Di Balik Korupsi Yayasan Pemerintah

December 31, 2008 (TATA KElOlA YAYASAN-PEMERINTAH : UJIAN BAGI REFORMASI BIROKRASI)

Ket era ngan:

- YOSP : Yayasan Dharma Satya Parahita - Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangu nan

- YBP Yayasan Badan Penerbit - Departemen Pekerjaan Umum

- YMBS Yayasan M ina Bahari Sejahtera - Departemen Kelautan dan Perikanan

- YKS : Yayasan Ke sejahteraan Sekretariat Negara

- Yabinstra Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog

- Y Tridaya Yayasan Tridaya - Kejaksaan Agung

- YPI Yayasan Pembangunan Islam- Departemen Agama

- Y Korpri Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia

- YSWJ Yayasan Sarana Wana Jaya - Departem en Kehutanan

- Yama ti Yayasan Puma Bakti- Departem en Dalam Negeri

- YBB Yayasan Brata Bhakti- Kepolisian Rl

Catatan:

Karena nilai aset Yayasan Kesej ah teraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) jauh di atas
yayasan-pemerin tah lain, yakni sekitar Rp 5,3 triliun, data YKKBI t idak diikutkan su paya tidak
mendistorsi perform a tabel di atas.

***

Di sini ada beberapa persoa lan yang perlu disoroti. Para pengurus yayasan-
pemerintah berargumentasi bahwa penyertaan modal yang dilakukannya di sejumlah
perusahaan swasta dilakukan semata untuk menopang tujuan sosial dan kemanusiaan
yayasan bersangkutan, dan bahwa hal ini dibolehkan UU Yayasan dalam batasan tertentu.

Padahal, seperti ditekankan Chatamarrasjid (1998, hal 80), hakikat pendirian suatu
yayasan adalah "untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemanusiaan dengan
pemisahan kekayaan tertentu, dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan ..."

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

Diperlukan studi lebih lanj ut untuk meneliti kebenara n klaim para pengurus yayasan-
pemerintah ini, khususnya dengan menelusuri benarkah bagian terbesar pendapatan yang
diperoleh dari berbagai unit bisnis itu ditujukan untuk menopang berbagai program sosial
dan kemanusiaan yayasan-pemerintah. Sejumlah contoh anekdotal yang telah disampaikan
sebelumnya telah menyodorkan sejumlah gambaran. Meski demikian, untuk menarik suatu
kesimpulan yang bisa digeneralisir masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

Soal aktivitas bisnis yayasan-pemerintah ini merupakan isu penting jika dikaitkan
dengan berbagai skandal korupsi yang terus-menerus melibatkan yayasan-pemerintah.
Sebagaimana telah terbukti dalam berbagai kasus korupsi besar yang terungkap ke hadapan
publ ik, dana dalam kisaran puluhan dan ratusan miliar rupiah diambil dari kas-kas yayasan-
pemerintah atas perintah pemimpin departemen atau lembaga pemerintah terafiliasi untuk
memuluskan berbagai kepentingan politik dan pribadi mereka, atau kepentingan lain yang
bertabrakan dengan hukum dan prinsip-prinsip good governance.

Dalam hal ini lah kritik Danang Widoyoko {2003) menjadi va lid. M enurut dia, UU
Yayasan justru secara sempurna telah mengabsahkan berbagai akt ivitas bisnis yayasan-
pemerintah yang kerap menjadi sorota n itu. UU Yayasan No. 16/2001 jo. No. /2004
menyatakan yayasan boleh memiliki unit bisnis dengan ketentuan penyertaan modal
sebesar-besarnya 25 persen. Dengan kata lain, alih-alih ditabukan, bisnis yayasan-
pemerintah justru menjadi sesuatu yang absah dengan lahirnya UU Yayasan.

Persoalan lain, banyak yayasan-pemerintah memiliki sejumlah unit bisnis yang
bergerak di bidang-bidang yang bertumpang tindih dengan area di mana kementerian atau
lembaga pemerintah yang memayunginya berperan sebagai regulator dan pengawas. Hal
ini, tak bisa tidak, tentu memumbulkan persoalan adanya konflik kepentingan dan praktek
kompetisi bisnis yang t idak sehat dan takfair.

Katakanlah unit bisnis dari suatu yayasan-pemerintah mengikuti tender suatu proyek
di departemen terafiliasi. Tidakkah unit bisnis tersebut lantas memiliki berbagai keuntungan
dibanding perusahaan pesaing yang tida k memiliki hubungan apa pun dengan departemen
tersebut? Selain itu, juga ada problem informasi yang asimetris. Karena akses yang
dimilikinya, bukankah unit bisnis dari yayasan-pemerintah tersebut kemungkinan besar
mendapatkan informasi-orang-da lam (inside information), dan karenanya lebih berpeluang
untuk menang tender? Selain itu, yang paling krusial adalah persoalan yang muncul dari
masih kentalnya peran "dwi-fungsi" pemimpin departemen atau lembaga pemerintah pusat
sebagai pengurus badan pembina yayasan-pemerintah. Dalam hal ini, karena pada dasarnya
si pemain adalah juga sang w asit itu sendiri, sulit dipercaya proses tender yang adil akan
dapat sepenuhnya berlangsung.

Catatan lain, banyak unit bisnis yayasan-pemerintah menjadi pemasok tetap bagi
berbagai kebutuhan pegawai dan atau kementerian atau lem baga pemerintah terafiliasi.
Captive market yang dibidik t ersebar di berbagai area, mulai dari barang cetakan, seragam

l ex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

pegawai, dan sebagainya. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan tentang competitiveness
dari jasa atau barang yang ditawarkan unit-unit bisnis yayasan-pemerintah tersebut
dibandingkan jasa atau barang yang ditawarkan perusahaan lain yang boleh jadi lebih
berkualitas dan lebih rendah harganya. Ringkasnya, dalam soal ini terkandung persoalan
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang selama ini dibelanjakan atas
barang dan jasa yang dipasok oleh unit-unit bisnis yang terafiliasi dengan yayasan-
pemerintah.

Data-data berikut kiranya cukup menunjukkan adanya indikasi dari berbagai
persoalan krusial yang dielaborasi di atas.

Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangannya, salah satu bidang usaha
terpenting dari Yayasan Korpri adalah penjualan pakaian dan atribut Korpri bagi jutaan
pegawai negeri sipil di Indonesia. Sebagai gambaran tentang seberapa besar skala bisnis ini,
nilai piutang penjualan pakaian dan bahan pakaian Korpri per 31 Desember 2006 adalah
sebesar Rp 44,8 miliar (Syafri, 2006).

Dalam lingkup yang lebih kecil, potensi konflik kepentingan juga terlihat pada bidang
usaha yang diniatkan Yayasan Prima Karya {YPK). Dalam tanda daftar Yayasan di Pemerintah
Daerah DKI Jakarta, tertera YPK bergerak di bidang usaha "pelatihan dan keselamatan
kerja" -wilayah yang telak-telak bertumpang tindih dengan lingkup kewenangan
Departemen Tenaga Kerja sebagai regulator dan pengawas keselamatan kerja di Indonesia.
Baru dibentuk Juli 2007, YPK dan usahanya belum beroperasi saat studi ini dilaksanakan.

Potensi problem lebih serius muncul di Yayasan Pertambangan dan Energi (YPE) yang
dipayungi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan didirikan 14 Juni 1993.
Ketua Dewan Pembina YPE langsung dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM.
Tercatat dalam brosur yang kami dapatkan dari pengurus yayasan, YPE memiliki berbagai
portofolio usaha yang juga berhimpitan langsung dengan wilayah kewenangan Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai regulator dan pengawas sektor pertambangan.
Beberapa diantaranya, dinyatakan secara eksplisit sebagai berikut:

" Minyak dan Gas Bumi:
Pengalam an dalam m engelola kegiatan usaha hulu adalah salah satu kom petensi
kami dalam mendapatkan wilayah kerja di banyak wilayah Indonesia.
Kurangnya infrastruktur minyak dan gas bumi dalam mem enuhi kebutuhan do mestik
yang meningkat sangat menarik perhatian kami dalam mengembangkan
kemampuan untuk membangun infrastruktur seperti pipa gas, mini LNG receiving
terminals, mini LPG Plants, stockpiling dan retailers.

Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi:
Pengalaman kam i dalam mengelola Kontrak Karya, Perjanjian Kerjasama
Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, dan mendapatkan ijin wilayah kerja panas
bumi adalah salah satu kompe tensi yang kami miliki.

Ustrik dan Energi Terbarukan:

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KElOlA YAYASAN-PEMERINTAH : UJIAN BAGI REFORMASI BIROKRASI)

Jasa Konsultasi dan supplier dalam beragam bidang kegiatan kelistrikan (YPE,

2008)."

D. Tata Ketola (Governance) Yayasan-Pemerintah

Satu isu krusial yang menuntut perhatian kita adalah soal perangkapan jabatan
banyak pejabat tinggi negara yang masih berstatus aktif sebagai pengurus yayasan-
pemerintah. Sebelum UU Yayasan disahkan, b anya k menteri, sekretaris jenderal, atau
pejabat tinggi eselon satu lain yang duduk sebagai ketua atau anggota badan pendiri atau

pengurus yayasan secara ex officio. Setelah UU Yayasan disahkan-di mana dinyatakan

bahwa anggota badan pembina, pengurus, dan pengawas adalah "perorangan"-praktek

perangkapan jabatan itu pada kenyataannya masih terus berlangsung secara de facto.

Menurut penelusuran kami, di akta kebanyakan yayasan-pemer intah, memang tidak

lagi tertera Menteri A atau Sekjen B duduk sebagai pengurus. Tapi r ealita de jure ini tidaklah

mencerminkan keadaan yang sebenarnya . Studi ini mendapati bahwa praktek "dwi-fungsi"
tersebut masih terus berjalan. Menteri A atau Sekjen B tetap duduk di kepengurusan dalam
kapasitas mereka sebagai "perorangan." Begitu M enteri A diganti Menteri Z, maka berganti
pula lah susunan kepengurusan yayasan-pemerintah tersebut dari A menjadi Z, meski tentu
tanpa melupakan label "perorangan" sebagaimana diamanatkan UU Yayasan.

Berdasarkan informasi yang kami himpun dari 22 yayasan-pemerintah, melalui
metode wawancara maupun penelusuran akta yayasan, dalam struktur kepengurusan 17
yayasan-pemerintah terdapat unsur pejabat tinggi negara yang masih berstatus aktif (belum
pensiun).

Figur 3.14.: Status Pengurus Yayasan-Pemerintah

Sukan Pejabat-......._

Aktif -......_ ...--::.i

4

18%

~-PejabatAktlf

18

8296

llustrasi tentang fenomena ini bisa dilihat dengan gamblang di salah satu yayasan di
bawah naungan Bank Indonesia, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), yang
kami sajikan dalam boks berikut.

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

-- -- - ·-

Boks 3.3.

"Dwi-fungsi" Dewan Gubernur 81 di Yayasan Pengembangan
Perbankan Indon esia (YPPI)

YPPI adalah satu dar/ dga yayasanyang berada di bawah naungan 81. Duo /alnnya adalah
Yayasan Kesejahteraan Karyawan 81 (YKKBI} dan Yayasan Perguruan Korprl Unit Bank Indonesia
(Yasporbl). Saat /aporan In/ dltulis. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidikl dugaan
keterlibatan pengurusyayasan YPPI dalam kasus dugaan penyuapan sejumlah anggota Komlsl
Keuangan dan Perbankan DPR Rl dan aparat penegak hukum, o/eh para pemimpin 81. Telah terbukd
di persidangan, dana Rp 100 miliar untuk keper/uan ini ditarik dari kas YPPI atas perintah Dewan
Gubernur 81.

Berikut perjalanan dwi-fungsijabatan tersebut sebagaimana tercantum do/am sejum/ah
akta YPPI.

Akta Pendirian No. 24 tangga/29 Desember 1977

YPP/ didirikan o/eh Direksi 81 pada tahun 1977 dengan nama Lembaga Pengembangan
Perbankan Indonesia (LPPI} dengan modal awal sejumlah Rp 1 }uta dari dana yang dipisahkan
dari kekayaan 81.
- Pemegang kekuasaan terdnggi: Dewan Kuratoryang diketuai oleh Gubernur 81.

Akra No. 60 tan~alll /anuarj 1993

LPPI berubah nama menjadl Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI).
Pemegang kekuasaan terdnggi: Dewan Pengo was yang terdiri atas sedlkitnya dua anggota
Dlreksl 81. Ketua: Sjahri/ Sabirin (Gubernur 81). anggota: Hendrobudiyanto (Direktur 81).

Akta fendfrlqn No. 53 tangggl27Ag ustus 2003 dan No. 48 tangga/20 November 2003

YLPPI berubah nama menjadl Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).
Kekayaan : Rp 174,8 mflfar.
Pemegang kekuasaan tertlnggi: Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina hanya dapat diangkat
dari eaton yang dia/ukan Dewan Gubernur 81. Ketua: Aulia Than tawi Pohan (Deputi Gubernur

81), Wakil Ketua: Maman Husen Somantri (Deputi Gubernur 81) , Anggota: Hartadl Agus Sarwono
(Deputi Gubernur 81).

Dalam hal ini, perlu kiranya diga risbaw ahi penilaian Deputi M enteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Bidang Tata Laksana dan Wakil Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi,
Asmawi Rewansyah. Menurut Asmawi, perangkapan jabatan ini telah memunculkan
masalah konflik kepentingan yang serius di ka langan pejabat negara.24

Di atas penilaian itu, Asmawi bahkan berpendapat keberadaan yayasan-pemerintah
sebaiknya dilarang, setidaknya diregulasi secara ketat. Menurutnya, selama ini banyak
yayasan-pemerintah menjalankan bisnis dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan

24 Sumber: wawancara Deputi Menteri Pend ayagu naan Apara t ur Negara Bidang Ta ta Laksana dan Wa kil Ketua
Tim Kerja Reform asl Birokrasi, Asmaw i Rewansyah, di Jakarta, 14 Februari 2008.

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

berbagai fasilitas negara, dan memunculkan persoalan good governance, seperti
penggunaan dana nonbujeter dan membuka peluang bagi adanya berbagai praktek
pungutan liar. Asmawi mencontohkan di sebuah departemen, pengusaha yang mengurus
izin usaha mesti menyetor sejumla h uang ke yayasan-pemerintah yang berada di lingkungan
departemen itu.

Asmawi menyatakan pejabat negara yang masih aktif seharusnya dilarang
merangkap jabatan di posisi-posisi privat, seperti halnya yayasan dan bisnis. Masalahnya,
selama ini tidak ada satu pun peraturan yang tegas melarangnya, termasuk mengatur
konflik kepentingan pejabat negara. Peraturan Pemerintah No. 30/1980 tentang Disiplin
Pegawa i Negeri belum mengatur kedua hal ini secara baik. Karena itulah, faktor tersebut
akan coba diatasi dalam RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Etika Penyelenggara
Negara. Kedua RUU ini merupakan paket UU Reformasi Birokrasi yang, saat laporan ini
ditulis, sedang diajukan ke Presiden untuk kemudian dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat
Rl.

Dalam drat ke-9 RUU Etika Penyelenggara Negara, misalnya, dicantumkan pasal-
pasal tentang larangan pejabat negara merangkap jabatan pada posisi-posisi yang terkait
langsung dengan jabatannya. Hal tersebut relevan sekali dengan persoalan yayasan-
pemerintah, karena selama ini posisi Badan Pembina atau Pengurus yayasan-pemerintah
kerap ditempati oleh pejabat tinggi aktif di departemen atau lembaga pemerintah terafiliasi
(Kementerian PAN 2007a).

Pendapat senada dilontarkan Murni Rauf, Ketua Badan Pengurus Yayasan Tridaya
dan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Rl. Dia juga
menyatakan perlu adanya regula si yang tegas untuk memutus berbagai garis-hubung antara
yayasan-pemerintah dengan kementerian dan lembaga pemerintah. Menurutnya, kaitan
semacam ini "pada akhirnya hanya akan mengakibatkan penyimpangan." Lebih lanjut,
berkaitan dengan peran sosial yayasan-pemerintah untuk menunjang kesejahteraan
pegawai pemerintah, Murni menegaskan kesejahteraan PNS seharusnya penuh menjadi
tanggung jawab pemerintah dan tak semestinya diatasi melalui keberadaan yayasan-
p e m e r i n t a h . 25

E. Penyesua ian terhadap UU Yayasan

Ternyata, masih banyak yayasan-pemerintah yang belum melakukan penyesuaian
terhadap UU Yayasan. Dari hasil penelusuran terhadap 27 yayasan, melalui metode
wawancara dan penelitian akta yayasan, kami menemukan sembilan yayasan-pemerintah
belum melakukan penyesuaian anggaran dasar mereka terhadap UU Yayasan. Padahal,

25 Wawancara Mumi Rauf, Ketua Badan Pen gurus Yayasan Tridaya, di Jakarta, 5 Agustus 2008.

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KElOlA YAYASAN-PEMERINTAH : UJIAN BAGI REFORMASI BIROKRASI)

menurut UU Yayasan No. 16/2001 jo. No. 28/2004, tenggat penyesuaian telah terlewati,
yakni selambat- lambatnya pada 6 Oktober 2007 lalu.

Figur 3.15.: Yayasan-Pemerintah yang Telah
Me nyesua ika n Anggara n Dasarnya d engan UU Yayasan

Belum

9

33%

Sudah ----l_
18

67%

Persoalan kepatuhan ini semakin menjadi signifikan, jika kita melihatnya secara lebih
luas. Bahkan bagi yayasan-yayasan pemerintah yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya
sesuai UU Yayasan, ada sejumlah hal yang belum dipenuhi. Misalnya, menyangkut
kewajiban mempublikasikan laporan keuangan sehingga dapat diakses oleh masyarakat
luas, amanat untuk mengaudit laporan keuangan yayasan secara reguler oleh kantor
akuntan publik, dan hal-hallainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada uraian berikutnya.

F. Transparansi Keua ngan Yayasan-Pemerinta h

Banyak yayasan-pemerintah belu m m empublikasikan laporan keuangannya kepada
pu blik sebagaimana diamanatkan UU Yayasa n. Dari hasil kunjungan lapangan terhadap
seluruh kantor yayasan-pemerint ah, penelit i mendapat i hanya satu yayasan, yakni Yayasan
Kesejahteraan Karyawan Bl (YKKBI), yang memampangkan laporan keuangannya di papan
pengumuman di lobi kantorn ya. Adapun Yayasan Tridaya - Kejaksaa n Agung telah
m empublikasikannya di Harian Republika edisi Rabu, 7 M ei 2008. Dalam wawancara,
pengurus dua yayasan lain, Yayasan Ca kra Bh akti Santosha- Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), dan Yayasan Pembangunan Islam - Departemen Agama, mengaku telah memasang
laporan keuangan mereka di papan pengu muman kant or masing-masing.

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KElOlA YAYASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAGI REFORMASI BIROKRASI)

Figur 3.16.: Yayasan-Pemerintah yang
Mempublikasikan Laporan Keu angannya

Sudah

- - - -'"'empubllka-
- sikan

4
27'36

Belum

Mempublika- ---~

sik an "'~~~~~111!111111!'111~

11

7396

Kecenderungan ini diperkuat dengan sikap para pengurus yayasan yang juga
bersikap tertutup terhadap permohonan peneliti untuk mendapatkan fotokopi laporan
keuangan yayasan terakhir. Dari 15 pengurus yayasan yang memberi jawaban ketika
diwawancarai peneliti tentang hal ini, hanya lima yang bersedia memberikannya. Sisanya
menolak. Angka penolakan semakin besar jika permohonan tentang hal ini yang
disampaikan melalui surat dan telepon kepada yayasan-pemerintah lainnya, ikut
dimasukkan.

Figur 3.17.: Yayasan-Pemerintah yang
Memberikan Laporan Keuangan kepada Peneliti

Memberi
5

3396

Tidak Memberi
10

67%

Karena terbatasnya laporan keuangan yayasan-pemerintah yang berhasil kami
dapatkan, kami belum dapat memberikan analisis yang memadai terhadap kondisi keuangan
yayasan-pemerintah secara terperinci. Hal ini perlu diupayakan lebih lanjut oleh pemerintah
guna mendapatkan lebih banyak informasi dan data yang komprehensif dan akurat tentang
hal ini.

Meski demikian, ada kabar baik. Sebagian besar laporan keuangan yayasan
pemerintah, menurut pengakuan pengurus yayasan yang berhasil kami wawancarai, telah

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KElOlA YAYASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAGI REFORMASI BIROKRASI)
diaudit kantor akuntan publik. Perlu dicat at, yayasan-pemerintah yang belum diaudit KAP
saat survey dilaksanakan adalah Yayasan Dharma Satya Parahita yang bernaung di bawah
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang notobene merupakan
lembaga yang diharapkan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance).

Figur 3 .18.: Yayasan-Pemerinta h yang
Keuangannya Telah Diaudit KAP

Belum
Oiaudit _ _--::__

2

13%

~--Telah Olaudit
13
87%

G. Aset Nega ra

Salah satu temuan terpenting dari studi ini, menurut hemat kami, adalah persepsi
para pengurus yayasan pemerintah tentang status aset yayasan mereka. Kepada mereka,
peneliti menanyakan apakah aset yayasan-pemerintah yang mereka pimpin masuk kategori
aset negara atau tidak. Ternyata, dari 15 pengurus yang merespons pertanyaan tentang
masalah ini, 12 diantaranya menyatakan "tidak". M enurut mereka, kekayaan yayasan bukan
bagian dari keuangan negara karena yayasa n m ereka merupakan yayasan independen,
bukan lagi yayasan-pemerinta h.

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KElOlA YAYASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAGI REFORMASI BIROKRASI)

Figur 3.19.: Yayasan-Peme rintah yang Pen gurusnya Me nyataka n
Aset Yayasa nnya Termasuk Kategori Aset Negara

Aset Negara

3

20'l6

Bukan Aset Negara

12
80%

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah sejak Desember 2007 lalu tengah
berupaya mendata dan menginventarisir aset-aset unit fiskal register di luar struktur
pemerintah, termasuk yayasan-pemerinta h, dengan t ujuan untuk menertibkannya. Menurut
Hekinus Manao, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara, Departemen
Keuangan; yang menjadi landasan hukum dalam pembenahan ini adalah UU No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 25 undang-undang ini menyatakan bahwa Menteri
Keuangan bertanggung jawab atas pembinaan terhadap yayasan dan badan-badan
pemer intah lain yang menggunakan dana yang berasal dari APBN atau yang sumber
dananya berasal dari masyarakat yang dihimpun dengan menggunakan fa silitas pemerintah.

Sebagaimana telah diulas di Bab II di muka, mengacu pada UU Keuangan Negara No.
17/2003 aset yayasan-pemerintah masuk dalam kategori keuangan negara, yang semestinya
disetor secara penuh ke kas negara dan meru pakan obyek dari audit Badan Pemeriksa
Keuangan .

H. Audit BPK

Di atas persepsi mayoritas pengurus yayasan-pem erintah bahwa aset yayasan-
pemerintah bukan tergolong keuangan negara, kebanyakan dari mereka juga berkeberatan
laporan keuangan yayasan-pemerintah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut para pengurus yayasan-pemerintah itu, BPK tak berwenang melakukan audit
karena laporan keuangan mereka telah diaudit Kantor Akuntan Publik sebagaimana
dipersyaratkan UU Yayasan.

l ex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra



















December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

tengah dijalankan di sektor kesejahteraan pegawai pemerintah. Termasuk dalam hal ini
adalah opsi untuk menjual aset-aset negara ini melalui mekanisme penawaran terbuka
yang hasilnya sepenuhnya harus disetor ke Kas Negara.

10. Menetapkan kewenangan bagi pemerintah untuk mengambil alih kendali atas semua
yayasan-pemerintah yang melanggar kebijakan baru ini dan kemudian melikuidasinya.

11. Menetapkan kewenangan pemerintah untuk menutup setiap yayasan-pemerintah yang
tak lagi berkontribusi secara material pada kesejahteraan pegawai pemerintah, dalam
pengertian luas, di kementerian atau lembaga pemerintah terafiliasi.

12. Melarang yayasan-pemerintah untu k mendirikan unit-unit bisnis baru atau melakukan
penyertaan saham di perusahaan sw ast a.

13. Melarang yayasan-pemerintah melakukan berbagai pungutan dana dari pegawai
pemerintah dan melarang kementerian atau lembaga pemerintah melakukan transfer
dana atau aset negara kepada yayasan-pemerintah.

14. Melarang yayasan-pemerintah menerima segala bentuk hadiah atau pemberian dari
perusahaan dan perorangan yang memiliki hubungan bisnis, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan kementerian atau lembaga pemerintah terafiliasi.

Re kome ndasi:

Menerbitkon sebuoh Keputuson Presiden untuk mengotur keberodoon don
penyelenggoron yoyoson-pemerintoh, yang sifot don moso berlokunyo sementaro,
sompoi diterbitkon don diimplementosikonnyo hosil kojion komisi independen
terhodop yoyoson-pemerintoh.

D. Kebija ka n ten tang Hal-hal Lain Berkait Yayasan-Pemerinta h

Kami telah mengidentifikasi lima isu penting selama perjalanan studi ini, yakni:

Perbaikan isi UU Yayasan;
Aset negara yang dikuasai yayasan swasta;
Yayasan-yayasan yang didirikan oleh BUMN dan lembaga pemerintah pusat lainnya;
Yayasan-yayasan yang didirikan oleh pemerintah daerah;
Opsi untuk membolehkan sumbangan suka rela oleh pegawai pemerintah terhadap
yayasan pemerintah hanya melalui mekanisme yang ditetapkan oleh ketentuan baru
tentang yayasan-pemerintah yang didasarkan prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas.

l ex Rieffel I Karaniya Dhannasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

Kami memutuskan untuk tidak membuat rekomendasi spesifik yang terkait dengan
isu-isu di atas karena hal itu berada di luar lingkup studi kami. Namun demikian, sejumlah
hal yang berkaitan dengan kelima isu di atas perlu dibahas di sini.

• Perba ika n UU Yayasan

Di bagian muka, kami telah memaparkan berbagai "cacat" serius yang dikandung UU
Yayasan 2001. Mengacu pada UU Yayasan yang berlaku sekarang, semua yayasan yang
ada sebetulnya bisa dikategorikan sebagai yayasan-swasta, bahkan termasuk yayasan-
yayasan yang didirikan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Jika UU Yayasan
diamandemen atau dirombak dengan kerangka yang sepenuhnya konsisten dengan
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebuah masyarakat yang demokratis, maka
tak perlu ada pengaturan khusus tentang yayasan-pemerintah.

Menurut hemat kami, dua perubahan saja di UU Yayasan akan secara signifikan
membuat undang-undang ini memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Yang pertama, adalah dengan mendefinisikan yayasan-
pemerintah secara terang dan gamblang, dan memberi kewenangan kepada pemerintah
untuk menetapkan peraturan yang lebih tegas dalam pengelolaan yayasan-pemerintah.
Perubahan kedua yang bisa dilakukan, adalah secara eksplisit mewajibkan, atau paling
tidak membolehkan, BPK mengaudit yayasan- pemerintah .

• Aset negara yang dikuasai yayasan-swasta

Dalam studi i ni, kami tidak meneliti yayasan-swasta. Namun demikian, kami mendapati
indikasi adanya sejumlah yayasan-swasta yang ikut menguasai sejumlah aset negara,
termasuk adanya sejumlah pendapatan-pengeluaran yang terkait dengan aset-aset itu
yang dikelola dalam lingkup luar-anggaran (off-budget). Kiranya akan sangat bermanfaat
jika pemerintah mewajibkan semua yayasan-swasta, katakanlah melalui keputusan
presiden, untuk mengumumkan aset negara yang mereka kuasai atau manfaatkan,
menetapkan mekanisme untuk mengawa si deklarasi itu, mengawasi segala proses
keuangannya berlangsung dalam mekanisme dalam-anggaran (on budget), dan
menetapkan sanksi berat bagi yayasan-swasta yang gagaI atau tidak secara benar
melaporkan adanya aset negara yang selama ini dikuasai atau dikelola mereka.

• Yayasan yang didirikan BUMN dan badan pemerintah lain di tingkat pusat

Salah satu temuan kami yang menurut kami paling problematik adalah fakta bahwa
sejumlah yayasan juga terkait dengan badan usaha milik negara, seperti Pertamina, PLN,
bank pemerintah, dan sebagainya. Menurut hemat kami, potensi persoalan di yayasan-
yayasan BUMN ini tak kalah substansial, dan boleh jadi lebih problematik ketimbang
pada yayasan-pemerintah yang terafiliasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah
eksekutif di tingkat pusat. Jika asumsi kami ini benar, berbagai langkah yang kami

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

rekomendasikan supaya segera ditempuh pemerintah untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas yayasan-pemerintah, bahkan menjadi semakin penting.

Di luar itu, kami juga mendapati sejumlah yayasan terkait dengan badan pemerintah
dengan lingkup yang "lebih kecil," seperti universitas dan rumah sakit pemerintah. Kami
tidak mendapati alasan untuk meyakini bahwa skala operasional dari yayasan-yayasan
dalam kategori ini besar atau bermasalah. Tapi, pada saat yang bersamaan, kami juga
tak melihat adanya argumen yang memadai untuk terus membiarkan saja yayasan-
yayasan ini dikelola "di balik tabir" senyampang berbagai upaya untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas terhadap yayasan-pemerintah dilakukan. Satu langkah
sederhana untuk mengatasi "lubang" ini adalah merumuskan definisi yayasan-
pemerintah yang secara tegas memasu kkan yayasan-yayasan tersebut dalam kategori
yayasan-pemerintah.

• Yayasa n ya ng didirikan pemerintah daerah

Kami mendapati banyak pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kotamadya) juga
mendirikan yayasan. Meski demikian, karena keterbatasan waktu dan sumber daya,
kami t idak menelitinya di sini. Dalam sistem desentralisasi pemerintahan yang kini
diterapkan di Indonesia, boleh jadi tidak dapat diterima secara politik jika pemerintah
pusat ikut meregulasi yayasan-yayasan yang didirikan oleh pemerintah daerah . Walau
begitu, tentu sah-sah saja jika pemerintah pusat menggelar sebuah penelitian
menyeluruh terhadap yayasan-yayasan dalam kategori ini, dan lalu menerbitkan
sejumlah rekomendasi untuk mengatasi permasalahan transparansi dan akuntabilitas
yang besar kemungkinan akan muncul di wilayah ini.

• Sumba ngan s uka rela

Sekiranya yayasan-pemerintah dibolehkan tetap aktif, maka yayasan-pemerintah hanya
dibolehkan menerima sumbangan suka rela dari pegawai pemerintah dan masyarakat
umum hanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip good governance,
yakni dengan memenuhi prasyarat terpenuhinya unsur transparansi dan akuntabilitas.

Saat ini, kondisinya agak ambigu. Seperti terlihat dalam kasus-kasus tertentu, kami
mendapati indikasi adanya tekanan tertentu bagi para pejabat senior di pemerintahan
untuk menyalurkan atau mengalokasikan dana dan sumber daya negara lainnya ke
yayasan-pemerintah terkait. Di Departemen Luar Negeri, misalnya, diwajibkan adanya
"sumbangan" dari pegawai Deplu yang tengah menjalani dinas luar negeri.

Sifat ad hoc dari mekanisme sekarang ini tentu jauh dari ideal. Barangkali, jalan keluar
terbaik yang bisa ditempuh untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat semua
yayasan-pemerintah bermain di tataran yang sama. Salah satu caranya adalah misalnya

l ex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

dengan menerbitkan keputusan presiden yang mengatur ketentuan dan mekanisme
yayasan-pemerintah menerima sumbangan sukarela, melarang mekanisme pungutan
dan potongan wajib, dan mewajibkan agar semua sumbangan itu dikelola menurut
mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Re ko me ndasi:

Sesegera mungkin melakukan studi sistematis terhadap berbagai yayasan yang
terkait dengan BUMN. Menimbang yayasan-yayasan ini punya "dimensi politik" yang
kental, penelitian tersebut sebaiknya dilakukan oleh satu tim independen yang
dibentuk berdasarkan keputusan presiden di atas. Sebagai alternatif, studi itu dapat
juga dilakukan oleh kelompok kerja gabungan antar-departemen yang dibentuk o/eh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

l ex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

BABV

KESIMPULAN DAN DISKUSI

a. Dua prinsip utama yang diamanatkan UU Yayasan, yakni transparansi dan akuntabilitas,
masih menjadi masalah serius dalam pengelolaan yayasan-pemerlntah. Termasuk di sini
adalah belum tersedianya akses dan sistem informasi publik yang memadai bagi
masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi yang berkenaan dengan yayasan-
pemerintah dengan mudah dan murah.

b. UU Yayasan lahir dengan tujuan memperbaiki tata kelola (governance) di sejumlah
yayasan, yang di masa lalu terbukti menyimpan banyak masalah, sebagaimana
diperlihatkan oleh yayasan militer dan yang dimi liki mantan Presiden Soeharto. Yang
menjadi masalah, studi ini menghasilkan kesimpu lan yang memperkuat argumen bahwa
UU Yayasan justru berpotensi untuk dijadikan perisai dan alat untuk melegitimasi
praktek-praktek lama yang mengarah pada konflik kepentingan pejabat negara dan
potensi perilaku koruptif. Hal ini, misalnya, terlihat dari banyaknya pengurus yayasan-
pemerintah yang mengklaim diri mereka sebagai "yayasan independen" meski jelas-jelas
masih memanfaatkan aset negara dan dipimpin oleh pejabat tinggi negara yang masih
aktif, meski dalam kapasitas mereka sebagai perseorangan.

c. Studi ini kiranya dapat menawarkan penjelasan empirik terhadap rangkaian berbagai
skandal korupsi yang bersangkut paut dengan dana nonbujeter yang berasal dari
yayasan-pemerintah, antara lain: yayasan-yayasan Soeharto dan militer, Yanatera
(sekarang Yabinstra) Bulog, dan yang terakhir, YPPI Bank Indonesia. Jelas terlihat dari
hasil survey lapangan dan berbagai penelusuran yang kami lakukan, yang menjadi soal
bukanlah semata permasalahan di tataran struktural. Lebih mendalam lagi, akar utama
permasalahannya bertemali dengan persepsi dan cara-pandang para pejabat negara
saat ini.

d. Hal ini terlihat antara lain dari satu faktor terpenting-ada banyak pengurus yayasan
yang gaga I memahami aset yayasan mereka sebagai bagian dari aset negara. lndikator
lain yang searah dengan itu, ada lah keberatan dari para pengurus yayasan-pemerintah
jika laporan keuangan mereka diaudit BPK di at as argumen bahwa UU Yayasan hanya
mengamanatkan audit laporan keuangan yayasan oleh kantor akuntan publik. Yang lebih
mengkhawatlrkan, persoalan ini juga kita lihat muncul di yayasan-yayasan pemerintah
yang berada di lingkungan instansi penegak hukum dan pengawasan .

e. Berdasarkan temuan-temuan di atas, kami merekomendasikan agar Pemerintah segera
menginventarisir seluruh yayasan yang secara langsung maupun tak langsung berkaitan
dengan struktur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk seluruh

l ex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

yayasan yang bernaung di bawah Badan Usaha M ilik Negara (BUMN). Kami mendukung
inisiatif Oepartemen Keuangan untuk mewajibkan setiap yayasan-pemerintah
mengirimkan laporan keuangannya secara berkala kepada pemerintah, untuk kemudian
dipublikasikan Departemen Keuangan sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas, dan
juga untuk dilampirkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat.30

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa upaya perbaikan tidak boleh difokuskan hanya di
tataran regulasi dan reformasi sistem, tapi juga untuk meluruskan persepsi pengurus
yayasan-pemerintah tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance principles) menurut standar yang telah diterima dunia internasional. Untuk
itu, upaya merumuskan RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Etika Penyelenggara
Negara, tak bisa tidak, perlu secara tegas ditujukan ke arah ini.

f. Studi ini menyodorkan satu temuan penting yang menuntut perhatian kita. Selain
yayasan-pemerintah yang terkait dengan departemen, kementerian, dan lembaga non-
departemen di tingkat pemerintah pusat, terdapat banyak yayasan yang didirikan oleh
badan usaha milik negara (BUMN) yang kami duga memiliki skala jauh lebih besar dalam
hal keuangan dan nilai aset negara yang dikuasainya. Kami juga menduga yayasan-
yayasan BUMN ini tidak kalah problematiknya dibanding yayasan-pemerintah . Sebuah
studi komprehensif diperlukan untuk menelusurinya.

g. Penelitian kami menunjukkan bahwa fenomena munculnya yayasan-pemerintah antara
lain berkait dengan anggapan tidak memadainya struktur kompensasi PNS dan pegawai
pemerintah pada umumnya. Persoalan ini tentu tak gampang diatasi mengingat
keterbatasan anggaran negara dan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang
menyebabkan hampir tak mungkin secara politik pemerintah mengurangi jumlah PNS
dan pegawai pemerintah secara signifikan.

Di sisi lain, studi kami mengindikasikan yayasan-pemerintah bukanlah jawaban kunci
bagi persoalan akut ini. Cara lain yang harus ditempuh, antara lain adalah dengan
menyegerakan program reformasi sistem remunerasi PNS yang saat laporan ini ditulis
sedang digelar pemerintah cq. Kementerian PAN . Alih-alih menawarkan solusi bagi
persoalan kesejahteraan pegawai pemerintah, yayasan-pemerintah justru menjadi
salah satu sumber masalah utama bagi cita-cita Indonesia mewujudkan pemerintahan
yang bersih.

10 Wawancara Heklnus Manao, Jakarta, 18 Januari 2008.

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

APENDIKS

Apendiks A : Yayasan-Pemerintah dan Departemen, Kementerian dan lembaga
Pemerintah Pusat Terkait

Apendiks B : Kuesioner Survey

Apendiks C UU Yayasan No. 16/2001 jo. No. 28/2004

Apendiks D Contoh Akta Notaris dan Anggaran Dasar Yayasan-Pemer intah : Yayasan
Bina Sejahtera Warga Bulog (Yabinstra)

Apendiks E Contoh laporan Keuangan Yayasan-Pemerintah : Yayasan Bina Sejahtera
Warga Bulog (Yabinstra)

Apendiks F : Daftar Nama Anggota Jejaring Narasumber

l ex Rieffel I Karaniya Dharmasapu tra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

Apendiks A

Yayasa n-Peme rintah da n Depa rtemen, Keme nteria n Negara da n
Le mbaga Peme rintah Pusat Terka it

10 Departemen Agama 10 Yayasan Pembangunan Islam Ak tif
20 Departemen Dalam Negeri
20 Yayasan Puma Bakti (Yarnati) Aktif
Departemen Energi dan
3o Sumber Daya Mineral Yayasan Korps Pegawai Republik Aktif
4 0 Departemen Luar Negeri 3o Indonesia (Korpri)

Departemen Hukum dan Yayasan Pertam bangan dan Energi
5o HAM 40 (YPE) Aktif
60 Oepartemen Kehutanan
70 Departemen Keuangan 5o Yayasa n Krida Caraka Bumi lidak aktif

~ De~artemen Kelautan dan Yayasan Keseja hteraan Karyawan Aktif
6o Deplu (Upakara)
Penkanan
Departemen Pekerjaan 70 Yayasan Daya Du tika Aktif
9o Umum
100 Departemen Perdagangan 8o Yayasan Pengayom an Aktif

110 Oepartemen Pertanian -9o Sarana Wana Aktif
Aktif
100 Bina Raha

Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Aktif
11. Miskin Kehutanan (Yahut)

120 Yayasan Kesejahteraan Karyawan Aktif
Pajak

~if130 Yayasan Mina Bahari Sejahtera

140 Yayasan Pendidikan Putera - Aktif
150 Kishma lirta
160 Badan Penerbit 0 Aktif
Aktif

Yayasan Lem baga Penyelidikan Aktif
170 Masalah Bangunan

Yayasan Pensiunan Pegawai Aktif
180 Departemen Perdagangan

Yayasan Kesejahteraan Pegawai • Aktif
190 Rum pun Pertanian (Yarum Tani) Aktif

-

200 Yayasan Mujahidin

210 Yayasan Pengem bangan Sinar Tani Aktif

220 Yayasan Penelitian Pertanian Aktif
Indonesia

230 Yayasan Bina Keterampilan Anak Aktif
Pertanian (Bina Kania)

-240 Yayasan Agribisnis Indonesia 0 Aktif

250 Yayasan Konsultasi Agribisnis Aktif

260 Yayasan Pengem bangan Sinar Tani Aktif

Yayasan Penelitian Pertanian Aktif
270 Indonesia

Lex Rieffel I Karaniya Oharmasaputra

Dece mber 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

28. Yayasan Bumi Lestari Aktif
Aktif
Yayasan Bina Keterampilan lsteri

29. Karyawan, lsteri Pensiunan
Karyawan Depanemen Penanian

(Bina Piranti)

30. Yayasan Bina Tani Sejahtera - Aktif
Aktif
31. Yayasan Amal Masyarakat
Pertanian (VAMP)

12. Depanemen Penahanan 32. Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Aktif
dan Perumahan

13. Depanemen Sosial Yayasan Kesejahteraan Sosial Aktif
33. Teratai

14. Depanemen Tenaga Kerja 34. Yayasan Prima Karya Aktif
dan Transmigrasi 35. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia Aktif

15. Sekretariat Negara 36. Yayasan Sekretariat Negara ' Aktif

16. Kejaksaan Agu ng Rl 37. Yayasan Tridaya Warga Kejaksaan Aktif
Republik Indonesia

17. Kepolisian Rl -38. Yayasan Brata Bakti Aktif
Aktif
39. Yayasan Kemala Bhayangkari

40. Yayasan Wacana Bhayangkara Aktif

41. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Aktif
Bank Indonesia (YKKB I)

18. Bank Indonesia 42. Yayasan Pengembangan Perbankan Aktif

,____ Indonesia (YPP I)

43. Yayasan Perguruan Korpri Unit Aktif
Bank Indonesia (Yasporbi)

19. Badan Pemeriksa Keuangan 44. Yayasan Cakra Bhakti Santosha Aktif

20. Badan Urusan Logistik 45. Yayasan Bina Sejahtera Warga

Bulog = rif

21. Perpustakaan Nasional 46. Yayasan Buku Utama Aktif

Badan Pengawasan 47. Yayasan Dharma Satya Parahita Aktif
22. Keua ngan dan

Pembangunan

23. TVRI 48. Yayasan TVRI lidak aktif

Depanemen, kementerian, lembaga pemerintah yang tidak kami dapati memiliki yayasan-

pemerintah berstatus aktif

24. Departem en Kesehatan ------

Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah

25. Depanemen Kebudayaan lidak didapati adanya yayasan-pemerintah
dan Pariwisata

26. Depanem en Komunikasi lidak didapati adanya yayasan-pem erintah
dan lnformatika

27. Depanemen Perhubungan lidak didapati adanya yayasan-pemerintah

Depanem en Pendidikan lidak didapati adanya yayasan-pem erintah
28. Nasional

29. Depanemen Perindustria lidak didapati adanya yayasan-pem erintah

30. Kementerian Negara Badan Yayasan Tama n Bacaaan Indonesia, sudah tidak lagi
Usaha Milik Negara terafiliasi dengan Kementerian Negara BUMN sejak
Laksamana Sukardi tidak lagi menjabat Menneg BUMN
I

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

Kementerian Negara Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
31. Koperasi dan Usaha Kecil
Tidak didap ati ada nya yayasan-pemerintah
dan Menengah
Kementerian Negara Tidak didapa ti adanya yayasan-pem erintah
32. lingkungan Hidup
Kementerian Negara Tidak didapati a danya yayasan-pem e rintah
33. Pendayagunaan Aparatur
Negara Tidak didapati adanya yayasa n-p e m erint ah

Kementerian Negara Tidak didapati adanya yayasan-pe m eri ntah
Perenca naa n
3 4. Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
Pembanguna n Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah
Na s io n a i / B a p p e n a s Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
Kementerian Negara Tida k didapati adanya yayasan-pem erintah
3 5. Tidak didap ati ada nya yayasan-pem erintah
Pe mbe rdayaa n Perempuan Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah
Ke m en t eria n Negara
3 6. Pe mb ang unan Daerah ITidak didapa ti adanya yayasan-pem erintah
Tertinggal Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
Ke rn enterian Negara Tidak didapati adanya yayasa n-pemerintah
37. Tidak didapati a danya yayasa n-pemerintah
Pe muda da n Olah Raga Yayasan Rukun Sejahtera BPKM, sudah tidak aktif
Kementerian Negara Tidak didapati adanya yayasan-p e m eri ntah
38. Tidak didapati adanya yayasan-p e m erintah
Pe rumaha n Rakya t Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah
Kementerian Negara Riset Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
39. Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah
dan Teknologi Tidak didapati ada nya yayasan-pemerintah
Tidak didap ati ada nya yayasan-pem erintah
40. Ma hkamah Ag ung
Tidak didapati a danya yayasan-pem e rintah
41. Dewan Perwakilan Rakyat

42. Dewan Perwakilan Oaerah

43. Badan Pusat Statistik

[44. _rs;d an Pertanahan Nasional

Badan Pengawasan Obat
45.

dan Makanan
lembaga Ketahanan
46. Nasional
Badan Koordinasi
47.
Pena naman Moda l

48. Ba da n Narko tika Nasional

Ba dan Koordinasi Keluarga
49.

Berencana Nasional
Komi si Nasional Hak Asasi
50. Manusia
Badan Meteorologi dan
51.
Geofisika
52. Komisi Pemilihan Um um

·- L..

53. Mahkamah Konstitusi

Pusat Pelaporan dan
54. Analisis Transaksi

Keuangan
lembaga dmu
55.
Pengetahuan Indonesia

l ex Rieffe l I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

56. Badan Tenaga Nuklir Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah
Nasional Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah
57. Badan Pengkajian dan Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah
Penerapan Teknologi Tidak didapati adanya yayasa n-pem erintah

58. lembaga Penerbangan dan >-
Antariksa Nasional
- Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
B adan Koordinasi Survey Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
59. dan Pemetaan Nasional Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah
Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
60. Badan Standarisasi Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
Nasional Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah
->- Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
Badan Pengawas Tenaga Tidak didapati adanya yayasan-pemerintah
61 · Nuklir
Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah
62. lem baga Adm inistrasi
Negara Tidak didapati adanya yayasan-pem erintah

63. Arsip Nasional Republik
Indo n e sia

64. Badan Kepegawaian
Negara

65. Komisi Pemberantasan
Korup si

66. Badan Rekonstruksi dan
Rehabilitasi NAD dan Nias

I67. Komisi Vudisial

68. Badan Koordinasi Nasional
Penanganan Bencana

Badan Nasional I

69. Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia

70. Badan Penaggulangan
lumpur Sidoarjo

Cata ta n :

Di atas adalah daftar yayasan-pemerintah yang berhasil kami verifikasi berstatus aktif
berdasarkan studi dan survey lapangan yang berlangsung dalam kurun waktu Maret-Juni

2008.

Perlu ditekankan bahwa pengertian "terkait" di sini tidaklah selalu berarti bahwa
yayasan-pemerintah dimaksud memiliki hubungan struktural organisatoris dengan suatu
departemen, kementerian negara, atau lembaga pemerintah di tingkat pusat. lni adalah
dalam pengertian luas sebagaimana yang didefinisikan dalam lingkup studi ini di muka,
misalnya: pengurusnya diangkat dari mantan pejabat tinggi atau pejabat tinggi aktif dari
departemen yang bersangkutan, didirikan oleh kementerian tersebut, atau
memanfaatkan aset dan menjalankan aktivitas yang berkait dengan lembaga pemerintah
dimak.sud .

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

Apendiks B

Kuesioner Survey

l atu Belaklnc d1n Tuju1n:

Dengan segala h ormat. kami mohon perkenan Ba pak/lbu untuk menjadi narasumber bagl penelitfan
inl. Riset lnl merupakan studi aka de mls yang dllaksanakan oleh Freedom lnstltu te, lembaga kajlan
independepen yang beralamat di Jl. Irian 8, Jakarta 10350, telepon: 021-31909226, websi te:
www.freedom-instftute.org. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang obyektff ten tang
peran dan kontribusi yayasan di lingkungan depa rtemen/ lembaga non departemen di tingkat
pe me rlntah pusat dalam meningka tkan kes ejahteraan pegawai negeri/lembaga pemerintah, da n
masyara kat pad a umumnya. Hasll s tudi ini utamanya akan disampaikan kepada Me nter! Ke uangan
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rl sebagai masukan bagi upaya pe me rin ta h
melaksana kan reforma si birokrasi. Atas bantuan d an kerja sama Bapak/ lbu, kami haturkan terima
kasih sebesar-besamya.

DATA WAWANCARA 0 Telepon 0 Tatap muka
Waktu wawancara
Metode wawancara
Tem pat wawancara (tatap muka)
Pewawancara
Kode rekaman

DATA RESPONDEN
Nama pengurus yang
diwawancara
Jabatan di yayasa n
Jabatan di Departemen/Lem baga
Pemerintah terafiliasi
No. telepon kantor
No. telepon seluler
Email

DATA YAYASAN
lnformasi Dasar
Nam a
Alama t
Te le p o n
Fax
We b s ite
Email

Departemen/lem baga 0 Aktif 0 Tidak aktif
pem erintah terafiliasi

Pejaba t departemen/ lembaga
pem erintah terafiliasi yang
bertanggung jawab atas
ke beradaan Yayasan
Status Yayasan

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra















December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

Pasal 13

(1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (1) ditolak,
Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon
mengenai penolakan pengesahan tersebu t.

(2) Alasan penolakan sebagaimana dim aksu d dala m ayat (1) adalah bahwa permohonan yang
diajukan tidak sesuai dengan ketentu an dalam Undang-undang ini dan/ atau peraturan
pelaksanaannya.

Pasal 14

(1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
(2) Anggaran DasarYayasan sekurang-kurangnya memuat:

a. nama dan tempat keduduka n;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan te rsebut;
c. jangka waktu pendirian;
d. jum lah kekayaan awal ya ng dipisahkan dari kekayaa n pribadi pendiri dalam bentuk uang

atau benda;
e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus,

dan Pengawas;
g. hak da n kewajiban anggo ta Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
h. ta ta cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasa r;
J. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyal uran kekayaan Yayasan setelah

pembubaran.
(3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) memuat seku rang-kurangnya nama,

alamat, pekerjaan, tempat dan tanggallahir, serta ke warganegaraan Pendiri, Pembina,
Pengurus, dan Pengawas.
(4) Jum lah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal15

(1 ) Yayasan tidak boleh memakai nama yang:
a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
b. bertentangan de ngan ketertiban umum dan/a tau kesusilaan.

(2) Nama Yayasan harus didahu lui dengan kata "Yayasan".
(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, ka ta "wakaf' dapat dita mbahkan setelah kata

"Yayasa n".
(4) Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diaturlebih lanjut dengan Peraturan

Pem erintah.

Pasal 16

(1 ) Yayasan dapa t didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang dia tu r dalam
Anggaran Dasar.

(2) Dalam hal Yayasan didirikan un tuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapa t mengajukan
perpanjangan jangka waktu pendirian ke pada Menteri paling lam bat 1 (satu ) tah un sebelum
berakhimya jangka waktu pendirian Yayasan.

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

BAB Ill
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kep utusan rapat Pembina.
(2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri

oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga ) dari jumlah anggota Pembina.
(3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dala m aya t (1} dilakukan dengan ak ta

notaris dan dibuat dalam ba hasa Indonesia.

Pasa l 1 9

{1} Keputu san rapa t Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) di tetapkan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat se bagaima na dimaksud
dalam aya t (1) tidak terca pai, kepu tusan ditetapkan b erdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3
(dua p e r tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pas al 2 0

(1) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pe mbina
yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat
Pembina yang pertama diselenggarakan.

(2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh
lebi h dari 1/2 (satu per dua) dari selu ruh a nggota Pemb ina.

(3} Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, a pabila diambil berdasarkan persetujuan suara
terbanyak dari jumlah anggo ta Pembina yang hadi r.

Pasal 21

{1} Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat
persetujuan Menteri.

(2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 22

Ketentuan sebagaim ana di m aksud dalam Pasa l ll dan Pasal12 secara mutatis mutandis berlaku

juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas
perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 23

Perubahan Anggaran Oasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan
pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

BAB IV
PENGUMUMAN

Pasal 24

(1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran
Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tam bahan Berita Negara Republik
Indo nesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh Pengurus
Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu
paling lam bat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan
atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui.

(3) Ketentuan mengenai besamya biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dite tapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pa s a l 2 5

Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, Pengurus Yayasan
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.

BAB V
KEKAYAAN

Pasal 26

(1 ) Kekayaan Yayasan berasal dari sejum lah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau
barang.

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
b. wakaf;
c. hibah;
d. hibah wasiat; dan
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hokum perwakafan.
(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk

mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 27

(1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapa t mem berikan bantuan kepada Yayasa n.
(2) Ketentu an mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud

dalam aya t (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
ORGAN YAYASAN

Bagian Pertama
Pembina

lex Rieffel I Karaniya Dharmasaputra

December 31, 2008 (TATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

Pa sa l 2 8

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada
Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
b. pengangkatan dan pem berttentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
c. penetapan kebijakan um um Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

(3) Yang dapa t diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) adalah
orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/a tau mereka yang berdasarkan keputusan
rapat anggota Pembina dinilai mem punyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan
tujuan Yayasan.

(4) Dalam hal Yayasan karena sebab apap un tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota
Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina denga n
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Keputu san rapa t sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apa bila dilakukan
sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputu san untuk perubahan
Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/a tau Anggaran Dasar.

Pasal29

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Penguru s dan/a tau anggota Pengawas.

Pasal 30

(1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurang nya sekali dalam 1 (satu ) tahu n.
(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban

Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal31

(1 ) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
(2) Yang dapa t diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan

perbuatan hukum.
(3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Pa sa l 3 2

(1 ) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina un tuk jangka
waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali unt uk 1 (satu ) kali masa jabatan.

(2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. seorang ketua;
b. seorang sekretaris; dan
c. seorang bendahara.

lex Rieffel I Karaniya Dharmasapu tra

December 31, 2008 ITATA KHOLA VAVASAN-PEMERINTAH: UJIAN BAG I REFORMASI BIROKRASI)

(3) Dalam h al Pengurus se bagaim ana dimaksud da lam ayat (2) sela ma m enja lanka n tugas
m e lakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai meru gikan Yayasan, maka berdasarkan
ke putusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberh entikan sebelum masa
ke pengurusannya berakhir.

(4 ) Ketentuan mengenai su sunan dan ta ta cara pengangkatan, p emberhentian, dan penggantian
Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal33

(1) Dalam hal terdapat penggan tian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan
pe mberitahua n secara tertul is kepada Mente ri dan kepada insta nsi te rk ait.

(2) Pemberitahua n se bagai mana dimaksud da la m ayat (1 ) wajib disamp aikan paling lam bat 30 (tiga
pulu h ) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan .

Pasal34

Dalam ha l pe nga ngkatan, pe mbe rhentian dan penggantian Penguru s di la kuk an tidak sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas perm in taan Ke jaksaan
dalam hal m ewakili ke pentingan umum , Pengadilan dapat membatalkan pengangkata n,
pemberhentia n, ata u penggantian terse but paling lam b at 30 (tiga puluh ) h ari t erhitung sejak tanggal
permohona n pembatalan diajukan.

Pasal35

(1 ) Pengurus Yayasan bertanggu ng jawab penu h a tas kep eng urusan Yayasan untuk kepen tinga n
dan tujuan Yayasa n serta berhak mewa kili Yayasan baik di d ala m maupun di luar Pengadilan.

(2) Setiap Pengurus menjalan kan tu gas dengan itikad baik, dan penuh tanggu ng jawab untuk
kepe ntingan dan tujuan Yayasan.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana di ma ksud dalam ayat (2), Pengurus dapat m e nga ngkat
dan m e mberhentik an pe laksa na kegiatan Yayasan.

(4) Ketentuan m e ngena i syarat dan tata cara pengangkatan dan p em berhentian pe laksana kegiatan
Yayasan diatu r dala m Anggaran Dasar Yayasan.

(5) Setia p Pengurus b erta nggung jawa b p en uh secara pribadi apabi la yang bersangku tan dalam
m enjalankan tug asnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggara n Dasar, yang menga kib atk an
kerug ian Yayasa n a ta u pihak ketiga.

Pasal36

(1 ) Anggo ta Peng urus tidak berwenang me wakili Yayasan apabila :
a . terjadi perkara di depa n pengadilan antara Yayasan dengan a nggo ta Pengurus yang
bersangkutan; atau
b. a nggo ta Pengurus yang bersangkutan memp unyai ke p entingan yang b erte ntanga n dengan
ke pentingan Yayasan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dim aksud dalam aya t (1 ), yang berhak mewa kili
Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal37

(1 ) Pengurus tidak berwenang :
a. mengikat Yayasan sebagai penjamin u ta ng;
b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali de nga n persetu juan Pembina; dan
c. membe bani kekayaan Yayasan untuk kepentinga n piha k lain.

l ex Rieffe l I Karaniya Dharmasapu tra