO TAHAPAN DAN KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN LOMPATAN M1 Sosialisasi SK Sekda tentang Renaksi TPPD Terlaksananya sosialisasi SK Sekda tentang Rencana Aksi TPPD 21 September 2023 Terlaksana DokumPermintaan https://riau.hadan-statistik-shttps://metrotehttp://www.reahttps://www.rihttps://drive.ghttps://m.faceao4nMqCyvl&https://youtu.bhttps://www.in2 Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi TPPD Terselenggaranya kegiatan forum komunikasi TPPD sesuai Rencana Aksi TPPD Tersampaikannya rekomendasi analisis isu-isu strategis berupa policy brief/ policy paper/ telaah staf kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 3 Pengembangan Sistem Informasi Terbangunnya Sistem Informasi sebagai ruang diskusi intensif secara on line 29 Agustus – 24 Oktober 2023 Terlaksana Halamanhttps://drive.
53 | P a g e BUKTI MILESTONE entasi Acara Materi Paparan (Randolph) Materi Paparan (Rudi H.) Undangan Bupati Narasumber Undangan BPS Daftar Hadir Notulensi arianhaluan.com/daerah/1110241139/bps-meranti-gelar-fgd-data-publikasi-dalam-angka-satu-data-indonesiasektoral erkini.com/news/detail/62720/bps-meranti-gelar-fgd-wujudkan-data-berkualitas-dimasing-opd alitaonline.com/read-20404-2023-09-21-fgd-satu-data-indonesia-bappeda-dan-diskominfo-diminta-proaktif.html audetil.com/news/daerah/meranti/melalui-fgd-bps-meranti-wujudkan-data-yang-berkualitas_2023-09-21 oogle.com/drive/folders/1OIa7DWyizPWTYv7KVUE7MYlzwvtO6cGj?usp=sharing book.com/story.php?story_fbid=pfbid0jizKHFf57ECQ5Krhfn6N783nrsGpEumhKFu1yNe8V7QKDQVpt2dyRbM &id=100004949232202&mibextid=Nif5oz be/sJg0V3MhIM8?si=E8Nka7CEEYRXlyJE nstagram.com/p/Cx5n0F6BAMq/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Depan Halaman Daftar Member Halaman Login Halaman Forum Halaman Akun Member google.com/drive/folders/1iWmzfkD1VNcuw5il04NASWyOq9XNEYib?usp=sharing
NO TAHAPAN DAN KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN KEGIATA1 Pembuatan Video Sosialisasi Video Sosialisasi TPPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 8 September 2023 https://dr2 Penyusunan Risalah Kebijakan dan Pendaftaran HAKI Policy Brief dan Sertifikat SURAT PENCATATAN CIPTAAN dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Pencatatan 000525473 12 Oktober 2023 Sertifikat Suhttps://drive.
54 | P a g e BUKTI AN BARU rive.google.com/file/d/1n25TdViV6XyuHtkCIzwlAy4jkcf1ImPv/view?usp=sharing Policy Brief dengan judul “Waspada! Kabupaten Kepulauan Meranti Defisit Elektrifikasi? Apa Alternatif Solusinya?” rat Pencatatan Ciptaan (HAKI) google.com/drive/folders/1nmruC5BiVWY629ge8AJPNmsHx4zhJ4b9?usp=sharing
55 | P a g e 4.2. Kepemimpinan Strategis 4.2.1. Manajemen Risiko Pada Tabel 3.8 telah dipetakan beberapa kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek perubahan. Namun dalam pelaksaanaannya hanya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu 21 Agustus hingga 24 Oktober tahun 2023. Untuk mengatasi munculnya risiko dari kendala yang dihadapi maka project leader melakukan berbagai strategi dengan menerapkan prinsip kepemimpinan strategis guna menjamin keberhasilan proyek perubahan. a. Tidak dapat dukungan dari berbagai stakeholders Ada kalanya proyek perubahan ini dianggap hanya sebagai kegiatan formalitas pemenuhan syarat kelulusan dalam Diklat PKN II semata dan tidak berjangka panjang oleh sebagian pihak. Oleh karena itu, strategi mengatasi risiko yang dilakukan adalah meyakinkan para stakeholders (baik internal mapun eksternal) terkait fungsi strategis terbentuknya TPPD melalui komunikasi yang intens dan efektif. Kemudian juga dilakukan koordinasi kepada seluruh stakeholders agar dapat mendukung pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan ekspektasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun media komunikasi digital (Whatsapp, Facebook, Instagram, YouTube). Misalnya, untuk mendapatkan surat dan video dukungan dari stakeholders yang berada pada lokasi yang jauh, maka dilakukan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital yaitu melalui media Whatsapp. Disamping itu juga, senantiasa berkoordinasi dan konsultasi dengan mentor dan atasan langsung serta memberikan laporan perkembangan pelaksanaan proyek perubahan. b. Keterbatasan waktu dari Tim Efektif dan stakeholders karena adanya tumpang tindih dengan pekerjaan lain dan adanya kendala teknis Strategi yang dilakukan untuk mengatasi risiko adalah melakukan koordinasi intens dengan seluruh anggota Tim Efektif baik secara formal maupun non formal melalui media komunikasi Whatsapp. Konsolidasi Tim Efektif merupakan langkah awal yang dilakukan dan selanjutnya membangun komunikasi efektif dengan stakeholders. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan SDM dan waktu yang terbatas. Agar Tim Efektif dapat bekerja maksimal dalam
56 | P a g e pelaksanaan proyek perubahan, maka pada awal pembentukan Tim dilakukan pembagian tugas yang jelas, penyusunan jadwal dan kertas kerja sehingga tahapan-tahapan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu (https://drive.google.com/drive/folders/1A0EApkiJVWET8lqv_1Ed_0BZsnT3Va mE?usp=drive_link). Peran dari project leader dalam menerapkan kepemimpinan strategis juga mampu mengamati kondisi aktual yang berkembang serta bersikap fleksibel dan adaptif. Oleh karena adanya keterbatasan SDM dan waktu, maka project leader melalui diskusi dengan mentor dan bersama Tim Efektif, dilakukan modifikasi tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam milestone jangka pendek di Rancangan Proyek Perubahan. Misalnya dalam pembahasan rancangan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pembentukan TPPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 dilakukan secara terpisah antara BAPPEDA LITBANG dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembahasan dilakukan menyesuaikan waktu dari masing-masing stakeholders. Kemudian, dari delapan kegiatan yang terdapat di dalam milestone jangka pendek seperti yang terlihat pada Tabel 4.1., kegiatan untuk kegiatan ke-4, ke-5 dan ke-6 dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Hal ini berguna untuk meningkatkan efisiensi penggunaan waktu, sehingga dimungkinkan terjadinya lompatan milestone dimana tiga kegiatan pada jangka menengah dapat dilaksanakan pada tahap jangka pendek dan dua kegiatan baru. Pada saat pelaksanaan proyek perubahan kendala teknis yang dihadapi adalah adanya keterbatasan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Dimana pada Pasal 13 dinyatakan bahwa keanggotaan TPPD paling banyak 18 (delapan belas) orang. Jumlah ini tidak dapat mengakomudir jumlah keseluruhan Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masuk ke dalam tiga bidang kelompok kerja yang ada di TPPD. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan diskusi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga untuk mengakomudir seluruh Perangkat Daerah masuk ke dalam TPPD, maka
57 | P a g e Perangkat Daerah di luar anggota inti (18 orang) dimasukan sebagai anggota Sekretariat TPPD. c. Anggaran tidak mencukupi atau tidak didukung TAPD untuk pengembangan sistem informasi dalam waktu jangka panjang dan biaya pelaksanaan e-learning. Kendala ini awalnya diperkirakan akan muncul saat pelaksanaan proyek perubahan pada jangka menengah dan jangka panjang. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi risiko ini adalah dengan meyakinkan pimpinan untuk memberikan dukungan anggarat terkait pengembangan sistem informasi dan implementasi organisasi pembelajaran melalui e-learning. Strategi lain adalah mencari aplikasi pengembangan (buillder) forum diskusi berbasis on line yang dapat diakses secara gratis (open source), sehingga untuk pengembangannya dalam jangka menengah tidak dibutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya, untuk pengembangan e-learning akan dilakukan dengan mencari webinar-webinar yang tidak dikenakan biaya terkait tema-tema khusus dan dibutuhkan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga. Salah satu kegiatan jangka menengah yang dapat dilaksanakan di jangka pendek sebagai lompatan milestone adalah pelaksanaan kegiatan forum komunikasi Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dapat terlaksanan karena adanya dukungan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu berupa program dan anggaran. Dukungan ini diberikan oleh BPS Kabupaten Kepulauan Meranti setelah dilakukan komunikasi dan koordinasi yang intens oleh project leader (Gambar 4.3 dan https://drive.google.com/drive/folders/1mfs6_axwVSOpB0ign_yrvP94b1xDxlO8 ?usp=sharing). (30-08-2023) (01-09-2023) (16-09-2023) (20-09-2023) Gambar 4.3. Koordinasi dan Kominikasi Project Leader dengan BPS Kabupaten Kepulauan Meranti
58 | P a g e Kegiatan forum komunikasi TPPD pada tanggal 21 September 2023 dilaksanakan dengan dua tema yaitu (1) Focus Group Discussion (FGD) Data Publikasi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka, Satu Data lndonesia, dan Statistik Sektoral yang merupakan program dari BPS, dan (2) Forum Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tema “Strategi Penanggulangan Defisit Elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti” yang merupakan tema diskusi TPPD (Gambar 4.4). Hasil dari FGD forum diskusi TPPD adalah tersusunnya dokumen policy brief sebagai rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati Kepualauan Meranti melalui Sekretaris Daerah. Gambar 4.4. Undangan Pelaksanaan FGD Kolaboratif Antara BPS dan TPPD Kabupaten Kepulauan Meranti (21 September 2023) d. Sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kurang memiliki motivasi saat penyelenggaraan Proyek Perubahan Strategi yang dilakukan untuk mengatasi risiko ini adalah dengan memilih anggota dalam Tim Efektif yang tepat sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta ketertarikan yang tinggi. Selama pelaksanaan Proyek Perubahan juga dilakukan pendampingan (mentoring) dan diskusi antara project leader dengan anggota Tim Efektif (Gambar 4.5). Selain itu juga untuk memberikan motivasi bagi Tim maka diberikan penghargaan berupa cindera mata (Gambar 4.6).
59 | P a g e Gambar 4.5. Mentoring Tim Efektif Gambar 4.6. Cindera Mata (merchandise) Bagi Tim Efektif 4.2.2. Leasson Learnt Visitasi Nasional, Visitasi Kepemimpinan Nasional dan Benchmarking Selama pelaksanan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan ke-17, telah dilaksanakan kegiatan Aktualisasi Kepemimpinan Strategis yang terdiri dari tiga kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Visitasi Agenda Pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023 di Kementerian Sosial Republik Indonesia secara virtual. Kedua, kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN)
60 | P a g e yang dilaksanakan di Dinas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang, Provinsi Aceh, pada tanggal 17-19 Agustus 2023. Kegiatan ketiga adalah benchmarking pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) Malaysia. Sesuai dengan agenda pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan ke-17 dengan tema "Strategi Inovasi Pelayanan Publik Untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan", terutama agenda kepemimpinan strategis dan agenda manajemen strategis, maka dari ketiga kegiatan dimaksud dapat diperoleh beberapa leasson learnt pembelajaran praktik baik yang dapat adopsi dan diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu: 1. Ketiga Pimpinan Organisasi yang dikunjungi tersebut menunjukkan komitmen yang kuat, yaitu adanya kesadaran terhadap exclussion error data penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin dengan memperbaiki data (setiap tiga bulan) dan akan membangun one data kependudukan terutama data penerima bantuan sosial yang terintegrasi dengan data catatan sipil, bantuan federal (di Kerajaan Malaysia), perlindungan sosial, per-bank-an, untuk Pemerintah Indonesia diatur oleh Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 2. Melakukan modifikasi dan penajaman program serta kegiatan, yaitu melakukan segmentasi penyasaran program bantuan sosial. Untuk masyarakat miskin yang tergolong produktif dan memiliki potensi ekonomi serta kompetensi akan didorong untuk mengikuti program pemberdayaan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk juga penduduk miskin yang butuh perhatian khusus (disabilitas). 3. Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran (Bantuan Sosial Dan Jaminan Sosial), yaitu: pembagian dana bantuan subsidi listrik, pembagian dana bantuan gas/ LPG 3 kg, pembagian dana anak yatim, pembagian dana disabilitas, pembagian bantuan dana kematian/duka, bantuan pendidikan anak sekolah, bantuan biaya makan santri, penanggulangan stunting, penyediaan alat bantu bagi disabilitas, bantuan modal usaha bagi masyarakat
61 | P a g e miskin Usaha Ekonomi Produktif (UEP), subsidi tiket kapal untuk angkutan bahan pangan pokok. 4. Beberapa program unggulan yang menjadi keunggulan kompetitif Kementerian PWKM Malaysia adalah Program Kemahiran Keibubapaan dan Program Two Years Exit Program. Program Two Years Exit Program adalah bantuan bersifat sementara (selama 2 tahun) diharapkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga penerima bantuan melalui pelatihan usaha produktif sehingga mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah. Untuk mengurangi kegagalan program, maka calon klien ditapis dalam beberapa tahapan. Tahap krusial yaitu tahap seleksi dan konseling dengan psikolog untuk memilih bidang usaha yang sesuai dengan minat klien. Berdasarkan leasson learnt yang diperoleh saat visitasi, maka beberapa aksi yang dilakukan selama pelaksanaan Proyek Perubahan di jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Untuk membangun Satu Data Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi antar pihak. Selama proyek perubahan dilakukan koordinasi yang intens dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, BAPPEDA LITBANG dan DISKOMINFOTIK Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwujudkan dengan dilaksanakannya forum group discussion (FGD) dengan tema “Data Publikasi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka, Satu Data lndonesia, dan Statistik Sektoral”. Pada kegiatan tersebut, project leader berlaku sebagai narasumber yang membawakan materi presentai dengan judul “Peran Penting Data Terintegrasi Dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Pembangunan Daerah”. 2. Pengentasan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan daya beli dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Untuk mempertajam program dan kegiatan pengetasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, strategi ini disusun dalam log frame Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan dan kemudian secara konkrit dituangkan ke dalam rencana aksi Road Map Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada
62 | P a g e tanggal 11 September 2023, dimana project leader sebagai salah satu narasumber dan salah satu anggota tim penyusun log frame Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023-2024. 3. Listrik adalah salah satu kebutuhan dasar dan menjadi pilar pendukung bangkitnya ekonomi mikro dengan bertumbuhnya UMKM di suatu wilayah. Menurut BPS, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik menjadi salah satu kriteria masyarakat miskin. Secara de facto, Kabupaten Kepulauan Meranti masih defisit elektrifikasi, hal ini menjadi salah satu permasalahan utama pemicu terjadinya kemiskin di wilayah ini. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka perlu dicarikan jalan keluar melalui berbagai strategi. Oleh karenanya, dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tema “Strategi Penanggulangan Defisit Elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti” yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023. 4.3. Implementasi Strategi Marketing 4.3.1. Strategi Marketing 1C4P Selama implementasi proyek perubahan dalam jangka pendek, project leader telah menjalankan strategi marketing melalui pendekatan 1C dan 4P (atau costumer, product, price, place, dan promotion). Hasil implementasi proyek perubahan adalah sebagai berikut: 1. Customer Customer tercapai dengan baik, dimana yang menjadi customer dalam proyek perubahan ini adalah Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, aparatur perencana dan analis kebijakan, masyarakat umum, swasta/ wirausahawan, dan lembaga/institusi mitra daerah maupun pusat. 2. Product Adapun Product yang telah tercapai dalam proyek perubahan ini adalah: (1) Surat Keputusan Bupati Nomor 28/HK/KPT/VIII/2O23 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023
63 | P a g e yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus Tahun 2023, (2) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 015/Kpts/Setda-UMVIII/2023 tentang Rencana Aksi Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023; (3) Sistem informasi forum komunikasi TPPD berbasis on line yang dikembangkan. Dengan sistem informasi maka diskusi dapat dilaksanakan dimana saja dan tidak terhalang waktu. Kendalanya ke depan adalah kurangnya respon dari peserta diskusi, karena tidak selalu membuka aplikasi (tidak selalu terhubung ke aplikasi). Oleh karenanya aplikasi dilengkapi dengan bell notifikasi dan menjadikan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai member dalam forum diskusi, sehingga dapat memantau perkembangan diskusi serta mendapatkan secara langsung hasil kebijakan yang diperoleh dari hasil diskusi TPPD. Catatan rencana pengembangan ke depan ada dua, yaitu pertama fitur e-learning yang terus akan dikembangkan baik dari aspek konten maupun materi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dan analis kebijakan. Khusus untuk pengembangan e-learning akan berkolaborasi dengan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedua, adanya mekanisme yang mengatur jadwal diskusi setiap bulan mulai dari penetapan tema, perumusan dan penyebab masalah, serta alternatif arahan kebijakan serta penyusunan risalah kebijakan secara sistematis, dan (4) Policy brief yang merupakan hasil FGD TPPD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tema “Strategi Penanggulangan Defisit Elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti”. 3. Price Telah diuraikan bahwa strategi untuk meminimalkan pembiayaan dalam pelaksanaan proyek perubahan adalah berkolaborasi dengan stakeholders baik internal maupun eksternal. Untuk pengembangan sistem informasi dipilih aplikasi pengembang tidak berbayar (open source) dan untuk peningkatan kapasita aparatur pada jangka menengah dan jangka panjang didukung oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewengan. 4. Place kurang tercapai secara keseluruhan. Pelaksanaan proyek perubahan berada di Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti.
64 | P a g e 5. Promotion Promotion tercapai dengan baik. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, publikasi dan pelaksanaan focus group discossion secara formal maupun diskusi non formal. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggunakan media sosial on line, yaitu web site, Facebook, Instagram, dan YouTube. Selanjutnya, promosi dilakukan dengan pembagian flyer, pembuatan spanduk (https://drive.google.com/drive/folders/ 1ihxx8vEC14qRv-Q3hKHItLL6xsk3A0yi?usp=sharing) dan pembagian cindera mata (merchandise) bagi Tim Efektif. 4.3.2. Branding Brand juga merupakan salah satu aspek yang tidak dapat ditinggalkan dalam strategi marketing dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Berdasarkan diskusi dengan Tim Efektif, terdapat sedikit perubahan logo brand dari yang diusulkan dalam Rancangan Proyek Perubahan. Pada implementasi ditambaha siluet rumah yang dianggap lebih memperkuat filosofi forum diskusi sebagai wadah dan media diskusi untuk meningkatkan fungsi Staf Ahli Bupati seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.7. Gambar 4.7. Brand One Month One Policy (tautan https://drive.google.com/drive/folders/1ihxx8vEC14qRvQ3hKHItLL6xsk3A0yi?usp=drive_link.) 4.3.3. Perubahan Pemetaan Stakeholders Project leader telah menjalankan strategi marketing dengan melakukan komunikasi terhadap berbagai stakeholders yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Berbagai pendekatan sudah dilakukan sesuai dengan stakeholders mapping dan strategi komunikasi yang telah direncanakan. Adapun teknik
65 | P a g e komunikasi dalam mempengaruhi stakeholder internal dan eksternal disajikan pada Tabel 4.3. berikut. Tabel 4.3. Teknik Komunikasi dengan Stakeholder No STAKEHOLDERS EKSPEKTASI STRATEGI KOMUNIKASI KETERANGAN A Stakeholder Internal Pemerintah 1 Bupati Menyetujui dan memberikan arahan serta kebijakan terhadap inovasi dalam pelaksanaan Proyek Perubahan Memberikan Laporan Sesuai ekspetasi 2 Sekretaris Daerah (mentor) Mengarahkan, menyetujui dan memberikan dukungan terkait Proyek Perubahan Konsultasi Sesuai ekspetasi 3 Asisten Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan Diskusi berkala Sesuai ekspetasi 4 Staf Ahli Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan Diskusi berkala Sesuai ekspetasi 5 Kepala Dinas Teknis Terkait Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan Diskusi intensif Sesuai ekspetasi 6 Tenanga Ahli IT Memberikan dukungan, masukan dalam pengembangan SI pada Proyek Perubahan Diskusi berkala Sesuai ekspetasi 7 Kepala Bagian di Sekretaraiat Daerah Memberikan dukungan, masukan dalam Proyek Perubahan, seperti pertimbangan hukum dan manajemen pelaksanaan Proyek Perubahan Konsultasi dan diskusi berkala Sesuai ekspetasi B Stakeholder Eksternal Pemerintah 1 Kepala Dinas Lainnya Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan Diskusi berkala Sesuai ekspetasi 2 Aparatur Perencana di Lingkungan Pemkab Meranti Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan Diskusi intensif, Coaching Sesuai ekspetasi 3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti Memberikan dukungan, masukan, fasilitasi sesuai dengan tusi nya terkait Proyek Perubahan Diskusi berkala Sesuai ekspetasi C Masyarakat 1 Swasta/ Wirausahawan Memberikan dukungan dan masukan (feed back) terkait perbaikan Proyek Perubahan Koordinasi Sesuai ekspetasi 2 Media Massa dan Media On Line Memberikan dukungan, masukan dan fasilitasi penyebarluasan informasi terkait Proyekk Perubahan Koordinasi Sesuai ekspetasi 3 LSM Memberikan dukungan, masukan dan fasilitasi Koordinasi Sesuai ekspetasi
66 | P a g e No STAKEHOLDERS EKSPEKTASI STRATEGI KOMUNIKASI KETERANGAN penyebarluasan informasi terkait Proyek Perubahan D Akademisi / Peneliti Koordinasi Sesuai ekspetasi Setelah dilaksanakan rangkaian strategi komunikasi, ada perubahan dukungan stakeholder seperti yang terlihat pada Gambar 4.8. berikut yang dibuktikan dengan adanya surat dan video dukungan dari stakeholders (https://drive.google.com/drive/folders/1Pwe0cyq7MGeAZ-UpPdHZNABjP4nsjA8?usp=sharing). (a) Sebelum (b) Sesudah Gambar 4.8. Pergerakan Dukungan Stakeholders Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Proyek Perubahan 4.4. Keberlanjutan Proyek Perubahan Untuk menjamin keberlanjutan (jangka menengah dan jangka panjang) Proyek Perubahan PKN II Angkatan XVII tahun 2023 yang digagas ini, maka dibutuhkan komitmen serta dukungan dari Bupati Kepulauan Meranti sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Komitmen melanjutkan Proyek Perubahan (Gambar 4.9) dan video dukungan pada tautan berikut https://drive.google.com/drive/folders/1ONt0xWuet8OgMvgK9s9jvPLEGbHv4ZR?usp=sharing. High Interest LATENTS PROMOTORS • Bupati • Sekretaris Daerah (mentor) • Asisten • Staf Ahli Bupati • Kepala Bappeda Litbang • Kepala Diskominfotik Persandian • Kepala Dinas Lingkup Pemkab Meranti • Badan Pusat Statistik (BPS) • Kepala Bagian Lingkup Setdakab Meranti • Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika • Aparatur Perencana & Analis Kebijakan • Tenaga Ahli IT • Akademisi/Peneliti • Lembaga Swadaya Masyarakat • Media Massa/Media Sosial APATHETICS DEFENDERS Low Interest High Influence Low Influence
67 | P a g e Gambar 4.9. Surat Pernyataan Komitmen Bupati untuk Mendukung Kelanjutan Pelaksanaan Proyek Perubahan Bentuk lain untuk menjaminan keberlanjutan proyek perubahan adalah menuangkan Rencana Aksi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 ke dalam rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) peserta, sebagaimana yang terlihat pada Gambat 4.10 berikut. Artinya adalah sasaran kinerja yang tertuang di dalam Rencana Aksi TPPD Kabupaten Kepulauan Meranti selaras dengan sasaran kinerja Staf Ahli Bupati dengan maksud mengoptimalkan fungsi Staf Ahli Bupati sebagai policy advisor kepada Bupati sebagai pengambil kebijakan atau lebih detil dapat dilihat pada lampiran laporan dan tautan berikut https://drive.google.com/drive/folders/1ONt0xWuet8OgMvgK9s9jvPLEGbHv4ZR?usp=sharing. Gamar 4.10. Keselarasan Sasaran Kinerja dalam Rencana Aksi TPPD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rancangan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Staf Ahli Bupati pada Tahun 2024
68 | P a g e Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders, untuk keberlanjutan proyek perubahan diperoleh dukungan dari Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berupa program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur perencana dan analis kebijakan yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama tahun 2024 mendatang. Gambar 4.11 Dukungan Program, Kegiatan dan Anggaran untuk Peningkatan Aparatur dari BKPSD Kabupaten Kepulauan Meranti 4.5. Pemberdayaan Organisai Pembelajar Pemberdayaan organisasi pembelajar merupakan upaya strategis dan sangat penting dilakukan oleh project leader dalam rangka implementasi proyek perubahan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka project leader dituntut untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif serta berbagai pendekatan yang persuasif dengan berbagai pihak yang terlibat dan akan mempengaruhi keberhasilan proyek perubahan dengan indikator organisasi pembelajaran, yaitu (1) indikator keahlian pribadi (personal mastery) sesuai bidangnya seperti pengembangan dan penguasaan diri dalam rangka peningkatan profesionalisme dan etos kerja; (2) model mental (mental models) dalam rangka menghadapi berbagai hambatan dan tantangan; (3) kemampuan project leader untuk membagi visi (shared vision) kepada seluruh anggota tim agar implementasi proyek perubahan ini dapat berlangsung sesuai rencana dan berkelanjutan; (4) kemampuan membagi visi ini juga akan mendukung pembelajaran bagi tim (tim learning) yang berorientasi kapada hasil (outcomes), serta berfikir secara sistematis (system thinking). Rangkuman hasil pengembangan kompetensi melalui proses pemberdayaan organisasi pembelajaran selama pelaksanaan proyek perubahan disajikan pada Tabel 4.4. berikut ini.
Tabel 4.4. Rangkuman Hasil Pengembangan KompetensiNO PIHAK TERDAMPAK PERUBAHAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI (KLASIKAL / NON KLASIKAL) HASIL PENGEMBAKOMPETENSI1 Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah • Kemampuan intelektual dalam menganalisa masalah dan isu-isu strategis pembangunan • Responsif terhadap isu-isu yang teraktual • Kemampuan berkomunikasi dalam membangun kerja sama yang kolaboratif dengan berbagai pihak. • FGD • Self learning / otodidak • Stakeholders lebih mdiri untuk berkoordinberkolaborasi untuk melaksanakan diskutematik terkait isu-isupembangunan. • Mampu menghasilkakebijakan publik (polyang lebih berkualitadisampaikan kepada2 Tim Efektif • Kemampuan manajerial terutama kemampuan memimpin dan mengkoordinir tim dengan baik, manajemen waktu dan manajemen SDM • Mentoring / Coaching clinic melalui tatap muka maupun WA • Self learning / otodidak • Mampu melaksanakarencana kerja secarasesuai danenga arahjadwal yang disepakabersama • Memiliki inisiatif dalamenyelesaikan tugasmengatasi kendala ydihadapi
69 | P a g e Melalui Proses Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran NGAN I BUKTI membuka asi dan si-diskusi u strategis an naskah licy brief) as dan a Bupati FGD (21-09-2023) Policy Brief FGD Studi Kelayakan IKM FGD UU 1 Tahun 2022 Kelapa (25-09-2023) tentang HKPD (03102023) https://drive.google.com/drive/folders/1OIa7DWyizPWTYv7KVUE7MYlzwvtO6cGj?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1nmruC5BiVWY629ge8AJPNmsHx4zhJ4b9?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1MNticIfSS252hGvw7HYZ1gV0nlqtRqCG?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1L5AOtlbLtfdXDuNZxCUTeHWGYFYrDWbm?usp=shari an a mandiri han dan ati m s dan yang (28-08-2023) (29-08-2023) (05-09-2023) (30-09-2023) https://drive.google.com/drive/folders/1TnKahhwPBiCE50f6EEragi8lKcBPfaTF?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1En_9Mss10o-
NO PIHAK TERDAMPAK PERUBAHAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI (KLASIKAL / NON KLASIKAL) HASIL PENGEMBAKOMPETENSI• Kemampuan berkomunikasi yang depan publik untuk mengorganisir massa dan menyampaikan pendapat secara baik • Mampu berkerjasamteam work • Untuk project leader bermanfaat untuk pengembangan peteyaitu komunikasi danmengelola tim serta tjawab. 3 BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, Masyarakat, Media, LSM, Akademisi/ Peneliti • Mengetahui tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah dalam membangun kerjasama untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan. • Sosialisasi (media massa, media on line dan off line) • Stakeholders sasaramengetahui isu-isu trpembangunan di KabKepulauan Meranti, fAhli Bupati dan tujua• Secara terbuka memdukungan bagi pelakfungsi TPPD, melaludan video dukungan.• Membuka diri untuk berkoordinasi dan medukungan program sanggara (seperti, BPKabupaten KepulauaMeranti)
70 | P a g e NGAN I BUKTI a secara ensi diri n tanggung b9PguOIDPeFQ9gUfhtYWV?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1VcCgOJvGcKbivRVeT3PwpZFGRnF43LV?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1JzyMJaJQan8OA3FmCkGhxatr9X0eFDjG?usp=drive_li nk https://drive.google.com/drive/folders/1JufWuxoB11qFlKNmDYHGdGDrT8_Rj8ra?usp=shari n lebih rategis bupaten fungsi Staf ng TPPD mberikan ksanaan i surat . emberikan serta S an Dukungan BPS Kabupaten Kepulauan Meranti pada Kegiatan FGD Tematik Ketua LAMR Meranti Ketua PWI Meranti PT. NSP Direktur BUMD PT. BM Direktur AMIK Plt. Camat Tebing Tinggi An. Ketua Forum Kepala Desa https://drive.google.com/drive/folders/1Pwe0cyq7MGeAZ-UpPdHZNABjP4nsjA-8?usp=sharing
NO PIHAK TERDAMPAK PERUBAHAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI (KLASIKAL / NON KLASIKAL) HASIL PENGEMBAKOMPETENSI4 Tim Pengembangan Sistem Informasi • Kemampuan mengembangkan sistem informasi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi • Dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital, seperti artificial intelligence • Mentoring / Coaching clinic • Self learning / otodidak • Tenaga Ahli IT mendtambahan pengalampengetahuan setelahchallenge dan di-meoleh Kepala Bidang umempelajari berbagapengembangan (buil• Mampu mencari jalaterhadap kendala yadihadapi secara manfitur notifikasi dan tag5 Aparatur Perencana dan Analis Kebijakan di Lingkungan Pemkab Meranti • Kemampuan intelektual dalam menganalisa masalah dan isu-isu strategis pembangunan, terutama dasar-dasar analisis keruangan • Responsif terhadap isu-isu yang teraktual Kemampuan berkomunikasi yang depan publik untuk mengorganisir massa dan menyampaikan pendapat secara baik • FGD • Mentoring / Coaching clinic • Self learning / otodidak • Lebih terbuka untuk dan berkoordinasi unmenjawab isu-isu strpembangunan • Memiliki kerangka logmenganalisis suatu permasalahan • Mampu menyusun damenganalisis data ledan menuangkan danaskah kebijakan daperencanaan
71 | P a g e NGAN I BUKTI dapatkan man dan h dintoring untuk ai aplikasi llder) n keluar ang ndiri, misal gging (29 Agustus 2023) (05 September 2023) (19 September 2023) (06 Oktober 2023) https://drive.google.com/drive/folders/1rrVW0KVptzILbUkfXWHErhAc-HwuPr5M?usp=sharing berdiskusi ntuk rategis gis dalam an bih baik lam n Persiapan Evaluasi SAKIP FGD Strategi Penanggulangan Penyusunan Pedoman Evaluasi KemenPAN&RB Defisit Elektrifikasi Agent of Changes (AoC Penyusunan Log Frame FGD UU No. 1 Tahun 2022 Policy Brief RB Tematik tentang HKPD
NO PIHAK TERDAMPAK PERUBAHAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI (KLASIKAL / NON KLASIKAL) HASIL PENGEMBAKOMPETENSI
72 | P a g e NGAN I BUKTI Undangan Acara Log Frame Mentoring/Coaching Mentoring Coaching Persiapan Evaluasi RB Tematik Kemiskinan Kepala Bagian SAKIP 2023 (13_15092023) (11-09-2023) Ekonomi (08-09-2023) PKS tentang Teknik Penulisan Policy Brief Bagi Analis Kebijakan (16-10-2023) https://drive.google.com/drive/folders/1SFQinZu1CzV-A06K8UaTbednGPfoJ8Md?usp=sharing
73 | P a g e 4.6. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan Dalam melaksanakan Proyek Perubahan “Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi Isu-Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti” ini maka dibutuhkan beberapa mata pelatihan pilihan yang memiliki hubungan guna untuk menambah wawasan dan literasi project leader. Hubungan mata pelatihan pilihan dengan proyek perubahan diuraikan pada matrik 4.5 berikut. Tabel 4.5. Matriks Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan NO JUDUL PROYEK/AKSI PERUBAHAN MATA PELATIHAN JALUR PEMBELAJA RAN HUBUNGAN DENGAN PROYEK/AKSI PERUBAHAN SUMBER PEMBELAJARAN BUKTI (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Strategi Penguatan Fungsi Staf Ahli Sebagai Policy Advisor Melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Wadah Komunikasi dan Koordinasi Isu-Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti Manajemen Pemerintahan Belajar Mandiri (4 JP) Peserta dapat menerapkan manajemen dalam organisasi pemerintahan yang adaptif (menghadapi VUCA) yaitu untuk mengoptimalkan fungsi Staf Ahli Bupati dengan strategi Birokrasi 4.0 Materi Pilihan pada LMS PKA Angkatan XVII Tahun 2023 https://drive.google.com/dri ve/folders/1uUH71MBjUeVuhJbEM7AyVx_xr_wvwe j?usp=sharing 2. Pendigitalan dan Pencerdasan Jawa Barat Menuju 2045 (Prof. Suhono Harso Supangkat) Belajar Mandiri (3 JP) Belajar dari pratik baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan Smart Government dalam memetakan kendala, resiko dan solusi saat melaksanakan Proyek Perubahan Webinar / In House Trainning BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 https://www.youtube.com/w atch?reload=9&v=2xwJd7s GpQM https://drive.google.com/dri ve/folders/1vIRE5ItX6SRoj4 SXSYLHFu0yPB3R14Kw?u sp=sharing 3. Analisisi Kebijakan Publik Belajar Mandiri (10JP) Memahami tahapan pelaksanaan analissi kebijakan publik, teknik atau metode analisis data, pemetaan stake holders, strategi komunikasi saat Proper dijalankan Webinar Policy Analysis Forum "Perkembangan Analisis Kebijakan Publik di Indonesia") DMKP Fisipol UGM) https://www.youtube.com/li ve/rksSaX8u_ec?si=eMiLjb Dw1vF5al10 Modul Pelatihan Analis Kebijakan (Kementerian BPN/BAPPENAS, Australian AID, Pusat Pmebinaan Analis Kebijakan, LAN) https://drive.google.com/dri ve/folders/1wSmazVwN5Hi NCUR0lKSO043q_jjWTqZg ?usp=drive_link