TUGAS MODUL UAS KEWARGANEGARAAN ANDRE VALENTINO

BAB VI

HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN MANUSIA

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seorang
manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Manusia
menjalankan perannya dengan menggunakan sebuah symbol. Simbol itu digunakan untuk
mengkomunikasikan pikiran serta perasaan yang ia rasakan. Manusia menyadari bahwa ia
tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Akan tetapi, masih banyak yang tidak
mengetahui makna dari manusia adalah makhluk sosial. Artikel ini akan membahas mengenai
pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu artikel ini juga akan membahas contoh
yang menunjukan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial
memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan
sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi
kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk
semua manusia. Tidak mengenal sebuah kedudukan bahkan sebuah kekayaan. Setiap manusia
selalu membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia dalam bermasyarakat pasti melakukan
komunikasi, sosialisasi dan juga interaksi dengan masyarakat lainnya. Manusia sebagai
makhluk sosial sudah terjadi sejak ia lahir. Seorang manusia yang akan lahir pun membutuhkan
manusia lain untuk memberikan pertolongan. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan
membentuk suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan kerja sama antar kelompok
yang lebih besar. Dalam perkembangan ini bantuan dari spesialisasi dan organisasi atau
integrasi sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan kemajuan manusia yang terlihat akan
bersandar pada sebuah kemampuan manusia. Kemampuan tersebut adalah kerja sama dengan
kelompok yang lebih besar. Bekerja sama secara sosial adalah sebuah syarat untuk
menjalankan kehidupan yang baik di dalam suatu masyarakat yang saling
membutuhkan. Kesadaran suatu manusia sebagai makhluk sosial akan memberikan rasa
tanggung jawab untuk mengayomi seseorang dengan lebih 4

51

B. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa
memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau
status lainnya.

Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan
kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak
untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas
pendidikan.

Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan
nasional.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dasar dari sistem internasional untuk
perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10
Desember 1948, untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal
UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini adalah visi
martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah
berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di
seluruh pekerjaan Amnesty International.

Makna Hak Asasi Manusia

Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah “martabat
manusia” dan yang kedua adalah “persamaan”. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi
(percobaan) dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang
bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan
sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia
didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju
bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau
sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat
kemanusiaan semua individu dalam suatu negara.

52

Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus:

• Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang.
• Hak asasi manusia bersifat universal: hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh

dunia. Anda tidak memiliki hak asasi manusia karena Anda adalah warga negara
tertentu, tetapi karena Anda adalah anggota keluarga manusia. Ini juga berarti bahwa anak-
anak dan orang dewasa memiliki hak asasi manusia.

• Hak asasi manusia tidak dapat dicabut: Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini, sama seperti
Anda berhenti menjadi manusia.
1) Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan: tidak ada yang dapat mengambil hak
karena hak tersebut “kurang penting” atau “tidak esensial”.
2) Hak asasi manusia saling bergantung: bersama-sama hak asasi manusia
membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung
pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, untuk berserikat, atas pendidikan, dan
bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3) Hak Asasi Manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Tanpa hak asasi
manusia seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Melanggar
hak asasi seseorang berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah dia bukan
manusia. Mempromosikan hak asasi manusia berarti menuntut agar martabat
manusia semua orang dihormati.
4) Dalam menuntut hak-hak ini, setiap orang juga memikul tanggung jawab:
menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang
haknya dilanggar atau ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini Anda
menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain.

Kerangka Hak Asasi Manusia

Sepanjang sejarah, masyarakat telah mengembangkan sistem keadilan, seperti Magna Carta
(1215) atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis. Namun tidak satupun dari prekursor instrumen
hak asasi manusia ini yang mencerminkan konsep fundamental bahwa setiap orang berhak atas
hak tertentu hanya demi kemanusiaan mereka. Pada abad kesembilan belas, Konvensi Jenewa

53

meletakkan dasar bagi hukum humaniter internasional dan Organisasi Perburuhan Internasional
membuat konvensi untuk melindungi pekerja.

Setelah masa penjajahan dan Perang Dunia II, muncul suara-suara di seluruh dunia tentang
standar hak asasi manusia untuk memperkuat perdamaian internasional dan melindungi warga
sipil dari pelecehan oleh pemerintah. Suara-suara ini memainkan peran penting dalam pendirian
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945.

Hak untuk semua anggota keluarga manusia pertama kali ditetapkan dalam Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (UDHR), salah satu inisiatif pertama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
baru dibentuk. Ketiga puluh pasal ini bersama-sama membentuk pernyataan yang komprehensif,
dengan hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sipil. Deklarasi ini bersifat universal (berlaku
untuk orang-orang di seluruh dunia) dan tidak terpisahkan (semua hak sama pentingnya untuk
realisasi penuh kemanusiaan seseorang).

UDHR adalah sebuah pernyataan. Memang benar sekarang ini berstatus hukum kebiasaan
internasional. Tetapi karena itu adalah pernyataan, itu hanya menyiratkan seperangkat prinsip
yang menjadi komitmen negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya untuk
menyediakan kehidupan yang bermartabat bagi semua orang. Agar hak-hak yang ditentukan
dalam deklarasi dapat ditegakkan sepenuhnya secara hukum, mereka harus ditulis dalam
dokumen yang disebut perjanjian. Untuk alasan politis dan prosedural, hak dibagi menjadi dua
perjanjian terpisah, masing-masing menangani kategori hak yang berbeda.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menetapkan hak-hak khusus
berorientasi kebebasan yang tidak boleh diambil oleh negara dari warganya, seperti kebebasan
berekspresi dan kebebasan bergerak.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mengatur pasal-
pasal dari UDHR yang mendefinisikan hak individu untuk menentukan nasib sendiri dan hak
atas kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan, yang harus
disediakan oleh negara sejauh mungkin. Majelis Umum PBB mengesahkan kedua konvensi
tersebut pada tahun 1966.

54

Sejak diadopsi pada tahun 1948, Deklarasi Universal telah menjadi dasar bagi dua puluh
perjanjian utama hak asasi manusia. Bersama-sama ini membentuk kerangka HAM Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

Perjanjian hak asasi manusia utama Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:

- Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Genosida, 1948
-Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi, 1951
-Konvensi Perbudakan, 1926, dilengkapi dengan Protokol, 1953
-Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965
-Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966
-Konvensi tentang Ketidakterlakuan Batasan Hukum terhadap Kejahatan P-erang dan
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, 1968
-Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1-979
-Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat, 1984
-Konvensi Hak Anak, 1989
-Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya,
1990
-Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 2006

Selain PBB, organisasi global, ada juga organisasi regional yang juga mengembangkan
instrumen HAM. Perjanjian hak asasi manusia regional ini dirancang untuk memperkuat
perjanjian PBB, yang tetap menjadi kerangka kerja dan standar minimum di semua bagian
dunia. Contohnya adalah:

55

• Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (ECHR,
juga dikenal sebagai Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) diadopsi pada tahun 1950
oleh Dewan Eropa dan sekarang diratifikasi oleh 47 negara anggota;

• Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan
Martabat. Treatment atau Punishment, diadopsi pada tahun 1987 oleh Council of Europe;

Piagam Sosial Eropa, diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 1961 dan direvisi pada tahun
1996;

-Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, diadopsi pada tahun 1969 oleh Organisasi
Negara-negara Amerika (OAS) dan berlaku untuk pemerintah yang telah meratifikasinya

KESIMPULAN :

Manusia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Akan
tetapi, masih banyak yang tidak mengetahui makna dari manusia dan manusia sangat
membutuhkan ham

SUMBERNYA: https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-
sebagai-makhluk-sosial/

C. Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Menurut saya, HAM di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kita. Hal ini
dibuktikan dengan beberapa pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia seperti, pembunuhan,
diskriminasi hingga pelecehan. Kasus kasus diatas terus meningkat angkanya tiap tahun. Sudah
ditulis dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak
untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut.
Tetapi nyatanya, pasal inilah yang banyak dilanggar, padahal pasal ini sangat penting dalam
membela HAM setiap warga negara. Kasus tersebut sudah sulit ditangani karena kurangnya
perhatian dari pemerintah dan pihak keamanan. Jadi kesimpulannya penerapan HAM di

56

Indonesia masih terabaikan bahkan UU yang dibuat masih sering dilanggar dan sudah memasuki
tahap yang mengkhawatirkan.
Menurut saya, jika Undang Undang tersebut dipatuhi dengan baik maka kehidupan berbangsa
dan bernegara di Indonesia menjadi lebih baik. Penting untuk kita menjunjung tinggi rasa
toleransi serta saling menghormati. Hal tersebut juga bisa mengurangi konflik yang terjadi
sekarang. Pemerintah dan pihak berwajib juga harus cepat dan tanggap dalam menangani kasus
pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan cepatnya penanganan kasus maka potensi terulangnya
kasus serupa juga bisa teratasi.
https://www.kompasiana.com/fakefriends1234/5746a8d6b07a610c08103d69/
Kesimpulan
Kasus kasus diatas terus meningkat angkanya tiap tahun. Sudah ditulis dalam UUD 1945 pasal
28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan
pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan
hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tetapi nyatanya,
pasal inilah yang banyak dilanggar, padahal pasal ini sangat penting dalam membela HAM setiap
warga negara. Kasus tersebut sudah sulit ditangani karena kurangnya perhatian dari pemerintah
dan pihak keamanan. Jadi kesimpulannya penerapan HAM di Indonesia masih terabaikan bahkan
UU yang dibuat masih sering dilanggar dan sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan.

PERTANYAAN :
1. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Sebutkan 3:

2. Apa Perjanjian hak asasi manusia utama Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:

3. Makna dari hak asasi manusia adalah:

4. Apa itu hak asasi manusia:

57

5. Udhr diadopsi oleh siding umum pada tanggal:

JAWABAN:
1. - Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang.

-Hak asasi manusia saling bergantung: bersama-sama hak asasi manusia membentuk
struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas
kebebasan berekspresi, untuk berserikat, atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
-Hak Asasi Manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Tanpa hak asasi
manusia seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Melanggar hak
asasi seseorang berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah dia bukan manusia.
Mempromosikan hak asasi manusia berarti menuntut agar martabat manusia semua
orang dihormati.

2. -Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Genosida, 1948
-Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi, 1951
-Konvensi Perbudakan, 1926, dilengkapi dengan Protokol, 1953
-Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965
-Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966
58

-Konvensi tentang Ketidakterlakuan Batasan Hukum terhadap Kejahatan P-erang dan
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, 1968
-Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1-979
-Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat, 1984
-Konvensi Hak Anak, 1989
-Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya,
1990
-Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 2006

3. Yang pertama adalah “martabat manusia” dan yang kedua adalah “persamaan
4. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa

memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa
atau status lainnya.
5. 10 Desember 1948

59

BAB VII

A. Pengertian Dan Jenis Jenis hak warga Negara
Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya
sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara timbul atau ada karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Hak warga negara juga dapat
dikatakan sebagai keistimewaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut.

Berikut sepuluh jenis hak kewajiban berdasarakan UUD 1945 dan contoh p
erwujudannya.

Pengertian Hak Menurut Ahli

1. Notonegoro

Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro adalah kuasa
untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh
pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya

2. Kansil

Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mengatakan, hak
adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum.

3. Sudikno Mertokusumo

Sedangkan Sudikno Metokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, hak adalah
kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau
kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan
yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Jenis Hak Warga Negara dan Contoh Perwujudannya
60

1. Hak Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (Pasal 27 ayat 1)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di
mata hukum serta mendapatkan perlindungan hukum.

2. Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan
kehidupan yang layak.

3. Hak Kemerdekaan Berserikat atau Politik (Pasal 28)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya sesuai
undang-undang yang berlaku dan ikut dalam pemerintahan.

4. Hak Atas HAM (Pasal 28 A-J)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mengembangkan
diri.

5. Hak Atas Agama (Pasal 29) Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak
menjalankan ibadah sesuai agama yang diyakini.
6. Hak Atas Pembelaan Negara (Pasal 30)

Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak ikut dalam upaya pembelaan negara.
7. Hak Atas Pendidikan (Pasal 31)

Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak menerima pendidikan yang layak.
8. Hak Atas Budaya (Pasal 32)

Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kehidupan
budaya.
9. Hak Atas Pereknomian (Pasal 33)

61

Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak memiliki kehidupan ekonomi yang
layak.

10. Hak Atas Kesejahteraan Sosial (Pasal 34)

Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak memiliki pemenuhan kehidupan
spiritual, material, dan sosial yang layak, sehingga bisa melaksanakan fungsi
sosialnya.

SUMBER : https://adjar.grid.id/read/543434523/10-jenis-hak-warga-negara-dan-
contoh-perwujudannya?page=all#:~:text=27%20ayat%202)-
,Contoh%20perwujudan%3A%20Setiap%20warga%20negara%20berhak,pekerjaan%
20dan%20kehidupan%20yang%20layak.&text=Contoh%20perwujudan%3A%20Setia
p%20warga%20negara%20berhak%20menyuarakan%20pendapatnya%20sesuai%20u
ndang,berlaku%20dan%20ikut%20dalam%20pemerintahan.&text=Contoh%20perwuj
udan%3A%20Setiap%20warga%20negara%20berhak%20untuk%20hidup%20dan%2
0mengembangkan%20diri. Dan https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-
6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli

KESIMPULAN : Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia
dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara
timbul atau ada karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya

B. Pengertian dan Jenis Jenis Kewajiban Warganegara

Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang
warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Jenis dan pasal kewajiban warga negara adalah:
Pasal 23A: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang. pasal ini mengamanatkan tentang kewajiban membayar pajak.

62

Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.

Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.

Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28J ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28 J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan
keamanan Negara.

Pasal 31 ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya.

Pasal 33 ayat (3): Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

SUMBER : https://katadata.co.id/intan/berita/6205fe4fc4143/pengertian-warga-negara-
beserta-hak-dan-
kewajibannya#:~:text=Kewajiban%20warga%20negara%20adalah%20tindakan,ketentuan%2
0perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku.

63

KESIMPULAN : Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus
dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

C. Penerapan Hak dan Kewajiban Warganegara di Indonesia
Setiap masyarakat membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun sebagai
warga negara. Agar semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya, maka
pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap anggota
masyarakat dengan cara membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang
mendukungnya. Ada banyak sekali contoh penerapan hak dan kewajiban dalam
kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang dapat Anda ketahui
Contoh Penerapan Hak Masyarakat
1. Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan Pemerintahan
Hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman. Oleh karena itu,
setiap orang harus menghormati dan mematuhi hukum.
2. Mengeluarkan Pendapat
Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang disampaikan secara
bertanggungjawab dan tidak bersifat provokatif.
3. Beragama dan Beribadah
Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya
masing-masing dan sudah dijamin oleh UUD 1945.
4. Membela Negara
Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah
berjuang di perlombaan tertentu agar mengharumkan nama bangsa.
Contoh Penerapan Kewajiban Masyarakat
1. Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia
Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
Contohnya seperti menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar

64

Menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu kewajiban setiap orang sebagai
masyarakat Indonesia. Lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan berdampak
pada kehidupan masyarakat.
3. Membayar Pajak
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokaiskan untuk
pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
4. Mengikuti Pendidikan Dasar
Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun, dimana setiap orang wajib
mengikuti pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh pemerintah.

KESIMPULAN
Setiap masyarakat membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun sebagai
warga negara. Agar semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya, maka
pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap anggota
masyarakat dengan cara membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang
mendukungnya.
Contoh Penerapan Hak Masyarakat
- Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan Pemerintahan
Hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman. Oleh karena itu,
setiap orang harus menghormati dan mematuhi hukum.
- Mengeluarkan Pendapat
Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang disampaikan secara
bertanggungjawab dan tidak bersifat provokatif.

SUMBERNYA : https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/

SOAL & JAWABAN

1. Sebutkan pengertian hak menurut notenegoro?
2. Sebutkan pengertian hak menurut kansil ?
3. Sebutkan pengertian hak menurut sudikno mertokusumo ?

65

4. Apa bunyi pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan tentang ?
5. Berikan contoh penerapan kewajiban masyarakat?

JAWABAN

1. hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang
semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh
pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya

2. Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mengatakan,
hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hokum

3. hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan
perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan
mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

4. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.
5. 1. Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia

Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
Contohnya seperti menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar
Menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu kewajiban setiap orang
sebagai masyarakat Indonesia. Lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan
berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Membayar Pajak
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokaiskan untuk
pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
4.Mengikuti Pendidikan Dasar
Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun, dimana setiap orang wajib
mengikuti pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh pemerintah

66

BAB VIII
A. Konsep Dasar Demokrasi

Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi
demokrasi. Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut
sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan ”dari,
oleh, dan untuk rakyat” maka pengertian demokrasi demikiantidak pernah ada dalam
sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahandijalankan secara langsung oleh
semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl
1971; Coppedge dan Reinicke 1993).
Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elite yang
jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk
rakyat semuanya secara merata, tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapat jauh lebih
banyak dan yang mendapat jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian”demokrasi
populistik” hendak tetap dipertahankan, Dahl mengusulkan konsep ”poliarki” sebagai
pengganti dari konsep ”demokrasi populistik”tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik
untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban
manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh ”banyak rakyat”
bukan oleh ”semua rakyat”,oleh”banyak orang” bukan oleh”semua orang.”

B. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa yunani “Demokratia” yang dibagi
dalam dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti
pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan
yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi

67

berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai
pemegang kedaulatannya.

Berikut ini pengertian demokrasi menurut beberapa ahli:
1. Aristoteles
Menurut Aristoteles Demokrasi adalah suatu negara suatu kebebasan
karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi
kekuasaan di dalamnya.

2. Abraham Lincoln

Menurut Abraham Lincoln Democracy is government of the people, by the
people, and for the people (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat).
3. Hans Kelsen
Menurut Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan
untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaannegara ialah wakil-wakil
rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak
dan kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan kekuasaan
negara.
4. Sidney Hook
Menurut Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak
didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari
rakyat dewasa.
5. Mohammad Hatta
Menurut Mohammad Hatta Demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan
penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat.

C. Ciri-Ciri Demokrasi
1. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat
a. Demokrasi langsung (direct democrac
Yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu

68

urusan politik kenegaraan.
b. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung (representative democracy)

Yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di
lembaga perwakilan rakyat (parlemen).
c. Demokrasi sistem referendum
Yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen tetapi dalam
melaksanakan tgasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem
referendum.
2. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut
a. Demokrasi liberal
Yaitu paham demokrasi dengan menitikberatkan pada ideologi liberalis
yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan.
b. Demokrasi rakyat atau proletariat (komunis)
Yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum (dalam hal
negara ini) sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan
kurang diperhatikan.
c. Demokrasi pancasila
Merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang
politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan
mewujudkan kesejahteraan rakyat.
3. Dilihat dari perkembangan paham
a. Demokrasi klasik : Yaitu paham demokrasi yang menitikberatkan pada
pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara
b. Demokrasi modern : Yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup
bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya dan
menwujudkan kesejahteraan rakyat.

4. Dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakya

69

a. Demokrasi liberal : Dalam demokrasi ini pemerintah dibatsi oleh undang-
undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang
tetap.

b. Demokrasi terpimpin : Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para
pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi
menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasan.

c. Demokrasi sosial : Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan
sosial dan egalitarianisme (paham persamaan) bagi persyaratan untuk
memperoleh kepercayaan politik.

d. Demokrasi partisipasi : Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik
antara penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin.

e. Demokrasi konstitusional : Demokrasi yang menekankan pada proteksi
khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang
erat diantara elite yang mewakili bagian budaya umum.

D. Prinsip-Prinsip Demokrasi
1. Prinsip budaya demokrasi
a. Kebebasan : Adalah kekuasaan untk membuat pilihan terhadap beragam
pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama
atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dar pihak manapun.
b. Persamaan : Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun
dalam negara demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan
harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik.
c. Solidaritas : Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi. Karena
dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun

perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat maka akan
senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama.
d. Toleransi : Adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat
menenggang (menghargai, memberikan, membolehkan) pendirian
(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya)
yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri.
e. Menghormati kejujran : Kejujuran berarti kesediaan ataketerbukaan untuk
menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting

70

bagi semua pihak.
f. Menghormati penalaran : Peanalaran adalah penjelasan mengapa seseorang

memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal
serupa dari orang lain. Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya
solidaritas antarwarga masyarakat demokratis.
g. KeadaaKeadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau
kebaikan budi pekerti. Seseorang yang berperilaku beradab berarti
memberikan penghormatan terhadap pihak lain yang dapat tercermin
melalui tindakan, bahasa tubuh, dan cara berbicara.
2. Prinsip – prinsip demokrasi yag bersifat universal
a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh
para warga negara.
d. Pengormatan terhadap supremasi hukum.
3. Adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law)
antara lain sebagai berikut :
a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
b. Kedudukan yang sama dalam hukum.
c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang.

E. Ciri-Ciri Pemerintahan Demokratis
Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri. Berikut ini merupakan ciri-
ciri pemerintahan Demokrasi:
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan
politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat.

F. Landasan-landasan Demokrasi Indonesia
1. Pembukaan UUD 1945

71

a. Alinea pertama yang berbunyi Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
b. Alinea kedua yang berbunyi Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu

gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.
c. Alinea ketiga yang berbunyi Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan
yang bebas.
d. Alinea keempat yang berbunyi Melindungi segenap bangsa.
2. Batang Tubuh UUD 1945
a. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang “Kedaulatan adalah ditangan rakyat”.
b. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c. Pasal 6 yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
d. Pasal 24 dan Pasal 25 yaitu tentang Peradilan yang merdeka.
e. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang Persamaan kedudukan di dalam hukum.
f. Pasal 28 yaitu tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

G. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi
kepresidenan pada bulan Mei 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia
untuk kembali menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-
satunya bagi bangsa Indonesia karena memang tidak ada bentuk pemerintahan
atau sistem politik lainnya yang lebih baik yang dapat dipakai untuk menggantikan
sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu ada konsensus nasional
tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru tumbang. Gerakan
demokratisasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh
massa rakyat secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran
dirinya, para tokoh masyarakat membentuk sejumlah partai politik dan
melaksanakan kebebasan berbicara danberserikat/berkumpul sesuai dengan nilai-
nilai demokrasi tanpa mendapat halangan dari pemerintah. Pemerintah tidak
melarang demokratisasi tersebut meskipun peraturan perundangan yang berlaku
bias digunakan untuk itu. Pemerintah bisa saja, umpamanya, melarang
pembentukan partai politik karena bertentangan dengan UU Partai Politik dan
Golongan Karya yanghanya mengakui dua partai politik dan satu Golongan Karya.
72

Tentu saja pemerintah tidak mau mengambil resiko bertentangan dengan rakyat
sehingga pemerintah membiarkan demokratisasi bergerak sesuai dengan
keinginan rakyat.

Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan
demokratisasi dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis
pada awal 1999. Langkah selanjutnya adalah amandemen UUD 1945 yang
bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara nyata dalam sistem politik
Indonesia.Demokratisasi pada tingkat pemerintah pusat dilakukan bersamaan
dengan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah (provinsi,kabupaten, dan
kota). Tidak lama setelah UU Politik dikeluarkan,diterbitkan pula UU
Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-
daerah.Suasana bebebasan dan

keterbukaan yang terbentuk pada tingkat pusat dengan segera diikuti oleh
daerahdaerah.
Oleh karena itu beralasan untuk mengatakan, demokratisasi di Indonesia
semenjak 1998 juga telah menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintah
daerah.Sesuai dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat
provinsi (juga di tingkat kabupaten dan kota) dilakukan penguatan kedudukan
dan fungsi tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur.
Gubernur tidak lagi merupakan “penguasa tunggal” seperti yang disebutkan
dalam UU Pemda yang dihasilkan selama masa Orde Baru.DPRD telah
mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif daerah yang bersama-sama
dengan gubernur sebagai kepala eksekutif membuat peraturan daerah (perda).
DPRD Provinsi menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui pemilihan umum
(pemilu) yang demokratis. Melalui pemilu tersebut, para pemilih mempunyai
kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk menentukan partai politik
yang akan duduk di DPRD.
Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari demokratisasi
juga tercipta di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan
mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan telah menjadi gejala umum di
seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kelompok-
kelompok masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-
pelosok desa di Indonesia.Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka sehingga

73

mereka semakin peka terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan
yang tidak benar dan merugikan rakyat.Hal ini mengharuskan pemerintah
bersikap lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.
Demokratisasi telah membawa perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat
maupun daerah. Apa yang terjadi di tingkat pusat dengan cepat ditiru oleh
daerahdaerah. Demokratisasi merupakan sarana untuk membentuk system politik
demokratis yang memberikan hak-hak yang

luas kepada rakyat sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dalam perkembangan-nya demokrasi di Indonesia,demokrasi dibagi dalam
beberapa periode berikut:
1. Pelakasanaaan Demokrasi pada Masa Revolusioner (1945-1950) Tahun 1945-

1950, Indonesia masih berjuang menghadapi
Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan
demokrasi belum berjalan dengan baik karena masih adanya revolus fisik.
Pada awalnya kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan.Hal itu
terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa
sebelum MPR , DPR dan DPA dibentuk menurut UU ini, segala kekuasaan
dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari
bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolute pemerintah
mengeluarkan:

a. Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 oktober 1945, KNIP
berubah menjadi lembaga legislatif;

b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentuksn
Partai Politik;

c. Maklumat Pemmerintah tangaal 14 november 1945 tentang perubahan
sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer .

2. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama
a. Masa Demokrasi Liberal 1950-1959
Pada masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat
tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.Akan tetapi ,praktik
74

demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :
1) Dominannya partai politik ;
2) Lanadasan social ekonomi yang masih lemah ;

75

3)Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1945.
Atas dasar kegagalan itu,Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5
juli 1959 yanag isinya:
1) Bubarkan konstituante
2) Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950
3) Pembentukan MPRS dan DPAS.

b. Masa Demokrasi Terpimpin
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS
No.VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan
musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua
kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan
nasakom.Ciri-cirinya adalah:
1) Tingginya dominasi presiden
2) Terbatasnya peran partai politik
3) Berkembangya pengaruh PKI
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antaara lain:
1) Sistem kepartaian menjadi tidak jelas ,dan para pemimpin partai
banyak yang dipenjarakan;
2) Peranan parlemen lemah,bahkan akhirnya dibubarkan oleh
presiden dan presiden membentuk DPRGR ;
3) Jaminan HAM lemah;
4) Terbatasnya peran pers;
5) Kebijakan politik luar negeri memihak ke RRC (blok timur)
yang memicu terjadinya peristiwa pemberontakan G 30 S PKI .

3. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru 1966-1998

76

Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah
11 maret 1996.Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen .Awal Orde Baru member harapan baru
kepada rakyat pemnbangunan di segala bidang melalui Pelita I,II,III,IV,V
dan masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umun tahun
1971,1977,1782 ,1987,1992,dan 1997.Meskipun demikian pelaksanaan
demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dengan alsan:

a. Tidak addanya rotasi kekuaan eksekutif;

b. Rekrutmen politik yang tertutup;

c. Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi ;

d. Pengakuan HAM yang terbatas;

e. Tumbuhnya KKN yang merajalela.

4. Pelaksaan Demokrasi Orde Reformasi 1998- Sekarang

Demokrasi pada masa reformasi pada dasanrnya merupakan demokrasi
dengan pernbaikan peraturan yang tidak demokratis,dengan meningkatkan
peran lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan
fungsi,wewenang,dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip
pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga
eksekutif,legislative,dan yudikatif.
Masa reformasi berusaha membangun kehidupan yang demokratis antara
lain dengan:

a. Keluarnya Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok
reformasi;

b. Ketetapan No.VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang
Referendum;

c. Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang
bebas dari KKN;

d. Tap MPR RI No.XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden RI;

e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I,II,III,IV.

77

Disisi lain ada jugak ahli yang berpendapat tentang pelaksanaaan
demokrasi di Indonesia yaitu Menurut Azyumardi Azra (2000: 130-
141) Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat
dibagi dalam empat periode, yaitu :
1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer.

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi
parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah
kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat
dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat
berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini
ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan
dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan
eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional
(constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan.
2. Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi
terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin ditandai oleh tindakan yang
menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan
Undangundang Dasar. Dan didalam demokrasi terpimpin terdapat
ciri-ciri yaitu adanya dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan
partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya
peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit Presiden 5 Juli
dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar

78

dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang
kuat.
Misalnya berdasarkan ketetapan MPRS No. III/1963 yang
mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selain itu,
terjadi penyelewengan dibidang perundang-undangan dimana
pelbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan
Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber
hukum, dan sebagainya.
3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila.

Demokrasi pada masa ini dinamakan demokrasi pancasila.
Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika
dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau penerapan.
Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan,rezim ini
sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.
Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh;
dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi
pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai
politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik
dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan
inkorporasi lembaga nonpemerintah
4. Periode 1998-sekarang ( Reformasi ).

Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada
tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil
presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden
Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari
rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Bergulirnya reformasi
yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal
bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan
fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke
mana arah demokrasi akan dibangun.

79

SUMBERNYA:
http://taufiqabd.blogspot.co.id/2017/05/makalah-demokrasi-di-
indonesia.html

https://thynaituthya.wordpress.com/2013/11/23/makalah-
pkn-tentang- demokrasi-indonesia/
http://robihartopurba.blogspot.co.id/2015/03/makalah-tentang-
demokrasi-di- indonesia.html
http://penulisbima.blogspot.co.id/2016/01/makalah-demokrasi-
indonesia.html

SOAL DAN JAWABAN :

1. SEBUTKAN PENGERTIAN DEMOKRASI MENURUT
PARAH AHLI?

JAWAB:

1. Aristoteles
Menurut Aristoteles Demokrasi adalah suatu negara suatu
kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga
negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya.

2. Abraham Lincoln
Menurut Abraham Lincoln Democracy is government of the
people, by the people, and for the people (Demokrasi adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

3. Hans Kelsen
Menurut Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh
rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan
kekuasaannegara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih.
Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan
kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan
kekuasaan negara.

4. Sidney Hook
Menurut Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk
80

pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah
yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada
kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari
rakyat dewasa.
5. Mohammad Hatta
Menurut Mohammad Hatta Demokrasi sebagai sebuah
pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi
kedaulatan rakyat.
2. SEBUTKAN PASAL PASAL YANG ADA DI BATANG
TUBUH UUD 1945 ?
JAWAB:
1. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang “Kedaulatan adalah ditangan
rakyat”.
2. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Pasal 6 yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasal 24 dan Pasal 25 yaitu tentang Peradilan yang merdeka.
5. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang Persamaan kedudukan di dalam
hukum.
6. Pasal 28 yaitu tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
3. APA PENGERTIAN DARI DEMOKRASI ?
JAWAB :

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa yunani
“Demokratia” yang dibagi dalam dua kata, yaitu demos yang
berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan,
sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau
pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat
menentukan. Secara harfiah, demokrasi

81

berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan
rakyat sebagai pemegang kedaulatannya.

4. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
DARI SEGI WAKTU DAPAT DALAM 4 PERIODE
YAITU ?

JAWAB :
Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer.
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi
parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan
setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian
diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS)
dan Undang- Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di
beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok
diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan
melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan
eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara
konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai
kepala pemerintahan.
Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi
terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin ditandai oleh tindakan
yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan
Undangundang Dasar. Dan didalam demokrasi terpimpin
terdapat ciri-ciri yaitu adanya dominasi dari Presiden,
terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh
komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial
politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu
usaha untuk mencari jalan keluar

82

dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan
yang kuat.
Misalnya berdasarkan ketetapan MPRS No. III/1963 yang
mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selain
itu, terjadi penyelewengan dibidang perundang-undangan
dimana pelbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui
Penetapan
Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber
hukum, dan sebagainya.

Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila.
Demokrasi pada masa ini dinamakan demokrasi
pancasila.Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru
hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada
tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik
kenegaraan dan pemerintahan,rezim ini sangat tidak
memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Menurut
M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh;
dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi
pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan
fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam
persoalan partai politik dan publik, masa mengambang,
monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga
nonpemerintah

Periode 1998-sekarang ( Reformasi ).

Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto
pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh
wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing.B.J. Habibie. Turunnya
presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi
kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru.
Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim
tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi
Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang

83

kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah
5. CIRI CIRI DEMOKRASI

JAWAB:
Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat
1. Demokrasi langsung (direct democracy)
Yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan
menentukan suatu urusan politik kenegaraan.
2. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung (representative
democracy)
Yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang
duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen).
3. Demokrasi sistem referendum
Yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen
tetapi dalam melaksanakan tgasnya, parlemen dikontrol oleh
rakyat melalui sistem referendum.

84

BAB IX

KONSTITUSI & RULE OF LAW

1. Konstitusi.

1.1 Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Secara
istilah berarti pertauran dasar mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa belanda istilah
konstitusi di kenal dengan istilah “Ground wet “ yang di terjemahkan sebagai undang-undang
dasar. Dalam bahasa indonesia, wet di terjemahkan sebagai undang undang, dan Ground yang
berarti tanah. Dengan ini maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai sendi-
sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara. Istilah konstitusi dalam bahasa
inggris constitution yang memiliki makna keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara megikat cara bagaimana suatu
pemerintahan dilaksankan dalam masyarakat. Konstitusi dalam arti luas mencakup baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga secara demikian konstitusi itu ada dua macam
yaitu konstitusi tertulis yang disebut undang- undang dasar dan konstitusi tidak tertulis yang
biasa disebut konveksi. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah suatu piagam yang
menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.
Sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.

Dari pengertian di atas, konstitusi dapatdisimpulkan sebagai :
a. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatas kekuasaan kepada penguasa.
b. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sisi tempolitik yang diterapkan.
c. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

1.2. Hakikat dan Fungsi Konstitusi

Menurut Bagir Manan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang
konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu
pihak dan jaminan terhadap hak –hak warga Negara maupun setiap penduduk pihak lain.
Sedangkan menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa
terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu jaminan hak-hak asasi manusia,
susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan pembatasan kekuasaan.

Dalam paham konstitusi demokrasi dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi:

85

a. Anatomi kekuasaan tunduk pada hukum
b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
c. Peradilan yang bebas dan mandiri
d. Pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshidiqie, guru besar hukum tatanegara
UI diperinci sebagai berikut:
a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara dengan warga negara
d. Fungsi pemberiataun sumber legitimasi terhadap kekuasaaan Negara ataupun kegiatan
penyelenggaraan kekuasaan negara
e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasaan yang asli (yang dalam system
demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
f. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya
di bidang social dan ekonomi.
g. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social
reform)

Carl J. Friedrich berpendapat,
”konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas
yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan
yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan
itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan
yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.”

Jadi, konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan
secara paksa dan sewenang -wenang. Di dalam gagasan konstitusinalisme, konstitusi atau
undang-undang tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian
kekuasaan. Akan tetapi, dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi dipandang sebagai
lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu
pihak dengan melakukan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, parlemen, dan yudikatif.

1.3 Dinamika Pelaksanaan Konstitusi

Sebagai negara hukum, Indonesia mem iliki konstitusi yang sering disebut sebagai UUD 1945.
UUD dirancang sejak 29 Mei 1945 smapai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. UUD atau konstitusi
negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan pleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18
Agustus 1945. Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena
telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-undang Dasar 1945 atau konstitusi
negara yang memuat tata kerja konstitusi modern.

86

Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah
berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu :
a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari
bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan
Tambahan dan bagian penjelasan.
b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab,
197 pasal dan beberapa bagian.
c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal
dan beberapa bagian.
d. Periode 5 Juli 1959 – 1967 - sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Diantara hasil perubahan yang prinsipil dari amandemen UUD 1945 antara lain :
1. Tentang MPR dimana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu (tidak ada yang diangkat)
2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat
3. Keberadaan DPA dihapus
4. Munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu MK
5. Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode
6. Ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang presiden
7. Dimasukkannya pasal-pasal hak asasi manusia.
8. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidiikan minimal 20% dari APBN dan APBD dan

lain lainnya.

1.4. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi

1.4.1 Institusi Legislasi
Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-
undangan yang ada dibawahnya adalah meliputi dua institusi, yaitu: Badan Legislatif (DPR)
dan Badan Eksekutif (presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang-
undang.Dalam UUD 1945 pasal 20 sampai 22 A dijelaskan tentang kelembagaan serta
mekanisme pembuatan konstitusi ataulebih tepatnya pembuatan dasar-dasar Negara.
Berikut adalah bunyi pasal 20, 20 A, 21, 22, dan 22 A :
a. Pasal 20 “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) setiap rancangan undag-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama. (3) jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat
persetujuan bersama, racangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.(4) presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah disetujuibersama untuk menjadi Undang-undang.(5) dalam ha rancangan undang-undang
yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari

87

sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undag-undag tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”
b. Pasal 21 “(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak megajukan usul rancangan undang-
udang. (2) jika ranvangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak
disyahkan oleh Pesiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam masa
peridangan Dewan perwakilan Rakyat masa itu.”
c. Pasal 22 “ (1) dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undag-undang. (2) Peraturan Pemerintah itu harus
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. (3) jika tidak
mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut”
d. Pasal 22 A” ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemebntukan undang-undang diatur dengan
Undang-Undang.”
Sedang tingkat I dan II yang bertugas adalah masing-masing gubernur bersama DPRD tingkat
I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain diluar kedua institusi diatas, baik
yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik memiliki tugas memberi dukungan
sesuai dengan peran kompetensinya. Bentuk produk peraturan perundang-undangan yang
dihasilkan oleh institusi diatas adalah berupa UUD, UU, PERPU dan PP, serta PERDA.

2. Rule Of Law

2.1 Pengertian Rule of Law
Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan
negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan
dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering
diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan
absolutisme di Eropa yang dimulai pada abad ke-19.
Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua, yaitu
pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materil (ideological
sense). Secara formal, rule of law adalah kekuasaan umum yang terorganisir (organized public
power), contohnya untuk proses penegakan hukum di Indonesia dilakuakn oleh lembaga
penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), dan Badan Peradilan. Sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan
hukum yang menyangkut ukuran hukum, yaitu baik dan buruk (just and unjust law).

2.2 Latar Belakang Rule of Law

Rule of law adalah sebuah doktrin yang muncul di abad ke-19, seiring kelahiran negara
konstitusi dan demokrasi. Kelahirannya sejajar dengan munculnya reaksi terhadap negara

88

absolut yang berkembang sebelumnya, dan mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum
gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi
yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.
Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut
konsep Eropa Continental yang biasa dikenal dengan Rechtstaat dan dalam konsep Anglo
Saxon dikenal dengan Rule Of Law. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa Rechtstaat tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan Civil Law atau yang
biasa kita sebut dengan Modern Roman Law. Konsep rechtstaat ini ditelaah secara historis
merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang
mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan Rule
Of Law yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem
hukum Common Law.
Konsep Rechtstaat banyak mempengaruhi sistem hukum di beberapa negara termasuk sistem
hukum Indonesia. Secara jelas konstitusi negara Indonesia memuat apa yang dinamakan
dengan Rechtstaat ini dalam rangkaian kata “Indonesia ialah negara berdasar atas
hukum (rechtstaat)... dan selanjutnya, hal ini tertuang dalam UUD 1945.
Kedudukan argumentasi diatas dapatlah dianalisis sebagai wahana memperdalam kajian telaah
terhadap apa yang dinamakan dengan konsep negara hukum menurut Rule Of Law, pada
pembahasan penulis menguraikan senarai-senarai yang relevan dengan apa yang ingin
dikemukakan.

2.3 Fungsi Rule of Law

Pelaksanaan Rule Of Law mengandung keinginan untuk terciptanya Negara hukum, yang
membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Sehingga negara harus bertanggung jawab atas
kesejahteraan rakyatnya, untuk itu negara tidak hnaya sebagai “penjaga malam”
saja, melainkan harus ikut melaksankan upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
di sektor ekonomi dan sosial.
Berikut adalah fungsi dari Rule ofLaw adalah :

1. Menjamin kesejahteraan masyarakatnya disektor sosial ekonomi.
2. Melindungi konstitusional, maksutnya selain melindungi hak individualisme, konstitusi

hendaknya juga menentukan tejnis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas
hak-hak yang dijamin.
3. Memberikan kebebasan kepada rakyatnya, berupa kebebasan menyampaikan pendapat,
berserikat, berorganisasi, dan berposisi.

Penjabaran prinsip-prinsip rule of law, secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945,
yaitu:

1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3).

89

2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1).

3. Segenap warna Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal
27 ayat 1)

4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidnungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat 1).

5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat 2).

2.4 Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law.

Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaa Rule of Law dapat terlihat sejak zaman yunani kuno
Plato telah memaklumatkan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap
warganya melaksankan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini merupakan awal
perkembangan tentang hak asasi manusia, dimana hak ini menjamin kesejahteraan bagi
manusia didunia. Hingga saat ini, doktrin tentang hak-hak asasi manusia sudah diterima secara
universal yang membangun dunia agar lebih damai, dan terbebas dari penindasan serta
perlakuan yang tidak adil. Namun, meskipun demikian sampai saat ini ternyata tidak
sepenuhnya akar-akar penindasan diberbagai negara terhapus. Oleh karena itu, sampai detik ini
PBB masihh berupaya untuk memperjuangkannya.
Keberhasilan The enforcement of the rules of law tergantung kepada kepribadian nasional
masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini karena rule of law merupakan
institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya
yang khas pula.

3. Kesimpulan.

Rule of law sangat diperlukan untuk Negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan
keadilan. Tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu orang-orang yang jujur,
tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan atau semata-mata mengabdikan diri untuk
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan
oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesama
warga Negara maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA :
http://likusaen-nain.blogspot.com/2018/02/makalah-konstitusi-dan-rule-of-law.htm

SOAL & JAWABAN :
1. APA PENGERTIAN KONSTITUSI ?

90

JAWAB:
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang
berarti membentuk. Secara stilah berarti pertauran dasar mengenai
pembentukan negara. Dalam bahasa belanda istilah konstitusi di kenal dengan istilah
“Ground wet “ yang di terjemahkan sebagai undang-undang dasar. Dalam bahasa
indonesia, wet di terjemahkan sebagai undang undang, dan Ground yang berarti
tanah. Dengan ini maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai sendi-
sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara. Istilah konstitusi dalam bahasa
inggris constitution yang memiliki makna keseluruhan dari peraturan-peraturan baik
yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara megikat cara bagaimana suatu
pemerintahan dilaksankan dalam masyarakat. Konstitusi dalam arti luas mencakup baik
yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga secara demikian konstitusi itu ada
dua macam yaitu konstitusi tertulis yang disebut undang- undang dasar dan konstitusi
tidak tertulis yang biasa disebut konveksi. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah
suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi
kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis
dalam konstitusi.

2. APA FUNGSI DARI RULE OF LAW ?
JAWAB :
1. Menjamin kesejahteraan masyarakatnya disektor sosial ekonomi.
2. Melindungi konstitusional, maksutnya selain melindungi hak individualisme,
konstitusi hendaknya juga menentukan tejnis prosedural untuk memperoleh
perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
3. Memberikan kebebasan kepada rakyatnya, berupa kebebasan menyampaikan
pendapat, berserikat, berorganisasi, dan berposisi.

3. DALAM SEJARAH, SEJAK PROKLAMASI 17 AGUSTUS HINGGA

SEKARANG DI INDONESIA TELAH BERLAKU 3 MACAM UUD DALAM

PERIODE YAITU? JAWAB :

a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945.
UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal
Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan dan bagian penjelasan.
b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri
atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian.
c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab,
146 pasal dan beberapa bagian.
d. Periode 5 Juli 1959 – 1967 - sekarang kembali berlaku UUD 1945.

91

4. APA PENGERTIAN DARI RULE OF LAW ?
JAWAB :

Rule of law adalah sebuah doktrin yang muncul di abad ke-19, seiring kelahiran negara
konstitusi dan demokrasi. Kelahirannya sejajar dengan munculnya reaksi terhadap
negara absolut yang berkembang sebelumnya, dan mengambil alih dominasi yang
dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan
memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.
Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan
menurut konsep Eropa Continental yang biasa dikenal dengan Rechtstaat dan dalam
konsep Anglo Saxon dikenal dengan Rule Of Law. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa Rechtstaat tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan Civil
Law atau yang biasa kita sebut dengan Modern Roman Law. Konsep rechtstaat ini
ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum
Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai
revolusioner. Berbeda dengan Rule Of Law yang berkembang dengan metode
evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum Common Law.
5. APA PENDAPAT CARL J. FRIEDRICH TENTANG KONSTITUSI ?
JAWAB :
konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan
aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa
pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan
untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk
memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.”

92

BAB X

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

1. Pengertian Sistem Ketatanegaraan
Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem” dan
“Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang
mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan
fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu
ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak
bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.Dan Ketatanegaraan
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tata negara yang artinya
seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah , bentuk
negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Sedangkan menurut
hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan
bernegara yang menyangkut sifat, bentuk , tugas negara dan pemerintahannya serta hak
dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan
Ketatanegaran adalah segala sesuatu mengenai tata negara.
Dari pengertian itu, maka secara harfiah Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai
suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara.

2. Sistem Ketatanegaraan di Republik Indonesia
a. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Sistem Ketatanegaran sebelum Amandemen UUD 1945 Pelaksanaan kekuasaan
Negaranya dilakukan dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari
masing-masing penyelenggara Negara.
Secara konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan orde
baru menggunakan UUD 1945. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah
Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:
1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara , disebut juga kekuasaan
eksekutif dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah Presiden)
2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah , disebut juga
kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung
3) Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan legislative
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden
4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara , disebut kekuasaan
eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara atau kekuasaan Yudikatif,
dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil : 1978,83).

Pada masa ini lembaga tertingginya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat),
kemudian Presiden, DPA (Dewan Pertimbangan Agung), DPR (Dewan Perwakilan
Rakyat), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung).

a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat
Indonesia yang dimana MPR-lah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan pelaksana

93

kedaulatan rakyat sedangkan keanggotaan MPR diisi oleh fraksi-fraksi seperti Fraksi
ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan lain-lain. MPR memiliki kewenangan untuk :
1) Memilih dan mengangkat

presiden/mandatris dan wakil presiden untuk membantu presiden.
2) Memberikan mandate kepada presiden untuk

melaksanakan Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN) dan putusan-putusan
MPR

lainnya.
3) Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya.
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan Mengubah Undang-Undang Dasar,
5) Meminta dan menilai pertanggung jawaban Presiden.

b. Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah
MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden (
pasal 4 UUD 1945). Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada
akhir masa jabatannya (5 tahun) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
GBHN yang ditetapkan UUD 1945 dan MPR di hadapan sidang MPR.

c.DPA (Dewan Pertimbangan Agung) adalah badan penasehat pemerintah yang
berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Disamping itu DPA berhak
mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden.

d.DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR
berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka
pelaksanaan halauan Negara. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar
halauan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan
Presiden. Selain itu DPR memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang termasuk
menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
bersama-sama dengan Presiden.

e.BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. BPK memeriksa semua
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hasil pemeriksaannya
diberitahukan kepada DPR.
f.MA (Mahkamah Agung) ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang
dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lainnya. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada
lembaga-lembaga tinggi negara, juga memberikan nasehat hukum kepada
presiden/kepala negara untuk pemberian/penolakan grasi. Disamping itu Mahkamah
Agung mempunyai wewenang menguji seorang menteri hanya terhadap peraturan-
peraturan perundangan di bawah.

b. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

94

Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap UUD
1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui
Sidang Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.
Adapun Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945 :
1.Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu
pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan
rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-
institusi ketatanegaraan.
2.Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada
pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945
adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi
dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain:
memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena
memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.
3.UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga
dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945
(sebelum di amandemen).
4.UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk
mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan
legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya
dalam Undang-undang.
Perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada Sistem
Ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas
dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang
Undang Dasar.
a. Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1.Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
undang Dasar.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut Undang-Undang Dasar.
Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang - Undang dari tangan
Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat Undang - Undang tersebut kepada
DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balances
antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.
b. Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan
persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-
undang.
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan
bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan pemerintah, dan
sebagainya.

95

Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui
pemilihan umum.
c. Kewenangan DPD :
1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
atas Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
d. Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh undang-undang.
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
e. Kewenangan MK setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni KY (Komisi Yudisial).
f. Kewenangan KY :
1. Melakukan pengawasan terhadap Hakim agung di Mahkamah Agung.
2. Melakukan pengawasan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan
peradilan yang berada di bawah MA.

Dan Pasca Amandemen Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
g. Kewenangan BPK setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah
(APBD)
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh
aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di
setiap provinsi.
Setelah amandemen kewenangan dan tugas Presiden lebih dipertegas lagi tidak sama
halnya pada masa sebelum amandemen.
h. Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.

96

4. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan berikut.
5. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

3. Kondisi Republik Indonesia dalam Menjalankan Sistem Ketatanegaraannya
pada saat ini
Menurut Bapak Sulardi (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah
Malang) arah pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN hilang dari peredarannya
meskipun sudah terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Visi pembanguan nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur. Visi itulah yang hingga saat ini belum ditemukan wujudnya. Alih-alih
terwujud, keresahan dan ketidakpastian masa depan bangsa justru ada di depan mata
dan bahkan menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Sistem presidensial, yang berlaku
sekarang, membawa konsekuansi bahwa presiden dipilih oleh rakyat. Karena presiden
dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab kepada rakyat dan konstitusi. Dengan
demikian, konsekuensi ketatanegaraan berkaitan dengan arah pembanguan nasional
ditentukan oleh presiden dengan mewujudkan janji-janji yang dia kampanyekan
menjelang pemilihan presiden. Janji-janji itulah yang semestinya diwujudkan dalam
visi dan misi RPJPN, yang dapat diurai menjadi pembangunan jangka pendek dan
jangka panjang.
Hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN yang disusun oleh MPR sebagai pedoman
pembangun nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsa ini sebaiknya
menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang diwujudkan dari hasil perubahan
UUD 1945. Kini presiden bukan lagi bawahan MPR dan MPR bukan lagi pemegang
dan pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak mungkinlah memaksa MPR menyusun
GBHN dan menyodorkan kepada presiden untuk melaksanakan. Inilah konsekuensi
dari perubahan.

4. Kesimpulan

Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar
lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia pada masa sebelum Amandemen UUD 1945 memiliki kelebihan
dan kekurangan. Kelebihan dari system ketatanegaraan sebelum Amandemen ialah
sistem ketatanegaraannya lebih terarah dan pemerintah hanya fokus pada target yang
telah ditentukan sebelumnya serta Kekurangannya ialah tidak ada campur tangan
rakyat dalam menentukan kebijakan sehingga dalam pembuatan system
ketatanegaraan hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa.
Sedangkan sesudah Amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia lebih mengutamakan aspirasi rakyat daripada pihak-pihak yang berkuasa.
Namun di balik itu, tidak terarahnya system ketatanegaraan tersebut karena terlalu
banyak yang ditargetkan.
Pada intinya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah melalui alur waktu
yang panjang. Alur waktu yang lambat laun menyeret Republik Indonesia untuk

97

melakukan penyesuaian dan perubahan-perubahan baru dalam sistem
ketatanegaraannya. Perubahan-perubahan ini mempunyai landasan hukum yang
jelas yang tertuang dalam Amandemen-amandemen UUD 1945. Dalam setiap
perubahan-perubahan, Negara Republik Indonesia selalu berusaha menjadi lebih
baik yang meskipun pada kenyataannya masih saja terdapat kekurangan-kekurangan
pada setiap perubahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA :

http://blog-kumpulan-makalah.blogspot.com/2017/10/makalah-sistem-
ketatanegaraan-ri.html

SOAL & JAWABAN :
1. PENGERTIAN SISTEM KETATANEGARAAN ?
JAWAB :
Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem”
dan “Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian
yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun
hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut
menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah
satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.Dan
Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tata
negara yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan
pemerintah , bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu
negara. Sedangkan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral
yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk , tugas negara
dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau
sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan Ketatanegaran adalah segala sesuatu mengenai
tata negara.
Dari pengertian itu, maka secara harfiah Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan
sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan
bernegara.

2. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara Republik
Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:
Jawab:
1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara , disebut juga
kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah
Presiden)
2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah ,
disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan
Agung
3) Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan
legislative dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan
Presiden

98

4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara , disebut kekuasaan
eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan

5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara atau kekuasaan
Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil : 1978,83).

3. Sebutkan Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 :
Jawab :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-undang Dasar.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut Undang-Undang
Dasar.
Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang - Undang
dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat Undang -
Undang tersebut kepada DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin
mempertegas posisi check and balances antara presiden sebagai lembaga
eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.

4. Sebutkan Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945 :
Jawab :
1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan berikut.
5. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus
dicabut.

5. Apa itu pengertian dari BPK jelaskan ?
Jawab :
(Badan Pemeriksa Keuangan) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. BPK
memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan
hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.

99

BAB XI

Wawasan Nusantara
1. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawasan
berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan
indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan
berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa
artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur.
Jadi nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia
dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian
modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Sedangkan terminologi, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Wan Usman, “wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan
semua aspek kehidupan yang beragam.”

2. Menurut GBHN 1998, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi Tap MPR,
yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai
strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana wawasan nusantara berarti
cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan nusantara
sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari
kepulauan nusantara.

Sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga, wawasan nusantara
merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya
persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain sebagai
wawasan nasionalnya, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir,

100