Bunga Rampai Pemikiran Insan Pattimura Care for Sustainability

sebagai Liberal Arts Education. Liberal Arts Education berupaya
mendekatkan kembali, mengintegrasikan, atau mengait-hubungkan
secara intrinsik dan sistemis antara sains, ilmu sosial, dan humaniora,
antara keterampilan berpikir ilmiah (scientific skill) dan pemikiran
kemanusiaan (humanistic thought). Istilah semakna dengan Liberal Arts
Education adalah “General Education”. Oleh asosiasi perguruan tinggi
di Amerika, General Education didefinisikan sebagai berikut: Suatu
pendekatan belajar di kolese yang meningkatkan kemampuan individu
dan menyiapkannya untuk menghadapi kompleksitas, kebinekaan, dan
perubahan. Di sana tekanan diberikan pada pengetahuan luas tentang
dunia yang lebih luas (misalnya ilmu, kebudayaan, dan masyarakat)
maupun pencapaian mendalam pada wilayah yang menjadi
perhatiannya. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan rasa
tanggung jawab sosial maupun keterampilan intelektual dan praktis
yang meliputi semua bidang studi, seperti komunikasi, keterampilan
analitis dan pemecahan soal dan meliputi kemampuan untuk
membuktikan penerapan pengetahuan dan keterampilan di dalam
lingkungan dunia nyata.

Pengetahuan mengenai ilmu sosial dan studi humaniora seperti
agama, filosofi, bahasa, sastra, menulis, sejarah, seni, antropologi,
sosiologi, psikologi, dan komunikasi sangat diperlukan untuk
membangun karakter yang kuat buat kesejahteraan masyarakat dan
bangsa. Dibekali dengan pengetahuan Liberal Arts dan General
Education, alumni perguruan tinggi tidak akan mudah menyerah kalah
dalam menghadapi segala perubahan, tetapi akan lebih siap beradaptasi
atau mereka malah mampu ikut mengubah keadaan dengan ide baru.
Membaca, berargumentasi, dan menuangkannya dalam tulisan adalah
sisi lain dari kekuatan Liberal Arts Education.

Sejauh ini, Universitas Pattimura sebagai salah satu universitas
negeri terbesar di Indonesia Timur telah meletakkan kesadaran budaya
dalam visi-misinya. Menurut Permenristekdikti Nomor 52 Tahun 2017
Tentang Statuta Universitas Pattimura, visi Unpatti, yaitu: Terwujudnya
universitas unggul, berkarakter, berbudaya kepulauan pada tahun
2034. Visi tersebut kemudian ditegaskan dalam salah satu rumusan misi
pada pasal 25 bagian (a), yakni: meningkatkan kualitas sumber daya

[143]

manusia cendekia yang berbudaya kepulauan dan kemaritiman.
Rumusan visi dan misi tersebut dapat dirunut keabsahannya melalui
konsistensi pelaksanaan dan penyediaan saluran bagi pencapaiannya,
terutama berkaitan dengan layanan akademik. Artinya, apa yang
dimaksudkan sebagai budaya kepulauan dan kemaritiman, yang
sesungguhnya didasari oleh kondisi kewilayahan Maluku sebagai
provinsi kepulauan, seharusnya termaktub dengan jelas pada
pendekatan belajar yang komprehensif, yang mengintegrasikan budaya
kepulauan dan kemaritiman ke dalam kehidupan akademik sehingga
menciptakan Liberal Arts Education atau General Education yang unik
dan khas.

Akan tetapi, pengejawantahan visi dan misi yang telah memuat
kredo mengenai kesadaran budaya belum diikuti dengan menjadikan
kebudayaan atau ilmu humaniora sebagai penghela humanistic thoughts
demi penyelarasan sebuah scientific system yang komprehensif.
Buktinya, Unpatti hingga hari ini belum memiliki suatu garbah ilmiah
sebagai saluran yang unggul dan khas untuk belajar tentang kebudayaan
Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan keanekaragaman yang tentu
tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Studi-studi tentang
kebudayaan Maluku masih diintegrasikan ke dalam muatan kurikulum
di fakultas-fakultas non humaniora sebagai pelengkap, bukan sebagai
fokus atau inti kajian. Misalnya, kajian tentang bahasa dan sastra lisan
di Maluku masih dilakukan dalam bentuk pembelajaran, penelitian,
serta pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan pada program studi terkait, yang sejatinya berfokus pada
ilmu keguruan dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Hal
demikian menimbulkan situasi gamang dan semacam keterombang-
ambingan konseptual. Demikian pula dengan studi-studi sejarah murni
masih berada dalam situasi tarik-menarik dengan studi-studi
antropologi, bahkan arkeologi, di program studi yang semestinya
berfokus pada pendidikan sejarah.

Untuk mengukur kebutuhan dan kelayakan atas tuntutan untuk
menyediakan garbah studi humaniora, kita dapat mengacu kepada 10
Objek Pemajuan Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun
2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kesepuluh objek tersebut, yaitu

[144]

tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga
tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa,
dan ritus. Kesepuluh objek tersebut diidentifikasi secara singkat,
sebagai berikut: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan
rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi
tradisional, seni, bahasa, dan ritus.

Objek-Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut di atas dapat
memetakan secara jelas posisi dan peran Unpatti untuk
mengonstruksikan skema Liberal Arts Education melalui kurikulum
atau sebaran mata kuliah pada jurusan dan program studi yang telah ada
saat ini, pada hasil-hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Mengenai hal itu tentu
dibutuhkan studi yang lebih mendalam. Akan tetapi, sebagai gambaran
umum, pengamatan empiris dapat digunakan untuk memetakannya.

Lebih lanjut, ada beberapa catatan penting yang dapat diajukan
sebagai proposisi. Pertama, secara parsial, pada berbagai mata kuliah di
fakultas-fakultas yang sudah ada, studi budaya telah disertakan sebagai
bahan kajian. Misalnya, pada Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan,
Jurusan Agrobisnis Perikanan (S1), ada beberapa mata kuliah yang
merambah dimensi kebudayaan dari bidang ilmu perikanan, yakni:
Sosial Budaya Masyarakat Perikanan Kelautan Wilayah Kepulauan,
Kearifan Lokal Masyarakat Kepulauan, dan Gender dan Pemberdayaan
Masyarakat Kepulauan. Demikian pula pada Fakultas Hukum, beberapa
mata kuliah yang merambah dimensi budaya, yakni: Hukum Adat,
Hukum Islam, dan Hukum Agraria. Meskipun demikian, dapat
dipastikan bahwa dalam bingkai kurikulum yang bersangkutan, budaya
menjadi bahan komplementer yang digunakan hanya untuk memahami
aspek-aspek yang mengarsir wilayah studi atau bahan kajian inti.
Sementara itu, kebudayaan sebagai pengetahuan keseluruhan tentang
masyarakat tentu punya daya jangkau yang tidak sempit dan selalu
berkembang.

Kedua, dalam 10 objek pemajuan kebudayaan di atas,
sesungguhnya daya asimilasi kurikulum dan sebaran fakultas yang
menyediakan alternatif saluran untuk mempelajari ilmu budaya di
Universitas Pattimura dapat dipetakan dengan mudah, apalagi jika

[145]

dibandingkan dengan daya asimilasi universitas-universitas besar yang
memiliki fakultas ilmu budaya atau ilmu humaniora. Fakultas ilmu

budaya dapat menjadi kiblat jargon center of excellence dalam konteks
budaya kepulauan Maluku yang eksotis, unik, dan “seksi”. Segala hal

tentang kebudayaan Maluku bukan hanya dipelajari, diteliti, namun
juga dirawat dan dilestarikan, sehingga mendukung upaya pemajuan
kebudayaan Indonesia yang majemuk, merata, dan berkarakter. Jika hal
itu dipahami dalam konteks era disrupsi, adanya fakultas ilmu budaya

dapat memantapkan jejak suatu institusi perguruan tinggi dalam
menciptakan sistem saintifik yang menyeluruh yang berdampak pula

pada pembangunan masyarakat yang berbudaya. Hal mana yang
seharusnya menjadi fokus utama pembangunan negara unutk
menciptakan kekhususan-kekhususan untuk berkompetisi secara global.

Ketiga, persoalan utama terkait bidang ilmu di dalam suatu
institusi pendidikan tinggi setidaknya bermuara pada tiga hal:

kurikulum (termasuk proses), sumber daya manusia, dan dampaknya
terhadap masyarakat (partisipasi, kerja sama, serapan lulusan). Dalam
kompetisi di bidang pendidikan tinggi pada era sekarang, hal terpenting
yang mesti dipikirkan adalah menciptakan karakter khusus yang tidak
dimiliki oleh institusi lain. Universitas Pattimura telah melakukannya

dengan merumuskan visi dan misi serta PIP Bina Mulia KeLautan
namun perlu memberi penekanan terhadap studi-studi kebudayaan

kepulauan dan kelautan sesuai dengan pokok-pokok pemajuan
kebudayaan. Selama studi kebudayaan masih melekat pada fakultas lain
yang memiliki fokus bukan murni pada kebudayaan, hasrat saintifik

untuk menciptakan Liberal Arts Education pada konteks wilayah
kepulauan masih belum dapat terpenuhi.

Keempat, dewasa ini, ketersediaan pasar kerja telah cukup
akomodatif berkenaan dengan bidang-bidang pekerjaan yang
bersentuhan langsung dengan kebudayaan. Persoalan yang timbul
dalam masyarakat yang hipermodern, mau tidak mau, memerlukan
perspektif kebudayaan dalam resolusinya. Multi-kulturalisme telah
mendapatkan landasannya sebagai suatu nilai penting untuk
menciptakan keseimbangan-keseimbangan sosial. Karena itu, bidang-
bidang pekerjaan baru akan semakin terbuka lebar. Pekerjaan sebagai

[146]

analis kebijakan, youtuber, peneliti, guru bahasa, penerjemah,
antropolog, pekamus, seniman, dll, akan terus berkembang dalam
kemungkinan-kemungkinan baru yang ditawarkan oleh dinamisasi
teknologi internet yang masif dan cepat. Apalagi, ditemukannya
sumber-sumber kekayaan alam potensial di Maluku dan Indonesia
Timur akan menempatkan bidang kebudayaan sebagai bidang strategis
yang pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhannya akan tergantung pada
wawasan dan cara pandang masyarakat. Fungsi perguruan tinggi, dalam
hal ini, tidak lain, adalah menjadi pusat pembentukan sumber daya
manusia yang akomodatif dengan tuntutan masa.

Terakhir, tampaknya isu pelestarian dan pemajuan kebudayaan
masih menjadi alasan paling utama dalam pembahasan sejauh ini.
Teknologi bisa dimiliki semua bangsa, akan tetapi hanya kebudayaan
adalah ciri khusus yang saling membedakan dan memperkaya
keragaman manusia. Dalam konteks era disruptif, kebudayaan masih
bisa dipercaya sebagai penciri suatu masyarakat yang unggul, meskipun
fakta mengenai akulturasi dan asimilasi selalu menjadi keniscayaan.
Apabila suatu bahasa hilang secara perlahan maka peradaban suatu
kaum akan juga perlahan menjadi hilang. Apabila tradisi lisan hilang
maka karakteristik penciri suatu folk pun ikut hilang. Meskipun
masyarakat selalu punya cara untuk menemukan dan membangun
kesadaran budaya, peran lembaga-lembaga pendidikan, terutama
lembaga-lembaga pendidikan tinggi akan menjadi sangat signifikan
untuk mengembalikan kebudayaan pada tempat yang sesungguhnya.
Universitas Pattimura perlu memikirkan dibukanya fakultas ilmu
budaya untuk merebut peran sebagai salah satu institusi pendidikan
tinggi terdepan di Indonesia Timur dalam hal partisipasi dalam
pemajuan kebudayaan, sekaligus berperan dalam pelestarian
kebudayaan Maluku demi kemajuan masyarakat dan bangsa.

[147]

DAFTAR PUSTAKA

Collins, and James T. 2018. Penelitian Bahasa di Maluku. Ambon:
Kantor Bahasa Maluku

Fukuyama, F., 1999. The Great Disruption: Human Nature and the
Reconstitution of Social Order. London: Profile Books, 1999.

Jans, S., 2015. The Role of the Humanities in Rural Community
Development. Maine Policy Review. 24(1), 147-151

Kleden, I.. 2018, Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Ilmu-
Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia. Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

Maulipaksi, D., 2017. Ini 10 Objek Budaya dalam UU Pemajuan
Kebudayaan” pada laman https://www.kemdikbud.go.id/
main/blog/2017/06/ini-10-objek-budaya-dalam-uu-pemajuan-
kebudayaan diakses tanggal 26 April 2020.

Oey-Gardiner, M., 2017. Era Disrupsi Peluang dan Tantangan
Perguruan Tinggi di Indonesia. Akademi Ilmu Pengetahuan
Indonesia. Jakarta.

Pandanwangi, A., 2009 Humanisme dan Sains dalam Strategi
Kebudayaan” dalam Imaji, Jurnal Seni Murni 5(1), 1-13.

Sen, A., 2007. Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas (diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia oleh Arif Susanto). Serpong:

Tutuarima, F., 2017. The Continuity of Gandong Bond as Reflection of
Maluku Identity Post Human Tragedy in Maluku 1999.
Prosiding ICSE UPI 2017 no 1 tahun 2017. Diakses dalam
http:// upiicse.conference.upi.edu/ 2017/k, tanggal 10 April
2020.

Vansina, J., 2014. Tradisi Lisan Sebagai Sejarah (diterjemahkan dari
judul asli Oral Tradition as History oleh Astrid Reza, dkk.
Penerbit Ombak. Yogyakarta:

Weber, Max. 2002. Teori Dasar Analisis Kebudayaan, diterjemahkan
dari Essays from Max Weber oleh Abdul Qodir Shaleh.
Yogyakakarta: Penerbit IRCiSoD.

[148]

BAB VII Potensi Pertanian Dalam
Peningkatan Perekonomian
GDi Provinsi Maluku

Esther Kembauw, Aphrodite Milana Sahusilawane, Michel Johan
Matatula, Heryanus Jesajas

Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

PENDAHULUAN

Berbagai daerah di Indonesia berbeda secara fisik dan sosial
dimana pertanian yang telah berkembang secara luas dipengaruhi oleh
berbagai keadaan iklim di dunia. Hidup dan berkembangnya tanaman
umumnya dipengaruhi oleh lingkungan fisik seperti iklim yang tidak
dapat dirubah sehingga faktor ini merupakan faktor pembatas bagi
kehidupan tanaman (Sahusilawane A M, dkk. 2011). Ekonomi
pertanian merupakan salah satu disiplin dalam ilmu ekonomi yang
menerangkan dan mempelajari masalah-masalah pembangunan
pertanian, dan diharapkan dapat memberikan alternatif-alternatif baru
baik untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang timbul maupun
untuk mewujudkan cita-cita bangsa, guna meningkatkan kualitas hidup
masyarakat petani khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Peran sektor pertanian disamping sebagai sumber penghasil devisa
yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar
penduduk Indonesia, dan bila dilihat dari jumlah orang yang bekerja,
maka sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja yang pada
umumnya adalah tenaga kerja tidak terdidik, tidak memiliki
ketrampilan dan pemerataan pendapatan yang tidak merata. Atas
kondisi ini sehingga bargaining power yang dimiliki oleh para petani
kita sangat lemah, sehingga nilai jual dari produk juga sangat
berpengaruh terhadap kondisi ini (Kembauw E, dkk. 2015).

Sebagai negara agraris, dengan sumberdaya dasar yang cukup
besar potensinya seperti keragaman iklim, keragaman hayati, potensi

[149]

lahan dan perairan yang luas, sumberdaya manusia dan kemampuan
pengelolaan sumberdaya, merupakan peluang pasar yang cukup besar
baik domestik maupun internasional yang semakin terbuka dengan
meluasnya liberalisasi perdagangan dunia. Sudah selayaknya sektor
pertanian tetap menjadi basis dalam pembangunan nasional, dalam arti
bahwa setiap kebijakan pembangunan sektor non pertanian harus selalu
berbasis sektor pertanian. Sehingga terjadi sinergi yang terintegrasi
antar sektor ekonomi untuk memperkokoh fondasi perekonomian yang
resisten terhadap goncangan yang berasal dari internal maupun
eksternal.

Penyelenggaraan pembangunan nasional saat ini dihadapkan pada
sejumlah tantangan baik dari lingkungan strategis dalam negeri maupun
lingkungan global. Tantangan pembangunan pertanian berkaitan
dengan lingkungan strategis dalam negeri jangka pendek di satu pihak
adalah upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang
terpuruk akibatnya terjadi potensi krisis (Covid-19) yang
berkepanjangan, sedangkan di lain pihak dalam beberapa tahun ke
depan dihadapkan pada kemampuan pembiayaan pemerintah yang
semakin terbatas. Kondisi usaha pertanian dihadapkan pada dualism
pelaku pembangunan pertanian, yaitu pertanian rakyat tradisional
berskala kecil subsisten dan pertanian modern yang dilakukan berskala
besar komersial. Hal ini me-munculkan tantangan baru, yaitu
bagaimana caramemadukan kedua kelompok pelaku usaha pertanian
tersebut secara optimal tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip
efisiensi dan keadilan.

Esensi otonomi daerah pada dasarnya adalah pengalihan sejumlah
kewenangan, dan tanggungjawab negara dalam mengelola potensi
sumber dana dan sumberdaya alam suatu daerah. Hal ini ditempuh
dengan mengandalkan kemampuan masyarakat setempat untuk
memberikan kontribusi dalam kaitannya dengan kesejahteraan rakyat
maupun pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri. Selain itu
kewenangan daerah melaksanakan program-program pembangunan
daerah menjadi semakin luas. Konsekuensi dari semakin luasnya
kewenangan daerah tersebut, adalah setiap pemerintah daerah harus
mampu menggali sumber pendapatan yang berasal dari potensi

[150]

sumberdaya yang sudah ada maupun yang masih terpendam, dengan
tetap mempertimbangkan keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan
prasarana, manajemen anggaran dan manajemen publik. Jika prasyarat
ini tidak terpenuhi, maka beban masyarakat luas akan semakin berat
dengan meningkatnya berbagai pungutan, pajak maupun restribusi
untuk membiayai pembangunan masing-masing daerah.

Konsekuensi yang lain, bagi daerah yang sumber keuangannya
kurang memadai dan cenderung terbatas untuk melaksanakan
kewenangan yang luas,harus siap untuk mendapatkan dana yang
terbatas untuk membiayai kegiatan pembangunan. Sektor/subsektor
yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah selayaknya harus
mampu meningkatkan secara signifikan kesempatan berusaha, kerja,
dan pendapatan masyarakat sebagai solusi dalam mengatasi
ketidakpastian investasi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Pembangunan nasional saat ini dihadapkan pada dua tantangan
yang jauh berbeda penanganannya. Di satu sisi potensi terjadi
krisis/adanya Covid-19 membutuhkan jaring pengaman (safety net)
sebagai upaya untuk mengembalikan potensi ekonomi pada kondisi
normal. Di sisi lain globalisasi membutuhkan roda pemicu dan pemacu
pembangunan agar ekonomi daerah tidak tenggelam dalam persaingan
global. Dalam kondisi demikian diperlukan adanya strategi dan
kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan terencana melalui
tahap-tahap penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi dan pengembangan
produk unggulan daerah.

Agroindustri sebagai sub sistem pertanian mempunyai potensi
sebagai pendorong pertumbuhan kawasan ekonomi, karena memiliki
peluang pasar yang lebih luas dan nilai tambah (value added) yang
besar. Di samping itu pengembangan agroindustri dapat menjadi “pintu
masuk” (entry poin) proses transformasi struktur ekonomi dari
pertanian ke industri. Kegiatan pertanian menghasilkan produk-produk
yang sangat strategis bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti
pangan, pakaian dan perumahan. Pemenuhan kebutuhan seperti pangan
apabila mengandalkan dari negara lain atau impor tentu akan sangat
riskan, karena dapat menimbulkan masalah yang rumit dan biaya mahal
dikemudian hari (Habibie, Nono dan Wardani, 1995).

[151]

Pembangunan kawasan (regional development) secara konvesional
lebih cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dengan
asumsi dasar bahwa proses pembangunan berlangsung dalam suatu
keseimbangan matrik lokasi yang terdiri dari beberapa pusat
pertumbuhan (growth poles) dan kawasan penyangga atau hinterland
(Tjokrowinoto; 1995). Konsep kawasan sebagai suatu pendekatan
kebijakan baru dalam pem-bangunan daerah telah semakin luas
digunakan di berbagai negara baik negara maju maupun negara
berkembang, terutama dikaitkan dengan kesiapan suatu kawasan
meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi kawasanisasi dan
globalisasi. Kawasan secara signifikan mampu untuk meningkatkan
kemampuan ekonomi daerah untuk membangun kekayaan masyarakat.
Kawasan juga mampu bertindak sebagai pendorong inovasi, di mana
keberadaan unsur-unsur dalam kawasan diperlukan juga untuk
mengubah gagasan menjadi kekayaan. (Direktorat Pengembangan
Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas 2004). Konsep, prinsip, dan
instrument kebijakan di dalam model pada perencanaan ekonomi
kawasan adalah konsep kutub pertumbuhan, yang pada awalnya
dirumuskan oleh Perroux (1988) dengan pertumbuhan yang dirangsang
oleh suatu kombinasi dari inter-industrial.

Kawasan unggulan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai
penggerak perekonomian kawasan (prime mover) yang memiliki
kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh, mempunyai sektor
unggulan dan memiliki katerkaitan dengan kawasan sekitar (hinterland)
(Royat, 1996). Penetapan suatu daerah menjadi kawasan unggulan
karena diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan suatu daerah. Ada
tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi
modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Todaro, 2000).
Pengembangan kawasan komoditi unggulan tidak lepas dari
pengembangan kawasan agropolitan. Suatu kawasan agropolitan yang
sudah berjalan dan berkembang mempunyai ciri-ciri:

a. Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh
pendapatan dari kegiatan pertanian.

b. Kegiatan di kawasan tersebut sebagian besar di dominasi oleh
kegiatan pertanian, termasuk didalamnya usaha industri

[152]

(pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian,
perdagangan pertanian hulu, agrowisata dan jasa pelayanan.
c. Hubungan antara kota dan daerah hinterland di kawasan
agropolitan bersifat interdependensi yang harmonis, dan saling
membutuhkan.

Aswandi dan Kuncoro (2002) mengatakan bahwa keterkaitan
perekonomian kawasan unggulan dengan daerah sekitar sebagai salah
satu kriteria penetapannya relevan dengan konsep spesialisasi. Adanya
spesialisasi komoditi sesuai dengan sektor dan atau subsektor unggulan
yang dimiliki masing-masing daerah, hal ini sejalan dengan pemikiran
dari Samuelson dan Nordhaus (1996) bahwa masyarakat dapat lebih
efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja, yang membagi
keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang
terspesialisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan agribisnis yang menjadi kendala
terutama lemahnya posisi tawar menawar yang mengakibatkan petani
hanya dapat berusaha dalam skala subsisten dengan ruang pengambilan
keputusan yang sangat sempit. Namun demikian peranan agribisnis
berskala kecil ini dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan
keunggulan-keunggulannya, seperti:

a). Relatif tidak memerlukan banyak modal investasi terutama bagi
yang bergerak di bidang jasa.

b). Usaha agribisnis kecil dapat cepat menyesuaikan diri dengan
situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat oleh
persoalan-persoalan birokrasi seperti yang dihadapi oleh
perusahaan besar.

c). Usaha agribisnis memiliki tenaga-tenaga penjualan dan
wirausaha yang telah ter tempat secara alami dalam sistem
produksi yang sudah ada.

d). Perubahan selera konsumen yang semakin bergeser dari produk-
produk tahan lama yang dihasilkan secara massal ke produk-
produk yang lebih manusiawi dan lebih tepat untuk dilayani oleh
usaha-usaha kecil.

[153]

Kinerja sub sektor tanaman pangan dan hortikultura secara umum
dapat dicirikan dari kinerja produksi dan produktivitas tanaman pangan
utama, dimana pemenuhan kebutuhan pangan pokok khususnya beras
dalam negeri merupakan hal yang sangat strategis dari sisi penciptaan
ketahanan pangan nasional (Saragih, 2001). Swasembada yang pernah
dicapai 1984 pada era 1990-an sudah sulit untuk dipertahankan bahkan
menunjukkan gejala stagnasi (levelling-off) sebagai akibat dari berbagai
kendala seperti: sumberdaya lahan, infrastruktur dan ketersediaan input
serta yang terkait dengan faktor alam. Pengembangan komoditas
pangan non beras dan hortikultura yang tidak terlalu banyak peran
pemerintah selama ini diarahkan pada mekanisme pasar sesuai dengan
keunggulan komparatif dan kompetitif daerah.

Menurut Deptan 2001, pendekatan pembangunan pertanian pada
pembangunan sistem agribisnis bertujuan untuk dapat menjawab tiga
tantangan, yaitu:

a). Agar mampu bersaing dalam menghadapi persaingan global yang
sedang dan akan terjadi.

b). Mampu mempercepat pengembangan ekonomi daerah dalam
upaya menunjang keberhasilan otonomi daerah.

c). Mampu mempertahankan kelestarian ekosistem dan sumberdaya
alam.

Cara yang paling efektif dan efisien untuk membangun ekonomi
daerah adalah melalui pendayagunaan berbagai sumber daya ekonomi
yang tersedia di setiap daerah. Pada saat ini sumberdaya ekonomi yang
dimiliki setiap daerah dan siap untuk didayagunakan untuk
pembangunan ekonomi adalah sumberdaya ekonomi yang berbasis
agribisnis seperti sumber daya alam (lahan, air, keragaman hayati,
agriklimat), sumberdaya manusia, teknologi serta sarana dan prasana
lainnya. Dengan demikian alternatif yang paling rasional adalah melalui
percepatan pembangunan agribisnis sebagai leading sektor dalam
pembangunan ekonomi wilayah.

Kebijakan ekonomi diarahkan pada pemerataan pembangunan
ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif
dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha dengan mengaitkan kerjasama ekonomi antar pelaku, antar

[154]

desa dan kota serta antar wilayah yang saling menguntungkan.
Kebijakan ekonomi tersebut, dalam sektor pertanian dilakukan melalui :

a). Menguatkan pertanian guna memenuhi bahan pangan dan gizi
serta bahan baku industri.

b). Mengembangkan industri pertanian dalam sistem agribisnis yang
mampu memanfaatkan peluang pasar dalam negeri dan luar
negeri.

c). Meningkatkan pendapatan petani dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat petani.

d). Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas (termasuk
perikanan, peternakan dan perkebunan) serta menjadikan sektor
pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kontribusinya terhadap PDB dan sekaligus sebagai sektor penggerak
pertumbuhan ekonomi wilayah adalah dengan mengembangkan
komodita unggulan. Pengembangan komoditas unggulan secara
terintegrasi dalam sistem agribisnis mulai dari sektor hulu sampai
dengan sektor hilir diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan pendapatan masyarakat
dan penyerapan tenaga kerja.

KERAGAMAN PENGEMBANGAN KOMODITI
UNGGULAN

Komoditas pertanian yang terdiri dari tanaman buah-buahan,
sayuran, tanaman hias dan juga palawija, merupakan komoditas yang
memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Keadaan ini
didukung adanya potensi SDA, SDM, ketersediaan teknologi dan
potensi pasar yang semakin meningkat. Pembangunan dan
pengembangan sektor per-tanian diharapkan menghasilkan peningkatan
luas areal tanaman, peningkatan produksi, perbaikan mutu dan
peningkatan Produk Domestik Bruto (Latif 2006).

[155]

Akhir-akhir ini banyak praktisi dan peneliti manajemen,
mencurahkan perhatian mereka untuk mengidentifikasi sumber-sumber
keunggulan bersaing, seperti sumber daya dan kapabilitas organisasi,
keunggulan dalam implementasi strategi, kualitas, teknologi, waktu,
inovasi dan kreativitas (Feurer & Chaharbaghi, 1995). Secara teoritis
keunggulan bersaing suatu perusahaan dapat dibangun dengan
berlandaskan pada sumber daya internal yang dimilikinya. Membangun
keunggulan bersaing dengan menggali kekuatan-kekuatan internalnya
merupakan alternatif yang dapat diandalkan untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan dan memberdayakan serta meningkatkan
kinerjanya. Dengan sangat cepatnya perubahan-perubahan pada faktor-
faktor eksternal, sementara faktor ini tidak dapat dikendalikan, maka
analisis terhadap faktor-faktor internal menjadi semakin penting untuk
dilakukan. Analisis internal merupakan aktivitas yang sangat penting
untuk menentukan apakah usaha secara efektif mampu
mengimplementasi strategi tertentu atau mampu bersaing. Dalam
banyak kasus, usaha yang secara agresif merespon lingkungan tanpa
mempertimbangkan sumber daya internalnya, menghadapi
permasalahan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Investasi swasta pada sub sektor tanaman pangan dipengaruhi
secara negatif oleh tingkat suku bunga dalam negeri dan secara positif
oleh tren waktu, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga
dalam negeri, investasi swasta di sub sektor tanaman pangan semakin
berkurang dan tingkat investasi di sub sektor tersebut meningkat secara
konsisten dengan pertambahan waktu. Investasi pada sub sektor
perkebunan dipengaruhi oleh rasio bunga dalam negeri dengan luar
negeri tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan
penawaran suku bunga dalam negeri yang lebih menarik dibandingkan
dengan luar negeri, sehingga dukungan perban kan dalam negeri akan
memberikan daya tarik bagi investasi swasta di sub sektor swasta pada
sub sektor perkebunan. Sedangkan investasi pada sub sektor peternakan
akan meningkat secara konsisten sesuai dengan bertambahnya waktu
serta investasi di sub sektor perikanan dipengaruhi secara nyata oleh
rasio tingkat suku bunga dalam negeri dengan luar negeri.

[156]

SEKTOR EKONOMI UNGGULAN PROVINSI
MALUKU

Provinsi Maluku dikenal dengan sebutan daerah “seribu pulau”,
atau “The Spice Islands” memiliki kapasitas atau potensi lokal (local
spesific) wilayah yang melimpah dan beraneka ragam. Kekayaan
sumberdaya ini terdapat di berbagai sektor perekonomian, baik yang
telah dikelola maupun yang belum dikelola secara ekonomi. Selain itu
secara geografis, ekonomi wilayah kepulauan ini belum menjadi
perhatian serius sebagai modal dasar penggerak utama (prime mover)
pembangunan terhadap sektor pendukung lainnya, (Kembauw E, dkk.
2015).

Sumber daya alam yang melimpah dan beraneka ragam hayati
serta didukung dengan jumlah penduduk yang cukup beragam
kepadatannya, membuat potensi wilayah di provinsi ini belum mampu
tergarap secara optimal. Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan
ibukota Provinsi Maluku memiliki jumlah penduduk yang cukup padat,
berbagai aktivitas ekonomi yang cukup besar menjadikannya sebagai
pusat pemasaran, perbankan, pendidikan dan lainnya. Dengan berbagai
aktivitas ekonomi tersebut menjadikan Kota Ambon sebagai pusat
pertumbuhan (growth pole) atau daerah inti (core region) satusatunya
di Provinsi Maluku.

Kondisi perekonomian wilayah Maluku sebagai wilayah
kepulauan memiliki struktur perekonomian yang tentu berbeda antara
satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat terlihat dengan jelas
karena antara satu wilayah (kota dan kabupaten) dipisahkan oleh laut.
Luas wilayah yang pada umumnya dipisahkan oleh laut memiliki
pengembangan yang terpencar. Kondisi perekonomian Provinsi Maluku
bersifat terbuka, oleh karena itu aspek keruangan (space) menjadi
model ekonomi wilayah yang saling berinteraksi (linkages) atau
memiliki berbagai macam simpul-simpul jasa distribusi diantara satu
wilayah dengan wilayah lainnya. Model perekonomian seperti ini akan
menjadi salah satu model perekonomian yang berkarakteristik
perekonomian wilayah kepulauan sehingga diharapkan mampu dalam

[157]

meningkatkan mobilitas faktor-faktor produksi dan menjadi andalan
untuk memacu perkembangan perekonomian wilayahnya. Dengan
demikian sektor-sektor yang berpotensi atau dominan terhadap
produksinya serta memiliki nilai tambah (value added) baik menurut
lapangan usaha (sektor) maupun komponennya akan menjadi daya tarik
dan daya kepekaan yang tinggi (backward and forward linkages) dan
memberi dampak multiplier effek dan sektor-sektor unggulan tersebut
terhadap sektor lainnya (Kembauw, dkk. 2016).

Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi
sumberdaya alam yang heterogen dan berlimpah namun dari sisi
percepatan pembangunan wilayah ini masih jauh tertinggal dari
wilayah-wilayah lain di Indonesia. Keterbatasan dalam
mengidentifikasi atau menentukan sektor-sektor unggulan wilayah ini
sangat tergantung dari arah dan strategi kebijakan serta tujuan
pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Maluku. Tujuan
pembangunan pengembangan wilayah yang tidak terpusat pada satu
pusat pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor unggulan wilayah
kabupaten/kota belum menjadi prioritas utama dari tujuan
pembangunan Provinsi Maluku. Dengan adanya tujuan pembangunan
yang ingin dicapai dalam meningkatkan ekonomi wilayah dan
menjadikan wilayah lain sebagai pusat pertumbuhan baru (new growth
poles) maka pengembangan pembangunan wilayah sebaiknya di
arahkan pada kapasitas wilayah yang berbasis bahari/maritim sebagai
kekuatan potensi terbesar.

Penentuan arah dan strategi kebijakan pembangunan wilayah yang
berbasis pada kapasitas atau potensi lokal (local spesific) wilayah harus
mampu mengidentifikasi atau menemukenali dan mengembangkan
sektor-sektor unggulan selain memiliki nilai tambah dan mampu
memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang memiliki
keterkaitan ke depan maupun ke belakang (linkages) terhadap
sektornya sendiri dan sektor-sektor lainnya. Percepatan dan
pengembangan sektor-sektor unggulan menjadi dasar untuk
meningkatkan PDRB (Kembauw E, dkk. 2015).

Meningkatnya PDRB tidak dilihat dari sisi struktur output yang
besar, nilai tambah bruto tetapi mampu meningkatkan nilai pengganda

[158]

dari output, pendapatan, tenaga kerja dan memberikan keterkaitan
(linkages) dengan sektor lainnya sebagai sektor pendorong utama
(prime mover). Selain itu sektor unggulan tidak hanya didasarkan pada
posisi relatifnya yang kuat karena hasil perhitungan
mengindentifikasikan posisi unggul namun harus memperhatikan posisi
relatif sektor yang lemah tetapi memiliki nilai strategis dengan
mempertimbangkan kapasitas atau potensi lokal (local spesific) wilayah
yang belum tergarap atau yang sudah tetapi belum dikelola secara
optimal.

Hasil indentifikasi sektor-sektor ekonomi Provinsi Maluku
memperlihatkan beberapa sektor yang sangat berpengaruh dalam
penentuan ekonomi wilayah. Sektor-sektor unggulan dapat berkembang
serta mampu menggerakkan sistem perekonomian wilayah domestiknya
maupun di luar wilayah tersebut. Dengan pemikiran di atas maka arah
dan strategi kebijakan pembangunan Provinsi Maluku harus
dikembangkan atas dasar ke-mampuan setiap wilayah atau pusat
pengembangan dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan berbasis
local specific, (Kembauw E, dkk. 2016).

Berkaitan dengan pemahaman tersebut pengembangan kawasan
sentra produksi Provinsi Maluku harus mampu memberi makna pada
pengertian pengembangan kawasan itu sendiri. Bappeda Provinsi
Maluku (1999) mendefinisikan kawasan sentra produksi sebagai
wilayah yang dikembangkan atas dasar potensi wilayah tersebut yang
secara geografis memiliki hubungan satu dengan lainnya sehingga
secara keseluruhan dapat mempercepat akselerasi atau aksesbilitas
pembangunan wilayahnya. Pengembangan kawasan sentra produksi
yang didasarkan pada potensi wilayah adalah bagian dari strategi
kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan seperti, letak geografis
yang jauh atau relatif terpencil dan sulit di jangkau, potensi sumberdaya
yang belum tergarap dan dikelola dengan baik, kualitas sumberdaya
manusia yang relatif rendah, kegiatan investasi dan produksi yang
rendah serta kondisi fasilitas pelayanan atau infrastruktur sosial
ekonomi yang kurang memadai. Untuk itu dengan mengidentifikasi
sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal (local spesific) akan
mendorong percepatan pembangunan wilayah khususnya pada wilayah-

[159]

wilayah yang karakteristik geografisnya adalah wilayah kepulauan
(archipelago), (Kembauw E, 2015).

Pemanfaatan kapasitas atau potensi lokal wilayah harus mampu
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan
pembangunan di Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil analisis maka
perlu adanya percepatan pengembangan sektor-sektor yang menjadi
sektor unggulan wilayah. Berdasarkan studi tipologi kabupaten/kota
(1999), dikatakan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang mampu
menggambarkan posisi relatif sektor tersebut terhadap perekonomian
wilayah maupun nasional dengan kemampuannya sebagai sektor
ungggulan dan mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah.
Untuk itu percepatan pengembangan sektor unggulan harus mampu
menggerakkan roda perekonomian dan mempercepat proses penciptaan
pusat pertumbuhan baru (new growth poles) diwilayahnya dan tidak
terpusat pada satu pusat pertumbuhan (growth pole) saja.

DAMPAK EKONOMI MALUKU

Dampak ekonomi adalah suatu hasil ekonomi yang terjadi sebagai
akibat proses ekonomi lainnya. Sebab akibat proses ini berdasar pada
adanya keterkaitan antara satu kegiatan ekonomi dengan ekonomi
lainnya. Bila terdapat kolerasi antara satu variabel atau kegiatan
ekonomi dengan variabel atau kegiatan ekonomi lainnya maka hal itu
menunjukkan adanya saling keterkaitan antara satu variabel dengan
variabel lainnya (Kembauw E, dkk. 2015).

Barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di
Provinsi Maluku (produk domestik), selain digunakan oleh sektor
produksi dalam rangka proses (memenuhi permintaan antara) juga
digunakan untuk memenuhi permintaan akhir atau konsumsi akhir.
Dengan kata lain, kenaikan permintaan akhir akan memberikan dampak
ter-hadap penciptaan output, nilai tambah bruto, kebutuhan impor dan
penciptaan tenaga kerja.

Model analisis dampak ini sering digunakan untuk meramal output
nilai tambah bruto, kebutuhan impor dan penciptaan tenaga kerja

[160]

dengan catatan bahwa permintaan akhir sudah diketahui dan hasilnya
sangat berguna sebagai dasar perencanaan ekonomi suatu Negara atau
daerah. Untuk meningkatkan output diperlukan input, sedangkan input
itu juga merupakan output dari sektor lainnya ataupun dari sektornya
sendiri.

Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan berbagai
kapasitas atau potensi lokal (local spesific) tentunya memiliki tujuan
akhir dari proses pembangunan yang dilakukannya. Untuk itu bila
pemerintah daerah ingin mencapai tujuan atau sasaran target yang ingin
dicapai adalah peningkatan pendapatan masyarakat maka pemerintah
daerah Provinsi Maluku harus mendorong peningkatan setiap sektor
sesuai dengan nilai pengganda pendapatan. Sebagai pelaku lapangan
(stakeholder) masyarakat dapat mengalokasikan setiap satuan
pendapatan yang diperoleh supaya dapat dibelanjakan kepada output
sektor-sektor yang memiliki nilai pengganda pendapatan terbesar.
Dengan demikian bila pengganda pendapatan mejadi sasaran atau target
maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan peningkatan
pendapatan terhadap perekonomian di Provinsi Maluku, (Kembauw E,
dkk. 2015).

Kusumaatmaja, 2005, mengatakan bahwa keunggulan sumberdaya
alam dan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan
(archipelagic state) merupakan keunggulan potensi lokal (local spesific)
wilayah yang strategis. Konsep pembangunan selama ini masih
dibentuk dengan paradigma pembangunan wilayah daratan
(continental/landlock state) tanpa memperhatikan aspek kapasitas atau
potensi lokal wilayah. Paradigma pembangunan yang berorientasi
wilayah daratan ternyata menimbulkan eksploitasi (backwash effect)
secara besar-besaran dari wilayah pusat (core) terhadap wilayah
pinggiran (periphery). Pemahaman pola pembangunan yang demikian
ternyata menciptakan ketimpangan pembangunan (regional disparity)
yaitu, tidak semua wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang
sama dengan wilayah lain. Sehingga aspek kapasitas atau potensi lokal
tidak tergarap secara optimal.

Pengembangan ekonomi daerah adalah proses pemerintah daerah
dan seluruh masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya yang

[161]

tersedia. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi
dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah
dapat dilihat dari nilai PDB daerah tersebut. Ketidakseimbangan dalam
kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDB Provinsi Maluku
menunjukkan masih adanya kesenjangan di sektor ekonomi Provinsi
Maluku. Kesenjangan yang dimaksud adalah kesenjangan pendapatan,
kesenjangan pekerjaan di setiap sektor yang akan selalu menjadi
masalah jika dibiarkan terus menerus, (Kembauw E, dkk. 2018).

POTENSI LOKAL WILAYAH KEPULAUAN
MALUKU

Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi
sumberdaya alam yang heterogen dan berlimpah namun dari sisi
percepatan pembangunan wilayah ini masih jauh tertinggal dari
wilayah-wilayah lain di Indonesia. Keterbatasan dalam
mengidentifikasi atau menentukan sektorsektor unggulan wilayah ini
sangat tergantung dari arah dan strategi kebijakan serta tujuan
pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Maluku. Tujuan
pembangunan pengembangan wilayah yang tidak terpusat pada satu
pusat pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor unggulan wilayah
kabupaten/kota belum menjadi prioritas utama dari tujuan
pembangunan Provinsi Maluku. Dengan adanya tujuan pembangunan
yang ingin dicapai dalam meningkatkan ekonomi wilayah dan
menjadikan wilayah lain sebagai pusat pertumbuhan baru (new growth
poles) maka pengembangan pembangunan wilayah sebaiknya
diarahkan pada kapasitas wilayah yang berbasis maritim sebagai
kekuatan potensi terbesar, (Kembauw E, dkk. 2015).

Penentuan arah dan strategi kebijakan pembangunan wilayah yang
berbasis pada kapasistas atau potensi lokal (local spesific) wilayah
harus mampu mengidentifikasi atau menemukenali dan
mengembangkan sektor-sektor unggulan selain memiliki nilai tambah
dan mampu memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang
memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (linkages) terhadap

[162]

sektornya sendiri dan sektor-sektor lainnya. Percepatan dan
pengembangan sektor-sektor unggulan menjadi dasar untuk
meningkatkan PDRB.

Meningkatnya PDRB tidak dilihat dari sisi struktur output yang
besar, nilai tambah bruto tetapi mampu meningkatkan nilai pengganda
dari output, pendapatan, tenaga kerja dan memberikan keterkaitan
(linkages) dengan sektor lainnya sebagai sektor pendorong utama
(prime mover). Selain itu sektor unggulan tidak hanya didasarkan pada
posisi relatifnya yang kuat karena hasil perhitungan
mengindentifikasikan posisi unggul namun harus memperhatikan posisi
relatif sektor yang lemah tetapi memiliki nilai strategis dengan
mempertimbangkan kapasitas atau potensi lokal (local spesific) wilayah
yang belum tergarap atau yang sudah tetapi belum dikelola secara
optimal, (Kembauw E, dkk. 2015).

Hasil indentifikasi sektor-sektor ekonomi Provinsi Maluku
memperlihatkan beberapa sektor yang sangat berpengaruh dalam
penentuan ekonomi wilayah. Sektor-sektor unggulan dapat berkembang
serta mampu menggerakkan system perekonomian wilayah
domestiknya maupun di luar wilayah tersebut. Dengan pemikiran di
atas maka arah dan strategi kebijakan pembangunan Provinsi Maluku
harus dikembangkan atas dasar kemampuan setiap wilayah atau pusat
pengembangan dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan berbasis
local specific, (Kembauw E, dkk. 2015).

Pemanfaatan kapasitas atau potensi lokal wilayah harus mampu
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan
pembangunan di Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil analisis maka
perlu adanya percepatan pengembangan sektor-sektor yang menjadi
sektor unggulan wilayah. Berdasarkan studi tipologi kabupaten/kota
(1999), dikatakan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang mampu
menggambarkan posisi relatif sektor tersebut terhadap perekonomian
wilayah maupun nasional dengan kemampuannya sebagai sektor
ungggulan dan mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah.
Untuk itu percepatan pengembangan sektor unggulan harus mampu
menggerakkan roda perekonomian dan mempercepat proses penciptaan

[163]

pusat pertumbuhan baru (new growth poles) diwilayahnya dan tidak
terpusat pada satu pusat pertumbuhan (growth pole) saja.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penentuan sektor
unggulan harus didasari pada kapasitas dan potensi lokal (local spesific)
wilayah sehingga menjadi acuan di dalam penentuan tujuan
perencanaan pembangunan dengan arah dan strategi kebijakan
pemerintah selain hasil analisis yang telah dilakukan saat ini.
Perencanaan pembangunan wilayah yang sesuai dengan kapasitas atau
potensi lokal wilayah dan menemukenali sektor unggulannya akan
mampu dalam pengembangan wilayah kawasan sentra produksi. Di
dalam menunjang proses pembangunan berdasarkan konteks wilayah
kepulauan seperti Provinsi Maluku, kawasan sentra produksi akan
meningkatkan interaksi atau keterkaitan satu wilayah dengan wilayah
lain baik secara spasial maupun fungsional. Arah dan strategi kebijakan
pengembangan sektor-sektor ekonomi wilayah melalui
identifikasi/menemukan sektor unggulannya dan dapat meningkatkan
kawasan sentra produksinya akan menciptakan fungsi pusat
pengembangan atau pertumbuhan baru di wilayah kepulauan Provinsi
Maluku, (Kembauw, dkk. 2015).

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DI
PROVINSI MALUKU

Arah pengembangan ekonomi wilayah kepulauan seperti Provinsi
Maluku perlu diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan
yang berbasis kapasitas atau potensi lokalnya. Dalam pelaksanaan
pembangunan daerah khususnya wilayah kepulauan dengan potensi
lokalnya yang cukup besar biasanya menemui berbagai kendala
terutama didalam mengembangkan kawasan sentra produksi sektor
unggulan. Dengan demikian seharusnya arah pengembangan sektor
unggulan di wilayah kepulauan Provinsi Maluku lebih diarahkan untuk
memacu atau mendorong sektor-sektor yang berbasis kapasitas atau
potensi lokalnya. Selain itu berbagai program pembangunan lebih

[164]

bersifat pendekatan proyek dan belum diarahkan pada upaya untuk
menjadikan wilayah kepulauan sebagai sentra produksi yang berbasis
potensi lokal. Terbatasnya infrastruktur di wilayah kepulauan juga
menjadi kendala dalam mengembangkan wilayah-wilayah pinggiran
(periphery) sehingga menimbulkan daya tarik pusat pertumbuhan
(growth pole) terhadap wilayah lain disekitarnya, (Kembauw, dkk.
2015).

Strategi kebijakan pembangunan ekonomi wilayah kepulauan
Provinsi Maluku didasarkan kepada berbagai komitmen yang dibangun
di antara pembuat maupun pengambil kebijakan pembangunan wilayah.
Berbagai komitmen perlu dibangun sebagai upaya memacu atau
mendorong sektor-sektor yang berbasis potensi lokal wilayahnya.
Adanya kebijakan pengembangan sektor unggulan yang berbasis
potensi wilayah perlu diukur darikemampuan mengidentifikasi sektor
unggulannya. Dengan kemampuan mengidentifikasi sektor unggulan
wilayah maka perlu adanya penguatan sektor-sektor prime mover
seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, jasa dan sektor lainnya.
Untuk itu bertolak dari kebijakan yang dibangun hendaknya memiliki
kemampuan strategi pengembangan wilayah. Kebijakan strategis
tersebut perlu diarahkan pada pengembangan semua sektor-sektor
unggulan wilayah guna mendukung kawasan sentra produksi sektor
unggulan dan menjadikan wilayahnya sebagai sentra pengembangan
sektor unggulan dalam kerangka penciptaan pusat-pusat pertumbuhan
baru (new growth poles) serta menjadikan masyarakat setempat sebagai
stakeholder pelaku utama pembangunan di wilayahnya. Kebijakan
strategis selanjutnya perlu berbasis kapasitas atau potensi lokal (local
spesific) wilayah yang dimilikinya dan mampu menjamin keberlanjutan
(sustainability) dari sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan
wilayahnya, (Kembauw, dkk. 2015).

Oleh karena itu pe-ngembangan sektor unggulan wilayah pada
setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku harus
mempertimbangkan aspek ketersediaan potensi sektor unggulan,
aksesbilitas fasiitas pelayanan pusat-pusat pengembangan serta
keberlanjutannya dalam jangka panjang. Untuk strategi kebijakan

[165]

program pengembangan ekonomi wilayah kepulauan berbasis kapasitas
atau potensi lokal (local spesific) maritim diarahkan untuk:

1. Mengidentifikasi atau menemukenali serta menentukan sektor-
sektor unggulan (key sectors) yang berbasis pada kapasitas atau
potensi lokal wilayah (local spesific) Provinsi Maluku yaitu
berbasis maritim.

2. Penyusunan rencana pe-manfaatan potensi lokal (local spesific)
wilayah di setiap wilayah pada level kabupaten kota kepulauan
Provinsi Maluku.

3. Pendayagunaan semua sektor pendukung utama (leading sectors)
terhadap sektor-sektor yang berbasis potensi lokal wilayahnya
menjadi sektor unggulan (key sectors).

4. Mendorong penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru (new
growth poles) pada wilayah kabupaten lainnya atau di wilayah
sekitar pusat pertumbuhan dan tidak terpusat pada satu pusat
pertumbuhan saja, yaitu di Kota Ambon.

5. Terbentuknya kawasan sentra produksi (KSP) sektor unggulan
wilayah yang dapat mendukung perkembangan ekonomi
kawasan di wilayah Provinsi Maluku sehingga percepatan dan
perluasan pengembangan ekonomi wilayah pinggiran (periphery)
dapat dipacu sesuai dengan kapasitas atau potensi lokal
wilayahnya (local specific).

6. Terbentuknya keterkaitan (konektivitas) diantara sektor-sektor
terunggul yang menjadi sektor unggulan dengan sektor terlemah
namun berpotensi berkembang sesuai potensi lokal wilayah dan
saling menguntungkan.

7. Mempertahankan keberlanjutan (sustainability) sektor-sektor
unggulan wilayah dalam jangka panjang.

8. Meningkatkan infrastruktur wilayah kepulauan untuk lebih
berdayaguna dan berhasil guna terutama dengan keterkaitan-nya
dengan keunggulan sektoral dari tiap wilayah.

9. Meningkatkan sektor-sektor unggulan wilayahkepulauan
terutama yang memiliki keterkaitannya dengan local spesific
wilayah yakni maritim.

[166]

10.Sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan local spesific
bahari/maritim adalah sektor perikanan, jasa transportasi dan
komunikasi.

Selanjutnya pemerintah daerah belum mampu menciptakan pusat-
pusat pertumbuhan baru (new growth poles) karena belum mampu
mengidentifikasi atau menemukenali dan menentukan sektor-sektor
unggulan mana yang berbasis local spesific. Selain itu seluruh aktivitas
perekonomian baik barang dan jasa (infrastruktur, keuangan,
transportasi dan komunikasi) dan seluruh investasi terpusat pada satu
pusat pertumbuhan, yaitu di ibukota provinsi. Hal ini mengakibatkan
munculnya persepsi investor yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan
dan kemudahan yang diperoleh bila berinvestasi di pusat pertumbuhan.
Dengan demikian wilayah di luar pusat pertumbuhan (periphery) akan
semakin tertinggal dan menimbulkan regional disparity.

Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan ekonomi wilayah kepulauan
(archipelagic state/archipelago) seharusnya berbasis pada kapasitas
atau potensi lokal wilayah kepulauan. Kebijakan ekonomi yang tidak
didasari keunggulan wilayah sering mengakibatkan ketertinggalan pada
wilayah-wilayah lain. Sebagai contoh majunya wilayah-wilayah di
Kawasan Barat Indonesia (KBI) khususnya pulau Jawa menimbulkan
ketimpangan antar Jawa dengan wilayah di luar Jawa.

Menurut World Bank (2009), selama bertahun-tahun unsur spasial
belum menjadi perhatian utama sehingga diperlukan konsep
pemahaman implementasi pada satu konsep pendekatan terhadap
geografi ekonomi. Dengan demikian perubahan-perubahan terhadap
pergeseran struktural ekonomi wilayah dapat disesuaikan dengan
potensi lokal (local spesific) wilayah setempat sesuai sektorsektor
unggulannya. Penetapan sektor prioritas harus dipandang secara
komprehensif, dan tidak semata-mata hanya ditentukan berdasarkan
besar nilai pengganda ekonomi saja. Keberlanjutan bahan baku,
besarnya investasi, peluang pasar dan kondisi sosial ekonomi
masyarakat juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan
oleh pembuat kebijakan.

[167]

Pengaruh lain yang cukup mempengaruhi terlambatnya
pembangunan di wilayah kabupaten lain adalah adanya pengertian yang
salah dari masing-masing wilayah setelah otonomi. Dimana setiap
wilayah mengembangkan konsep pengembangan sektor ekonomi yang
sama dengan wilayah lainnya tanpa mengidentifikasi atau menentukan
sektor unggulan wilayahnya. Selain itu keegoisan masing-masing
wilayah masih sering diperlihatkan tanpa memperhatikan kebutuhan
(needs) atau keterkaiatan (linkages) antarsektor maupun antarwilayah.
Dengan demikian pembangunan di era otonomi menjadi tidak
terkendali atau ketidakterpaduan pembangunan antar wilayah bahkan
secara nasional, (Kembauw, dkk. 2015).

PENUTUP

Semua faktor-faktor di atas mengakibatkan rendahnya pengelolaan
perekonomian wilayah yang berdampak pada pertumbuhan atau
kegiatan ekonomi yang tidak optimal dan menurunnya penerimaan
Produk Domestik Regional Bruto, lambatnya produktivitas sektor-
sektor strategis, rendahnya fungsi dan peran infrastruktur, tingkat
pengangguran tinggi sehingga pendapatan perkapita masyarakat
menjadi rendah dan berpengaruh buruk terhadap berbagai kegiatan
ekonomi masyarakat di daerah. Hal ini juga turut mempengaruhi
peringkat daya saing Provinsi Maluku secara nasional yang berada pada
posisi lima terbawah dari kondisi neraca daya saing antar provinsi di
Indonesia. Guna percepatan pembangunan wilayah dan pertumbuhan
sektor-sektor unggulan ekonomi wilayah kepulauan diperlukan
penciptaan pusat-pusat pengembangan atau pertumbuhan baru (new
growth poles) di Provinsi Maluku.

[168]

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu,
Yogyakarta.

Aswandi, Hairul dan Kuncoro, M., 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan
Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan, 1993-1999,
Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia, 11(1), 27-45.

Bappeda Provinsi Maluku. 1999. Master Plan and Action Plan
Kawasan Andalan. Kerjasama Lembaga Peneliti Unpatti,
Ambon.

Bank Indonesia. 2001. Daya Saing Daerah; Konsep dan
Pengukurannya di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Studi
Kebanksentralan. BPFE, Yogyakarta.

------2001. Program Pembangunan Pertanian. Departemen Pertanian
RI.Jakarta.

Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas,
2004.Kajian Strategis Pengembangan Kawasan Dalam Rangka
Mendukung Akselerasi Peningkatan Daya saing Daerah: Studi
Kasus Kelompok Industri Rotan-Cirebon, Logam-Tegal, Batik-
Pekalongan, Bappenas, Jakarta.

Feurer, R. and Chaharbaghi, K. 1995, Strategy Development: Past,
Present and Future. Management Decision, 33(6),11–21.

Habibie, Arifien, Nono R dan Anwar Wardhani., 1995, Pengembangan
Tenaga Kerja Off Farm Dalam Penyerapan Tenaga Kerja
Pedesaan, Makalah Seminar Nasional Liberalisme Ekonomi,
Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan, Penyelenggara Cides
dan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan
(P3KP), Universitas Gajah Mada, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Kembauw, E., Sinay, L. J., dan Sahusilawane, A. M., 2015.
Pembangunan Perekonomian Maluku.Deepublish, Yogyakarta.
ISBN:9786024013233.

Kembauw, E., Sahusilawane, A. M., dan Sinay, L. J., 2015. Sektor
Pertanian Merupakan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan

[169]

Ekonomi Provinsi Maluku. Jurnal Agriekonomika 4(2), 2407-
6260.
Kembauw, E., Anindita R., Mustadjab M.M., dan Muhaimin W., 2015.
Peningkatan Perekonomian di Provinsi Maluku. Keterkaitan
Sektor Dan Sistem Produksi Dalam Peningkatan Perekonomian
Di Provinsi Maluku. Titah Surga Yogyakarta.
Kembauw, E., Sahusilawane, A. M., dan Sinay, L. J., 2016. Peran
Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi
Maluku, Makalah Seminar Nasional Agribisnis dan
Pengembangan Ekonomi Perdesaan III. Prosiding Seminar
Nasional, Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo
Madura.
Kembauw, E., Sahusilawane, A. M., Sinay, L. J., and Batlolona, J.R.,
2018. The Role of the Economic Sector Growth in the Province
Maluku, Journal of Advanced Research in Law and Economics,
IX, Fall, 6(36), 2035-2041.
Kusumaatmaja, S. 2005. Visi Maritim Indonesia: Apa Masalahnya.
Maritim Indonesia, Jakarta.
Latif, Rindam 2006, Kajian Pengembangan Industri Pangan Berbasis
Buah-Buahan Unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau
dari Aspek Kelayakan dan Strategi Pengembangan, Disertasi
Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Perroux, F. 1988 The Pole of Development‟s New Place in a General
Theory of Economic Activity. In B. Higgins & D.J. Savoie (Eds),
Regional Economic Development: Essay in Honour of
Fransouis Perroux. Unwin Hyman, Buston:
Royat, Sujana, 1996. Pembangunan Ekonomi Regional dan Upaya
Menunjang Pertumbuhan KAPET Dalam Kaitannya Dengan
Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat,
Manajemen Usahawan Indonesia, No.12 Tahun XXV, 14-17.
Sahusilawane Aphrodite Milana; Kembauw Esther; dan Matulessy
Francina, 2011. Pelestarian Plasma Nutfah Tanaman Pangan
Secara Tradisional dalam Menjaga Ketahanan Pangan di
Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.
Makalah dalam Prosiding Seminar Nasional Pengembangan

[170]

Pulau-Pulau Kecil dari Aspek Perikanan Kelautan dan
Pertanian, 1,155-162.
Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D, 1996. Economic,
McGraw Hill, Inc., New York. Makroekonomi, terjemahan oleh
Haris Munandar, dkk, Erlangga, Jakarta.
Saragih. B., 2001. Strategi Pembangunan Pertanian. Makalah Seminar
Nasional Universitas Brawijaya. Malang.
Tjokrowinoto, Moeljarto 1995. Pengembangan Kawasan dan
Pengentasan Kemiskinan., Makalah Seminar Nasional
Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan,
Penyelenggara Cides dan Pusat Penelitian Pembangunan
Pedesaan dan Kawasan (P3KP), Universitas Gajah Mada
Yogyakarta, Tiara Wacana, Yogyakarta.
Todaro, M.P. 2000. Economic Development, Seventh Edition, New
York, Addition Wesley Longman, Inc.

[171]

[172]

BAB VIII Perempuan Pulau Menjaga

Pangan

Aphrodite Milana Sahusilawane
Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

PENDAHULUAN

Berbicara menyangkut usaha tani perempuanlah yang paling
banyak terlibat di dalamnya. Kearifannya dalam membudidayakan
benih dengan menerapkan tehnik bertanam yang jitu mengantarkan
perempuan menjadi petani yang sukses. Kontribusi perempuan di
bidang pertanian berimplikasi membantu pemerintah dalam program
pembangunan pertanian nasional, tidak kalah dengan laki-laki.
Sayangnya dalam statistik ekonomi tenaga kerja kaum perempuan
itu belum diperhitungkan. Mereka masih dianggap sebagai orang yang
membantu laki-laki sehingga hak-hak mereka sebagai pekerja sering
diabaikan. Hal ini menunjukan perempuan masih powerless tak
berdaya, terkungkung dalam ikatan patriakhi yang merupakan suatu
konstruksi sosial yang telah dibangun berabad-abad akibat dominasi
laki-laki terhadap perempuan. Konstruksi sosial ini menimbulkan
praktek diskriminasi terselubung, ketidaksetaraan dan ketidakadilan
gender yang hingga saat ini masih dialami oleh perempuan terutama
dalam rumah tangga petani. Tulisan ini bukan bermaksud mengajak
kaum perempuan untuk membangkang terhadap kodrat atau peran
sosialnya namun ingin menggaris bawahi bahwa kesetaraan gender
adalah suatu indoktrinasi negara yang harus diamalkan kepada semua
WNI, di manapun berada (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2011 Tentang Strategi Nasional
Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender).

Penduduk di Maluku yang tinggal di pulau-pulau kecil rentan
terhadap gejolak ketahanan pangan. Perubahan iklim yang semakin
dinamis, menyebabkan perubahan aktivitas dalam peran laki-laki dan

[173]

perempuan demi pemenuhan kebutuhan. Banyak studi telah dilakukan
menyangkut perubahan iklim baik di aras Nasional maupun aras lokal
(Maluku) yang menunjuk bahwa perubahan iklim telah membawa
dampak yang berat bagi perempuan dalam pemenuhan kebutuhan
hidup. Di musim kemarau air menjadi salah satu penghalang aktivitas
berusahatani, sedangkan di musim hujan kegiatan produktif sering
terhambat karena cuaca alam yang tidak mendukung. Beban yang
dipikul perempuan semakin berat namun dalam situasi apapun makanan
harus tersedia di atas meja makan. Ini berarti perempuan harus lebih
lama berkonsentrasi di kebun sebagai pola adaptasi demi tersedianya
makanan sepanjang tahun.

Di pulau Kisar musim kemarau berlangsung panjang (8 bulan).
Tanaman yang diusahakan antara lain jagung, ubi-ubian dan kacang-
kacangan (kacang hijau, kacang merah, kacang karkara). Pangan
rumahtangga itu ditanam dengan sistem itawase (Oirata) dan hapa
(Meher). Benih jagung dan kacang-kacangan serentak di tanam di
dalam satu lobang tanam dengan jumlah benih jagung lebih banyak
(5:3) mengantisipasi jika ada yang gagal. Jagung mendapat prioritas
karena merupakan makanan pokok yang harus tersedia sepanjang
waktu di dalam lumbung (Sahusilawane, 2012) dan (Sahusilawane,
dkk., 2015). Dipastikan tanaman akan tumbuh subur karena saat jagung
dan kacang mengambil unsur hara, bersamaan dengan itu kacang
mengeluarkan enzim leguminosa yang langsung diserap oleh jagung
(Mutualistik simbiosis). Menyikapi musim tanam yang berlangsung
singkat (4 bulan) perempuan-perempuan itu bekerja dengan sistem
rosong (tolong menolong) sehingga kebun-kebun mereka cepat terisi.
Masyarakat lokal dimanapun berada pasti memiliki pengetahuan
tentang lingkungan sebagai hasil relasi dan pengalaman mereka yang
cukup panjang (Ayawaila, 2005). Falsafah hidup selaras, serasi dan
seimbang, toleransi serta tolong menolong yang adalah pedoman hidup
masyarakat di pedesaan diekpresikan oleh perempuan-perempuan pulau
dalam berusahatani.

Perempuan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola
pangan rumah tangga memiliki pengetahuan yang banyak tentang alam
lingkungan sebagai hasil relasi dan pengalaman mereka yang cukup

[174]

panjang (Tong, 1988). Perempuan pandai menandai tanda-tanda alam

yang selalu dimanfaatkan untuk menolong mereka berusahatani.

Mereka sanggup menyiapkan dan mengisi atau mengubah lumbung-

lumbung alam menjadi lumbung-lumbung hidup dengan

menerapkan teknik relay planting atau panen tumbuh. Sebagai contoh

ketika memanen ubi-ubian maka umbi-umbi ubi yang baru, langsung

ditanam pada lubang-lubang bekas galian ubi. Perempuan-perempuan

itu sadar bahwa untuk beberapa saat umbi-umbian itu akan mati namun

saat musim hujan tanaman itu akan hidup atau tumbuh. Kebiasaan

melakukan teknik panen tumbuh ini umumnya dilakukan oleh

perempuan-perempuan petani di kepulauan Maluku. Sistem kerja

semacam ini menjamin pangan tidak pernah habis. Kearifan yang

dimiliki itu didukung oleh semangat kerja yang tinggi membuat

perempuan berhasil menunjukan eksistensi dirinya sebagai penjaga

pangan rumah tangga yang handal. Mereka bekerja tidak tanggung-

tanggung apapun yang dikerjakan adalah demi kelanjutan kehidupan

rumah tangganya.

Di pulau Selaru (Kabupaten Kep. Tanimbar) untuk ke kebun

perempuan-perempuan angin ber-tiup kencang laut bergelora mereka

harus tidur di kebun (Tnyafar) (Sopamena dan Pattiselanno, 2018). Di

desa Manueri (Pulau Babar) mereka berjalan naik turun bukit menuju

kebun sedangkan di pulau Longgar dan Apara (Kep. Aru) mereka

berenang sampai di tanusang (atoll) demi memperoleh ikan. Ya!! Demi

keluarga tercinta perempuan bekerja mati-matian agar pangan

rumahtangga tetap tersedia. Nyaris tidak ada sebutir benihpun yang

jatuh ke tanah tanpa sentuhan jemari perempuan (Wijaya, 2014). Hasil

penelitian menunjukan waktu kerja perempuan lebih panjang dari

waktu kerja laki-laki, yakni antara 14-16 jam per hari (Sahusilawane,

2008.). Perempuan tidak hanya melakukan satu jenis pekerjaan saja

tetapi multi burden. Dibalik semua itu mungkin ada air mata bercampur

keringat kelelahan yang jatuh ke bumi tanpa seorangpun yang tahu.

Pengorbanannya dianggap sebagai that is the way of my life (Sadli,

2010). Memang perempuan dalam kebudayaan apapun sulit

melepaskan diri dari kungkungan pengabdian bagi keluarga (Tong,

1988).

[175]

Perempuan bukan saja berkonsentrasi di kebun tetapi untuk
menambah pendapatan rumah tangga, mereka juga berusaha ternak
bahkan hasil-hasil penelitian menunjukan curahan waktu kerja
perempuan dalam pekerjaan beternak umumnya lebih besar
dibandingkan dengan laki-laki (Salim, 1995). Perempuan pulau bukan
saja telah memainkan peran tradisi berkegiatan re-produksi dalam ranah
domestiknya namun sebagai anggota masyarakat dan manusia
pembangunan dia juga memainkan peran transisi berkegiatan produktif,
berkiprah dalam ranah publik termasuk bekerja membantu laki-laki
(suami) mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup
rumahtangga. Mereka memasak sopi, gula merah, membakar sagu,
membuat ikan kering, kue-kue dan lain sebagainya untuk di jual. Di
Pulau Buru tepatnya di desa-desa pegunungan seperti Fenafafan dan
sekitarnya perempuan terpaksa mengadakan barter untuk mendapatkan
sembako yang ditukar dengan hasil tanaman pangan karena biaya
tranportasi yang mahal. Perempuan pulau bukan orang yang terisolir
tetapi dinamis (Pattinama, 2013) senantiasa welcome, suka
bersosialisasi dan senang berargumentasi sehingga sangat mendukung
melakukan aktivitas ekonomi papalele.

Di Kota Ambon perempuan-perempuan papalele dudu pasar,
ronda ikan dan buah dari rumah ke rumah. Ada yang berlayar antar
pulau seperti Ambon, Seram, Buru, Haruku dan Saparua bahkan
berlayar sampai di Kupang, Sorong serta Jayapura membawa sagu dan
kenari kering, gula merah dan lain sebagainya. Sumbangsih perempuan
terhadap pemenuhan kebutuhan rumahtangga sangatlah beragam. Dari
sisi total penerimaan rumah tangga perempuan mampu berkontribusi
antara 40-60 %. Itu artinya, peran perempuan tidak dapat diabaikan
dalam aktivitas rumahtangga (Sopamena, 2019); (Sopamena dan
Pattiselanno, 2018) bahkan untuk mendidik anak, perempuan lebih
dipercaya sejak dari embrio, melahirkan, sampai mengasuh. Pikiran,
akhlak, kepribadian serta perjuangan perempuan adalah hal yang
agung, sayangnya dia terbungkus oleh sistem budaya patriakhi sehingga
pelabelan yang selama ini melekat di atas pundaknya masih membuat
hak-haknya sering diabaikan. Contohnya bantuan pemerintah di bidang
usaha tani sasarannya adalah kepala keluarga yang nota bene laki-laki!

[176]

Bagaimana dengan kepala keluarga perempuan (perempuan single
parent?) statusnya sebagai kepala keluarga masih belum diakui secara
maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat (Sahusilawane dkk., 2015).
Sejalan dengan itu perempuan masih jarang dilibatkan dalam kegiatan
musyawarah pembangunan di tingkat desa dan kelurahan akibatnya
program yang disusun belum banyak manfaatnya bagi perempuan
terutama bagi mereka yang tinggal di pedalaman atau di pulau-pulau
yang terjauh, terluar dan terdepan. Hal mana bertentangan
dengan Pasal 28 D ayat 2, UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja (UUD 1945). Realitas sosial
menunjukan masih ada pemberian makna dan pemeliharaan
ketimpangan gender (Abdullah, 1995) padahal “ibu” bagi orang
Maluku diakui sebagai belahan jiwa dan sang pemberi hidup. Ibu
sangat dihormati dan dipuja bagaikan bayangan Tuhan.

Alam adalah anugerah Tuhan bagi manusia; semua sumberdaya
alam disediakan untuk dikelola demi kehidupan; namun manusia telah
mengeksploitasinya secara besar-besaran. Hasil-hasil penelitian
menunjukan sumber-sumberdaya alam mulai menipis bahkan terancam
habis, alam sudah tidak mampu lagi membenahi dirinya kini ada
ancaman bagi kelanjutan hidup manusia. Perempuan dengan sejumlah
kearifan tradisionalnya kenyataannya tetap mampu beradaptasi dengan
alam. Kedekatannya dengan alam membuat dia selalu berhasil menjadi
pengelola pangan rumahtangga yang handal, artinya dia bekerja mulai
dari produksi, distribusi, sampai di meja makan. Perempuan
dipersonafikasikan sebagai alam yang memberikan kehidupan kepada
manusia. Di dalam kesehariannya ia rela berkorban, giat bekerja mulai
dari dalam rumah sampai di luar rumah. Mulai dari matahari terbit
sampai mata bapak terbenam (Hubeis, 2010) namun terhegemoni oleh
laki-laki, tetapi dibalik dominasi laki-laki terhadap perempuan,
sepanjang sejarah ternyata perempuanlah yang memanusiakan manusia.
Dialah yang mengandung dan melahirkan. Peran generasi penerus
bangsa ada di atas pundaknya. Oleh karena itu perempuan perlu
mendapatkan previlagenya. Pelabelan, subordinasi, diskriminasi dan

[177]

stereotype yang selama ini menghambat pemenuhan hak-haknya harus
dihilangkan dan diperlakukan adil.

PENUTUP

Jika kita sepakat, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
sejahtera adil dan makmur maka hal ini tergantung seberapa jauh kita
menangkap makna dari tuntutan kesetaraan dan keadilan gender.
Kesetaraan adalah proses dan keadilan adalah hasil. Perempuan pulau
perlu diberdayakan melalui pendidikan yang khusus sesuai dengan
potensi pulau yang tersedia. Jagung, umbi-umbian dan sagu yang
biasanya dikonsumsi secara langsung, memang kini telah diolah namun
diversifikasi vertikalnya perlu ditingkatkan lagi sehingga memunculkan
daya saing yang kuat yang akan berdampak pada nilai ekonomi yang
tinggi pula. Pulau-pulau kecil yang jauh, sampai di daerah perbatasan
perlu dikembangkan menjadi daerah produksi pangan yang mampu
mendistribusi dan memasarkan produk lokal. Masyarakat yang ada di
pulau-pulau itu harus dipersiapkan sebagai aktor pembangunan yang
dapat menunjukan kesiapan negara Indonesia di dalam melaksanakan
pembangunan pertanian dan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Pulau-pulau kecil, terjauh, terluar, terdepan sampai diperbatasan,
sesungguhnya adalah “etalase” atau beranda rumah masyarakat
Indonesia yang akan memberi kesan “baik” kepada negara-negara
tetangga. Memberdayakan perempuan pulau adalah hal yang sangat
strategis sebagai sumber inspirasi bagi pembangunan ketahanan pangan
nasional menuju kemandirian pangan yang dapat dibanggakan.
Memberdayakan masyarakat di pulau-pulau dimaksud sekaligus upaya
mencegah munculnya kecemburuan sosial masyarakat yang dapat
menjurus menjadi disintegrasi bagi bangsa dan Negara Indonesia.

[178]

DAFTAR PUSTAKA

Ajawaiila J.W., 2005. Dinamika Budaya Orang Maluku Dalam Maluku
Menyambut Masa Depan, Lembaga Kebudayaan Maluku,
Ambon.

Hubeis Vitalaya S.Aida., 2010. Pemberdayaan Perempuan Dari Masa
Ke Masa, IPB Press, Bogor

-------, 2011. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Pelrindungan Anak No 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional
Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan
Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Jakarta

Pattinama M. J., 2013. Etnobotani Pulau Buru Liwit Lalen, Hafak
Lalen, Snafat Lahin Butemen (Studi Kasus Tentang Ekologi
Manusia Dalam Perspektif Pembangunan) Dalam Sintetis
Pemikiran Ilmiah Untuk Pembangunan Wilayah Kepulauan Di
Indonesia, Kumpulan Pidato Guru Besar Unpatti Edisi I, CV
Anugerah Sejati, Ambon

Sadli Saparinah., 2010. Berbeda Tetapi Setara, Gramedia, Jakarta
Sahusilawane A.M., 2008. Sistem Pertanian Dan Peralatan Tradisional

Orang-Orang Oirata Di Pulau Kisar, Laporan Penelitian, Balai
Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan
Maluku Utara.
Sahusilawane A.M., 2012. Potret Perempuan Oirata Di Pulau Kisar
Menjaga Pangan, Titah Surga, Yogyakarta.
Sahusilawane A. M, Uluputty M. R, Kembauw Esther, Djoko Wahyuni
S., (2015). Hapa: Suatu Kearifan Lokal Suku Meher Di Pulau
Kisar Dalam Menjaga Ketahanan Pangan, Jurnal Penelitian
Kesejahteraan Sosial, 14(3), 305-316.
Sahusilawane, A. M., 2019. Perempuan dan Usaha Ternak Domba di
Desa Purpura Kecamatan Kisar Utara. Agrilan 7(3), 265-277.
Saliem P Handewi, 1995. Potensi Dan Partisipasi Wanita Dalam
Kegiatan Ekonomi Pedesaan Dalam Prisma Majalah Kajian
Ekonomi Dan Sosial LP3Es, No.6, Tahun XXIV Juni 1995.

[179]

Sopamena, J. F., 2019a. Peran Gender Dalam Rumahtangga
Masyarakat Pulau Kecil Studi Kasus Kecamatan Teluk Ambon
Baguala Kota Ambon. Jurnal Agribisnis Terpadu.12 (1), 72-86.

Sopamena, J. F., 2019b. Resiliensi Nafkah Rumahtangga Masyarakat
Pulau Kecil, Studi Kasus Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat
Daya. Habitat. 11(2), 79-87.

Sopamena, J. F., 2019c. Kontribusi Perempuan Terhadap Penerimaan
Rumahtangga Masyarakat Pulau Kecil Studi Kasus Kecamatan
Teluk Ambon Kota Ambon. JEPA 3(4), 720-729.

Sopamena, J. F., dan Pattiselanno, A. E., 2018. Tnyafar : Women,
Livelihood Strategy in Selaru Island, West Southeast Maluku
District. IJEAB. 3(5), 1685-1690.

Tong, R. Putnam., 1998. Feminist Thought Pengantar Paling
Komprehensip Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis,
Cetakan IV, Jalasutra, Jogyakarta

Wijaya Hesty R, 2004. Perdagangan Internasional, Perekonomian
Pedesaan Dan Perempuan, Dalam Era Globalisasi,
Dalam Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru, Pilihan
Artikel Prisma,LP3ES, Editor Liza Hadiz, Pustaka LP3ES,
Jakarta.

[180]