SOP SETWAN TAHUN 2019

KUMPULAN
STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)

Sekretariat DPRD Kab. Wonogiri
Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGIAN PRODUK HUKUM DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
3. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri.

KETERKAITAN:
1. …………
2. Internal

PERINGATAN:
1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan
2. Berkas yang diterima tidak lengkap.

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : Desember 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 2 Januari 2019
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

DISAHKAN OLEH :

Ir. GATOT SISWOYO, MM
NIP. 19631020 198909 1 001

NAMA SOP : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Tenaga Ahli
(Pakar/Tim Ahli) Alat Kelengkapan Dewan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan SMA, D3, S-1 Semua Jurusan

2. Menguasai operasional komputer dan Jaringan

n 3. Menguasai ilmu terkait dengan peraturan perundang-undangan

n

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Koneksi internet
2. ATK/Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan tersedianya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
dan Produk – Produk Hukum
yang dikirim ke Dokumentasi dalam Bentuk Hard Copy dan Soft Copy serta
Bahan – Bahan / Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD DAN TENA

No. Kegiatan Pelaksana

Ketua Fraksi Ketua DPRD Sekretaris DPRD Kabag

1 Ketua Fraksi mengajukan usulan Tenaga Mulai
Ahli Fraksi DPRD di masing-masing Fraksi

kepada Ketua DPRD

2 Ketua DPRD mendisposisi usulan
permohonan Tenaga Ahli Fraksi DPRD
kepada Sekretaris DPRD

3 Sekretaris DPRD mendisposisi usulan
permohonan Tenaga Ahli Fraksi DPRD ke
Kabag untuk melaksanakan penelitian
berkas administrasi

4 Kabag Produk Hukum dan Dokumentasi
mendisposisi usulan permohonan Tenaga
Ahli Fraksi DPRD ke Kasubbag Dokumentasi
Hukum untuk penelitian berkas
administrasi

5 Kasubbag Dokumentasi Hukum
berkas
melaksanakan penelitian

administrasi dibantu staf

6 Sekretaris DPRD mengajukan Berkas
administrasi yang lolos ke ketua Fraksi
untuk melaksanakan uji kelayakan

AGA AHLI (PAKAR/TIM AHLI) ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Mutu Baku Ket.

Kasubbag Staf Kelengkapan Waktu Ouput

Berkas 60 menit Hasil

administrasi diskusi

Lembar 60 menit Arahan/
disposisi masukan

Lembar 30 menit Arahan/
disposisi, masukan
komputer

Lembar 20 menit Hasil
disposisi, diskusi
komputer

surat, komputer 45 menit Surat
Keputusan

Surat, lembar 30 menit Arahan/

disposisi masukan

7 Tenaga Ahli yang memenuhi uji kelayakan
diajukan Ketua Fraksi ke Ketua DPRD

8 Ketua DPRD mendisposisi ke Sekretaris
DPRD untuk diterbitkan Surat Keputusan

9 Sekretaris DPRD mendisposisi ke Kabag
untuk diterbitkan Surat Keputusan

10 Kabag Produk Hukum dan Dokumentasi
mendisposisi ke Kasubbag untuk
diterbitkan Surat Keputusan

11 Kasubbag Dokumentasi Hukum

menerbitkan Surat Keputusan dibantu staf

dan diasmankan ke Sekretaris DPRD

12 Sekretaris DPRD menandatangani Surat
Keputusan Tenaga Ahli Fraksi DPRD

12 Staf menditribusikan Surat Keputusan ke
Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Surat, 30 menit Surat
Komputer edaran

Surat, lembar 60 menit Arahan/

disposisi masukan

Surat, lembar 30 menit Hasil

disposisi diskusi

Surat, lembar 30 menit Draf Surat

disposisi Keputusan

Surat 60 menit Draf Surat
Keputusan, Keputusan
Komputer

Surat 30 menit Surat
Keputusan Keputusan

Komputer, 20 menit Surat

Selesai printer, binder Keputusan

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGIAN PRODUK HUKUM DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tetntang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
3. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri.

KETERKAITAN:
1. …………
2. Internal

PERINGATAN:
1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan
2. Berkas yang diterima tidak lengkap.

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : Desember 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 2 Januari 2019
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

DISAHKAN OLEH :

Ir. GATOT SISWOYO, MM
NIP. 19631020 198909 1 001

NAMA SOP : Penyimpanan, Pemeliharaan dan Pengambilan
Dokumentasi Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Pendidikan SMA, D3, S-1 Semua Jurusan

2. Menguasai operasional komputer dan Jaringan

3. Menguasai ilmu terkait dengan peraturan perundang-undangan

n

n

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Koneksi internet
2. ATK/Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Produk – Produk Hukum
yang dikirim ke Dokumentasi dalam Bentuk Hard Copy dan Soft Copy serta
Bahan – Bahan / Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

STANDAR OPERASIONAL PENYIMPANAN,PEMELIHARAAN,DAN

No. Kegiatan Pelaksana

Sekretaris DPRD Kabag Kasubbag

1 Sekretaris DPRD memberikan

arahan/disposisi kepada kabag terkait

pemeliharaan,pemeliharaan dan

pengambilan dokumentasi hukum Mulai

2 Menerima, dan mendisposisikan ke

Kasubbag untuk pelaksanaan kegiatan

penyimpanan,pemeliharaan dan

pengambilan dokumentasi hukum

3 Menerima, dan melakukan

penyimpanan,pemeliharaan dan

pengambilan dokumentasi hukum

bersama Staf

4 Staf melakukan

penataan,penyimpanan,pemeliharaan dan

pengambilan dokumentasi hukum di

Perpustakaan DPRD.

N PENGAMBILAN DOKUMENTASI HUKUM

Mutu Baku Ket.

Staf Kelengkapan Waktu Ouput

Bahan Bacaan 120 menit Arahan

Peraturan Daerah,

Peraturan Arahan/ masukan
Perundang-
undangan

Lembar disposisi, 45 menit
bahan
bacaan,Peraturan
Daerah,Peraturan
Perundang-Undangan

Lembar disposisi, 30 menit Hasil diskusi
komputer

Komputer, printer, 120 menit Bahan
binder Bacaan,Peraturan
Daerah,Peraturan
selesai Perundang-
Undangan

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGIAN PRODUK HUKUM DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

KETERKAITAN:
1. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD
2. Sekretariat DPRD
3. Sekretariat DPRD

PERINGATAN:
1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan
2. Berkas yang diterima lengkap

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : Desember 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 2 Januari 2019
:
DISAHKAN OLEH
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Ir. GATOT SISWOYO, MM
NIP. 19631020 198909 1 001

NAMA SOP : FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD
KABUPATEN WONOGIRI

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan SMA, D3, S-1 Semua Jurusan

2. Menguasai operasional komputer

3. Menguasai ilmu terkait dengan peraturan perundang-undangan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Ruang Rapat 3. LCD Proyektor

2. ATK 4. Materi Rapat

3. Tas Peserta

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Produk-Produk Hukum
yang dikirim ke Dokumentasi dalam Bentuk Hard Copy dan Soft Copy serta
Bahan-Bahan/Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PENYUSUNAN P

Pelaksana

No. Kegiatan KETUA DPRD SEKWAN KABAG KASUBB
BAG
Mulai
1 Sekretaris DPRD membuat Nota Dinas ke
Ketua DPRD tentang Penyusunan
Program Kerja

2 Ketua DPRD membuat Surat ke
Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD untuk
mengajukan usulan kegiatan dalam
Program Kerja

3 Kasubbag. Produk Hukum Merekap dan
Memverifikasi Usulan Kegiatan dalam
Program Kerja

4 Fungsional Umum membuat Undangan
Rapat Kerja dan mengundang instansi
vertikal terkait

PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Mutu Baku

PENYUSUNAN Kelengkapan Waktu Ouput Ket.
FUNGSIONAL UMUM

KEG

Nota Dinas 15 Menit Disposisi

Nota Dinas 15 Menit Format Usulan
Kegiatan dalam
program Kerja

Daftar Usulan 60 Menit Rancangan
Kegiatan Awal Program
Kerja

Undangan 30 Menit Undangan
Rapat Rapat

5 Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD
didampingi Sekretariat DPRD
Melaksanakan Rapat Penyusunan
Program Kerja DPRD

6 Kabag. Produk Hukum dan Dokumentasi
menghimpun hasil rapat dalam bentuk
Keputusan DPRD

7 Kasubbag. Produk Hukum Membuat
konsep Keputusan DPRD tentang
Penetapan Program Kerja DPRD
Kabupaten Wonogiri

8 Kabag. Produk Hukum mengoreksi
konsep Keputusun DPRD tentang
Penetapan Program Kerja DPRD
Kabupaten Wonogiri

8 Sekretaris DPRD mengajukan Nota Dinas
Laporan Hasil Penyusunan Program
Kerja DPRD Kabupaten Wonogiri

9. Penandatangan Keputusan DPRD Selesai
tentang Penetapan Program Kerja DPRD
Kabupaten Wonogiri

Rapat Kerja 4 Jam Draf Program
Kerja DPRD

Draf Program 2 Jam Konsep
Kerja Keputusan
DPRD
Keputusan 2 Jam
Bapemperda Konsep
DPRD Keputusan
DPRD
Konsep 1 Jam
Keputusan Konsep
DPRD Keputusan
DPRD

Konsep 2 Jam Konsep
Keputusan Keputusan
DPRD DPRD

Konsep 15 Menit Keputusan
Keputusan DPRD
DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGIAN PRODUK HUKUM DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri
6. Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

KETERKAITAN:
1. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Pengusul
2. Bagian Hukum Setda dan OPD terkait
3. Sekretariat DPRD

PERINGATAN:
1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan
2. Berkas yang diterima lengkap

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : Desember 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 2 Januari 2019
:
DISAHKAN OLEH
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Ir. GATOT SISWOYO, MM
NIP. 19631020 198909 1 001

NAMA SOP : FASILITASI PENYUSUNAN RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN WONOGIRI

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan SMA, D3, S-1 Semua Jurusan

2. Menguasai operasional komputer

3. Menguasai ilmu terkait dengan peraturan perundang-undangan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Ruang Rapat 3. LCD Proyektor

2. ATK 4. Materi Rapat

3. Tas Peserta

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Produk-Produk Hukum
yang dikirim ke Dokumentasi dalam Bentuk Hard Copy dan Soft Copy serta
Bahan-Bahan/Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PENYUSUNAN RAPE

No. Kegiatan KETUA DPRD ALKAP PENGUSUL SEKWAN Pelaksana KASUBB FU
BAG
Mulai KABAG

1 Pimpinan Alkap DPRD
membuat Nota Dinas ke
Ketua DPRD dalam rangka
mengajukan usulan
Raperda Inisiatif

2 Ketua DPRD mendisposisi
Usulan Raperda Inisiatif
Pengusul ke Sekretaris
DPRD untuk difasilitasi

3 Sekretaris DPRD
mendisposisi ke Kabag.
Produk Hukum dan
Dokumentasi untuk
memfasilitasi Penyusunan
Raperda Inisiatif Pengusul

4 Kabag. Produk Hukum
mendisposisi ke Kasubbag.
Produk Hukum untuk
memfasilitasi Penyusunan
Raperda Inisiatif Pengusul

ERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Mutu Baku

UNGSIONAL UMUM TENAGA AHLI Kelengkapan Waktu Ouput Ket.

Nota Dinas 15 Menit Format Usulan
Raperda dalam
Prolegda/
Propemperda

Nota Dinas 15 Menit Format Usulan
Raperda dalam
Prolegda/
Propemperda

Daftar Usulan 60 Menit Rancangan Awal
Raperda Prolegda/
Propemperda

Undangan Rapat 30 Menit Undangan Rapat

5 Kasubbag. Produk Hukum
mengkoordinasikan ke
Pimpinan Alkap Pengusul
untuk mengadakan Rapat
Koordinasi

6 Alkap Pengusul
melaksanakan Rapat
Koordinasi dengan
mengundang intansi
vertikal terkait

7 Pimpinan Alkap DPRD
membuat Nota Dinas ke
Ketua DPRD tentang
Penunjukkan Tenaga Ahli

8 Ketua DPRD mendisposisi
Nota Dinas ke Sekretaris
DPRD untuk
ditindaklanjuti

9. Sekretaris DPRD membuat
Surat Permohonan
Pendampingan ke Tenaga
Ahli

10. Tenaga Ahli
menyampaikan Surat
Balasan Kesediaan
menjadi pendamping

Rapat Kerja 4 Jam Draf Prolegda/
Propemperda

Draf Prolegda/ 2 Jam Konsep
Propemperda Keputusan
Bapemperda
DPRD

Keputusan 2 Jam Konsep
Bapemperda Keputusan DPRD
DPRD

Konsep 1 Jam Konsep
Keputusan DPRD
Keputusan DPRD

Konsep 1 Jam Persetujuan
Bersama
Keputusan DPRD

Konsep 15 Menit Keputusan DPRD

Keputusan DPRD

11. Alkap Pengusul
melaksanakan Focus
Group Discussion dengan
mengundang intansi
vertikal terkait dan
Tenaga Ahli

12. Alkap Pengusul
melaksanakan
Penjaringan Aspirasi
Masyarakat ke lokasi yang
sudah ditentukan dengan
mengikutsertakan tim

13. Alkap Pengusul
melaksanakan
Penjaringan Aspirasi
Masyarakat ke lokasi yang
sudah ditentukan dengan
mengikutsertakan tim

14. Alkap Pengusul
melaksanakan Focus
Group Discussion dengan
mengundang intansi
vertikal terkait dan
Tenaga Ahli

Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar
Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar
Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar
Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar

15. Alkap Pengusul
melaksanakan Public
Hearing dengan
mengundang intansi
vertikal terkait dan
Tenaga Ahli

16. Alkap Pengusul
melaksanakan Focus
Group Discussion dengan
mengundang intansi
vertikal terkait dan
Tenaga Ahli

17. Alkap Pengusul
melaksanakan Studi
Banding ke daerah lain
dengan mengikutsertakan
tim

18. Alkap Pengusul
melaksanakan Konsultasi
ke Pemerintah Pusat
dengan mengikutsertakan
tim

19. Tenaga Ahli
menyampaikan laporan
hasil penyusunan Naskah
Akademik dan Draf
Raperda Inisiatif Pengusul

Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar
Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar
Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar
Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar
Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar

20. Pimpinan Alkap membuat
Nota Dinas ke Ketua DPRD
tentang Penyampaian
Naskah Akademik dan
Draf Raperda Inisiatif

Selesai

Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGIAN PRODUK HUKUM DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
4. Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

KETERKAITAN:
1. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD
2. Bagian Hukum Setda dan OPD terkait
3. Sekretariat DPRD

PERINGATAN:
1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan
2. Berkas yang diterima lengkap

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : Desember 2019
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 2 Januari 2019
:
DISAHKAN OLEH
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Ir. GATOT SISWOYO, MM
NIP. 19631020 198909 1 001

NAMA SOP : SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan SMA, D3, S-1 Semua Jurusan

2. Menguasai operasional komputer/kamera/handycam

3. Menguasai ilmu terkait dengan peraturan perundang-undangan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer 3. LCD Proyektor

2. Kamera/Handycam 4. Materi Rapat

3. Tas Peserta

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Produk-Produk Hukum
yang dikirim ke Dokumentasi dalam Bentuk Hard Copy dan Soft Copy serta
Bahan-Bahan/Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOSIAL

Pelaksana

No. Kegiatan Kabag Kasubb
Sekretaris DPRD

1 Sekretaris DPRD memberikan arahan/disposisi Mulai
kepada Kabag menyangkut SK dan produk hukum
lainnya

2 Kabag. Produk Hukum dan Dokumentasi
menerima dan mendisposisikan ke Kasubbag.
Produk Hukum untuk mempublikasikan dan
mendokumentasikan produk hukum

3 Kabag. Produk Hukum menerima, menghimpun
dan mempublikasikan produk hukum

4 Staf mempublikasikan kepada masyarakat dan
instansi terkait tentang Produk Hukum melalui
Aplikasi/Website/JDIH

LISASI PRODUK HUKUM DPRD

Mutu Baku

bag Staf Kelengkapan Waktu Ouput Ket.

Raperda Inisiatif, 120 menit Arahan
Perda (Inisiatif
DPRD)

Lembar Disposisi 20 menit Disposisi

Lembar Disposisi 30 menit Disposisi

Kamera, 1 minggu Sosialisasi
Handycam, Produk Hukum
Komputer
selesai

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGIAN PRODUK HUKUM DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri
6. Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

KETERKAITAN:
1. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD
2. Bagian Hukum Setda dan OPD terkait
3. Sekretariat DPRD

PERINGATAN:
1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan
2. Berkas yang diterima lengkap

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : Desember 2019
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 2 Januari 2019
:
DISAHKAN OLEH
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Ir. GATOT SISWOYO, MM
NIP. 19631020 198909 1 001

NAMA SOP FASILITASI PENYUSUNAN PROLEGDA/PROPEMPERDA
:

DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan SMA, D3, S-1 Semua Jurusan

2. Menguasai operasional komputer

3. Menguasai ilmu terkait dengan peraturan perundang-undangan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Ruang Rapat 3. LCD Proyektor

2. ATK 4. Materi Rapat

3. Tas Peserta

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Produk-Produk Hukum
yang dikirim ke Dokumentasi dalam Bentuk Hard Copy dan Soft Copy serta
Bahan-Bahan/Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PENYUSUNAN PROLEGDA

No. Kegiatan KETUA DPRD KETUA SEKWAN Pelaksana KASUBB
BAPEMPERDA BAG
1 Sekretaris DPRD membuat KABAG
Nota Dinas ke Ketua
Bapemperda tentang Mulai
Penyusunan Prolegda

2 Ketua Bapemperda membuat
Nota Dinas ke Para Ketua
Komisi DPRD untuk
mengajukan usulan Raperda
dalam Prolegda

3 Kasubbag. Produk Hukum
Merekap dan Memverifikasi
Usulan Raperda dalam
Prolegda

4 Fungsional Umum membuat
Undangan Rapat Kerja
Bapemperda DPRD dan
mengundang instansi vertikal
terkait

5 Bapemperda DPRD didampingi
Sekretariat DPRD
Melaksanakan Rapat
Penyusunan Prolegda dan
mengikutsertakan instansi
vertikal terkait

A/PROPEMPERDA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020

Mutu Baku

FUNGSIONAL UMUM PENYUSUNAN Kelengkapan Waktu Ouput Ket.
KEG

Nota Dinas 15 Menit Disposisi

Nota Dinas 15 Menit Format Usulan
Raperda dalam
Prolegda/
Propemperda

Daftar Usulan 60 Menit Rancangan Awal
Raperda Prolegda/
Propemperda

Undangan Rapat 30 Menit Undangan Rapat

Rapat Kerja 4 Jam Draf Prolegda/
Propemperda

6 Kabag. Produk Hukum dan
Dokumentasi menghimpun
hasil rapat dalam bentuk
Keputusan Bapemperda DPRD

7 Kasubbag. Produk Hukum
Membuat konsep Keputusan
DPRD tentang Penetapan
Prolegda Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020

8 Kabag. Produk Hukum
mengoreksi konsep Keputusun
DPRD tentang Penetapan
Prolegda Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020

8 Sekretaris DPRD mengajukan
Nota Dinas Laporan Hasil
Penyusunan
Prolegda/Propemperda untuk
disampaikan dalam Rapat
Paripurna DPRD

9. Ketua Bapemperda DPRD
menyampaikan Laporan Hasil
Penyusunan
Prolegda/Propemperda dalam
Rapat Paripurna untuk
disetujui bersama

Draf Prolegda/ 2 Jam Konsep Keputusan
Propemperda Bapemperda DPRD

Keputusan 2 Jam Konsep Keputusan
Bapemperda DPRD
DPRD

Konsep 1 Jam Konsep Keputusan
DPRD
Keputusan DPRD

Konsep 2 Jam Konsep Keputusan
DPRD
Keputusan DPRD

Konsep 1 Jam Persetujuan Bersama

Keputusan DPRD

10. Penandatangan Keputusan
DPRD tentang Penetapan
Prolegda/Propemperda Tahun
2020

11. Fungsional Umum membuat
surat pengantar Keputusan
DPRD tentang Penetapan
Prolegda/Propemperda Tahun
2020 kepada instansi vertikal
terkait

Konsep 15 Menit Keputusan DPRD

Keputusan DPRD

Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar

Selesai

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI Nomor SOP
SEKRETARIAT DPRD Tanggal Pembuata
Tanggal Revisi
Dasar Hukum Tanggal Efektif
1. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Disahkan oleh
2. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD
Judul S
Kabupaten Wonogiri
Kualifikasi pelaksa
- Memahami Perat
- Memiliki kemamp
- Memiliki kemamp

Keterkaitan Peralatan/perlengk
1. SOP Surat Masuk 1. Peraturan Perun
2. SOP Surat Keluar 2. Notulen, Daftar
3. ATK dan Kompu
Peringatan 4. Media Audio Vis

Pencatatan dan pe
Data elektronik ( k
Agenda surat kelu

an
Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri,

SOP Ir. GATOT SISWOYO, M.M.
NIP. 19631020 198909 1 001

PEMBAHASAN RAPERDA

ana
turan Perundang-undangan
puan Notulensi

puan mengoperasikan komputer

kapan
ndang-undangan
hadir
uter
sual

endataan
kaset, video ) manual
uar dan surat masuk

SOP :: Pembahasan Raperda

No. Kegiatan Anggota P
DPRD Badan
1 Bupati menyampaikan surat kepada DPRD, mohon waktu untuk Musyawa
pembahasan Raperda

2 Badan Musyawarah menyusun jadwal pembahasan Raperda

3 Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Penjelasan
Bupati atas Raperda dan / atau Penyampaian Penjelasan Ketua
DPRD atas Raperda Inisiatif DPRD

4 Rapat Paripurna DPRD dengan acara Pemandangan Umum Fraksi
atas Raperda dan / atau Pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif
DPRD

5 Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Jawaban
Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda dan /
atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati

6 Rapat - Rapat Panitia Khusus

7 Rapat Paripurna DPRD dengan acara Persetujuan DPRD terhadap SELESAI
Raperda

Pelaksana Ketua DPRD Kelengkapan Mutu Baku Output Keterangan
n Panitia Waktu
arah Khusus

MULAI Surat Bupati Agenda Rapat
dan materi Banmus dan
Raperda 10 menit
120 menit Raperda
Undangan, sejumlah anggt
Rancangan
dewan
Jadwal
Jadwal
Pembahasan

Raperda

Undangan, 1 hari Nota Pengantar
Daftar Hadir, Raperda

tempat

Undangan, 1 hari Pemandangan
Daftar Hadir, Umum Fraksi

tempat

Undangan, 1 hari Terjawabnya PU
Daftar Hadir, Fraksi oleh
Bupati
tempat
14 hari Laporan Hasil
Kesiapan 1 hari Pansus
materi, daftar
Disetujuinya
hadir dan Raperda
tempat

Keputusan
DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGIAN PRODUK HUKUM DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
3. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri.

KETERKAITAN:
1. …………
2. Internal

PERINGATAN:
1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan
2. Berkas yang diterima tidak lengkap.

NOMOR SOP SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TGL. PEMBUATAN KABUPATEN WONOGIRI
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF :
Ir. GATOT SISWOYO, MM
DISAHKAN OLEH
NIP. 19631020 198909 1 001

NAMA SOP : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Pendidikan SMA, D3, S-1 Semua Jurusan
2. Menguasai operasional komputer dan Jaringan

n 3. Menguasai ilmu terkait dengan peraturan perundang-undangan

n

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Koneksi internet
2. ATK/Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Produk – Produk Hukum
yang dikirim ke Dokumentasi dalam Bentuk Hard Copy dan Soft Copy serta
Bahan – Bahan / Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN BAHAN BACA

No. Kegiatan Pelaksana

Sekretaris DPRD Kabag Kasubbag

1 Sekretaris DPRD memberikan

arahan/disposisi kepada kabag terkait

penditribusian bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Mulai

2 Menerima, dan mendisposisikan ke
Kasubbag untuk pendistribusian bahan
bacaan dan peraturan perundang-
undangan

3 Menerima, menghimpun dan
mendistribusikan bersama Staf

4 Staf menditribusikan bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

kepada Pimpinan DPRD, Ketua Komisi

DPRD dan Pejabat Struktural Sekretaria

DPRD.

AAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mutu Baku Ket.

Staf Kelengkapan Waktu Ouput
Arahan
Bahan Bacaan 120 menit

Peraturan Daerah, 20 menit Arahan/
SK, Lembaran masukan
Disposisi, Produk
Hukum

Lembar disposisi,
peraturan

Lembar disposisi, 30 menit Hasil diskusi
komputer
Bahan Bacaan,
Komputer, printer, 20 menit Produk Hukum
binder

selesai

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGIAN PRODUK HUKUM DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tetntang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
3. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri.

KETERKAITAN:
1. …………
2. Internal

PERINGATAN:
1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan
2. Berkas yang diterima tidak lengkap.