BUKU AJAR HUKUM PERDATA

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

2. Ahli waris karena wasiat seorang/beberapa orang ahli

(testamentair). Segala harta waris dan mengangkat seorang

peninggalan seorang yang walin, mengangkat seorang

meninggal dunia, adalah kepunyaan testamentair executoir

sekalian ahli warisnya menurut (pelaksana wasiat) atau

undang-undang, sekedar terhadap mengakui seorang anak.

itu dengan surat wasiat tidak telah

diambilnya sesuatu ketetapan yang G. Warisan yang Tidak Terurus

sah. Istilah harta tak terurus
memberikan pengertian “jika suatu
Ada perbedaan penting antara warisan terbuka, tiada seorangpun
ahli waris ab intestate dengan ahli menuntutnya ataupun semua ahli waris
waris yang diangkat dengan suatu yang terkenal menolaknya, maka
testament, yaitu: dianggaplah warisan itu sebagai tak
terurus”. Bila batasan pengertian harta
1. Pewarisan testamentair tidak peninggalan tak terurus tersebut di
atas dianalisa dengan cermat, dapat
mengenal penggantian tempat. diketahui beberapa unsur yang
membentuk pengertian harta tak
Akibatnya kalau seorang yang terurus, yaitu:

sedianya mendapat warisan

berdasarkan wasiat, meninggal

lebih dahulu dari pewaris, maka

wasiat tersebut sepanjang

mengenai bagian dari orang yang 1. Adanya orang yang meninggal
dunia;
meninggal lebih dahulu dari
2. Adanya harta yang ditinggalkan
pewaris tidak dapat dilaksanakan oleh almarhum;

(gugur). 3. Tidak ada ahli waris, atau jika ada,
para ahli waris menolak warisan
2. Ahli waris testamentair tidak tersebut;

menikmati inbreng 4. Tidak terdapat bukti otentik yang
berisikan pengurusan harta
a. Wasiat dapat juga berisi peninggalan itu.

pemberian suatu benda

tertentu (hibah wasiat/legaat).

b. Testament pada umumnya

berisi suatu ketetapan Pada dasarnya proses

mengenai harta (harta pengurusan harta peninggalan tak

peninggalan) terurus tidak jauh berbeda dengan

c. Testament dapat menyangkut proses pengurusan harta orang yang

hal-hal yang tidak atau tidak dinyatakan tidak hadir. Jika

secara langsung berhubungan pengurusan harta orang yang

dengan harta penginggalan, dinyatakan tidak hadir berawal dari

yaitu: pengankatan waris, suatu Penetapan Pengadilan Negeri tentang

perintah, pencabutan ketidakhadiran orang tersebut, maka

testament, menawarkan pengurusan harta peninggalan tak

sesuatu barang, memberikan terurus bertolak dari proses

suatu hak kebendaan tertentu pemeriksaan harta peninggalan

atau membebaskan suatu seseorang yang telah meninggal dunia

barang, menyingkirkan

85

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia terhitung mulai terbukanya warisan

yang akta kematiannya diperoleh dari belum juga ada seorang waris yang
Kantor Catatan Sipil. Apabila dalam
pemeriksaan terdapat unsur seperti tampil ke muka atau melaporkan diri,
tersebut di atas, maka demi hukum
Balai Harta Peninggalan (BHP) maka BHP akan melakukan
berkewajiban untuk mengurus harta
tersebut antara lain dengan melakukan pertanggungjawab tentang
pendaftaran Harta Kekayaan (budel),
bila dirasakan perlu BHP dapat pengurusan harta peninggalan itu
melakukan penyegelan atas harta
tersebut. kepada negara, yang akan berhak

Syarat-syarat pendukung dalam untuk mengambil atas barang warisan
pengurusan warisan yang tidak
terurus, yaitu: dan kemudian harta peninggalan itu

1. Identitas pemohon, akan menjadi milik negara.
2. Surat/Akta Kematian Pemilik,
3. Surat-Surat Lain yang berkenaan Literatur:

dengan tanah & Bangunan. Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum
Perdata Indonsesia, Citra
Pada waktu mengambil
pengurusan warisan itu BHP harus Aditya, Bandung.
memberitahukannya kepada Kejaksaan
Negeri setempat. Dalam hal ada Ali Afandi, 1997, Hukum Waris, Hukum
perselisihan, apakah suatu warisan Keluarga, Hukum Pembuktian,
dapat dianggap sebagai tak terurus Rineka Cipta, Jakarta.
atau tidak, hal itu akan diputuskan oleh
hakim. BHP diwajibkan untuk membuat Anisitus Amanat, Membagi Warisan
catatan tentang keadaan harta
peninggalan tersebut. Jika perlu dapat Berdasarkan Pasal-Pasal
didahului dengan penyegelan barang-
barang, dan seterusnya membereskan Hukum Perdata BW, Cet. 1,
warisan itu. Menagih piutang-piutang
dan membayar hutang-hutang si me- (Jakarta: PT. RajaGrafindo
ninggal. Tentang perbuatan-perbuatan
itu, jikalau dikehendaki oleh yang Persada, 2000.
berwajib, BHP harus memberikan
pertanggunganjawab. BHP juga Eman Suparman, Hukum Waris di
diwajibkan memanggil para ahliwaris Indonesia Dalam Perspektif
yang mungkin ada dengan panggilan- Islam Adat BW, (Bandung: PT.
panggilan umum yang diniat dalam
surat-surat dan lain-lain cara yang Refika Aditama, 2005
dianggapnya layak.
Hazairin, 1982, Hukum Kewarisan
Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun Bilateral Menurut Al-Qur’an
dan Hadith, Tintamas, Jakarta.
86
MR. A. Pitlo, Hukum Waris: Menurut

Undang-Undang Hukum

Perdata Belanda, (Jakarta:

Intermasa, 1990

Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum
Perdata, Intermasa, Jakarta.

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan
Azas-azas Hukum Perdata,
Alumni, Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1990,
Hukum Perdata: Hukum
Benda,Liberty, Yogyakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001,
Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, Pradnya Paramita,
Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan
Hukum Waris di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta.

Catatan:

Setelah selesai Pokok Bahasan ini,
mahasiswa akan diminta untuk
membuat Tugas Rumah.

Soal Latihan:

1. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan waris?

2. Apa yang dimaksud dengan hak
mewaris?

3. Bagaimanakah menolak dan
menerima warisan?

4. Apa yang dimaksud dengan surat
wasiat?

5. Apa yang dimaksud dengan
executeur testementair?

6. Apa yang dimaksud dengan
Fideicommis?

7. Jelaskan yang di maksud dengan
legitimate porsi?

8. Jelaskan tentang harta warisan
yang tidak terurus?

87

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

BAB VIII

HUKUM PERIKATAN

Tujuan Instruksional Khusus rumusan undang-undang tetapi dalam
ilmu pengetahuan hukum
Mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan perikatan adalah
hubungan hukum antara dua pihak di
mengetahui dan menjelaskan tentang dalam lapangan harta kekayaan, di
mana pihak yang satu berhak atas
Hukum Perikatan: berkaitan dengan prestasi dan pihak yang lain
berkewajiban memenuhi prestasi.
Istilah dan Pengertian Hukum
Menurut Subekti, perkataan
Perikatan, Pengaturan Hukum “perikatan” dalam Buku III KUHPerdata
mempunyai arti yang lebih luas dari
Perikatan, Macam-macam Perikatan, perkataan perjanjian, sebab dalam
Buku III itu di atur juga perihal
Perihal Resiko, Wanprestasi dan hubungan hukum yang sama sekali
tidak bersumber pada suatu
Keadaan Memaksa serta Hapusnya persetujuan atau perjanjian, yaitu
perihal perikatan yang timbul dari
Perikatan. perbuatan yang melanggar hukum dan
perihal perikatan yang timbul dari
Sub Pokok Bahasan pengurusan orang lain yang tidak
berdasarkan persetujuan.
A. Istilah dan Pengertian Hukum
Perikatan Dalam pengetahuan Hukum
Perdata, perikatan diartikan sebagai
B. Pengaturan Hukum Perikatan hubungan hukum yang terjadi di antara
C. Macam-macam Perikatan dua orang atau lebih yang terletak
D. Perihal Resiko, Wanprestasi dan dalam lapangan harta kekayaan di
mana pihak yang satu berhak atas
Keadaan Memaksa prestasi dan pihak lainnya wajib
E. Hapusnya Perikatan memenuhi prestasi itu.

Uraian: Beberapa pakar hukum juga
memberikan pengertian tentang
A. Istilah dan Pengertian perikatan, yaitu:

Perikatan

Istilah verbentenissen

diterjemahkan secara berbeda-beda

dalam kepustakaan Indonesia. Ada

yang menterjemahkan perutangan,

perjanjian atau perikatan. Penggunaan

istilah perikatan lebih umum

dipergunakan dalam hukum Indonesia.

Definisi perikatan tidak ada dalam

88

Hofmann dalam R. Setiawan, Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
perikatan adalah suatu hubungan
hukum antara sejumlah terbatas Prestasi adalah apa yang
subyek-subyek hukum sehubungan menjadi hak kreditur dan kewajiban
dengan itu seorang atau beberapa debitur. Prestasi terdiri dari: (1)
orang dari pada nya mengikatkannya memberikan sesuatu, (2) dapat
diri nya untuk bersikap menurut cara- ditentukan, (3) mungkin dan
cara tertentu terhadap pihak yang lain diperkenankan, (4) dapat terdiri dari
yang berhak atas sikap yang demikian satu perbuatan saja atau terus-
itu. menerus. Bidang yang dimaksud
adalah bidang harta kekayaan, yaitu
Abdul Kadir Muhammad, menyangkut hak dan kewajiban yang
perikatan adalah hubungan hukum dapat dinilai uang.
yang terjadi antara orang yang satu
dengan yang lain karena perbuatan, Obyek perikatan adalah hak dari
peristiwa, atau keadaan, sehingga kreditur dan kewajiban dari debitur,
dapat dikatakan bahwa perikatan itu yang menjadi obyek perikatan adalah
terdapat dalam bidang hukum harta prestasi, yaitu hal memenuhi perikatan.
kekayaan, bidang hukum keluarga,
bidang hukum waris, dan dalam bidang Macam-macam prestasi, yaitu:
hukum pribadi.
1. Memberikan sesuatu, yaitu
Salim H. S., perikatan menyerahkan kekuasaan nyata atas
mempunyai beberapa unsur pokok, benda dari debitur kepada kreditur,
antara lain: (1) adanya kaidah hukum; seperti membayar harga dan
(2) adanya Subyek hukum; (3) adanya lainnya
prestasi (obyek perikatan); (4) dan
dalam bidang tertentu. 2. Melakukan perbuatan, yaitu
melakukan perbuatan seperti yang
Kaidah Hukum Perikatan telah ditetapkan dalam perikatan,
meliputi: (1) kaidah hukum tertulis, misalnya: memperbaiki barang
yaitu kaidah hukum yang terdapat yang rusak dan lainnya
dalam undang-undang, traktat, atau
jurisprudensi; (2) kaidah hukum tidak 3. Tidak melakukan suatu perbuatan,
tertulis, yaitu kaidah hukum yang yaitu tidak melakukan perbuatan
hidup, tumbuh, dan timbul dalam seperti yang telah di perjanjikan,
praktik kehidupan masyarakat misalnya tidak mendirikan
(kebiasaan). bangunan dan lain-lainnya.

Subyek hukum terdiri dari: (1) Subyek perikatan adalah para
kreditur, yaitu orang (badan hukum) pihak pada suatu perikatan, yaitu
yang berhakat asprestasi, (2) debitur, kreditur yang berhak dan debitur yang
yaitu orang (badan hukum) yang berhak atas prestasi. Pada debitur
berkewajiban untuk memenuhi terdapat dua unsur, antar lain schuld
prestasi. adalah uang debitur terhadap kreditur
dan haftung adalah harta kekayaan
debitur yang dipertanggung jawabkan
bagi pelunasan utang.

89

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

B. Pengaturan Hukum Perikatan e. Ada prestasi yang akan di
laksanakan
Hukum Perikatan diatur dalam
Buku III KUH Perdata, yang f. Ada bentuk tertentu, lisan atau
pengaturannya menganut sistem tulisan
terbuka. Artinya setiap orang bebas
melakukan perjanjian, baik yang sudah g. Ada syarat-syarat tertentu
diatur maupun belum diatur dalam sebagai isi perjanjian
undang-undang. Pasal 1338 KUH
Perdata bahwa, “semua perjanjian 2. Perikatan yang lahir karena undang-
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang
undang-undang bagi mereka yang Di dalam perikatan yang lahir
membuatnya”. Ketentuan tersebut
memberikan kebebasan para pihak dari undang-undang, asas kebebasan
untuk: mengadakan perjanjian tidak berlaku,
suatu perjanjian menjadi perikatan
1. Membuat atau tidak membuat adalah karena kehendak undang-
perjanjian; undang. Perikatan yang lahir karena
undang-undang, di mana pembentuk
2. Mengadakan perjanjian dengan undang-undang tidak memberikan
siapapun; aturan-aturan yang umum, artinya
apabila hendak mengetahui peraturan-
3. Menentukan isi perjanjian, peraturan dari beberapa perikatan-
pelaksanaan, dan persyaratannya; perikatan tersebut, hal ini harus dilihat
pada peraturan yang bersangkutan.
4. Menentukan bentuk perjanjian,
yaitu tertulis atau lisan. 3. Perikatan lahir karena perbuatan
melanggar hukum (onrechtmatige
Sumber-sumber hukum daad) dan perwakilan sukarela
perikatan, yaitu: (zaakwaarneming).

1. Perikatan yang lahir karena Adapun syarat-syarat dari sah
Perjanjian perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata),
yaitu:
Berdasarkan Pasal 1313 KUH
Perdata adalah sebuah perbuatan di 1. Kata sepakat antara para pihak yang
mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan diri, artinya para pihak
mengikatkan dirinya kepada seseorang yang mengadakan perjanjian harus
atau beberapa orang lain, yang saling setuju dan seia sekata dalam
memiliki unsur-unsur, di antaranya: hal yang pokok dari perjanjian yang
akan diadakan tersebut. Sepakat
a. Ada pihak-pihak (subyek), tanpa adanya paksaan (dwang),
sedikitnya dua pihak khilaf (dwaling) dan penipuan
(bedrog).
b. Ada persetujuan antara pihak-
poihak yang bersifat tetap 2. Cakap untuk membuat suatu
perjanjian, artinya bahwa para pihak
d. Ada tujuan yang akan di capai harus cakap menurut hukum, yaitu
yaitu untuk memenuhi telah dewasa (berusia 21 tahun) dan
kebutuhan pihak-pihak tidak di bawah pengampuan.

90

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya Di samping ketiga asas utama
apa yang akan diperjanjikan harus tersebut, masih terdapat beberapa
jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan asas hukum perikatan nasional, yaitu:
harga) atau keterangan terhadap
objek, diketahui hak dan kewajiban 1. Asas kepercayaan;
tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan 2. Asas persamaan hukum;
terjadi suatu perselisihan antara 3. Asas keseimbangan;
para pihak. 4. Asas kepastian hukum;
5. Asas moral;
4. Suatu sebab yang halal, artinya isi 6. Asas kepatutan;
perjanjian itu harus mempunyai 7. Asas kebiasaan;
tujuan (causa) yang diperbolehkan 8. Asas perlindungan.
oleh undang-undang, kesusilaan,
atau ketertiban umum. C. Macam-macam Perikatan

Asas-asas dalam Hukum Menurut undang-undang,
Perikatan, yaitu:
perikatan dapat dibedakan atas

1. Asas kebebasan berkontrak terlihat beberapa macam, yaitu:
di dalam Pasal 1338 KUH Perdata
yang menyebutkan bahwa segala 1. Perikatan bersyarat
sesuatu perjanjian yang dibuat
adalah sah bagi para pihak yang (voorwaardelijk), yaitu perikatan
membuatnya dan berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang yang lahir maupun berakhir
membuatnya.
digantungkan pada suatu peristiwa
2. Asas konsensualisme, artinya bahwa
perjanjian itu lahir pada saat yang belum atau tidak tentu
tercapainya kata sepakat antara
para pihak mengenai hal-hal yang terjadi. Contoh, A berjanji
pokok dan tidak memerlukan
sesuatu formalitas. Dengan memberikan buku kepada B kalau
demikian, azas konsensualisme
lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 ia telah lulus ujian.
KUH Perdata.
2. Perikatan yang digantungkan pada
3. Asas pacta sunt servanda, ini
berkaitan dengan akibat suatu suatu ketetapan waktu, yaitu
perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata bahwa, “Perjanjian yang perikatan yang pelaksanaan
dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang….” Para pihak ditangguhkan sampai pada waktu
harus menghormati perjanjian dan
melaksanakannya karena perjanjian ditentukan pasti akan tiba. Contoh:
itu merupakan kehendak bebas para
pihak. A berjanji akan memberikan buku

kepada B pada tanggal 1 Januari

tahun depan.

3. Perikatan mana suka, di mana

terdapat dua macam atau lebih

prestasi.

4. Perikatan tanggung-menanggung,

di mana beberapa orang bersama-

sama sebagai pihak yang

berhutang berhadapan dengan

satu orang yang menghutangkan,

atau sebaliknya. Beberapa orang

yang bersama-sama menghadapi

satu orang berpiutang atau

91

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

penagih hutang, masing-masing pemberian suatu barang tertentu, sejak
lahirnya perjanjian, barang tersebut
dapat dituntut untuk membayar sudah menjadi tanggungan orang yang
berhak menagih penyerahannya.
hutang seluruhnya. Artinya, suatu perjanjian yang
meletakkan kewajiban hanya pada
5. Perikatan yang dapat dibagi dan suatu pihak saja (eenzijdige
overeenkomst), misalnya suatu
yang tidak dapat dibagi. Persoalan schenking.

tentang dapat atau tidaknya dibagi Menurut Pasal 1460 KUH
Perdata, perjanjian mengenai suatu
suatu perikatan, barulah tampil ke barang yang sudah ditentukan sejak
ditutupnya, perjanjian barang itu
muka, jika salah satu pihak dalam sudah menjadi tanggungan pembeli,
meskipun belum diserahkan dan masih
perjanjian telah digantikan oleh berada di tangan si penjual. Dengan
demikian, jika barang itu hapus bukan
beberapa orang lain. Hal mana karena salahnya si penjual, si penjual
masih tetap berhak untuk menagih
biasanya terjadi karena harga yang belum dibayar.

meninggalnya satu pihak yang Berhubung dengan sifatnya,
Pasal 1460 KUH Perdata sebagai
menyebabkan ia digantikan dalam kekecualian, menurut pendapat yang
lazim dianut, pasal tersebut harus
segala hak-haknya oleh sekalian ditafsirkan secara sempit, sehingga ia
hanya berlaku dalam hal suatu barang
ahli warisnya. Pada azasnya jika yang sudah dibeli, tetapi belum
diserahkan hapus. Keadaan ini tidak
tidak diperjanjikan lain antara berlaku jika karena suatu larangan
yang dikeluarkan oleh pemerintah, si
pihak-pihak yang semula suatu penjual tidak lagi dapat mengirimkan
barangnya kepada si pembeli. Dalam
perikatan, tidak boleh dibagi-bagi, hal ini pernah diputuskan oleh hakim, si
pembeli dibebaskan dari pembayaran
sebab si berpiutang selalu berhak harga barang.

menuntut pemenuhan perjanjian Jika barang yang
diperjualbelikan musnah diperjalanan
untuk sepenuhnya dan tidak usah karena ada suatu kecelakaan misalnya
perahu yang mengangkut barang itu
ia menerima baik suatu karam. Siapakah yang harus memikul
kerugian-kerugian ketika barang yang
pembayaran sebagian demi dipersewakan habis terbakar selama
waktu dipersewakannya, inilah risiko.
sebagian.

6. Perikatan dengan ancaman

hukuman (strafbeding), untuk

mencegah jangan sampai si

berhutang dengan mudah saja

melalaikan kewajibannya, dalam

praktek banyak dipakai perjanjian

di mana si berhutang dikenakan

suatu hukuman, apabila ia tidak

menepati kewajibannya.

D. Perihal Resiko, Wanprestasi
dan Keadaan Memaksa

Perihal Resiko

Resiko adalah kewajiban untuh
memikul kerugian jikalau ada suatu
kejadian di luar kesalahan salah satu
pihak yang menimpa benda yang
dimaksudkan dalam perjanjian. Pasal
1237 KUH Perdata menegaskan, bahwa
dalam suatu perjanjian mengenai

92

Persoalan risiko adalah suatu keadaan Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
memaksa, sebagai mana ganti rugi
dalam wanprestasi. lalai, tetap lalai untuk memenuhi
perikatan itu, atau sesuatu yang
Dalam Pasal 1237 KUH Perdata harus di berikan atau di lakukannya
ditegaskan bahwa “dalam hal adanya hanya dapat diberikan atau di
perikatan untuk memberikan suatu lakukannya dalam waktu yang
barang tertentu, maka barang itu melampaui tenggang waktu yang di
semenjak perikatan dilahirkan, adalah tentukan,
tanggungan si berpiutang”. Perkataan 3. beban resiko beralih untuk kerugian
tanggungan dalam pasal ini sama debitur jika halangan itu timbul
dengan “risiko”. Dengan begitu, dalam setelah wanprestasi,
perikatan untuk memberikan suatu 4. jika perikatan lahir dari perjanjian
barang tertentu tadi, jika barang ini timbal balik, kreditur dapat
sebelum diserahkan, musnah karena membebaskan diri dari
suatu peristiwa diluar kesalahan salah kewajibannya, ditegaskan dalam
satu pihak, kerugian ini harus dipikul Pasal 1266 KUH Perdata, bahwa
oleh “si berpiutang”, yaitu pihak yang “syarat batal dianggap selalu
menerima barang itu. Suatu perikatan dicantumkan dalam persetujuan
untuk memberikan suatu barang yang timbal balik, andai kata salah
tertentu, adalah suatu perikatan yang satu pihak tidak memenuhi
timbul karena perjanjian sepihak. kewajibannya, dalam hal demikian
Dengan kata lain, pembuat undang- persetujuan tidak batal demi
undang tidak memikirkan perjanjian hukum, tetap pembatalan harus di
timbal-balik, di mana pihak yang mintakan pada pengadilan.
berkewajiban melakukan suatu prestasi Permintaan ini juga harus
juga berhak menuntut suatu dilakukan, meski syarat batal
kontraprestasi. mengenai tidak dipenuhinya
kewajiban dinyatakan di dalam
Wanprestasi persetujuan. Jika syarat batal tidak
dinyatakan dalam persetujuan,
Wanprestasi adalah tidak maka hakim dengan melihat
memenuhi atau lalai melaksanakan keadaan, atas permintaan tergugat,
kewajiban sebagaimana yang di leluasa memberkasuatu jangka
tentukan dalam perjanjian yang dibuat waktu untuk memenuhi kewajiban,
antara kreditur dan debitur. Ada 4 tetapi jangka waktu itu tidak boleh
(empat) akibat wanprestasi, yaitu: lebih dari satu bulan”.

1. perikatan tetap ada, Sebelum seseorang dinyatakan
2. debitur harus membayar ganti rugi wanprestasi terlebih dulu dilakukan
somasi, sebagai peringatan kepada
kepada debitur, ditegaskan dalam debitur agar memenuhi kewajibannya.
Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa Somasi (ingebrekestilling) adalah
“penggantian biaya, kerugian dan teguran dari kreditur kepada debitur
bunga karena tidak di penuhinya agar dapat memenuhi prestasi sesuai
suatu perikatan mulai diwajibkan, dengan isi dari perjanjian yang telah
bila debitur, walaupun dinyatakan disepakati keduanya, ketentuan somasi

93

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH memaksa diatur dalam Pasal 1244-
Perdata. Ada 3 (tiga) cara somasi,
antara lain: 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH

Perdata menegaskan “jika ada alasan

untuk itu, si berutang harus dihukum

1. Debitur melaksanakan prestasi mengganti biaya, rugi dan bunga
yang keliru
apabila ia tak dapat membuktikan,
2. Debitur tidak memenuhi prestasi
pada hari yang telah dijanjikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu

3. Prestasi yang di lakukan oleh yang tepat dilaksanakannya perikatan
debitur tidak lagi berguna bagi
kreditur karena kadaluarsa. itu, disebabkan suatu hal yang tak

terduga, pun tak dapat

dipertanggungjawabkan padanya,

Isi yang harus dimuat dalam kesemaunya itu pun jika itikad buruk
somasi, yaitu: (1) apa yang di tuntut,
(2) dasar tuntutan, (3) tanggal paling tidaklah ada pada pihaknya”.
lambat memenuhi presasi. Peristiwa-
peristiwa yang tidak memerlukan Selanjutnya Pasal 1245 KUH
somasi, antara lain: Perdata menegaskan bahwa, “Tidaklah
biaya rugi dan bunga, harus digantinya,
1. Debitur menolak pemenuhan apalagi lantaran keadaan memaksa
2. Debitur mengakui kelalaian atau lantaran suatu kejadian tak
3. Pemenuhan prestasi tidak disengaja si berutang beralangan
memberikan atau berbuat sesuatu
mungkin di lakukan yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal
4. Pemenuhan tidak lagi berarti yang sama telah melakukan
5. Debitur melakukan prestasi perbuatanyang terlarang. Unsur-unsur
overmacht, yaitu:
tidak sebagaimana mestinya.

Keadaaan Memaksa 1. Ada halangan bagi debitur untuk
memenuhi kewajiban.
Istilah keadaan memaksa
2. Halangan itu bukan karena
berasal dari bahasa Inggris, yaitu force kesalahan debitur.

majeure, sedangkan dalam bahasa 3. Tidak disebabkan oleh keadaan
yang menjadi resiko dari debitur.
Belanda disebut dengan overmacht.

Keadaan memaksa adalah suatu

keadaan ketika debitur tidak dapat Dengan adanya overmacht,
mengakibatkan berlakunya perikatan
melakukan prestasinya kepada, yang menjadi terhenti. Ini berarti bahwa:

disebabkan adanya kejadian yang

berada di luar kekuasaannnya, seperti

gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan 1. Kreditur tidak dapat meminta
pemenuhan prestasi.
lain-lain. Menurut Wirjono
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan
Prodjodikoro, keadaan memaksa lalai.

adalah keadaan yang menyebabkan 3. Resiko tidak beralih kepada
debitur.
bahwa suatu hak atau suatu kewajiban

dalam suatu perhubungan hukum tidak

dapat dilaksanakan.

Ketentuan tentang keadaan

94

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Macam-macam keadaan kredit usaha tani dari Koperasi Unit
memaksa, yaitu:
Desa (KUD), dengan janji akan

dibayar pada musim panen. Tetapi

1. Keadaan memaksa absolut sebelum panen, padinya diserang

Keadaan memaksa absolut adalah oleh ulat. Dengan demikian, pada
suatu keaaan dimana debitur sama
sekali tidak dapat memenuhi saat itu ia tidak mampu membayar
perutangannya kepada kreditur,
oleh karena adanya gempa bumi, kredit usaha taninya kepada KUD,
banjir bandang, dan adanya lahar.
Contohnya, si A ingin membayar tetapi ia akan membayar pada
utangnya pada si B. Namun tiba-tiba
pada saat si A ingin melakukan musim panen mendatang. Keadaan
pembayaran utang, terjadi gempa
bumi. Maka si A sama sekali tidak memaksa dinamakan “relatif”,
dapat membayar utangnya pada si
B. Kalau keadaan memaksa apabila keadaan itu pelaksanaan
mengakibatkan, bahwa suatu hak
atau kewajiban dalam perhubungan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
hukum sama sekali tidak dapat
dilaksanakan oleh siapapun juga pada suatu perhubungan hukum
dan bagaimanapun juga, maka
keadaan memaksa itu dinamakan tidak dapat dibilangkan sama sekali
“absolut”. Keadaan memaksa yang
bersifat mutlak (absolut) yaitu tidak dapat terjadi bagaimanapun
dalam halnya sama sekali tidak
mungkin lagi melaksanakan juga, akan tetapi demikian sukarnya
perjanjiannya (misalnya barangnya
sudah hapus karena bencana alam). dan dengan pengorbanan dari yang

harus melaksanakan, sedemikian

rupa, sehingga patutlah, bahwa

keharusan untuk melaksanakan

hak-hak dan kewajiban-kewajiban

yang bersangkutan dianggap

lenyap. Adanya keadaan memaksa

yang relatif ini, sangat tergantung

dari pada isi, maksud, dan tujuan

dari perhubungan hukum yang

bersangkutan. Misalnya, seorang

tukang berjanji akan membikin

rumah untuk orang lain, kemudian

pada waktu pembikinan rumah itu

2. Keadaan memaksa yang relatif sedang berjalan segenap buruh-

buruhnya bersama-sama mogok.

Keadaan memaksa yang relatif Kalau dapat dikatakan, bahwa

adalah suatu keadaan yang tukang pembikin rumah harus

menyebabkan debitur mungkin mempekerjakan lain-lain buruh,

untuk melaksanakan prestasinya. bagaimanapun mahalnya upah

Tetapi pelaksanaan prestasi itu buruh-buruh itu, maka dalam hal ini

harus dilakukan dengan boleh dikatakan tidak ada keadaan

memberikan korban yang besar memaksa. Akan tetapi, kalau

yang tidak seimbang atau berhubungan dengan isi, maksud,

menggunakan kekuatan jiwa yang di dan tujuan dari persetujuan anatara

luar kemampuan manusia atau kedua belah pihak, dapat dikatakan

kemungkinan tertimpa bahaya bahwa pengorbanan yang

kerugian yang sangat besar. sedemikian besarnya, tidak patut

Contohnya, A telah meminjam, dibebankan kepada si tukang

95

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

pembikin rumah, maka kini boleh 1. Pembayaran
dikatakan bahwa adalah keadaan
memaksa. Kalau terjadinya keadaan Pembayaran merupakan salah
memaksa dapat dikira-kirakan oleh satu alasan yang menyebabkan
siapapun juga secara objektif, dan hapusnya perikatan. Ketentuan
tidak dapat dihindarkan dengan terhadapnya dapat dilihat pada Bagian
usaha apapun juga, maka dapat I Bab IV Buku III KUH Perdata, mulai
dikatakan bahwa dari pihak yang ketentuan Pasal 1382 sampai dengan
berkewajiban itu sama sekali tidak Pasal 1403. Pasal 1382 KUH Perdata
ada kesalahan, dan seharusnya ia menyatakan, ”Tiap-tiap perikatan
dibebaskan sama sekali dari dapat dipenuhi oleh siapa saja yang
pertanggung jawaban. berkepentingan, sepertinya seorang
yang turut berutang atau seorang
Sebaliknya, kalau keadaan penanggung utang. Suatu perikatan
bahkan dapat dipenuhi juga oleh
memaksa itu secara objektif dapat seorang pihak ketiga yang tidak
mempunyai kepentingan, asal saja
dikira-kiranya lebih dulu untuk menjaga orang pihak ketiga itu bertindak atas
nama dan untuk melunasi utang
seberapa boleh jangan sampai keadaan debitur, atau jika ia bertindak atas
namanya sendiri, asal ia tidak
memaksa itu terjadi, maka dapatlah si menggantikan hak-hak kreditur”.

berwajib itu dipertanggungjawabkan.

Misalnya, suatu perusahaan

mengangkut barang-barang berjanji

akan mengangkut barang-barang dari

suatu kota ke lain kota, dan sudah

diketahui oleh umum, bahwa di Berdasarkan pasal tersebut di
atas, maka yang dimaksud dengan
perjalanan antar dua kota itu sudah pembayaran adalah pemenuhan
perikatan, kewajiban atau utang
beberapa kali terjadi perampokan atas debitur kepada kreditur. Keberadaan
pihak ketiga selain para pihak yang
barang-barang angkutan, maka terikat dalam perikatan tersebut,
memungkinkan untuk melakukan
patutlah apabila si pengangkut barang pemenuhan perikatan sepanjang
keberadaannya memenuhi ketentuan
itu seberapa boleh berusaha untuk sebagai berikut:

menghidarkan perampokan itu

misalnya mengadakan pengaawal yang

bersenjata api. Kalau usaha ini sama

sekali tidak dilakukan, maka kalau

kemudian betul terjadi perampokan

atas barang-barang yang diangkut itu, a. bahwa ia adalah seorang yang

si pengangkut dapatlah turut berutang;

dipertangunggjawabkan atas keadaan b. bahwa ia adalah seorang

memaksa yang menyebabkan barang- penanggung utang;

barang itu tidak sampai di tempat yang c. bahwa ia adalah seorang pihak

dimaksudkan. ketiga yang tidak

E. Hapusnya Perikatan berkepentingan, dengan syarat

bahwa :

Pasal 1381 KUH Perdata telah 1) ia bertindak untuk dan atas
menegaskan cara-cara hapusnya atau
berakhirnya perikatan, yaitu: nama debitur dan untuk

melunasi utang debitur;

96

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

2) ia bertindak untuk dan atas kewajibannya. Syarat sah berlakunya
penawaran ini adalah memenuhi
namanya sendiri tetapi tidak ketentuan yang diatur dalam Pasal
1405 KUH Perdata, yaitu:
dengan tujuan untuk

menggantikan hak-hak

debitur.

a. Penawaran dilakukan kepada

2. Penawaran Pembayaran Tunai yang seorang kreditur atau kepada
diikuti oleh penyimpanan atau
penitipan seorang yang berkuasa

menerimanya untuk

kepentingan/atas nama kreditur;

Ketentuan tentang ini diatur b. Penawaran itu dilakukan oleh
dalam Pasal 1404 sampai Pasal 1412
KUH Perdata. Keberadaan jenis seorang yang berkuasa untuk
hapusnya perikatan ini hanya dapat
terjadi terhadap perikatan untuk membayar;
menyerahkan atau memberikan
sesuatu, baik itu berupa kebendaan c. Penawaran itu mengenai semua
dalam arti luas, maupun dalam bentuk
uang sebagai pemenuhan utang dalam uang pokok dan bunga yang dapat
arti yang sempit. Makna penyimpanan
atau penitipan di sini adalah terhadap ditagih, beserta biaya yang telah
kebendaan yang bergerak saja.
ditetapkan dan mengenai sejumlah

uang untuk biaya yang belum

ditetapkan, dengan tidak

mengurangi penetapan kemudian;

d. Ketetapan waktu yang telah

ditentukan telah tiba, jika

Dalam Pasal 1404 KUH Perdata ketetapan waktu itu telah dibuat
ditegaskan bahwa jika kreditur
menolak pembayaran maka debitur untuk kepentingan kreditur;
dapat melakukan penanwaran
pembayaran tunai atas apa yang e. Syarat dengan mana utang telah
diutangnya, dan jika kreditur juga
menolaknya, menitipkan uang atau dibuat telah terpenuhi;
barangnya kepada pengadilan.
Penawaran yang sedemikian, diikuti f. Penawaran itu dilakukan di tempat
dengan penitipan, membebaskan
debitur dan berlaku baginya sebagai yang menurut persetujuan,
pembayaran, asal penawaran itu telah
dilakukan menurut undang-undang, pembayaran harus dilakukan dan
sedangkan apa yang telah dititipkan
secara itu tetap atas tanggungan jika tiada suatu persetujuan khusus
kreditur”.
mengenai itu, kepada kreditur

pribadi atau di tempat tinggal yang

sungguh-sungguh atau di tempat

tinggal yang telah dipilihnya;

g. Penawaran itu dilakukan oleh

seorang Notaris atau Juru Sita,

kedua-dua nya disertai dua orang

saksi.

Pada dasarkan, ketentuan Pasal 3. Pembaharuan Utang (Novasi)

ini berupaya memberikan perlindungan Cara hapusnya perikatan ini
adalah terwujud dalam bentuk lahirnya
bagi debitur yang telah mempunyai perikatan baru. Ketentuan yang
memberikan pengaturan atasnya
itikad baik, yang bermaksud untuk adalah pada Pasal 1413 KUH Perdata

memenuhi perikatannya atau

melakukan pembayaran sesuai dengan

97

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

menegaskan, bahwa ada tiga macam terjadilah penghapusan utang-utang
mereka satu terhadap lainnya, dengan
jalan untuk melaksanakan cara memperjumpakan utang pihak
yang satu dengan pihak yang lainnya.
pembaharuan utang:

a. apabila seorang debitur membuat

suatu perikatan yang baru guna Ketentuan yang mengatur
tentang perjumpaan utang didapat
orang yang mengutangkan pada Pasal 1425 sampai dengan Pasal
1435 KUH Perdata. Perjumpaan utang
kepadanya, yang menggantikan ini mensyaratkan adanya 3 (tiga) hal,
yaitu:
utang yang lama, yang dihapuskan

karenanya;

b. apabila seorang debitur baru

ditunjuk untuk menggantikan

debitur lama, yang oleh kreditur a. kedua kewajiban atau utang

dibebaskan dari perikatannya; yang diperjumpakan tersebut

c. apabila sebagai akibat dari suatu haruslah utang yang telah ada

persetujuan baru, seorang kreditur pada waktu perjumpaan serta

baru ditunjuk untuk menggantikan telah jatuh tempo dan dapat

kreditur lama, terhadap siapa ditagih serta dapat dihitung

debitur dibebaskan dari besarnya;

perikatannya”. b. kewajiban atau utang tersebut

ada secara bertimbal balik

Berdasarkan Pasal 1413 KUH antara dua pihak yang satu
Perdata, dapat disimpulkan bahwa
dalam hal terjadinya pembaharuan merpakan debitur sekaligus
utang (novasi) maka perikatan yang
lama hapus demi hukum dan kreditur bagi pihak yang lain;
selanjutnya dibuat/dibentuk suatu
perikatan baru antara pihak yang sama, c. kewajiban atau utang yang
yaitu antara debitur dan kreditur yang
sama dalam perikatan yang diperjumpakan tersebut
dihapuskan, atau dengan pihak yang
lain yang selanjutnya akan haruslah utang dengan wujud
berkedudukan sebagai kreditur atau
debitur baru, yang menggantikan prestasi yang sama, atau objek
kreditur atau debitur lama.
yang sama, atau jumlah uang

yang sama.

4. Perjumpaan Utang (Kompensasi) Percampuran utang dapat
terjadi bagi perikatan yang lahir dari
suatu perundang-undangan maupun
perikatan yang lahir karena perjanjian,
sepanjang memenuhi ketiga ketentuan
atau syarat sebagaimana yang
dinyatakan di atas.

Cara hapusnya perikatan ini 5. Pencampuran Utang
adalah menunjuk pada suatu kondisi
dimana dua orang saling memiliki Percampuran utang diatur
kewajiban yang satu terhadap yang
lainnya. Dalam keadaan demikian oleh dalam Pasal 1436 dan 1437 KUH
undang-undang ditetapkan bahwa bagi
kedua belah pihak yang saling Perdata. Pasal 1436 KUH Perdata
berkewajiban atau berutang tersebut,
menegaskan, bahwa “apabila

kedudukan-kedudukan sebagai

98

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

kreditur dan debitur berkumpul pada prestasi atau utang berdasarkan pada
satu orang, maka terjadilah demi perikatannya kepada kreditur tersebut.
hukum suatu percampuran utang
dengan mana piutang dihapuskan”. Dilakukannya atau diberikannya

pembebasan utang akan

Pasal 1437 pada ayat (1) KUH menghapuskan perikatan yang

Perdata menegaskan “percampuran melahirkan utang yang sedianya harus

utang yang terjadi pada debitur utama, dilaksanakan atau dipenuhi oleh si

berlaku juga untuk keuntungan para debitur. Pembebasan utang, menurut

penanggung utang nya”. Ketentuan ini Pasal 1438 KUH Perdata tidak boleh

merupakan konsekwensi logis dari dipersangkakan, namun harus

pengertian Penanggungan dinyatakan secara tegas dan dapat

sebagaimana yang diatur dalam Pasal dibuktikan. Bukti pembebasan utang ini

1820 KUH Perdata. Pasal 1820 KUH dapat ditunjukkan dengan

Perdata sendiri mengatur bahwa pengembalian sepucuk tanda piutang

“Penanggungan adalah suatu asli secara sukarela, oleh si berpiutang

persetujuan dengan mana seorang kepada si berutang.

pihak ketiga, guna kepentingan pihak

kreditur, mengikatkan diri untuk Dibebaskannya utang salah
satu debitur dalam suatu perikatan
memenuhi perikatannya debitur tanggung menanggung pasif, maka
berarti seluruh kawan debitur yang
manakala orang itu sendiri tidak terikat dalam perikatan tanggung
menanggung pasif tersebut dibebaskan
memenuhinya”. pula dari seluruh perikatan tersebut,
kecuali jika pembebasan tersebut
Berdasarkan ketentuan kedua semata-mata hanya diberikan untuk
pasal tersebut di atas dapat diketahui debitur tersebut secara pribadi.
bahwa dalam hal utang pokok debitur
telah hapus, sebagai akibat 7. Kebatalan atau Pembatalan Kontrak
percampuran utang, maka debitur tidak
lagi memiliki kewajiban untuk Pembahasan mengenai
memenuhi perikatannya yang
ditentukan dalam Pasal 1820 KUH kebatalan atau pembatalan suatu
Perdata.

6. Pembebasan Utang kontrak sebagai alasan hapusnya

perikatan maknanya membicarakan

Pembebasan utang diatur syarat subjektif perikatan. Pasal 1320
dalam Pasal 1438 sampai Pasal 1443
KUH Perdata. Namun di antara pasal- angka (1) dan (2) KUH Perdata
pasal tersebut, tidak didapat
pernyataan tegas mengenai makna mengatur syarat sah subjektif dari
pembebasan hutang. Berkaitan dengan
hapusnya perikatan, pembebasan suatu perikatan, dengan tidak
utang dimaknai sebagai suatu
perbuatan yang dilakukan oleh kreditur dipenuhinya ketentuan ini maka
yang membebaskan debitur dari
kewajibannya untuk memenuhi memberikan alasan kepada salah satu

pihak dalam perjanjian untuk

membatalkan perjanjian yang telah

dibuat olehnya.

99

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Dengan demikian, pembatalan yang sebenarnya, atau khilaf mengenai
suatu perjanjian pada dasarnya dapat orang/subjek terhadap siapa suatu
dimintakan dalam hal: perjanjian akan dibuat.

a. tidak telah terjadi kesepakatan Pengajuan pembatalan
bebas dari para pihak yang
membuat perjanjian, baik karena perjanjian karena paksaan, dapat
telah terjadi kekhilafan, paksaan
atau penipuan pada salah satu terjadi dalam hal paksaan terjadi
pihak dalam perjanjian pada saat
perjanjian itu dibuat; secara fisik maupun psikis, yang juga

b. salah satu pihak dalam perjanjian mengancam kebendaan maupun jiwa
tidak cakap untuk bertindak dalam
hukum, dan atau tidak memiliki salah satu pihak dalam perjanjian,
kewenangan untuk melakukan
tindakan atau perbuatan hukum termasuk suami atau isteri dan sanak
tertentu.
keluarga dalam garis ke atas maupun

ke bawah.

Dalam hal terjadi salah satu Dalam hal terjadinya penipuan,
atau kedua hal/kondisi di atas, maka maka pihak terhadap siapa penipuan
pihak yang telah khilaf, dipaksa atau telah terjadi wajib membuktikan bahwa
ditipu tersebut memiliki hak untuk lawan pihaknya telah memberikan
meminta pembatalan perjanjian pada suatu informasi secara tidak benar, dan
saat ia mengetahui adanya kekhilafan, hal tersebut disengaja olehnya, yang
paksaan dan atau penipuan. tanpa adanya informasi yang tidak
Sedangkan dalam hal terdapat benar tersebut, pihak lawannya
ketidakcakapan salah satu pihak dalam tersebut tidak mungkin akan
perjanjian, maka pihak yan tidak cakap memberikan kesepakatannya untuk
(setelah ia cakap) dan atau wakilnya tunduk pada perjanjian yang dibuat
yang sah berhak untuk memintakan tersebut.
pembatalan perjanjian. Dengan
terjadinya pembatalan tersebut, maka Pasal 1453 KUH Perdata
berarti perikatan yang lahir dari menentukan bahwa pembatalan
perjanjan tersebut hapus demi hukum. perjanjian adalah menerbitkan
Ketentuan mengenai hak untuk kewajiban untuk memberikan ganti
mengajukan pembatalan ini dapat kerugian, biaya dan bunga oleh pihak,
dilihat pada Pasal 1446 s.d 1450 KUH dalam hal keacakapan bertindak adalah
Perdata. orang yang dewasa yang membuat
perjanjian dengan orang-orang yang
Pengajuan pembatalan belum dewasa atau orang dewasa yang
berada di bawah pengampuan; dan
perjanjian karena kekhilafan, semata- dalam hal terjadinya kekhilafan,
pakasaan dan penipuan adalah mereka
mata bukanlah alasan untuk yang telah menyebabkan kekhilafan,
yang telah melakukan paksaan maupun
penipuan.

membatalkan perjanjian, kecuali

kekhilafan tersebut terjadi mengenai Pengajuan pembatalan secara
umum dapat diajukan dalam jangka
hakikat kebendaan yang menjadi pokok waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

perjanjian tidak sesuai dengan keadaan

100

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

a. dalam hal belum dewasa sejak hari diserahkan, atau dilakukan kepada
kedewasaan; keadaan semula, seolah-olah perikatan
tersebut tidak pernah terjadi.Syarat
b. dalam hal pengampuan, sejak hari batal sendiri menurut Pasal 1266 KUH
pencabutan pengampuan; Perdata dianggap selalu dicantumkan
dalam persetujuan-persetujuan yang
c. dalam hal paksaan, sejak hari bertimbal balik, manakala salah satu
paksaan itu telah berhenti; pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Dalam hal yang demikian, persetujuan
d. dalam hal kekhilafan atau tidak batal demi hukum, tetapi
penipuan, sejak hari diketahunya pembatalan harus dimintakan kepada
kekhilafan atau penipuan itu; Hakim.

e. dalam hal batalnya siatu perikatan 9. Jangka waktu kontrak telah berakhir
dimaksud dalam Pasal 1341 KUH
Perdata (actio paulina), sejak hari Setiap perjanjian yang dibuat
diketahuinya bahwa kesadaran
yang diperlukan untuk kebatalan itu oleh para pihak, baik perjanjian yang
ada.
dibuat melalui akta di bawah tangan
8. Berlakunya Syarat Batal
maupun yang dibuat oleh atau di muka
Ketentuan yang mengatur
tentang berlakunya syarat batal pejabat yang berwenang telah
sebagai sebab hapusnya perikatan
diatur dalam Bab I Buku III tentang ditentukan secara tegas jangka waktu
Perikatan pada Umumnya. Pasal 1265
KUH Perdata mengatur mengenai dan tanggal berakhirnya perjanjian.
syarat batal, di dalamnya dinyatakan:
“Suatu syarat batal adalah syarat yang Penentuan jangka waktu dan tangal
bila dipenuhi, menghentikan perikatan
dan membawa segala sesuatu kembali berakhirnya kontrak adalah
kepada keadaan semula, seolah-olah
tidak pernah ada suatu perikatan. dimaksudkan bahwa salah satu pihak
Syarat ini tidak menangguhkan
pemenuhan perikatan; hanyalah ia tidak perlu memberitahukan tentang
mewajibkan kreditur mengembalikan
apa yang telah diterimanya, apabila berakhirnya kontrak tersebut namun
peristiwa yang dimaksud terjadi”.
para pihak telah mengetahuinya
Berdasarkan ketentuan pasal ini
dapat diketahui bahwa setiap perikatan masing-masing. Penentuannya juga
yang sudah dilaksanakan dan dipenuhi
pun sesungguhnya masih dapat adalah didasarkan pada kemauan dan
dikembalikan kepada keadaan semula,
jika hal tersebut dikehendaki oleh para kesepakatan para pihak.
pihak. Pencantuman syarat batal dalam
suatu perjanjian, menandakan bahwa 10. Lewat Waktu
di antara para pihak dapat
mengembalikan apa yang telah Lewat waktu menurut Pasal
1946 KUH Perdata adalah suatu upaya
untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan
dengan lewatnya suatu waktu tertentu
dan atas syarat-syarat yang ditentukan
oleh undang-undang. Dalam Pasal
1967 KUH Perdata ditentukan bahwa
segala tuntutan hukum baik yang
bersifat kebendaan maupun yang
bersifat perseorangan, hapus karena
daluarsa dengan lewatnya waktu 30

101

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia Umumnya, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
tahun. Dengan lewatnya waktu 30
tahun maka hapuslah perikatan hukum ------------, 2003, Perikatan Yang Lahir
dan tinggallah perikatan bebas/wajar, Dari Perjanjian, PT. Raja
yaitu suatu perikatan yang boleh Grafindo Persada, Jakarta.
dipenuhi oleh debitur tetapi tidak dapat
dituntut oleh kreditur melalui Mariam Darus Badrulzaman, 1994,
pengadilan. Aneka Hukum Bisnis, Alumni,
Bandung.

Literatur :

Abdulkadir Muhammad, 1986, Hukum ----------, 2001, Kompilasi Hukum
Perjanjian, Alumni, Bandung. Perikatan, Alumni, Bandung.

Djaja Meliala, 2007, Perkembangan Rachmadi Usman, 2008, Hukum
Hukum Perdata tentang Benda Jaminan Keperdataan, Cetakan
dan Hukum Perikatan, Nuansa Ke-1, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta.
Aulia, Bandung.

Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, Subekti, 1994, Kitab Undang-undang
2002, Hapusnya Perikatan, Hukum Perdata, Cetakan Ke-26,
Radja Grafindo Perkasa,
Jakarta. Pradnya Paramita, Jakarta.

-----------, 1995, Aneka Hukum
Perjanjian, Citra Aditya,

J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan: Bandung.

perikatan yang lahir dari

undang-undang (bagian Sutan Remy Sjahdeini, 1993,
Kebebasan Berkontrak Dan
pertama), Cetakan Ke-1, Citra Perlindungan Yang Seimbang
Bagi Para Pihak Dalam
Adtya Bakti, Bandung. Perjanjian Kredit Bank di
Indonesia, Institut Bankir
J. Satrio, 2003, Hukum Jaminan, hak-
Indonesia, Jakarta.
hak jaminan pribadi tentang

perjanjian penanggungan dan

perikatan tanggung Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azas-Azas
Hukum Perjanjian, Mandar
menanggung, Edisi revisi, Maju, Bandung.

Cetakan Ke-2, Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Kansil C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu
Hukum dan Tata Hukum
Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya,

2003, Perikatan Pada

102

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Soal Latihan:

1. Jelaskan pengertian hukum
perdata?

2. Jelaskan tentang pengaturan sistem
hukum perikatan?

3. Sebutkan dan jelaskan macam-
macam perikatan?

4. Jelaskan tentang risiko dalam
hokum perikatan?

5. Apa yang dimaksud dengan prestasi
dan wanprestasi?

6. Jelaskan tentang keadaan memaksa
dalam hukum perikatan?

7. Sebutkan dan jelaskan tentang
sebab-sebab hapusnya perikatan?

103

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

BAB IX

PEMBUKTIAN DAN DALUARSA

Tujuan Instruksional Khusus kebenaran yang memiliki nilai
kepastian, keadilan, dan kepastian
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan hukum.
menjelaskan tentang Pembuktian dan
Daluarsa: Pembuktian Pada Umumnya, Dalam pembuktian itu, maka
Alat-alat Bukti serta Daluarsa atau para pihak memberi dasar-dasar yang
Lewat Waktu cukup kepada hakim dilarang
melampaui batas yang diajukan oleh
Sub Pokok Bahasan para pihak yang berperkara. Berkaitan
dengan materi pembuktian maka
A. Pembuktian Pada Umumnya dalam proses gugat menggugat, beban
B. Alat-alat Bukti pembuktian dapat ditujukan kepada
C. Daluarsa atau Lewat Waktu penggugat, tergugat, maupun pihak
ketiga yang melakukan intervensi. Pada
Uraian: prinsipnya, siapa yang mendalilkan
sesuatu maka ia wajib
A. Pembuktian Pada Umumnya membuktikannya.

Menurut Pasal 1865 KUH Kebenaran yang diperoleh dari
Perdata, pembuktian pada umumnya di pembuktian berhubungan langsung
mana setiap orang yang mengaku dengan keputusan yang adil oleh
mempunyai suatu hak, atau menunjuk hakim. Ada hal atau peristiwa yang
suatu peristiwa untuk meneguhkan dikecualikan atau tidak perlu diketahui
haknya itu atau untuk membantah oleh hakim, di antaranya :
suatu hak orang lain, wajib
membuktikan adanya hak itu atau 1. Peristiwanya memang dianggap
kejadian yang dikemukakan itu. tidak perlu diketahui oleh atau tidak
mungkin diketahui oleh hakim.
Pembuktian merupakan
2. Hakim secara ex officio dianggap
tindakan yang dilakukan oleh para mengenall peristiwanya, sehingga
tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.
pihak dalam suatu sengketa.
3. Pengetahuan tentang pengalaman.
Pembuktian ini bertujuan untuk
Seperti yang dijelaskan dalam
menetapkan hokum diantara kedua KUH Perdata bahwa pembuktian pada
umumnya diatur dalam Buku keempat
belah pihak yang menyangkut suatu tentang Pembuktian dan Daluarsa,

hak sehingga diperoleh suatu

104

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Pasal 1865 bahwa, “Setiap orang yang perdata harus menemukan
mengaku mempunyai suatu hak, atau
menunjuk suatu peristiwa untuk peristiwanya atau hubungan hukumnya
meneguhkan haknya itu atau untuk
membantah suatu hak orang lain, wajib kemudian menerapkan hokum
membuktikan adanya hak itu atau
kejadian yang dikemukakan itu.” terhadap peristiwa yang tersebut,

kaitan antara peristiwa dan hukum

yang ada tersebut. Peristiwa tersebut

yang harus dibuktikan adalah

kebenarannya di mana kebenaran itu

Terdapat juga hal yang perlu harus kebenaran formil, artinya hakim
dibuktikan di luar yang telah
dikecualikan di atas, membuktikan tidak boleh melampaui batas yang
dalam pembahasan Hukum Acara
dikenal dengan arti yuridis. Seperti diajukan oleh yang berperkara, maka
yang diuraikan Sudikno Mertokusumo
bahwa, membuktikan berarti memberi hakim tidak melihat kepada bobot atau
dasar yang cukup kepada hakim yang
memeriksa perkara yang bersangkutan isi, tetapi kepada luas dari pemeriksaan
guna memberi kepastian tentang
kebenaran peristiwa yang diajukan. oleh hakim. Pasal 178 ayat 3 HIR

(Pasal 189 ayat (3) Rbg dan Pasal 50

ayat (3) Rv) melarang hakim untuk

menjatuhkan putusan atas perkara

yang tidak dituntut, atau akan

meluluskan lebih dari yang dituntut.

Lebih lanjut Sudikno Dalam mencari kebenaran dan

menjelaskan tujuan pembuktian ilmiah menetapkan peristiwa, wajib

dan pembuktian yuridis. Tujuan memembuktikan atau mengajukan

pembuktian ilmiah adalah semata-mata alat-alat bukti adalah yang

untuk mengambil kesimpulan, berkepentingan di dalam perkara atau

sedangkan tujuan pembuktian yuridis sengketa, berkepentingan bahwa

adalah untuk mengambil keputusan gugatannya dikabulkan atau ditolak.

yang bersifat definitif, yakni keputusan Sesuai Pasal 283 HIR “Barang siapa

yang pasti, dan tidak meragukan serta beranggapan mempunyai suatu hak

mempunyai keputusan hukum. Putusan atau suatu keadaan untuk menguatkan

pengadilan harus objektif sehingga haknya atau menyangkal hak orang

tidak ada pihak yang merasakan terlalu lain, harus membuktikan hak atau

rendah kadar keadilannya dari pihak keadaan itu” (Pasal 1865 KUH Perdata

lainnya. dan Pasal 163 HIR).

Hukum Pembuktian Positif Beban pembuktian kedua belah
dalam acara perdata diatur dalam HIR, pihak, baik penggugat maupun
Rbg, dan Buku keempat KUH Perdata, tergugat dapat dibebani dengan
sedangkan hukum pembuktian yang pembuktian, terutama penggugat yang
materiil maupun formil diatur dalam wajib membuktikan peristiwa yang
HIR dan Rbg. diajukannya, sedang tergugat
berkewajiban membuktikan kebenaran
Mengenai apa dan siapa yang bantahannya. Dalam hal ini ada
dibuktikan dan membuktikan maka beberapa teori tentang beban
yang harus dibuktikan adalah pembuktian yang dapat merupakan
peristiwanya, hakim dalam proses pedoman bagi hakim.

105

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

1. Teori Pembuktian yang bersifat 4. Teori Hukum Publik

menguatkan belaka (bloot

affirmatief). Teori ini mencari kebenaran suatu
peristiwa di dalam peradilan
Teori ini mengemukakan sesuatu merupakan kepentingan publik.

harus membuktikannya dan bukan

yang mengingkari atau 5. Teori Hukum Acara

menyangkalnya. Dasar hukum teori Asas audi et alteram atau juga asas
kedudukan prosesuil yang sama
ini adalah pendapat bahwa hal-hal daripada para pihak di muka hakim
yang merupakan asas pembagian
yang negatif tidak mungkin beban pembuktian menurut teori ini.

dibuktikan (negativa opn sunt

probanda).

2. Teori Hukum Subjektif. B. Alat-alat Bukti

Teori ini menggambarkan suatu Alat pembuktian diatur dalam
proses perdata itu selalu merupakan Pasal 1866 KUH Perdata, bahwa alat
pelaksanaan hokum subjektif atau pembuktian meliputi: bukti tertulis,
bertujuan mempertahankan hukum bukti saksi, persangkaan, pengakuan,
subjektif, dan siapa yang sumpah. Pembahasan mengenai
mengemukakan atau mengaku macam alat bukti akan dibahas dipoin
mempunyai sesuatu hak harus kedua ditambah pemeriksaan setempat
membuktikannya. dan saksi ahli. Alat bukti (bewijsmiddel)
memiliki macam-macam bentuk dan
Teori ini berdasarkan Pasal 1865 juga jenisnya, yang memiliki
KUH Perdata, bahwa “Setiap orang kemampuan untuk menjelaskan dan
yang mengaku mempunyai suatu juga memberikan keterangan tentang
hak, atau menunjuk suatu peristiwa masalah yang diperkarakan di
untuk meneguhkan haknya itu atau pengadilan. Berdasarkan keterangan
untuk membantah suatu hak orang dan penjelasan dari alat bukti itulah
lain, wajib membuktikan adanya hak hakim melakukan penilaian, pihak
itu atau kejadian yang dikemukakan mana yang paling sempurna
itu.” pembuktiannya. Jadi, para pihak yang
berperkara hanya dapat membuktikan
3. Teori Hukum Objektif kebenaran dalil gugat dan dalil
bantahan sesuai fakta-fakta yang
Teori ini mengajukan tuntutan hak mereka kemukakan dengan jenis atau
atau gugatan berarti bahwa alat bukti tertentu. Hukum pembuktian
penggugat minta kepada hakim agar yang berlaku di Indonesia saat ini
hakim menerapkan ketentuan- adalah masih berpegang pada jenis alat
ketentuan hukum objektif terhadap bukti tertentu saja.
peristiwa yang diajukan.

Para pihak yang terkait dalam

persidangan (hakim-tergugat-

penggugat) tidak bebas menerima-

106

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

mengajukan alat bukti dalam proses mengadakan perjanjian itu. Jika pihak
yang menandatangani surat perjanjian
penyelesaian perkara. Undang-undang itu mengakui atau tidak menyangkal
tanda tanganya, yang berarti ia
telah menentukannya secara mengakui atau tidak menyangkal
kebenaran apa yang tertulis dalam
enumerative apa saja yang sah dan surat perjanjian itu, maka akte di bwah
tangan tersebut memperoleh suatu
bernilai sebagai alat bukti, dengan kata kekuatan pembuktian yang sama
dengan akta resmi.
lain hukum pembuktian yang berlaku

disini masih bersifat tertutup dan

terbatas.

Menurut undang-undang, ada 5 Akta resmi yang mengandung
(lima) macam alat bukti yang sah, keterang-keterangan dari dua pihak
yaitu: dihadapan notaris sehingga notaris
hanya menetapkan saja, maka
1. Alat bukti tertulis dinamakan partij akte, sedangkan jika
Alat bukti tertulis dalam Pasal suatu akta resmi mengandung proses
verbal tentang suatu perbuatan yang
1866 KUH Perdata sebagai urutan telah dilakukan notaris atau juru sita
pertama, ada juga yang menyebutkan seperti lelang atau penyitaan harta
alat bukti surat. Hal ini sesuai dengan benda maka dinamakan prosesverbal
kenyataan jenis surat atau akta dalam akte.
perkara perdata, memegang peran
yang penting. Semua kegiatan yang Akta resmi mempunyai
menyangkut bidang perdata, sengaja
dicatat dan dituliskan dalam surat atau kekuatan pembuktian yang
akta. Surat-surat akta dapat dibagi
menjadi surat-surat akta resmi sempurna.artinya apabila suatu pihak
(authentiek) dan surat-surat akta di
bawah tangan (onderhands). mengajukan suatu akte resmi, hakim

harus menerimanya dan menganggap

Surat akta resmi ialah suatu apa yang ditulis di dalam akta,
akta yang dibuat oleh atau di hadapan
seorang pejabat umum yang menurut sungguh-sungguh telah terjadi
undang-undang ditugaskan untuk
membuat surat-surat akta tersebut. sehingga hakim tidak boleh
Pejabat umum yang dimaksudkan itu
ialah notaris, hakim, jurusita pada memerintahkan penambahan
suatu pengadilan, pegawai pencatatan
sipil (ambtenaar burgerlijke stand) dan pembuktian lagi. Suatu akta di bawah
sebagainya.
tangan adalah tiap akta atau dengan

perantaraan seseorang pejabat umum,

misalnya surat perjanjian jual beli atau

sewa menyewa yang dibuat dan

ditanda tangani sendiri.

Suatu akta di bawah tangan Undang-undang menetapkan
ialah tiap akta yang tidak dibuat oleh bahwa suatu cap jempol yang ditaruh
atau dengan perantaraan seorang di atas akta di hadapan notaris, hakim
pejabat umum. Misalnya, surat atau pegawai pamong praja, yang
perjanjian jual beli atau sewa menyewa mengenal orang yang menghadap,
yang dibuat sendiri dan ditanda tangani dipersamakan dengan suatu tanda
sendiri oleh kedua belah pihak yang tangan. Berbagai tulisan yang lain yang

107

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia diperiksa di depan hakim. Suatu
kesaksian , harus mengenai peristiwa-
bukan akta seperti surat, faktur, peristiwa yang dilihat dengan mata
catatan yang dibuat oleh suatu pihak sendiri atau yang dialami sendiri oleh
dan sebagainya, yang kekuatan seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu
pembuktiannya diserahkan pada hanya mendengar saja tentang adanya
pertimbangan hakim, hakim leluasa peristiwa dari orang lain. Selanjutnya,
untuk mempercayai atau tidak tidak boleh pula keterangan saksi itu
kebenarannya. merupakan kesimpulan-kesimpulan
yang ditariknya sendiri dari peristiwa
2. Alat bukti saksi yang dilihat atau dialaminya, karena
hakimlah yang berhak menarik
Sesudah pembuktian dengan kesimpulan-kesimpulan itu.
tulisan, pembuktian dengan kesaksisn
merupakan cara pembuktian yang 3. Alat Bukti Persangkaan
terpenting dalam suatu perkara yang
sedang diperiksa di depan hakim. Suatu Alat bukti persangkaan seperti
kesaksian, harus mengenai peristiwa- yang dijelaskan dalam Pasal 1915 KUH
peristiwa yang dilihat dengan mata Perdata, yaitu persangkaan ialah
sendiri atau yang dialami sendiri oleh kesimpulan yang oleh undang-undang
seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu atau oleh hakim ditarik dari suatu
hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa yang diketahui umum ke arah
peristiwa dari orang lain. Selanjutnya, suatu peristiwa yang tidak diketahui
tidak boleh pula keterangan saksi umum. Menurut Subekti, persangkaan
merupakan suatu kesimpulan- ialah suatu kesimpulan yang diambil
kesimpulan yang ditarik sendiri dari dari suatu peristiwa yang sudah terang
peristiwa yang dilihat atau dialami. dan nyata. Dari peristiwa yang terang
dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa
Kesaksian bukanlah suatu alat suatu peristiwa lain yang harus
bukti yang sempurna dan mengikat dibuktikan juga telah terjadi.
hakim tetapi terserah hakim untuk
menerima atau tidak. Artinya, hakim Dalam hukum pembuktian, ada
leluasa untuk mempercayai atau tidak 2 (dua) macam persangkaan, yaitu
keterangan saksi. Undang-undang juga persangkaan yang ditetapkan oleh
menetapkan bahwa satu saksi undang-undang sendiri (wattelijk
bukanlah saksi, artinya hakim tidak vermoeden) dan persangkaan yang
boleh menentukan menag kalah ditetapkan oleh hakim (rechtelijk
berdasarkan satu saksi. Alat bukti saksi vermoeden). Hal ini merupakan suatu
seperti yang dijelaskan pada Pasal kesimpulan yang diambil dari suatu
1895 KUH Perdata, yaitu pembuktian peristiwa yang sudah terang atau
dengan saksi-saksi diperkenankan nyata. Dalam hukum pembuktian, ada
dalam segala hal yang tidak dua macam persangkaan, yaitu yang
dikecualikan oleh undang-undang. ditetapkan undang-undang dan
persangkaan yang ditetapkan oleh
Sesudah pembuktian dengan hakim. Persangkaan yang ditetapkan
tulisan, pembuktian dengan kesaksian undnag-undang pada hakekatnya
merupakan cara pembuktian yang
terpenting dalam suatu perkara yang

108

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

merupakan suatu pembebasan dari confession), bahwa apa yang didalilkan
kewajiban membuktikan sesuatu hal atau yang dikemukakan pihak lawan
untuk keuntungan salah satu pihak benar untuk keseluruhan atau
yang berperkara. sebagian.

Suatu persangkaan yang 5. Alat Bukti Sumpah
ditetapkan oleh hakim terdapat dalam
pemeriksaan suatu perkara di mana Alat bukti sumpah merupakan
untuk suatu pembuktian peristiwa tidak alat bukti yang terakhir yang dijelaskan
bias didapat saksi-saksi dengan mata dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Dalam
kepala sendiri telah melihat peristiwa Pasal 1929 KUH Perdata ada 2 (dua)
tersebut. macam sumpah di hadapan hakim,
yaitu:
4. Alat Bukti Pengakuan
1. Sumpah yang diperintahkan oleh
Pada dasarnya pengakuan pihak yang satu kepada pihak yang
bukan suatu alat pembuktian karena lain untuk pemutusan suatu
kalau telah mengaku, maka pihak perkara; sumpah itu disebut
lawan dibebaskan dari kewajiban untuk sumpah pemutus;
membuktikan hal tersebut, sehingga
tidak dapat dikatakan pihak lawan telah 2. Sumpah yang diperintahkan oleh
membuktikan hal tersebut. Akan tetapi, hakim karena jabatannya kepada
pemeriksaan di depan hakim belum salah satu pihak.
sampai pada tingkat pembuktian.
Menurut undang-undang pengakuan di Pengertian sumpah sebagai alat
depan hakim merupakan pembuktian bukti, adalah suatu keterangan atau
yang sempurna tentang kebenaran hal pernyataan yang dikuatkan atas nama
atau peristiwa yang diakui. Hal ini Tuhan, dengan tujuan:
berarti, hakim terpaksa untuk
menerima dan menganggap suatu 1. Agar orang yang bersumpah dalam
peristiwa yang telah diakui memang
benar-benar telah terjadi, meskipun memberi keterangan atau
dibetulnya sendiri tidak percaya bahwa
peristiwa itu sungguh-sungguh telah pernyataan itu, takut atas murka
terjadi.
Tuhan, apabila dia berbohong;
Pengakuan yang bernilai alat
bukt dalam Pasal 1923 KUH Perdata 2. Takut kepada murka atau hukuman
memiliki pengertian pernyataan atau
keterangan yang dikemukakan salah Tuhan, dianggap sebagai daya
satu pihak kepada pihak lain dalam
proses pemeriksaan suatu perkara, pendorong bagi yang bersumpah
pernyataan atau keterangan itu
dilakukan di muka hakim atau dalam untuk menerangkan yang
sidang pengadilan, keterangan itu
merupakan pengakuan (bekentenis, sebenarnya

Dalam undang-undang dikenal
ada 2 (dua) macam sumpah, yaitu:

1. Sumpah yang menentukan

(decussiure eed), yaitu sumpah

yang diperintahkan oleh salah satu

pihak yang berperkara kepada

pihak lawannya dengan maksud

109

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

untuk mengakhiri perkara yang Dalam sumpah tambahan, hakim

sedang diperiksa oleh hakim. Jika bebas apakah ia memerintahkan

pihak lawan mengangkat sumpah suatu sumpah tambahan atau

yang perumusannya disusun oleh tidak. Hakim juga leluasa untuk

pihak yang memerintahkan memerintahkan sumpah tambahan

pengangkatan sumpah itu, ia akan kepada pihak penggugat/tergugat

dimenangkan, sebaliknya, jika ia jika suatu persangkaan/surat

tidak berani menolak menyurat dianggap sebagai

pengangkatan sumpah ia akan permulaan pembuktian. Bagi

dikalahkan. Pihak yang pihak yang mendapat perintah

diperintahkan mengangkat untuk mengangkat sumpah

sumpah, mempunyai hak untuk tambahan dapat menolak atau

“mengembalikan” perintah itu, mengangkat sumpah itu tak dapat

artinya meminta supaya pihak mengembalikan sumpah tersebut

lawannya sendiri mengangkat kepada pihak lawan. Sebenarnya,

sumpah itu. sumpah tambahan ini dapat

dikatakan, ia menentukan juga

Contoh rumusan sumpah, jalan perkara, sehingga

perumusan semula berbunyi: “Saya perbedaannya sebenarnya dengan

yang bersumpah bahwa sungguh- suatu sumpah decissoir ialah,

sungguh saya telah menyerahkan bahwa yang belakangan

barang”. perumusan sumpah diperintahkan oleh suatu pihak yang

yang dikembalikan berbunyi: berperkara kepada pihak

“Saya bersumpah bahwa lawannya, sedangkan sumpah

sungguh-sungguh saya tidak tambahan diperintahkan oleh

menerima barang.” Dapat hakim karena jabatannya (karena

disimpulkan bahwa “Suatu kehendak hakim).

sumpah yang diperintahkan oleh

salah satu pihak yang berperkara C. Daluarsa atau Lewat Waktu

kepada pihak lawannya,

mempunyai suatu kekuatan Menurut Pasal 1946 KUH
Perdata, lewat waktu atau daluarsa
pembuktian yang memaksa, jika adalah suatu sarana untuk memperoleh
sesuatu atau untuk dibebaskan dari
sumpah itu telah diangkat”. suatu perikatan dengan lewat suatu
waktu tertentu dan atas syarat-syarat
2. Sumpah tambahan adalah suatu yang ditentukan oleh undang-undang.
Daluarsa untuk memperoleh hak milik
sumpah yang diperintahkan oleh atas suatu barang dinamakan daluarsa
acquisitive, sedangkan daluarsa untuk
hakim pada salah satu pihak yang dibebaskan dari suatu perikatan
dinamakan daluarsa extinctif.
berperkara, apabila hakim

berpendapat bahwa di dalam

suatu perkara sudah terdapat

suatu “permulaan pembuktian”,

yang perlu ditambah dengan

penyumpahan, karena dipandang

kurang memuaskan untuk Dengan lewat 30 tahun hapus
perikatan hukum dan tinggal perikatan
menjatuhkan putusan atas dasar bebas, yaitu suatu perikatan yang

bukti-bukti yang ada.

110

boleh dipenuhi debitur tetapi tidak Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
dapat dituntut oleh kreditur melalui
pengadilan. Dalam Pasal 1967 KUH semua tuntutan ini lewat waktu dengan
Perdata ditentukan, bahwa segala lewatnya waktu satu tahun.
tuntutan hukum baik yang bersifat
kebendaan maupun yang bersifat Selanjutnya, Pasal 1969 KUH
perseorangan, hapus karena daluarsa Perdata, tuntutan para dokter dan ahli
apabila lewat dari 30 tahun, sedangkan obat-obatan,tuntutan para jurusita,
siapa yang menunjukan adanya tuntutan para pengelola sekolah
daluarsa tidak usah mempertunjukkan berasrama, tuntutan para buruh kecuali
alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan mereka yang dimaksudkan dalam Pasal
terhadap sesuatu tangkisan yang 1968, semua tuntutan ini lewat waktu
didasarkan pada itikat yang buruk. dengan lewatmya waktu 2 tahun.

Daluwarsa atau lewat waktu Pasal 1970 KUH Perdata,
menurut Pasal 1946 KUH Perdata ialah tuntutan para advokat dan pengacara,
suatu sarana hukum untuk hapus karena lewat waktu dengan
memperoleh sesuatu atau suatu lewat waktu 2 tahun, terhitung sejak
alasan untuk dibebaskan dari suatu hari diputuskannya perkara, hari
perikatan dengan lewatnya waktu tercapainya perdamaian antara pihak-
tertentu dan dengan terpenuhinya pihak yang berperkara, atau hari
syarat-syarat yang ditentukan dalam dicabutnya kuasa pengacara itu,
undang-undang. Pasal 1967 KUH mengenai hal perkara yang tidak
Perdata menjelaskan bahwa, “semua selesai, tak dapatlah mereka menuntut
tuntutan hukum, baik yang bersifat pembayaran persekot dan jasa yang
kebendaan maupun yang bersifat telah ditunggak lebih dari sepuluh
perorangan, hapus karena lewat waktu tahun. Kemudian tuntutan para notaris
dengan lewatnya waktu 30 tahun, untuk persekot dan upah mereka, lewat
sedangkan orang yang menunjuk waktu juga dengan lewatnya waktu
adanya lewat waktu itu, tidak usah dua tahun, terhitung sejak hari
menunjukkan suatu alas hak, dan dibuatnya akta yang bersangkutan.
terhadapnya tak dapat diajukan suatu
tangkisan yang didasarkan pada itikad Pasal 1971 KUH Perdata,
buruk”. tuntutan para tukang kayu, tukang
batu, dan tukang lainnya,
Dalam Pasal 1968 KUH tuntutan para pengusaha toko, hapus
Perdata, untuk para ahli dan pengajar karena lewat waktu dengan lewatnya
dalam bidang kebudayaan dan ilmu waktu 5 tahun. Ada 2 (dua) macam
pengetahuan, tuntutan para penguasa daluarsa (Verjaring), yaitu:
rumah penginapan dan rumah makan,
tuntutan para buruh yang upahnya 1. Acquisitieve Verjaring
harus dibayar dalam bentuk uang tiap-
tiap kali lewat waktu yang kurang dari Acquisitieve verjaring adalah
satu triwulan untuk mendapatkan upah lewat waktu sebagai cara memperoleh
mereka serta jumlah kenaikan upah itu, hak milik atas suatu benda. Syarat
adanya daluwarsa ini harus ada itikad
baik dari pihak yang menguasai benda
tersebut. Seperti dalam Pasal 1963

111

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

KUH Perdata, bahwa “ Siapa yang sebesar Rp.10.000.000,00 . Dalam
jangka waktu 30 tahun, uang itu tidak
dengan itikad baik, dan berdasarkan ditagih oleh Syamsul, maka
berdasarkan ketentuan hukum yang
suatu alas hak yang sah, memperoleh berlaku, maka Dea dibebaskan untuk
membayar utangnya kepada Syamsul.
suatu benda tak bergerak, suatu
Pelepasan lewat waktu seperti
bunga, atau suatu piutang lain yang apa yang dijelaskan dalam Pasal 1948
KUH Perdata, yaitu pelepasan lewat
tidak harus dibayar atas tunjuk, waktu dapat dilakukan secara tegas
atau secara diam-diam. Pelepasan
memperoleh hak milik atasnya dengan secara diam-diam disimpulkan dari
suatu perbuatan yang menimbulkan
jalan daluarsa, dengan suatu dugaan bahwa seseorang tidak hendak
menggunakan suatu hak yang telah
penguasaan selama 20 tahun “. “ Siapa diperolehnya.

yang dengan itikad baik menguasainya Pelepasan daluarsa dibagi
menjadi 2 (dua), yaitu :
selama 30 tahun, memperoleh hak
1. Dilakukan secara tegas. Seseorang
milik dengan tidak dapat dipaksa untuk yang melakukan perikatan tidak
diperkenankan melepaskan daluarsa
mempertunjukkan alas haknya”. sebelum tiba waktunya, namun
apabila ia telah memenuhi syarat-
Seorang bezitter yang jujur atas syarat yang ditentukna dan waktu
suatu benda yang tidak bergerak lama yang telah ditentukan pula, maka ia
kelamaan dapat memperoleh hak milik berhak melepaskan daluarsanya.
atas benda tersebut. Apabila ia bisa
menunjukkan suatu tanda yang sah, 2. Dilakukan secara diam-diam.
maka dengan daluarsa 20 tahun sejak Pelepasan yang dilakukan secara
mulai menguasai benda tersebut. diam-diam ini terjadi karena si
Misalnya, Nisa menguasai tanah pemegang daluarsa tidak ingin
perkarangan tanpa adanya tanda yang mempergunakan haknya dalam
sah selama 30 tahun. Selama waktu itu sebuah perikatan
tidak ada gangguan dari pihak ketiga,
maka demi hukum, tanah pekarangan Literatur:
itu menjadi miliknya dan tanpa
dipertanyakan alas hukum tersebut. Afandi, Ali, 1997, Hukum Waris, Hukum
Keluarga, Hukum Pembuktian,
3. Extinctieve Verjaring Rineka Cipta, Jakarta.

Extinctieve verjaring adalah Mertokusumo, Sudikno, 2000, Hukum
seseorang dapat dibebaskan dari suatu Acara Perdata Indonesia, Edisi
penagihan atau tuntutan hukum. Oleh VII Liberty, Yogyakarta.
undang-undang ditetapkan, bahwa
dengan lewatnya waktu 30 tahun,
setiap orang dibebaskan dari semua
penagihan atau tuntutan hukum. Ini
berarti, bila seseorang digugat untuk
mebayar suatu hutang yang sudah
lebih dari 30 tahun lamanya, ia dapat
menolak gugatan itu dengan hanya
mengajukan bahwa ia selama 30 tahun
belum pernah menerima tuntutan atau
gugatan itu. Misalnya, Dea telah
meminjam uang kepada Syamsul

112

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan
Azas-azas Hukum Perdata,

Alumni, Bandung.

Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum
Perdata, Intermasa, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001,
Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, Pradnya Paramita,

Jakarta.

Vollmar, 1996, Pengantar Hukum
Perdata I, Rajawali Press,

Jakarta

Yahya, M. Harahap, 2011, Hukum
Acara Perdata, Sinar Grafika,

Jakarta.

Catatan:

Setelah selesai Pokok Bahasan ini akan
dilaksanakan Ujian Akhir Semester.

Soal Latihan:

1. Apa yang dimaksud dengan
pembuktian?

2. Apa yang dimaksud dengan akta di
bawah tangan dan bagaimana
kedudukannya sebagai alat bukti?

3. Sebutkan dan jelaskan mengenai
dengan alat-alat bukti?

4. Apa yang dimaksud dengan
daluarsa?

5. Jelaskan tentang daluarsa

acquisitive dan daluarsa extintif?

113

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1986, Hukum Eman Suparman, 2005, Hukum Waris
Perjanjian, Alumni, Bandung. di Indonesia Dalam Perspektif
Islam Adat BW, PT. Refika
-------------, 1992, Hukum Perikatan,
PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Aditama, Bandung.

-------------, 2000, Hukum Perdata Frieda Husni Hasbullah, 2005, Hukum
Indonsesia, Citra Aditya, Kebendaan Perdata: Hak-Hak
Bandung. Yang Memberi Kenikmatan,

Ind-Hil-Co., Jakarta.

-------------, 2010, Hukum Perdata Gunawan Wijaya dan Karini Muljadi,
Indonsesia, Citra Aditya, 2002, Hapusnya Perikatan,
Bandung. Radja Grafindo Perkasa,
Jakarta.
Ahmad Supriyadi, 2010, Hukum
Perdata, Nora Media Enterprise, Hazairin, 1982, Hukum Kewarisan
Bilateral Menurut Al-Qur’an dan
Kudus. Hadith, Tintamas, Jakarta.

Ali Afandi, 1997, Hukum Waris, Hukum Joko Prakoso, et al, 1987, Asas-Asas
Keluarga, Hukum Pembuktian, Hukum Perkawinan di
Rineka Cipta, Jakarta. Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.

Anisitus Amanat, 2000, Membagi J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan:
Warisan Berdasarkan Pasal-
Pasal Hukum Perdata BW, perikatan yang lahir dari

Cetakan 1, PT. RajaGrafindo undang-undang (bagian

Persada, Jakarta. pertama), Cetakan Ke-1, Citra

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Adtya Bakti, Bandung.
1981, Hukum Perkawinan
Menurut Islam, Undang - ------------, 2003, Hukum Jaminan, hak-
Undang Perkawinan Dan
Hukum Perdata/BW, Jilid 2, hak jaminan pribadi tentang

Hidakarya Agung, Jakarta. perjanjian penanggungan dan

perikatan tanggung

menanggung, Edisi revisi,

Djaja Meliala, 2007, Perkembangan Cetakan Ke-2, Citra Aditya
Hukum Perdata tentang Benda
dan Hukum Perikatan, Nuansa Bakti, Bandung.

Aulia, Bandung. Kansil C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu
Hukum dan Tata Hukum
Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta.

114

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

2003, Perikatan Pada Riduan Syahrani, 1989, Seluk-Beluk
dan Asas-Asas Hukum Perdata,
Umumnya, PT. Raja Grafindo Alumni, Bandung.

Persada, Jakarta. -------------, 2004, Seluk Beluk dan
Azas-azas Hukum Perdata,
------------, 2003, Perikatan Yang Lahir Alumni, Bandung.
Dari Perjanjian, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta. Salim HS, 2004, Pengantar Hukum
Perdata Tertulis (BW), Cet. ke-
Mariam Darus Badrulzaman, 1994, 4, Yogyakarta.
Aneka Hukum Bisnis, Alumni,
Bandung. -------------, 2006, Pengantar Hukum
Perdata Tertulis (BW), Cetakan
----------, 2003, Kompilasi Hukum Ke-4, Penerbit Sinar Grafika,
Perikatan, Alumni, Bandung Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2000, Hukum Soedharyo Soimin, 2005, Himpunan
Acara Perdata Indonesia, Edisi Yurisprudensi tentang Hukum
Perdata, Cetakan Ke-2, Penerbit
VII, Liberty, Yogyakarta. Sinar Grafika, Jakarta.

-----------, 1995, Aneka Hukum -------------, 2007, Himpunan Dasar
Perjanjian, Citra Aditya, Hukum Pengangkatan Anak,
Bandung. Cetakan Ke-3, Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta.
Pitlo, MR. A., 1990, Hukum Waris:
Soeroso. R, 2007, Perbandingan
Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika,
Jakarta.
Hukum Perdata Belanda,
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1990,
Intermasa, Jakarta. Hukum Perdata: Hukum Benda,
Liberty, Yogyakarta.
Rachmadi Usman, 2002, Hukum
Kebendaan, Sinar Grafika, Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum
Jakarta. Perdata, Intermasa, Jakarta.

-------------, 2008, Hukum Jaminan -----------, 1994, Kitab Undang-undang
Keperdataan, Cetakan Ke-1, Hukum Perdata, Cetakan Ke-26,
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Pradnya Paramita, Jakarta.

Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, ----------, 2003, Pokok-Pokok Hukum
1981, Hukum Perkawinan Perdata, Intermasa, Jakarta.
Menurut Islam, Undang -
Undang Perkawinan Dan
Hukum Perdata/BW, Jilid 2,

Hidakarya Agung, Jakarta.

115

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Subekti dan Tjitrisudibio, 1996, Kitab Perikatan dalam Islam, CV
Pustaka, Jakarta.
Undang-Undang Hukum
Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azas-Azas
Perdata, Pradya Paramita, Hukum Perjanjian, Mandar
Maju, Bandung.
Jakarta.
Yahya, M. Harahap, 2011, Hukum
Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, Acara Perdata, Sinar Grafika,
Kitab Undang-undang Hukum Jakarta.
Perdata, Pradnya Paramita,
Jakarta. Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata
Islam di Indonesia, Sinar
Suhardana, F.X.,et.al, 2001, Hukum Grafika, Jakarta,
Perdata I: Buku Panduan
Mahasiswa, PT Prenhallindo, ------------, 2008, Pelaksanaan Hukum
Waris di Indonesia, Sinar
Jakarta. Grafika, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993,
Kebebasan Berkontrak dan
Perlindungan Yang Seimbang
Bagi Para Pihak Dalam
Perjanjian Kredit Bank di
Indonesia, Institut Bankir

Indonesia, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum
Perdata dalam Sistem Hukum
Nasional, Intermasa, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, Pengantar
Hukum Perdata di Indonesia,
Prestasi Pustaka Publisher,

Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Vollmar, 1996, Pengantar Hukum
Perdata I, Rajawali Press,
Jakarta.

Wantjik Saleh, 1980, Hukum
Perkawinan Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum
Perikatan dilengkapi Hukum

116

B Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
baheer 65
bedrog 123 INDEKS
Bezwaarde 111
bewindvoerder 109 M
C merderjaring 65
Curatele 72 mirderjaring 71
D O
Domicile 77 Onderhands 146
decussiure eed 150 openbaar etestement 108
dwang 123 olografis testament 108
dwaling 123 P
E person
executeur testament 109 previligie
F perjanjian kawin 47
Fidei commis 110 R
G Retentie 92
gemeenschap Recht subject 8
H Risiko 126
Handlichting 70 S
haftung 122 semenda 62
I schuld 122
Immateriele 123 somasi 128
L
Legaat 108 V
legitiematie portie 110 Vick person 9
vruchtgebruik 108

W
Wanprestasi 127
Z
Zaakwaarneming 123

117