Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan
dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana dan aturan yang
berlaku.

Selain itu guna menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan
publik terhadap lembaga pengadilan, Mahkamah Agung melakukan
pencegahan atas penyimpangan sedini mungkin oleh Hakim dan aparat
pengadilan. Upaya pencegahan, pengawasan dan pembinaan tersebut, oleh
Mahkamah Agung dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Pengadilan Agama Soe sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam
melakukan pengawasan internal merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan yang
dalam pelaksanaan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Peran aktif masyarakat guna mencegah pelanggaran di lingkungan
peradilan serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
dan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, Mahkamah Agung
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 9 Tahun

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 152

2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yg berada di Bawahnya. Dalam
PERMA ini Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera dan Jurusita serta Aparatur Sipil
Negara, pelanggaran hukum acara, maladministrasi, pelayanan publik dan
pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik Negara dapat dilakukan
dengan cara melalui : aplikasi SIWAS MA RI pada situs Mahkamah Agung,
layanan pesan singkat (SMS), surat elektronik (e-mail), faksimile, telepon,
meja pengaduan, surat dan/atau kotak pengaduan.

Atas pertimbangan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Soe sebagai salah
satu unit pelaksanan lembaga peradilan pada tingkat pertama, selain
pengawasan dilakukan oleh masing-masing atasan langsung juga telah
menunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Soe. Maksud
dilaksanakan pengawasan adalah :

1. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,
pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum
peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan
pelaksanaan tugas-tugas peradilan;

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan
ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;

4. Untul menilai kinerja;
Adapun tujuan dari pengawasan tersebut untuk dapat mengetahui

kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi
pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang
diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas peradilan, tingkah laku aparat
peradilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Sedangkan fungsi pengawasan tersebut meliputi :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 153

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib
sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya;

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari
keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara
yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Pengadilan Agama Soe dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni pada
tahun 2020, telah beberapa kali terjadi perubahan Surat Keputusan (SK)
khusus Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni :

1. Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor W23-
A6/47/PS.01/SK/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. SK ini merupakan
pembaruan SK awal tahun dan mencabut SK sebelumnya yakni SK Nomor
W23-A6/328/PS.01/SK/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.

2. Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor W23-
A6/291/PS.01/SK/IV/2020 tanggal 27 April 2020. SK ini merupakah
perubahan dan mencabut SK sebelumnya dengan pertimbangan
pengangkatan seorang hakim yang sebelumnya merupakan calon hakim
pada Pengadilan Agama Soe.

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor W23-
A6/503/PS.01/SK/IX/2020 tanggal 1 September 2020. SK ini merupakan
perubahan dan mencabut SK sebelumnya dengan pertimbangan Wakil
Ketua Pengadilan Agama Soe dipromosikan menjadi ke Ketua Pengadilan
Agama Soe dan masuknya Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe yang baru.

Sesuai SK Penunjukan tersebut, pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan
sebanyak 4 (empat) kali, yakni :

a. Triwulan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 April 2020;

b. Triwulan kedua telah dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Juli 2020;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 154

c. Triwulan ketiga telah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Oktober 2020;
d. Triwulan keempat rencana dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16

Desember 2020 namun karena satu dan lain hal sehingga pelaksanaan
ditunda sampai dengan tanggal 4 s.d 6 Januari 2021.
Rencana Tindak lanjut Hasil Pengawasan dalam target waktu masing-
masing 2 (dua) minggu terhitung tanggal akhir pengawasan dan
selanjutnya diadakan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan sejauh
mana telah dilaksanakannya hasil temuan Hakim Pengawas tersebut.
Hingga target waktu yang diberikan masing-masing bidang, perbaikan-
perbaikan sesuai hasil temuan telah diselesaikan tepat waktu.
Untuk pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas
Daerah Pengadilan Tinggi Agama Kupang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali
yakni:

a. Monitoring Hasil Pembinaan dan Pengawasan (7 dan 8 Mei 2019)
dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2020 berdasarkan Surat
Tugas Nomor W23-A/271/PS.00/I/2020 tertanggal 16 Januari 2020.
Adapun hasil temuan Hakim Tinggi Pengawas Daerah telah ditindak
lanjuti tepat waktu sebagaimana hasil temuan/perbaikan yang diminta.

b. Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2020
berdasarkan Surat Tugas Nomor W23-A/1519/HM.01.1/X/2020
tertanggal 6 Oktober 2020. Masa waktu tindak lanjut hasil pengawasan
daerah selama 1 (satu) bulan.

c. Monitoring Hasil Pembinaan dan Pengawasan (tanggal 7 dan 8 Oktober
2020) dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 27 November 2020 berdasarkan
Surat Tugas Nomor W23-A/1758/PS.01/XI/2020 tertanggal 9 November
2020. Adapun hasil temuan Hakim Tinggi Pengawas Daerah telah
ditindak lanjuti tepat waktu sebagaimana hasil temuan/perbaikan yang
diminta.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 155

d. Pembinaan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada tanggal 11 dan 12
Desember 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor W23-
A/1872/PP.00.1/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020. Adapun hasil
pembinaan pada pokoknya mengingatkan kembali pada tugas dan fungsi
masing-masing bagian.
Pembinaan dan Pengawasan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

juga telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada tanggal 7 s.d 11
Desember 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor 705/BP/ST/XII/2020
tertanggal 10 Desember 2020. Pengawasan ini merupakan Pengawasan
Reguler pada Pengadilan Agama Soe ditahun 2020. Secara umum hasil
pengawasan reguler telah ditindaklanjuti oleh masing-masing bagian terkait.

B. EVALUASI
Terhadap semua temuan baik oleh Hakim Pengawas Bidang, Hakim

Tinggi Pengawas Daerah maupun oleh Tim Badan Pengawas Mahkamah
Agung RI telah dilakukan evaluasi dan selanjutnya dilakukan perbaikan-
perbaikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku oleh unit terkait.
Memasuki Peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi, Pengadilan
Agama Soe berkomitmen mewujudkan visi dan misinya sebagai wujud
komitmen dan kontribusi dalam mewujudkan visi dan misi yang lebih besar
yaitu visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 156

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum kegiatan yang telah diprogramkan oleh Pengadilan
Agama Soe dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa
kegiatan belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya
hambatan baik internal maupun eksternal.
1. Hambatan internal:

a. Beban tugas yang cukup banyak sedangkan jumlah Pegawai
terbatas;

b. Sarana dan prasarana masih kurang memadai, terutama
Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas;

c. Anggaran/Dana yang tersedia belum memadai;
d. Kemampuan sumber daya manusia yang ada terbatas.
2. Hambatan eksternal

Hambatan ini terkait dengan kebijakan institusi diluar
kewenangan dan/atau kemampuan Pengadilan Agama Soe antara
lain belum tingginya kesadaran hukum sebagian masyarakat
sehingga sering menghambat proses penyelesaian perkara;

B. REKOMENDASI

Untuk mewujudkan Pengadilan Agama Soe yang Agung kiranya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur berkenan perlu
mengambil kebijakan-kebijakan antara lain:
1. Perlu penambahan Pegawai.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 157

2. Perlu pengisian dengan segera untuk jabatan Bendahara dan
penambahan Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta staf;

3. Perlu segera mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana
yang wajar termasuk penyediaan Rumah Dinas untuk Hakim dan
Pejabat Struktural dan Fungsional;

4. Perlunya persetujuan untuk meningkatkan jumlah anggaran
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Soe
di tahun-tahun berikutnya;

5. Perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan untuk Hakim,
Pejabat Struktural dan Fungsional;

6. Perlu adanya penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan
PR (Public Relation) untuk ditugaskan di Info Desk dan pegawai
dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Komputer untuk
menangani bidang Informasi dan Teknologi (TI) untuk ditugaskan
khusus menangani IT di Pengadilan Agama Soe.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 158