Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

HAKIM KETUA STRUKTUR ORGANISASI
MOH. RIVAI, S.HI., M.H SATKER TINGKAT PERTAMA
1. FAUZIAH BURHAN, S.HI (PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015)
2. SYAMSUL BAHRI, S.HI WAKIL KETUA
3. AHMAD HAMDI, S.HI HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H Garis Komando
Garis Koordinasi

PANITERA SEKRETARIS
ABUBAKAR ALBONEH, SH DAHLIA ORAMAHI, SE

PANMUD PERMOHONAN PANMUD GUGATAN PANMUD HUKUM KASUBBAG KEPEGAWAIAN KASUBBAG UMUM KASUBBAG PERENCANAAN,
NUR AMALIA MANDASARI, S.EI DAN ORTALA DAN KEUANGAN TI DAN PELAPORAN
ERNI SUMARNI, S.HI., MH SITI RUSLINA, S.HI
ANIKUN SARASWATY, S.Sy DAENG KASMIN ILA, S.H INDRA TIMORA, S.Kom

PANITERA PENGGANTI JURU SITA/JURU SITA PRANATA PERADILAN FUNGSIONAL ARSIPARIS FUNGSIONAL PRAKOM
PENGGANTI

RUCHANI

FUNGSIONAL PERPUSTAKAAN FUNGSIONAL BENDAHARA

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 52

MATRIK 3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

NO Nama Jabatan Keterangan

1. Pengadilan Agama Ketua Ada
Ada
2. Soe Wakil Ketua Ada (3
Orang)
3. Hakim Ada
Ada
4. Panitera Ada
5. Sekretaris Ada
6. Panmud Hukum Ada
7. Panmud Gugatan Ada
8. Panmud Permohonan Ada
9. Kasubbag Umum-Keuangan Ada
10. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
11. Kasubbag Perencanaan, IT, dan Ada

Pelaporan
12. Jurusita

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan di
Pengadilan Agama Soe, sumber daya teknis yudisial terdiri atas Ketua,
Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda
Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Jurusita. Sumber daya Teknis
Yudisial sebagai salah satu aparatur hukum, perlu terus ditingkatkan
kualitas, kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung
kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang
berkualitas dan bertanggung jawab. Upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia teknis yudisial yang profesional perlu ditunjang
oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang baik.

Adapun maksud diselenggarakan Pendidikan dan Latihan (Diklat)
tenaga teknis yudisial agar dihasilkan tenaga yang profesional di bidang
teknis peradilan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
khususnya para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya dan mampu
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 53

Tenaga teknis yudisial yang ada di lingkungan Pengadilan Agama
Soe sampai dengan akhir Desember Tahun 2020 berjumlah 10 (sepuluh)
orang, dengan perincian sebagai berikut:

- 5 (lima) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua;
- 1 (satu) orang Panitera
- 3 (tiga) orang Panitera Muda;
- 1 (satu) orang Jurusita;

Adapun data Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebagaimana dibawah
ini:

HAKIM
Daftar nama-nama Hakim Pengadilan Agama Soe

TABEL 3.1 DAFTAR NAMA HAKIM

No NAMA/NIP Pangkat/ JABATAN Majelis
Gol Majelis
Majelis
1 MOH. RIVAI, S.HI., M.H Pembina, Ketua Majelis
19780507 200604 1 003 IV/a Majelis
Majelis
2 HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H Penata Tk. I, Wakil Ketua
19810628 200704 1 001 III/d

3 FAUZIAH BURHAN, S.HI Penata , Hakim
19860904 200904 2 006 III/c

4 SYAMSUL BAHRI, S.HI Penata, Hakim
19830831 200912 1 005 III/c Hakim

5 AHMAD HAMDI, S.HI Penata
19910105 201712 1 003 Muda,

III/a

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 54

Daftar Nama-nama Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe

TABEL 3.2 DAFTAR PEJABAT KEPANITERAAN

No NAMA/NIP Pangkat/ Jabatan
Gol Panitera
1 ABUBAKAR ALBONEH, S.H
19700324 199903 1 006 Penata Tk.I, III/d

2 SITI RUSLINA, S.HI Penata, III/c Panitera Muda Hukum
19820403 200912 2 002

3 ERNI SUMARNI, S.HI., M.H Penata, III/c Panitera Muda Gugatan
19810310 200912 2 002

4 NUR AMALIA MANDASARI, S.EI Penata, III/c Panitera Muda
19850123 200904 2 008 Permohonan

5 RUCHANI Pengatur Muda, Tk.I II/b Jurusita
19860915 201408 1 001

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan
profesionalisme pegawai teknis yudisial, Pengadilan Agama Soe untuk
Tahun 2020 telah diikut sertakan dalam berbagai macam kegiatan
pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung,
maupun oleh Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sekretaris Pengadilan Agama Soe membawahi tenaga non teknis
yudisial yang terdiri dari tiga Sub Bagian yang masing-masing dipimpin
oleh seorang kepala sub bagian.

Tenaga non teknis yudisial yang ada di lingkungan Pengadilan
Agama Soe sampai dengan akhir Desember Tahun 2020 berjumlah 4
(empat) orang, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Sekretaris
- 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;

Adapun Daftar nama-nama Pejabat Kesekretariatan Pengadilan
Agama Soe adalah sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 55

TABEL 3.3 DAFTAR PEJABAT KESEKRETARIATAN

No NAMA / NIP Pangkat/ Jabatan Ket
Gol
1 DAHLIA ORAMAHI, S.E Sekretaris
19840731 200912 2 007 Penata,
III/c Kasubbag
2 DAENG KASMIN ILA, S.H Umum dan
19781021 200704 1 001 Penata Tk.I, Keuangan
III/d Kasubbag
3 INDRA TIMORA, S. Kom., M.H. Perencanaan, IT dan
19840527 201101 1 009 Penata, Pelaporan
III/c Kasubbag
4 ANIKUN SARASWATI, S.Sy Kepegawaian dan
19860502 201101 2 015 Penata, Organisasi
III/c Tatalaksana

Daftar Nama-nama Tenaga Honorer Pengadilan Agama Soe

TABEL 3.4 DAFTAR NAMA TENAGA HONORER

No NAMA TUGAS Pendidikan
SLTA
1 RIDWAN BENFATIN Satpam SLTA
SLTA
2 SOFYAN BETI Pramubakti S1

3 RUKYATUL AINI Pramubakti

4 M. SALMAN AL-FARIS, S.HI Sopir

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan
profesionalisme pegawai non teknis yudisial Pengadilan Agama Soe
tahun 2020, telah diikut sertakan dalam berbagai macam kegiatan
pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung
maupun Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Dari jumlah pegawai Pengadilan Agama Soe yang ada, baik teknis
yudisial dan non yudisial belum memenuhi batas minimal jumlah
pegawai Pengadilan Agama Soe, sehingga ada beberapa pegawai yang
menduduki jabatan rangkap/tugas rangkap. Perangkapan jabatan/tugas
tersebut dapat dilihat dari data di bawah ini:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 56

TABEL 3.5 DAFTAR PEGAWAI RANGKAP JABATAN

NO N A M A JABATAN/RANGKAP

POKOK RANGKAP

1. NUR AMALIA MANDASARI, S.EI Panmud Bendahara
Permohonan Pengeluaran

Sumber: Subbag Kepegawaian Pengadilan Agama Soe 2020

Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Soe sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman pada tingkat pertama bila dilihat dari klasifikasinya masuk
pada klas II yang tentunya mempunyai tanggungjawab besar terhadap
penegakan hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia dan aturan perundang-undangan yang
lainnya yang terkait.

Sebagai ilustrasi bahwa setiap tahun perkara yang ditangani oleh
Pengadilan Agama Soe berjumlah atau berkisar 35 perkara dan bila
dibuat rata-rata setiap bulannya berjumlah 3 (tiga) perkara.

Melihat dari perkara yang ditangani tersebut, maka rasio sumber
daya manusia yang dibutuhkan dengan perbandingan yang ada
sebagaimana dibawah ini:

TABEL 3.6 KEBUTUHAN SDM KEPANITERAAN

No Jabatan Jumlah Jumlah Keterangan
1 Ketua Sesuai
sekarang seharusnya Sesuai
Sesuai
11 Sesuai
Sesuai
2 Wakil Ketua 11
Belum Ada
3 Hakim 33 Sesuai

4 Panitera 11 Belum Ada

5 Panmud 33

6 Panitera Pengganti 0 1

7 Jurusita 11

8 Jurusita Pengganti 0 1

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 57

9 Pranata Komputer 0 1 Belum Ada
10 Staf kepaniteraan 0 2 Belum Ada
10 15 Kurang 5 orang
Jumlah

TABEL 3.7 KEBUTUHAN SDM KESEKRETARIATAN

No Jabatan Jumlah Jumlah Keterangan

sekarang seharusnya

1 Sekretaris 1 1 Sesuai

2 Kasubag 3 3 Sesuai

3 Staf Kesekretariatan 0 3 Belum Ada

Jumlah 4 7 Kurang 3 orang

Melihat dari rasio tersebut, maka Pengadilan Agama Soe saat ini
sudah masuk masa krisis karena pegawai secara keseluruhan yang
ada hanya berjumlah 14 orang, sedangkan yang dibutuhkan adalah
sebanyak 22 orang. Sehingga di Pengadilan Agama Soe terjadi gap
atau kekurangan pegawai sebanyak 8 orang.

Oleh karena itu berdasarkan rasio tersebut, maka bersama ini
mohon kebijakan dari pimpinan baik yang ada di Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur, Badilag maupun di Mahkamah Agung
Republik Indonesia untuk memprioritaskan penambahan pegawai
pada Pengadilan Agama Soe, agar beban kerja bisa terselesaikan
dengan baik dan selanjutnya pelayanan kepada masyarakat dapat
maksimal.

- Mutasi

Mutasi atau perpindahan pegawai baik menyangkut pindah
satuan kerja maupun pindah jabatan merupakan keniscayaan bagi

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 58

setiap Pegawai Negeri Sipil, termasuk pegawai yang ada pada
Pengadilan Agama Soe.

Adapun mutasi yang ada pada Pengadilan Agama Soe selama
tahun 2020 dikategorikan pada 4 (empat) kategori, yaitu mutasi
keluar, mutasi masuk, mutasi karena promosi dan mutasi karena
memasuki masa pensiun. Adapun kejadian mutasi pada Pengadilan
Agama Soe sebagaimana dibawah ini:

TABEL 3.8 MUTASI KELUAR

KELUAR

NO NAMA/ NIP JABATAN
1. -
LAMA BARU
- -

TABEL 3.9 MUTASI MASUK

MASUK

NO NAMA/ NIP JAJABATAN

1. Daeng Kasmin Ila, S.H LAMA BARU
NIP. 19781021 200704 1 001 Kasubbag Umum-Keu
Kasubbag Umum- Pengadilan Agama Soe
Keu Pengadilan
Agama
Kefamenanu

2. Hizbuddin Maddatuang, S.H., Hakim Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan

M.H Agama Bitung Agama Soe

NIP. 19810628 200704 1 001

Sumber data : Subag Kepegawaian Pengadilan Agama Soe 2019

- Promosi
Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan tertentu

membuka kesempatan baginya untuk naik pangkat menurut jenjang
pangkat yang disediakan untuk jabatan tersebut. Untuk lebih
menjamin obyektifitas dalam mengisi Formasi jabatan dilingkungan
Pengadilan Agama Soe maupun diluar Pengadilan Agama Soe dan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 59

setiap pengangkatan dan pengusulan pegawai untuk menduduki
suatu jabatan mempertimbangkan pendidikan, pengalaman,
kecakapan, pangkat, kemampuan baik kemampuan penguasaan
ilmu maupun kemampuan memimpin atau membimbing bawahan
dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan, sesuai dengan
jabatan yang akan diduduki.

Adapun promosi jabatan pegawai di Pengadilan Agama Soe terdapat
dua kategori, yaitu promosi keluar instansi Pengadilan Agama Soe
dan Promosi di masuk Instansi Pengadilan Agama Soe antara lain :

TABEL 3.10 PROMOSI MASUK

PROMOSI MASUK

NO NAMA/ NIP LAMA JABATAN
Hakim
1. Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H Pengadilan BARU
NIP. 19810628 200704 1 001 Agama Bitung Wakil Ketua Pengadilan
Agama Soe Kelas II

TABEL 3.11 PROMOSI KELUAR

PROMOSI KELUAR

NO NAMA/ NIP JABATAN
1. -
LAMA BARU
- -

TABEL 3.12 PROMOSI KEDALAM
PROMOSI KEDALAM

NO NAMA/ NIP JABATAN BARU
LAMA

1. Moh. Rivai, S.HI., M.H Wakil Ketua Ketua Pengadilan

NIP. 19780507 2000604 1 003 Pengadilan Agama Agama Soe

Soe

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 60

- Pensiun
Selama tahun 2020 PNS Pengadilan Agama Soe tidak terdapat

pegawai yang pensiun di Pengadilan Agama Soe.

Kenaikan Pangkat
Sebagaimana ketentuan tentang aturan kepegawaian yang mengatur
tentang kenaikan pangkat pegawai termasuk didalamnya hakim,
maka bersama ini kami menyampaikan kenaikan pangkat hakim atau
pegawai Pengadilan Agama Soe sebagaimana dibawah ini:

Periode Januari 2020:

TABEL 3.13 KENAIKAN PANGKAT

NO NAMA/ NIP PANGKAT

LAMA BARU

12 34

1. Moh. Rivai, S.HI., M.H Penata Tk.I, III/d Pembina, IV/a
NIP. 19780507 2000604 1 003

Sumber data : Subbag Kepegawaian Pengadilan Agama Soe 2019

- DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti DIKLAT)

Pada Tahun 2020 kegiatan Diklat baik teknis maupun non teknis
dilakukan melalui metode daring yang diselenggarakan oleh
BALITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG, adapun Pegawai
Pengadilan Agama Soe yang mengikuti DIKLAT baik itu SDM Teknis
maupun Non Teknis.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 61

TABEL 3.14 DIKLAT

JENIS DIKLAT

NO NAMA/ NIP DIKLAT DIKLAT DIKLAT
PENJEN- FUNGSIONAL TEKNIS
JANGAN

1. Moh. Rivai, S.HI., M.H - Teknik Menyusun Abstrak
NIP. 1978050720006041003 Putusan Pengadilan

Hizbuddin Maddatuang, - Manajemen Risiko
2. S.H., M.H - Mentoring Leader (Leader As

NIP. 198106282007041001 Coach)
- Menulis Laporan Efektif
3. Fauziah Burhan, S.HI - Menulis Policy Brief
NIP. 198609042009042006 - Berfikir Kreatif
- Desain Berfikir Untuk Inovasi
4. Syamsul Bahri, S.HI - Memimpin dengan
NIP. 198308312009121005
Kecerdasan Emosional
5. Ahmad Hamdi, S.HI - Pemimpin Sebagai Pelatih
NIP. 199101052017121003 - Kepemimpinan yang Efektif
- Mengelola Orang
- Perencanaan Strategis
- Strategis Inovasi
- Meningkatkan Efektifitas

Pribadi
- Komunikasi yang Efektif
- Membangun Keterampilan

Interpersonal yang Efektif
- Peningkatan Orientasi

Layanan Pengguna Peradilan
- Kebahagiaan Kerja di

Pengadilan
- Komunikasi yang Efektif
- Manajemen Risiko
- Membangun Keterampilan

Interpersonal yang Efektif
- Meningkatkan Efektifitas

Pribadi
- Mengelola Orang
- Pemimpin Sebagai Pelatih
- Perencanaan Strategis
- Desain Berfikir Untuk Inovasi
- English Effective Presentation
- Analisis beban Kerja
- Fotografi Konten Media Sosial
- Menulis Laporan Efektif
- Teknik Menyusun Abstrak

Putusan Pengadilan
- Manajemen Risiko
- Komunikasi yang Efektif
- English Effective Presentation
- Preparation For The Toefl
- Membangun Keterampilan

Interpersonal yang Efektif
- Peningkatan Orientasi Layanan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 62

6. Abubakar Alboneh, S.H Pengguna Peradilan
NIP. 197003241999031006 - English For Meeting Anf

7. Dahlia Oramahi, S.E Discussions
NIP. 198407312009122007 - Kebahagiaan Kerja di

8. Siti Ruslina, S.HI Pengadilan
NIP. 198204032009122002 - Manajemen Risiko
- Menulis Laporan Efektif
9. Erni Sumarni, S.HI., M.H - Menulis Policy Brief
NIP. 1988103102009122002 - Pejabat Pembuat Komitmen
- Kepemimpinan Administrator
10. Nur Amalia Mandasari, S.EI - Manajemen Resiko
NIP. 198501232009042008
- Menulis Laporan Efektif
11. Indra Timora, S.Kom., M.H
NIP. 198405272011011009 - Manajemen Resiko
- Menulis Laporan Efektif
- Bendahara Bersertifikat
- Menulis Laporan Efektif
- Pelatihan Kepemimpinan

Pengawas

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 63

GAMBAR 1 2.1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI DIKLAT ONLINE/WEBINAR

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 64

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 65

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 66

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 67

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA dan

TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran DIPA 005.01.402820
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-

005.01.402820/2020. Realisasi Anggaran menggambarkan
perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA
2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan,
belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 .

a) Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa
Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.250.000,- atau
mencapai 128,57 persen dari estimasi pendapatannya sebesar
Rp. 1.750.000,-

RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PNBP PER 31 DESEMBER TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

TABEL 4.1 REALISASI PNBP DIPA 01

No. Uraian Estimasi Realisasi %
Pendapatan
1. Pendapatan sewa 2.250.000 128,57
tanah, Gedung dan 1.750.000
bangunan
Total Pendapatan 1.750.000 2.250.000 128,57

b) Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp.
2.520.783.040,- atau mencapai 99,77 persen dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.526.52.000,-
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dapat disajikan
sebagai berikut.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 68

TABEL 4.2 REALISASI BELANJA NEGARA DIPA

PENGADILAN AGAMA SOE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020

( dalam satuan Rupiah)

TA 2020

NO Uraian Anggaran Realisasi %
1. Belanja Pegawai
1.632.587.000 1.630.903.010 99.90

2. Belanja Barang 869.065.000 865.042.030 99.54

3. Belanja Modal 25.000.000 24.838.000 99.35

Jumlah Belanja Negara 2.526.652.000 2.520.783.040 99.77

GRAFIK 4.1 REALISASI BELANJA DIPA 01

Rupiah 1.800.000.000,00
1.600.000.000,00
1.400.000.000,00 Belanja Belanja Belanja
1.200.000.000,00 Pegawai Barang Modal
1.000.000.000,00 1.632.652.000,0 869.065.000,00 25.000.000,00

800.000.000,00 1.630.903.010,0 865.042.030,00 24.383.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00

0,00

Anggaran
Realisasi

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2020

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 69

a) Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Soe per 31

Desember TA 2020 adalah sebesar Rp.1.630.903.010,- atau
99,90%

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

REALISASI BELANJA PEGAWAI PER 31 DESEMBER TA 2020
(DALAM SATUAN RUPIAH)

Uraian ANGGARAN REALISASI %

Beban Gaji Pokok PNS 604.229.000 604.189.500 99.99

Beban Pembulatan Gaji PNS 10.000 9.988 99.88

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 49.941.000 49.926.440 99.97

Beban Tunj. Anak PNS 13.777.000 13.745.380 99.97

Beban Tunj. Struktural PNS 28.140.000 28.140.000 100

Beban Tunj. Fungsional PNS 656.680.000 656.480.000 99.97

Beban Tunj. PPh PNS 72.478.000 72.304.822 99.76

Beban Tunj. Beras PNS 33.603.000 33.602.880 100

Beban Uang Makan PNS 109.169.000 107.944.000 98.88

Belanja Tunjangan Umum PNS 1.110.000 1.110.000 100

Beban Tunjangan Kemahalan 63.450.000 63.450.000 100

Hakim

Total Belanja Brutto 1.632.587.000 1.630.903.010 99.90

Pengembalian Belanja 0 185.000

Total Belanja Netto 1.632.587.000 1.630.718.010 99.89

TABEL 4.3 REALISASI BELANJA PEGAWAI

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 70

b) Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Soe per 31

Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 865.042.030,- atau
99,54% dari anggarang sebesar Rp. 869.065.000,-

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

REALISASI BELANJA BARANG PER 31 DESEMBER TA 2020
(DALAM SATUAN RUPIAH)

Uraian ANGGARAN REALISASI %

Belanja Barang 869.065.000 865.042.030 99.94

Operasional

Belanja Barang Non 0 00

Operasional

Total Belanja Brutto 869.065.000 865.042.030 99.94

Pengembalian Belanja 0 00

Total Belanja Netto 869.065.000 865.042.030 99.94

TABEL 4.4 REALIASI BELANJA BARANG

c) Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2020 ini Pengadilan Agama Soe

mendapatkan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan :

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
untuk Belanja Peralatan dan Mesin berupa 2 (dua) Unit
Laptop.

2. Realisasi Anggaran DIPA 005.04.402821
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-

005.04.402821/2020. Realisasi Anggaran menggambarkan
perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA
2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan,
belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 71

a. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 775.500,- atau

mencapai 369.28 persen dari estimasi pendapatannya sebesar

Rp. 210.000,-

TABEL 4.5 REALISASI PNBP DIPA 04

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020

No. Uraian Estimasi Realisasi %

Pendapatan

- Pendapatan Uang Meja 10.000 10.000 100

(Leges) dan Upah Pada

Panitera Badan Pengadilan

(Peradilan)

- Pendapatan Ongkos 150.000 240.000 160

Perkara

- Pendapatan Kejaksaan dan 50.000 525.500 1.051

Peradilan Lainnya

Total Pendapatan 210.000 775.500 369.28

b. Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp.
13.467.000,- atau mencapai 81.67 persen dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 16.490.000,-
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dapat disajikan
sebagai berikut.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 72

TABEL 4.6 REALISASI BELANJA NEGARA

PENGADILAN AGAMA SOE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020

( dalam satuan Rupiah)

NO Uraian Anggaran TA 2020 %
0 Realisasi 0
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang 16.490000 0 81.67
3. Belanja Modal 0 13.467.000 0
Jumlah Belanja Negara
16.490000 0 81.67
13.467.000

GRAFIK 4.2 REALISASI BELANJA DIPA 04

18.000.000,00 16.490.000,00
16.000.000,00
Rupiah 14.000.000,00 13.467.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Barang 0,00 0,00

8.000.000,00 Belanja 16.490.000,00 Belanja Modal
6.000.000,00 Pegawai 13.467.000,00
4.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00

ANGGARAN
REALISASI

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020

Pengadilan Agama Soe mengelola Biaya Proses sesuai Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Pengadilan Agama Soe memungut kepada para pihak yang
berperkara sebesar Rp. 50.000,00 per perkara. Biaya proses tersebut

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 73

telah pula dibentuk Tim Pengelola Biaya Proses dan telah
dilaksanakan pembukuan untuk mencatat seluruh penerimaan dan
pengeluaran setiap bulan. Data keuangan biaya proses per 30
Desember 2020 dirincikan pada tabel berikut ini:

Rekapitulasi Biaya Proses Berperkara
Pengadilan Agama Soe
Tahun 2020

TABEL 4.7 REKAPITULASI BIAYA PROSES

No Bulan Saldo Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 Januari Awal 00 Akhir

0 0
0
2 Februari 0 00 0
0
3 Maret 0 50.000 50.000 0
0
4 April 0 00 0
0
5 Mei 0 00 0
0
6 Juni 0 250.000 250.000 0
0
7 Juli 0 100.000 100.000

8 Agustus 0 100.000 100.000

9 September 0 50.000 50.000

10 Oktober 0 100.000 100.000

11 Nopember 0 50.000 50.000

12 Desember 0 50.000 50.000

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 74

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA SOE
TAHUN 2020

TABEL 4.8 REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA

No Bulan Saldo Penerimaan Pengeluaran Pengembalian Saldo
Awal 0 437.000 Sisa Panjar Akhir
1 Januari
2 Februari 437.000 225.000 0
3 Maret 0
4 April 00 0 0 0
5 Mei 0
6 Juni 0 416.000 416.000 160.000 0
7 Juli 655.000
8 Agustus 00 0 0 802.000
9 September 411.000
10 Oktober 00 0 0 0
11 Nopember 792.000
12 Desember 0 905.000 250.000 0 166.000
0
655.000 1.322.000 1.175.000 0

802.000 702.000 1.093.000 110.000

411.000 586.000 997.000 535.000

0 1.152.000 360.000 0

792.000 586.000 1.212.000 0

166.000 1.016.000 762.000 420.000

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama
Soe ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam
organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan
tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan
ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit
kerja yang berada didalamnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 75

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi
perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana
kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan
secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu
memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi :
perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan,
penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan
negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan
akuntable melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan
Informasi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan
Agama Soe selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan
laporannya dikirim secara periodik per bulan ke Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Wilayah).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 76

1 Sarana dan Prasarana Gedung

MATRIK 4.1 SARANA/PRASARANA GEDUNG

NO Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I. FASILITAS RUANGAN 1 Digunakan
1. Ruang Ketua 1 Digunakan
2. Ruang Wakil Ketua 1 Digunakan
3. Ruang Panitera 1 Digunakan
4. Ruang Sekretaris 1 Digunakan
5. Ruang Sidang Utama 1 Digunakan
6. Ruang Media Center 1 Digunakan
7. Ruang Hakim 1 Digunakan
8. Ruang Perpustakaan 1 Digunakan
9. Mushola 1 Digunakan
10. Ruang Rapat 1 Digunakan
11. Ruang Sekretariat APM & ZI 1 Digunakan
12. Pantri 1 Digunakan
13. Gudang 1 Digunakan
14. Ruang IT/Server 2 Digunakan
15. Ruang Panel 1 Digunakan
16. Ruang Tamu Terbuka Lantai Satu 1 Digunakan
17. Ruang Tamu Terbuka Lantai Dua 1 Digunakan
18. Ruang Kepaniteraan 1 Digunakan
19. Ruang Arsip Kepaniteraan 1 Digunakan
19. Ruang PTSP 1 Digunakan
20. Ruang Posbakum 1 Digunakan
21. Ruang Mediasi 1 Digunakan
22. Toilet Wanita 1 Digunakan
23. Toilet Pria 1 Digunakan
24. Ruang Kesekretariatan 1 Digunakan
25. Ruang Arsip Kesekretariatan 1 Digunakan
26 Ruang Bendahara 1 Digunakan
27. Pos Satpam 1 Digunakan
28. Ruang Merokok 1 Digunakan
29. Ruang Laktasi dan Bermain Anak 1 Digunakan
30. Ruang Arsip Perkara

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 77

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap
barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan gedung kantor
permanen. Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Soe
meliputi:

a) Pemeliharaan
Pada Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Soe

mendapatkan belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan
kantor. Belanja biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa
pemeliharaan gedung dan halaman sebesar Rp. 205.500.000 ,- (Dua
ratus lima juta lima ratus Ribu Rupiah). Pemeliharaan gedung ini
berupa perbaikan atap yang bocor, perbaikan saluran air dan
pembuangan, pengecatan batas tempat parkir, dan penataan
halaman berupa taman. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar
Rp. 205.500.000 ,- (Dua ratus lima juta lima ratus Ribu Rupiah).

b) Penghapusan
Dalam Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Soe untuk

gedung dan bangunan tidak ada penghapusan.

2 Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran
Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset

tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap
lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor.
Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset
tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan
dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang
termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan
barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 78

MATRIK 4.2 SARANA FASILITAS PERKANTORAN

NO Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Jumlah Keterangan

I. SARANA/PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN 18 8 Rusak
1. Komputer/PC 20 10 Rusak
2. Laptop 1
3. Infocus 1 Baik
4. PABX 4 Rusak
5. Mesin Ketik - Rusak
6. Mesin Foto Kopi -
7. AC 2 -
8. Faximili 2 -
9. Genset 8 1 Rusak
10. Filling Cabinet Besi 3 Baik
11. Brandkas 11 Baik
12. Tabung Pemadam Api 1 Baik
13. CCTV Kamera 11 Baik
14. Papan Visual/papan nama 3 Baik
15. Movitex Board 3 Baik
16. White Board 2 Baik
17. Mesin Absensi 1 Baik
18. Hand Metal Detector 1 1 Rusak
19. Papan Pengumuman 1 Baik
20. Meja Resepsionis 23 Baik
21. Printer 2 Baik
22. Server 1 10 Rusak
23. Router 7 1 Rusak
24. Televisi 5 Rusak
25. Meja Rapat 2 1 Rusak
26. Meja Sidang 1 3 Rusak
28. Palu Sidang 63 Baik
29. Kursi Kayu 68 Baik
30. Kursi Besi Metal 6 31 Rusak
31. Kursi Sofa 21 36 Rusak
32. Meja Kayu Baik
Baik

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 79

MATRIK 4.3 FASILITAS KENDARAAN DINAS

NO Sarana/Prasarana Fasilitas Kendaraan Dinas Jumlah Keterangan

I. Jenis Kendaraan Roda 4 1 Baik
1. Kijang Innova

II. Jenis Kendaraan Roda 2 1 Baik
1. Honda Supra X-125 1 Baik
2. Honda Kharisma X-125 1 Baik
3. Supra Fit 1 Baik
4. Suzuki Thunder 1 Rusak
5. Honda GL 100

MATRIK 4.4 1FASILITAS RUMAH DINAS

NO URAIAN JUMLAH BAIK KONDISI KET

1. Rumah Dinas Ketua RUSAK RUSAK
RINGAN BERAT

2. Rumah Dinas Wakil Ketua

3. Rumah Dinas Hakim - -- - -

4. Rumah Dinas Panitera - -- --

5. Rumah Dinas Sekretaris - -- --

Pengelolaan peralatan dan mesin kantor di Pengadilan Agama
Soe antara lain meliputi :

 Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk
peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama
Soe untuk mengidentifikasi kondisi barang.

 Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) sebanyak 26 ruangan
melalui Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 80

 Pembuatan SK ijin pemakaian BMN berupa kendaraan dinas
bermotor roda 2 sebanyak 4 unit dan untuk kendaraan roda empat
sebanyak 1 unit dan laptop.

 Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor.
 Penginputan pembelian dan pengeluaran persediaan di aplikasi

persediaan.
 Penginputan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin ke

aplikasi simak BMN.
 Adapun pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka

dilingkungan Pengadilan Agama Soe, meliputi :
- Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang

kegiatannya meliputi; Untuk bahan pustaka yang baru diterima
dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul,
halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi
stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soe.
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar
semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan,
memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka,
memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak
pepustakaan.
a. Pemeliharaan Prasarana

Pada Tahun Anggaran 2020 ini Pengadilan Agama Soe
mendapatkan dana dari DIPA untuk biaya pemeliharaan
kantor sebesar Rp. 261.167.000,- :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 81

TABEL PEMELIHARAAN PRASARANA

Jenis Volume Anggaran
NO Pemeliharaan 167.000.000
38.500.000
1. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1000 m2
27.206.000
2. Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung 3.850 m2
Kantor 10.956.000

3. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1 Unit 1.110.000
Roda 4 2.500.000
5.025.000
4. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 4 Unit 3.410.000
Roda 2 4.420.000
1.040.000
5. Pemeliharaan Genset 1 Tahun

6. Bahan Bakar Genset 1 Tahun

7. Pemeliharaan PC 5 Unit

8. Pemeliharaan Laptop/Notebook 6 Unit

9. Pemeliharaan Printer 5 Unit

10. Pemeliharaan Inventaris Kantor 13 Unit

b. Penghapusan
Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Soe tidak mengajukan

penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-Court dilingkungan Peradilan Umum/ Agama/
Miltun

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk
Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar
Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan
Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara
Elektronik sebagai dasar hukum pertama penggunaan aplikasi E-Court,

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 82

masih dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah
mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi
Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah,
sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan
diatur lebih lanjut.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung RI telah dapat
menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yaitu dengan
diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019,
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik yaitu pengembangan E-Court menuju E-Litigasi. Dari yang
sebelumnya hanya terbatas pada Pendaftaran (E-Filling), Pembayaran
(E-Payment) dan Pemanggilan/Pemberitahuan (E-Summons) namun
sekarang dengan diterbitkannya Perma no 1 tahun 2019 telah dapat
dilaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi)

Pengadilan Agama Soe yang merupakan unit kerja Peradilan
Agama tingkat pertama telah melaksanakan e-Court sejak Bulan
Desember 2018 hingga sekarang. Sampai akhir Desember 2020,
Pengadilan Agama Soe telah berhasil mendaftar perkara melalui
aplikasi e-Court sebanyak 6 perkara, dengan rincian 5 perkara gugatan
dan 1 perkara permohonan.

Pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Agama Soe sejauh ini telah
berjalan lancar dan telah dilaksanakan sosialisasi kepada advokat
maupun masyarakat pengguna e-Court disamping itu telah pula
diadakan Banner, Brosur dan piranti – piranti lainnya dalam
mendukung terlaksananya pelayanan E-Court. Masing – masing
Pejabat telah dibuatkan user Akun dalam penggunaan Apliaksi Ecourt
sehingga masing-masing user dapat melihat dan memantau
perkembangan dalam penginputan data E-Court.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 83

Pada tahun 2020 Wakil ketua Pengadilan Agama Soe telah
menerbitkan Surat Keputusan nomor W23-A6/247/KP.04.6/SK/III/2020
tanggal 12 Maret 2020 tentang penu njukan petugas meja E-Court
dengan tugas sebagai berikut :
1. Menjelasan persyaratan, prosedur, biaya layanan
2. Membantu mendaftaran akun
3. Memandu cara pendaftaran perkara
4. Memberikan Penjelasan pesidangan Elektronik.

GAMBAR 4.1 LAYANAN PENDAFTARAN DAN E-COURT

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 84

Dengan menggunakan e-Court banyak kelebihan yang didapat,
diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya e-Court lebih murah
daripada persidangan konvensional.

Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya
korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan
untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang, dengan demikian
integritas pengadilan menjadi terjaga.

Seperti telah dijelaskan diatas pada tahun 2020 Pengadilan Agama
Soe telah menerima perkara E-Court sebanyak 6 (enam) perkara.
Dengan klasifikasi sebagai berikut :

No No Perkara Jenis Status Keterangan
Perkara

1. 1/Pdt.G/2020/PA.Soe Cerai Talak Dikabulkan E-Cout perorangan

2. 2/Pdt.G/2020/PA.Soe Cerai Gugat Dikabulkan E-Court perorangan

3. 3/Pdt.G/2020/PA.Soe Pembatalan Dicabut E-Court perorangan
Perkawinan

4. 4/Pdt.G/2020/PA.Soe Cerai Gugat Dikabulkan E-Court perorangan

5. 7/Pdt.G/2020/PA.Soe Cerai Gugat Dikabulkan E-Court perorangan

6. 7/Pdt.P/2020/PA.Soe Itsbat Nikah Dikabulkan E-Court perorangan

Adapun kendala kendala yang dihadapi terkait penerimaan perkara
secara e-Court dan E-Litigasi pada Pengadilan Agama Soe adalah

1. Karena minimnya perkara yang diterima pada Pengadilan Agama
Soe, sehingga tidak maksimal dalam penyelesaian melalui E-Court.

2. Karena perkara yang didaftarkan hampir semuanya Verstek
sehingga tidak memungkinkan penyelesaian melalui E-Litigasi.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 85

- Implementasi SIPP dilingkungan Agama

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan prima peradilan
sesuai target Mahkamah Agung, maka dalam rangka membantu
proses penyelesaian administrasi perkara, Mahkamah Agung telah
menerbitkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang mulai
diinstruksikan penerapannya mulai awal tahun 2016. Diluncurkannya
SIPP oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memudahkan para hakim
dan pejabat pengadilan dalam proses pengadministrasian perkara,
serta sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan peradilan yang cepat,
tepat waktu, efektif dan efisien serta biaya ringan sebagaimana
tertuang dalam asas beracara di Pengadilan Agama.

Adanya aplikasi SIPP tersebut, dapat direspon baik untuk aparatur
peradilan. Seperti halnya oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Panitera
Pengganti yang dimudahkan dalam proses perkara, penerimaan,
penyusunan berita acara sidang sampai pada pembuatan putusan,
yang berarti aparatur Pengadilan Agama berkewajiban untuk
mengimplementasikan SIPP sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah
Agung guna mengintegrasikan data dari seluruh Peradilan Agama dan
juga lingkungan peradilan yang lain bersama Mahkamah Agung

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada
Pengadilan Agama Soe telah berjalan dengan baik dan lancar, semua
perkara yang didaftarkan diinput melalui SIPP dengan
penanggungjawab masing masing user yang telah ditetapkan dan telah
menggunakan versi terbaru yaitu Versi 4.0.1

Setiap Bulan Pengadilan Agama Soe melaksanakan Monitoring
dan Evaluasi dalam hal penggunaan SIPP, sehingga kesalahan dalam
penginputan data pada SIPP dapat diminimalisir dan semua fitur dan
Menu yang terdapat dalam SIPP telah diinput seperti Surat

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 86

Gugatan/Permohonan, PMH, PP, PHS, Relas, BAS, sampai Putusan dan
Anonimisasi.

Untuk sinkronisasi data telah dilaksanakan sehari minimal 3 (tiga)
kali sehingga data-data yang telah diinput dapat langsung terdeteksi
melalui SIPP Mahkamah Agung.

GAMBAR 4.2 DAFTAR PERKARA GUGATAN PADA APLIKASI SIPP

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 87

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 88

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 89

Dalam kurun waktu tahun 2020, penilaian kinerja berdasarkan
SIPP yang dinilai oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung,
Pengadilan Agama Soe telah menempati urutan 10 besar pada
penilaian kategori IV. Hal ini menunjukan bahwa Pengadilan Agama
Soe sangat serius dan peduli terhadap implementasi SIPP.

Sedangkan untuk Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP)
website telah berjalan dengan baik tanpa kendala,

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 90

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 91

GAMBAR 4.3 1 Menu Daftar Arsip Perkara Pada Aplikasi SIPP

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 92

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu

1. Maksud, Tujuan dan Manfaat
Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu

mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya
peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama Soe.
Pada Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Soe,
terdapat peran Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
sebagai pembina Pengadilan Agama Soe, sebagai penyelenggara
Akreditasi Penjaminan Mutu dan peran Pusat sebagai regulator.
Penyelenggaraan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan
Agama Soe yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama tersebut meliputi tahapan Asesmen dan tahapan
penetapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Pelaksanaan
Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Soe
dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM)
Pengadilan Agama Soe yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama melalui Peraturan yang menjadi objek
dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu
ini adalah Pengadilan Agama Soe sesuai dengan Peraturan.

2. Dasar Hukum
1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor: 2077.a/DJA/OT.01.3/SK/10/2019, tanggal 4
Oktober 2019 Tentang Tim Penyusunan Pedoman Akreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 93

2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2019, tanggal 6 Oktober 2019
Tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama.

3. Penilaian dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Agama Soe memiliki 2 (dua) mekanisme:
1. Telusur dokumen yang memiliki 7 komponen sebagaimana
tersebut dibawah ini:
a. Kepemimpinan (Leadership)
b. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
c. Manajemen Proses (Process Management)
d. Perencanaan Strategis (Strategic Planing)
e. Manajemen Sumberdaya (Resources Management)
f. Sistem Dokumen (Document System)
g. Hasil Kinerja (Performance Result)
Tujuh kriteria penilaian ICP-E tersebut telah dirumuskan
dalam bentuk checklist standar BADILAG untuk memudahkan
para asesor internal dan eksternal menjalankan tugas dan
fungsinya.

2. Observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang
memiliki beberapa unsur penilaian, diantaranya:
a. Implementasi pembanguna Zona Integritas
b. Implementasi PTSP
c. Pemeriksaan Berkas Perkara dengan Data SIPP
d. Implementasi 5R1N
e. Observasi Dekorum Ruang Sidang
f. Observasi Keterbukaan Informasi
g. Foto Sarana Prasarana

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 94

Baik telusur dokumen maupun observasi implementasi
kesemuanya dirumuskan dalam bentuk Checklist standar
BADILAG tersebut dengan memuat hal-hal penting yang ada
pada Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi,
Standar Pengawasan BAWAS (buku IV), Zona Interitas, Maklumat
Pelayanan dan Standar Pelayanan, Implementasi SIPP, Pelayanan
Informasi Publik, PTSP dan Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat. Materi checklis standar BADILAG tersebut
menunjukan bahwa sama sekali tidak ada benturan antara APM
dengan RB dan dengan Pengawasan BAWAS.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama

saat ini telah memasuki tahun keempat dan berdasarkan surat

Direktorat Jenderal Peradilan Agama

Nomor:3145/DJA.3/HM.00/9/2020 tanggal 3 September 2020 perihal

Revisi Pelaksanaan Asessment Surveilance Akreditasi Penjaminan

Mutu Tahun 2020 terdapat 441 (empat ratus empat puluh satu)

satker yang merupakan peserta asesmen surveillance, yang

dibagi dalam 2 (dua) tahapan pemeriksaan:

Tahun 2017 Pengadilan Agama Soe berdasarkan Surat Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur kepada Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : W23-
A/926/OT.01.3/VII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 perihal Persiapan
Sertifikasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama
menunjuk Pengadilan Agama Soe untuk melaksanakan Sistem
Akreditasi Penjaminan Mutu yang kemudian pada tanggal 31 Oktober
2017 sampai dengan 2 November 2017 telah dilaksanakan Asesmen
eksternal dari Tim Asesor Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur (NTT) dan dilanjutkan tanggal 17 November 2017 Asessment

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 95

dari Tim DIRJEN BADILAG. Dari hasil asessment tersebut Pengadilan
Agama Soe berhasil meraih predikat “A” Excellent.

TABEL 5.1 SATKER PERAIH PREDIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 2019

PREDIKAT

NO TAHAPAN A (Excellent) BC JUMJULMALHAH
1. I 131 satker 145 satker
2. II 243 satker 13 satker 1 satker 296 satker

Jumlah Total 374 satker 47 Satker 6 satker 441 Satker

60 satker 7 satker

GAMBAR 2.1 SERTIFIKAT AKREDITASI

Sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Soe melaksanakan
Asessmen Surveillance Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Tim
Asessor Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2018 dan berdasarkan
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 96

5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Hasil
Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan 2019, Pengadilan Agama
Soe masih bisa mempertahankan predikat “A” Excellent .

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 97

GAMBAR 5.1 HASIL ASESMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 2019

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 98

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Soe juga telah dilaksanakan
Asessmen Surveillance Kedua Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Tim
Asessmen Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur Nomor: W23-A/1444/OT.01.3/SK/X/2019 tanggal 14
Oktober 2019 tentang Penetapan Tim Telusur Dokumen Asessmen
Surveillance APM Gelombang II Tahun 2019 dan Surat Tugas Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor :
W23-A/1480/HM.01.1/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Berbeda dari
tahun-tahun sebelumnya yang penilaiannya hanya dilaksanakan satu kali
dan materi yang diperiksa hanya berkisar pada kelengkapan evidence
Akreditasi Penjaminan Mutu serta implementasinya. Materi penilaian
Asessmen Surveilance Kedua dibagi menjadi 2 tahapan, yakni sebagai
berikut:

1. Penilaian telusur dokumen yang terdiri dari telusur dokumen
Akreditasi Penjaminan Mutu, Zona Integritas dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh Tim Asessmen
Eksternal dari tanggal 21 s/d 22 Oktober 2019. Jika tahun
sebelumnya Tim Asessmen Eksternal melaksanakan penilaian
telusur dokumen di Pengadilan Agama Soe namun tahun ini
prosedurnya berbeda, Tim Asessmen Eksternal menilai telusur
dokumen di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

2. Penilaian observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang
dilaksanakan dari tanggal 7 s/d tanggal 8 November 2019 pada
Pengadilan Agama Soe oleh Tim Asessmen Eksternal Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Ada 4 kriteria penilaian
observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu yakni
Keberlanjutan, Konsistensi Pelayanan Publik, Implementasi 9

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 99

Inovasi Unggulan Ditjen Badilag dan Presentase Evaluasi
Implementasi APM;

GAMBAR 5.2 PRESENTASI EVALUASI IMPLEMENTASI APM TAHUN 2019

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 100

Asessment Surveilance 2019, Pengadilan Agama Soe
mendapatkan hasil “A” Excellent .

GAMBAR 5.3 PENYERAHAN KONTRAK KINERJA ASESMEN APM 2020
Pada tanggal 13 s/d 14 Oktober 2020 Tim Asessment Eksternal
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur juga telah
melaksanakan telusur dokumen APM dan observasi yang merupakan
bagian dari penilaian assessment eksternal surveillance ketiga.
Dengan komitmen seluruh pegawai Pengadilan Agama Soe untuk
memberikan pelayanan prima dan professional kepada masyarakat
pencari keadilan, berdasarkan surat Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama Nomor :3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30
November 2020 perihal Hasil Rapat Komite Keputusan APM Tahun
2020, Pengadilan Agama Soe berhasil mempertahankan predikat “A”
Excellent .

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 101