BUKU AJAR
HUKUM
PERDATA
DR. YULIA, S.H., M.H.
Penerbit
CV. BieNa Edukasi – Lhokseumawe 2015
© 2015 BieNa Edukasi
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced
or transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopy, recording, or any information
storage and retrieval system, without permission in writing from
the publisher. Requests for permission to make copies of any part
of this publication should be mailed to:
Permission
BieNa Edukasi
Jl. Madan No. 10C Geudong
Lhokseumawe – Aceh – Indonesia 24374
Email: [email protected]
Printed in Lhokseumawe, 2015
Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
YULIA
Hukum Perdata / Penulis, Yulia, -- Lhokseumawe:
CV. BieNa Edukasi, 2015. xii, 117 hlm. Bibliografi:
hlm. 114
ISBN 978-602-1068-16-8
Penerbit:
CV. BieNa Edukasi
Layout:
BieNa Edukasi
Cover Design:
Yulia
Penerbit
CV. BieNa Edukasi – Lhokseumawe 2015
BUKU AJAR
HUKUM
PERDATA
DR. YULIA, S.H., M.H.
Penerbit
CV. BieNa Edukasi – Lhokseumawe 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan
serta ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Buku Ajar Hukum
Perdata.
Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah
membawa ummat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang
dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.
Buku Ajar Hukum Perdata ini disusun berdasarkan Garis-garis Besar Pedoman
Perkuliahan (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Hukum Perdata.
Manfaat penyusunan buku ajar ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa
dalam memahami Hukum Perdata sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam
kurikulum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Secara umum, juga Buku Ajar
Hukum Perdata ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca secara luas.
Kritik dan saran yang membangun bagi kelengkapan Buku Ajar Hukum Perdata
diharapkan dari semua pembaca yang budiman. Akhirnya, penyusun mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam
peyelesaian penyusunan Buku Ajar Hukum Perdata.
Penyusun,
Dr. Yulia, S.H., M.H.
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………….. i
ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………….. iii
PENGANTAR MATA KULIAH ……………………………………………. 1
BAB I 13
RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA ………………………..………………………. 24
BAB II 32
SEJARAH HUKUM PERDATA ……………………………………..…………………... 46
BAB III 60
PERIHAL MENGENAI ORANG DALAM HUKUM PERDATA …………………… 71
BAB IV 88
HUKUM PERKAWINAN ……………………………………………………………………… 104
114
BAB V 117
HUKUM KELUARGA …………………………………………………………………………..
BAB VI
HUKUM BENDA ……………………………………………………………………………...
BAB VII
HUKUM WARIS ……………………………………………………………………………….
BAB VIII
HUKUM PERIKATAN ……………………………………………………………………….
BAB IX
PEMBUKTIAN DAN DALUARSA ……………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………..
INDEKS …………………………………………………………………….
ii
PENGANTAR MATA KULIAH
Nama Mata Kuliah: Hukum Perdata
Bobot SKS: 3 (Tiga)
A. Manfaat Mata Kuliah
Mata Kuliah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam
mencari pengetahuan tentang Hukum Perdata yang mengatur perihal pribadi
seseorang dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya.
B. Deskripsi Perkuliahan
Mata Kuliah Hukum Perdata membahas tentang berbagai perihal tentang
pribadi seseorang yang meliputi: Ruang Lingkup Hukum Perdata, Sejarah
Hukum Perdata, Perihal Mengenai Orang, Hukum Keluarga, Hukum
Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Benda, Hukum Perikatan serta Pembuktian
dan Daluarsa.
C. Tujuan Instruksional
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan:
1. Mengetahui dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Hukum Perdata
2. Mengetahui dan menjelaskan tentang Sejarah Hukum Perdata
3. Mengetahui dan menjelaskan tentang Perihal Mengenai Orang dalam
Hukum Perdata
4. Mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Perkawinan
5. Mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Keluarga
6. Mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Benda
7. Mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Waris
8. Mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Perikatan
9. Mengetahui dan menjelaskan tentang Pembuktian dan Daluarsa
D. Kriteria Penilaian
Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan Kriteria Penilaian yang sesuai
dengan Peraturan Akademik, yang bobot nilai dari masing-masing unsur, yaitu:
Quis 10%, Tugas Rumah 25%, Ujian Tengah Semester 25% dan Ujian Akhir
Semester 40%.
iii
E. Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
PERTEMUAN I dan II : Hukum Perdata
1. Nama Mata Kuliah : MKK 233
2. Kode Mata Kuliah : 3 SKS
3. Bobot SKS : PHI dan PIH
4. Mata Kuliah Prasyarat : 6 x 50 Menit/Pertemuan
5. Waktu Pertemuan
Tujuan Instruksional Umum
Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal
akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata
Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Hukum Perdata
Pokok Bahasan:
Ruang Lingkup Hukum Perdata
Sub Pokok Bahasan:
1. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata
2. Sumber-sumber Hukum Perdata
3. Subjek dan Objek Hukum Perdata
4. Sistematika Hukum Perdata
Kegiatan Belajar Mengajar
Tahap Kegiatan Pengajar Kegiatan Mahasiswa Media dan Alat
3 Pengajaran
1 2 4
Pendahuluan Mencatat dan
Penyajian 1. Perkenalan, kontrak pembelajaran, mendengarkan. Papan Tulis
sistim penilaian, Pokok Bahasan Hand out
Penutup 2. Menjelaskan TIU dan TIK yg akan Memberi
komentar Papan Tulis
dicapai. Hand out
Bertanya bila
1. Menanyakan kepada mahasiswa ada penjelasan
yang kurang
tentang Hukum Perdata jelas
2. Menjelaskan dan Menguraikan
tentang: Memberi
komentar
a. Istilah dan Pengertian Hukum
Perdata Memperhatikan
b. Sumber-sumber Hukum Perdata
c. Subjek dan objek Hukum Perdata
d. Sistematika Hukum Perdata
1. Memberikan kesempatan bertanya
dan menanggapi
2. Menunjukkan beberapa mahasiswa
untuk menjawab pertanyaan
3. Memberi rangkuman dan penguatan.
4. Menyampaikan materi kuliah
berikutnya.
Evaluasi Dan Tugas
Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan
dibahas bersama
Referensi
3. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
4. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
iv
PERTEMUAN III
1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 3 x 50 Menit/Pertemuan
Tujuan Instruksional Umum
Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal
akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata
Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Sejarah Hukum Perdata
Pokok Bahasan:
Sejarah Hukum Perdata
Sub Pokok Bahasan
1. Sejarah Hukum Perdata di Belanda
2. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia
Kegiatan Belajar Mengajar
Tahap Kegiatan Pengajar Kegiatan Mahasiswa Media dan Alat
1 Pengajaran
2 3
Pendahuluan 4
Penyajian 1. Menyampaikan Pokok Bahasan Mencatat dan Papan Tulis
Hand out
Penutup 2. Menjelaskan TIK yg akan dicapai mendengarkan. Papan Tulis
Hand out
1. Menanyakan kepada mahasiswa Memberi komentar
tentang Sejarah Hukum Perdata Bertanya bila ada
2. Menjelaskan dan Menguraikan penjelasan yang
tentang: kurang jelas
a. Sejarah Hukum Perdata di
Belanda
b. Sejarah Hukum Perdata di
Indonesia
1. Memberikan kesempatan Memberi komentar
bertanya dan menanggapi Memperhatikan
2. Menunjuk beberapa mahasiswa
untuk menjawab pertanyaan
3. Memberi rangkuman dan
penguatan
4. Menyampaikan materi kuliah
berikutnya.
Evaluasi Dan Tugas
Buat beberapa pertanyaan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas
bersama.
Referensi
1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
v
PERTEMUAN IV
1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 3 x 50 Menit/Pertemuan
Tujuan Instruksional Umum
Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal
akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata
Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Perihal Orang dalam Hukum
Perdata
Pokok Bahasan:
Perihal Mengenai Orang dalam Hukum Perdata
Sub Pokok Bahasan
1. Pengertian Subjek Hukum
2. Kewenangan Berhak
3. Kewenangan Bertindak
Kegiatan Belajar Mengajar
Tahap Kegiatan Pengajar Kegiatan Mahasiswa Media dan Alat
Pengajaran
12 3
4
Pendahuluan 1. Menyampaikan Pokok Bahasan Mencatat dan Papan Tulis
2. Menyampaikan TIK yg akan mendengarkan. Hand out
dicapai.
Penyajian 1. Menanyakan kepada mahasiswa Memberi komentar Papan Tulis
tentang Perihal mengenai orang dalam Bertanya bila ada Hand out
Hukum Perdata penjelasan yang
2. Menjelaskan dan Menguraikan kurang jelas
tentang:
a. Pengertian Subjek Hukum
b. Kewenangan Berhak dan
kewenangan Bertindak
Penutup 1. Memberikan kesempatan bertanya Memberi komentar
dan menanggapi Memperhatikan
2. Menunjukan beberapa mahasiswa
untuk menjawab pertanyaan
3. Memberi rangkuman dan
penguatan.
4. Materi kuliah berikutnya.
Evaluasi Dan Tugas
Buat beberapa pertanyaan dengan topic yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas
bersama.
Referensi
1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
vi
PERTEMUAN V
1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 3 x 50 Menit/Pertemuan
Tujuan Instruksional Umum
Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal
akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata
Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Perkawinan
Pokok Bahasan:
Hukum Perkawinan
Sub Pokok Bahasan
1. Pengertian Hukum Perkawinan
3. Syarat-syarat Sah Perkawinan
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri
5. Perceraian
6. Pemisahan Harta Kekayaan
Kegiatan Belajar Mengajar
Tahap Kegiatan Pengajar Kegiatan Mahasiswa Media dan Alat
3 Pengajaran
1 2
Pendahuluan 1.Menyampaikan Pokok Bahasan Mencatat dan 4
Penyajian 2. Menjelaskan TIK yg akan dicapai. mendengarkan. Papan Tulis
1. Menanyakan kepada mahasiswa Hand out
Penutup tentang Hukum Perkawinan Memberi Papan Tulis
2. Menjelaskan dan menguraikan komentar Han dout
tentang:
Bertanya bila ada
a. Pengertian Hukum Perkawinan penjelasan yang
b. Syarat-syarat sah Perkawinan kurang jelas
c. Hak dan Kewajiban suami istri
d. Perceraian Memberi
e. Pemisahan Harta kekayaan komentar
1. Memberikan kesempatan bertanya Memperhatikan
dan menanggapi
2. Menunjukan beberapa mahasiswa
untuk menjawab pertanyaan
3. Memberi rangkuman dan penguatan.
4. Materi kuliah berikutnya.
Evaluasi Dan Tugas
Buat beberapa pertanyaan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas
bersama.
Referensi
1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
vii
PERTEMUAN VI dan VII
1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 6 x 50 Menit/Pertemuan
Tujuan Instruksional Umum
Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal
akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata
Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Keluarga
Pokok Bahasan:
Hukum Keluarga
Sub Pokok Bahasan
1. Keluarga Sedarah dan Semenda
2. Kekuasaan orang tua
3. Perwalian
4. Pendewasaan
5. Pengampuan
6. Ketidakhadiran/ orang yang hilang
Kegiatan Belajar Mengajar
Tahap Kegiatan Pengajar Kegiatan Mahasiswa Media dan Alat
Pengajaran
1 2 3
Pendahuluan 4
Penyajian 1. Menyampaikan Pokok Bahasan Mencatat dan Papan Tulis
Hand out
Penutup 2. Penjelasan TIK yg akan mendengarkan.
dicapai. Papan Tulis
Hand out
1. Menanyakan kepada mahasiswa Memberi komentar
tentang Hukum Keluarga Bertanya bila ada
2. Menjelaskan dan menguraikan
penjelasan yang
tentang: kurang jelas
a. Keluarga Sedarah dan
Semenda
b. Kekuasaan orang tua
c. Perwalian
d. Pendewasaan
e. Pengampuan
f. Ketidakhadiran/orang
yang hilang
1. Memberikan kesempatan Memberi komentar
bertanya dan menanggapi Memperhatikan
2. Menunjukan beberapa
mahasiswa untuk menjawab
pertanyaan
3. Memberi rangkuman dan
penguatan.
4. Materi kuliah berikutnya.
Evaluasi Dan Tugas
Buat beberapa pertanyaan dengan topic yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas
bersama.
Referensi
1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
viii
PERTEMUAN XI dan X
1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 6 x 50 Menit/Pertemuan
Tujuan Instruksional Umum
Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal
akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata
Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Benda
Pokok Bahasan:
Hukum Benda
Sub Pokok Bahasan
1. Pengertian Benda
2.Macam-macam Benda
3. Hak-hak Kebendaan
4. Priviliegie dan Retensie
Kegiatan Belajar Mengajar
Tahap Kegiatan Pengajar Kegiatan Mahasiswa Media dan Alat
Pengajaran
1 2 3
Pendahuluan Mencatat dan 4
Penyajian 1. Menyampaikan Pokok Bahasan Papan Tulis
2. Menjelaskan TIK yg akan dicapai. mendengarkan. Hand out
Penutup Memberi Papan Tulis
1. Menanyakan kepada mahasiswa Hand out
tentang Hukum Benda komentar
Bertanya bila ada
2. Menjelaskan dan Menguraikan
tentang: penjelasan yang
a. Pengertian Benda kurang jelas
Macam-macam Benda Memberi
Hak-hak kebendaan komentar
Priviliegie dan Retensie Memperhatikan
1. Memberikan kesempatan
bertanya dan menanggapi
2. Menunjukan beberapa mahasiswa
untuk menjawab pertanyaan
3. Memberi rangkuman dan
penguatan.
4. Materi kuliah berikutnya.
Evaluasi Dan Tugas
Buat beberapa pertanyaan dengan topic yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas
bersama.
Referensi
1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
ix
PERTEMUAN XI DAN XII : Hukum Perdata
1. Nama Mata Kuliah : MKK 233
2. Kode Mata Kuliah : 3 SKS
3. Bobot SKS : PHI dan PIH
4. Mata Kuliah Prasyarat : 6 x 50 Menit/Pertemuan
5. Waktu Pertemuan
Tujuan Instruksional Umum
Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal
akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata
Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa akan dapat mengetahui san menjelaskan tentang Hukum Waris
Pokok Bahasan:
Hukum Waris
Sub Pokok Bahasan
A. Istilah dan pengertian waris
B. Hak mewaris
C. Menerima dan menolak waris
D. Wasiat dan executeur testamentair
E. Fidei commis dan legietieme portie
F. Pembagian warisan
G. Warisan yang tidak terurus
Kegiatan Belajar Mengajar
Tahap Kegiatan Pengajar Kegiatan Mahasiswa Media dan Alat
Pengajaran
1 2 3
Pendahuluan 4
Penyajian 1. Menyampaikan Pokok Bahasan i. Mencatat dan Papan Tulis
Hand out
Penutup 2. Penjelasan TIK yg akan dicapai. mendengarkan. Papan Tulis
Hand out
1. Menanyakan kepada mahasiswa Memberi komentar
tentang Hukum Waris Bertanya bila ada
2. Menjelaskan dan Menguraikan penjelasan yang
tentang: kurang jelas
a.Istilah dan pengertian waris
b. Hak mewaris
c. Menerima dan menolak waris
d. Wasiat dan executeur
testamentair
e. Fidei commis dan legietieme
portie
f. Pembagian warisan
g. Warisan yang tidak terurus
1. Memberikan kesempatan Memberi komentar
bertanya dan menanggapi Memperhatikan
2. Menunjukan beberapa
mahasiswa unutk menjawab
pertanyaan
3. Memberi rangkuman dan
penguatan.
4. Materi kuliah berikutnya.
Evaluasi Dan Tugas
Buat beberapa pertanyaan dengan topic yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas
bersama.
Referensi
1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
x
PERTEMUAN XIII & XIV
1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 6 x 50 Menit/Pertemuan
Tujuan Instruksional Umum
Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal
akan dapat mengetahui dna menjelaskan materi Hukum Perdata
Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Perikatan
Pokok Bahasan:
Hukum Perikatan
Sub Pokok Bahasan
A. Istilah dan pengertian Hukum Perikatan
B. Pengaturan Hukum Perikatan
C. Macam-macam Perikatan
D. Perihal Resiko, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa
E. Hapusnya Perikatan
Kegiatan Belajar Mengajar
Tahap Kegiatan Pengajar Kegiatan Mahasiswa Media dan Alat
Pengajaran
1 2 3
Pendahuluan 4
Penyajian 1. Menyampaikan Pokok Bahasan i. Mencatat dan Papan Tulis
2. Penjelasan TIK yg akan dicapai. mendengarkan Hand out
Penutup Papan Tulis
1. Menanyakan kepada mahasiswa Memberi komentar Hand out
tentang Hukum Perikatan Bertanya bila ada
2. Menjelaskan dan Menguraikan penjelasan yang
tentang: kurang jelas
a.Istilah dan pengertian Hukum
Perikatan
b. Pengaturan Hukum Perikatan
c. Macam-macam Perikatan
d. Perihal Resiko, Wanprestasi dan
Keadaan Memaksa
e. Hapusnya Perikatan
1. Memberikan kesempatan Memberi komentar
bertanya dan menanggapi Memperhatikan
2. Menunjukan beberapa
mahasiswa untuk menjawap
pertanyaan
3. Memberi rangkuman dan
penguatan.
4. Materi kuliah berikutnya.
Evaluasi Dan Tugas
Buat beberapa pertanyaan dengan topic yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas
bersama.
Referensi
1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
xi
PERTEMUAN XV
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2.Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 3 x 50 Menit/Pertemuan
Tujuan Instruksional Umum
Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal
akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata
Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Pembuktian dan Daluarsa
Pokok Bahasan:
Pembuktian dan Daluarsa
Sub Pokok Bahasan
1. Pembuktian pada umumnya
2. Alat-alat Bukti
3. Daluarsa atau Lewat Waktu
Kegiatan Belajar Mengajar
Tahap Kegiatan Pengajar Kegiatan Mahasiswa Media dan Alat
Pengajaran
1 2 3
Pendahuluan i. Mencatat dan 4
Penyajian 1. Menyampaikan Pokok Bahasan Papan Tulis
mendengarkan. Hand out
Penutup 2. MenjelaskanTIK yg akan dicapai. Memberi Papan Tulis
Hand out
1. Menanyakan kepada mahasiswa komentar
Bertanya bila
tentang Pembuktian dan Daluarsa
2. Menjelaskan dan Menguraikan ada penjelasan
tentang: yang kurang
jelas
a. Pembuktian pada umumnya
b. Alat-alat bukti Memberi
c. Daluarsa atau lewat waktu komentar
1. Memberikan kesempatan Memperhatikan
bertanya dan menanggapi
2. Menunjukan beberapa mahasiswa
untuk menjawab pertanyaan
3. Memberi rangkuman dan
penguatan.
4. Materi kuliah berikutnya.
Evaluasi Dan Tugas
Buat beberapa pertanyaan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama.
Referensi
1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
xii
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
BAB 1
RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA
Tujuan Instruksional Khusus kepentingan-kepentingan
perseorangan. Istilah perdata juga
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan lazim dipakai sebagai lawan dari
menjelaskan tentang Ruang Lingkup pidana. Ada juga yang memakai istilah
Hukum Perdata: Istilah dan Pengertian Hukum Sipil untuk Hukum Privat
Hukum Perdata, Sumber-sumber Materiil, tetapi karena istilah sipil juga
Hukum, Subjek dan Objek Hukum lazim dipakai sebagai lawan dari militer.
Perdata serta Sistematika Hukum
Perdata Istilah Hukum Perdata, dalam
arti yang sempit, sebagai lawan Hukum
Sub Pokok Bahasan Dagang, seperti dalam Pasal 102
Undang-undang Dasar Sementara,
1. Istilah dan Pengertian Hukum yang menitahkan pembukuan
Perdata (kodifikasi) hukum di negara Indonesia
terhadap Hukum Perdata dan Hukum
2. Sumber-sumber Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun
3. Subjek dan Objek Hukum Perdata Hukum Pidana Militer, Hukum Acara
4. Sistematika Hukum Perdata Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta
Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.
Uraian:
Istilah Perdata telah diterima
A. Istilah dan Pengertian Hukum secara resmi untuk pertama kali dan
Perdata dicantumkan dalam perundang-
undangan Indonesia, yaitu:
Istilah Hukum Perdata pertama
kali diperkenalkan oleh Profesor 1. Konstitusi RIS yang dicantumkan
Djoyodiguno sebagai terjemahan dari dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144
burgerlijkrecht. Di samping istilah itu, ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan
sinonim Hukum Perdata adalah Pasal 158 ayat (1).
civielrecht dan privatrecht. Di lihat dari
ruang lingkupnya, istilah Hukum 2. UUDS yang dicantumkan dalam
Perdata dalam arti luas, meliputi Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1)
Hukum Privat Materiil, yaitu segala dan Pasal 106 ayat (3).
hukum pokok yang mengatur
1
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
Hukum Perdata dapat dibagi 3. Wirjono Prodjodikoro, Hukum
dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata adalah suatu rangkaian
Perdata Materil dan Hukum Perdata hukum antara orang-orang atau
Formil. Hukum Perdata Materil lazim badan satu sama lain tentang hak
disebut Hukum Perdata, sedangkan dan kewajiban.
Hukum Perdata Formil disebut Hukum 4. Sudikno Merto Kusumo, Hukum
Acara Perdata, yaitu yang mengatur Perdata adalah hukum antar
bagaimana cara seseorang perorangan yang mengatur hak dan
mempertahankan haknya apabila kewajiban perorangan yang satu
dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat terhadap yang lain di dalam
dalam bahasa Inggrisnya, Hukum hubungan keluarga dan didalam
Perdata dikenal dengan istilah Civil masyarakat. Pelaksanaannya
Law. Kata Civil berasal dari bahasa diserahkan kepada masing-masing
Latin yakni, Civis yang berarti warga pihak.
negara. Hal tersebut berarti, bahwa 5. Safioedin, Hukum Perdata adalah
Civil Law atau Hukum Sipil merupakan hukum yang memuat peraturan dan
hukum yang mengatur tentang ketentuan hukum yang meliputi
masalah-masalah yang berkaitan hubungan hukum antara orang yang
dengan hak-hak warga negara dan satu dengan yang lain didalam
atau perseorangan. Jika dilihat dari masyarakat dengan menitik
berbagai literatur yang ditulis para beratkan kepada kepentingan
sarjana, juga dijumpai berbagai perorangan.
macam definisi Hukum Perdata, 6. Vollmar, Hukum Perdata adalah
terkadang satu sama lainnya berbeda- aturan-aturan atau norma-norma
beda, namun tidak menunjukkan yang memberikan perlindungan
perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan pada kepentingan perseorangan
para sarjana menganggap dalam perandingan yang tepat
Hukum Perdata sebagai hukum yang antara kepentingan yang satu
mengatur kepentingan perseorangan dengan yang lain dari orang-orang
(pribadi) yang berbeda dengan Hukum didalam suatu masyarakat tertentu
Publik sebagai hukum yang mengatur terutama yang mengenai hubungan
kepentingan umum (masyarakat). keluarga dan hubungan lalu lintas.
Berikut pengertian Hukum Perdata oleh 7. Van Dunne, Hukum Perdata adalah
beberapa pakar hukum, yaitu: suatu peraturan yang mengatur
tentang hal-hal yang sangat esensial
1. Soebekti, Hukum Perdata adalah bagi kebebasan individu, seperti
segala hukum pokok yang mengatur
kepentingan-kepentingan orang dan keluarganya,hak milik
perseorangan.
dan perikatan.
2. Sri Soedewi, Hukum Perdata adalah
hukum yang mengatur kepentingan Oleh karena itu dapat kita
antara warga negara perseorangan simpulkan, bahwa Hukum Perdata
dengan satu warga negara adalah hukum yang mengatur
perseorangan yang lain. hubungan hukum antara orang yang
satu dengan orang yang lain dalam
masyarakat yang menitik beratkan
2
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
kepada kepentingan perseorangan. tetap berlaku sepanjang belum
Dari berbagai paparan tentang Hukum diganti dengan undang-undang yang
Perdata di atas, dapat ditemukan baru berdasarkan UUD 1945. Sumber
unsur-unsurnya, yaitu: dalam arti “Pembentuknya” adalah
pembentuk undang-undang berdasar-
1. Adanya kaidah hukum; kan UUD 1945. Oleh karena itu, atas
2. Mengatur hubungan antara subjek dasar aturan peralihan, B.W dinyatakan
tetap berlaku, hal ini berarti pembentuk
hukum satu dengan yang lain; UUD 1945 ikut menyatakan
3. Bidang hukum yang diatur dalam berlakunya B.W. yang disebut dengan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
hukum perdata meliputi hukum (KUH Perdata).
orang, hukum keluarga, hukum
benda, hukum waris, hukum Sumber hukum adalah segala
perikatan, serta hukum pembuktian apa saja yang menimbulkan aturan-
dan kadaluarsa. aturan yang bersifat memaksa, yaitu
aturan-aturan yang apabila dilanggar
Jadi, subtansi yang diatur dalam mengakibatkan sanksi tegas dan nyata.
Hukum Perdata antara lain, yaitu: Pada dasarnya sumber hukum dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) macam,
1. Hubungan keluarga. Dalam yaitu:
hubungan keluarga akan
menimbulkan hukum tentang orang
dan hukum keluarga.
2. Pergaulan masyarakat. Dalam 1. Sumber Hukum Materiil
hubungan pergaulan masyarakat
akan menimbulkan hukum harta Sumber Hukum Materiil adalah
kekayaan, hukum perikatan, dan tempat dari mana materi hukum itu
hukum waris. diambil. Sumber dalam arti materiil
adalah sumber dalam arti
B. Sumber-Sumber Hukum “tempat“ adalah Staatsblad (Stbl)
Perdata
atau Lembaran Negara di mana
Sumber hukum adalah asal dirumusan ketentuan undang-
mula Hukum Perdata, atau tempat di undang Hukum Perdata dapat
mana Hukum Perdata ditemukan. Asal dibaca oleh umum. Contoh, Stbl.
mula menunjuk kepada sejarah asal 1847-23 memuat B.W, L.N. 1974-1
dan pembentuknya, sedangkan memuat Undang-Undang
“tempat” menunjukkan kepada Perkawinan. Keputusan Hakim
rumusan-rumusan tersebut dimuat, (yurisprudensi) juga termasuk
ditemukan dan dapat dibaca. sumber dalam arti tempat di
Sumber dalam arti “sejarah asalnya”, mana Hukum Perdata yang
di mana Hukum Perdata adalah dibentuk hakim dapat dibaca,
buatan Pemerintah Kolonial Belanda sehingga sumber dalam arti
yang terhimpun dalam Burgelijk tempat disebut sumber dalam
Wetbook (B.W). Berdasarkan aturan arti materiil.
peralihan Undang-Undang Dasar 1945
(UUD 1945), B.W itu dinyatakan
3
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
2. Sumber Hukum Formal Hukum Perdata yang berasal dari
sumber tidak tertulis, seperti dalam
Sumber Hukum Formal merupakan hukum kebiasaan.
tempat memperoleh kekuatan
hukum. Ini berkaitan dengan bentuk Secara khusus, sumber Hukum
atau cara yang menyebabkan Perdata Indonesia terulis, yaitu:
peraturan hukum formal itu berlaku.
1. Algemene Bepalingen van
Volmar membagi sumber Wetgeving (AB), merupakan
Hukum Perdata menjadi 4 (empat) ketentuan-ketentuan umum
macam, yaitu: KUH Perdata, Traktat, Pemerintah Hindia Belanda yang
Yurisprudensi dan Kebiasaan. Traktat diberlakukan di Indonesia (Stbl.
adalah suatu perjanjian yang dibuat 1847 No. 23, tanggal 30 April 1847,
antara dua Negara atau lebih dalam terdiri atas 36 pasal)
bidang keperdataan. Terutama erat
kaitannya dengan perjanjian 2. KUH Perdata atau Burgelijk
internasional. Contohnya, perjanjian Wetboek (BW), merupakan
bagi hasil yang dibuat antara ketentuan hukum produk Hindia
pemerintah Indonesia dengan PT Belanda yang diundangkan tahun
Freeport Indonesia. Yurisprudensi atau 1848, diberlakukan di Indonesia
putusan pengadilan merupakan produk berdasarkan asas konkordansi
yudikatif, yang berisi kaidah atau 3. KUHD atau Wetboek van
Koopandhel (WvK), yang terdiri atas
peraturan hukum yang mengikat pihak- 754 pasal, meliputi Buku I (tentang
dagang secara umum) dan Buku II
pihak yang berperkara terutama dalam (tentang hak-hak dan kewajiban
yang timbul dalam pelayaran.
perkara perdata. Contohnya, tentang
pengertian perbuatan melawan hukum,
dengan adanya putusan tersebut maka
pengertian melawan hukum tidak
menganut arti luas. Putusan tersebut 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Pokok-Pokok Agraria,
dijadikan pedoman oleh para hakim di undang-undnag ini mencabut
berlakunya Buku II KUH Perdata
Indonesia dalam memutuskan sepanjang mengenai hak atas
tanah, kecuali hipotek.
sengketa perbuatan melawan hukum.
Dari keempat sumber tersebut 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun
dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam, 1974 tentang Ketentuan-ketentuan
yaitu sumber Hukum Perdata tertulis Pokok Perkawinan, dan ketentuan-
dan sumber Hukum Perdata tidak ketentuan yang tercantum dalam
tertulis. Sumber Hukum Perdata Buku I KUH Perdata, khususnya
tertulis, yaitu tempat ditemukannya mengenai perkawinan tidak berlaku
kaidah-kaidah Hukum Perdata yang secara penuh.
berasal dari sumber tertulis. Umumnya
kaidah Hukum Perdata tertulis terdapat 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun
di dalam peraturan perundang- 1996 tentang Hak Tanggungan atas
undangan, traktat dan yurisprudensi.
Sumber Hukum Perdata tidak tertulis
adalah tempat ditemukannya kaidah
4
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
Tanah beserta Benda-benda yang hubungan hukum publik dan
Berkaitan dengan Tanah. Undang- mengatur hubungan Hukum
undang ini mencabut berlakunya Perdata.
hipotek sebagaimana diatur dalam
Buku II KUH Perdata, sepanjang 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
mengenai tanah dan ketentuan 1991 tentang Kompilasi Hukum
mengenai Credieverband dalam Islam (KHI), yang mengatur 3 (tiga)
Stbl. 1908-542 sebagaimana telah hal, yaitu Hukum Perkawinan,
diubah dalam Stbl. 1937-190. Hukum Kewarisan dan Hukum
Tujuan pencabutan ketentuan yang Perwakafan. Ketentuan dalam KHI
tercantum dalam Buku II KUH hanya berlaku bagi orang-orang
Perdata dan Stbl. 1937-190 adalah yang beragama Islam.
karena tidak sesuai lagi dengan
kegiatan kebutuhan perkreditan, Oleh karena itu dapat
sehubungan dengan perkembangan disimpulkan, bahwa di dalam Hukum
tata perekonomian Indonesia. Perdata terdapat juga 2 (dua) kaidah,
yaitu:
7. Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada 1. Kaidah tertulis. Kaidah hukum
3 (tiga) pertimbangan lahirnya,
yaitu: a) adanya kebutuhan yang perdata tertulis adalah kaidah-
sangat besar dan terus meningkat
bagi dunia usaha atas tersedianya kaidah hukum perdata yang
dana, perlu diimbangi dengan
adanya ketentuan hukum yang jelas terdapat di dalam peraturan
dan lengkap yang mengatur
mengenai lembaga jaminan. b) perundang-undangan, traktat, dan
jaminan fidusia sebagai salah satu
bentuk lembaga jaminan sampai yurisprudensi.
saat ini masih didasarkan pada
yurisprudensi dan belum diatur 2. Kaidah tidak tertulis. Kaidah Hukum
dalam peraturan perundang-
undangan secara lengkap dan Perdata tidak tertulis adalah
komprehensif. c) untuk memenuhi
kebutuhan hukum yang lebih dapat kaidah-kaidah Hukum Perdata yang
memacu serta mampu memberikan
perlindungan hukum bagi pihak timbul, tumbuh, dan berkembang
yang berkepentingan, maka perlu
dibuat ketentuan yang lengkap dalam praktek kehidupan
mengenai jaminan fidusia; dan
jaminan tersebut perlu didaftarkan masyarakat (kebiasaan).
pada Kantor Pendaftaran Fiduasia.
C. Objek dan Subjek Hukum
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun Perdata
2004 tentang Lembaga Jaminan
Simpanan (LPS) untuk mengatur Obyek Hukum Perdata
Objek hukum adalah segala
sesuatu yang berada di dalam
pengaturan hukum dan dapat
dimanfaatkan oleh subyek hukum
berdasarkan hak/kewajiban yang
dimilikinya atas obyek hukum yang
bersangkutan. Jadi, obyek hukum itu
haruslah sesuatu yang
pemanfaatannya diatur berdasarkan
hukum. Benda dalam hukum perdata
5
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
diatur dalam Buku II KUH Perdata, alasan manusia sebagai subyek
tidak sama dengan bidang disiplin ilmu hukum, yaitu:
fisika, di mana dikatakan bahwa bulan
itu adalah benda (angkasa), sedangkan a. manusia mempunyai hak-hak
dalam pengertian Hukum Perdata subyektif.
bulan itu bukan (belum) dapat
dikatakan sebagai benda, karena b. kewenangan hukum, dalam hal
tidak/belum ada yang (dapat) ini kewenangan hukum berarti,
memilikinya. Pengaturan tentang kecakapan untuk menjadi
hukum benda dalam Buku II KUH subyek hukum, yaitu sebagai
Perdata mempergunakan sistem pendukung hak dan kewajiban.
tertutup, artinya orang tidak
diperbolehkan mengadakan hak-hak Pada dasarnya manusia
kebendaan selain dari yang telah diatur
dalam undang-undang ini. Selain itu, mempunyai hak sejak dalam
hukum benda bersifat memaksa
(dwingend recht), artinya harus kandungan (Pasal 2 KUH Perdata),
dipatuhi, tidak boleh disimpangi,
termasuk membuat peraturan baru namun tidak semua manusia
yang menyimpang dari yang telah
ditetapkan. mempunyai kewenangan dan
kecakapan untuk melakukan perbuatan
hukum, orang yang dapat melakukan
perbuatan hukum adalah orang yang
sudah dewasa (berumur 21 tahun atau
sudah kawin), sedangkan orang-orang
yang tidak cakap melakukan perbuatan
hukum adalah orang yang belum
Subjek Hukum Perdata dewasa, orang yang ditaruh di bawah
Subyek hukum (rechts subject) pengampuan, seorang wanita yang
menurut Algra adalah setiap orang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).
mempunyai hak dan kewajiban, yang Setiap manusia adalah sebagai
subjek hukum dan pendukung hak
menimbulkan wewenang hukum serta kewajiban. Tidak setiap manusia
(orang) wenang berbuat atau bertindak
(rechtsbevoegheid), sedangkan untuk melaksanakan hak dan
kewajiban yang dimilikinya. Untuk
pengertian wewenang hukum itu wenang berbuat atau bertindak
melaksanakan hak dan kewajiban yang
sendiri adalah kewenangan untuk dimilikinya dibutuhkan adanya syarat
kecakapan. Syarat-syarat seseorang
menjadi subyek dari hak-hak. Subyek yang cakap hukum, yaitu:
hukum adalah segala sesuatu yang
pada dasarnya memiliki hak dan
kewajiban dalam lalu lintas hukum.
Subjek hukum dibedakan
menjadi 2 macam, yaitu:
1. Manusia (Naturlijke Person), yaitu a. Seseorang yang sudah dewasa
manusia sama dengan orang karena (berumur 21 tahun).
manusia mempunyai hak-hak
subjektif dan kewenangan hukum. b. Seseorang yang berusia dibawah
Pengertian secara yuridisnya, ada 21 tahun tetapi pernah menikah.
dua alasan yang menyebutkan
c. Seseorang yang sedang tidak
menjalani hukum.
d. Berjiwa sehat dan berakal sehat.
6
2. Badan hukum (Vicht Person), yaitu Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
badan hukum adalah kumpulan
orang-orang yang mempunyai 1. Badan hukum itu mempunyai
tujuan tertentu, harta kekayaan, kekayaan sendiri
serta hak dan kewajiban. Badan
hukum merupakan badan-badan 2. Sebagai pendukung hak dan
atau perkumpulan. Badan hukum kewajiban
yakni orang yang diciptakan oleh
hukum. Oleh karena itu, badan 3. Dapat menggugat dan digugat di
hukum sebagai subjek hukum dapat muka pengadilan
bertindak hukum (melakukan
perbuatan hukum) seperti manusia. 4. Ikut serta dalam lalu lintas
Dengan demikian, badan hukum hukumà bias melakukan jual beli
dapat melakukan persetujuan-
persetujuan, memiliki kekayaan 5. Mempunyai tujuan dan
yang sama sekali terlepas dari kepentingan.
kekayaan anggota-anggotanya.
Oleh karena itu, badan hukum dapat Badan hukum dibedakan dalam
bertindak dengan perantaraan dua bentuk, yaitu:
pengurus-pengurusnya. 1. Badan hukum publik, adalah badan
Badan hukum menurut hukum yang didirikan berdasarkan
pendapat Wirjono Prodjodikoro adalah hukum publik atau yang
suatu badan yang di samping menusia menyangkut kepentingan publik
perorangan juga dapat bertindak dalam atau orang banyak atau negara
hukum dan yang mempunyai hak-hak, umumnya.
kewajiban-kewajiban dan kepentingan- 2. Badan hukum privat, adalah badan
kepentingan hukum terhadap orang hukum yang didirkan berdasarkan
lain atau badan lain. Sarjana lain hukum sipil atau perdata yang
mengatakan bahwa badan hukum menyangkut kepentingan pribadi
adalah kumpulan dari orang-orang orang di dalam badan hukum itu.
yang bersama-sama mendirikan suatu
badan (perhimpunan) dan kumpulan Teori-Teori yang berkenaan
harta kekayaan, yang dipisahkan untuk dengan badan hukum itu antara lain,
tujuan tertentu (yayasan). Sri Soedewi yaitu:
Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa
baik perhimpunan maupun yayasan 1. Teori Fiksi
kedua-duanya berstatus sebagai badan
hukum, jadi merupakan orang sebagai Teori ini dipelopori oleh Von Savigny
pendukung hak dan kewajiban. yang mengatakan bahwa manusia
saja yang dapat bertindak hukum,
Kalau dilihat dari berbagai badan hukum itu terjadinya karena
pendapat di atas, badan hukum dapat angan-angan saja, segala gerak-
dikategorikan sebagai subjek hukum gerik dari badan hukum itu adalah
sama dengan manusia disebabkan kehendak dari orang-orang yang
karena: mengurusi, bukan dari badan hukum
itu sendiri, karena itu suatu badan
hukum tidak dapat melakukan
perbuatan melanggar hukum
dengan demikian badan hukum
tidak dapat dituntut, yang dapat
dituntut adalah orang-orang yang
mengelolanya (pengurus).
7
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
2. Teori Organ yang ada dan berlaku di negara lain,
tidaklah terlalu jauh berbeda. Hal ini
Teori ini dikemukakan oleh Von dimungkinkan karena mengacu atau
dipengaruhi dari Hukum Romawi (Code
Gierke, yang menyatakan bahwa Civil). Adapun hal-hal yang diatur
dalam KUH Perdata sebagaimana
badan hukum bukanlah suatu fiksi berlaku di Indonesia saat ini ada 4
(empat) buku, (kecuali beberapa
tetapi kenyataan, bukan kenyataan bagian yang sudah dinyatakan tidak
berlaku), yaitu:
seperti manusia tapi kenyataan pada
jiwanya. Badan hukum melakukan
hubungan hukum adalah melalui
alat (organ) yang ada padanya,
inilah yang melaksanakan
keamanan dari badan hukum itu. 1. Buku Kesatu tentang Orang (van
persoon), yang memuat hukum
Jadi yang bisa dituntut adalah badan mengenai Diri Seseorang dan
Hukum Keluarga, terdiri dari 18 bab,
hukumnya bukan orangnya. yaitu:
3. Teori Milik Bersama (Kolektif)
Teori ini dipelopori oleh Moleengraf, Bab I tentang menikmati dan
yang mengatakan bahwa para
anggota dari organisasi itulah yang kehilangan hak-hak
dapat dipandang sebagai yang
mempunyai hak, itu terjadi apabila kewenangan
orang-orang yang telah bersatu itu
bersama-sama bertindak dalam satu Bab II tentang akta-akta catatan
ikatan atas nama badan hukum itu
sehingga mereka mempunyai hak sipil
dan kewajiban bersama yang bukan
hak dan kewajiban dari tiap-tiap Bab III tentang tempat tinggal atau
anggota itu sebagai perseorangan.
domisili
Bab IV tentang perkawinan
Bab V tentang hak-hak dan
kewajiban-kewajiban suami
dan isteri
Bab VI tentang persatuan harta
4. Teori Kenyataan Yuridis kekayaan menurut undang-
undang dan pengurusannya
Lembaga yang berwenang membuat Bab VII tentang perjanjian kawin
undang-undang mencantumkan
dalam undang-undnag bahwa yang Bab VIII tentang persatuan atau
melaksanakan apa yang ditetapkan
oleh undang-undang tentang perjanjian kawin dalam
perkumpulan orang-orang maka
perkumpulan itu disebut badan perkawinan untuk kedua kali
hukum.
atau selanjutnya
Bab IX tentang perpisahan harta
kekayaan
Bab X tentang pembubaran
perkawinan
D. Sistematika Hukum Perdata Bab XI tentang perpisahan meja dan
ranjang
Sistematika KUH Perdata yang Bab XII tentang kebapaan dan
ada dan berlaku di Indonesia, ternyata
bila dibandingkan dengan KUH Perdata keturunan anak-anak
Bab XIII tentang kekeluargaan
sedarah dan semenda
8
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
Bab XIV tentang kekuasaan orang tua pendaftaran harta
Bab XVa tentang menentukan, peninggalan
mengubah dan mencabut Bab XVI tentang menerima dan
tunjangan-tunjangan nafkah menolak suatu warisan
Bab XV tentang kebelum-dewasaan Bab XVII tentang pemisahan harta
dan perwalian peninggalan
Bab XVI tentang beberapa perlunakan Bab XVIII tentang harta peninggalan
Bab XVII tentang pengampuan yang tak terurus
Bab XVIII tentang keadaan tak hadir Bab XIX tentang piutang-piutang yang
diistimewakan
Bab XX tentang gadai
2. Buku Kedua tentang Kebendaan Bab XXI tentang hipotik
(van zaken), yang memuat Hukum
Benda dan Hukum Waris, terdiri 3. Buku Ketiga tentang perihal
dari 21 bab, yaitu: Perikatan (van verbentennissen),
yang teridiri dari 18 Bab, memuat
Bab I tentang kebendaan dan cara tentang:
membeda-bedakannya
Bab II tentang kedudukan berkuasa Bab I tentang perikatan pada
umumnya
(bezit) dan hak-hak yang
Bab II tentang perikatan yang lahir
timbul karenanya dari kontrak atau persetujuan
Bab III tentang hak milik ( Bab III tentang perikatan yang lahir
karena undang-undang
eigendoom )
Bab IV tentang hapusnya perikatan
Bab IV tentang hak dan kewajiban Bab V tentang jual-beli
Bab VI tentang tukar-menukar
antara pemilik-pemilik Bab VII tentang sewa-menyewa
Bab VIIA tentang perjanjian kerja
pekarangan yang satu sama Bab VIII tentang perseroan perdata
lain bertetanggaan (persekutuan perdata)
Bab IX tentang badan hukum
Bab V tentang kerja rodi Bab X tentang penghibahan
Bab XI tentang penitipan barang
Bab VI tentang pengabdian Bab XII tentang pinjam-pakai
Bab XIII tentang pinjam pakai habis
pekarangan
(verbruiklening)
Bab VII tentang hak numpang karang Bab XIV tentang bunga tetap atau
Bab VIII tentang hak usaha ( erfpacht) bunga abadi
Bab XV tentang persetujuan untung-
Bab IX tentang bunga tanah dan
untungan
hasil se persepuluh Bab XVI tentang pemberian kuasa
Bab XVII tentang penanggung
Bab X tentang hak pakai hasil Bab XVIII tentang perdamaian
Bab XI tentang hak pakai dan hak
mendiami
Bab XII tentang perwarisan karena
kematian
Bab XIII tentang surat wasiat
Bab XIV tentang pelaksanaan wasiat
dan pengurus harta
peninggalan
Bab XV tentang hak memikir dan hak
istimewa untuk mengadakan
9
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
4. Buku Keempat tentang perihal 1. Hukum Perorangan atau Badan
Pembuktian dan Kadaluarsa (van Pribadi (personenrecht), memuat
bewijs en varjaring), yang terdiri peraturan-peraturan hukum yang
dari 7 Bab, memuat tentang: mengatur tentang seseorang
manusia sebagai pendukung hak
Bab I tentang pembuktian pada dan kewajiban (subyek hukum),
umumnya tentang umur, kecakapan untuk
melakukan perbuatan hukum dan
Bab II tentang pembuktian dengan hal-hal yang mempengaruhi
tulisan kecakapan-kecakapan itu, tempat
tinggal (domisili) dan sebagainya.
Bab III tentang pembuktian dengan
saksi-saksi 2. Hukum Keluarga (familierecht),
Bab IV tentang persangkaan memuat peraturan-peraturan
Bab V tentang pengakuan
Bab VI tentang sumpah di hadapan hukum yang mengatur hubungan
hakim hukum yang timbul karena
Bab VII tentang kedaluwarsa pada
hubungan keluarga/kekeluargaan
umumnya
seperti perkawinan, perceraian,
Hukum Keluarga di dalam KUH hubungan orang tua dan anak,
Perdata dimasukkan dalam bagian perwalian, pengampuan dan
hukum tentang Diri Seseorang, karena hubungan dalam lapangan hukum
hubungan-hubungan keluarga kekayaan antara suami dan isteri.
memang berpengaruh besar terhadap 3. Hukum Harta Kekayaan
kecakapan seseorang untuk memiliki (vermogenrecht), memuat
hak-hak serta kecakapannya untuk peraturan-peraturan hukum yang
mempergunakan hak-haknya itu. mengatur hubungan hukum
Hukum Waris dimasukkan dalam seseorang dalam lapangan harta
bagian tentang Hukum Benda, karena kekayaan seperti perjanjian, milik,
dianggap Hukum Waris itu mengatur gadai dan sebagainya. Jika kita
cara-cara untuk memperoleh hak atas mengatakan tentang kekayaan
benda-benda, yaitu benda-benda yang seorang, yang dimaksudkan, ialah
ditinggalkan seseorang. Perihal jumlah segala hak dan kewajiban
Pembuktian dan Lewat Waktu orang itu, dinilai dengan uang. Hak-
sebenarnya adalah soal hukum acara, hak dan kewajiban-kewajiban yang
sehingga kurang tepat apabila demikian itu, biasanya dapat
dimasukkan dalam Hukum Perdata dipindahkan kepada orang lain.
Materil. Oleh karena itu, substansi KUH Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas
Perdata terdapat dalam 2 (dua) bagian, hak-hak yang berlaku terhadap tiap
yaitu: Buku I, II dan III berisi orang dan karenanya dinamakan
ketentuan Hukum Perdata Materiil, hak mullah dan hak-hak yang
sedangkan dalam Buku IV berisi hanya berlaku terhadap seorang
ketentuan Hukum Perdata Formil. atau suatu pihak yang tertentu dan
Sistematika Hukum Perdata karenanya dinamakan hak
menurut ilmu pengetahuan, ada 4
(empat) bagian, yaitu: perseorangan. Hak mutlak yang
memberikan kekuasaan atas suatu
10
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
benda yang dapat terlihat Hukum Benda, Bidang Hukum Jaminan,
dinamakan hak kebendaan. Bidang Hukum Badan Hukum, Bidang
Hukum Perikatan Umum, bidang
4. Hukum Waris (erfrecht), memuat Hukum Perjanjian Khusus.
peraturan-peraturan hukum yang
mengatur tentang benda atau harta Literatur:
kekayaan seseorang yang telah
meninggal dunia, dengan Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum
Perdata Indonsesia, Citra
perkataan lain hukum yang Aditya, Bandung.
mengatur peralihan benda dari
orang yang meninggal dunia
kepada orang yang masih hidup. Ahmad Supriyadi, 2010, Hukum
Perdata, Nora Media
Jadi, Hukum Waris mengatur Enterprise, Kudus.
akibat-akibat hubungan keluarga
terhadap harta peninggalan C.S.T. Kansil, SH., 1989, Pengantar
Ilmu Hukum dan Tata Hukum
seseorang. Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta.
Ditinjau dari segi
perkembangannya, Hukum Perdata Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan
Indonesia sekarang menunjukkan Azas-azas Hukum Perdata,
tendensi perubahan. Sebagaimana Alumni, Bandung.
sistematika Hukum Perdata Belanda
yang diundangkan pada tanggal 3 Salim H.S, 2006, Pengantar Hukum
Desember 1987, Stbl. 590 dan mulai Perdata Tertulis (BW),
berlaku 1 April 1988 terdiri dari 5 (lima) Cetakan Ke-4, Penerbit Sinar
buku, yaitu : Grafika, Jakarta.
1. Buku I tentang hukum orang dan Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum
keluarga (personen-familie-recht) Perdata, Intermasa, Jakarta.
3. Buku II tentang hukum badan Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001,
hukum (rechtspersoon) Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, Pradnya Paramita,
4. Buku III tentang hukum hak Jakarta.
kebendaan (van zaken)
Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar
5. Buku IV tentang hukum perikatan Hukum Perdata di Indonesia,
(van verbentennissen) Prestasi Pustaka Publisher,
Jakarta.
6. Buku V tentang daluarsa (van
verjaring) Vollmar, 1996, Pengantar Hukum
Perdata I, Rajawali Press,
Ditinjau dari segi pembidangan Jakarta.
isinya, Hukum Perdata Indonesia dalam
perkembangannya terbagi menjadi Soal Latihan:
bagian-bagian antara lain: Bidang
Hukum Keluarga (perkawinan, 1. Jelaskan istilah dan pengertian
perceraian, harta bersama, kekuasaan hukum perdata?
orang tua, kedudukan, pengampuan
dan perwalian), Bidang Hukum Waris,
11
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
2. Jelaskan subjek dan objek hukum
perdata?
3. Jelaskan sumber-sumber hukum
perdata?
4. Jelaskan sistimatika hukum perdata?
5. Jelaskan hukum perdata menurut
ilmu pengetahuan?
6. Jelaskan sistematika menurut
KUHPerdata?
12
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
BAB II
SEJARAH HUKUM PERDATA
Tujuan Instruksional Khusus (pays de droit ecrit). Di Bagian Utara
berlaku hukum kebiasaan Perancis
Mahasiswa akan dapat menjelaskan Kuno yang berasal dari Hukum
tentang Sejarah Hukum Perdata di Germania sebelum resepsi Hukum
Belanda dan di Indonesia Romawi, sedangkan di Bagian Selatan
berlaku Hukum Romawi yang tertuang
Sub Pokok Bahasan dalam Corpus Iuris Civilis pada
pertengahan abad ke VI Masehi dari
1. Sejarah Hukum Perdata di Belanda Justianus. Corpus Iuris Civilis pada
2. Sejarah Hukum Perdata di zaman itu dianggap sebagai hukum
yang paling sempurna, terdiri dari 4
Indonesia (empat) bagian, yaitu: (1) Codex
Justiniani, (2) Pandecta, (3)
Uraian: Institutiones dan (4) Novelles Codex.
A. Sejarah Hukum Perdata di Justianni adalah kumpulan
Belanda
undang-undang (leges lex) yang telah
Sejarah Hukum Perdata di
Belanda tidak bisa dipisahkan dari dibukukan oleh para ahli hukum atas
Hukum Perdata Prancis, yaitu Code
Civil Prancis. Perjalanan sejarah dari perintah Kaisar Romawi yang dianggap
terbentuknya Code Civil Prancis,
berawal dari 50 tahun sebelum Masehi, sebagai himpunan segala macam
yakni saat Julius Caesar berkuasa di
Eropa Barat, Hukum Romawi telah undang-undang. Pandecta adalah
berlaku di Perancis yang berdampingan
dengan Hukum Perancis Kuno yang memuat kumpulan pendapat para ahli
berasal dari Hukum Germania yang
saling mempengaruhi. Kemudian Hukum Romawi yang termashur
wilayah negeri Perancis terbelah
menjadi 2 (dua) daerah hukum yang misalnya Gaius, Papinianus, Palus,
berbeda. Bagian Utara adalah daerah
hukum yang tidak tertulis (pays de droit Ulpianus, Modestinus dan
coutumier), sedangkan Bagian Selatan
merupakan daerah hukum yang tertulis sebagainya. Institutiones adalah
memuat tentang pengertian lembaga-
lembaga hukum Romawi dan Novelles
adalah kumpulan undang-undang yang
dikeluarkan sesudah Codex selesai.
Hanya mengenai perkawinan di seluruh
Negeri Perancis berlaku Codex Iuris
Canonici (hukum yang ditetapkan oleh
Gereja Katolik Roma). Berabad-abad
13
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia perubahan sedikit, pada tahun 1807
diundangkan dengan nama Code
lamanya keadaan ini berlangsung terus Napoleon, tapi kemudian disebut
dengan tidak ada kesatuan hukum. dengan Code Civil Perancis. Sejak
tahun 1811 sampai tahun 1838 Code
Pada bagian kedua abad XVII Civil Perancis ini setelah disesuaikan
di Negeri Perancis telah timbul aliran- dengan keadaan di negeri Belanda
aliran yang ingin menciptakan berlaku sebagai kitab undang-undang
kodifikasi hukum yang akan berlaku di
negeri itu agar diperoleh kesatuan yang resmi di Negeri Belanda, karena
Hukum Perancis. Pada akhir abad Negeri Belanda berada di bawah
XVII, oleh Raja Perancis dibuat jajahan Perancis. Di negeri Belanda
beberapa peraturan perundang-
undangan (seperti, ordonnance Sur les setelah berakhir pendudukan Perancis
Donations yang mengatur mengenai tahun 1813, maka berdasarkan
soal-soal pemberian, ordonnance Sur Undang-Undang Dasar (Grond Wet)
les Tertament yang mengatur Negeri Belanda tahun 1814 (Pasal 100)
mengenai soal-soal testamen, dibentuk suatu panitia yang bertugas
ordonannce Sur les Substitutions
fideicommissaires yang mengatur membuat rencana kodifikasi Hukum
mengenai soal-soal substitusi. Perdata, diketuai Mr. J.M. Kemper.
Kodifikasi Hukum Perdata di Perancis
baru berhasil diciptakan sesudah Pada tahun 1816 oleh Kemper
Revolusi Perancis (1789-1795), di
mana pada tanggal 12 Agustus 1800 menyampaikan kepada Raja suatu
oleh Napoleon dibentuk suatu panitia
yang diserahi tugas membuat rancangan kodifikasi Hukum Perdata,
kodifikasi, yang menjadi sumbernya
adalah: tapi rancangan ini tidak diterima oleh
1. Hukum Romawi yang digali dari para ahli hukum bangsa Belgia (pada
hasil karya-karya para sarjana
bangsa Perancis yang kenamaan waktu itu negeri Belanda dan negeri
(Dumolin, Domat dan Pothier);
Belgia merupakan suatu negera)
3. Hukum Kebiasaan Perancis, lebih-
lebih hukum kebiasaan dari Paris; karena rencana tersebut disusun
4. Ordonansi-Ordonansi; Kemper berdasarkan Hukum Belanda
5. Hukum Intermediare, yakni hukum
Kuno. Para ahli Hukum Bangsa Belgia
yang ditetapkan di Perancis sejak
permulaan Revolusi Perancis menghendaki agar rancangan itu
hingga Code Civil terbentuk.
disusun menurut Code Civil
Kodifikasi Hukum Perdata
Perancis, sebagaimana dimaksudkan Perancis. Setelah mendapat sedikit
selesai dibentuk tahun 1804 dengan
nama Code Civil des Francais. Code perubahan, maka rancangan itu
Civil ini mulai berlaku sejak tanggal 21
Maret 1804. Setelah diadakan disampaikan kepada Perwakilan Rakyat
14 Belanda (Tweede Kamer)
pada tanggal 22 November
1820. Rencana ini terkenal dengan
nama Ontwerp Kemper (Rencana
Kemper). Dalam perdebatan di
Perwakilan Rakyat Belanda, rencana
Kemper ini mendapat tantangan yang
hebat dari anggota-anggota bangsa
Belgia (wakil-wakil Nederland Selatan)
yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan
Tinggi di Kota Luik (Belgia) yang Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
bernama Nicolai.
memberlakukan peraturan itu
Dalam tahun 1822 rencana sekiranya dipandang perlu. Komisi itu
terdiri dari Mr.C.J Scholten, Mr. I
Kemper itu ditolak oleh Perwakilan Scheiner dan Mr. I.F.H van Nos. Setelah
6 (enam) tahun bekerja komisi tersebut
Rakyat Belanda. Setelah Kemper dibubarkan (dengan titah Raja tanggal
15 Desember 1845 No. 68) berhubung
meninggal dunia tahun 1824, dengan permintaan berhentinya Mr.
Scholten van Out Haaslem oleh karena
pembuatan kodifikasi dipimpin oleh selalu terganggu kesehatannya.
Kemudian dengan titah Raja tanggal 15
Nicolai dengan suatu metode kerja Desember 1845, Jhr. Mr. H.I Wichers
diutus ke Hindia Belanda untuk
yang baru, yaitu dengan menyusun memangku jabatan Ketua Mahkamah
Agung dan Mahkamah Agung Tentara,
daftar pertanyaan tentang hukum yang sebelum berangkat dia diwajibkan
bersama-sama Mr. Scholten van Out
berlaku yang akan dinilai Haarlem untuk menyiapkan rencana
peralatan hukum buat Hindia Belanda
parlemen. Setelah diketahui kehendak yang masih belum selesai dikerjakan.
Rencana peraturan yang telah
mayoritas, panitia lalu menyusun dihasilkan adalah:
rencana-rencana dan mengajukannya 1. Algemene Bepalingen van
Wetgeving voor Nederlandsch Indie
ke parlemen (Perwakilan Rakyat) untuk (Ketentuan umum perundang-
undangan di Indonesia);
diputuskan. Demikianlah cara kerja
2. Burgelijk Wetboek (KUH Perdata);
yang dilakukaan semenjak tahun 1822 3. Wetboek van Koophandel ( KUH
sampai 1826 bagian demi bagian KUH Dagang);
4. Reglement op de Rechterlijke
Perdata Belanda diselesaikan dan
Organisatie en het Beleid der
setiap bagian dimuat tersendiri dalam Justitie (Peraturan susunan
pengadilan dan pengurusan justisi);
Staatsblad, tetapi tanggal mulai 5. Enige Bepalingen betreffende
Misdrijven begaan tergelegenheid
berlakunya tentu saja ditangguhkan van Faillissement en bij Kennelijk
Overmogen, mitsgader bij
sampai seluruhnya selesai. Pada tahun Surseance van Betaling (Beberapa
ketentuan mengenai kejahatan
1829 pekerjaan itu selesai dan diakhiri yang dilakukan dalam keadaan
pailit dan dalam keadaan nyata
dengan baik. Undang-undang yang tidak mampu membayar).
tadinya terpisah dihimpun dalam satu Sebagai hasil kerja Mr. Wicher
dan Mr. Scholten van Out Haarlem
kitab undang-undang yang diberi
15
nomor urut dan diterbitkan serta
ditetapkan berlakunya tanggal 1
Februari 1931. Pada waktu yang sama
dinyatakan pula berlaku Wetboek van
Koophandel (WvK) dan Burgelijke
Rechtsvordering (BRv), sedangkan
Wetboek van Strafrecht (WvS)
menyusul kemudian.
Berdasarkan azas konkordansi
maka peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negeri Belanda
diberlakukan juga buat orang-orang
golongan Eropah di Hindia Belanda.
Dalam hal ini titah Raja Belanda tanggal
15 Agustus 1839 No. 102 dibentuk
suatu komisi dengan tugas membuat
rencana peraturan-peraturan untuk
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
maka dikeluarkan titah Raja tanggal 16 1847 Nomor 60 diberikan kuasa kepada
Mei 1846 No. 1 dan beberapa hari Gubernur Hindia Belanda untuk
kemudian berangkat Mr. Wicher ke mengundurkan penetapan saat
Hindia Belanda membawa kitab-kitab berlakunya peraturan-peraturan
hukum yang telah selesai hukum tersebut. Persiapan
dikerjakannya serta telah ditandat memberlakukan peraturan-peraturan
angani oleh Raja untuk diberlakukan di hukum tersebut dikerjakan oleh Mr.
Hindia Belanda. Titah Raja Belanda Wichers yang di Hindia Belanda
tanggal 16 Mei 1846 No. 1 itu menjabat sebagai anggota Raad van
semuanya terdiri dari 9 pasal dan isinya State Belanda yang diperbantukan
diumumkan seluruhnya di Hindia pada Gubernur Jenderal. Tugas
Belanda dengan Stbl. 1847 No. 23. Gubernur Jenderal adalah
Dalam Pasal 1 antara lain dinyatakan memberlakukan peraturan-peraturan
bahwa peraturan-peraturan hukum hukum tersebut (Pasal 2 Titah Raja
yang dibuat untuk Hindia Belanda, tanggal 16 Mei 1846 No. 1). Dalam
adalah: (1) Ketentuan umum hubungan ini Mr. Wichers telah
perundang-undangan di Indonesia, (2) membuat beberapa rancangan
Kitab undang-undang hukum perdata, peraturan antara lain “Reglement op de
(3) Kitab undang-undang hukum Uitoefening van de Politie, de
dagang. (4) Peraturan susunan Burgerlijke Rechtspleging en de
pengadilan dan pengurusan justisi, dan Strafvordering onder de Indonesiers
(5) Beberapa ketentuan mengenai (golongan hukum Indonesia asli) en de
kejahatan yang dilakukan dalam Vreemde Oosterlingen (golongan
keadaan pailit dan dalam keadaan hukum Timur Asing) op Java en
nyata tidak mampu Madoera” (Stbl. 1848 No. 16 jo 57)
membayar. Kemudian dalam Pasal 2 yang sekarang sebagai Reglemen
titah Raja ditentukan, bahwa Gubernur Indonesia Baru (RIB). Akhirnya dengan
Jenderal Hindia Belanda akan suatu peraturan penjalan
mengatur tindakan-tindakan yang (invoeringsverordening) yang bernama
diperlukan untuk mengumumkan “Bepalingen omtrent de Invoering van
peraturan-peraturan tersebut dalam en de Overgang tot de Niewe
bentuk yang lazim digunakan di Hindia Wetgeving (Stbl. 1848 No. 10) yang
Belanda, sebelum atau pada tanggal 18 disingkat dengan “Overgangs-
Mei 1847 serta untuk bepalingen” (peraturan peralihan) yang
memberlakukannya sebelum atau pada juga disusun oleh Mr. Wichers, maka
tanggal 1 Januari 1848. kodifikasi Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek) menjadi berlaku di Hindia
Dalam sejarah tercatat, Belanda tanggal 1 Mei Tahun 1848.
perjalanan kapal yang membawa kitab-
kitab hukum itu ternyata terlambat tiba Pasal 1 Peraturan Peralihan
di Indonesia, sehingga menimbulkan
terhambatnya segala persiapan untuk menyatakan bahwa, “pada waktu
memberlakukan perundang-undangan
yang baru itu. Maka oleh karena itu kodifikasi hukum tersebut mulai
dengan Titah Raja tanggal 10 Pebruari
berlaku, maka hukum Belanda Kuno,
Hukum Romawi dan semua statuta
aturan yang baru itu” dan dalam Pasal
16
2 nya, hal tersebut tidak mengenai Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
Hukum Pidana.
Perdata Indonesia ini, Scholten dan
Berdasarkan fakta-fakta sejarah kawan-kawannya berkonsultasi dengan
tentang terbentuknya Code Civil J. Van de Vinne, Directueur Lands
Perancis, KUH Perdata Belanda dan Middelen en Nomein. Oleh karenanya,
yang sekarang masih berlaku di ia juga turut berjasa dalam kodifikasi
Indonesia adalah KUH Perdata yang tersebut.
telah menyerap atau mengambil alih
secara tidak langsung asas-asas dan Di samping itu, sejarah
kaidah-kaidah hukum yang berasal dari mengenai perkembangan Hukum
Hukum Romawi, Hukum Perancis Kuno, Perdata yang berkembang di Indonesia
Hukum Belanda Kuno dan sudah tentu bahwa Hukum Perdata tertulis yang
pula hukum yang tumbuh dan berlaku di Indonesia merupakan
berkembang dalam masyarakat di produk Hukum Perdata Belanda yang
mana dan pada masa kodifikasi diberlakukan asas korkondansi, yaitu
tersebut diciptakan pada waktu ratusan hukum yang berlaku di negeri jajahan
tahun yang silam. (Belanda) yang sama dengan
ketentuan yang berlaku di negeri
B. Sejarah Hukum Perdata di penjajah.
Indonesia
Secara makro subtansial,
Pada tanggal 31 Oktober 1837, perubahan-perubahan yang terjadi
Scholten van Oud Haarlem diangkat pada Hukum Perdata Indonesia, yaitu:
menjadi ketua panitia kodifikasi dengan
Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer 1. Pada mulanya Hukum Perdata
masing-masing sebagai anggota, tapi Indonesia merupakan ketentuan-
panitia ini belum berhasil membuat ketentuan pemerintahan Hindia
kodifikasi. Akhirnya dibentuk panitia Belanda yang di berlakukan di
baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten Indonesia (Algemene Bepalingen
van Oud Haarlem lagi, tetapi van Wetgeving/AB), sesuai dengan
anggotanya diganti, yaitu Mr. J. Stbl. No.23 tanggal 30 April 1847
Schneither dan Mr. J. Van Nes.Ppanitia yang terdiri dari 36 pasal.
inilah yang berhasil mengkodifikasi
KUH Perdata Indonesia berdasarkan 2. Dengan konkordansi pada tahun
asas konkordasi yang sempit. Artinya 1848 diundangkan KUH Perdata oleh
KUH Perdata Belanda banyak menjiwai pemerintah Belanda. Di samping
KUH Perdata Indonesia karena KUH KUH Perdata berlaku juga KUH
Perdata Belanda dicontoh dalam Dagang yang diatur dalam Stbl.1847
kodifikasi KUH Perdata Indonesia. No.23.
Kodifikasi KUH Perdata Dalam Perspektif sejarah,
Indonesia diumumkan pada 30 April Hukum Perdata yang berlaku di
1847 melalui Statsblad No. 23 dan Indonesia terbagi dalam 2 (dua)
mulai berlaku pada 1 Januari 1848. periode, yaitu periode sebelum
Dalam menghasilkan kodifikasi KUH Indonesia merdeka dan periode setelah
Indonesia Merdeka.
1. Sebelum Indonesia merdeka
17
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
Sebagaimana negara jajahan, mengenai B.W. tersebut ada sedikit
maka hukum yang berlaku di Indonesia
adalah hukum bangsa penjajah, penyimpangan, yaitu Bagian 2 dan
termasuk Hukum Perdata Indonesia.
Hukum Perdata yang diberlakukan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai
bangsa Belanda untuk Indonesia
mengalami adopsi dan penjalanan upacara yang mendahului
sejarah yang sangat panjang. Pada
masyarakat Indonesia mengenal pernikahan dan mengenai pena-
Hukum Adat atau Hukum Agama,
kemudian di Indonesia berdasarkan hanan pernikahan) tidak berlaku
azas korkondansi maka dikehendaki
perundang-undangan di Negara bagi mereka, sedangkan untuk
Belanda berlaku untuk orang-orang
Eropa di Hindia Belanda (Indonesia). mereka ada pula Burgerlijke Stand
tersendiri. Selanjutnya ada pula
suatu peraturan perihal
pengangkatan anak (adopsi),
karena hal ini tidak terkenal di
dalam B.W.
Golongan warga negara bukan
asli berasal Tionghoa atau Eropah
Keanekaragaman hukum yang (yaitu Arab, India dan lain-lain)
berlaku di Indonesia bersumber pada berlaku sebagian dari KUH Perdata,
ketentuan dalam Pasal 165 Indeche
Staatregeling (IS), yang membagi yaitu pada pokoknya hanya bagian-
penduduk Hindia Belanda atas 3 (tiga)
golongan, yaitu: bagian yang mengenai hukum
kekayaan/harta benda
(vermogensrecht), jadi tidak yang
mengenai hukum kepribadian dan
1. Golongan Eropa, semua orang kekeluargaan (personen en
Belanda, semua orang Jepang, familierecht) maupun mengenai
semua orang lain yang di Hukum Warisan. Mengenai bagian-
negaranya tunduk pada hukum bagian hukum tersebut, berlaku
yang sama dengan hukum Belanda, hukum mereka sendiri dari negeri asal.
anak sah dan diakui menurut
undang-undang yang lahir dari Berdasarkan pedoman-
Hindia Belanda, yaitu berlaku KUH pedoman yang disebutkan di atas, di
Perdata. zaman Hindia Belanda telah ada
2. Golongan Bumiputra berlaku beberapa Peraturan Eropah yang telah
Hukum Adat, yaitu hukum yang dinyatakan berlaku untuk Bangsa
sejak dahulu sudah berlaku di Indonesia asli, seperti Pasal 1601-
kalangan rakyat yang sebagian 1603 lama dari KUH Perdata, yaitu
besar belum tertulis. perihal perjanjian (Stbl. 1879 No.
3. Golongan Timur Asing yang berasal 256), Pasal 1788-1791 KUH Perdata
Tionghoa, Arab, India dan lainnya perihal hutang-hutang dari perjudian
yang tidak termasuk golongan (Stbl. 1907 No. 306) dan beberapa
Eropa dan Bumiputra berlaku KUH pasal dari KUH Dagang, yaitu sebagian
Perdata dan Kitab Undang-Undang besar dari Hukum Laut (Stbl. 1933 No.
Hukum Dagang (KUH 49).
Dagang)/Wetboek van
Koophandel), dengan pengertian, Selanjutnya, ada beberapa
peraturan yang secara khusus dibuat
bahwa bagi Golongan Tionghoa
18
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
untuk Bangsa Indonesia, seperti baru berdasarkan UUD 1945. KUH
Ordonansi Perkawinan Bangsa Perdata Indonesia sebagai induk
Indonesia Kristen (Stbl. 1933 No. 74), Hukum Perdata Indonesia. Belum
Ordonansi tentang Maskapai Andil adanya aturan hukum yang baru maka
Indonesia atau I.M.A. (Stbl. 1939 No. untuk menghindari kekosongan hukum
569 berhubung dengan No. 717) dan berdasarkan Aturan Peralihan maka
Ordonansi tentang Perkumpulan masih diberlakukan Hukum Perdata
Bangsa Indonesia (Staatsblad 1939 tersebut di Indonesia. Secara yuridis
No. 570 berhubung dengan No. 717). formil, kedudukan KUH Perdata masih
tetap sebagai undang-undang sebab
Ada pula peraturan-peraturan tidak pernah dicabut dari
yang berlaku bagi semua golongan kedudukannya sebagai undang-
warga negara, misalnya, Undang- undang. Namun sekarang KUH Perdata
Undang Hak Pengarang (Autheurswet bukan lagi sebagai KUH Perdata yang
tahun 1912), Peraturan Umum tentang bulat dan utuh, karena beberapa
Koperasi (Stbl. 1933 No. 108), bagian dari KUH Perdata sudah tidak
Ordonansi Woeker (Stbl. 1938 No. 523) berlaku lagi karena sudah ada unifikasi
dan Ordonansi tentang Pengangkutan hukum, seperti berkaitan dengan
di Udara (Stbl. 1938 No. 98). Hukum Agraria yang sudah mempunyai
Undang-undang Pokok Agraria.
Pembedaan sebagaimana
dimaksudkan, dapat diartikan erat Soepomo pernah mengemuka-
hubungannya dengan sejarah dan sisa- kan dan mengingatkan dalam pidato
sisa politik masa lampau dari Dies Natalis Universitas Gajah Mada
Penjajahan Kolonial Belanda, yang Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus
sampai saat ini masih tetap berlaku 1947, “bahwa hukum dalam
sebagai hukum positif berdasarkan masyarakat itu dipengaruhi oleh
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. perkembangan masyarakat itu sendiri,
Sementara itu dalam penamaan maka Hukum Perdata Nasional
istilahnya, konsorsium ilmu hukum, nantinya harus pula dapat
mempergunakan istilah Hukum Perdata menyesuaikan dirinya dengan cita-cita
ditujukan untuk KUH Perdata dan nasional menurut aspirasi Bangsa
Hukum Adat untuk Hukum Perdata Indonesia”. Dalam menanggapi
Adat. Kenyataan ini dapat diartikan, perkembangan Hukum Perdata dewasa
bahwa dibidang Hukum Perdata terjadi ini perlu diarahkan kepada arus
dualisme, di mana untuk golongan pembawaan jiwa dan kebudayaan
Erofah diberlakukan KUH Perdata, nasional menuju kepada penemuan
sebaliknya untuk golongan Bumi Putera Hukum Perdata Nasional yang dapat
diberlakukan Hukum Adat mereka. memenuhi kebutuhan-kebutuhan
2. Setelah Indonesia merdeka, tindak-tindak perdata, baik yang
bersifat dan beraliran barat maupun
Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan yang bersendi kepada norma-norma
UUD 1945, KUH Perdata Hindia Belanda
tetap dinyatakan berlaku sebelum kebudayaan timur”
digantikan dengan undang-undang
Beranjak dari pendapat ahli
hukum tersebut, hal ini dapat diartikan
19
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
bahwa “adanya harapan agar para undang, melainkan sebagai dokumen
saja yang hanya menggambarkan
penerus bangsa ini untuk lebih suatu kelompok hukum yang tidak
tertulis”. Selanjutnya gagasan
memperhatikan kehidupan bangsanya Sahardjo, dikemukakan lagi dalam
Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan
disamping tetap memperhatikan Indonesia (MIPI) di Yogyakarta Tahun
1962 melalui prasaran Mr. Wirjono
pergaulan dengan bangsa lainnya. Prodjodikoro dengan judul “Keadaan
Transisi dari Hukum Perdata Barat”, di
Dikatakan demikian, karena berbagai mana isi prasaran tersebut
mengemukakan hal-hal sebagai
produk peraturan-peraturan berikut:
peninggalan penjajahan Belanda,
seperti KUH Perdata, KUH
Dagang, dapat dikatakan
telah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, walaupun
sebenarnya telah ada berbagai produk
peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan oleh negara, seperti 1. Peraturan dari zaman Belanda yang
Undang-undang Pokok Agraria No. 5 sekarang masih berlaku dan belum
Tahun 1960, Undang-undang Pokok dicabut, sudah tidak sesuai lagi
Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dengan kepentingan masyarakat
Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia saat ini;
No. 1 Tahun 1995, Undang-udang Hak 2. Mempertanyakan; “apakah KUH
Tanggungan Atas Tanah dan benda- Perdata harus menunggu dicabut
benda yang ada di atas Tanah No. 4 dulu, untuk memberhentikan
Tahun 1996, Undang-undang Jaminan berlakunya sebagai Undang-
Fiducia No. 42 Tahun 1999, Undang- undang di Indonesia”;
undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, 3. Gagasan Sahardjo, untuk
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menganggap KUH Perdata tidak
No. 3 Tahun 1963 dan lain-lain. lagi sebagai undang-undang tetapi
hanya sebagai dokumen yang berisi
Adanya ketentuan-ketentuan di hukum tidak tertulis saja, adalah
atas dan peraturan lainnya sangat sangat menarik. Artinya dengan
berpengaruh terhadap keutuhan menganggapnya sebagai dokumen,
ketentuan peninggalan penjajahan dan para hakim akan lebih leluasa untuk
oleh karenanya keadaan itu janganlah mengenyampingkan pasal-pasal
membuat bangsa ini terbuai dengan KUH Perdata yang tidak sesuai lagi
adanya Aturan Peralihan Pasal II UUD dengan kepentingan nasional;
1945 yang dibuat tanpa batas yang 4. Karena KUH Perdata hanya tinggal
jelas dan tegas tentang saat kapan sebagai pedoman saja, maka demi
berakhirnya. Mencermati keadaan kepentingan hukum dia perlu
tersebut, Sahardjo sewaktu menjadi secara tegas dicabut.
Menteri Kehakiman RI pada Tahun Pencabutannya tidak perlu dengan
1962 memunculkan suatu gagasan suatu undang-undang, tetapi cukup
yang diajukan dalam rapat Badan dengan suatu pernyataan saja dari
Perancang Hukum Nasional pemerintah atau Mahkamah Agung.
(BPHN) menyarankan bahwa “khusus
KUH Perdata tidak lagi sebagai undang- Kelanjutan gagasan Sahardjo,
dibawa pada Kongres MIPI mendapat
20
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
tanggapan positif dari Mr. Wirjono tertulis. Tegasnya, tidak setuju,
Prodjodikoro yang waktu itu sebagai untuk menjadikan aturan-aturan
Ketua Mahkamah Agung RI yang KUH Perdata yang masih bisa
mengeluarkan Surat Edaran No. 3 berlaku menjadi hukum kebiasaan
Tahun 1963 yang berisi gagasan; (Hukum Adat), sebab:
“untuk menganggap KUH Perdata tidak a. Kelompok-kelompok hukum,
lagi sebagai undang-undang, yang sekarang di atur dalam
konsekuensi gagasan ini adalah KUH Perdata, akan menjelma
dengan mencabut berlakunya nanti di dalam hukum nasional
sebanyak 8 (delapan) pasal dari KUH kita juga dalam bentuk tertulis.
Perdata tersebut”. Dasar Setapak kearah itu telah kita
pertimbangan keluarnya SEMA berawal lakukan yaitu sebahagian dari
dari prasaran dalam Kongres MIPI Buku II telah diatur secara lain
tahun 1962, hadirin yang umumnya di dalam Undang-undang Pokok
menyetujuinya dan demikian juga Agraria. Hukum Perjanjian
halnya yang tidak ikut kongres juga (Buku III) sedang dalam
menerimanya. Tetapi kemudian dalam perencanaan Hukum Acara
kenyataannya harus diakui banyak juga Perdata, yang melingkupi
dari mereka yang tidak hadir yang sebahagian dari Buku IV sedang
menentang gagasan Sahardjo dan dirancangkan. Jadi, tidak logis
keluarnya SEMA No. 3 Tahun 1963 kalau yang tertulis sekarang itu
tersebut, diantaranya adalah Mahadi dijadikan tidak tertulis, untuk
dan Subekti sebagai pengganti Mr. kemudian dijadikan tertulis
Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua kembali (meskipun dengan
Mahkamah Agung pada waktu itu. perubahan-perubahan).
b. Dengan berlakunya aturan-
Menanggapi persoalan yang aturan KUH Perdata sebagai
dikemukakan Menteri Kehakiman hukum adat, tidak hilang segi
Sahardjo tersebut, Mahadi diskriminatifnya. Mungkin
berpendapat sebagai berikut: hilang segi intergentilnya, tapi
1. KUH Perdata sebagai kodifikasi masih tetap ada segi
sudah tidak berlaku lagi. “interlokalnya”.
2. Yang masih berlaku ialah aturan- c. Dengan memperlakukan KUH
aturannya, yang tidak Perdata sebagai hukum adat,
bertentangan dengan semangat tidak ada lagi alasan untuk
serta suasana kemerdekaan. mempertahankan peraturan-
3. Diserahkan kepada yurisprudensi peraturan tentang Burgerlijke
dan doktrina untuk menetapkan Stand sebagai aturan-aturan
aturan mana yang masih berlaku tertulis.
dan aturan mana yang tidak bisa d. Kedudukan KUH Perdata
dipakai lagi. rasanya harus kita tilik
4. Tidak setuju diambil suatu tindakan bergandengan dengan
legislatif untuk menyatakan bahwa kedudukan KUH Dagang.
aturan-aturan KUH Perdata dicabut e. Menjadikan aturan-aturan KUH
sebagai aturan-aturan Perdata sebagai hukum adat
21
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
mempunyai akibat psikologis kalangan ahli hukum, praktisi hukum
terhadap alam pemikiran hakim dan para pihak yang mempunyai
madya. kewenangan dalam pengambilan
keputusan, untuk terus menggali dan
Ketidaksetujuan Subekti mencermati berlakunya ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang
dikemukakannya di depan Seminar sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa,
dan tidak terpaku dengan Aturan
Hukum Nasional II di Semarang pada Peralihan Pasal II UUD 1945 yang tidak
membuat batasan yang jelas dan tegas
Tahun 1968 dan pada saat ceramah tentang limit waktu berakhirnya
ketentuan peninggalan penjajahan
dihadapan dosen Hukum Dagang saat tersebut.
mengikuti “Post Graduate Course” di
Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada Yogyakarta Tahun 1975.
Menurut Subekti, bahwa “baik
gagasan seorang Menteri Kehakiman Ketentuan-ketentuan pening-
maupun SEMA, bukanlah merupakan galan penjajahan sudah berusia cukup
sesuatu sumber hukum formal, itu lama, di mana di negeri Belanda sendiri
hanya dapat dianggap sebagai suatu sebenarnya sudah sejak lama tidak
anjuran pada para hakim untuk jangan diberlakukan lagi. Sewajarnya bangsa
takut-takut menyingkirkan pasal-pasal Indonesia memikirkan tentang
dari KUH Perdata yang dirasakan sudah bagaimana ketentuan-ketentuan yang
tidak sesuai lagi dan membuat berkaitan peraturan-peraturan
yurisprudensi, sebab hanya peninggalan penjajahan tersebut
yurisprudensilah yang dapat diganti dan atau dinyatakan tidak
menyingkirkan pasal-pasal dari KUH berlaku lagi dengan jalan terus
Perdata itu, seperti Pasal 108 KUH berupaya membuat dan
Perdata, Arrest 31 Januari 1919 yang memberlakukan ketentuan baru yang
memperluas pengertian Pasal 1365 sesuai dengan keadaan bangsa dan
KUH Perdata, Arrest Bierbrouwerij kemajuan zaman, karena ketentuan-
Oktober 1925 yang menyingkirkan ketentuan yang bersifat keperdataan
Pasal 1152 KUH Perdata yang dalam perkembangannya dan
mengharuskan penyerahan barang penerapannya dapat saja dipengaruhi
yang digadaikan, tetap dalam oleh berbagai aspek hukum lainnya,
kekuasaan orang yang menggadaikan”. seperti aspek hukum pidana,
Melihat uraian di atas, dapat administrasi maupun ketentuan hukum
dikatakan bahwa keberadaan KUH
Perdata sebagai ketentuan undang- internasional sebagai akibat pengaruh
undang hingga saat ini masih terus
diperdebatkan, artinya usulan-usulan global dan hubungan antar warga yang
yang menganggap dia hanya sebagai
dokumen hukum saja tetap menjadi berlainan kewarganegaraannya.
perdebatan di antara kalangan ahli
hukum, tetapi setidak-tidaknya ide itu
perlu terus dipikirkan dan
dipertimbangkan, terutama baik
22
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
Literatur:
Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum
Perdata Indonsesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Ahmad Supriyadi, 2010, Hukum
Perdata, Nora Media Enterprise,
Kudus.
Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan
Azas-azas Hukum Perdata,
Alumni, Bandung.
Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum
Perdata, Intermasa, Jakarta.
Vollmar, 1996, Pengantar Hukum
Perdata 1, Rajawali Press,
Jakarta.
Soal Latihan:
1. Jelaskan tentang proses kodifikasi
Hukum Perdata Belanda?
2. Apa yang dimaksud dengan azas
korkondansi?
3. Jelaskan tentang proses kodifikasi
Hukum Perdata Indonesia?
4. Apa yang dimaksud dengan
pluralisme hukum dan unifikasi
hukum?
5. Jelaskan penyebab terjadi
pluralisme dalam Hukum Perdata di
Indonesia?
6. Bagaimanakah kedudukan KUH
Perdata setelah Indonesia
merdeka.
23
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
BAB III
PERIHAL MENGENAI ORANG DALAM
HUKUM PERDATA
Tujuan Instruksional Khusus Dalam pengertian ini subyek
hukum memiliki wewenang yang dibagi
Mahasiswa diharapkan dapat menjadi 2 (dua), yaitu:
menjelaskan perihal mengenai orang 1. Wewenang untuk mempunyai hak
dalam Hukum Perdata: Pengertian (rechts bevoegdheid)
Subjek Hukum, Kewenangan Berhak 2. Wewenang untuk
serta Kewenangan Bertindak melakukan/menjalankan perbuatan
Sub Pokok Bahasan hukum dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
A. Pengertian Subjek Hukum Subjek hukum terdiri dari orang
B. Kewenangan Berhak
C. Kewenangan Bertindak (natuurlijk persoon) dan badan hukum
(rehts persoon). Orang dalam arti
hukum terdiri dari manusia pribadi
Uraian: dan badan hukum. Manusia pribadi
A. Pengertian Subjek Hukum adalah subjek hukum dalam arti
Istilah subyek hukum berasal biologis, sebagai gejala alam, sebagai
dari terjemahan recht subject
(Belanda) atau law of subject (Inggris). mahluk budaya yang berakal dan
Pada umumnya subjek hukum diartikan
sebagai pendukung hak dan kewajiban. lainnya termasuk mempunyai
Pengertian subyek hukum, menurut
Algra adalah setiap orang yang keinginan (kawin) sebagai manusia
mempunyai hak dan kewajiban, jadi
mempunyai wewenang hukum (recht pribadi mahluk ciptaan Tuhan.
bevoegheid) dan kewajiban hukum.
Pengertian wewenang hukum (recht Ada dua pengertian manusia,
bevoegheid) adalah kewenangan untuk yaitu biologis dan yuridis. Di dalam
mempunyai hak dan kewajiban untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia
menjadi subjek dari hak-hak. disebutkan bahwa manusia adalah
makhluk yg berakal budi (mampu
menguasai makhluk lain), sedangkan
Chidir Ali mengartikan manusia adalah
makhluk yang berwujud dan berohani,
yang berasa, yang berbuat dan menilai,
berpengatahuan dan berwatak.
Pengertian ini difokuskan pada
pengertian manusia secara biologis di
mana manusia mempunyai akal yang
24
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
membuatnya berbeda dengan makhluk negara adalah sama kedudukannya
lain. Namun secara yuridis, para ahli di dalam hukum.
berpendapat bahwa manusia sama
dengan orang (persoon) dalam hukum. Badan hukum (recht persoon)
Ada 2 (dua) alasan manusia disebut
dengan orang (persoon), yaitu: adalah subjek hukum ciptaan
manusia mempunyai hak-hak subyektif
dan kewenangan hukum. Dalam hal ini manusia pribadi berdasarkan
kewenangan hukum berarti kecakapan
untuk menjadi subyek hukum, yaitu hukum, yang diberi hak dan
sebagai pendukung hak dan kewajiban.
kewajiban seperti manusia pribadi.
Badan hukum adalah subjek hukum
dalam arti yuridis, sebagai badan
ciptaan manusia berdasarkan hukum,
yang mempunyai hak dan kewajiban
Pengakuan sebagai subjek sebagai manusia pribadi, namun
hukum, misalnya dapat dilihat dalam tidak memiliki akal, perasaan dan
Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata, jika lainnya termasuk tidak dapat
seorang anak yang ada dalam menerima warisan sebagaimana
kandungan dianggap telah lahir (ada) manusia pribadi karena badan
apabila kepentingannya hukum adalah badan ciptaan
menghendaki, sedangkan bila anak manusia pribadi berdasarkan hukum.
terlahir meninggal pada saat Menurut Soemitro, suatu badan
yang dapat mempunyai harta
dilahirkan maka dianggap tidak kekayaan, hak serta kewajiban seperti
orang-orang pribadi. Pendapat lain
pernah ada. Dalam hal ini punya arti berpendapat bahwa badan hukum
adalah kumpulan orang-orang yang
penting pengakuan manusia pribadi bersama-sama bertujuan untuk
mendirikan suatu badan, yaitu (1)
sebagai subjek hukum telah berwujud himpunan, dan (2) harta
kekayaan yang disendirikan untuk
mendapat pengakuan sejak anak tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan
yayasan (Sri Soedewi Masjchoen)
masih dalam kandungan jika
kepentingan anak menghendaki.
Contoh, menerima warisan, menerima
hibah.
Oleh karena itu, tidak ada satu Kalau dilihat dari pendapat
hukuman yang dapat mengakibatkan tersebut badan hukum dapat
kematian perdata (burgerlijke dood) dikategorikan sebagai subjek hukum
atau kehilangan segala hak perdata. sama dengan manusia disebabkan
Berarti betapapun kesalahan yang karena:
dilakukan oleh seseorang (warga
negara) sampai jatuhnya putusan 1. Badan hukum itu mempunyai
pengadilan, maka putusan pengadilan kekayaan sendiri
tersebut tidak dapat menghilangkan
kedudukannya sebagai pendukung 2. Sebagai pendukung hak dan
hak dan kewajiban perdata (Pasal kewajiban
3 KUH Perdata). Indonesia sebagai
negara hukum mengakui manusia 3. Dapat menggugat dan digugat di
pribadi sebagai subjek hukum muka pengadilan
sebagaimana ditegaskan di dalam
UUD 1945, bahwa semua warga 4. Ikut serta dalam lalu lintas
melakukan jual beli
25
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
5. Mempunyai tujuan dan kepentingan menurut UU. Pengakuan itu
Terdapat 3 (tiga) macam diberikan oleh pemerintah karena isi
klasifikasi badan hukum berdasarkan
eksistensinya, yaitu: anggaran dasarnya tidak dilarang
oleh UU, tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, tidak bertentangan
1. Badan hukum yang berbentuk oleh dengan kesusilaan dan badan
pemerintah (penguasa), contoh, hukum itu tidak akan melanggar
badan-badan pemeritah, undang-undang. Pengakuan
Perusahaan Negara (Perum). diberikan melalui pengesahan
2. Badan hukum yang diakui oleh anggaran dasar.
pemerintah (penguasa), contoh:
Perseroan Terbatas (PT), Koperasi. Badan hukum yang
diperbolehkan adalah yang tidak
3. Badan hukum yang diperbolehkan dibentuk oleh pemerintah dan tidak
atau untuk suatu tujuan tertentu
bersifat ideal, contoh, yayasan memerlukan pengakuan dari
(pendidikan, sosial, keagamaan)
pemerintah menurut undang-
undang, tapi diperbolehkan karena
tujuannya yang bersifat ideal di
bidang sosial. Contoh, Yayasan
Pendidikan, Yayasan Ilmu
Badan hukum yang dibentuk Pengetahuan, Yayasan Keagamaan,
oleh pemerintah adalah badan
hukum yang sengaja diadakan oleh Yayasan Kebudayaan. Untuk
pemerintah untuk kepentingan
negara, baik lembaga-lembaga memastikan Anggaran Dasar Badan
negara maupun perusahaan milik
negara. Badan hukum ini dibentuk hukum ini tidak bertentangan
oleh pemerintah untuk kepentingan
negara, badan hukum ini dibentuk dengan ketertiban umum, tidak
dengan Undang-Undang (UU) atau
dengan Peraturan Pemerintah (PP). bertentangan dengan kesusilaan,
Pembentukan dengan UU maka
pembentukan hukum itu adalah maka akta pendirian yang memuat
Presiden bersama perwakilan rakyat,
sedangkan yang dibentuk dengan PP anggaran dasar harus dibuat
maka pembentukan badan hukum itu
adalah Presiden sebagai kepala dihadapan Notaris.
pemerintahan.
Berdasarkan segi kewenangan
Badan hukum yang diakui hukum yang diberikan kepada badan
oleh pemerintah adalah badan hukum, maka badan hukum dapat
hukum yang dibentuk oleh pihak diklasifiksikan menjadi 2 (dua)
swasta/pribadi warga negara untuk macam, yaitu:
kepentingan pribadi pembentukannya
sendiri. Badan hukum tersebut 1. Badan Hukum Publik
mendapat pengakuan dari pemerintah
(kenegaraan), yaitu badan
hukum yang dibentuk oleh
pemerintah, diberi wewenang
menurut Hukum Publik, misalnya
departemen pemerintah, lembaga
negara seperti MPR, DPR.
2. Badan Hukum Privat
(keperdataan), yaitu badan
hukum yang dibentuk oleh
pemerintah atau swasta, diberi
26
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
kewenangan menurut Hukum paling mutlak adalah Hak Milik
Perdata. (Eigendom). Benda yang dilekati oleh
Hak Eigendom dapat dipergunakan
Berdasarkan segi tujuan untuk apa saja oleh Eigener-nya
(dalam batas-batas tertentu) dan Hak
keperdataan yang hendak dicapai Eigendom ini dapat dipertahankan
oleh badan hukum itu, maka badan terhadap siapa saja.
hukum perdata dapat diklasifikasikan
menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Hak Mutlak dapat dibagi 3
(tiga), yaitu:
1. Badan Hukum yang bertujuan
memperoleh laba, terdiri dari 1. Hak-hak kepribadian, yaitu hak
Perusahaan Negara, yaitu individu atas kehidupannya,
Perusahaan Umum (Perum),
Perseroan Terbatas (PT), badannya, kehormatan dan nama
Perusahaan Jawatan (Perjan). baiknya.
2. Badan Hukum yang bertujuan 2. Hak- hak keluarga, hak-hak yang
memenuhi kesejahteraan para timbul dari hubungan
anggotanya, yaitu Koperasi. kekeluargaan seperti kekuasaan
3. Badan Hukum yang bertujuan orang tua, perwalian, kekuasaan
bersifat ideal di bidang sosial, suami terhadap istri dan harta
pendidikan, ilmu pengetahuan bendanya. Hak ini dijalankan
(seperti yayasan, organisasi seiring dengan adanya kewajiban
keagamaan, lembaga wakaf). dari pihak lain.
B. Kewenangan Berhak 3. Hak-hak kebendaan, seperti Hak
Eigendom yang selanjutnya dibagi
Kewenangan berhak adalah dalam hak atas benda yang
kewenangan untuk mendapatkan
segala sesuatu yang dapat memenuhi berwujud dan yang tidak
kebutuhan asasinya yang diberikan
orang lain dari dia lahir sampai dia berwujud. Hak milik intelektual
mati. Kewenangan berhak tidak
sekaligus ada dengan kewenangan juga termasuk dalam kategori ini.
berbuat.
Hak Nisbi (relatif) adalah hak
Hak adalah segala sesuatu yang yang hanya memberikan kewenangan
dapat memenuhi kebutuhan asasinya terhadap seseorang atau lebih dari
yang diberikan orang lain. Terdapat 2 seseorang tertentu yang ber-
(dua) macam hak, yaitu Hak Mutlak kewajiban mewujudkan kewenangan
dan Hak Nisbi. Hak Mutlak adalah hak berhaknya (contoh, hak menagih).
yang dapat diberlakukan pada setiap Jadi, yang penting orang dapat
orang, di samping wewenang dari mengharapkan suatu prestasi dari
orang yang berhak, ada kewajiban orang lain. Hak Nisbi termasuk di
dari setiap orang untuk menghormati dalamnya beberapa hak kekeluargaan
hak tersebut. Pada hak mutlak dan semua hak harta kekayaan yang
terdapat kewenangan orang yang tidak termasuk ke dalam hak mutlak.
berhak untuk berbuat. Hak yang Hubungan hukum yang nisbi ini dikenal
dengan istilah Verbintenis atau
Perutangan /Perikatan.
27
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
Pada dasarnya manusia seseorang yang sifatya membatasi,
diantaranya:
mempunyai hak sejak dalam
1. Tempat tinggal, misalnya dalam
kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), Pasal 3 PP No.24 Th.1960 dalam
Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964
namun tidak semua manusia (tambahan Pasal 3a s/d 3c) jo Pasal
1 ayat 2 UUPA disebutkan larangan
mempunyai kewenangan dan pemilikan tanah pertanian oleh
orang yang bertempat tinggal diluar
kecakapan untuk melakukan perbuatan kecamtan tempat letak tanahnya
(tanah absensi).
hukum. Orang yang dapat melakukan
2. Kewarganegaraan, misalnya dalam
perbuatan adalah orang yang telah Pasal 21 UUPA disebutkan bahwa
hanya WNI yang berhak memiliki
dewasa dan atau sudah kawin. Ukuran hak milik (berupa tanah).
kedewasaan adalah sudah berumur 21 C. Kewenangan Berbuat
tahun dan atau sudah kawin. Pada dasarnya, setiap manusia
memiliki kewenangan berhak, yakni
Sedangkan orang yang tidak cakap kewenangan berhak untuk dilakukan
atau melakukan apa saja sesuai
melakukan perbuatan hukum, adalah dengan ketentuan aturan. Hanya saja
tidak semua manusia mempunyai
(1) orang yang sudah dewasa; (2) kewenangan berbuat atau kewenangan
bertindak. Kewenangan berbuat adalah
orang yang berada dibawah kewenangan seseorang untuk berbuat
hukum pada umumnya. Berbuat hukum
pengampunan atau pengawasan; (3) adalah melakukan perbuatan-
perbuatan yang diatur oleh hukum
Kurang cerdas; (4) sakit ingatan (Pasal (menimbulkan akibat hukum) dan
kalau dilanggar akan ada sanksinya.
1331 KUH Perdata) Kewenangan berbuat ada ketika
seseorang sudah dewasa (Pasal 330
Hukum Perdata juga KUH Perdata) atau sudah kawin.
memandang bahwa setiap manusia Oleh karena itu, setiap manusia
yang mempunyai kewenangan berhak
mempunyai hak yang sama, baik itu belum tentu mempunyai kewenangan
berbuat atau bertindak. Contoh,
manusia yang sudah dewasa ataupun seseorang yang sudah mandiri
dikatakan cakap untuk melakukan
manusia yang masih belum dewasa, perbuatan hukum. Sebaiknya dikatakan
belum dewasa apabila orang tersebut
maka hak-haknya tetaplah sama. belum mandiri dan belum berkeluarga.
Berakhirnya seseorang sebagai
pendukung hak dan kewajiban dalam
Hukum Perdata adalah apabila ia
meninggal dunia. Pertanyaan, apakah
manusia yang tidak normal memiliki
kewenangan berhak? Dalam kenyataan
setiap manusia atau setiap individu itu
mempunyai atau mampu
bertanggungjawab atas segala
perbuatan yang dilakukan.
Kewenangan berhak adalah
mengandung pengertian kewenangan
setiap manusia pribadi yang
berlangsung terus menerus hingga
akhir hayatnya. Kewenangan berhak
setiap manusia tidak dapat ditiadakan
oleh suatu ketentuan hukum apapun.
Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi kewenangan berhak
28
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
Undang-Undang Dasar 1945 1. Orang yang masih di bawah umur
melalui Pasal 2 Aturan Peralihan (belum mencapai umur 21 tahun
menyatakan bahwa, ketentuan produk atau belum dewasa);
kolonial masih dapat diberlakukan 2. Orang yang tidak sehat pikirannya
sebelum dibentuk undang-undang (gila), pemabuk dan pemboros,
yang baru. Sampai sekarang belum ada yakni mereka yang ditaruh di bawah
undang-undang baru yang meneruskan curatele (pengampuan).
pengertian dewasa dan belum dewasa. Apabila perbuatan hukum
Oleh karena itu, ketentuan dewasa dan dilakukan oleh orang yang tidak
belum dewasa produk kolonial masih wenang berbuat atau tidak cakap,
berlaku. Misalnya, Pasal 330 KUH maka perbuatan hukumnya dapat
Perdata, untuk golongan Eropa, Stbl. dimintakan pembatalannya
1924 No. 556, untuk golongan Orang (vermetigbaarheid). Tetapi perbuatan
Timur Asing. Contoh lainnya, adalah hukum tersebut, sejak saat dibuat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai dinyatakan batal, tetap sah.
tentang Perkawinan, maka konsep Apabila sudah dibatalkan maka kembali
dewasa dan tidak dewasa menjadi seperti semula, dianggap perjanjian
berubah. Di dalam UUP tersebut bahwa tidak pernah ada.
izin orang tua bagi orang yang akan Kewenangan dan kecakapan,
keduanya merupakan hal yang serupa.
melangsungkan perkawinan jika belum Kewenangan dan kecakapan menjadi
penting ketika dihadapkan pada sahnya
mencapai umur 20 tahun bagi wanita subyek hukum dalam melakukan
perbuatan hukum tertentu. Orang yang
yang akan melangsungkan cakap (wenang melakukan perbuatan
hukum) menurut UU adalah:
perkawinan. Anak yang belum berusia
18 tahun, belum pernah kawin dan
berada di bawah kekuasaan orang tua.
Anak yang belum mencapai usia 18
tahun, belum pernah kawin dan tidak
berada di bawah kekuasaan orang tua, 1. Orang yang dewasa (di atas 18
tahun) atau pernah melangsungkan
tetapi berada di bawah kekuasaan wali. perkawinan
Menurut hukum, setiap orang 2. Tidak dibawah pengampuan, yaitu
tiada terkecuali dapat memiliki hak- orang dewasa tapi dalam keadaan
hak, akan tetapi di dalam hukum dungu, gila, pemboros, dll.
tidaklah semua orang diperbolehkan
bertindak sendiri di dalam 3. Tidak dilarang oleh UU, misal orang
melaksanakan hak-haknya itu. Ada yang dinyatakan pailit oleh UU
beberapa golongan orang yang oleh dilarang untuk melakukan
hukum telah dinyatakan “tidak cakap” perbuatan hukum.
atau “kurang cakap” untuk bertindak
sendiri dalam melakukan perbuatan- Menurut hukum manusia
perbuatan hukum, tetapi mereka itu pribadi (natuurlijk person) mempunyai
harus diwakili atau dibantu oleh orang hak dan kewajiban, akan tetapi tidak
lain. Mereka yang oleh hukum telah selalu cakap hukum (rechts bekwaam)
dinyatakan tidak cakap untuk untuk melakukan perbuatan hukum.
melakukan sendiri perbuatan hukum orang-orang yang menurut undang-
adalah: undang tidak cakap untuk melakukan
perbuatan hukum adalah:
29
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
1. Orang yang belum dewasa, yaitu melakukan perbuatan hukum. Dan
orang yang cakap untuk melakukan
anak yang belum mencapai umur 18 perbuatan hukum (rechts bekwaam)
tidak selalu berwenang untuk
tahun atau belum pernah melakukan perbuatan hukum (rechts
bevoegd).
melangsungkan perkawinan (Pasal Dengan demikian kecakapan hukum
(rechts bekwaamheid) adalah syarat
1330 KUH Perdata jo. Pasal 47 UU
umum, sedangkan kewenangan hukum
Nomor 1 Tahun 1974) (rechts bevoegdheid) adalah syarat
untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah
pengampuan, yaitu orang-orang
dewasa tapi dalam keadaan dungu,
gila, mata gelap, dan pemboros
(Pasal 1330 KUH Perdata jo. Pasal
433 KUH Perdata);
3. Orang-orang yang dilarang undang- Literatur :
undang untuk melakukan
perbuatan-perbuatan hukum Kansil, SH., 1989, Pengantar Ilmu
Hukum dan Tata Hukum
tertentu, misalnya orang dinyatakan Indonesia, Balai Pustaka,
pailit (Pasal 1330 KUH Perdata jo. Jakarta.
Undang-undang Kepailitan).
Jadi orang yang mempunyai Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan
Azas-azas Hukum Perdata,
kecakapan untuk melakukan perbuatan
Alumni, Bandung.
hukum (recht bekwamheid) adalah
orang yang dewasa dan sehat akal Salim HS, 2004, Pengantar Hukum
Perdata Tertulis (BW),
pikirannya serta tidak dilarang oleh
Cetakan Ke-4, Yogyakarta.
suatu undang-undang untuk
melakukan perbuatan hukum tertentu. Soeroso. R, 2007, Perbandingan
Hukum Perdata, Sinar Grafika,
Orang-orang yang belum dewasa dan
Jakarta.
orang-orang yang ditaruh di bawah
pengampuan (curatele) dalam
melakukan perbuatan hukum diwakili Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001,
Kitab Undang-undang Hukum
oleh orang tuanya, walinya atau Perdata, Pradnya Paramita,
pengampunya (curator), sedangkan Jakarta.
Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum
penyelesaian utang piutang orang-
Perdata, Intermasa, Jakarta.
orang yang dinyatakan pailit Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum
dilaksanakan oleh Balai Harta Perdata dalam Sistem Hukum
Nasional, Intermasa, Jakarta.
Peninggalan (weeskamer).
Selanjutnya apabila
dihubungkan dengan kecakapan
hukum (rechts bekwaamheid) dan
kewenangan hukum (rechts
bevoegdheid), maka uraian di atas Catatan:
menunjukkan bahwa setiap orang Setelah selesai Pokok Bahasan ini akan
dilaksanakan Quis.
adalah subyek hukum, yakni
pendukung hak dan kewajiban, namun
tidak setiap orang cakap untuk untuk
30
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
Soal Latihan:
1. Jelaskan tentang subjek hukum dan
siapa saja sebagai subjek hukum?
2. Jelaskan tentang kewenangan
berhak dan siapa saja yang
mempunyai wenang berhak?
3. Jelaskan tentang kewenangan
berbuat dan siapa saja yang
mempunyai wenang berbuat?
4. Sebutkan dan jelaskan siapa saja
yang tidak wenang berbuat?
5. Jelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi kewenangan berhak
seseorang?
31
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
BAB IV
HUKUM PERKAWINAN
Tujuan Instruksional Khusus Berbeda dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan Perkawinan, Pasal 1 menyatakan
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
menjelaskan tentang Hukum batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri
Perkawinan: Pengertian Hukum dengan tujuan membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan
Perkawinan, Syarat-syarat Sah Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Berdasarkan rumusan tersebut,
bahwa perkawinan bukan saja ikatan
Hak dan Kewajiban Suami Istri, lahir batin tetapi mengikat kedua belah
pihak. Sebagai ikatan lahir batin
Perceraian serta Pemisahan Harta perkawinan, perkawinan adalah ikatan
jiwa karena adanya kemauan yang
Kekayaan sama, yang ikhlas sebagai suami isteri.
Perkawinan sah apabila dilakukan
Sub Pokok Bahasan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya.
A. Pengertian Hukum Perkawinan
B. Syarat-syarat Sah Perkawinan B. Syarat-syarat Sah Perkawinan
C. Perjanjian Perkawinan
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam KUH Perdata, untuk
E. Perceraian melaksanakan perkawinan yang sah,
F. Pemisahan Harta Kekayaan maka harus memenuhi syarat-syarat
sahnya perkawinan, yaitu:
Uraian:
1. Kedua pihak telah berumur sesuai
A. Pengertian Hukum dengan yang ditetapkan undang-
Perkawinan undang, yaitu seorang laki-laki 18
tahun dan untuk perempuan 15
Perkawinan adalah pertalian tahun;
yang sah antara seorang laki-laki dan 2. Harus ada persetujuan dari ke dua
pihak;
seorang perempuan untuk waktu yang
3. Untuk seorang perempuan yang
lama. Dalam Pasal 26 KUH Perdata, sudah pernah kawin harus lewat
perkawinan hanya dilihat sebagai
hubungan keperdataan saja.
Perkawinan hanya sah jika memnuhi
syarat-syarat yang ditetapkan di dalam
KUH Perdata, termasuk di dalam
berpoligami adalah suatu pelanggaran
terhadap ketertiban umum, artinya
perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
32
300 hari sesudah putusnya Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
perkawinan;
4. Tidak ada larangan dahm undang- mengetahui yang calon mempelai
undang bagi kedua pihak; berada di bawah curatele.
5. Untuk pihak yang masih di bawah
umur, harus ada izin dari orang tua Surat-surat yang harus
atau walinya. diserahkan kepada Pegawai Pencatatan
Sipil agar ia dapat melangsungkan
Sebelum perkawinan pernikahan, ialah :
dilangsungkan, harus dilakukan lebih 1. surat kelahiran masing-masing
pihak;
dahulu, yaitu:
2. surat pernyataan dari Pegawai
1. pemberitahuan (aangifte) tentang Pencatatan Sipil tentang adanya
izin orang tua, izin mana juga dapat
kehendak akan kawin kepada diberikan dalam surat perkawinan
sendiri yang akan dibuat itu;
Pegawai Pencatatan Sipil
3. proses verbal dari mana ternyata
(Ambtenaar Burgerlijke Stand), perantaraan Hakim dalam hal
perantaraan ini dibutuhkan;
yaitu pegawai yang nantinya akan
4. surat kematian suami atau isteri
melangsungkan pernikahan; atau putusan percerai-an
perkawinan lama;
2. pengumuman (afkondiging) oleh
5. surat keterangan dari Pegawai
pegawai tersebut, tentang akan Pencatatan Sipil yang menyatakan
telah dilangsungkan pengumuman
dilangsungkan pernikahan itu. dengan tiada perlawanan dari
sesuatu pihak;
Terhadap beberapa orang oleh
undang-undang diberikan hak untuk 6. dispensasi dari Presiden (Menteri
mencegah atau menahan (stuiten) Kehakiman), dalam hal ada suatu
dilangsungkannya pernikahan, yaitu: larangan untuk kawin.
1. kepada suami atau isteri serta Pegawai Pencatatan Sipil
anak-anak dari sesuatu pihak yang berhak menolak untuk melangsungkan
hendak kawin; pernikahan, apabila ia menganggap
surat-surat kurang cukup. Dalam hal
2. kepada orang tua kedua belah yang demikian, pihak-pihak yang
pihak; berkepentingan dapat memajukan
permohonan kepada Hakim untuk
3. kepada jaksa (officier van justitie). menyatakan bahwa surat-surat itu
sudah mencukupi.
Seorang suami dapat
Pada asasnya seorang yang
menghalang-halangi perkawinan yang hendak kawin diharuskan menghadap
sendiri di muka Pegawai Burgerilijkle
kedua dari isterinya dan sebaliknya si Stand itu dengan membawa dua orang
saksi. Hanya dalam keadaan yang luar
isteri dapat menghalang-halangi
33
perkawinan yang kedua dari suaminya,
sedangkan anak-anak pun dapat
mencegah perkawinan yang kedua dari
si ayah atau ibunya. Orang tua dapat
mencegah pernikahan, jikalau anaknya
belum mendapat izin dari mereka.
Sebagai alasan bahwa setelah mereka
memberikan izin kemudian mereka
Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
biasa dapat diberikan izin oleh Menteri dalam hal suatu perkawinan
Kehakiman untuk mewakilkan orang dibatalkan, undang-undang telah
lain menghadap yang harus dikuasakan menetapkan sebagai berikut:
secara otentik.
1. jika sudah dilahirkan anak-anak
Suatu perkawinan yang dari perkawinan tersebut, anak-
dilangsungkan di luar negeri sah, anak ini tetap mempunyai
apabila dilangsungkan menurut cara kedudukan sebagai anak yang sah;
yang berlaku di negeri asing yang
bersangkutan, asal tidak bertentangan 2. pihak yang berlaku jujur tetap
dengan negeri asal. memperoleh perkawinan tersebut
hak-hak yang semestinya didapat
Menurut Undang-undang sebagai suami istri.
Perkawinan, syarat-syarat sah 3. orang-orang pihak ketiga yang
berlaku jujur tidak boleh dirugikan
perkawinan adalah : karena pembatalan perkawinan.
1. Adanya persetujuan kedua Larangan untuk kawin bahwa
mempelai; seorang tidak diperbolehkan kawin
dengan saudaranya, meskipun saudara
2. adanya izin dari kedua orang tua tiri, seorang tidak diperbolehkan kawin
atau wali; dengan iparnya, seorang paman
dilarang kawin dengan keponakannya
3. usia calon pria 19 tahun dan dan sebagainya.
wanita 16 tahun;
Izin kedua orang tua harus
4. antara calon pria dan wanita tidak memberikan izin atau ada kata sepakat
ada hubungan keluarga yang tidak antara ayah dan ibu masing-masing
boleh kawin; pihak. Jikalau ada wali pun harus mem-
berikan izin dan kalau wali hendak
5. tidak berada dalam ikatan kawin dengan anak yang di bawah
perkawinan dengan pihak yang pengawasannya, harus ada izin dari
lain; wali pengawas (toeziende voogd).
Kalau kedua orang tua sudah
6. bagi suami isteri yang telah meninggal, yang memberikan izin ialah
bercerai lalu kawin lagi dan kakek nenek, baik pihak ayah maupun
bercerai, agama dan kepercayaan pihak ibu, sedangkan izin wali masih
mereka tidak melarang kawin pula tetap diperlukan.
ketiga kalinya;
Anak-anak yang lahir di luar
7. tidak berada dalam masa tunggu perkawinan, tetapi diakui oleh orang
bagi mempelai wanita. tuanya, maka berlaku pokok aturan
yang sama dengan pemberian izin,
Pembatalan perkawinan pada kecuali jikalau tidak terdapat kata
asasnya bertujuan mengembalikan sepakat antara kedua orang tua, maka
keadaan seperti pada waktu perbuatan dapat diminta campur tangan hakim
yang dibatalkan itu belum terjadi, dan kakek nenek tidak menggantikan
tetapi dalam hal suatu perkawinan
dibatalkan, tidak boleh kita
beranggapan seolah-olah tidak pernah
terjadi suatu perkawinan, karna terlalu
banyak kepentingan dari berbagai
pihak harus dilindungi. Oleh karenanya,
34
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
BUKU AJAR HUKUM PERDATA
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search