PEDOMAN TEKNIS

143

144

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Cetakan
Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Asshiddiqie, Jimly Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta:
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI,2006.

Farida.S. Maria, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan
Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Hamzah Andi, Asas-asas hukum pidana, (Jakarta: Rineka Cipta,
2008.

Huda Ni’matul dan R Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan
Perundang-undangan, Band-ung:Nusa Media, 2011.

Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kelsen,Hans, General Theory of Law and State, New York: Russel
and Russel, 1954.

Manan Bagir dan Magnar Kuntana, Peraturan Perundang-undangan
dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Armico, 1987.

Marbun S.F., Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya
Administratif di Indonesia Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

Moelyatno, Asas-asas hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
Noor Julianshah, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana Predana,

Media Group, 2012.
Soebechi, Imam Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah,

Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Soekanto, Soerjono pokok-pokok sosiologi hukum, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, Cetakan ke 20, 2011.
Soekanto Soerjono dan Purbacaraka Purnadi, Perihal Kaidah

Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti,1989.

145

B. Peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perailan
Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,
dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Umum

146

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Penananan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Yang Terjadi
Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

C. Media Elektronik

www.ensikloblogia.com.

D. Lain-Lain
Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Ilmu
Perundang-Undangan, Cinere: Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan
HAM, 2019;
Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan,
Peraturan Kebijakan, Cinere: Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan
HAM, 2019.

147

Modul pendidikan dan pelatihan fungsional calon pejabat fungsional
perancang peraturan perundang-undangan, Bahasa Peraturan
Perundang-undangan, Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM,
2019.

148