273 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 Capaian Target Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Lampiran III Tahun 2023 NO SASARAN KINERJA NO INDIKATOR KINERJA KETERANGAN Bangka Belitung Target Realisasi Persentase 1 Tersedianya layanan intervensi sensitif 1 Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan. (Target KBPP 2023 untuk provinsi angka absolut peserta KBPP) Indikator Kinerja Tambahan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting 73,30% 75,30% 103,15% 2 Persentase kehamilan yang tidak diinginkan. (Target KTD 2023 untuk Provinsi : Jumlah Kab/Kota yang dilakukan promosi dan konseling kespro dalam rangka penurunan KTD) 28,6% 10,60% 269,81% 3 Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah 60,0% 87,75% 146,25% 4 Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan 60,0% 96,42% 160,70% 5 Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi 50% 100,00% 200,00% 6 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 80% 97,68% 122,10% 7 Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja 100% 151,10% 151,10% 8 Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah 70% 100,00% 142,86% 9 Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR 0,8% 0,00% 0,00%
274 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 (15-19) paling sedikit 18 per 1.000 10 Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting 60,0% 96,42% 160,70% 11 Terlaksananya kampanye nasional pecegahan stunting 3 kanal/metode per bulan 36/per tahun 100,00% 2 Terwujudnya percepatan penurunan stunting di Indonesia 1 Persentase desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK Indikator Kinerja Tambahan Berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 100% 100,00% 100,00% 2 Persentase TPK yang mendapatkan orientasi 100% 100,00% 100,00% 3 Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan 85% 98,16% 115,48% 4 Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar. 40% 87,90% 219,75% 5 Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan 85% 94,00% 110,59% 6 Persentase baduta 0- 23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard 70% 97,50% 139,29% 7 Persentase balita 0- 59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard 70% 97,50% 139,29% 8 Cakupan keluarga prasejahtera beresiko Stunting penerima bantuan sosial 85% 23,13% 27,21% 9 Cakupan keluarga prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur 85% 6,91% 8,15% 10 Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat 85% 20,75% 24,41% 11 Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan nontunai 85% 7,17% 8,44% 12 Cakupan PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) 85% 40,24% 47,34%
275 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 13 Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal 60% 100,00% 166,67% 14 Cakupan Catin/CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah 60% 87,75% 146,25% 15 Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) 100% 45,36% 45,36% 16 Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting 100% 100,00% 100,00% 17 Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun. 100% 100,00% 100% 18 Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun. 100% 100,00% 100% 19 Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun. 100% 100,00% 100% Sumber data : Lap TPPS SMSTR 2, PK23 Catatan: *) diisi capaian realisasi tahun 2022, karena realisasi tahun 2023 belum tersedia Jika dilihat dari capain target kinerja percepatan penurunan stunting, untuk data realisasi target masih menggunaka data capaian tahun 2022 dan masih banyak indikator yang belum tercapai atau kategori kurang. D. EVALUASI KINERJA D.1. Review Rencana Strategis Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2024 telah disusun sesuai dengan sasaran kinerja BKKBN Pusat Tahun 2020-2024 yang ada pada Renstra BKKBN Pusat. Di dalam Renstra Perwakilan Perwakilan
276 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan di capai selama 5 tahun kedepan dalam Program Bangga Kencana. Pada tahun 2022 ada beberapa target Program Bangga Kencana yang mengalami perubahan diaman perubahan tersebut sesuai dengan nota dinas Sekretaris Utama BKKBN Nomor 2355/RC.03.01/B1/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Penetapan Target Program Bangga Kencana Tahun 2023-2025. Nota Dinas tersebut merupakan perubahan target dimana pada tahun 2021 juga dikeluarkan nota dinas terkait Penetapan Target Program Bangga Kencana Tahun 2022-2024. Berikut perubahan target sasaran strategis pada indikator TFR, mCPR, dan Unmet Need Tahun 2021 – 2025 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung : Tabel.3.142 Perubahan Penetapan Indikator Target Kinerja Renstra Perwakilan BKKBN Babel Tahun 2021-2025 Indikator Sasaran Strategis Target Kinerja Renstra Perwakilan BKKBN Babel Perubahan Target Kinerja Renstra Perwakilan BKKBN Babel 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 20225 Persentase Pemakaian Alat Kontreasepsi Modern (mCPR) 64,98 66,99 67,34 67,81 68,73 66,87 66,99 69,30 69,70 70,00 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 2,09 1,95 1,92 1,89 1,83 2,49 1,95 2,29 2,26 2,23 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 13,11 11,98 11,79 11,53 11,01 12,00 11,98 10,65 10,43 10,27 Sumber data : Renstra BKKBN Tahun 2021-2025 Capaian Program berdasarkan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024 masih banyak yang harus ditingkatkan . Salah satu penyebab Pelaksanaan Program Bangga Kencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berjalan secara maksimal karena Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan, selain kondisi geografis yang memerlukan biaya transportasi relatif tinggi, hambatan lainnya
277 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 adalah terbatasnya tenaga, sarana dan prasarana serta biaya pelayanan yang tinggi. D.2. Review Pengelolaan Kinerja Pada tahun 2023 kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada Perjanjian Kinerja 2023 dan juga Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Review pengelolaan kinerja dilakukan pada 5 aspek, yaitu : 1. Perencanaan Kinerja Pada tahun 2023 perencanaan kinerja dilakukan dengan menyusun program kegiatan serta anggaran berdasarkan Struktur Program dan Anggaran yang telah ditetapkan oleh BKKBN Pusat. Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja (RAPK) untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2023. Selain menyusun RAPK, perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyusun target-target perjanjian kinerja antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan indikator yang telah ditetapkan oleh BKKBN pusat. 2. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan uraian dari target-target yang harus dicapai pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut mengalami 2 (dua) kali penyesuaian dikarenakan adanya kebijakan terkait dengan perubahan anggaran, sebagai dampak dari adanya kebijakan pemerintah dan juga adanya penambahan anggaran terkait belanja pegawai. Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga diturunkan ke Kabupaten / Kota dalam bentuk perjanjian kinerja yang berisikan target-target capaian kinerja guna mendukung target capaian yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pusat dengan provinsi.
278 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 Selain perjanjian kinerja antara Perwakilan BKKBN Provinsi dengan Kabupaten/Kota, diterapkan juga perjanjian kinerja individu yang berisikan target kinerja perorangan ASN di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di sinkronkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing. 3. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan monev terhadap RAPK yang telah dibuat. Selain melakukan monev terhadap RAPK, pengukuran kinerja dilakukan dengan menyusun laporan kinerja dengan membahas target-target yang ada pada perjanjian kinerja, dan diukur setiap bulannya pada rapat pengendalian program dan anggaran (Radalgram), Smart Kemenkeu dan e-monev Bappenas 4. Pelaporan Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani kepada Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 5. Evaluasi Kinerja Monitoring dan evaluasi pencapaian target pada perjanjian kinerja dilakukan secara rutin melalui rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) setiap bulannya. Radalgram ini dilakukan baik secara offline maupun online dengan pesertanya adalah Kabupaten/Kota. Selain melalui radalgram, monitoring kinerja juga dilaporkan melalui aplikasi SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas. Selain melalui aplikasi SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas, evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan yaitu melalui aplikasi SIZUKA BKKBN pada setiap tahunnya .
279 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 D.3. Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, evaluasi akuntabilitas kinerja pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi mandiri atas Implementasi SAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup penilaian atas lima komponen manajemen kinerja, yaitu: 1. perencanaan kinerja, meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan perencanaan strategis serta perencanaan kerja tahunan; 2. pengukuran kinerja, meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja; 3. pelaporan kinerja, meliputi aspek pemenuhan, penyajian informasi, dan pemanfaatan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja; 4. evaluasi internal, meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan hasil evaluasi internal; serta 5. pencapaian kinerja, meliputi capaian kinerja output, capaian kinerja outcome, serta capaian kinerja lainnya. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP untuk tahun 2022 hasil SAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel.3.143 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2019 -2023 NO KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT NILAI 2019 NILAI 2020- 2021 KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT NILAI 2022 NILAI 2023 1 Perencanaan Kinerja 30 26,1 23,88 Perencanaan Kinerja 30 22,8 22,8
280 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 2 Pengukuran Kinerja 25 13,13 15,94 Pengukuran Kinerja 30 20,4 21,00 3 Pelaporan Kinerja 15 10,6 12,97 Pelaporan Kinerja 15 11,4 10,8 4 Evaluasi Kinerja 10 5,63 6,5 Evaluasi Kinerja 25 17,5 17,5 5 Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi 20 14,79 12,5 Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi - - - Nilai Hasil Evaluasi 100 70,25 71,79 72,1 72,1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB BB BB Sumber data : SAKIP 2022 Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2019 – 2022 terus mengalami perbaikan yang signifikan. Tetapi tahun 2022 -2023 nilai SAKIP pada angka stagnan atau tetap yaitu 72,1 dengan kategori BB ini mengindikasikan ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam komponen yang dinilai. Pada komponen Pengukuran Kinerja mengalami kenaikan angka pada tahun 2019-2023, tetapi pada kompien Pelaporan Kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BKKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan implementasi SAKIP adalah : 1. perbaikan dalam penerapan monitoring dan evaluasi RAPK 2. memperbaiki SOP dalam penerapan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja setiap bulan 3. perbaikan penyusunan laporan kinerja dengan menganalisis setiap indikator kinerja kegiatan 4. Melakukan identifikasi kebutuhan rencana aksi terkait dengan penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja E. PERBAIKAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2024 Dalam perencanaan program dan anggaran TA 2024 dalam rangka mencapai target-target yang telah ditentukan agar semua sasaran tercapai maka dalam perbaikan perencanaan program dan anggaran TA 2024 perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pada tahun 2022 dan menggali persoalan-persoalan yang ada;
281 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 2. Melibatkan seluruh komponen terkait dalam penyusunan anggaran tahun anggaran 2024; 3. Memasukan anggaran-anggaran yang potensial untuk pencapaian program; 4. Membentuk Tim Kerja sebagaimana diamanatkan oleh BKKBN Pusat, sehingga pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja dapat diisi dan dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten; 5. Melakukan reviu atas Renstra guna menyesuaikan sasaran kinerja dengan perubahan kebijakan dan lingkungan;dan 6. Menetapkan anggaran prioritas untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan dalam Renstra.
282 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 Bab IV Penutup-------------------
283 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 Pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Perwakilan BKKBN BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, menyajikan informasi realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, disertai analisis capaian serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dapat mencapai keberhasilan pencapaian program yang lebih tinggi dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program Perwakilan BKKBN BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis Renstra BKKBN periode tahun 2020 – 2024. A. Kesimpulan Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yang masuk dalam kategori ISTIMEWA adalah: 1. Angka Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) 2. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Feritility Rate / ASFR 15-19) 3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 4. Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-29 tahun 5. Jumlah Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana yang dipresentasikan secara oral 6. Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapat fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK 7. Jumlah PIKRemaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu 8. Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia 9. Jumlah Kampung KB Percontihan yang mendapat fasilitasi dan Pembinaan Ekonomi Keluarga 10. Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB Percontohan yang Mendapat Fasilitasi Pembinaan
284 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perw. BKKBN Babel Tahun 2023 11. Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes B. Langkah-langkah Strategis Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan KB kepada target Pusmupar usia di bawah 34 tahun ; 2. Penguatan sistem pelaporan pencatatan dan data terutama melalui peningkatan kualitas hasil pendataan keluarga 2022 yang akurat, valid, dan relevan; 3. Melakukan intensifikasi program Bangga Kencana melalui koordinasi kepada pemerintah daerah, dan mitra kerja; 4. Penguatan rantai pasok alkon dan kebijakan alkon sektoral guna memastikan ketersediaan, pemenuhan kebutuhan, dan distribusi bagi masyarakat; 5. Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; 6. Peningkatan advokasi kepada stakeholder; dan 7. Optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang KB.
LAMPIRAN--------------
https://bit.ly/LEMPERMANJA MENU : BRANKAS 2023