Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

PENETAPAN HASIL SURVEILANCE APM 2020

Semoga dengan adanya APM ini, baik secara administrasi
maupun pelayanan, Pengadilan Agama Soe dapat memberikan
pelayanan prima sehingga akan mendapatkan kepuasan bagi
masyarakat pencari keadilan.
4. Pemeliharaan Hasil Asesmen dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu
a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Sejalan dengan Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di
Mahkamah Agung khususnya dilingkungan Badan Peradilan
Agama, Pelaksanaan Zona Integritas merupakan suatu keharusan
yang pelaksanaannya dilakukan sebagaimana tahapan yang
ditetapkan dalam PERMENPAN Nomor 52 Tahun 2014. Untuk itu,
perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi
pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 102

Adapun maksud serta tujuan pembangunan Zona Integritas
sebagai berikut:
1. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBK)/Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan
2. Tujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan

tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
R.I. Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu membentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu satker bahwa
satkernya telah siap membangun Zona Integritas.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di
Pengadilan Agama Soe dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober
2018 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Soe
disaksikan oleh Jajaran FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah) yang dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri, Kepala
Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, DANDIM 1621 dan
dihadiri oleh pimpinan Instansi terkait di Kabupaten Timor Tengah
Selatan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 103

PENANDATANGAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS OLEH KETUA PENGADILAN

AGAMA SOE

Integritas

GAMBAR 5.4 PENANDATANGAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS OLEH KETUA PENGADILAN
NEGERI SOE

Ketua pengadilan Negeri

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 104

GAMBAR 5.5 PENANDATANGANAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS OLEH KEPALA KEJAKSAAAN

NEGERI SOE

Kepala Kejaksaan Negeri
GAMBAR 5.6 PENANDATANGAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS OLEH DANDIM 1621 TIMOR

TENGAH SELATAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 105

GAMBAR 5.7 PEMBACAAN PAKTA INTEGRITAS OLEH SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SOE

Pembacaan Pakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Agama
Soe Moh. Rivai, S.HI., MH dan diikuti oleh seluruh Pegawai di
lingkungan Pengadilan Agama Soe.
b. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI
untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dibutuhkan
sumber daya manusia yang profesioanal, berintegritas, bekerja
keras, berkomitmen dan bekerja sama dengan seluruh aparatur
Pengadilan Agama, oleh karenanya Direktorat Jenderal Peradilan
Agama menetapkan salah satu program untuk mendorong
terjadinya perubahan di Peradilan Agama adalah upaya untuk
mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) .

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 106

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor 261 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani Di Lingkungan Peradilan Agama, maka diperintahkan
kepada seluruh Pengadilan Agama /Mahkamah Syarìyah dan
Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syarìyah Aceh untuk
melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Sejak diberlakukannya Buku Saku Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di
Lingkungan Peradilan Agama, seluruh aparatur Pengadilan Agama
Soe berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Zona
Integritas secara masif dari level pimpinan hingga para pejabat
fungsional/struktural dan bahkan Pegawai Tidak Tetap. Hal ini
dimulai dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Agama Soe tertanggal 22
Februari 2019. Adapun penerapan pembangunan Zona Integritas
pada Pengadilan Agama Soe sebagai berikut:
A. Komponen Pengungkit
I. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten
mekanisme kerja, pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture
set) individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih
baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona
Integritas. Upaya Pengadilan Agama Soe untuk mewujudkan
tujuan diatas sebagai berikut:
 Penyusunan Tim Kerja;
 Membuat dokumen rencana aksi pembangunan Zona

Integritas Menuju WBK/WBBM;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 107

 Mensosialisasikan proses pembangunan ZI kepada seluruh
pegawai pada saat apel Senin pagi dan Jumàt sore, rapat
periodik, pemasangan spanduk/banner;

 Mensosialisasikan proses pembangunan ZI kepada
masyarakat melalui website, media social, spanduk/banner,
TV Media;

 Mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI
pada tiap-tiap komponen serta membuat laporan dan
tindaklanjut atas temuan monitoring dan evaluasi;

 Perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan mengadakan
pemilihan role model diantara pimpinan, pemilihan agen
perubahan;

 Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertua g dalam kode
etik dan perilaku;

II. Penataan Tata Laksana
Bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi system
proses dan prosedur menuju WBK/WBBM. Upaya yang telah
dilakukan Pengadilan Agama Soe adalah sebagai berikut:
 Setiap kegiatan ada SOP dan mengimplementasikannya;
 Menerapkan e-office/e-government demi efisiensi dan
efektifitas kerja;
 Keterbukaan Informasi publik melalui website;

III. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM satuan
kerja pada ZI menuju WBK/WBBM. Upaya yang telah dilakukan
untuk mewujudkan tujuan dimaksud adalah sebagai berikut:
 Melakukan rencana kebutuhan pegawai dengan merujuk
pada ABK dan peta jabatan serta melaksanakan monev;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 108

 Menyusun kebijakan pola mutase internal dalam bentuk SK
Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe dan melaksanakan
monev;

 Mengadakan upaya pengembangan kompetensi pegawai
dengan cara diskusi hukum, bedah berkas, sosialisasi
peraturan terbaru dan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja);

 Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat;
 Melakukan penilaian dan pengukuran kinerja individu secara

periodik;
 Penegakan aturan disiplin dan kode etik/kode perilaku

dengan data dukung absensi, surat izin keluar kantor, cuti;
 Pemutakhiran data pegawai secara individu melalui SIKEP;
IV. Penguatan Akuntabilitas
Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja pada satuan kerja. Upaya yang dilakukan Pengadilan
Agama Soe demi mewujudkannya ialah:
 Melibatkan pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan

Agama Soe dalam penyusunan SAKIP;
 Adanya dokumen Renstra, RKT, PK, IKU, Review IKU dan IKU

tambahan;
V. Penguatan Pengawasan

Bertujuan untuk penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan
bebas KKN. Adapun yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama
Soe untu mewujudkannya sebagai berikut:
 Adanya public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan

telah menerapkannya;
 Membuat laporan LHKPN setiap tahun;
 Adanya SK Tim Pengendali Gratifikasi dan Petugas

Pengaduan Masyarakat;
 Adanya CCTV;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 109

 Tidak adanya pengaduan masyarakat baik terhadap
pelayanan dan kode etik/kode perilaku pegawai;

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan
publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:
 Adanya standar pelayanan minimal dan telah
memaklumatkannya;
 Tersedianya SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
 Bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonedia untuk
mengadakan sosialisai/pelatihan pelayanan prima kepada
Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
pencari keadilan melalui website, TV Media, Banner, leaflet;
 Tersedianya survey harian;
 Tersedianya inovasi layanan berupa pojok e-court;

B. Komponen Hasil
I. Terwujudnya Aparatur Pengadilan Yang Bersih dan Bebas dari
KKN
Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Soe telah mengadakan
survey indeks persepsi korupsi dengan mengambil 16
kuesioner. Dari hasil survey indeks persepsi korupsi tersebut,
Pengadilan Agama Soe memperoleh nilai tertimbang 3,69 atau
mendapat nilai Mutu 4 yang mempunyai arti bahwa kinerja
aparatur Pengadilan Agama Soe bersih dan bebas dari KKN.
Oleh karena itu kinerja aparatur Pengadilan Agama Soe di
tahun berikutnya perlu ditingkatkan lagi integritasnya,
profesionalisme serta transparansi dan akuntabilitas sehingga

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 110

seluruh aparatur Pengadilan Agama Soe mendapatkan predikat
bersih dan bebas dari KKN.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 111

Selain mengadakan survey indeks persepsi korupsi, aparatur
Pengadilan Agama Soe juga telah menindaklanjuti seluruh
temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal dengan
peroleh nilai tertimbang 95.
II. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 112

Demi mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat pencari keadilan, setiap tahun Pengadilan
Agama Soe telah mengadakan survey kepuasan
masyarakat/Indeks Persepsi Publik. Hal ini dilakukan agar
masyarakat pencari keadilan mendapatkan kualitas pelayanan
publik yang prima. Tahun 2020 hasil Survey Kepuasan
Masyarakat Pengadilan Agama Soe memperoleh nilai
tertimbang 3,63 atau 90,74 dan masuk dalam kategori Sangat
Baik, Meskipun demikian Pengadilan Agama Soe tetap akan
melakukan perbaikan berdasarkan prioritas perbaikan
sebagaimana yang termuat dalam Laporan Indeks Persepsi
Publik Tahun 2020 yakni U7 (Penganganan pengaduan
pengguna layanan) serta U4 (Kewajiban biaya/tarif dalam
pelayanan) yang telah dilaksanakan dalam Rapat Tinjauan
Manajemen pada tanggal 20 Juni 2020.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Soe merupakan satu
dari 414 satuan kerja Pengadilan yang telah dilakukan
penilaian Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai
Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI akan tetapi belum mendapatkan
predikat Wilayah Bebas Korupsi. Meskipun demikian,
Pengadilan Agama Soe akan selalu menjunjung integritas dan
profesionalitas sehingga wilayah yang bersih dari korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
pencari keadilan dapat terwujud.
c. Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan Pengadilan

Pembinaan terhadap seluruh personil Pengadilan Agama Soe
dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi, perbaikan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 113

sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan

yang memadai, pelatihan teknis dan non teksnis yang kesemuanya

mengarah pada tujuan untuk mempersempit

peluang/kesempatan melakukan kesalahan penyelewengan dan

pelanggaran.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan

Pengadilan Agama Soe disertai data dukung dalam bentuk

dokumen. Pembinaan dalam bentuk sosialisasi/pengarahan harus

dibuktikan dengan dokumen undangan, daftar hadir, notulen

rapat, bahan presentasi dan juga foto dokumentasi.

Untuk menegakkan dan menjaga martabat serta

kepercayaan publik terhadap Pengadilan, Mahkamah Agung telah

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016

tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang

Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dan Maklumat Ketua

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan

Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di Bawahnya.

2. Budaya Kerja (5R dan 3S)
Budaya Kerja atau pola sikap dan perilaku SDM di Pengadilan

Agama Soe, ketika melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
memberikan pelayanan publik. Budaya Kerja yang bertujuan
untuk mengubah sikap dan perilaku SDM Pengadilan Agama Soe
agar dapat meningkatkan kenyamanan dan produktifitas kerja. 5R
merupakan budaya tentang bagaimana SDM dalam suatu
organisasi memperlakukan tempat kerjanya secara benar.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 114

1. Pelaksanaan 5R
- Penerapan 5 R di Pengadilan Agama Soe diikuti dan ditaati
oleh semua level dari pimpinan hingga tenaga honorer.
- Membudayakan 5R, menjadikan 5R sebagai bagian yang
tidak terlepas dari kegiatan kerja harian. piket 5R, checklist
kebersihan, Jum'at bersih.
- Melaksanakan evaluasi penerapan 5R perbandingan
setelah melakukan 5R (before and after).

2. Prinsip 5R
- RINGKAS, Pengadilan Agama Soe telah menerapkan prinsip ini
dengan selalu melakukan opname fisik terhadap barang
serta memisahkan sesuatu alat/barang yang jarang dipakai,
sering dipakai dan menyingkirkan yang tidak diperlukan lagi.
- RAPI, pada Pengadilan Agama Soe baik Pegawai maupun
tenaga pramubakti menyimpan sesuatu alat/barang sesuai
tempat yang telah ditentukan. Sesuatu alat/barang
dikelompokan ditempat yang ditentukan (almari, rak)
kemudian diberi label isi rak atau almari.

GAMBAR 5.8 PENYIMPANAN BERKAS ARSIP PADA LEMARI PENYIMPANAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 115

- RESIK, seluruh personil Pengadilalan Agama soe
baik pegawai maupun Tenaga honorer selalu
membersihkan tempat/lingkungan kerja, peralatan kerja
dari debu dan kotoran. Resik dilaksanakan oleh semua
level dari pimpinan (4 pilar) hingga tenaga honorer.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 116

GAMBAR 5.9 KERJA BAKTI/JUMAT BERSIH

- RAWAT, suluruh unsur di Pengadilan Agama Soe
berusaha mempertahankan hasil 3R diatas (Ringkas, Rapi,
Resik) dengan cara membakukan/menetapkan standar
(cara pengendalian, penetapan kondisi tidak wajar,
mekanisme pemantauan, pola tindak lanjut, pemeriksaan
berkala).

GAMBAR 5.10 PERAWATAN GEDUNG KANTOR

- RAJIN, terciptanya kebiasaan pribadi tiap SDM. Untuk
menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai.
(MELAKUKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN, DAN TIDAK
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 117

MELAKUKAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN). Kondisi
yang dibutuhkan agar terciptanya kondisi Rajin adalah:
penetapan target bersama, teladan/ contoh pimpinan,
harmonisasi hubungan antar SDM.

GAMBAR 5.11 KEGIATAN RUTIN KEBERSIHAN
3. Penerapan 3S

Mutu akan terjamin ketika tiap SDM memiliki budaya
(berperilaku) menjadi inspektur bagi kualitas pekerjaanya
masing-masing. SDM yang professional adalah SDM yang
mencintai pekerjaanya, berorientasi pada produktifitas. Hal
tersebut tercermin dari budaya kerja para pegawai Pengadilan
Agama Soe, yaitu kerja keras, ulet, disiplin, tanggung jawab,
konsisten, responsive dan mandiri.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 118

GAMBAR 5.12 PENERAPAN PERILAKU 3S (SENYUM, SAPA, SALAM)

Penerapan 3S (Senyum, Sapa, Salam) adalah bentuk
ekspresif yang menunjukkan rasa senang, gembira dan suka.
Salam yang diberikan oleh para pegawai Pengadilan Agama
Soe bukan sekedar tindakan gerakan tangan semata namun
memberikan isyarat tentang rasa damai dan menyatakan
hormat kepada orang lain khususnya para pencari keadilan.
Sapa yang disampaikan adalah perkataan, sapaan atau
menegur, mengajak orang lain bercakap-cakap. Oleh karena itu
penerapan 3S pada Pengadilan Agama Soe terlebih dahulu
diterapkan pada bagaimana memperbaiki suasana hubungan
kerja dengan komunikasi personal kekeluargaan sehingga

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 119

seluruh SDM merasa nyaman dalam menjalankan tugas dan
fungsi masing-masing. Hal yang paling penting adalah gaya
kepemimpinan dari gaya memerintah menjadi gaya mengajak
agar perubahan dilakukan sepenuh hati (change by love).

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama
Soe mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018
tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan
Peradilan Agama. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan
dengan mengacu pada prinsip integrasi, koordinasi, efisiensi,
efektivitas, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas. Adapun
penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Soe
sebagai berikut:
1. Pada Pengadilan Agama Soe tersedia Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang terdiri dari layanan pokok dan layanan penunjang. Layanan
pokok terdiri dari layanan informasi dan pengaduan, layanan
pendaftaran, layanan pembayaran dan layanan penyerahan
produk pengadilan. Sedangkan layanan penunjang terdiri dari
layanan Bank (penyetoran panjar biaya perkara) dan layanan
PT.Pos (pembelian meterai dan legalisir alat bukti).
2. Petugas yang berada pada tiap layanan pokok terdiri dari para
Panmud dan Jurusita yang memimpin dan mengawasi (supervise)
front office. Masing-masing petugas pelayanan melaksanakan tugas
dan fungsinya masing-masing.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 120

a. Pada prinsipnya layanan informasi dan pengaduan dilakukan
masing-masing oleh seorang petugas namun dalam hal
keterbatasan Sumber Daya Manusia, layanan informasi dan
pengaduan dapat dilakukan oleh satu orang petugas
informasi/pengaduan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh
Jurusita;

b. Layanan Pendaftaran dan petugas E-court dilaksanakan oleh
Petugas Pendaftaran yang dahulunya disebut sebagai Petugas
Meja I yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitera Muda
Gugatan jika berkaitan dengan perkara gugatan dan
dilaksanakan oleh Panitera Muda Permohonan jika berkaitan
dengan perkara permohonan apabila pendaftaran secara
manual, namun apabila pendaftaran secara E-court dilakukan
oleh satu petugas dalam hal ini Panitera Muda Gugatan baik
pendaftaran perkara Gugatan dan pendaftaran perkara
Permohonan;

c. Layanan Pembayaran dilaksanakan oleh Petugas Pembayaran
yang dahulunya disebut Kasir yang dalam hal ini dilaksanakan
oleh Panitera Muda Hukum;

d. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dilaksanakan oleh
Petugas Produk Pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai
Petugas Meja III dan yang menjadi tanggungjawab Panitera
Muda Hukum namun dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitera
Muda Permohonan ;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 121

GAMBAR 5.13 PETUGAS PTSP

Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
selain tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
Pengadilan Agama Soe juga telah menyediakan bentuk pelayanan
lainnya, diantaranya sebagai berikut:
1. Penyediaan layanan wifi gratis, air minum gratis untuk pelanggan
2. Survei Kepuasan Layanan Harian, untuk memberikan penilaian

layanan yang telah diterima oleh penerima layanan,
Pengadilan Agama Soe telah menyediakan sarana berupa
kotak survey kepuasan layanan harian dengan menggunakan
koin yang menggambarkan 4 (empat) tingkat kepuasan
terhadap pelayanan petugas PTSP.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 122

3. Adanya Informasi layanan melalui TV Media, banner,
website, brosur dan leaflet. Tujuannya agar publik mengetahui
informasi layanan yang ada di Pengadilan Agama Soe.

4. Tersedianya penghitungan panjar biaya perkara mandiri oleh
calon pihak berperkara berupa aplikasi e-SKUM,. Tujuannya
agar calon pihak berperkara dapat menghitung sendiri dan
mengetahui taksiran panjar biaya perkara.

5. Informasi perkara melalui aplikasi SIPP, agar para pihak
mengetahui sejauhmana proses perkaranya bahkan
masyarakat pada umumnya juga dapat mengakses aplikasi
tersebut.

6. Telah tersedia Denah ruang sidang, agar memudahkan pencari
keadilan menuju ruang sidang.

- Inovasi Pelayanan Publik
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) telah

meluncurkan 9 Aplikasi unggulan guna mempermudah pelayanan
terhadap para pencari keadilan. Dari 9 Aplikasi, yang berkaitan
langsung dengan pelayanan publik ada 4 Aplikasi yaitu.

1. Aplikasi Notifikasi perkara
Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara

terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang
berjalan, baik itu pihak prinsipal dalam suatu perkara maupun
Kuasa Hukumnya.

Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama.
Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang
bersumber dari data kependudukan dan nomor perkara, sehingga
notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran
kepada pihak berperkara.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 123

Fungsi Aplikasi ;
1) Memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang

meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara;
2) Bersifat aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 124

2. Aplikasi Antrean Sidang
Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat

memberikan pembagian jadwal persidangan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Pihak berperkara dapat melakukan
pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengatur waktu
persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama
dan melelahkan untuk mengikuti persidangan.
Fungsi Aplikasi
1) Menyediakan pendaftaran antrean secara online
2) Memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih

tepat, sesuai dengan kebutuhannya
GAMBAR 5.16 TAMPILAN APLIKASI ANTREAN SIDANG

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 125

3. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan ( TNP2K )
Kemudahan yang diberikan Perma 1/2014 ternyata menyisakan

sedikit persoalan dalam pelaksanaannya. Pembebasan biaya
perkara yang sudah dianggarkan pada suatu pengadilan tidak
terserap dengan baik, disebabkan sulitnya masyarakat untuk
mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari
kelurahan atau surat sejenisnya yang diperlukan, bahkan untuk
pembuatan surat tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak
waktu dan juga biaya.

Ditjen Badilag telah membuat aplikasi verifikasi data kemiskinan,
aplikasi ini nantinya dapat membantu menyajikan data masyarakat
miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia
dapat mengakses database terkait status kemiskinan, pendaftar
perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 126

secara otomatis memverikasi melalui nomor induk
kependudukannya.
Fungsi Aplikasi ;
1) Sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya

perkara kepada masyarakat miskin;
2) Sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar

penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah;
GAMBAR 5.17 TAMPILAN APIKASI BASIS DATA KEMISKINAN (TNP2K)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 127

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 128

4. Aplikasi Hitung Panjar Biaya Perkara.
Aplikasi Hitung panjar biaya perkara secara mandiri sebagai

pelayanan publik Pengadilan Agama Soe, yang memberikan
kemudahan kepada para pihak berperkara untuk menghitung biaya
perkaranya secara mandiri.

GAMBAR 5.18 TAMPILAN APLIKASI HITUNG PANJAR BIAYA PERKARA

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 129

5. Aplikasi Audio Anti Gratifikasi
Aplikasi dimaksud memberikan informasi kepada para pihak,

Penasehat Hukum, Keluarga para Pihak, Pengunjung sidang atau
pihak lainnya untuk tidak melakukan gratifikasi, suap atau
pemberian atau janji kepada aparatur Pengadilan Agama Soe dari
Pimpinan sampai kepada pegawai Honorer.

GAMBAR 5.19 TAMPILAN APLIKASI AUDIO PERINGATAN ANTI GRATIFIKASI

6. Aplikasi Tracking Relaas Panggilan Pemberitahuan
Aplikasi tracking relass merupakan aplikasi Panggilan /

pemberitahuan secara elektronik di Pengadilan Agama Soe yang
memiliki fungsi sebagai sarana yang memungkinkan kegiatan
panggilan/pemberitahuan Jurusita lebih transparan dan akuntabel,
dilakukan secara langsung dan elektronik dengan bantuan capture

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 130

wajah dan tanda tangan para pihak pada gesture Handphone
Jurusita.

Data pihak berperkara diambil langsung ( terintegrasi ) dari
data SIPP pengadilan Agama Soe.

GAMBAR 5.20 Tampilan aplikasi Tracking Relaas Panggilan
Pemberitahuan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 131

7. Aplikasi Mediasi Online
Aplikasi E- Midiasi online merupakan aplikasi secara

elektronik di Pengadilan Agama Soe yang memiliki fungsi
sebagai sarana yang memungkinkan kegiatan mediasi para
pihak berperkara dan mediator dilakukan secara langsung dan
elektronik dengan bantuan media teleconference, dan data
pihak diambil langgsung terintegrasi dari SIPP Pengadilan.

GAMBAR 5.21 tampilan aplikasi Mediasi Online

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 132

8. Aplikasi Buku Tamu Elektronik
Aplikasi buku tamu merupakan aplikasi yang dipergunakan

untuk penerimaan tamu yang datang di Pengadilan Agama
Soe, yang link sudah terhubung dengan jaringan local .

GAMBAR 5.22 Aplikasi Buku Tamu

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 133

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 134

9. Aplikasi Antrian PTSP
Aplikasi antrian PTSP adalah aplikasi yang bisa digunakan

apabila terjadi antrian pada ruang pelayanan PTSP.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 135

10. Aplikasi PTSP Online
Aplikasi PTSP online adalah pelayanan informasi melalui

PTSP online yang memungkinkan pemohon informasi dapat
meminta informasi kepada petugas PTSP.

GAMBAR 5.24 PTSP Online

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 136

11. Live Support via Whatsapp
Pelayaanan informasi Pengadilan Agama Soe melalui

aplikasi watshap dan bisa di buka melalui link
https://bit.ly/wa_pasoe

GAMBAR 5.24 PTSP Online

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 137

12. Aplikasi Survei Pelayanan Publik
Survey pelayanan publik dapat diisi secara online oleh

pengguna layanan bisa di buka melalui link
http://bit.ly/SKM_pa_soe

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 138

GAMBAR 5.25 Aplikasi Survai Pelayanan Publik

13. Aplikasi Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi
Survai IPAK dapat diisi oleh stakeholder secara online

melalui link http://bit.ly/IPAK_pa_soe

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 139

14. Aplikasi Gugatan Mandiri Online dan Offline
Aplikasi gugatan mandiri merupakan aplikasi yang

dipergunakan oleh para pencari keadilan untuk membuat
gugatan sendiri bisa dilakukan di lakukan secara online dan
bisa secara ofline dengan dipandu oleh petugas . link Gugatan
mandir online gugatanmandiri.badilag.net/gugatan_mandiri

Gambar Gugatan Mandiri Online

Gambar Gugatan mandiri ofline

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 140

15. Website
Salah satu fungsi website yang diterapkan oleh

Pengadilan Agama Soe adalah sebagai sarana untuk
menyebarkan informasi kepada publik. Sehingga informasi
lebih cepat dan pengguna layanan dapat mengetahui informsi
yang berkaitan dengan keperluan dan kebutuhannya.

GAMBAR 5.20 TAMPILAN MENU INFORMASI PADA WEBSITE

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 141

16. V-Work (Virtual Work)
Merupakan landing page yang memanfaatkan CMS

Bootscrap untuk memudahkan aparatur Pengadilan Agama
Soe dalam mengakses seluruh aplikasi penunjang kinerja
dalam sekali login. Aplikasi ini merupakan solusi dari kendala
saat aparatur Pengadilan Agama Soe melaksanakan Work From
Home (WFH). Aplikasi-aplikasi yang dahulunya hanya dapat
diakses melalui jaringan lokal saja dengan v-work dapat
diakses dari rumah atau jaringan publik manapun.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 142

17. Aplikasi Barcode
Aplikasi ini adalah inovasi di bidang pelayanan publik yang

diperuntukan untuk masyarakat yang mempunyai smartphone
yang tersedia QR Scanner barcode, pengguna hanya melakukan
scaning dan akan otomatis terbuka informasi-informasi yang
dibutuhkan.

GAMBAR 5.21 1TAMPILAN APLIKASI BARCODE
18. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Website.

Aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan website Pengadilan
Agama Soe untuk memonitor penyelesaian perkara oleh para
pihak pencari keadilan.

GAMBAR 5.22 TAMPILAN APLIKASI SIPP

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 143

19. Media Sosial FACEBOOK/Fanpage
Inovasi Pengadilan Agama Soe untuk membrikan informasi

kepada masyarakat tentang kegiatan kegiatan kantor.

GAMBAR 5.23 AKUN MEDIA SOSIAL FACEBOOK/FANPACE

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 144

20. Media Sosial Instagram.

GAMBAR 5.24 AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
21. Media Sosial Youtube

GAMBAR 5.25 AKUN MEDIA SOSIAL YOUTUBE

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 145

22. Media Sosial Telegram

GAMBAR 5.26 AKUN MEDIA SOSIAL TELEGRAM
23. Media Sosial Twitter

GAMBAR 5.27 AKUN MEDIA SOSIAL TWITTER

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 146

24. Media Sosial Skype

GAMBAR 5.28 AKUN MEDIA SOSIAL TWITTER

25. TV Media.

GAMBAR 5.29 TV MEDIA

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 147

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 148

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 149

26. Capture Pelayanan Publik/Public Campaign
GAMBAR 5.30 PUBLIC CAMPAIGN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 150

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | 151