TUGAS MODUL UAS KEWARGANEGARAAN ANDRE VALENTINO

bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang
yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal
tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir,
bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara
Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam
lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan
kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan.

Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi,
hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata
lain, hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam
GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan dengan menyatakan
kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan.

3. Asas Wawasan Nusantara
Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi,
ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa
Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan nusantara diabaikan,
komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut
yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun, asas wawasan
nusantara tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kepentingan yang Sama
Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia
adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus
menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara “adu domba” dan “memecah
belah” bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup.
Padahal, tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang
lebih baik daripada sebelumnya.

101

b. Keadilan
Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan,
golongn, kelompok maupun daerah.

c. Kejujuran
Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar biar
pun realitas atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan
kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.

d. Solidaritas
Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan
ciri dan karakter budaya masing-masing.

e. Kerja Sama
Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja
kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.

f. Kesetiaan
Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara
Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo tahun 1908, Sumpah
Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap
kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan
kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan
kesatuan akan hancur berantakan.

B. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi
bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan
konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan
utuh pula. Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan
Republik Indonesia.

1. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang
diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau
penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian,

102

wawasan nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan
nasional.

2. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu
dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi
penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek
kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada
kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-
kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala
bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin
meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai
hasil pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara.

C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
Konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan
pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan astagatra, yang
meliputi aspek alamiah (trigatra) dan aspek sosial (pancagatra). Trigatra meliputi posisi dan
lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan
penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Antara gatra
yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan
yang erat yang saling interdependensi, demikian juga antara trigatra dan pancagatra.

1. Aspek-aspek Trigatra
a. Letak dan Bentuk Geografis

Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak
jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud ke
dalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing
bisa disebut sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan
suatu archipelago yang terletak antara Benua Asia di sebelah utara dan Benua Australia di

103

sebelah selatan serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah
timur. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan
bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas
silang dunia.

Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang
politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan
pengaruh pihak asing (akulturasi). Indonesia terletak pada 6 LU–11 LS, 95 BT–141 BT,
dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga
Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau.

b. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun
faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut.

1) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang
meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah
pertambahan angkatan kerja (man power) dan pertambahan tenaga kerja (labour force).
Segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas
penduduk.

2) Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat
pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas,
dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk
golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan,
perluasan lapangan kerja, dan sebagainya.

3) Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk
Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan
kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu
memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara
transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan (growth centers), pusat-pusat industri,
dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan
penduduk dapat menimbulkan ancaman di bidang pertahanan keamanan.

104

c. Keadaan dan Kekayaan Alam
Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut,
di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang
sangat luas di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber
alam yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk
sumber-sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber
hewani atau fauna. Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral dapat
diutarakan, bahwa negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi
bahan-bahan galian, biji-bijian maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-
sumber tenaga lain.

Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata.
Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk
sumber daya alam ada 2 (dua), yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat
diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas
maksimal, lestari, dan berdaya saing.

1) Asas Maksimal
Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2) Asas Lestari
Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan,
menjaga keseimbangan alam.

3) Asas Berdaya Saing
Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam
negara lain.

2. Aspek–aspek Pancagatra
Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan
pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-
aturan dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek pancagatra adalah sebagai
berikut.

a. Ideologi
Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan
dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan

105

konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin
diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai
kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan
kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa
prinsip yang harus diperhatikan.
1)Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI.
2)Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI.
3)Ideologi harus dijadikan panglima ,bukan sebaliknya.
4)Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan.
5) Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat
untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat.
6) Kalangan elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa
dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa.
7) Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis,
dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan
motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

b. Politik
Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai
tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor yaitu sektor
masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output.
Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di
negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di
bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan
masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.

c. Ekonomi
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola
faktor produksi dan distribusi industri dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya
meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan
kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk
menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk
kemakmuran rakyat.

Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan
adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar

106

sektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang
antarwilayah dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam
meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan
melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor
non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan.

d. Sosial Budaya
Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan
untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman,
tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Gangguan dapat datang dari dalam maupun
dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan
hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Esensi ketahanan budaya adalah
pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan
pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan
kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

e. Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan
dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG
yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu
bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipoleksosbudhankam disusun,
dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya
Sistem Ketahanan Nasional. Prinsip-prinsip Sistem Ketahanan Nasional antara lain adalah
sebagai berikut.
1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
2) Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan
konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara.
3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap
potensi dan kekuatan nasional.
4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan
nasional (Sishankamnas) dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(Sishankamrata).

107

3. Hubungan Antargatra
Antara trigatra dan pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik
yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi yang artinya adalah sebagai berikut.

• Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan
negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah (trigatra) sebagai
modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam
penyelenggaraan kehidupan nasional (pancagatra).

• Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh,
menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam
keseluruhan kehidupan nasional (astagatra).

• Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan
mempengaruhi kondisi secara keseluruhan sebaliknya kekuatan dari salah satu atau
beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah,
dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.

• Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan
segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-
kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya hubungan antar gatra, dikemukakan seperti uraian berikut.

• Gatra geografi, karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas dan persebaran
kekayaan alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter
geografi.

• Antara gatra geografi dan gatra kependudukan; bentuk-bentuk kehidupan dan
penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter
geografi dan sebaliknya karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari
penduduknya.

• Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam; kehidupan dan penghidupan
pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan
alam, demikian pula sebaliknya jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan
alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan khususnya kekayaan alam yang
dapat diperbaharui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah
oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

108

• Hubungan antargatra dalam pancagatra; setiap gatra dalam pancagatra memberikan
kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya setiap gatra menerima
kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi.

• Antaragatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan, maka arti ideologi adalah sebagai falsafah bangsa dan landasan ideologi
negara. Selain itu ideologi merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang
meliputi seluruh gatra dalam pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup
bangsa dan pencapaian tujuan nasional.

• Antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan; berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan
kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan
ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kehidupan politik bangsa
dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ia
dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran politik, tingkat kemakmuran
ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, dan rasa keamanannya.

• Antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan; berarti kehidupan ekonomi yang tumbuh mantap dan merata, akan
meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisir kehidupan politik dan
perkembangan sosial budaya serta mendukung pengembangan pertahanan dan
keamanan. Keadaan ekonomi yang stabil, maju dan merata menunjang stabilitas
dan peningkatan ketahanan aspek lain.

• Antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan; dalam arti kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis,
berbudaya dan berkepribadian, akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan
iklim yang kondusif untuk kehidupan politik yang berbudaya, kehidupan ekonomi
yang tetap mementingkan kebersamaan serta kehidupan pertahanan dan keamanan
yang menghormati hak-hak individu. Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi,
stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam
suasana aman dan damai. Kebesaran dan keseluruhan nilai sosial budaya bangsa
mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional baik fisik material
maupun mental spiritual. Keadaan sosial yang timpang dengan kontradiksi di
berbagai bidang kehidupan memungkinkan timbulnya ketegangan sosial yang dapat
berkembang menjadi gejolak sosial.

109

• Antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan; dalam arti kondisi kehidupan pertahanan dan
keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi,
memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial budaya. Keadaan pertahanan dan keamanan yang stabil,
dinamis, maju dan berkembang di seluruh aspek kehidupan akan memperkukuh dan
menunjang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan
tergantung dari sifat setiap gatra.

• Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun
untuk keamanan.

• Gatra ideologi, politik dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk
kesejahteraan dan keamanan.

• Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada
peranan untuk keamanan.

• Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk
keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan.

D. Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan
Wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga
negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus
tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan
kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain,
wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak
dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara
senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan
menyeluruh sebagai berikut.

1. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim
penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud
pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai
penjelmaan kedaulatan rakyat.

110

2. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan
tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu,
implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan
sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara
timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

3. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan
menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup
sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan
kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan
suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status
sosialnya.

4. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan
menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut
akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran
dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal
utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam
menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari manapun
datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan
kedaulatan negara.

5. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di
atas, implementasi wawasan nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh
Indonesia. Di samping itu, wawasan nusantara dapat diimplementasikan ke dalam
segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan
sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat
hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau
nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

6. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan program
yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan
implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan
nusantara.

111

Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan nusantara dalam tata
kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak
dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
dalam mengisi pembangunan. Peranan siswa dalam mendukung implementasi
wawasan nusantara adalah sebagai berikut.

1. Mendukung persatuan bangsa.
2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas

kepentingan individu atau golongan.
4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.
5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan

luas sebagai intelektual.
6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara

yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air.
7. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk

kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara.
9. Mewujudkan kepentingan nasional.
10. Memelihara dan memperbaiki demokrasi.
11. Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.
12. Menciptakan kerukunan umat beragama.
13. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
14. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
15. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
16. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan.
17. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.
18. Memelihara nilai-nilai positif (hidup rukun, gotong-royong, dll) dalam masyarakat.

KESIMPULAN:
Wawasan Nusantara dalam konteks NKRI dapat kita simpulkan antara lain sebagai
berikut:

112

1. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa,
sejarah serta berpemerintahan sendiri. Adapun berbangsa adalah manusia yang
mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap
mewujudkan makna sosial dan adil.

2. Negara adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan
mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan
sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Adapun, bernegara adalah
manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai
satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Indonesia dan mempunyai cita-
cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam
membangun rasa nasionalisme secara selektif ke dalam sikap dan perilaku antar
sesama yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah.

3. Kesadaran adalah sikap menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain. Artinya,
menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam
sejarah berdirinya bangsa Indonesia.

4. Berdasarkan sejarah kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia, kesadaran
berbangsa dan bernegara merupakan modal awal dalam membangun dan
memperjuangkannya. Hal ini membutuhkan konsistensi yang berlanjut guna
menjaga kesatuan nasional, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA :
https://doc.lalacomputer.com/makalah-wawasan-nusantara-dalam-konteks-negara-
kesatuan-republik-indonesia/

SOAL & JAWABAN :
1. Apa Pengertian dari Wawasan Nusantara:

Jawab:
Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara.
Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan
dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan,
tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara
berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara
artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi nusantara adalah kesatuan

113

kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua
samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata
“nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

2. Apa Tujuan Dari Wawasan Nusantara ?
Jawab :
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek
kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional
daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah.
Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat.
Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut
merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat
kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan
wawasan nusantara.

3. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah
sebagai berikut ?
Jawab :
1) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang
yang meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah
pertambahan angkatan kerja (man power) dan pertambahan tenaga kerja (labour
force). Segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas
penduduk.
2) Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa,
tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh
mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur
dan jenis penduduk golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan
fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya.
3) Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk

114

Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan
kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah
perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan
cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan (growth centers), pusat-
pusat industri, dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan
pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman di bidang pertahanan
keamanan.
4. Apa itu Hakikat Wawasan Nusantara, Jelaskan ?

Jawab:

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara
pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan
nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara
harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan
bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga
negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia
tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan,
dan perorangan.
Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi,
hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan
kata lain, hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan dengan
menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan.

5. Sebutkan Prinsip Prinsip Sistem Ketahanan Nasional ?
Jawab:

1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
2) Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan
konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara.
3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan
segenap potensi dan kekuatan nasional.
4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan

115

BAB XII
KONSEP KETAHANAN NASIONAL
A. Pengertian Kesatuan Nasional
Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi
keulatan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan
nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan
gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak
langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara
serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya.

Dari defenisi tersebut ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar tidak
menimbulkan perbedaan penafsiran. Isitlah-istilah tersebut adalah :

1. Daya tahan : Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan,
kuat menderita, atau kuat menanggung beban.

2. Keulatan : Suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemauan keras di
dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk
mencapai tujuan dan cita-cita

3. Identitas : ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas yaitu negara yang dibatasi
oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasional

4. Integritas : kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa baik sosial
maupun alamiah, potensial maupun real.

5. Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan : Tantangan merupakan usaha yang
bersifat menggugah kemampuan, Ancaman

merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara
konsepsional, dari sudut kriminal atau politis. Hambatan merupakan usaha yang
bersifat atau bertujuan melemahkan kebijakankebijakan yang tidak bersifat
konsepsional. Persatuan dan Kesatuan merupakan perpaduan yang sangat erat untuk
menggambarkan makna yang tergantung dalam keberagaman yang ada di indonesia.
Indonesia salah satu negara yang kaya, kaya akan budaya,suku dan agama.persatuan
berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu.

116

Sedangkan kesatuan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh.
Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan

Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia adalah
sebagai berikut:

a. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan
bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa agama, dan adat kebiasaan yang
majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia

b. Prinsip Nasionalisme Indonesia
Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagungagungkan bangsa
kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tdak berarti bahwa kita merasa lebih unggul
daripada bangsa lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada bangsa
lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita.

c. Prinsip kebangsaan yang Bertanggung Jawab
Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki
kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya
dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

d. Prinsip Wawasan Nusantara
Melalui wawasan nusantara, kedudukan manusia ditempatkan dalam rangka
kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Melalui
wawasan nusantara manusia Indonesia menjadi satu, sebangsa dan setanah air,
serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

e. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi Melalui
semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi Kemedekaan serta
melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam
pengaturan dan penyelenggaraannya kesejahteraan dan kemakmuran serta
pertahannan dan keamanan dalam kehidupan Nasional. Untuk dapat mencapai
tujuan Nasionalnya suatu bangsa harus memiliki kekuatan, kemampuan, dayatahan
dan keulatan. Inilah yang dinamakan Ketahanan Nasional.

117

B. Sifat-Sifat Ketahanan Nasional

1. Sifat-sifat Manunggal.

Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap
aspek kehidupan Nasionalya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek
kehidupan tadi saling pengaruhmempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga
dengan sendirinya terdapat hubungan interdepensi dan korelasi.
Dari uraian di atas, maka sifat manunggang di dalam ketahanan Nasional itu adalah
tepat, karena sifat integrati/ kemanunggalan merupakan syarat bagi terbentuknya
kekuatan Nasional.

2. Sifat Mawas kedalam

Mawas kedalam bararti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan kedalam
dirinya daripada keluar, oleh karena Ketahanan Nasional terutama diarahkan kepada
diri bangsa negara itu sendiri dengan tujuan mewudjukkan hakekat dan sifat
nasionalnya sendiri.

Jadi mawas ke dalam merupakan kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus
meneliti kekuatan dan kemampuannya yang kongkrit selanjutnya bersedia/berusaha
untuk menghilangkan atau setidaknya-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan
atau kerawanan-kerawanan yang ada serta memanfaatkan dan meningkatkan
kekuatannya demi Ketahanan Nasionalnya.

3. Sifat Berwibawa

Seperti diuraikan di atas, bahwa Ketahanan Nasional akan terwujud apabila suatu
bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup
aspek alamiah maupun sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan
Nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan,
ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari maupun dari dalam, yang
langsung maupun tidak langsung,akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara tersebut.

4. Sifat Berubah Menurut Waktu

118

Konsepsi Ketahanan Nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis
konsepsi tersebut harus dapat diterapkan dinegara manapun saja. Bagi bangsa-
bangsa yang dalam pengetranan Konsepsi Ketahanan Nasional mempunyai salah
satu sifat/ciri yang cukup kenyal dn dinamis di dalam menghadapi perubahan-
perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari dalam maupun luar, maka
bangsabangsa tersebut akan dapat mempertahankan eksistensinya.

C. Asas-Asas Ketahanan Nasional
a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan Ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan
merupakan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik
sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan
merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik
yang ada padanya.
b. Asas komprenshif integral atau menyeluruh terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara
utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan
yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
c. Asas Mawas ke dalam dan ke luar
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan
bangsa yang saling berinteraksi.
d. Asas Kekeluargaan
Asas Kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan,
gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab, dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan
yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga
agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling
menghancurkan.

D. Filsafah Ketahanan Nasional

Filsafah Ketahanan Nasional adalah menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak pada
pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

119

a. Alinea Pertama : “ bahwa sesungguhnya kehidupan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan”.
Maknanya : “ kemerdekaan indonesia itu adalah hak asasi manusia.

b. Alinea Kedua : “ dan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat
indonesia itu kedalam gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang Merdeka,
berdaulat, Adil dan Makmur”. Maknanya : “ adanya masa depan yang harus
diraih (di citacitakan).

c. Alinea Ketiga : “ atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya” Maknanya : “
bila Negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara
harus mendapat ridho allah yang maha kuasa yang merupakan dorongan spiritual

d. Alinea Keempat : “ kemudian dari pada itu untuk memebentuk suatu
pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan kadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan
kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebujaksanaan dal
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan bagi
seluruh rakyat indonesia.

E. Mengembangkan Sikap Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan sehari-hari
Bebarapa sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita kembangkan dalam kehidupan
sehari-hari, seperti:

a. Dengan menanamkan sikap saling menghargai sesama Bangsa Indonesia
Melalui pasal 17 UUD 1945, kita harus memahami mengapa harus saling
menghargai. Contohnya : menghargai prestasi seseorang, menghargai pendapat
seseorang, menghargai suku dan agama seseorang, serta menghargai pemimpin
kita sendiri, dll

120

b. Mengakui Indonesia sebagai tanah air bersama
Disebutkan dalam pasal 26 UUD 1945 bahwa yang menjadi warga negara
Indonesia ialah orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan
undang-undang sebagai warga negara.

c. Sebagai warga Negara Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagai
Bahasa Nasional dengan baik dan benar
Kalau kita benar-benar betul merasa berbangsa dan bertanah air Indonesia, kita
sangat menanamkan betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia baik dan
benar tersebut.

d. Kita harus menggalakkan integrasi golongan dalam masyarakat
Integrasi adalah pembauran, penyatuan, atau penggabungan satu wadah, yaitu
negara, guna mencapai tujuan yang sama demi kesejahteraan.

Kesimpulan :
Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa
Indnonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi.
Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan
mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang
dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas,
kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan
nasional.
Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras
dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila
dan UUD 1945 dan wawasan nusantara dengan kata lain konsepsi ketahanan
nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan
bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional
dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Asas ketahanan Nasional
Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan
Wawasan Nusantara yang terdiri dari:
1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas Keluar

121

4. Asas kekeluargaan

DAFTAR PUSTAKA:
https://mfr.osf.io/export?format=pdf&url=https%3A//files.osf.io/v1/resources/hrcx
9/providers/osfstorage/5da57a26fcf91f001120a948%3Fformat%3Dpdf%26action
%3Ddownload%26direct%26version%3D1

SOAL & JAWABAN
1. APA PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL ?

JAWAB
Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keulatan
dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan
nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,
hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang
langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan
perjuangan nasionalnya.
2. SEBUTKAN DAN JELASKAN SATU PERSATU ASAS KETAHANAN
NASIONAL ?
JAWAB:
Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan Ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan
merupakan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik
sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan
merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik
yang ada padanya.
Asas komprenshif integral atau menyeluruh terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara
utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan
yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Asas Mawas ke dalam dan ke luar

122

Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan
bangsa yang saling berinteraksi.
Asas Kekeluargaan
Asas Kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan,
gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab, dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan
yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga
agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling
menghancurkan.
4. SEBUTKAN DAN JELASKAN SIFAT KETAHANAN NASIONAL ?
JAWAB:
Sifat-sifat Manunggal.

Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari
segenap aspek kehidupan Nasionalya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap
aspek kehidupan tadi saling pengaruhmempengaruhi dan saling berkaitan,
sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdepensi dan korelasi. Dari
uraian di atas, maka sifat manunggang di dalam ketahanan Nasional itu adalah
tepat, karena sifat integrati/ kemanunggalan merupakan syarat bagi terbentuknya
kekuatan Nasional.

Sifat Mawas kedalam

Mawas kedalam bararti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan kedalam
dirinya daripada keluar, oleh karena Ketahanan Nasional terutama diarahkan
kepada diri bangsa negara itu sendiri dengan tujuan mewudjukkan hakekat dan
sifat nasionalnya sendiri.

Jadi mawas ke dalam merupakan kemampuan dan sanggupan untuk terus-
menerus meneliti kekuatan dan kemampuannya yang kongkrit selanjutnya
bersedia/berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya-tidaknya mengurangi
kelemahan-kelemahan atau kerawanan-kerawanan yang ada serta memanfaatkan
dan meningkatkan kekuatannya demi Ketahanan Nasionalnya.

Sifat Berwibawa

123

Seperti diuraikan di atas, bahwa Ketahanan Nasional akan terwujud apabila suatu
bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup
aspek alamiah maupun sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan
Nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan,
ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari maupun dari dalam,
yang langsung maupun tidak langsung,akan menjamin kelangsungan hidup bangsa
dan negara tersebut.

Sifat Berubah Menurut Waktu

Konsepsi Ketahanan Nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis
konsepsi tersebut harus dapat diterapkan dinegara manapun saja. Bagi bangsa-
bangsa yang dalam pengetranan Konsepsi Ketahanan Nasional mempunyai salah
satu sifat/ciri yang cukup kenyal dn dinamis di dalam menghadapi perubahan-
perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari dalam maupun luar, maka
bangsabangsa tersebut akan dapat mempertahankan eksistensinya.

4. BERIKAN CONTOH SIKAP PERSATUAN DAN KESAYUAN DALAM
KEHIDUPAN SEHARI HARI?
JAWAB:

1. Dengan menanamkan sikap saling menghargai sesama Bangsa Indonesia

Melalui pasal 17 UUD 1945, kita harus memahami mengapa harus saling
menghargai. Contohnya : menghargai prestasi seseorang, menghargai pendapat
seseorang, menghargai suku dan agama seseorang, serta menghargai
pemimpin kita sendiri, dll

2. Mengakui Indonesia sebagai tanah air bersama
Disebutkan dalam pasal 26 UUD 1945 bahwa yang menjadi warga negara
Indonesia ialah orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan
undang-undang sebagai warga negara

3. Sebagai warga Negara Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia
sebagai Bahasa Nasional dengan baik dan benar

124

Kalau kita benar-benar betul merasa berbangsa dan bertanah air Indonesia, kita
sangat menanamkan betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia baik
dan benar tersebut.
4. Kita harus menggalakkan integrasi golongan dalam masyarakat
Integrasi adalah pembauran, penyatuan, atau penggabungan satu wadah, yaitu
negara, guna mencapai tujuan yang sama demi kesejahteraan.
5. SEBUTKAN PRINSIP PRINSIP KESTUAN DAN KESATUAN DARI
KEBERAGAMAN YANG ADA DI INDONESIA
JAWAB :

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan
bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa agama, dan adat kebiasaan yang
majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia

Prinsip Nasionalisme Indonesia
Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagungagungkan bangsa
kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tdak berarti bahwa kita merasa lebih unggul
daripada bangsa lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada bangsa
lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita.

Prinsip kebangsaan yang Bertanggung Jawab
Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki
kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya
dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip Wawasan Nusantara

Melalui wawasan nusantara, kedudukan manusia ditempatkan dalam rangka
kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Melalui
wawasan nusantara manusia Indonesia menjadi satu, sebangsa dan setanah air,
serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi

125

Melalui semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi Kemedekaan
serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam
pengaturan dan penyelenggaraannya kesejahteraan dan kemakmuran serta
pertahannan dan keamanan dalam kehidupan Nasional. Untuk dapat mencapai
tujuan Nasionalnya suatu bangsa harus memiliki kekuatan, kemampuan,
dayatahan dan keulatan. Inilah yang dinamakan Ketahanan Nasional.

126

BAB XIII

HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA

A. Definisi Agama dan Negara
1. Definisi Agama
Menurut Bahrun Rangkuti, seorang muslim cendekiawan sekaligus seorang linguis,
mengatakan bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta; a-ga-
ma. A (panjang) artinya adalah cara, jalan, The Way, dan gama adalah bahasa Indo
Germania; bahasa Inggris Togo artinya jalan, cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada
keridhaan kepada Tuhan.
Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta, agama dalam
bahasa Latin disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang bisa
disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut Din atau juga.
Dari pendapat tersebut, definisi dan pengertian agama memiliki perbedaan-
perbedaan pokok dan luas antara maksud-maksud agama pada kata ‘agama’ dalam
bahasa Sansekerta, dengan kata ‘religio’ bahasa latin, dan kata ‘din’ dalam bahasa Arab.
Namun secara terminologis, ketiganya memiliki inti yang sama, yaitu suatu gerakan di
segala bidang menurut kepercayaan kepada Tuhan dan suatu rasa tanggung jawab batin
untuk perbaikan pemikiran dan keyakinan, untuk mengangkat prinsip-prinsip tinggi
moralitas manusia, untuk menegakkan hubungan baik antar anggota masyarakat serta
melenyapkan setiap bentuk diskriminasi buruk.
Agama adalah kekuatan ghaib yang diyakini berada di atas kekuatan manusia
didorong oleh kelemahan dan keterbatasannya. Manusia merasa berhajat akan
pertolongan dengan cara menjaga dan membina hubungan baik dengan kekuatan ghaib
tersebut. Sebagai realisasinya adalah sikap patuh terhadap perintah dan larangan kekuatan
ghaib tersebut
Eka Darmaputera mendefinisikan negara sebagai realitas sosial dan sebuah
kenyataan manusiawi yang dapat difungsikan sebagai ideal type. Ketika agama
terperangkap kepada institusionalisme, yakni terjadinya penekanan dan pemusatan
kepada dimensi kelembagaan atau institusional suatu agama, sehingga upaya penguatan
dan pengembangan institusional menjadikan agama semakin kuat, semakin berkuasa,

127

dengan demikian, maka agama akan mudah sekali terjebak dalam sindrom mayoritas
maupun minoritas.

R.R. Marett, seorang ahli antropologi Inggris mengatakan bahwa definisi dan
pengertian agama itu menyangkut lebih dari pada hanya pikiran, yaitu perasaan dan
kemauan juga, dan dapat memanifestasikan dirinya menurut segi-segi emosionilnya
walaupun idenya kabur.

J. G. Frazer, megatakan agama adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada
kekuatan yang lebih tinggi dari pada manusia yang dipercayai mengatur dan
mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia.

Eden Sheffield Brigtman, memberikan definisi dan pengertian agama, yaitu bahwa
agama merupakan suatu unsur pengalaman-pengalaman yang dipandang mempunyai
nilai yang tinggi; pengabdian kepada suatu kekuasaan-kekuasaan yang dipercayai sebagai
sesuatu yang menjadi asal mula, yang menambah dan melestarikan nilai-nilai ini; dan
sejumlah ungkapan yang sesuai tentang urusan serta pengabdian tersebut baik dengan
cara melakukan upacaraupacara yang simbolis maupun melaui perbuatan-perbuatan yang
lain yang bersifat perseorangan serta yang bersifat kemasyarakatan.

Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang
terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada
Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama
merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.

Beberapa definisi dan pengertian agama, memperlihatkan betapa luasnya cakupan
agama dan sekaligus menunjukkan betapa pengertian agama itu cukup banyak. Hal ini di
samping menunjukkan adanya perhatian besar dari para ahli terhadap agama, juga
menunjukkan bahwa merumuskan pengertian agama itu sangat sulit sehingga tidak cukup
satu pengertian saja.

2. Definisi Negara
a. Pengertian dan Tujuan Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing,
yakni state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), dan etat (Perancis). Kata – kata
tersebut berasal dari bahasa latin status atau statum yang memiliki pengertian tentang
keadaan yang tegak dan tetap. Pengertian status atau station (kedudukan). Istilah ini
sering pula dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang

128

disebut dengan istilah status republicae. Dari pengertian yang terakhir inilah
kata status selanjutnya dikaitkan dengan kata negara.

Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di
antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita cita – cita untuk bersatu, hidup
di suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini
mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang pada hakikatnya dimiliki oleh
suatu negara berdaulat, yaitu masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Beberapa tokoh mendefinisikan pengertian negara sebagai berikut :
1. Roger H.Soultau: negara didefinisikan sebagai agency (alat)

atau authority (wewenang) yang mengatur atau mengendalikan persoalan –
persoalan bersama, atas nama masyarakat.
2. Harold J. Laski mengemukakan menurutnya negara merupakan suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara
sah lebih agung daripada individu atau manusia yang hidup bekerjasama untuk
mencapai terkabulnya keinginan – keinginan mereka bersama.
3. Max Weber mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memiliki
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah
teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari
warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang – undangan melalui penguasaan
monopolistis dari kekuasaan yang sah. Dalam konsep ajaran Plato, tujuan adanya
negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan dan sebagai
makhluk sosial.

b. Bentuk – Bentuk Negara
1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Tidak ada negara dalam
negara. Pemerintah pusat mempunyai wewenang tertinggi dalam pemerintahan atau
mengatur seluruh daerah. Ciri – ciri dari negara kesatuan antara lain :

· Satu UUD / konstitusi
· Satu kepala negara
· Satu dewan menteri/kabinet
· Satu lemabga perwakilan
2. Negara Serikat

129

Negara serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri
sendiri. Negara – negara itu mengadakan kerjasama yang efektif. Sebagian urusan
diserahkan kepada pemerintah federal, sebagian urusan ditangani negara bagian
masing – masing. Ciri – ciri negara serikat antara lain :
· Ada negara dalam negara
· Ada beberapa UUD/konstitusi
· Ada beberapa kepala negara
· Ada beberapa dewan dan lembaga perwakilan

c. Bentuk – Bentuk Pemerintahan
1. Ajaran Klasik
Ajaran klasik yang diwakili oleh Plato, Aristoteles, dan Polybius menyebutkan bahwa
bentuk – bentuk pemerintahan antara lain :
· Monarki : pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dam dijalankan untuk
kepentingan umum.
· Tirani : pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dan dijalankan untuk
kepentingan diri sendiri.
· Aristokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang dan dijalankan untuk
kepentingan umum.
· Oligarki : pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang dan dijalankan untuk
kepentingan diri sendiri
· Demokrasi pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan untuk kepentingan umum.
· Anarkhi : pemerintahan yang dipegang oleh banyak orang yang tidak berhasil
menjalankan kekuasaan dan kepentingan umum.

2. Ajaran Modern
· Monarki (Kerajaan) yang mempunyai ciri – ciri :
o Kepala negara disebut raja
o Kepala negara menjabat secara turun temurun
o Masa jabatan kepala negara seumur hidup
· Republik dengan ciri – ciri :
o Kepala negara disebut presiden
o Pengangkatan kepala negara berdasarkan hasil pemilu
o Masa jabatan kepala negara terbatas sesuai dengan undang – undang.

130

B. Hubungan Negara dan Agama dalam Tinjauan Politik Islam
Pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam dapat

dibagi atas tiga pendapat yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma
sekularistik:
a. Paradigma Integralistik
Menurut paradigma integralistik, konsep hubungan agama dan negara merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu
(integrated). Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik
dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal
pemisahan antara agama dan politik (negara). Paradigma integralistik ini dianut oleh
kelompok Islam Syi’ah.
b. Paradigma Simbiotik
Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan
dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam
melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan
agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan
spiritualitas.

c. Paradigma sekularistik
Menurut paradigma sekularistik, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara.
Agama dan negara merupakan dua (2) bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki
garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak
boleh satu sama lain melakukan intervensi (campur tangan).
Dalam Islam, hubungan agama dan negara menjadi perdebatan yang cukup panjang
di antara para pakar Islam hingga kini. Bahkan menurut Azyumardi Azra, perdebatan ini
telah belangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. lebih lanjut
Azra mengatakan bahwa ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara
diilhami oleh hubungan yang agak canggung dalam Islam sebagai agama dan negara.
Berbagai eksperimen dilakukan dalam menyelaraskan antara din dan konsep kultur politik
masyarakat muslm, dan eksperimen tersebut dalam banyak hal sangat beragam.
Samir Amin mengungkapkan bahwa selayaknya dunia Islam melakukan diferensiasi
antara utopia – utopia yang muncul di masa lalai dan mengekspresikan konflik sosial
antarkalangan yang dieksploitir, penguasa yang dizalimi, dan kalangan yang menyeru pada

131

gerakan – gerakan kontemporer untuk mendirikan Negara Islam. Hanya saja menurut Amir,
sejarah yang benar membukktikan bahwa penyatuan agama dan kekuasaan tidak terwujud
kecuali pada masa – masa belakangan dari perkembangan masyarakat Islam.

C. Hubungan Negara dan Agama dalam Tinjauan Politik Barat
Politik bangsa barat tidak terlepas dari peradaban Kristiani. Sebelumnya, peradaban

bangsa barat mengalami fase kelam. Fase ini dikenal dengan abad kegelapan di Eropa yang
dipenuhi pertumpahan darah karena perang saudara-agama, pengekangan kebebasan, anti-
intelektualisme, daan maraknya takhayul serta paham itasionalisme. Namun demikian,
berkat para pemuka agama kristen yang reformis, keadaan menjadi berbalik arah, dan masa
pencerahan segera tiba.

Puncak sumbangan Kristiani terhadap peradaban Barat adalah peranan agama ini
dalam melahirkan gerakan reformasi protestan. Dengan tokohnya antara lain Luther,
Zwingli, dan calvin. Reformasi iini kemudian menjadi tonggok penting sejara pemikiran
dan peradaban Barat. Sejarah membuktikan doktrin reformasi Protestan ini berdampak
pada perilaku ekonomi orang – orang kristen di barat.

Peradaban romawi juga mempengaruhi perkembangan politik barat. Gagasan barat
mengenai negara, kekuasaan politik, keadilan dan demokrasi secara intelektual bisa dilacak
dari tradisi politik Yunani Klasik yang dinamakan polis atau city states. Sumbangan terbesar
peradaban Romawi terhadap Barat yaitu pada bidang hukum dan lembaga-lembaga politik.
Tradisi keilmuan Yunani-Romawi telah memberikan Barat metode-metode eksperimental
dan spekulatif yang peranannya sangat fundamental empirisme dan rasionalisme. Ada tiga
bentuk pemikiran hukum Romawi yang mempengaruhi pemikiran hukum Barat Ius Civile,
Ius Gentium dan Ius Naturale. Romawi membuat pemikiran spekulatif Yunani yang bisa
diterapkan. Dari segi pemikiran politik, Romawi membrikan pemahaman kepada Barat
tentang teori imperium. Berupa kekuasaan dan otoritas negara, equal rights (hak persamaan
politik), governmental contract (kontrak pemerintah)

D. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia
Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan

yang menarik untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas islam
tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli.

132

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut maka hubungan agama dan negara dapat
digolongkan menjadi 2 :

Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Antagonistik . Maksud hubungan
antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar negara dengan
islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah
Pada masa kemedekaan dan sampai pada masa revolusi politik islam pernah dianggap sebagai
pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga pesepsi tersebut
membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan
domestika terhadap idiologi politik islam. Hail itu disebabkan pada tahun 1945 dan dekade
1950-an ada 2 kubu ideologi yang memperebutka Negara Indonesia, yaitu gerakan islam dan
nasionalis.

Gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok belajar yang
bersekolah di Belanda.Mahasiswa hasil didikan belanda ini sangat berbakat dan merasa
terkesan dengan kemajuan teknis di Barat.Pada waktu itu pengetahuan agama sangat dangkal
sehingga mahasiswa cenderung menganggap bahwa agama tidak mampu menyelesaikan
berbagai persoalan.Sehingga untuk menuju kemerdekaan, nasionalis mengambil jalan tengah
dengan mengikuti tren sekuler barat dan membatasi peran agama dalam wilayah kepercayaan
dan agama individu.Akibatnya, aktivispolitik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai
ideologi atau agama negara pada 1945 serta pada dekade 1950-an, mereka juga sering disebut
sebagai kelompok yang secara politik “minoritas” atau “outsider.”

Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat
dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal
hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit
politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia
merdeka.

Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara
terus bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun ada upaya-upaya
untuk mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan
legalistik, formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada
dua dasawarsa pertama pemerintahan Orde Baru ( kurang lebih pada 1967-1987). Hubungan
agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul
mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi
lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk
mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan

133

Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif
Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama
lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi
konflik( M. imam Aziz et.al.,1993: 105). Pemerintah menyadari bahwa umat islam
merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga Negara mengakomodasi islam. Jika
islam ditempatkan sebagai out-side Negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya
akan mempengaruhi NKRI.

Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan
negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan
semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan
yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam.Kebijakan-kebijakan itu
berspektrum luas, ada yang bersifat:
1. Struktura, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk

terintegrasikan ke dalam Negara.
2. Legislatif , misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif

terhadap kepentingan Islam.
3. Infrastructural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan

umat Islam dalam menjalankan “tugas-tugas” keagamaan.
4. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap islam yaitu menggunakan

idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.
Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik mengalami

dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui Pak Harto dan
kebijakannya sangat berpengaruh dalam menentukan corak hubungan negara dan Islam
politik di Indonesia.

Alasan Negara berakomodasi dengan islam pertama, karena Islam merupakan kekuatan
yang tidak dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan menumbulkan masalah politik yang
cukup rumit. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak
terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai
akibat dari latar belakangnya. Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi
politik di kalangan Islam tahun terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi-sosial-
ekonomi-politik yang berarti dan ditambah adanya transformasi pemikiran dan tingkah
politik generasi baru Islam.

Hubungan islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat laun
menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia

134

ketika itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah
ideologi Pancasila.

Dewasa ini sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Untuk dapat
mengakhiri hal tersebut, kewajiban kita adalah menciptakan kehidupan beragama yang
penuh dengan perdamaian, saling menghargai, menghormati, dan mencintai sebagai umat
manusia yang beradab.

Pancasila telah memberikan dasar – dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa
Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, negara
memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan
menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu.

Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun pada
dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta hidup
berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Maka, negara dan
masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan
toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.

KESIMPULAN:
1. Negara adalah suatu wilayah dimana didalamnya terdapat kumpulan masyarakat yang
memiliki kekuasaan politik, ekonomi, militer, dan budaya. Sebuah Negara biasanya
dipimpin oleh yang namanya pemerintah. Pemerintah merupakan penguasa tertinggi dalam
suatu wilayah yang disebut negara.
2. Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun pada
dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta hidup
berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Maka, negara dan
masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan
toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab

DAFTAR PUSTAKA:
http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com/2017/06/makalah-hubungan-agama-

dan negara.html

SOAL & JAWABAN:
1. APA PENGERTIAN DEFINISI AGAMA MENURUT EDE SHEFFIELD

BRIGTMAN ?
JAWAB:
Eden Sheffield Brigtman, memberikan definisi dan pengertian agama, yaitu bahwa

135

agama merupakan suatu unsur pengalaman-pengalaman yang dipandang mempunyai
nilai yang tinggi; pengabdian kepada suatu kekuasaan-kekuasaan yang dipercayai
sebagai sesuatu yang menjadi asal mula, yang menambah dan melestarikan nilai-nilai
ini; dan sejumlah ungkapan yang sesuai tentang urusan serta pengabdian tersebut baik
dengan cara melakukan upacaraupacara yang simbolis maupun melaui perbuatan-
perbuatan yang lain yang bersifat perseorangan serta yang bersifat kemasyarakatan.

2. SEBUTKAN CIRI CIRI AJARAN MONARKI DAN REPUBLIK?
JAWAB
Monarki (Kerajaan) yang mempunyai ciri – ciri :
o Kepala negara disebut raja
o Kepala negara menjabat secara turun temurun
o Masa jabatan kepala negara seumur hidup
Republik dengan ciri – ciri :
o Kepala negara disebut presiden
o Pengangkatan kepala negara berdasarkan hasil pemilu
o Masa jabatan kepala negara terbatas sesuai dengan undang – undang.

3. BERIKAN 3 DEFINISI PENGERTIAN NEGARA MENURUT PARA TOKOH?
JAWAB:

. 1.Roger H. Soultau: negara didefinisikan sebagai agency (alat)
atau authority (wewenang) yang mengatur atau mengendalikan persoalan –
persoalan bersama, atas nama masyarakat.

2.Harold J. Laski mengemukakan menurutnya negara merupakan suatu masyarakat
yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang
secara sah lebih agung daripada individu atau manusia yang hidup bekerjasama
untuk mencapai terkabulnya keinginan – keinginan mereka bersama.

3.Max Weber mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memiliki
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu
daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak
menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang – undangan
melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Dalam konsep ajaran

136

Plato, tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai
perseorangan dan sebagai makhluk social.

4. JELASKAN APA PENGERTIAN DARI NEGARA SERIKAT DAN BERIKAN
CONTOH CIRI CIRI DARI NEGARA SERIKAT ?
JAWAB:

. Negara serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula
berdiri sendiri. Negara – negara itu mengadakan kerjasama yang efektif. Sebagian
urusan diserahkan kepada pemerintah federal, sebagian urusan ditangani negara
bagian masing – masing. Ciri – ciri negara serikat antara lain :
· Ada negara dalam negara
· Ada beberapa UUD/konstitusi
· Ada beberapa kepala negara
· Ada beberapa dewan dan lembaga perwakilan

5. JELASKAN APA PENGERTIAN DARI NEGARA KESATUAN DAN
BERIKAN CONTOH CIRI CIRI DARI NEGARA SERIKAT ?
JAWAB:
Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Tidak ada negara dalam
negara. Pemerintah pusat mempunyai wewenang tertinggi dalam pemerintahan atau
mengatur seluruh daerah. Ciri – ciri dari negara kesatuan antara lain :
· Satu UUD / konstitusi
· Satu kepala negara
· Satu dewan menteri/kabinet
· Satu lemabga perwakilan

137

BAB XIV
INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA

A. PENGERTIAN PERDAMAIAN DUNIA
Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan

kebebasan, perdamaian, dan kebahagian bagi seluruh Negara dan bangsa.Perdamaian
Dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik,
pengobatan, diplomat dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan lima anggota permanen Majelis Keamanannya (AS, Rusia, China,
Prancis, dan Tritania Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau
deklarasi perang. Namun, Negara-Negara telah memasuki sejumlah konflik militer
sejak masa itu.
Perdamaian Dunia Dalam studi perdamaian, perdamaian dipahami dalam dua
pengertian.Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala
jenis kekerasan.Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan.
Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang kita
miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan.
Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif
tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase perkembangan) suatu konflik.
Umumnya pemahaman tentang kekerasan hanya merujuk pada tindakan yang
dilakukan secara fisik dan mempunyai akibat secara langsung.Batasan seperti ini terlalu
minimalistis karena rujukannya berfokus pada peniadaan atau perusakan fisik
semata.Kendati pun demikian, pengertian perdamaian tidak berhenti di situ.Perdamaian
bukan sekedar soal ketiadaan kekerasan atau pun situasi yang anti kekerasan.Lebih jauh
dari itu perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan dan kemajuan.
Perdamaian dunia tidak akan dicapai bila tingkat penyebaran penyakit, ketidakadilan,
kemiskinan dan keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian bukan soal
penggunaan metode kreatif nonkekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan, tapi
semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang seimbang dan harmoni, yang tidak
berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama-sama sederajat dan seimbang bagi
semua pihak. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan,
terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia .

138

B. INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Indonesia dalam Perdamaian Dunia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dalam alenia keempat
pembukaan Undang-Undang dasar ’45 dengan meletakkan kewajiban atas
pemerintahan untuk serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Pernyataan Indonesia dalam
perdamaian dunia juga termasuk kedalam tujuan bangsa Indonesia. 2.4Partisipasi
Indonesia dalam Perdamaian Dunia Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang
memiliki peran penting dalam perdamaian dunia.Hal ini dikarenakan Indonesia
menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, juga menjadi negara
dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan menjadi negara penyumbang
personel misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12
dari 122 negara dengan 2.764 personel. Indonesia tidak hanya memiliki peran penting
dalam mewujudkan perdamaian dunia karena sistem dan jumlah umat muslimnya
yang terbanyak.Akan tetapi, peran tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan
Indonesia di luar negeri.Dari kedutaan-kedutaan tersebut, tercermin bahwa Indonesia
tidak mengklasifikasikan keistimewaan tertentu bagi masing-masing perwakilan
negaranya di luar.Dengan adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri itu pula,
sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam mewujudkan
perdamaian dunia. Jika dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari bebas yaitu
untuk menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, dan
tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia.Selain itu, sebuah
negara juga memiliki kesempatan untuk turut aktif memberikan sumbangan, baik
dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik,
sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

C. PARTISIPASI INDONESIA DALAM PERDAMAIN DUNIA
Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam
perdamaian dunia.Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar
ketiga di dunia. Selain itu, juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia, dan menjadi negara penyumbang personel misi pemeliharaan perdamaian

139

Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.764 personel.
Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia
karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang terbanyak.Akan tetapi, peran
tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri.Dari
kedutaan-kedutaan tersebut, tercermin bahwa Indonesia tidak mengklasifikasikan
keistimewaan tertentu bagi masing-masing perwakilan negaranya di luar.Dengan
adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri itu pula, sebenarnya kita memiliki
kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Jika
dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari bebas yaitu untuk menentukan sikap
dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, dan tidak mengikatkan diri
secara apriori pada satu kekuatan dunia.Selain itu, sebuah negara juga memiliki
kesempatan untuk turut aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran
maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan
dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

D. PERWUJUDAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Menurut Cipto Wardoyo yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia,
antara lain:
• Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Menurut penulis untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-
tiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma saja segala upaya
kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka kita
bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut.Atas dasar
budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil
langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian disana.
Menurut penuulis pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam
mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia.

• Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang penulis maksudkan terkait
masalah kesejahteraan dan factor-factor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh
terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia.Ketika masyarakatnya kurang
sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau

140

Negara yang kurang sejahtera biasanya akan “cuek” atas isu dan seruan perdamaian.
“Boro-boro mikirin perdamaian dunia, buat makan untuk hidup sehari-hari saja
susahnya minta ampun”, begitu fikir mereka yang kurang sejahtera.Maka untuk
mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih
dahulu adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan
Negara di dunia ini.

• Melalui Pendekatan Politik
Menurut analisis penulis, melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum
cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia.Perlu adanya campur tangan
politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan
terwujudnya perdamaian dunia.Terlebih lagi bagi Negara-negara maju dan adidaya
yang memiliki
power atau pengaruh dimata dunia.Negara-negara maju pada saat-saat tertentu harus
berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada Negara-
negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali.Bukan justru
membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar persenjataan mereka terus
dibeli. Ini tentu sekali lagi butuh kesadaran dan komitmen bersama.Yang jadi
pertanyaan dibenak penulis terhadap Negara-negara adidaya, katanya cinta damai
tapi mengapa terus berlomba-lomba membuat senjata perang yang super canggih
dan mematikan yang bersifat masal.

• Melalui Pendekatan Religius (Agama)
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya
perdamaian.Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan,
kekerasan ataupun peperangan.Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang
diantaranaya kepedulian dan perdamaian.Maka dari itu setiap kita yang mengaku
beragama dan berTuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta
mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama
yang dianggap memiliki charisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta
aktif menyerukan perdamaian

E. Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

141

Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi Internasional
yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama
internasional.Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa Bangsa dan didirikan
setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa.Pada saat didirikan,
PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara
anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat
tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB,
dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.[2] Palestina dan Vatikan adalah
negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta
Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor
permanen di PBB. Indonesia resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-
60 tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB
Nomor A/RES/491 (V) tentang “Penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan
di PBB”.Kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh belanda
dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus – 2 November, 1949). Pada
masa konfrontasi Indonesia – Malaysia pada Januari 1965, sebagai reaksi atas
terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, Soekarno
marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB. Namun, dalam sebuah
telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada
sekertaris Jenderal PBB atas keputusannya “Untuk melanjutkan kerja sama penuh
dengan PBB, dan untuk melanjutkan partisipainya dalam sesi ke- 21 sidang Majelis.

F. AKTIVITAS INDONESIA DALAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
(PBB)
• Majelis Umum PBB, Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak
tahun 1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai presiden Majelis Umum PBB
pada tahun 1971, yang pada saaat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin
sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB.
• Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai
anggota tidak tetap di dewan keamanan PBB.
• Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia menjadi angggota Dewan Ekonomi
dan Sosial PBB untuk 11 priode. Indonesia pernah dipilih dua kali sebagai presiden

142

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000 dan dipilih sebagai
wakil pada tahun 1969, 1999,dan 2012.
• Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali
sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk
pada tahun 2006.
Adapun tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut :
• menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
• memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui

penghormatan hak asasi manusia,
• membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial,

budaya, dan lingkungan,
• menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang

membahayakan perdamaian dunia, dan
• menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan

konflik bersenjata

G. PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia :
1. Konferensi Asia-Afrika
Indonesia menjadi salah satu pelopor tercetusnya konferensi Asia-Afrika yang
tujuannya adalah menghimpun persatuan Negara-negara Asia-Afrika yang pada
saat itu baru memperoleh kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan
kerja sama antar Negara serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini
dipelopori oleh menteri luar negeri Indonesia pada saat itu, Ali sastromidjojo,
beserta 4 pemimpin Negara lainnya Pakista,India,Bangladesh, dan Myanmar yang
kemudian diikuti 24 negara Asia-Afrika lainnya.
2. Kontingen Garuda (1957-sekarang)
Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil
dari militer Indonesia yang bertugas dibawah naugan Perserikatan Bangsa-
bangsa.Sejak misi pertamanya tahun 1957, Kontingen garuda sampai sekarang
masih aktif dalam melakukan berbagai misi perdamaian. Negara-negara yang
pernah menjadi tujuan dalam misi Kontingen Garuda adalah Negara-negara di
Timur Tengah seperti Mesir,Lebanon,Palestina,Irak. Negara Asean seperti

143

Filipina,kamboja,dan Vietnam. Juga Negara Eropa Timur seperti Georgia dan
Bosnia.
3. Gerakan Non-Blok (1961)
Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan Non-Blok,
sebuah perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan Negara-
negara dengan kekuatan besar manapun. Pada saat itu Soekarno bersama dengan
beberapa pemimpin Negara lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk
tidak terlibat kobnfrontasi yang muncul menanggapi terjadinya perang dingin
antara blok barat dan blok timur. Saat ini organisasinya beranggotakan 120 negara
4. Membentuk ASEAN (1967)
Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai.Kedua
Negara bersama Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina merasa
perlu untuk menciptakan perdamaian antar Negara dikawasan Asia Tenggara.
Akhirnya pada tahun 1967 terbentuklah ASEAN untuk mempererat hubungan
politik,sosial,ekonomi,dan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini Negara ASEAN
berjumlah 10 negara ditambah dengan 5 negara perluasan.
5. Sangketa Laut Tiongkok (2002-sekarang)
Melalui Declaration Of Conduct (DOC) pada 2002, Indonesia sampai sekarang
memiliki peran yang besar untuk menciptakan perdamaian di Laut Cini
Selatan.Indonesia pada akhirnya menginginkan Negara-negara yang terlibat untuk
merumuskan Code Of Conduct, yaitu sebuah kesepakatan bersama yang mengatur
apa saja dan tidak boleh dilakukan diwilayah sangketa.
6. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008)
Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamana PBB pada tahun 2007-
2008, pada masa tersebut Indonesia konsisten menyerukan untuk berdirinya
Negara Palestina yang merdeka dan di akui dunia. Menyerukan keterlibatan
Internasional yang berimbang dalam penyelesaian konflik Israel-
Palestina.Menyerukan agar kedua belah mematuhi parlementer perdamaian yang
ditetapkan PBB.

H. Peranan Indonesia Dalam Membantu Menyelesaikan Konflik di berbagai
Negara
• Thailand Berdamai saat Era Soeharto

144

Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden Filipina
Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah
dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa Moro di Mindanau.Saat
itu Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina.
• Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja
Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign Minister's
Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal
pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara
terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang disengketakan. Dalam
pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan Kamboja.Indonesia sebagai
mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mampu
mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011. Indonesia kemudian
membawa masalah Mindanau ke Forum Menteri Luar Negeri Negara Muslim.
Dibentuk Komite Enam, dengan Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih
karena menjadi negara Muslim terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di kawasan
ASEAN dan punya pengalaman menengahi konflik di Kamboja.
• Konflik Kamboja dan Vietnam
Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta
Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam.
Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang
sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan
menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya
dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.
• Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar
Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah konflik
etnis Rohingya dengan Myanmar.Banyak yang beranggapan bahwa pemimpin de
facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam menyelesaikan
konflik teraebut. Indonesia turut membantu menyelesaikan masalah ini.Sudah
beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan
Bangladesh untuk membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.

KESIMPULAN:
Hubungan dan kerjasama antara bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian
kekayaan alam dan perkembangan industri diseluruh dunia sehingga terjadi saling

145

ketergantungan antara bangsa dan Negara yang berbeda. Karena hubungan dan
kerjasama ini terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya
sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan
dan saling pengertian antara bangsa di dunia.politik luar negeri adalah strategi yang
digunakan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Maka
politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu
Negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan
Indonesia.Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan
strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global.Agar prinsip bebas
aktif ini dapat dioperasioalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap
priode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional.Politik luar negeri
Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan
politik luar negeri suatu Negara tak terlepas dari kepentingan nasional Negara yang
bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu Negara terancam,
maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam
mengamankan kepentingan ansional Negara yang bersangkutan. Sengketa
internasional adalah suatu perselisihan antara subyek-subyek hokum internasional
mengenai fakta,hokum atau politi dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak
ditolak,dituntut balik atau diigkari oleh pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA :
https://files.osf.io/v1/resources/ugaxw/providers/osfstorage/5de27014ab905e000
9e9ce66?action=download&direct&version=1

SOAL&JAWABAN:
1. APA PENGERTIAN DARI PERDAMAIN DUNIA?

JAWABAN :

Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan
kebahagian bagi seluruh Negara dan bangsa.Perdamaian Dunia melintasi
perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik,
pengobatan, diplomat dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945,

146

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lima anggota permanen Majelis Keamanannya
(AS, Rusia, China, Prancis, dan Tritania Raya) bekerja untuk menyelesaikan
konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Namun, Negara-Negara telah
memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu
2. APA TUJUAN DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) ?
JAWABAN:
• menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
• memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui

penghormatan hak asasi manusia,
• membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi,

sosial, budaya, dan lingkungan,
• menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang

membahayakan perdamaian dunia, dan
• menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam,

dan konflik bersenjata

3. MENURUT CIPTO WARDOYO APA YANG HARUS DILAKUKAN
DEMI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA ?
JAWABAN :
• Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Menurut penulis untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui
budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma
saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau
sebuah Negara maka kita bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau
Negara tersebut.Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu
Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam
mewujudkan perdamaian disana. Menurut penuulis pendekatan budaya ini
merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di
masyarakat Indonesia serta dunia.

• Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang penulis maksudkan terkait
masalah kesejahteraan dan factor-factor sosial di masyarakat yang turut

147

berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia.Ketika
masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan
di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang kurang sejahtera biasanya akan
“cuek” atas isu dan seruan perdamaian. “Boro-boro mikirin perdamaian dunia,
buat makan untuk hidup sehari-hari saja susahnya minta ampun”, begitu fikir
mereka yang kurang sejahtera.Maka untuk mendukung upaya perwujudan
perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan
pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan Negara di dunia ini.

• Melalui Pendekatan Politik
Menurut analisis penulis, melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja
belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia.Perlu adanya
campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan
menyerukan terwujudnya perdamaian dunia.Terlebih lagi bagi Negara-negara
maju dan adidaya yang memiliki
power atau pengaruh dimata dunia.Negara-negara maju pada saat-saat
tertentu harus berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit
penekanan” pada Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia
berdamai kembali.Bukan justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan
agar persenjataan mereka terus dibeli. Ini tentu sekali lagi butuh kesadaran dan
komitmen bersama.Yang jadi pertanyaan dibenak penulis terhadap Negara-
negara adidaya, katanya cinta damai tapi mengapa terus berlomba-lomba
membuat senjata perang yang super canggih dan mematikan yang bersifat
masal.

• Melalui Pendekatan Religius (Agama)
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan
adanya perdamaian.Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan
kejahatan, kekerasan ataupun peperangan.Semua Negara mengajarkan
kebaikan, yang diantaranaya kepedulian dan perdamaian.Maka dari itu setiap
kita yang mengaku beragama dan berTuhan tentu harus memiliki kepedulian
dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah
dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki charisma dan pengaruh
besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian

148

4. APA AKTIVITAS INDONESIA DALAM MENJAGA PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA ?
JAWABAN:
• Majelis Umum PBB
Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun
1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai presiden Majelis Umum PBB
pada tahun 1971, yang pada saaat itu diwakili oleh Adam Malik yang
memimpin sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB.
• Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai
anggota tidak tetap di dewan keamanan PBB.
• Dewan Ekonomi dan Sosial PBB,
Indonesia menjadi angggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk
11 priode. Indonesia pernah dipilih dua kali sebagai presiden Dewan Ekonomi
dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000 dan dipilih sebagai wakil pada
tahun 1969, 1999,dan 2012.
• Dewan Hak Asasi Manusia PBB,
Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi
Manusia PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006.

5. PERANAN APA SAJA YANG DILAKUKAN INDONESIA DALAM
MEMBANTU/MENYELESAIKAN KONFLIK DI BERBAGAI NEGARA
?
JAWABAN:
• Thailand Berdamai saat Era Soeharto
Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden
Filipina Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara
Timur Tengah dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa
Moro di Mindanau.Saat itu Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari
Filipina.
• Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja
Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign
Minister's Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda
tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik
kedua negara terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang
disengketakan. Dalam pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan

149

Kamboja.Indonesia sebagai mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri
Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14
Februari 2011. Indonesia kemudian membawa masalah Mindanau ke Forum
Menteri Luar Negeri Negara Muslim. Dibentuk Komite Enam, dengan
Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih karena menjadi negara Muslim
terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di kawasan ASEAN dan punya
pengalaman menengahi konflik di Kamboja.
• Konflik Kamboja dan Vietnam
Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta
Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan
Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua
negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama
mendiskusikan dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya,
Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja
tercipta.
• Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar
Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah
konflik etnis Rohingya dengan Myanmar.Banyak yang beranggapan bahwa
pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam
menyelesaikan konflik teraebut. Indonesia turut membantu menyelesaikan
masalah ini.Sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
mengunjungi Myanmar dan Bangladesh untuk membicarakan perdamaian
Myanmar dengan Rohingya

150