BAB XV
Pendidikan Anti Korupsi
A. Latar Belakang Pendidikan Anti Korupsi
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi
menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan
dengan negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku
bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-
negara tetangga yang dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini
merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini. Pemerintah Indonesia
telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai
lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, menjadi upaya
pencegahan dan penindakan tindak pidana. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar
biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula
untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian
besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidakakan pernah berhasil optimal jika hanya
dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena
itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari
masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada
upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegakhukum. Peran aktif
mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut
membangun budaya antikorupsi dimasyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan
sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat.
Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup
tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk
dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai
antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat
ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye,
seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu membuat
sebuah Buku Ajaran yang berisikan materi dasarmata kuliah Pendidikan Antikorupsi
bagi mahasiswa. Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan
151
pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta
menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan
budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat
berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
B. Pengertian Korupsi
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” .Selanjutnya
dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang
lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt”
(Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Dari asal usul
bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok)
adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri,serta pihak lain
yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk
mendapatkan keuntungan sepihak.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Pemerasan dalam jabatan
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggaranegara)
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).Jika melihat dari
pengertian korupsi diatas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis penghianatan,
dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah
dalam mengemban tugas tertentu.
C. Bentuk dan Faktor Penyebab Korupsi
- Bentuk-Bentuk Korupsi
1. Penyuapan
152
Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkansejumlah
pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa sehinggabertentangan
dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu yangdiberikan sebagai suap tidak
harus berupa uang, tapi bisa berupa barangberharga, rujukan hak-hak istimewa,
keuntungan ataupun janji tindakan,suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah
jabatan publik.
2. Penggelapan (embezzlement) dan pemalsuan atau penggelembungan
(froud).
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang,
properti, atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk
menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut.
Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau
mengalihkan harta atau barang secara suka rela.
3. Pemerasan (Extorion)
Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi
yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam
hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemerasatau korban pemerasan.
4. Nepotisme (nepotism)
Kata nepotisme berasal dari kata Latin “nepos” yang berarti “nephew”
(keponakan). Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan
pertimbagan hubunga, bukan karena kemamuannya.
- Fakor Penyebab Korupsi
Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor
penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal
dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokan menjadi
dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor Internal, Merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang
dapat dirinci menjadi :
- Aspek Perilaku Individu :
Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan
karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang
profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat
153
besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam
itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan
keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.
Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat
cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal
dariatasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi
kesempatan untuk itu.
Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong
gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan
pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan
berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan
itu adalah dengan korupsi.
- Aspek Sosial :
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris
mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan
dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang
sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan
dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia
menyalahgunakan kekuasaannya.
2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor diluar
diri pelaku.
- Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi :
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang
dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini
pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena
itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi
karena:
Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa
ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai
seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat
masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu
didapatkan.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat
sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang
154
paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang
paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa
berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan
korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh
masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan
korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas
bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada
umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung
jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa
diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- Aspek ekonomi :
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada
kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.
Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas
diantaranya dengan melakukan korupsi.
- Aspek Politis :
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang
dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan
harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan
berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu
lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang
dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih
dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.
- Aspek Organisasi :
Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu
lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi
bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik
dihadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya
pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola
dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai
155
kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi
memiliki peluang untuk terjadi.
Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya
pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya,
dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode
tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah
sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya
atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi
penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi
organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen
merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah
organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi
akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di
dalamnya.
Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu
pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh
pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasandari legislatif dan
masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor,
diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi,
kurangnya profesional pengawas.
D. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi
Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk
memberantas korupsi:
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
- Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga
yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa
negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama
kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada
tahun 1809. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang pula di
negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak
mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya.
156
Selain itu lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan
masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi
lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu
peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan
masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur
dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC: 2004). Di Hongkong dibentuk
lembaga antikorupsi yang bernama Independent Commission against
Corruption (ICAC); di Malaysia dibentuk the Anti-Corruption Agency (ACA).
Kita sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas
korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
- Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat
publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki
baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat
memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki
khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.
Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi
dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
- Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik dipemerintahan pusat,
daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi
adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat
harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari
pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang
dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun
memonitor hal ini Korupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan pegawai
negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi
dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal
perekruitan pegawai negeri dan anggota militer jugaperlu dikembangkan.
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat
untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access toinformation). Sebuah
sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat(termasuk media) diberikan
hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah
yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan
157
keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara
transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau
diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
4. Pencegahan dengan memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah /
perguruan tinggi.
Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-
nilai kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikan
yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa
malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi,dan marah bila ia
menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan
membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral
fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.
Melaui pendidikan karakter anti korupsi inilah yang pertama, para siswa sejak
usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus
konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku. Yang kedua, juga
memberikan proses pembelajaran tentang kepakaan terhadap praktek-praktek
korupsi yang ada disekitar kita. Ketiga, mendidik parasiswa dari usia dini
tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan.
Keempat, menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku
penyimpangan, dan Kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam
menciptakan clean and good-goverment demi masa depan yang lebih baik dan
beradab.
KESIMPULAN :
korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan publik. Korupsi adalah penghianatan,
dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah
dalam mengemban tugas tertentu. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah
dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut timbul public judgement
bahwa korupsi adalah manisfestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan
untuk memberantas korupsi. Namun walaupun begitu dengan upaya apapun memang
harus terus dilakukan untuk memberantas korupsi. Seperti yang sekarang ini kita
lakukan di lingkungan mahasiswa, memasukan Pendidikan Anti korupsi guna
158
mengoptimalkan intelektual,sifat kritis dan etika integritas mahasiswa agar kedepannya
bisa menghasilkan sosok sosok pembangun bangsa yang berjiwa anti korupsi tentunya.
SUMBER :
(DOC) Makalah Pendidikan AntiKorupsi | reza fahlevi - Academia.edu
Soal & Jawaban
1. BERIKAN CONTOH TINDAK PIDANA KORUPSI ?
JAWAB:
-Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
-Penggelapan dalam jabatan
-Pemerasan dalam jabatan
-Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggaranegara)
-Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).Jika melihat
dari pengertian korupsi diatas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis
penghianatan, dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah
memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu.
2. JELASKAN PENGERTIAN DARI KORUPSI ?
JAWAB:
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”
.Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu
bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah
“corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie”
(Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik
politisi maupun pegawai negeri,serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu
yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik
yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
3. JELASKAN BENTUK BENTUK KORUPSI ?
JAWAB:
Penyuapan
Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkansejumlah
159
pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa sehinggabertentangan dengan
tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu yangdiberikan sebagai suap tidak harus
berupa uang, tapi bisa berupa barangberharga, rujukan hak-hak istimewa,
keuntungan ataupun janji tindakan,suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah
jabatan publik.
Penggelapan (embezzlement) dan pemalsuan atau penggelembungan (froud).
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang,
properti, atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga
dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut. Penggelembungan
menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau
barang secara suka rela.
Pemerasan(Extorion)
Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi
yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal
ini pemangku jabatan dapat menjadi pemerasatau korban pemerasan.
Nepotisme (nepotism)
Kata nepotisme berasal dari kata Latin
“nepos” yang berarti “nephew” (keponakan). Nepotisme berarti memilih keluarga
atau teman dekat berdasarkan pertimbagan hubunga, bukan karena kemamuannya.
4. APA PENGERTIAN DARI FAKTOR INTERNAL DAN JELASKAN
ASPEK-ASPEKNYA?
JAWAB:
Faktor Internal, Merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang
dapat dirinci menjadi :
- Aspek Perilaku Individu :
Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena
mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang
rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk
memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari
dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa
kompromi, wajib hukumnya.
160
Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah
tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dariatasan, teman
setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk
itu.
Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong
gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan
pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan
berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan
itu adalah dengan korupsi.
- Aspek Sosial :
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris
mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan
dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang
sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan
dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia
menyalahgunakan kekuasaannya.
5. APA PENGERTIAN DARI FAKTOR EKSTERNAL DAN JELASKAN
ASPEK-ASPEKNYA ?
JAWAB:
Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor diluar diri
pelaku.
- Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi :
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang
dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini
pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena
itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi
karena: Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi
bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai
seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat
masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu
didapatkan.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat
sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang
161
paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang
paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa
berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan
korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh
masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan
korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas
bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada
umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung
jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa
diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- Aspek ekonomi :
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada
kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.
Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas
diantaranya dengan melakukan korupsi.
- Aspek Politis :
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang
dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan
harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan
berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu
lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang
dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih
dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.
- Aspek Organisasi :
Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu
lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi
bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik
dihadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya
pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola
dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai
162
kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi
memiliki peluang untuk terjadi.
Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya
pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya,
dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode
tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah
sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya
atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi
penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi
organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen
merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah
organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi
akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di
dalamnya.
Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu
pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh
pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasandari legislatif dan
masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor,
diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi,
kurangnya profesional pengawas.
DAFTAR PUSTAKA
163
BAB I
https://nadineagnesiaa.wordpress.com/2017/03/26/latar-belakang-pendidikan-
kewarganegaraan/
https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/14/073000469/landasan-hukum-dan-
historis-pendidikan-kewarganegaraan
https://www.google.com/search?q=tujuan+pendidikan+kewarganegaraan&rlz=1C1CH
NY_enID1023ID1023&sxsrf=ALiCzsZmVd1frXuEW3SzDRtUfX_eVkWDQw%
3A1664014461545&ei=fdguY-
fiIN_Dz7sPwfWysAY&ved=0ahUKEwinlYb3mK36AhXf4XMBHcG6DGYQ4dU
DCA0&uact=5&oq=tujuan+pendidikan+kewarganegaraan&gs_lcp=Cgdnd3Mt
d2l6EAMyCwgAEIAEELEDEIMBMgYIABAeEAcyBQgAEIAEMgUIABCABD
IFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABA
eEAc6BAgAEA06CAgAEB4QCBAHOgoIABAeEAgQBxAKOgcIABAeEKIEOg
UIABCiBDoICAAQHhAHEAU6BggAEB4QCEoECEEYAEoECEYYAFAAWI
NFYMeDAWgGcAF4AIABcIgBpQmSAQQxMS4zmAEAoAEBwAEB&sclient=
gws-wiz
BAB II
https://nadineagnesiaa.wordpress.com/2017/03/26/pemahaman-tentang-demokrasi-
sistem-pemerintahan-negara-dan-perkembangan-pendidikan-pendahuluan-bela-
negara/
BAB III
https://www.gramedia.com/literasi/nasionalisme/
https://kumparan.com/berita-hari-ini/hakikat-negara-pengertian-sifat-fungsi-dan-
unsur-unsurnya-1wBJxdKqT5C/3
BAB IV
164
https://www.gramedia.com/literasi/nasionalisme/
https://www.google.com/search?q=Fungsi+Nasionalisme+bagi+sebuah+Bangsa+dan+Ne
gara&rlz=1C1ASRM_enID965ID965&sxsrf=ALiCzsbTyXsJ4qNOJw7OqRqAC
0aadq-Nnw%3A1665187504699&ei=sL5AY5atKsOQ4-
EPrMO0qAY&ved=0ahUKEwiWxc7tqs_6AhVDyDgGHawhDWUQ4dUDCA0&
uact=5&oq=Fungsi+Nasionalisme+bagi+sebuah+Bangsa+dan+Negara&gs_lcp=
Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIIxDqAhAnSgQIQRgASgQIRhgAUJgEW
JgEYLkIaAJwAHgAgAFniAFnkgEDMC4xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&scli
ent=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=+Nasionalisme+Bangsa+Indonesia&rlz=1C1ASRM_
enID965ID965&sxsrf=ALiCzsar6Rsvsq4pb4-
nDiHWhhHzi3ugYg%3A1665187695057&ei=b79AY6mOA8_s4-
EPhNiUuAI&ved=0ahUKEwjpgbHIq8_6AhVP9jgGHQQsBScQ4dUDCA0&uac
t=5&oq=+Nasionalisme+Bangsa+Indonesia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgA
EIAEMgYIABAeEAcyCAgAEB4QBxAKMgYIABAeEAcyBggAEB4QBzIGCA
AQHhAHMgYIABAeEAcyBggAEB4QBzIGCAAQHhAHMgYIABAeEAc6Cgg
AEEcQ1gQQsAM6BQgAEKIEOgcIABAeEKIESgQIQRgASgQIRhgAUIsGWO
kXYPMgaARwAXgAgAFeiAGRA5IBATeYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gw
s-wiz
BAB V
https://modul.mercubuana.ac.id/PT1nTXRNRE13QVRP/Hartri+Purtanto+-+Kewarg
https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-presidensial/
https://pemerintahan.uma.ac.id/2020/10/sistem-pemerintahan-indonesia/
BAB VI
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-
sosial/
https://www.kompasiana.com/fakefriends1234/5746a8d6b07a610c08103d69/
165
BAB VII
https://adjar.grid.id/read/543434523/10-jenis-hak-warga-negara-dan-contoh-
perwujudannya?page=all#:~:text=27%20ayat%202)-
,Contoh%20perwujudan%3A%20Setiap%20warga%20negara%20berhak,pekerjaan
%20dan%20kehidupan%20yang%20layak.&text=Contoh%20perwujudan%3A%20Se
tiap%20warga%20negara%20berhak%20menyuarakan%20pendapatnya%20sesuai%
20undang,berlaku%20dan%20ikut%20dalam%20pemerintahan.&text=Contoh%20pe
rwujudan%3A%20Setiap%20warga%20negara%20berhak%20untuk%20hidup%20d
an%20mengembangkan%20diri
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-
warga-negara-menurut-para-ahli
https://katadata.co.id/intan/berita/6205fe4fc4143/pengertian-warga-negara-beserta-
hak-dan-
kewajibannya#:~:text=Kewajiban%20warga%20negara%20adalah%20tindakan,keten
tuan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/
BAB VIII
http://penulisbima.blogspot.co.id/2016/01/makalah-demokrasi-indonesia.html
http://taufiqabd.blogspot.co.id/2017/05/makalah-demokrasi-di-indonesia.html
https://thynaituthya.wordpress.com/2013/11/23/makalah-pkn-tentang- demokrasi-
indonesia/
http://robihartopurba.blogspot.co.id/2015/03/makalah-tentang-demokrasi-di-
indonesia.html
BAB IX
http://likusaen-nain.blogspot.com/2018/02/makalah-konstitusi-dan-rule-of-law.htm
BAB X
http://blog-kumpulan-makalah.blogspot.com/2017/10/makalah-sistem-ketatanegaraan-ri.html
166
BAB XI
https://doc.lalacomputer.com/makalah-wawasan-nusantara-dalam-konteks-negara-kesatuan-
republik-indonesia/
BAB XII
https://mfr.osf.io/export?format=pdf&url=https%3A//files.osf.io/v1/resources/hrcx9/provider
s/osfstorage/5da57a26fcf91f001120a948%3Fformat%3Dpdf%26action%3Ddownload%26dir
ect%26version%3D1
BAB XIII
http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com/2017/06/makalah-hubungan-agama-dan
negara.html
BAB XIV
https://files.osf.io/v1/resources/ugaxw/providers/osfstorage/5de27014ab905e0009e9ce66?
action=download&direct&version=1
BAB XV
(DOC) Makalah Pendidikan AntiKorupsi | reza fahlevi - Academia.edu
BIODATA : : ANDRE VALENTINO
NAMA
NIM : 223402104
TTL : BEKASI, 17 FEBRUARI 2004
MOTO HIDUP : PANTANG MENYERAH
CITA CITA : MENJADI PENGUSAHA SUKSES
HOBI : BERMAIN BASKET DAN BERENANG
167