Bunga Rampai Pemikiran Insan Pattimura Care for Sustainability

Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super Divisi : Spermatophyta
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Sub Kelas : Magnolidae
Ordo : Magnoliales
Famili : Myristicaceae
Genus : Myristica
Spesies : Myristica fragrans

Tanaman pala berasal dari Pulau Banda dan sekarang sudah
menyebar ke daerah daerah lain Indonesia, bahkan sampai di Grenada,
Amerika Tengah dan lain-lain. Jenis ini sampai sekarang masih
merupakan jenis yang unggul di Indonesia. Tanaman ini tumbuh baik di
daerah pegunungan dengan ketinggian kurang dari 700 meter dari
permukaan laut. Jenis ini membentuk pohon yang tingginya lebih dari
18 meter dan berdiameter 30 – 45 cm. Biji pala tunggal, berkeping dua,
dilidungi oleh tempurung, walaupun tidak tebal tapi cukup keras.
Bentuk biji bulat telur hingga lonjong, mempunyai tempurung berwarna
coklat tua dan licin permukaannya bila sudah cukup tua dan kering
(Nurdjannah, 2007).

Tanaman pala memiliki buah berbentuk bulat, berwarna hijau
kekuning-kuningan, buah ini apabila masak terbelah dua. Garis tengah
buah berkisar antara 3-9 cm, daging buahnya tebal dan asam rasanya.
Biji berbentuk lonjong sampai bulat, panjangnya berkisar antara 1,5-4,5
cm dengan lebar 1-2,5 cm. Kulit biji berwarna coklat dan mengkilat
pada bagian luarnya. Kernel biji berwarna keputih-putihan, sedangkan
fulinya berwarna merah gelap dan kadang-kadang putih kekuning-
kuningan dan membungkus biji menyerupai jala (Departemen
Pertanian, 1986).

Tanaman daerah tropis yang memiliki 200 spesies dan seluruhnya
tersebar di daerah tropis. Keadaan pertumbuhan yang normal, tanaman
pala memiliki mahkota yang rindang, dengan tinggi batang 10-18 m.
Mahkota pohonnya meruncing ke atas, dengan bagian paling atasnya

[93]

agak bulat serta ditumbuhi daunan yang rapat. Daunnya berwarna hijau
mengkilat, panjangnya 5-15 cm, lebar 3-7 cm dengan panjang tangkai
daun 0,7-1,5 cm (Departemen Pertanian, 1986).

Tanaman pala diperbanyak dengan cara sistem penyemaian biji
yang kemudian dipindahkan ke tanah yang memenuhi syarat. Tanah
yang paling baik adalah tanah yang berasal dari gunung berapi, pohon
pala akan tumbuh subur pada daerah pantai. Pertumbuhan tanaman
tersebut sangat baik pada pulau kecil. Pohon pala mulai berbuah pada
umur 8-10 tahun, dan hasil maksimum diperoleh pada umur 25 tahun,
dan dapat menghasilkan buah hingga umur 60 sampai 70 tahun.
Pemanenan dapat dilakukan 3 kali setahun hasil 1000 buah dari pohon
pala yang telah tua (Assagaf dkk, 2012).

Hasil yang diambil dari pala diperdagangkan di pasaran dunia
adalah biji, fuli minyak atsiri dan daging buah yang digunakan untuk
industri makanan di dalam negeri. Industri makanan pengolahan daging
buah pala antara lain adalah manisan pala, asinan pala, sirup, selai pala,
dodol serta kristal daging buah pala (Nurdjannah, 2007). Bubuk pala
dipakai sebagai penyedap untuk roti atau kue, puding, saus, sayuran dan
minuman penyegar. Minyaknya juga dipakai sebagai campuran parfum
atau sabun (Nurdjanah, 2007). Lama waktu yang dibutuhkan untuk
pengeringan biji pala selama ± 29 hari agar biji yang dihasilkan akan
mulus tidak keriput dengan kadar air sekitar 8%. Biji pala dalam
tempurung dinyatakan kering bila biji didalamnya terdengar saat
digoyang-goyang, walaupun hal itu tidak mutlak (Rismunandar, 1990).

BUAH PALA (MYRISTICA FRAGRANS)

Tanaman ini berasal dari pulau Banda dan sekarang sudah
menyebar ke daerah-daerah lain Indonesia, bahkan sampai di Grenada,
Amerika Tengah dan lain-lain. Jenis ini sampai sekarang masih
merupakan jenis yang unggul utama di Indonesia, tumbuh baik di
daerah pegunungan dengan ketinggian kurang dari 700 meter dari
permukaan laut. Jenis ini mem-bentuk pohon yang tingginya lebih dari
18 meter dan berdiameter 30-45 cm. Buah untuk keperluan rempah

[94]

biasa dipetik pada umur 9 bulan mulai persarian bunga. Buahnya
berbentuk peer, lebar, ujungnya meruncing, kulitnya licin, berdaging
dan cukup banyak mengandung air. Jika sudah masak warnanya kuning
pucat dan membelah dua, kemudian jatuh. Biji pala tunggal, berkeping
dua, dilidungi oleh tempurung, walaupun tidak tebal tapi cukup keras.
Bentuk biji bulat telur hingga lonjong, mempunyai tempurung berwarna
coklat tua dan licin permukaannya bila sudah cukup tua dan kering.
Namun bila buah masih muda atau setengah tua, setelah dikeringkan
warnanya menjadi coklat muda di bagian bawah dan coklat tua di
bagian atasnya dengan permukaan yang keriput dan beraluran. Biji dan
fuli yang berasal dari buah yang cukup tua dimanfaatkan sebagai
rempah, sedangkan yang berasal dari buah yang muda dimanfaatkan
sebagai bahan baku minyak pala karena kandungan minyak atsirinya
yang jauh lebih tinggi daripada biji yang berasal dari buah yang tua.
Pada buah muda (umur 4–5 bulan) kadar minyak atsiri berkisar antara
8–17% atau rata-rata 12% (Rismunandar, 1990).

Tempurung biji diselubungi oleh selubung biji yang berbentuk
jala, merah terang warnanya. Selubung biji disebut fuli atau bunga pala.
Fuli dari buah pala yang belum matang petik warnanya kuning pucat,
bila dikeringkan akan menjadi coklat muda. Fuli dari buah yang matang
petik berwarna merah cerah, bila dikeringkan akan menjadi merah
coklat, namun dalam penyimpanan yang lama dapat berubah menjadi
kuning tua hingga kuning jerami. Seluruh bagian dari buah pala yang
terdiri dari daging, fuli dan bijinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan, Diantara produk pala, yang paling dikenal di pasaran dunia
adalah fuli dan biji digunakan sebagai rempah dan minyak pala yang
biasa digunakan untuk obat-obatan.

INDUSTRI KECIL

Menurut Irianto (1996) dalam perekonomian nasional, industri
kecil merupakan suatu basis yang cukup besar dalam menopang ekspor
non migas, dan mem-perkuat struktur industri transformasi dari
masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industri kecil

[95]

mempunyai peranan yang sangat kuat dalam mendorong restrukturisasi
pedesaan ke arah yang lebih berkembang, melalui penyerapan tenaga
kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyebaran industri
dalam rangka mengantisipasi ketimpangan antara perekonomian di
perkotaan dan pedesaan.

Untuk menumbuhkan wirausaha baru, dalam mengembangkan
industri kecil harus ada pembinaan dari sentra-sentra industri, tujuannya
adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas guna
meningkatkan peningkatan pendapatan dan penyebaran industri yang
merata dan tercapainya peningkatan kemampuan industri dalam aspek
penyediaan produk jadi, bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri
maupun ekspor.

Definisi industri kecil menurut Dinas Perindustrian dan
perdagangan, yaitu:

a. Industri dengan investasi kurang dari Rp. 5 Juta.
b. Sumber modal usaaha pada umumnya berasal dari tabungan

sendiri atau lembaga keuangan tidak resmi.
c. Sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dikenali oleh

masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sebagian kecil
golongan ekonomi menengah.
d. Jumlah tenaga kerja kurang dari 19 orang.

Di Indonesia, industri kecil dapat diklasifikasikan berdasarkan
jumlah nilai investasi yang digunakan dan nilai asetnya serta jumlah
tenaga kerja. Selain itu sebagian besar memiliki ciri-ciri industri yang
mengandalkan keterampilan tradisional, seni dan penggunaan teknologi
yang tepat guna. Teknologi pembuatan sirup pala akan meningkatkan
nilai tambah dari buah pala yang selama ini hanya di olah dan di jual
sebagai manisan, berkhasiat untuk kesehatan dengan rasa alami buah
pala dan tidak menggunakan bahan tambahan makanan yang
berbahaya. Gula yang digunakan pada pembuatan sirup selain memberi
rasa manis juga mempengaruhi tekstur dan penampakan yang lebih baik
(Luthony, 1993).

Buah pala mempunyai flavour yang kuat,sehingga bila di olah
menjadi sirup, manisan, dan selai bisa menghasilkan produk olahan

[96]

dengan bau dan rasa yang khas. Hal ini karena flavor merupakan
komponen yang cukup penting sebagai penambah cita rasa pada produk
pangan (Amos dan Purwanto, 2002). Menurut Jukic et al. (2006),
aroma buah pala yang khas berasal dari komponen-komponen kimiawi
yang terkandung didalamnya seperti monoterpen hidrokarbon dan
monoterpen alkohol, sedangkan komponen aroma utama yang terdapat
dalam minyak pala adalah terpen, terpen alkohol, dan fenolik eter.
Proses pengolahan daging buah pala sering terkendala dengan rasa
sepat yang disebabkan oleh kandungan tanin yang sebagian besar
terdapat dalam kulit buah.

Agroindustri merupakan kegiatan strategis yang menambah nilai
dalam mata rantai produksi dan menciptakan keunggulan kompetitif,
selain itu dapat meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kualitas
hasil, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan
ketrampilan produsen dan meningkatkan pendapatan (Suwarni et al,
2013).

PALA SEBAGAI BAHAN MAKANAN DAN
MINUMAN

Daging buah pala merupakan bagian terbesar dari buah pala segar,
namun baru sebagian kecil saja yang sudah dimanfaatkan, sebagian
besar hanya dibuang sebagai limbah pertanian. Daging buah pala
berpotensi untuk diolah menjadi menjadi berbagai produk pangan.
Berbagai produk yang sudah dikenal antara lain manisan pala, sirup
pala, selai, dodol dan sebagainya. Pengolahan daging buah pala
menjadi produk pangan akan meningkatkan nilai ekonomi daging buah
pala yang selama ini hanya merupakan limbah.

Buah pala yang akan diolah menjadi produk olahan pala dapat
dengan mudah diperoleh oleh para pengrajin/pengusaha. Para penjual
buah pala biasanya langsung datang ke pasar terdekat di daerah
pengrajin, bahkan penjualan ada yang diantar sampai ke depan rumah
pengrajin/pengusaha. Dilihat dari ketersediaannya, bahan penolong

[97]

juga mudah diperoleh oleh para pengrajin/pengusaha di pasar-pasar
tradisional.

Tabel 4. 1 Komposisi kimia daging buah pala segar dalam 100 gram

Komponen Jumlah

Air (%) 89

Protein (%) 0,3

Lemak (%) 0,3

Minyak atsiri (%) 1,1

Pati (%) 10,9

Serat kasar (%) tad

Abu (%) 0,7

Vitamin A (IU) 29,5

Vitamin C (mg) 22,0

Vitamin B1 sedikit

Ca (mg) 32,2

P (mg) 24,0

Fe (mg) 1,5

Sumber : Rismunandar (1990)

Keterangan: tad = tidak ada atau kecil sekali

PENGOLAHAN DAGING BUAH PALA

Assauri (1998) menyatakan bahwa pengendalian persediaan adalah
suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi persediaan
komponen rakitan (parts), bahan baku, dan barang hasil/produk,
sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan
penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan
efektif dan efisien. Tujuan pengendalian persediaan secara terinci
dapatlah dinyatakan sebagai usaha untuk:

1. Menjaga agar perusahaan tidak kehabisan persediaan sehingga
kegiatan produksi tidak terhenti.

2. Menjaga supaya pem-bentukan persediaan oleh perusahaan tidak
terlalu besar atau berlebih-lebihan, sehingga biaya-biaya yang
timbul dari persediaan tidak terlalu besar.

[98]

3. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari
karena ini akan berakibat biaya pemesanan menjadi besar.

Persediaan bahan baku utama jus daging buah pala, yaitu berupa
daging buah pala pada UKM (Usaha Kecil Menengah) Hunilai yang
berada di desa Hutumuri dusun Toisapu kota Ambon. Bahan baku
daging buah pala pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Hunilai dibeli
dan diolah sesuai dengan kebutuhan pesanan dari pelanggan. Bahan
baku daging buah pala tidak bisa disimpan lebih dari dua hari karena
akan menurunkan kualitas produk jus daging buah pala. Jumlah
produksi jus daging buah pala adalah 800 sampai dengan 900 botol jus
per hari. Dimana bahan baku yang diperlukan untuk melakukan
produksi per hari adalah sebanyak 1.000 daging buah pala.

Usaha Kecil Menengah (UKM) Hunilai melakukan pembelian
bahan baku dari suplier yang ada disekitar desa Hutumuri yang telah
menjadi rekanan selama ini. Namun apabila terjadi kekurangan bahan
baku akibat kehabisan bahan baku pada suplier di sekitar desa
Hutumuri maka UKM Hunilai harus membeli pada suplier yang berada
diluar desa Hutumuri. Proses pembuatan sari buah secara garis besar
meliputi tahap-tahap sortasi, pencucian, blanching, penghancuran,
pengepresan, pasteurisasi, pembotolan, dan exhausting. Pengolahan sari
buah harus melalui beberapa tahapan proses pengolahan, yaitu:
a. Sortasi dan pengupasan

Sortasi bertujuan untuk memisahkan antara buah yang baik dan
buah yang jelek atau busuk (Bielig dan Werner, 1986). Sortasi
dilakukan dengan memilih buah yang telah matang penuh dan masih
dalam kondisi baik (tidak busuk), tidak masalah bila buah terlampau
matang (Haryoto, 1998 dalam Marta, 2007).
b. Pemotongan dan pencucian

Pemotongan bertujuan untuk mengecilkan ukuran buah supaya
proses blansing dapat merata dan memudahkan dalam proses
penghancuran buah dan ekstraksi karena luas permukaannya yang
lebih besar (Haryoto, 1998 dalam Marta, 2007). Pencucian dilakukan
dengan air bersih agar buah terbebas dari segala kotoran yang

[99]

melekat, seperti tanah, debu, sisa pestisida, dan lain-lain (Tressler dan
Joslyn, 1961).
c. Blanching

Buah yang sudah dicuci, kemudian diblanching. Blanching
dapat menggunakan prinsip celup ataupun uap, tergantung
karakteristik buah dan hasil yang diharapkan. Hal ini bertujuan
untuk mengurangi mikroba awal, menginaktivasi enzim katalase dan
peroksidase, dan melunakkan jaringan buah (Kusumawati, 2008).
d. Penghancuran

Buah akan dihancurkan sehingga didapatkan ekstrak (bubur
buah), sedangkan ampas atau residunya merupakan hasil samping
(Earle, 1983). Pada proses penghancuran ini, ditambahkan air
dengan perbandingan tertentu untuk membantu proses penghancuran
(ekstraksi).
e. Penyaringan

Sari buah yang diperoleh biasanya masih mengandung partikel
padat sehingga perlu dihilangkan agar mendapatkan sari buah yang
jernih. Penghilangan dapat dilakukan dengan cara mekanis dan
kimiawi. Pemisahan dengan didiamkan beberapa waktu akan terjadi
pengendapan padat karena adanya gaya gravitasi partikel padat,
kemudian dapat diambil bagian jernihnya. Selain itu, penyaringan
dapat dilakukan dengan menggunakan kain atau kertas saring
(Tressler dan Joslyn, 1961).
f. Pasteurisasi

Pasteurisasi bertujuan untuk mengurangi jumlah
mikroorganisme dalam produk dengan pemanasan. Pasteurisasi
hanya cocok dilakukan untuk produk makanan dengan pH di bawah
4,2. Pasteurisasi dilakukan pada suhu di bawah 100°C (Ashurst,
1998).
g. Pembotolan sari buah dan exhausting

Setelah proses pemasakan dilakukan pengisian ke dalam wadah
atau botol. Botol dan tutup yang akan digunakan harus disterilisasi
terlebih dahulu, caranya dengan merebus dalam air mendidih selama
30 menit. Sterilisasi sebaiknya dilakukan sesaat sebelum proses
pengisian, dengan demikian botol tidak tercemar kembali oleh udara

[100]

dari luar. Proses pengisian sirup ke dalam botol harus dilakukan
pada waktu sirup masih panas (hot filling), dengan tujuan agar sisa-
sisa mikroorganisme yang masih tersisa dalam botol dapat dihambat
pertumbuhannya (Tressler dan Joslyn, 1961). Hal yang harus
diperhatikan pada saat pengisian ke dalam botol adalah pemberian
headspace. Pemberian ruang antara atau headspace saat pengisian
sangat tergantung dari bentuk tutup botol yang digunakan. Botol
dengan tutup gabus perlu headspace sekitar 3,5 cm, sedangkan botol
dengan tutup plastik perlu headspace sekitar 2,5 cm (AFRC Institute
of Food Research, 1989). Proses exhausting bertujuan untuk
menghilangkan udara dari dalam bahan dan mencegah adanya
gelembung-gelembung udara pada sirup yang telah dibotolkan
(Tressler dan Joslyn, 1961).
h. Pendinginan

Tahap ini dilakukan untuk mengkondisikan agar sari buah lebih
awet. Untuk mempertahankan kualitas dari sari buah yang dibuat
maka sari buah tersebut dapat disimpan pada suhu lemari pendingin
antara 410°C, karena pada suhu tersebut aktivitas kehidupan
mikrobia perusak dapat terhambat pertumbuhannya.

Teknologi pembuatan sirup pala akan meningkatkan nilai tambah
dari buah pala yang selama ini hanya diolah dan dijual sebagai
manisan, berkhasiat untuk kesehatan dengan rasa alami buah pala dan
tidak menggunakan bahan tambahan makanan yang berbahaya. Gula
yang digunakan pada pembuatan sirup selain memberi rasa manis juga
mempengaruhi tekstur dan penampakan yang lebih baik (Luthony,
1993). Agroindustri merupakan kegiatan strategis yang menambah nilai
dalam mata rantai produksi dan menciptakan keunggulan kompetitif,
selain itu dapat meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kualitas
hasil, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan
ketrampilan produsen dan meningkatkan pendapatan (Suwarni et al.,
2013).

[101]

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)

Analisis Economy Order Quantity merupakan analisis yang
digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana persediaan bahan baku
daging buah pala pada UKM Hunilai dalam memenuhi kebutuhan
produksi jus daging buah pala setiap bulannya agar tidak terjadi
kekurangan maupun kelebihan bahan baku daging buah pala. Untuk
menganalisis EOQ pada UKM Hunilai terlebih dahulu harus diketahui
besarnya kuantitas pembelian bahan baku daging buah pala, biaya
pemesanan, dan biaya penyimpanan bahan baku daging buah pala per
buah. Rincian mengenai besarnya kuantitas pembelian bahan baku
daging buah pala, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan bahan
baku daging buah pala per buah pada UKM Hunilai dapat dilihat pada
Tabel 4. 2.

Tabel 4. 2 Kuantitas Pembelian Bahan Baku, Biaya Pemesanan, dan

Biaya Penyimpanan Per Buah Daging Buah Pala

Uraian Satuan Jumlah

Pembelian Bahan Baku (D) Buah 2.000

Biaya pemesanan per pemesanan (S) Rp 100.000

Biaya penyimpanan (H) Rp 84

Berdasarkan uraian tabel 4. 2. maka dapat dihitung EOQ sebagai
berikut :

= √2. .


= √2 (100.000)(2.000)
84

= 2.182

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah persediaan bahan
baku yang optimal pada UKM Hunilai adalah 2.182 buah. Jika
persediaan bahan baku pada UKM Hunilai lebih besar dari 2.182 buah

[102]

maka UKM Hunilai harus mengurangi jumlah persediaan bahan baku
daging buah pala agar bahan baku di gudang tidak menumpuk yang
menyebabkan kerugian.

Sebaliknya jika persediaan bahan baku daging buah pala kurang
dari 2.182 buah, maka UKM Hunilai harus menambah jumlah
persediaan bahan baku agar tidak terjadi kekurangan bahan baku yang
menyebabkan terganggunya proses produksi yang berakibat pada
hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah pembelian bahan baku
daging buah pala pada UKM Hunilai per dua hari sebanyak 2.000 buah.
Dengan demikian jumlah pembelian bahan baku daging buah pala lebih
kecil dari jumlah pembelian bahan baku yang paling optimal yaitu
2.182 buah. Pembelian bahan baku daging buah pala yang tidak optimal
dapat menyebabkan UKM Hunilai bisa kehabisan stok sehingga tidak
mampu melakukan proses produksi secara optimal untuk memenuhi
permintaan konsumen.

PENUTUP

Tiga hambatan utama dalam rantai nilai pala, yaitu: (1) Belum
adanya tata niaga pala mengakibatkan tidak adanya kepastian harga dan
pasokan kebutuhan, serta menimbulkan ketergantungan petani yang
sangat besar kepada tengkulak, (2) Kapasitas petani (dalam budidaya
yang baik, pengelolaan usaha dan kelembagaan), mengakibatkan
rendahnya kualitas, kontinuitas pasokan pala ke para pedagang dan
akses ke informasi dan sumber pasar; dan (3) Minimnya lembaga
pendukung bisnis (business supporting system) mengakibatkan
lemahnya kapasitas pelaku utama dalam rantai nilai pala. Arah
penguatan rantai nilai komoditas pala perlu difokuskan pada
peningkatan kualitas dan kontinuitas pasokan dari petani. Hanya
dengan kualitas yang baik dan pasokan yang stabil akan dapat
diupayakan peningkatan pendapatan bagi petani. Sementara dukungan
yang dibutuhkan dari lembaga-lembaga terkait adalah, akses ke
informasi dan sumber pasar serta peningkatan kapasitas petani (baik

[103]

dalam aspek budidaya yang baik, pengelolaan keuangan usaha dan
kelembagaan di tingkat petani). Diversifikasi produk olahan pala
mempunyai peluang dalam peningkatan pendapatan petani pala, karena
hasil analisis ekonomi terhadap jenis olahan, semuanya layak untuk
dikembangkan.

[104]

DAFTAR PUSTAKA

AFRC Institute of Fruit Research. 1989. Home Preservation of Fruit
and Vegetables. London, HMSO Publications Centre.

Amos dan W. Purwanto. 2002. Hard Candy Dengan Flavor Dari
Minyak Pala. Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia. 4(5),1-6.

Ashurst, P.R., 1998. The Chemistry and Technology of Soft Drink and
Fruit Juices. CRC Press, New York.

Assagaf, M., Hastuti, P., Hidayat, C dan Supriyadi. 2012. Perbandingan
Ekstraksi Oleoresin Biji Pala (Myrictica Fragrans Houtt) Asal
Maluku Utara Menggunakan Metode Maserasi Dan Gabungan
Distilasi–Maserasi. Jurnal Agritech. 32(3), 240-248.

Bielig, H.J. and J. Werner. 1986. Fruit Juice Processing. FAO
Agricultural Services Bulletin. Roma :

Badan Pusat Statistik Maluku. 2006. Maluku dalam Angka. Badan
Pusat Statistik Maluku, Ambon. 253−258.

Bustaman, S., 2008. Prospek Pengembangan Minyak Pala Banda
sebagai Komoditas Ekspor Maluku. Jurnal Litbang Pertanian,
27(3), 93-98.

Departemen Pertanian. 1986. Pala dan Pengolahannya. Buku. Bagian
Proyek Informasi Pertanian. Biak..

Earle, R.L., 1983. Unit Operations in Food Processing Second Edition.
Pergamon Press. United Kingdom:

Hadad, E.A. dan A. Hamid. 1990. Mengenal Berbagai Plasma Nutfah
Pala Di Daerah Maluku Utara. Balai Penelitian Tanaman
Rempah dan Obat, Bogor.

Irianto, B., A.J. Rieuwpassa, Bustaman S., dan Edwin W., 1998.
Karakterisasi Zona Agro-Ekologi Maluku, Gugus Pulau I dan
II. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Pengkajian Pertanian Tahun
Anggaran 1997/1998. Ambon-BPTP Maluku hlm 45-60.

Jukic M, O Politeo and M Milos. 2006. Chemical Composition and
Antioxidant Effect of Free Volatile Aglycones from Nutmeg
(Myristica fragrans Houtt.) compared to Its Essential Oil.
Croatia Chemica Acta CCACAA. 79(2),209-214.

[105]

Kusumawati, R. P. 2008. Pengaruh Penambahan Asam Sitrat dan
Pewarna Alami Kayu Secang (Caesalpinia Sappan L) terhadap
Stabilitas Warna Sari Buah Belimbing Manis (Averrhoa
Carambola L), Skripsi, Fakultas Teknologi Pertanian IPB,
Bogor.

Luthony T.L., 1993. Tanaman Sumber Pemanis. Penerbit: Penebar
Swadaya. Jakarta.

Marta, H.W., Asri, dan S. Tati. 2007. Pengaruh Penggunaan Jenis Gula
dan Konsentrasi Sari Buah terhadap Beberapa Karakteristik
Sirup Jeruk Keprok Garut (Citrus nobilis Lour), Laporan
Penelitian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Padjajaran, Bandung.

Nurdjannah, N., 2007. Tekhnologi Pengolahan Pala. Badan Penelitian
dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Bandung.

Rieuwpassa, A.J. B. Irianto. S. Bustaman., dan Edwin Waas. 1998.
Karakterisasi zona agro-ekologi Maluku, Gugus Pulau IV, V,
VI, VII dan VIII. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Pengkajian
Pertanian Tahun Anggaran 1998/1998. Ambon-BPTP Maluku.

Rismunandar. 1990. Budidaya dan Tataniaga Pala Cetakan Kedua. PT
Penebar Swadaya. Jakarta.

Suwarni N, VD Yunianto dan A Setiadi. 2013. Analisis Faktor-faktor
Produksi yang Mempengaruhi Keuntungan Agroindustri Kecil
Penyulingan Minyak Pala dan Dampaknya pada Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Bogor. Agromedia. 31 (1), 1-11.

Tressler, D.K. and M.A. Joslyn, 1961. Fruit and Vegetable Juice
Processing Technology. The AVI Publishing Company, Inc.
Westport.

[106]

BAB V Formulasi Pengaturan Pengawasan
Dan Evaluasi Penataan Ruang Sebagai
Bagian Dari Instrumen Prinsip Kehati-
Hatian Dalam Peraturan Daerah
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Maluku

La Ode Angga
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya
disebut UUDNRI 1945 merupakan norma dasar yang fundamental
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seta sumber
daya alam di Indonesia. Hak menguasai sumber daya alam dan
lingkungan hidup lebih lanjut diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 14 ayat
(1) UUPA. Pasal 2 UUPA menyatakan:

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diberikan
kewenangan untuk:
(1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
(2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
(3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang dan peraturan-peraturan hukum yang mengenai bumi, air,
dan ruang angkasa.

[107]

Selanjutnya Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
selanjutnya disebut UUPPLH. Di dalam UUPPLH ketentuan mengenai
Tata penataan ruang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang
menyatakan:
(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah
wajib didasarkan pada KLHS.
(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup.
Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 2, Pasal 14 ayat (1) dan
Pasal 15 UUPA tersebut di atas maka, pemerintah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang seanjutnya disebut UUPR.
Pasal 2 dan 3 UUPR menyatakan:
• Pasal 2
Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 disusun berasaskan: a. Keterpaduan; b. Keserasian, keselarasan dan
keseimbangan; c. Keberlanjutan; d. Keberdayagunaan dan keberhasil
gunaan; Keterbukaan; e. Kebersamaan dan Kemitraan; f. Perlindungan
kepentingan umum g. Kepastian hukum dan keadilan; dan h.
Akuntabilitas”.
• Pasal 3
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan
ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional dengan:
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam

dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya
manusia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

[108]

Selanjutnya dalam Pasal 2f UUPPLH dan penjelasannya, dan Pasal
3 PP Nomor 21 Tahun 2005 dan penjelasannya mengatur prinsip
kehati-hatian dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai implementasi
prinsip kehati-hatian dalam penataan ruang maka dalam Pasal 55-59
Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Pasal 44
adanya pengaturan pengawasan dan evaluasi penataan ruang sebagai
bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian. Dalam Perda Nomor 16
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku,
selanjutnya disebut Perda RTRW Provinsi Maluku. Dalam Perda
RTRW Provins Maluku tidak ada pengaturan mengenai pengawasan
dan evaluasi penataan rung yang sudah diatur dalam UUPR. Dengan
tidak ada pengaturan pengawasan dan evaluasi dalam Perda No. 16
Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku maka Perda No. 126
Tahun 2013 terjadi insinkronisasi dengan UUPR dan UUPPLH, karena
tidak mengatur pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dari instrumen
prinsip kehati-hatian, pencegahan dini dan/atau tindakan antisipatif
(precautionary principle) dalam penataan ruang. Sebagai isu hukum
dalam penulisan ini adalah Perda No. 16 Tahun 1013 tentang RTRW
Provinsi Maluku insinkronisasi dengan UUPR dan UUPLH khususnya
Pasal 55-59 dan 44 yang mengatur pengawasan dan evaluasi penataan
ruang. Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas dapat
dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana
Rekonstruksi Formulasi Pengaturan Pengawasan Dan Evaluasi
Penataan Ruang Sebagai Bagian Dari Instrumen Prinsip Kehati-Hatian
Dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Maluku?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu
penelitian yang dilakukan terhadap azas-azas hukum, kaedah-kaedah
hukum dalam arti nilai (norma) peraturan hukum konkrit dan sistem
hukum (Mertokusumo, 2009). Di dalam penelitian ini menggunakan
beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam

[109]

penelitian adalah: a. pendekatan perundang-undngan (statute approach),
b. pendekatan kasus (comparative approach), (Hutchinson, 2002) dan c.
pendekatan konseptual (conseptual approach) (Marzuki, 2008).

KERANGKA TEORITIK

Untuk melakukan analisis dalam penulisan artikel ini, penulis
menggunakan tiga teori sebagai pisau analisis, tiga teori yang dimaksud
yaitu: a. Teori Negara Hukum Kesejahteraan, b.Teori Jenjang Norma,
dan c. Teori Urban Sustainable Development.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Dalam teori negara kesejahteraan (walfare state), tujuan negara
dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan cita-cita
bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (Kansil dan Kansil, 1977). Teori negara kesejahteraan,
merupakan perpaduan antara konsep negara dan negara kesejahteraan.
Menurut Burkerns (Aminuddin, 1999):

“Negara hukum (rechtsstaat) adalah negara yang menempatkan
hukum sebagai dasar kekuasaannya dan menyelenggarakan
kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di lakukan di bawah
kekuasaan hukum”.

Sedangkan konsep negara kesejahteraan menurut: Bagir Manan
adalah:

“Negara atau pemerintah tidak semata-mata penjaga keamanan
atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab
untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Manan, 1996).

Lahirnya negara kesejahteraan sebagai reaksi terhadap gagalnya
konsep negara hukum klasik dan negara hukum sosialis. Kedua konsep
dan tipe negara hukum tersebut, memiliki dasar dan bentuk penguasaan
negara atas sumber daya ekonomi yang berbeda. Secara teoritik

[110]

perbedaan itu dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh idiologi atau
paham-paham yang dianutnya. Pada negara hukum liberalis klasik
dipengaruhi oleh paham liberalisme atau negara hukum klasik
sedangkan negara hukum sosialis dipengaruhi oleh paham Marxisme
(Saleng, 2004).

Dalam Teori Negara Hukum Kesajahteraan ada empat fungsi
Negara di bidang perekonomian, fungsi yang paling esensial terletak
pada fungsi pengatur (regulator). Apabila fungsi regulator keliru atau
lalai menempatkannya maka akan berdampak kepada ketiga fungsi
yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi regulator
pemerintah harus memperhatikan norma moral dan hukum yang
berlaku. Mengenai teori negara kesejahteraan ini, Utrecht mengatakan
sebagai berikut (Friedman, 1971):

“Pemerintah suatu negara hukum modern bertugas menjaga
keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial
disegala lapangan masyarakat. Dalam suatu welfare state, masa
ekonomi liberal telah lampau dan ekonomi liberal itu telah diganti
oleh suatu ekonomi yang lebih terpimpin oleh pusat (central geleid
economie)”.

Tugas pemerintah bukan lagi hanya sebagai pejaga malam
(nachtwakerstaat) dan tidak boleh berdiam diri secara pasif, tetapi
harus turut serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga
kesejahteraan bagi semua orang dapat lebih dijamin (Marbun dan
Mahmodin, 2000).

Kelsen (1961) menyebutkan mengenai hal ini sebagai berikut:
“In all modern legal orders, the state as weel as any other juristic
person, may have rights in personan, may any of the rights and
duties stipulated by private law. When there is a civil code, its
norm apply to private persons and to the state”.

Indikasi Negara Republik Indonesia sebagai negara yang secara
resmi mengikuti teori negara kesejahteraan, tercermin di dalam
Pembukaan dan batang Tubuh UUDNRI 1945. Hal ini dapat dilihat
dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, selanjutnya dapat dilihat

[111]

dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 UUDNRI 1945, yang
secara yuridis konstitusional mengandung amanat bagi pemerintah
sebagai penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara (Mubyarto, 1994):

a. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;

b. Penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di
dalamnya;

c. Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar;
d. Penyelenggaraan lapangan kerja.

Berdasarkan semangat yang terkandung di dalam Pasal 33
UUDNRI 1954, baik pemerintah maupun rakyat bersama-sama harus
berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.
Kegiatan pembangunan nasional yang berasaskan kebersamaan dan
kekeluargaan sesuai dengan UUDNRI 1945, mempunyai makna yang
sangat luas dimana masyarakat tidak dapat menyerahkan upaya-upaya
untuk mencapai kesejahteraan semata-mata ke tangan pemerintah saja.
Pencapaian tujuan kesejahteraan harus dilakukan bahu membahu antara
segenap unsur masyarakat dengan pemerintah (Wisnuwardani, 2010).

Penggunaan teori negara kesejahteraan dalam penulisan disertasi
ini berdasarkan pada suatu pemahaman bahwa dalam konsep
pembangunan hukum administrasi lingkungan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah berbasis keberlanjutan (Sustainable) lingkungan hidup
merupakan suatu perwujudan yang berakar pada fungsi negara untuk
mewujudkan negara kesejahteraan (walfare state) dalam menangani
dan mengatasi masalah ketimpangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam kajian disertasi ini
tentang prinsip kehati-hatian dalam rencana tata ruang wilayah yang
berbasis keberlanjutan lingkungan hidup di provinsi maluku. Negara
atau Pemerintah, pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota, dianggap
tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Bahwa Negara atau pemerintah dan
pemerintah daerah perlu turut campur dalam pengaturan rencana tata
ruang wilayah termaksud dalam pembentukan Perda No. 16 Tahun

[112]

2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 harus dapat
melahirkan produk perundang-undangan yang pro pada perlindungan
dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta
penataan ruang untuk mewujudkan negra yang sehat, kuat sehingga
tercipta kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya rakyat Maluku
dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup.

TEORI JENJANG NORMA

Dalam Teori Jenjang Norma dikatakan bahwa: “Dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang
hukum (Stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam
teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu
berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata
susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber
dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan
bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Norma
Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut
tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi
Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai
Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang
berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan
presupposed” (Soeprapto, 2010).

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber
dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma
hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang
lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem
norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat
bergantungnya norma-norma dibawahnya, sehingga apabila Norma
Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di
bawahnya.

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen
mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya
dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum

[113]

dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang.

Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma

yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan

berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.

Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis

dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga

berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam

suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

• Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma

Fundamental Negara);

• Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan

Dasar/Aturan Pokok Negara);

• Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-Undang
”Formal”);

• Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung

(Aturan pelaksana/Aturan otonom).

Dari pernyataan Hans Kelsen dalam hal tata susunan/hierarki
sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat
bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma
Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di
bawahnya, demikian juga sebaliknya peraturan perundang-undangan
yang ada dibawahnya harus merujuk pada nilai dasar tadi. Maka sudah
selayaknya atau seyogyanya pembentukan Perda No. 16 tahun 2016
tentang RTRW Provinsi Maluku harus mendasarkan pada nilai dasar di
atas, baik UUDNRI 1945, undang-undang Perlindungan dan
Pengelolaan lingkungan hidup maupun Undang-undang Penataan
Ruang (Soeprapto, 2010).

TEORI URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Teori ketiga dalam penulisan artikel ini adalah Teori Urban
Sustainable Development, dilandasi oleh pengertian kota atau perkotaan
yang disepakati hingga kini. Berbagai definisi mengenai kota atau

[114]

perkotaan yang dikembangkan pada dasarnya bersifat kontekstual
terhadap fungsi dan pendekatan yang digunakan. Pendekatan geografis-
demografis memandang kota sebagai lokasi pemusatan penduduk yang
tinggal bersama dalam ruang wilayah tertentu dengan pola hubungan
rasional dan cenderung individualistik dengan ciri demografis relatif
memiliki status pendidikan, ekonomi, dan sosial lebih tinggi dibanding
wilayah non-perkotaan. Pendekatan ekonomis memandang kota sebagai
pusat peningkatan produktivitas dan produksi barang dan jasa,
pertemuan lalu-lintas perdagangan dan kegiatan industri, serta tempat
perputaran uang yang bergerak dengan cepat dan dalam volume yang
tinggi. Pendekatan fisik memandang kota sebagai pusat dan sistem
berbagai prasarana dan sarana untuk memfasilitasi kehidupan dan
kreativitas warganya. Pendekatan sosiologis-antropologis memandang
kota sebagai pemusatan penduduk dengan latar belakang heterogen,
lambang peradaban kehidupan manusia, pusat kebudayaan, sumber
inovasi dan kreasi, serta wahana untuk peningkatan kualitas hidup. UU
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan
kawasan perkotaan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Beberapa pakar
memberikan pengertian kota atau perkotaan sebagai area terbangun
yang berlokasi saling berdekatan, meluas dari pusatnya hingga ke
daerah pinggiran dan terdiri dari bangunan-bangunan permukiman,
komersial, industri, pemerintahan, prasarana transportasi, dan lain-lain
(Anonim, 2017).

Pengertian pembangunan kota berkelanjutan secara prinsipil
selaras dengan pengertian pembangunan berkelanjutan, dimana
perspektif ruang difokuskan pada ruang perkotaan. Sebagaimana
dinyatakan oleh Urban 21 Conference (Berlin, July 2000),
pembangunan kota berkelanjutan diartikan sebagai upaya
meningkatkan kualitas kehidupan kota dan warganya tanpa
menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang akibat
berkurangnya sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan
(Anonim, 2017a). Dalam konteks yang lebih spesifik, kota yang

[115]

berkelanjutan (sustainable city) diartikan sebagai kota yang
direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang
didukung oleh warga kota yang memiliki kepedulian dan
tanggungjawab dalam penghematan sumberdaya pangan, air, dan
energi; mengupayakan pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan; dan
mengurangi pencemaran terhadap lingkungan (Anonim, 2017).

Sesuai dengan karakteristik suatu kota, maka pembangunan kota
berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya terus-menerus untuk
meningkatkan kualitas kehidupan warga kota melalui peningkatan
produktivitas di sektor sekunder dan tersier dan penyediaan pra sarana
dan sarana perkotaan yang layak dengan mempertimbangkan dampak
invasi dan intensifikasi kawasan terbangun terhadap kerusakan
lingkungan kota serta mensyaratkan keterlibatan yang tinggi dari warga
kota terhadap upaya penghematan konsumsi sumberdaya alam dan
pengendalian penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena kawasan
perkotaan cenderung didominasi kawasan terbangun dan bukan
merupakan kawasan pertanian dalam arti luas, maka secara implisit
memiliki ketergantungan terhadap pasokan sumberdaya alam dari
kawasan lainnya. Dengan demikian, pembangunan kota berkelanjutan
relevan dengan pengertian upaya mengurangi ketergantungan terhadap
pasokan sumber daya alam dari luar tersebut (Anonim, 2017c)

PEMBAHARUAN HUKUM (LAW REFORM)

Pembaharuan hukum adalah proses dimana hukum diubah kearah
hukum yang berisikan nilai-nilai yang berpijak pada aspirasi
masyarakat serta keadilan, bukan kepentingan orang dan kelompok
tertentu (Hurblur, 1986). Tujuan pembaruan hukum sendiri adalah: a)
menjaga hubungan esensial antara hukum dan aspirasi masyarakat, dan
b) agar hukum menjadi efektif dan menjamin kepastian hukum bagi
anggota masyarakat (Hasibun, 2012). Pembaruan hukum bukan hanya
dimaknai sebagai penggantian atau pembaruan perundang-undangan,
namun lebih pada perubahan prinsip yang menjadi dasar dari sebuah
tata hukum, dari yang berlandaskan pada ide-ide dan kesenjangan sosial,

[116]

menuju pada ide-ide kesetaraan dan keadilan (Mahmodin, 2010).
Pembaruan hukum harus merupakan upaya menjadikan hukum sebagai
institusi yang mampu menjalankan pekerjaannya, sesuai kebutuhan dan
tuntutan masyarakat (Warrasih, 2005). Artinya, pembaruan hukum
merupakan on going process yang dimaksudkan sebagai perubahan
seperangkat tata nilai menuju seperangkat tata nilai lain yang lebih baik,
dalam suatu sistem hukum. Perubahan mendasar yang dimulai dari
perangkat tata nilai ini, berlanjut sampai tataran substansi, struktur,
prosedur dan kultur hukumnya.

Pembaruan hukum dalam konteks ini dimaknai tidak hanya
sekedar sebagai legal reform semata, namun lebih sebagai law reform,
sehingga tidak hanya merombak secara substansial isi dari peraturan
perundang-undangan atau sebatas kegiatan formalistik dan prosedural,
namun juga merombak kesadaran para pembentuk Undang-undang
bahkan kesadaran masyarakat, sesuai dengan nilai yang telah menjadi
kesepakatan bersama yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum
bangsa Indonesia (Wignyosoebroto, 2012). Hal tersebut bisa dipahami
bahwa, pembaharuan hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana
hukum diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum
yang dicita-citakan oleh para pendiri negara.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan
Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan
pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.

Untuk bisa menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan
yang tangguh dan berkualitas, maka dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memperhatikan tiga landasan, antara lain:

[117]

Landasan Filosofi, Landasan Yuridis dan landasan Sosiologis.
Peraturan Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofi
(filosofische grondslag), apabila rumusannya mendapatkan pembenaran
secara filosofis. Artinya sesuai dengan pandangan hidup dan cita-cita
kebenaran, keadilan, serta kesusilaan. Suatu peraturan perundang-
undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (rechtsground)
apabila mempunyai dasar hukum yang lebih tinggi derajatnya.
Sedangkan, perundang-undangan dikatakan memiliki landasan
sosiologis (sociologische grondslag) apabila ketentuan-ketentuan sesuai
dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, agar peraturan
tersebut bisa dilaksanakan secara efektif. Pertimbangannya ketiga
landasan tesebut, agar peraturan perundang yang dibentuk memiliki
kaidah yang sah secara hukum (legal validity) berlaku efektif dan
memenuhi keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut dipertegas oleh A.
Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida bahwa
(Wignyosoebroto, 2012):

“Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang
patut, akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan
oleh “cita negara hukum” yang tidak lain adalah pancasila, yang
oleh Attamimi diistilahkan sebagai “bintang pemandu”. Artinya
adalah bahwa Pancasila harus menjadi acuan dan landasan idiil-
filosofis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di
Indonesia, atau dalam istilah lain Pancasila sebagai norma dasar
(grund norm) bagi adanya peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Pembentukan peraturan perundangan maupun materi
peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari
Pancasila”.
Beranjak dari pemikiran tersebut di atas Attamimi mengitroduksir
bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan harus
memperhatikan asas-asas, antara lain:
Asas sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara
yang terkandung di dalam pancasila, selaku asas hukum umum
bagi peraturan perundang-undangan, asas sesuai dengan cita
hukum dan norma fundamental negara yang terkandung di dalam
pancasila; asas sesuai dengan sesuai dengan prinsip Negara hukum;

[118]

asas sesuai dengan prinsip negara hukum berdasar konstitusi; asas
keadilan, keseimbangan, keserasian dan ketertiban, perdamaian,
pengayoman dan prikemanusiaan (Soeprapto, 1998).

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini,
dimaksudkan dengan membuat UUPR. UUPR ini penting untuk dibuat
dalam rangka menciptakan penataan ruang yang baik, baik di pusat
maupun di daerah. Untuk melakukan pengaturan Penataan Ruang di
Provinsi Maluku maka Pemerintah dengan persetujuan DRPD Provinsi
Maluku membentuk Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi
Maluku yang memuat antara lain: a. ketentuan umum; b. ruang lingkup;
c. azas dan tujuan, tugas dan wewenang, kebijakan dan strategi
penataan; d. ruang wilayah provinsi; e. rencana struktur ruang wilayah;
f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Maluku; g. hak,
kewajiban dan peran masyarakat; h. ketentuan pidana; i. penyidikan; j.
ketentuan peralihan; dan k. ketentuan penutup.

FORMULASI KEBIJAKAN

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (policy) dalam
menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, sering juga kebijakan legislatif disebut
dengan istilah “kebijakan formulatif” (Arief, 2011). Formulasi
kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan
tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan
hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah
selesai, di samping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam
mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada
ketidaksempurnaan pengolahan tahap-tahap formulasi. Tahap-tahap
tersebut mencerminkan aktifitas yang terus berlangsung yang terjadi
sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya,
dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap
pertama (penyusunan agenda) atau tahap di tengah dalam aktifitas yang
tidak linear.

[119]

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara
memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Untuk
itu, pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang dituangkan
dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah dan
pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan
regional terangkum dalam kebijakan sosial (social policy). Kebijakan
sosial memuat kebijakan politik, ekonomi, hukum, pertahanan
keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan, perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang dan sebagainya.
Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat.

Kebijakan legislatif merupakan langkah awal di dalam
penanggulangan kejahatan secara fungsional dapat dilihat sebagai
bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan,
yang di tuangkan ke dalam perundang-undangan yang meliputi:

1) perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan apa yang dilarang;
2) perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat

dikenakan terhadap pelakunya (baik berupa pidana atau
tindakan);
3) perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme
sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Bahwa kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy)
merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy) termasuk di
dalamnya kebijakan legislatif (legislatif policy).

REKONSTRUKSI FORMULASI PENULIS TENTANG
ARAHAN PENGAWASAN DAN EVALUASI
PENATAAN RUANG

Beranjak dari regulasi pengaturan prinsip kehati-hatian dalam
hukum nasional, yaitu Pasal 2f UUPPLH dan penjelasannya dan PP No.
21 Tahun 2005 serta cerminan dari prinsip kehati-hatian dalam
pengaturan mengenai pengawasan dan evaluasi penataan ruang dalam
Pasal 55-59 UUPR, maka penulis mengusulkan formulasi terhadap

[120]

pengaturan pengawasan dan evaluasi yang belum diatur dalam Perda
Nomor 16 Tahun 2013-2033 tentang RTRW Provinsi Maluku. Untuk
pengaturan Arahan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang dalam
Perda No.16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-
2033 penulis melakukan Rekostruksi Formulasi:
• Pasal 1

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan RTRW
Provinsi Maluku dilakukan pengawasan terhadap kinerja
pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

• Pasal 2
(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa
kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam
penyelenggaraan penataan ruang, Gubernur, dan
Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai
dengan kewenangannya.
(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah
penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur
mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan
Bupati/Walikota.
(4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah
penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Gubenur mengambil langkah penyelesaian yang tidak
dilaksanakan Bupati/Walikota.

• Pasal 3
(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pula
pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat
penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

[121]

(2) Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat
penyelenggaraan penataan ruang wilayah Provinsi disusun
standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk
tingkat Kabupaten/Kota.

(3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan
dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

(4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal
bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dengan peraturan Gubernur.
• Pasal 4

(1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat
wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang
penataan ruang.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
pada pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap
pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang diatur
dengan peraturan Gubernur.

PENUTUP

Rekonstruksi Formulasi pengaturan arahan pengawasan dan
evaluasi penataan ruang dalam Perda RTRW Provinsi Maluku sebagai
bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian, yaitu dengan merujuk
kepada Pasal 55-59 UUPR, Pasal 2f UUPPLH dan penjelasannya, serta
merujuk kepada Principle 15 Deklarasi Rio Tahun 1992.

[122]

DAFTAR PUSTAKA

Aju, W. D., 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Negara

Dalam Penguasaan Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum

Malang: Universitas Barawijaya Fakultas Hukum.

Alhumami Amich, Negara Kesejahteraan, WWW. Freelists.org.

diakses tanggal 28 April 2017.

Aminuddin, 1999. Privatisasi BUMN Persero, Disertasi Fakultas

Hukum Universitas UNAIR Suranaya.

Anonin, 2017a. http://tumoutou.net/702_07134/71034_10.htm, diakses

tanggal 3 April 2017.

Anonin, 2017b.

http://74.6.239.67/search/cache?ei=UTF8&p=%22city+designe

d+ with+consideration%22&fr=my-

myy&u=en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_city&w= %22city+

designed+with+consideration%22&d=T2eEhExISq_o&icp=1&

amp;.intl=us), diakses tanggal 3 April 2017.

Attamimi, A., H., S., 1992. Teori Perundang-Undangan Indonesia:

Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia
yang Menjelaskan dan MenjernihkanPemahaman.” Pidato

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Friedman, W, 1971. The Stale ang The Rule Of Law In A Mixed

Economy, London: Steven & Son,

Hadjon, M. P., 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.

Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada Universty Prees.

Hasibun A., 2012. Pembaruan Substansi Hukum di Era Pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono dalam Komisi Yudisial Republik

Indonesia, Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem

Hukum Indonesia Jakarta: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial

Republik Indonesia.

Hurlbur, W. H., 1986. Law Refor Commissions in the United

Kingdom,Australia and Canada. Juriliber.

Kansil CST dan ST. Kansil Chiristine, 1977. Hukum Tata Negara

[123]

Republik Indonesia (1) Jakarta: Rineka Cipta.
Kelsen H., 1961.General Theory of Law and State, New Yor: Russel

and Russel.
Mahmodin, M, M., 2010. Keniscayaan Reformasi hukum: Upaya

menjaga Jati Diri dan Martabat Bangsa Makalah dalam
Konvensi Kampus VI dan Tamu Tahunan XII Forum Rektor
Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9
Januari
Manan Bagir, 1996. Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka
Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Orasi Ilmiah
Fakultas Hukum Unila Bandar Lampung.
, 1985. Sistem dan Teknik pembuatan Peraturan Perundang-
Undangan Tingkat Daerah, Bandung: LPPM Unisba.
Marbun S.F., dan Mahmodin, M. M., 2000. Pokok-Pokok Hukum
Administrasi Negara, Yogyakarta: Penerbit Liberti.
Maria, F., I., S., 1998. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan
Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
Maria, F., I., S, 2010. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan
Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
Mubyarto, 1994. Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta:
Penerbit LP3ES.
Nawawi A. B., 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang:
Prenada Media Group,
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati
Produk Rekayasa Genetika (PRG).
Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, (Lembaran
Daerah Tahun 2013 No. 16).
Saleng, A., Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press, 2004.
Soetandyo W., 2012. Hukum yang Tak Kunjung Tegak; Apa yang Salah
dengan Kerja Penegak Hukum di Negeri ini?” dalam Bunga
Rampai Dielektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia.
Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik
Indonesia.

[124]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUDNRI 1945)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 2034.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 5059.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No.
4739).

Usman, Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Kebijakan
Hukum Pidana, (Universitas Jambi: Fakultas Hukum),
http://www.infodiknas.com/106 penanggulangan-kejahatan-
dalam-perspektif-kebijakan-hukum-pidana, diakses tanggal 29
April 2017.

Warrasih Esmi, PranataHukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang:
Suryandaru Utama, 2005.

[125]

[126]

BAB VI Perlukah Ada Fakultas Ilmu Budaya
Unpatti Sebagai Garbah Studi
Kebudayaan (Maluku) Yang
Berkelanjutan?

Falantino Eryk Latupapua
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura

PENDAHULUAN

Pada era disrupsi dan dinamisasi teknologi kecerdasan buatan ini,
kita semua, baik sadar maupun tanpa sadar, sedang menjadi saksi
terhadap terjadinya perubahan gaya hidup umat manusia secara amat
cepat, masif, dan penuh dengan ledakan-ledakan yang mengejutkan.
Dunia yang tadinya bergerak lambat dalam habituasi gerakan yang
sangat spasial dan berbatas, dalam waktu beberapa puluh tahun terakhir
ini tiba-tiba menjadi tanpa batas. Ruang-ruang spasial yang tadinya
menjadi penanda kebudayaan dan peradaban telah berubah menjadi
ruang terbuka, sulit diprediksi, dan sulit dikendalikan. Arus informasi
berubah dari habituasi kolektif menjadi sangat personal akibat
teknologi ponsel yang berkembang sangat cepat. Setiap orang dapat
dengan mudah terpapar berita yang masif dan bombastis tentang
munculnya virus baru yang menghebohkan dunia; menguatnya tren
gaya hidup yang membongkar mitos dan tabu; perang laten maupun
frontal baik pada tataran fisik maupun gagasan-gagasan yang
melibatkan bangsa-bangsa di dunia hingga antar individu dan kelompok
masyarakat terbatas.

Arus informasi melalui media massa konvensional maupun
internet yang serba terbuka namun semakin personal menciptakan nilai-
nilai baru yang mulai menggilas secara perlahan-lahan berbagai tatanan
yang sudah dianggap mapan, terutama dalam relasi antarmanusia. Kita
akan semakin mudah menyaksikan fenomena remaja saling rundung di

[127]

media sosial hingga berlanjut pada pertengkaran fisik, bahkan
pembunuhan atau bunuh diri. Pada kesempatan lain, orang-orang
berpendidikan menyebarkan berita bohong tanpa disaring; ikatan-ikatan
kekerabatan yang makin kendor. Fenomena kemerosotan nilai,
termasuk dalam dunia pendidikan menjadi semakin nyata, yang
ditunjukkan, antara lain, lewat peristiwa murid memukul guru, atau
siswa merudapaksa sesama siswa. Pada saat yang sama, gejala
xenomania muncul dan orang-orang muda tak lagi punya kepedulian
untuk mengenal dan mencintai akar kultural yang diwariskan oleh
generasi sebelum mereka.

Beberapa fenomena, sebagaimana yang telah disebutkan, dapat
ditemukan di sekeliling kita, dalam konteks nasional hingga lokal.
Dalam beberapa pengalaman melakukan penelitian di bidang sastra
lisan dan budaya di wilayah Kepulauan Maluku, para informan
menyatakan kegundahannya tentang minat dan kepedulian generasi
muda terhadap kekayaan budaya berupa bahasa daerah, sastra lisan,
tradisi lisan, taraf literasi, dan lain-lain, telah mengalami degradasi
yang cukup memprihatinkan. Collins (2018) dengan jelas
mengemukakan bahwa “kita sama-sama harus insaf bahwa sebagian
besar bahasa yang disebut dan diceritakan dalam karangan ini sudah
tergoyang di ambang kepunahan, malah ada yang sudah punah. Fakta
ini sepatutnya menggerakkan generasi muda dan tua untuk mencari
jalan dan menentukan langkah agar bahasa daerah di seluruh Maluku
tetap terpelihara dan lestari sehingga selalu mampu mencerminkan
budaya dan citra manusia, serta masyarakat Maluku”.

Tutuarima, dkk (2017) mengemukakan tentang memudarnya
pengetahuan, kesadaran, dan penghayatan relasi Pela Gandong di
Maluku pada generasi yang lebih muda oleh sebab faktor pendidikan,
migrasi, dan pewarisan antargenerasi. Tradisi tersebut masih tetap
diketahui dan dipelajari sebagai pengetahuan kolektif; masih tetap
dianggap sebagai tradisi yang harus dipertahankan. Tetapi, perubahan-
perubahan yang terjadi di masyarakat pascakonflik Maluku
memunculkan apa yang disebut sebagai semantic depletion, yakni pola
perilaku menghayati tradisi hanya untuk kepentingan citra dan kesan,

[128]

sementara penghayatan dan pengakuan hakiki mulai perlahan-lahan
hilang.

Demikianlah kebudayaan sering dibiarkan bertumbuh “liar” dan
menghidupkan dirinya sendiri. Bahkan, telah berkembang semacam
ilusi yang menepatkan budaya sebagai takdir sehingga memicu
fatalisme pada orang-orang yang kurang beruntung. Kebudayaan sering
digunakan sebagai “air” untuk mematikan “api” maslaah atau konflik,
alih-alih memperlakukannya sebagai sistem pengetahuan yang harus
hidup dan melekat serta bertumbuh dan terpelihara seiring pertumbuhan
masyarakat. Para seniman, maestro tradisi, dan pelaku adat kebanyakan
terpaksa menghadapi perubahan zaman sendirian dalam kecemasan
akan tertinggal oleh deru modernitas. Modernitas pun sering
menyebabkan manusia memperlakukan sejarah dan tradisi sebagai
narasi tentang masa lalu semata, alih-alih menganggapnya sebagai
media untuk mengenali nilai diri sendiri. Adat dan bahasa sering hanya
dianggap penting dibarui perannya ketika terjadi persoalan-persoalan
yang mengganggu keseimbangan masyarakat atau saat kepunahan
menjadi fakta yang tidak bisa dibantah.

Kemunduran-kemunduran tersebut berkelindan dalam jejaring
disrupsi yang terjadi seiring berkembangnya teknologi informasi.
Disrupsi adalah istilah yang relatif baru muncul setelah sebelumnya
dunia mengenal istilah globalisasi. Secara harafiah, disrupsi berarti
„tercabut dari akarnya‟. Lebih lanjut, disrupsi dapat dipahami sebagai
perubahan fundamental akibat bergesernya aktivitas nyata manusia
menuju virtual atau maya, oleh sebab ledakan internet dan media sosial.
Marshall McLuhan mencetuskan istilah a global village untuk menamai
fenomena hilangnya batas-batas geografis dan spasial oleh
perkembangan teknologi internet yang, dewasa ini, sudah semakin
merambah hingga ke daerah-daerah yang tadinya amat terpencil. Dalam
ketegangan seperti itulah, terjadi arus manusia, arus media, arus
teknologi, arus finansial, dan arus gagasan.

Dalam kenyataan yang demikian, tampaknya bahwa daerah-daerah
periferi seperti Maluku tidak akan terhindarkan dari berbagai perubahan
yang telah terjadi, bahkan berpeluang menjadi pusat global village
dalam berbagai dimensi yang dapat dieksplorasi oleh warga dunia. Oleh

[129]

karena itu, tampaknya keterampilan dan pengetahuan manusia menjadi
komponen tak terpisahkan dari perkembangan itu. Pengetahuan dan
keterampilan tidak seluruhnya berhubungan dengan semua yang
bersifat positivistik tetapi juga tentang rasa, etika, dan estetika. Aspek-
aspek yang disebut belakangan, di antara banyak aspek yang lain, tentu
tidak bisa selalu didekati dengan pendekatan logis dan eksak tetapi
sering bersangkutan dengan konvensi, konstruksi, bahkan kontradiksi.
Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran pengetahuan sosial dan
budaya (humaniora) seyogyanya menduduki peran penting sebagai
penyeimbang dan membentuk perilaku manusia di antara berbagai
kecerdasan buatan yang sudah dan akan semakin berkembang.

Dalam ketegangan sedemikian itulah, perguruan tinggi menjadi
entitas penting sebagai benteng terakhir ketahanan masyarakat.
Mengapa demikian? Tentu saja karena perguruan tinggi sebagai
institusi akademik menjalankan peran vital Tri Darma, yakni
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga
unsur tersebut menjadi saluran untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan nilai dan karakter
intelektual, serta mendekatkan masyarakat dengan etos dan etika
keilmuan sebagai jalan paling tepat untuk memelihara peradaban
manusia.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka institusi pendidikan tinggi,
termasuk Universitas Pattimura, secara reorientatif dan ideal mesti
mengenali dan membangun dirinya sebagai think-tank alih-alih sekadar
mengejar kapital dan citra. Berikutnya, institusi pendidikan tinggi pun
mesti terus menciptakan keseimbangan sistem saintifik yang menjadi
landasannya, dengan menjadikan masyarakat sebagai kiblat.
Keseimbangan yang demikian terlihat pada persepsi yang egaliter
tentang signifikansi semua bidang ilmu bagi pengembangan institusi,
serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tulisan ini akan membentangkan secara kritis hasil pengamatan
empiris, dokumentatis dan fenomenologis untuk memahami eksistensi
dan okupansi Universitas Pattimura dalam pembangunan kebudayaan di
Maluku dan Indonesia. Eksistensi dan okupansi tersebut dipahami
sebagai landasan untuk memahami wacana pengetahuan budaya yang

[130]

menjadi bagian penting dari sistem saintifik modern, terutama dalam
kaitan dengan konstruksi, reorientasi, dan vitalitas kebudayaan dan
studi kebudayaan pada institusi pendidikan tinggi. Lebih lanjut, tulisan
ini merupakan catatan reflektif tentang keseimbangan dan keadilan
perlakuan terhadap semua rumpun ilmu, terutama ilmu-ilmu budaya
atau humaniora, dalam berbagai strategi dan kebijakan pengembangan
institusi. Pada akhirnya, tulisan ini diharapkan dapat membangun
wawasan bersama tentang peran Universitas Pattimura dalam
pembangunan kebudayaan di Maluku dan Indonesia untuk mencapai
nilai-nilai unggul yang mampu menciptakan ketahanan di tengah
dinamisasi arus perkembangan teknologi di era disrupsi. Tentunya
sasaran tulisan ini adalah memperkuat kesadaran tentang menjaga
vitaslitas budaya Maluku secara berkelanjutan dalam suatu garbah atau
saluran, yakni Fakultas Ilmu Humaniora atau Ilmu Budaya. Tujuannya
tentu saja untuk memperlebar jangkauan sekaligus memperdalam
intensitas studi-studi atau penelitian yang komprehensif, pembelajaran
dan pengabdian kepada masyarakat dalam bingkai ilmu humaniora.

PARADIGMA STUDI KEBUDAYAAN DALAM
PEMBANGUNAN PERADABAN MANUSIA

Dalam bab terakhir bukunya, Teori Dasar Analisis Kebudayaan,
filsuf Max Weber memaparkan tentang kemunculan kelas terdidik di
Cina yang menyebabkan peta kelas sosial tidak lagi ditentukan oleh
kekayaan tetapi oleh jabatan. Yang dimaksudkan oleh Weber dengan
“jabatan” berhubungan langsung dengan apa yang ia jelaskan sebagai
“kualifikasi yang ditentukan oleh pendidikan, dan khususnya oleh
ujian-ujian” (Weber, 2002: 315). Cina, menurutnya, membuat
pendidikan literer menjadi ukuran prestise sosial dalam bentuk yang
paling eksklusif, jauh lebih eksklusif daripada di Eropa selama periode
humanis, atau sebagaimana yang berlaku di Jerman. Para calon pejabat
dididik dalam pengetahuan literer dan kesusasteraan yang ia sebut
sebagai literati adalah kelas terdidik dan intelektual dalam bidang sastra

[131]

dan seni yang menjadi pembawa kemajuan menuju “administrasi
rasional” dan juga kemajuan semua “kecerdasan”.

Kecenderungan serupa dapat ditemukan juga dalam sejarah
pengetahuan Barat, mulai dari zaman klasik hingga pada masa
Renaisans. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pandanwangi (2009),
Renaisans merupakan suatu periode sejarah yang panjang, suatu masa
terjadinya perubahan tradisi berpikir dan pola kehidupan yang sangat
mendasar dan banyak pengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan,
kebudayaan, seni dan desain dan arsitektur. Ia mengutip O‟Donnel yang
menyimpulkan bahwa perkembangan pengetahuan pada masa itu
menjadi titik tolak reformasi abad XVI menyusul bangkitnya
pengetahuan dan perkembangan humanisme (minat terhadap
perkembangan pengetahuan manusia dan ilmu, dan sikap toleran dan
tebuka terhadap ide-ide). Periode ini ditandai dengan diterjemahkannya
literatur-literatur klasik Yunani-Romawi ke dalam bahasa latin untuk
kemudian dibaca dan dipelajari oleh berbagai kalangan. Penemuan
kembali pikiran-pikiran yang telah dicetuskan pada masa klasik
Yunani-Romawi tersebut memberi “pencerahan”, dan pengetahuan baru
yang kelak menjadi suatu tanda lahirnya ilmu pengetahuan modern
yang menjadi cikal bakal industri dan desain modern.

Sebagai contoh lain, Oey-Gardiner, dkk (2017:67)
mengungkapkan fakta menarik mengenai terpisahnya secara radikal
antara sains dan teknologi di satu sisi dan sosial-humaniora di sisi lain
dan implikasinya dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di era
global mulai dirasakan dan sangat digelisahkan oleh para pengamat
studi agama dan keislaman karena akan berakibat pada stabilitas dan
instabilitas keamanan nasional dan perdamaian dunia. Perlu dicermati
dengan sungguh-sungguh bagaimana merancang sistem pendidikan,
perkuliahan, dan pembelajaran di perguruan tinggi di masa depan.

Amartya Zen (2007:138-145), mengemukakan suatu penjelasan
menarik dengan mengutip temuan Harrison dan Huntington dalam
Culture Matters. Mereka menjelaskan bahwa pada awal 1990-an, Korea
dan Ghana adalah dua negara dengan kemampuan ekonomi yang sama.
Tiga puluh tahun kemudian, Korea Selatan telah menjadi raksasa
industri dengan peringkat ekonomi ke-14 terbaik di dunia. Sedangkan

[132]

Ghana, pada saat itu, tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Pendapatan per kapitanya sekitar seperlimabelas dari pendapatan per
kapita Korea Selatan. Keduanya bersepakat bahwa dalam fenomena
tersebut, faktor budayalah yang paling berperan di antara banyak sekali
faktor lain. Meskipun kemudian Zen memperlebar faktor penyebab
munculnya perbandingan sedemikian bukan hanya soal budaya tapi
juga perbedaan peran kelas bisnis, keadaan politik, hubungan
perekonomian dengan negara maju lain seperti Jepang dan AS, serta
perbedaan tingkat melek huruf antarkedua negara. Lebih lanjut, Zen
menegaskan bahwa, lagi-lagi, budaya ikut berperan dalam proses
pembangunan. Ia bukanlah sesuatu yang mandek. Menurutnya, di
antara berbagai hal lainnya, persoalan budaya ikut dimasukkan dalam
pertimbangan yang lebih utuh untuk mencermati perubahan sosial,
maka mereka bisa sangat membantu memperluas pengertian tentang
dunia, termasuk proses pembangunan dan sifat identitas kita (Zen,
2007:140).

Dengan demikian, pada masa itu dan sesudahnya, ilmu-ilmu sosial
dan humaniora dianggap mampu melengkapi ilmu-ilmu alam untuk
memahami alam semesta secara komprehensif. Yang dimaksudkan
dengan “komprehensif” tentu adalah bahwa ilmu-ilmu alam tidak bisa
secara utuh menjelaskan suatu fenomena semesta terkait dengan
manusia dan kemanusiaan. Penelitian tentang bencana kesehatan akibat
virus dapat dilakukan secara eksak melalui pendekatan ilmu
mikrobiologi. Akan tetapi, bagaimana manusia bertahan dan
menggunakan kemampuan sosial dan budayanya untuk mengatasi
bencana selalu bisa dijelaskan melalui perspektif ilmu sosial
humaniora. Kleden (2018:49) menyodorkan contoh lain sambil
mengelaborasi pandangan Taufik Abdullah yang menyorot peran ilmu-
ilmu sosial dan humaniora sebagai sistem pengetahuan saintifik (a
system of scientific knowledge). Menurutnya, pembangunan ekonomi
harus dibantu oleh ilmu-ilmu sosial non ekonomi dengan cara
menyiapkan social-engineering yang mendorong institusi-institusi
sosial dan nilai-nilai budaya untuk mendukung pembangunan ekonomi.
Bila pembangunan ekonomi mengakibatkan dislokasi sosial dan
disorientasi budaya dalam kalangan anggota masyarakat, gejala itu

[133]

diperlakukan sebagai akibat sampingan, yang harus ditangani oleh
ilmu-ilmu sosial nonekonomi. Dalam hal itu, ilmu-ilmu sosial dan
humaniora tidak saja berperan sebagai ilmu terapan, tetapi juga sebagai
ilmu bantu (ancillary sciences) yang seklaigus menjalankan tugas-tugas
klinis dalam memperbaiki akibat-akibat sampingan sebagai clinical
sciences.

Secara rinci, paradigma ilmu-ilmu humaniora dalam membangun
peradaban manusia dapat disarikan dari uraian Jans (2015). Mengenai
itu, ia menulis, sebagai berikut:

Since humanities can be somewhat of an elusive term, I suggest we
work on making it more understandable, accessible, and visible.
The humanities sector must also endeavor to overcome false
perceptions that it operates in a collective silo, elite and
unattainable, separate from everyday lives and from other
disciplines and activities. Further, we should reward and support
those individuals and entities that have been working tirelessly and
vigorously to promote and integrate the arts, culture, and
humanities into rural communities. It is crucial to recognize those
on the ground who have been part of the journey for the long haul.
And finally, restrain expectations for immediate results and
recognize the enduring benefits from a rural-focused humanities
strategy. It would not be a stretch to say that something
transformative will happen when the humanities is integrated more
deliberately into our communities. Some short-term results in our
rural towns would include more cooperation, active listening, and
constructive discourse. Over time, we would see a greater ability
for people to find solutions to seemingly entrenched problems,
more productive town meetings, forward-thinking comprehensive
plans, and the resolution of tensions between townspeople, school
boards, town offices, and police officers. In the long term, we can
expect to keep and attract talent, inspire visionary leadership,
shape insightful policy, and foster a more vibrant economy by
leveraging intrinsic assets. Ultimately, we would savor and reap
the profits of transformative creativity and expression unleashed
by valuing and prioritizing the humanities. If we can agree that the

[134]

humanities “embrace the great and enduring human values of
justice, freedom, equality, virtue, beauty, and truth,” then
hopefully what follows is to heed the sober advice that “without
deliberate cultivation of the humanities in the public sphere, we
risk losing sight of these values” (Adams 2015). The humanities
offer unlimited ways to shape a new dialogue and can redefine our
rural communities. They can be used as a tool to help with
challenges by being on the ground with sleeves rolled up to tackle
everyday problems; being present enough to help us grapple with
larger conceptual issues, and by soaring with us to explore what it
means to be human. Living better, striving to live better, and
organizing our thinking to live better—are what the humanities
help us to do.

Menurut Jans, hakikat dari ilmu humaniora dalam pembangunan
manusia dan masyarakat terjelma dalam tiga hal penting. Pertama,
mengatasi pandangan-pandangan yang keliru bahwa ia adalah sesuatu
yang elit, terpisah dari kenyataan dan aktivitas keseharian. Kedua, ilmu
humaniora ada sebagai wahana untuk memberikan penghargaan kepada
mereka yang telah berjuang untuk mempromosikan dan
mengintegrasikan kesenian dan kebudayaan. Ketiga, menyajikan
harapan-harapan yang serta-merta mampu mengenali manfaat dari
setiap strategi pembangunan manusia untuk memicu perubahan yang
transformatif. Lebih lanjut, ia mengutip Adams (2015): “Jika kita
menyepakati bahwa humaniora “merangkul dan mempertahankan nilai-
nilai kemanusiaan dari keadilan, kebebasan, persamaan hak, kebajikan,
keindahan, serta kebenaran, kemudian mungkin hal-hal yang muncul
sesudahnya adalah bahwa jika kita tidak dengan sengaja menanamkan
pengetahuan kebudayaan pada ruang-ruang bersama, kita akan beresiko
mengalami kehilangan nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian, dalam konteks pembangunan peradaban
manusia, pengetahuan budaya atau humaniora dapat dipandang sebagai
seperangkat sistem pengetahuan (yang dimungkinkan sebagai) saintifik
yang mengidentifikasi, dan kemudian, mempertahankan nilai-nilai
kemanusiaan dalam keseluruhan sistem pengetahuan itu sendiri.

[135]

Kebudayaan dibutuhkan sebagai penjaga keseimbangan, ketika olehnya
manusia bisa “dipaksa” untuk wawas diri, mengendalikan diri sendiri
dalam membina relasi dengan alam semesta. Kebudayaan memiliki
kemampuan untuk melakukan pembelaan terhadap semua yang
minoritas, semua yang langka, semua yang hampir punah: bahasa,
sastra, hukum adat, sistem norma, dan lain sebagainya, demi
keberlanjutan umat manusia. Ilmu humaniora berdampingan dengan
ilmu-ilmu alam dan eksakta untuk membentuk menjadi sistem
pengetahuan semesta yang komprehensif untuk dijalankan secara
simultan, setidaknya sebagaimana yang telah disaksikan dalam
kemajuan peradaban manusia, sampai pada masa sekarang.

URGENSI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN
IDENTITAS KOMUNAL DI ERA DISRUPSI

Istilah „disrupsi‟ dijelaskan secara leksikal oleh Francis Fukuyama
sebagai „gangguan‟ atau „kekacauan‟. Ia menyatakan bahwa ada tiga
nilai penting yang menuntun pola hidup masyarakat yang dibangun di
atas dasar kekuatan teknologi informasi, yakni kebebasan (freedom)
dan kesetaraan (equality). Ketiga nilai tersebut sering dibingkai dalam
istilah kunci „demokrasi‟ yang menjadi salah satu penanda penting bagi
masyarakat maju dan beradab. Kebebasan memilih mencuat tinggi
sebagai hak, sementara semua jenis hirarki (dalam agama, politik,
pemerintahan, bisnis, dan lain-lain) digerogoti daya regulasi dan
kecenderungan koersifnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan manfaat perubahan teknologi, yang
membentuk information society atau masyarakat berbasis informasi
dengan penekanan terhadap kesejahteraan, demokrasi, kesadaran akan
hak asasi dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Di berbagai
negara di dunia, implikasi dari information society adalah terjadinya
kejahatan dan kekacauan sosial yang menciptakan ketidaknyamanan
hidup di wilayah-wilayah yang terbilang sejahtera. Kekerabatan dan
keluarga sebagai institusi sosial terguncang, sementara jumlah
perceraian meningkat dan kelahiran unwanted-children bertambah.

[136]

Fukuyama tidak mereduksi persoalan-persoalan sosial pada krisis moral
atau kemunafikan zaman melainkan menyodorkan data-data statistik
tentang tingkat kejahatan, perceraian, kelahiran anak-anak tanpa ayah,
degradasi kualitas pendidikan, dan hilangnya saling percaya dalam
kehidupan sosial. Fenomena itu menjadi indikator munculnya dua
gangguan serius, yaitu melemahnya ikatan sosial dan pudarnya nilai-
nilai kolektif sebagai modal sosial. Kedua faktor menjalin relasi dalam
berbagai dimensi budaya, ekonomi, sosial dan politik, hingga teknologi.
Kompleksitas itu secara kumulatif menjadi gangguan yang besar (great
disruption) bagi kehidupan masyarakat. Perubahan teknologi, menurut
Fukuyama, mengakibatkan apa yang disebut Joseph Schumpeter
sebagai „destruksi kreatif‟ (creative destruction) di pasar, niscaya juga
mendisrupsi relasi-relasi sosial. Lebih jauh, dinamika ekonomi yang
berbasis inovasi-inovasi teknologi menurut hakikatnya pasti akan
mendisrupsi relasi-relasi sosial. Dengan demikian, selama teknologi
dan pengetahuan terus berkembang, disrupsi akan terus terjadi.

Agar masyarakat bisa ditata kembali untuk menciptakan ketertiban
sosial, perlu penekanan terhadap kapasitas manusiawi, yakni kesadaran
akan kodrat dan kecenderungan untuk mengorganisasi diri. Kesadaran
akan kodrat menjadi sumber nilai-nilai, sedangkan kecenderungan
organisasi diri adalah lokus bagi modal sosial untuk menjalankan
perannya. Jadi, betapa pun canggihnya teknologi dan inovasi yang
muncul, kesadaran akan kodrat manusia harus tetap melandasi penataan
kehidupan sosial. Secara hakiki, kesadaran akan kodrat dan
kecenderungan mengorganisasi diri sebagaimana ditegaskan oleh
Fukuyama, sesungguhnya berkaitan langsung dengan dimensi sosial
dan kebudayaan manusia. Kedua hal itu secara diam-diam digunakan
untuk mengidentifikasi diri dan pihak lain sebagai suatu hal yang
penting dalam hidup ber-masyarakat. Identifikasi diri dan memahami
identitas adalah persoalan besar lain yang muncul bersamaan dengan
wawasan kultural manusia, baik secara individual maupun secara
kolektif. Sen (2007:25) sudah memeringatkan sejak mula bahwa
identitas akan menjadi hal yang paling banyak memancing konflik di
sepanjang sejarah manusia.

[137]

Dalam kenyataan serupa itu, kebudayaan tidak selalu mendapatkan
banyak penekanan dalam memahami suatu fenomena ekonomi,
pendidikan, atau bahkan politik. Padahal menurut Sen (2007:47),
komunitas atau budaya atau budaya tempat seseorang berada memang
bisa berpengaruh besar pada cara ia memandang situasi atau mengambil
keputusan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa untuk menjelaskan hal
itu, perlu diperhatikan pengetahuan setempat, norma kawasan, persepsi,
serta nilai-nilai khusus yang berlaku dalam komunitas tertentu itu.

Vansina (2014: 193-194) menjelaskan bahwa kebudayaan
merupakan suatu hal yang bersifat umum dalam benak sekelompok
orang tertentu; mengacu kepada lingkungan masyarakat. Menurutnya,
orang-orang dalam suatu lingkungan masyarakat memiliki banyak
gagasan, nilai, dan gambar yang sama, singkatnya mereka memiliki
perwakilan yang bersifat kolektif pada diri mereka yang tidak dijumpai
pada kumpulan orang lain. Perbedaan tentu dapat tetap dijumpai. Tetapi
prinsip-prinsip yang digunakan dalam memahami sebuah pengalaman
sifatnya serupa dan pandangan orang-orang terhadap realitas juga
bersifat sama.

Tampaknya, kebudayaan memang menyediakan ruang reflektif
sekalgus kontemplatif bagi manusia untuk memahami dirinya dan
melakukan tindakan-tindakan sadar untuk mengaplikasikan
pengetahuan dalam hidupnya. Dengan kata lain, pendidikan, kesehatan,
ekonomi, politik, dan sebagainya, sebagian besar ditentukan oleh
bagaimana manusia memandang, memosisikan dirinya, dan
merumuskan serta memutukan implementasi etis atas suatu
pengetahuan. Dalam hal itulah budaya dan identitas manusia menjadi
dua faktor yang saling melekat bagaikan dua sisi mata uang.

Lebih lanjut, budaya dan identitas membutuhkan wawasan atau
nalar untuk menempatkan posisi sebagaimana mestinya dalam
konstruksi peradaban manusia. Zen (2007:47) menegaskan proposisi
tersebut dengan cara menyodorkan dua hal penting. Pertama, meskipun
sikap budaya dan kepercayaan dasar (termasuk di dalamnya thrust of
identity - pen) dapat memengaruhi penalaran kita, keduanya tidak dapat
menentukan sepenuhnya penalaran tersebut. Ada banyak hal yang yang
memengaruhinya, dan kita tidak harus kehilangan kemampuan untuk

[138]

menimbang cara berpikir lainnya hanya karena kita mematutkan diri,
dan dipengaruhi oleh pertalian kita dengan kelompok
tertentu. Pengaruh tidak sama dengan determinasi penuh, meskipun
pengaruh budaya memang ada dan penting. Kedua, yang disebut
“kepercayaan” tidak harus berisi seperangkat sikap dan kepercayaan
tunggal tertentu yang membentuk penalaran. Pada kenyataannya,
kebudayaan-kebudayaan ini banyak mengandung variasi internalnya
sendiri yang cukup jauh dan berbeda-beda. Berbagai macam sikap dan
kepercayaan yang berlainan pun bisa digolongkan secara garis besar ke
dalam kebudayaan yang sama.

Dapat disadari bahwa identitas, sebagaimana kebudayaan secara
luas, merupakan determinan penting dalam konstruksi peradaban
manusia modern, baik dalam skala luas maupun terbatas. Sebagaimana
identitas budaya menjadi sumber konflik, ia pun memiliki potensi untuk
membangun peradaban manusia. Ilmu humaniora, dalam hal itu punya
peran strategis, bukan hanya menawarkan metode untuk mempelajari
atau mengkaji, melainkan juga sebagai scientific think-tank yang
menjadi sokoguru yang terus menopang dan menyeimbangkan
perspektif tentang semesta. Melaluinya, manusia dapat belajar untuk
mengenal kebudayaannya sebagai tata cara hidup dan sistrem nilai,
berpikir tentang kebudayaan, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai
luhur yang diwariskan.

Pada akhirnya, meskipun tidak statis dan selalu bergerak dalam
perubahan pola yang ulang-alik, vitalitas kebudayaan dan identitas akan
semakin menjadi subjek yang istimewa, sehebat hal-hal itu akan
menjadi ciri yang menjadi penanda kebertahanan satu komunitas
menghadapi gempuran teknologi di era disrupsi. Bahkan, pada era pos
modern atau hipermodern, kebudayaan dan identitas paling marginal
sekalipun memiliki peluang yang sama besar untuk mendobrak narasi-
narasi besar, dalam semua dimensi kehidupan. Berbagai macam budaya
material yang sangat lokal atau minor telah tiba-tiba menjadi idola baru
global melalui media sosial sebagaimana budaya material yang telah
mapan pun tiba-tiba menjadi perlahan-lahan hilang atau dijauhi. Nasi
padang secara tiba-tiba dinobatkan menjadi masakan paling enak di
dunia atau burqa yang tiba-tiba menjadi fenomena baru di Indonesia.

[139]

Di bagian lain, kita dapat menemukan konten video di internet yang
menyajikan narasi dua pemuda asal Jerman yang amat fasih
menuturkan bahasa Indonesia dialek Papua semudah kita menemukan
banyak tayangan di lini masa media sosial yang menunjukkan sikap
merendahkan martabah bahasa Indonesia. Dalam kenyataan seperti
itulah, kita memerlukan ilmu humaniora untuk mengonstruksikan
kebudayaan sebagai kekayaan kolektif yang harus terjaga dan
terpelihara namun, pada sisi yang lain, memahami perubahan-
perubahan kebudayaan tersebut dengan tetap melandaskan pada
penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

MELETAKKAN POSISI UNPATTI DALAM
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DI KEPULAUAN
MALUKU

Maluku adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Hampir
semua indikator yang menjadi penentu taraf hidup masyarakat
menempatkan Maluku pada urutan bawah. Ironisnya, Maluku menjadi
salah satu dari delapan provinsi yang “melahirkan” Indonesia merdeka
pada tahun 1945. Seharusnya, hingga usia kemerdekaan yang sudah
mendekati delapan dasawarsa, Maluku telah berdiri setara dengan
provinsi lain di Pulau Jawa, Bali, atau Sumatera, terutama di bidang
ekonomi yang berelasi dengan angka kemiskinan. Akan tetapi, situasi
yang terbentang di depan mata sungguh jauh panggang dari api. Pada
pengukuran angka kemiskinan dengan mengacu pada enam indikator
pokok, yakni: kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum,
dan perumahan, dengan persentase sebesar 17,69, Maluku mencatatkan
diri sebagai provinsi termiskin keempat di Indonesia.

Salah satu pertanyaan penting dalam beragam diskusi yang cukup
sulit dipuaskan dengan jawaban dan penjelasan adalah: “Mengapa
dalam banyak hal, termasuk pendidikan, Maluku masih jauh tertinggal
dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia? Tentu sebagian
besar orang selalu akan memberikan argumen sesuai dengan
kepentingan mereka seputar kemiskinan, keterisolasian, ketidakhadiran

[140]

negara, marginalisasi, literasi, kualitas pendidikan, layanan kesehatan,
dan sebagainya. Argumen-argumen tersebut lalu disejajarkan dengan
berbagai hasil studi berupa data dan angka yang tidak akan jauh-jauh
dari persentase penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, keluarga
prasejahtera, taraf literasi, dll.

Jika kita mengamati lini masa media sosial, kita dapat menemukan
banyak sekali kegelisahan, tidak hanya tentang sarana dan prasarana
yang jauh dari harapan tetapi juga tentang kesadaran untuk menjaga
dan memelihara, termasuk soal-soal karakter dan etika yang semakin
problematik pada era ini. Persoalan sampah, penebangan hutan,
pemukiman liar, vandalisme, degradasi nilai, dsb, ternyata tidak hanya
ditemukan sebagai citra kegagalan belajar dan memahami ilmu dan
pengetahuan, melainkan ditentukan oleh wawasan atau pengetahuan
budaya dari masyarakat. Demikian pula dengan angka pengangguran
dan putus sekolah yang tinggi, taraf literasi yang rendah bukan melulu
tentang kegagalan konsep dan kebuntuan praktik birokrasi melainkan
juga tentang etos dan kesiapan masyarakat secara budaya untuk
menyadari dan mengubah perilaku sebagai agen perubahan.

Berdasarkan hal itu, kita boleh berkesimpulan sementara bahwa
persoalan kemiskinan dan ketertinggalan di Maluku adalah suatu situasi
kompleks yang ditentukan oleh penguasaan teknologi, pengetahuan,
dan faktor politis lain, tetapi lebih banyak bergantung pada faktor
manusia sebagai determinan utama. Faktor manusia itu sesungguhnya
berkenaan dengan budaya sebagai penentu paling pokok dari sikap dan
etos kolektif. Implementasi sikap dan etos budaya dapat
diidentifikasikan melalui hal-hal sederhana, misalnya: manajemen
sampah, sikap dan minat terhadap bahasa daerah, nasionalisme, dan
lain sebagainya. Tinjauan terhadap persoalan-persoalan yang
sesungguhnya amat kompleks itu akan menuntun pada kesimpulan
penting bahwa budayalah yang menjadi penentu akhir keberhasilan
suatu masyarakat dalam pembangunan. Hal ini paralel dengan contoh
yang telah dikemukakan sebelumnya dalam perbandingan yang
dilakukan Zen terhadap Korea dan Ghana. Oleh karena itu, vitalitas dan
pemajuan kebudayaan mesti diutamakan sebagai pendorong dalam
pengentasan persoalan-persoalan pembangunan.

[141]

Dalam soal-soal sebagaimana telah dijelaskan di atas, Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,
sesungguhnya telah lebih dahulu merasionalisasikan tiga alasan penting
yang menjadi dasar pertimbangannya, yaitu: (a) bahwa Negara
memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa
depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa keberagaman Kebudayaan daerah
merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan
untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika
perkembangan dunia, dan; (c) bahwa untuk memajukan Kebudayaan
Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya
Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia
yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan
berkepribadian dalam Kebudayaan.

Pada bagian (c), disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan
Indonesia memerlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan
Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan
Pembinaan. Seluruh kata kunci itu sesungguhnyasecara komprehensif
paling mungkin akan menjadi signifikan bila mampu digerakkan oleh
peran perguruan tinggi yang memiliki modal, sumber daya, metodologi,
serta unsur-unsur pendukung lainnya. Perguruan tinggi dimungkinkan
menjadi hulu pemajuan kebudayaan dalam fungsi sebagai insititusi
yang menyediakan layanan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian
kepda masyarakat. Dalam ketiga ciri prguruan tinggi itulah terkandung
secara implisit seluruh kata kunci yang berkaitan dengan pemajuan
kebudayaan. Persoalan pentingnya adalah, tidak semua perguruan
tinggi mampu mengonstruksi wawasan keilmuan yang memberikan
ruang cukup luas bagi pemajuan kebudayaan tersebut, termasuk
Universitas Pattimura.

Menurut Oey-Gardiner, dkk (2017:57), diskusi tentang
perkembangan pendidikan tinggi era kontemporer tidak dapat
dilepaskan dari perkembangan lebih lanjut dari apa yang disebut

[142]