BUKU AJAR HUKUM PERDATA

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

orang tua dalam hal memberikan izin. Jika menurut UUP, bahwa harta
asal dan harta bersama tetap tidak
Bagi anak yang sudah dewasa, bersatu meskipun adanya perkawinan.
Harta asal adalah harta yang dibawa
tetapi belum berumur 30 tahun masih masing-masing suami/istri ke dalam
perkawinan, di mana pengurusannya
diperlukan izin dari orang tuanya. diserahkan pada masing-masing pihak,
sedangkan harta bersama adalah harta
Tetapi kalau mereka tidak memberikan yang diperoleh selama perkawinan.

izin, maka anak dapat meminta

perantara hakim. Dalam waktu 3 (tiga)

minggu, hakim akan memanggil orang

tua dan anak untuk mendengar

penjelasan dalam sidang tertutup. Pasal 147 KUH Perdata,

Apabila orang tua tidak datang menegaskan bahwa perjanjian

menghadap perkawinan akan perkawinan harus dibuat dengan akta

dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) notaris sebelum perkawinan

bulan. berlangsung, sedangkan pada Pasal 29

(1) UUP menegaskan bahwa pada

C. Perjanjian Perkawinan waktu sebelum perkawinan

Menurut KUH Perdata, sejak berlangsung kedua belah pihak atas
adanya perkawinan, maka harta
kekayaan suami istri baik harta asal persetujuan bersama dapat
maupun harta bersama sebagai suami
dan istri menjadi bersatu, kecuali ada mengadakan perjanjian tertulis yang
perjanjian perkawinan. Jadi, perjanjian
perkawinan adalah kesepakatan untuk disahkan oleh Pegawai Pencatat
memisahkan dan mengurus harta
masing-masing dalam perkawinan Perkawinan setelah mana isinya
sebagai suami istri.
berlaku juga terhadap pihak ketiga

sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Oleh karena itu, keabsahan perjanjian

perkawinan tersebut cukup dihadapan

Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Pasal 152 KUH Perdata
tentang Perkawinan (UUP), perjanjian menegaskan juga bahwa, perjanjian
perkawinan adalah kesepakatan yang perkawinan tidak berlaku terhadap
dibuat oleh calon suami dengan calon pihak ketiga sebelum didaftar di
isteri pada waktu atau sebelum kepaniteraan Pengadilan Negeri di
perkawinan dilangsungkan, perjanjian daerah hukum berlangsungnya
mana dilakukan secara tertulis dan perkawinan itu atau jika perkawinan
disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berlangsung di luar negeri maka di
dan isinya juga berlaku terhadap pihak kepaniteraan di mana akta perkawinan
ketiga sepanjang diperjanjikan. dibukukan. Berbeda dengan Pasal 29
Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku (4) UUP, bahwa pada waktu sebelum
sejak perkawinan berlangsung dan perkawinan berlangsung kedua belah
tidak boleh diubah kecuali atas pihak atas persetujuan bersama dapat
persetujuan kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian tertulis yang
syarat tidak merugikan pihak ketiga disahkan oleh Pegawai Pencatat
yang tersangkut. Perkawinan setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut.

35

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia Pada dasarnya, perjanjian

Jadi, berlaku mengikat terhadap pihak kawin perlu dibuat dalam rangka
ketiga sepanjang termuat dalam
perjanjian perkawinan tersebut. antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak
Berdasarkan uraian tersebut, terlihat
perbedaan tentang perjanjian diinginkan dalam perkawinan, antara
perkawinan menurut KUH Perdata
dengan UUP, terletak pada keabsahan lain perceraian, hutang piutang dengan
dan kekuatan mengikatnya terhadap
pihak ketiga. pihak ketiga yang dilakukan oleh

KUH Perdata mengatur “azas suami/isteri. Berdasarkan Pasal 119
percampuran bulat” sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 119 KUH KUH Perdata dan Pasal 29 UUP, kedua
Perdata, yang berarti bahwa kekayaan
suami istri yang dibawanya ke dalam asas itu bisa dilakukan penyimpangan,
perkawinan itu dicampur menjadi satu
menjadi harta persatuan, harta dengan membuat perjanjian
kekayaan mereka bersama. Jika
mereka bercerai (meskipun baru 1 perkawinan.
bulan menikah), maka kekayaan
mereka itu harus dibagi 2, masing- Perjanjian perkawinan harus
masing ½ bagian. Berbeda dengan
UUP yang mengikuti Pola Hukum Adat dibuat dengan suatu akta notaris
menganut “azas perpisahan harta”
sebagaimana tercermin dalam Pasal 35 sebelum waktu dilangsungkannya
UUP, yang menentukan bahwa harta
yang dibawa oleh masing-masing perkawinan, untuk kemudian
suami-istri (harta bawaan) tetap
menjadi milik masing-masing, yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri
dicampur menjadi satu hanyalah harta
yang diperoleh dari usaha bersama setempat. Perjanjian perkawinan mulai
selama pernikahan (gono gini/harta
bersama). efektif berlaku bagi pasangan suami

Dalam SEMA tanggal 20-8- istri setelah dilangsungkannya
1975, diumumkan bahwa UUP yang
sudah ada adalah peraturan tentang perkawinan, sedangkan untuk pihak
syarat-syarat dan tata cara untuk
perkawinan, namun karena peraturan ketiga baru berlaku mulai hari
mengenai harta perkawinan tidak
memerlukan peraturan pelaksanaan pendaftarannya di Pengadilan Negeri.
dan juga tidak disebutkan dalam PP
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Bila perkawinan dilangsungkan pada
pelaksanaan UUP, maka Pasal 35 UUP
sudah dianggap berlaku untuk semua hari yang sama dengan dibuatnya
pernikahan.
perjanjian perkawinan, maka harus
36
dibuat jamnya. Perubahan perjanjian

perkawinan selama perkawinan

menurut Pasal 149 KUH Perdata tidak

dapat dilakukan, sedangkan menurut

Pasal 29 ayat (4) UUP perjanjian

perkawinan hanya dapat dirubah jika

keduanya setuju dan tidak merugikan

pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan tidak
akan berlaku jika tidak diikuti dengan
perkawinan (Pasal 154 KUH Perdata).
Orang yang dapat membuat perjanjian
perkawinan adalah mereka yang
mempunyai syarat untuk menikah pada
waktu perjanjian itu dibuat (Pasal 7
UUP: pria 19 tahun, wanita 16 tahun)
dan yang berada di bawah
pengampuan harus dibantu oleh
mereka yang diperlukan ijinnya untuk

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

melangsungkan pernikahan (Pasal 151 dapat diadakan penyimpangan untuk
dan 151 KUH Perdata). “mengurangi” kekuasaan suami
tersebut, sehingga istri dalam hal harta
Isi perjanjian perkawinan benda perkawinan mempunyai lebih
terserah kepada dua belah pihak, asal besar kekuasaan/ kebebasan. Dalam
saja tidak bertentangan dengan hal tersebut dapat diadakan 2
ketertiban umum dan kesusilaan, dan penyimpangan:
selain itu juga tidak boleh menyimpang
dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1. dapat diperjanjikan bahwa si istri
140, 142 dan 143 KUH Perdata, yaitu:
akan tetap mengurus harta

bendanya sendiri baik bergerak

1. Mengurangi hak suami baik sebagai maupun tidak bergerak, dan
suami maupun sebagai kepala
(persatuan) rumah tangga. menikmati sendiri segala

2. Menyimpang dari hak-hak yang pendapatan pribadinya (hanya
timbul dari kekuasaan sebagai
orang tua. tindakan pengurusan, bukan

3. Mengurangi hak-hak yang tindakan pemilikan).
diperlukan undang-undang kepada
yang hidup terlama. 2. barang-barang tidak bergerak,

4. Melepaskan haknya sebagai surat berharga serta
ahliwaris menurut hukum dalam
warisan anak-anaknya atau piutang atas nama yang tercatat
keturunannya.
atas nama istri, baik yang dibawa
5. Menetapkan bahwa salah satu
pihak menanggung hutang lebih pada waktu perkawinan maupun
banyak dari pada bagiannya dalam
keuntungan. (Bila hal ini dilanggar yang dimasukkannya selama
maka apa yang diperjanjikan itu
dianggap sebagai tidak tertulis, perkawinan, tidak boleh dibebani
sehingga masing-masing akan
menerima 1/2 bagian dari atau dipindah tangankan oleh
keuntungan dan memikul 1/2
bagian dari kerugian). suami tanpa sepengetahuan istri.

Beberapa macam perjanjian
perkawinan, yaitu:

Suami adalah kepala persatuan 1. Perjanjian perkawinan di luar
persekutuan harta benda. Di antara
rumah tangga dan suami istri diperjanjikan tidak
adanya persekutuan harta benda
mengemudikan urusan harta kekayaan sama sekali. Jadi bukan hanya tidak
ada persekutuan harta benda
milik pribadi istrinya. Tanpa adanya menurut undang-undang, tapi juga
persekutuan untung dan rugi,
perjanjian perkawinan, maka terjadilah persekutuan hasil dan pendapatan
serta percampuran apapun dengan
persekutuan harta antara suami-istri, tegas ditiadakan.

dengan suami memegang kekuasaan 2. Perjanjian perkawinan persekutuan
hasil dan pendapatan. Hanya
sebagai suami dan sebagai kepala diperjanjikan adanya persekutuan
hasil dan pendapat saja, sedangkan
persekutuan rumah tangga. Meskipun persekutuan harta menurut
undang-undang tidak ada, hanya
demikian, adanya persatuan harta

dengan suatu perjanjian perkawinan

37

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia 4. Hutang masing-masing juga
menjadi tanggungan masing-
untung yang dibagi, kalau rugi, istri masing.
hanya turut memikul hingga
bagiannya dalam keuntungan, 5. Biaya rumah tangga dan lain-lain
terhadap kerugian selebihnya, istri menjadi tanggungan suami.
tidak dapat dituntut.
6. Perabot rumah tangga dan lain-lain
3. Perjanjian perkawinan persekutuan milik pihak istri.
untung dan rugi. Hanya
diperjanjikan adanya persekutuan 7. Pakaian, perhiasan, buku, perkakas
untung dan rugi saja, sedangkan dan alat-alat yang berkenaan
persekutuan menurut undang- dengan pendidikan/ pekerjaan
undang tidak ada. Jika dalam masing-masing adalah milik pihak
perjanjian perkawinan disebut “di yang dianggap menggunakan
luar persekutuan harta”, maka ada barang itu.
persekutuan untung dan rugi. Jika
bila dikehendaki juga tidak adanya 8. Barang bergerak lain yang karena
persekutuan untung dan rugi, maka hibah, warisan atau jalan lain
harus dinyatakan dengan tegas. selama perkawinan jatuh pada
salah satu pihak, harus dapat
4. Perjanjian kawin di luar persekutuan dibuktikan asal usulnya.
harta benda. Pasal 139 KUH
Perdata dan Pasal 29 UUP, Ada persekutuan harta benda
menyatakan bahwa dalam
perjanjian perkawinan tidaklah menurut undang-undang, tetapi (oleh
cukup kalau hanya disebut
“perjanjian perkawinan di luar istri) dikehendaki adanya
persekutuan” saja, tetapi harus
juga dengan tegas disebut tidak penyimpangan, maka perjanjian
ada persekutuan untung dan rugi,
jika memang itu dikehendaki. Jika perkawinan terdiri dari:
tidak disebut begitu, maka berarti
ada persekutuan untung dan rugi 1. Perjanjian perkawinan dengan
(Pasal 144 KUH Perdata). diperjanjikan pasal 140 ayat 2 KUH
Perdata.
Dalam perjanjian perkawinan
dengan modal ini maka: 2. Perjanjian perkawinan dengan
diperjanjikan pasal 140 ayat 3 KUH
1. Tidak ada persekutuan dalam Perdata.
bentuk apapun juga.
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri
2. Harta masing-masing tetap milik
masing-masing. Suami isteri harus setia satu
sama lain, saling membantu, berdiam
3. Istri berhak mengurus hartanya bersama-sama, saling memberikan
sendiri serta bebas memungut nafkah dan bersama-sama mendidik
hasilnya, tidak perlu bantuan anak-anak. Perkawinan oleh undang-
suaminya. undang dipandang sebagai suatu
perkumpulan (echtvereniging). Suami
38 ditetapkan menjadi kepala atau
pengurusnya. Suami mengurus
kekayaan mereka bersama di samping
berhak juga mengurus kekayaan si
isteri, menentukan tempat kediaman

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

bersama, melakukan kekuasaan orang membuka kemungkinan bagi si isteri
tua dan selanjutnya memberikan
bantuan (bijstand) kepada si isteri sebelum melangsungkan pernikahan
dalam hal melakukan perbuatan-
perbuatan hukum. Hal ini, untuk mengadakan perjanjian
berhubungan dengan ketentuan dalam
Hukum Perdata Eropah, bahwa perkawinan bahwa ia berhak untuk
seorang perempuan yang telah kawin
tidak cakap untuk bertindak sendiri di mengurus sendiri kekayaannya. Juga
dalam hukum. Kekuasaan seorang
suami di dalam perkawinan itu dengan pemisahan kekayaan
dinamakan marital macht.
(scheiding van goederen) atau dengan

pemisahan meja dan tempat tidur si

isteri dengan sendirinya memperoleh

kembali haknya untuk mengurus

kekayaan sendiri. Jikalau suami

memberikan bantuan (bijstand), suami

isteri itu bertindak bersama-sama si

Pengurusan kekayaan si isteri isteri untuk dirinya sendiri dan si suami

itu, oleh suami harus dilakukan sebaik- untuk membantu isterinya. Jadi mereka

baiknya (als een goed huisuader) dan itu bersama-sama, misalnya pergi ke

si isteri dapat minta notaris atau menghadap hakim.

pertanggungjawaban tentang Menurut Pasal 108 KUH Perdata

pengurusan itu. Kekayaan suami untuk bantuan dapat diganti dengan suatu

ini menjadi jaminan, apabila ia sampai persetujuan tertulis. Dalam hal yang

dihukum mengganti kekurangan- demikian, si isteri dapat bertindak

kekurangan atau kemerosotan sendiri dengan membawa surat kuasa

kekayaan si isteri yang terjadi karena dari suami. Bahwa perkataan aktea

kesalahannya. Pembatasan yang dalam Pasal 108 tersebut, tidaklah

terang dari kekuasaan suami dalam hal berarti surat atau tulisan, melainkan

mengurus kekayaan isterinya, tidak berarti perbuatan hukum. Perkataan

terdapat dalam undang-undang, tersebut berasal dari bahasa Perancis,

melainkan ada suatu pasal yang acte yang berarti perbuatan.

menyatakan, bahwa suami tak

diperbolehkan menjual atau Ketidakcakapan seorang isteri
itu, di dalam hukum perjanjian
menggadaikan benda-benda yang tak dinyatakan secara tegas dalam Pasal
1330 KUH Perdata, bahwa seorang
bergerak kepunyaan si isteri tanpa izin perempuan yang telah kawin
dipersamakan dengan seorang yang
dari si isteri (Pasal 105 ayat 5 KUH berada di bawah curatele atau seorang
yang belum dewasa. Mereka semuanya
Perdata) dinyatakan tidak cakap untuk membuat
suatu perjanjian. Tetapi perbedaannya
Sejak mulai perkawinan terjadi, masih ada juga, yaitu seorang isteri
bertindak sendiri (meskipun didampingi
suatu percampuran antara kekayaan oleh suami atau dikuasakan), Se-
dangkan orang yang belum dewasa
suami dan kekayaan isteri (aigehele atau seorang curandus tidak pernah
tampil ke muka dan selalu harus
gemeenschap van goederen), jika tidak

diadakan perjanjian perkawinan

(huwelijksvoorwaarden). Keadaan

yang demikian, akan berlangsung

seterusnya dan tak dapat diubah lagi

selama perkawinan.

Pasal 140 KUH Perdata

39

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

diwakili oleh orang tua, wali atau perceraian atau pemisahan kekayaan,
kurator. atau ia sendiri digugat oleh suaminya
untuk mendapat perceraian.
Selanjutnya perlu diterangkan,
Peraturan tentang ketidak-
bahwa ketidakcakapan seorang isteri, cakapan seorang isteri itu oleh
Mahkamah Agung dianggap sekarang
hanyalah mengenai perbuatan- tidak berlaku lagi. Ketentuan Pasal 108
KUH Perdata tentang ketidakcakapan
perbuatan hukum yang terletak di seorang istri itu harus dianggap sudah
dicabut oleh Undang-undang
lapangan hukum kekayaan dan yang Perkawinan, Pasal 31 (1) yang
mengatakan, bahwa suami istri
mungkin membawa akibat-akibat bagi masing-masing berhak melakukan
perbuatan hukum.
kekayaan si isteri itu sendiri. Terhadap
Akibat-akibat lain dari
ketentuan, bahwa seorang isteri harus perkawinan, adalah:

dibantu oleh suaminya, diadakan 1. anak-anak yang lahir dari dalam
perkawinan adalah anak sah
beberapa kekecualian berdasarkan
2. suami menjadi waris dari isteri dan
anggapan, untuk perbuatan-perbuatan begitu sebaliknya, apabila salah
satu meninggal dunia di dalam
itu si isteri telah mendapat persetujuan perkawinan;

atau kuasa dari suaminya 3. oleh undang-undang dilarang jual
beli antara suami dan isteri;
(veronderstelde machtiging).
4. perjanjian perburuhan antara
Perbuatan-perbuatan si isteri tersebut suami dan isteri tak dibolehkan:

adalah untuk kepentingan rumah 5. pemberian benda-benda atas nama
tak diperbolehkan antara suami
tangga dan apabila si isteri mempunyai isteri;

pekerjaan sendiri. Misalnya pembelian- 6. suami tidak diperbolehkan menjadi
saksi di dalam suatu perkara
pembelian di toko, asal saja dapat isterinya dan begitu sebaliknya.

dimasukkan pengertian keperluan 7. suami tidak dapat dituntut tentang
beberapa kejahatan terhadap
rumah tangga biasa dan sehari-hari isterinya dan begitu sebaliknya,
seperti pencurian.
adalah sah dan harus dibayar oleh
Hak mengurus kekayaan
suaminya (Pasal 109). bersama (gemeenschap) berada di
tangan suami, yang dalam hal ini
Dalam praktek oleh hakim mempunyai kekuasaan yang sangat
dipakai sebagai ukuran nilainya tiap luas. Selain pengurusan itu tak
rumah tangga, sehingga misalnya bertanggung jawab kepada siapa pun
pembelian sebuah lemari es bagi isteri
seorang direktur bank dapat dianggap
sebagai keperluan rumah tangga biasa
dan sehari-hari akan tetapi tidak
sedemikian halnya bagi isteri seorang
juru tulis. Suami selalu berhak untuk
memaklumi kepada para pihak ketiga,
bahwa ia tidak mengizinkan isterinya
untuk bertindak sendiri meskipun
mengenai hal-hal dalam lapangan
rumah-tangga. Bantuan suami juga
tidak diperlukan, apabila si isteri
dituntut di depan hakim dalam perkara
pidana, begitu pula apabila si isteri
mengajukan gugatan terhadap
suaminya untuk mendapatkan

40

juga, pembatasan terhadap Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

kekuasaannya hanya terletak dalam memperhitungkan harganya dalam
pembagian. Demikian juga dengan hak
larangan untuk memberikan dengan vruchtgebruik atas suatu benda dan
yang kedua-duanya sangat rapat
percuma benda-benda yang tak hubungannya dengan diri seorang.

bergerak atau seluruh atau sebagian Apabila salah satu pihak
meninggal dan masih ada anak-anak di
dari semua benda-benda yang bawah umur, suami atau isteri yang
ditinggalkan diwajibkan dalam waktu
bergerak kepada pihak lain selain tiga (3) bulan membuat suatu
pencatatan tentang kekayaan mereka
kepada anaknya sendiri, yang lahir dari bersama. Pencatatan ini dapat
dilakukan secara aotentik maupun di
perkwinan. bawah tangan dan harus diserahkan
pada kepaniteraan Pengadilan Negeri
Untuk suatu hutang pribadi, setempat.
harus dituntut suami atau isteri yang
membuat hutang tersebut, sedangkan Pertanggungjawaban terhadap
yang harus disita pertama-tama adalah hutang-hutang gemeenschap, setelah-
benda pribadi. Apabila tidak terdapat nya gemeenschap dihapuskan adalah
benda pribadi atau ada, tetapi tidak sebagai berikut :
mencukupi, maka dapatlah benda
bersama disita pula. Akan tetapi, jika 1. Masing-masing tetap, bertanggung
suami yang membuat hutang, benda jawab tentang hutang-hutang yang
pribadi si isteri tak dapat disita dan telah dibuatnya.
begitu pula sebaliknya.
2. Di samping itu si suami masih dapat
Gemeenschap itu berakhir dituntut pula tentang hutang-
dengan berakhirnya perkawinan, yaitu: hutang yang telah dibuat oleh si
isteri.
a. dengan matinya salah satu pihak,
3. Si isteri dapat dituntut untuk
b. dengan perceraian, separoh tentang hutanghutang
yang telah dibuat oleh si suami.
c. dengan perkawinan bare sang
4. Sehabis diadakan pembagian, tak
isteri, setelah ia mendapat izin dapat lagi dituntut tentang hutang
yang dibuat oleh yang lain
hakim, yaitu apabila suami sebelumnya perkawinan.

bepergian sampai sepuluh tahun Apabila pendaftaran perjanjian
di kepaniteraan Pengadilan Negeri
lamanya tanpa diketahui belum dilakukan, pihak ketiga boleh
menganggap suami isteri itu kawin
alamatnya, dalam percampuran kekayaan.
Larangan untuk membuat suatu
d. diadakan pemisahan kekayaan, perjanjian yang menghapuskan
kekuasaan suami sebagai kepala di
e. perpisahan meja dan tempat tidur.
41
Apabila gemeenschap itu

dihapuskan, ia dibagi dalam dua bagian

yang sama dengan tidak

mengindahkan asal barang satu per

satu dari pihak siapa. Hanya barang-

barang yang sangat rapat

hubungannya dengan suatu pihak

(pakaian, perhiasan, perkakas tukang,

dan sebagainya) dapat diberikan pada

yang bersangkutan dengan

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

dalam perkawinan (maritale macht) 1. salah satu pihak mendapat cacat
atau kekuasaannya sebagai ayah
(ouderlijke macht) atau akan badan/penyakit, dengan akibat
menghilangkan hak-hak seorang suami
atau isteri yang ditinggalkan. tidak dapat menjalankan
Selanjutnya ada larangan untuk
membuat suatu perjanjian bahwa si kewajibannya sebagai suami/lsteri;
suami akan memikul suatu bagian yang
lebih besar dalam activa daripada 2. antara suami isteri terus menerus
bagiannya dalam passiva. Maksudnya
larangan ini, agar jangan sampai suami terjadi perselisihan/pertengkaran
isteri itu menguntungkan diri untuk
kerugian pihak-pihak lain. dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga

(Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Tuntutan perceraian diajukan

kepada hakim secara gugat biasa

dalam perkara perdata, tetapi harus

didahului dengan meminta izin pada

E. Perceraian Ketua Pengadilan Negeri untuk

menggugat. Sebelum izin ini diberikan,

Perkawinan hapus apabila salah hakim harus lebih dahulu mengadakan
satu pihak meninggal. Selanjutnya ia
hapus apabila salah satu pihak kawin percobaan untuk mendamaikan kedua
lagi setelah mendapat izin hakim,
bilamana pihak yang lainnya belah pihak (verzoeningscomparitie).
meninggalkan tempat tinggalnya
hingga sepuluh tahun lamanya dengan Selama perkara bergantung, Ketua
tidak tahu keberadaan. Akhirnya
perkawinan dapat dihapuskan dengan Pengadilan Negeri dapat memberikan
perceraian.
ketetapan-ketetapan sementara,

misainya dengan memberikan izin pada

si isteri untuk bertempat tinggal sendiri

terpisah dari suaminya,

memerintahkan supaya si suami

Perceraian ialah penghapusan memberikan nafkah tiap-tiap kali pada
perkawinan dengan putusan hakim
atau tuntutan salah satu pihak dalam isterinya berta anak-anaknya yang
perkawinan itu. Undang-undang tidak
membolehkan perceraian dengan turut pada isterinya itu dan sebagainya.
permufakatan antara suami dan isteri,
tetapi harus ada alasan. Juga hakim dapat memerintahkan

supaya kekayaan suami atau kekayaan

bersama disita agar jangan habiskan

oleh suami selama perkara masih

bergantung.

Alasan-alasan perceraian, Permintaan untuk diberikan
adalah tunjangan nafkah oleh si isteri dapat
diajukan bersama-sama dengan gu-
1. zina gatannya untuk mendapatkan
2. ditinggalkan dengan sengaja perceraian atau tersendiri. Penetapan
3. hukuman badan yang melebihi 5 jumlah tunjangan oleh hakim diambil
dengan mempertimbangkan kekuatan
tahun karena melakukan kejahatan dan keadaan si suami. Apabila keadaan
penganiayaan berat ini tidak memuaskan dapat
mengajukan permohonannya supaya
Undang-undang Perkawinan penetapan itu oleh hakim ditinjau
menambahkan alasan tersebut:

42

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

kembali. Adakalanya juga, jumlah hingga segala perbuatan suami yang
tunjangan itu ditetapkan sendiri oleh bersifat melalaikan kepentingan rumah
kedua belah pihak atas permufakatan. tangga dapat dimasukkan ke da-
Juga diperbolehkan untuk merubah lamnya.
dengan perjanjian ketentuan-
ketentuan mengenai tunjangan Perpisahan meja dan tempat
tersebut yang sudah ditetapkan dalam tidur mempunyai akibat, selama isteri
keputusan hakim. Jikalau seorang dibebaskan dari kewajibannya untuk
janda kawin lagi, maka isteri tinggal bersama dan dengan sendirinya
kehilangan haknya untuk menuntut membawa pemisahan kekayaan.
tunjangan dari bekas suaminya. Perpisahan meja dan tempat tidur tidak
berakibat hapusnya kekuasaan orang
Perceraian mempunyai akibat tua (ouderlijke macht), sehingga di sini
pula, bahwa kekuasaan orang tua tidak ada wali ataupun wali pengawas.
(ouderlijke macht) berakhir dan Hakim harus menetapkan oleh siapa,
berubah menjadi perwalian (voogdij). ayah atau ibu, kekuasaan itu dijalankan
Karena itu, jika perkawinan dipecahkan terhadap masing-masing anak. Hakim
oleh hakim, harus pula diatur tentang dapat juga mengizinkan perpisahan
perwalian itu terhadap anak-anak yang meja dan tempat tidur atas persetujuan
masih di bawah umur. Penetapan wali kedua belah pihak dengan tak usah
oleh hakim dilakukan setelah mengajukan sesuatu alasan, asal saja
rnendengar keluarga dari pihak ayah perkawinan sudah berlangsung paling
maupun dari pihak ibu yang, rapat sedikit dua tahun. Apabila lima tahun
hubungannya dengan anak-anak telah lewat dan tidak juga dapat per-
tersebut. Hakim bebas untuk damaian kembali antara suami dan
menetapkan ayah atau ibu menjadi isteri, masing-masing pihak dapat
wali, tergantung dari siapa dipandang meminta kepada hakim supaya
paling cakap atau baik mengingat perkawinan diputuskan dengan
kepentingan anak-anak. Penetapan perceraian.
wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh
hakim atas permintaan ayah atau ibu F. Pemisahan Kekayaan
berdasarkan perubahan keadaan.
Dalam melindungi si isteri
Untuk meminta perpisahan
meja dan tempat tidur harus juga ada terhadap kekuasaan si suami yang
alasan yang sah. Undang-undang
menyebutkan, alasan-alasan yang sangat luas atas kekayaan bersama
sama seperti yang ditetapkan untuk
suatu perceraian, tetapi di samping itu serta kekayaan pribadi si isteri,
ada juga alasan yang dinamakan
perbuatan-perbuatan yang melewati undang-undang memberikan pada si
batas (buitensporigheden), sedangkan
penganiayaan dan penghinaan berat isteri suatu hak untuk meminta pada
juga merupakan alasan untuk minta
perpisahan ini. Arti perkataan hakim supaya diadakan pemisahan
buitensporigheden adalah sangat luas,
kekayaan dengan tetap

berlangsungnya perkawinan.

Pemisahan kekayaan dapat diminta

oleh si isteri dengan alasan, yaitu:

1. apabila si suami dengan kelakuan
yang nyata-nyata tidak baik,

43

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

mengorbankan kekayaan bersama pengumuman putusan hakim dalam
dan membahayakan keselamatan mengadakan pemisahan.
keluarga;
2. apabila si suami melakukan Literatur :
pengurusan yang buruk terhadap
kekayaan si isteri, hingga ada Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja,
kekhawatiran kekayaan ini akan 1981, Hukum Perkawinan
menjadi habis; Menurut Islam, Undang -
3. apabila si suami mengolbralkan Undang Perkawinan Dan
kekayaan sendiri, hingga si isteri Hukum Perdata/BW, Jilid 2,
akan kehilangan tanggungan yang
oleh undang- undang diberikan Hidakarya Agung, Jakarta.
padanya atas kekayaan tersebut
karena pengurusan yang dilakukan J. Satrio, 1993, Hukum Harta
oleh si suami terhadap kekayaan Perkawinan, Cetakan Ke-2,
isterinya. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gugatan untuk mendapatkan Riduan Syahrani, 2004. Seluk Beluk dan
Azas-azas Hukum Perdata,
pemisahan kekayaan, harus Alumni, Bandung.

diumumkan sebelum diperiksa dan

diputuskan oleh hakim, sedangkan

putusan hakim harus diumumkan. Hal Subekti, 1990, Hukum Keluarga dan
Hukum Waris, Intermasa,
ini untuk menjaga kepentingan pihak Jakarta.

ketiga, terutama orang-orang yang

mempunyai piutang terhadap si suami.

Mereka dapat mengajukan perlawanan -----------, 2003, Pokok-pokok Hukum
Perdata, Intermasa, Jakarta.
terhadap diadakannya pemisahan

kekayaan.

Selain membawa pemisahan Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001,
kekayaan, putusan hakim berakibat Kitab Undang-undang Hukum
pula, si isteri memperoleh kembali Perdata, Pradnya Paramita,
haknya untuk mengurus kekayaannya Jakarta.
sendiri dan berhak mempergunakan
segala penghasilannya sendiri Wantjik Saleh, 1980, Hukum
sesukanya. Akan tetapi, karena
perkawinan belum diputuskan, isteri Perkawinan Indonesia, Ghalia
masih tetap tidak cakap menurut
undang-undang untuk bertindak sendiri Indonesia, Jakarta.
dalam hukum.
Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata
Islam di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta.

Pemisahan kekayaan dapat
diakhiri atas persetujuan kedua belah
pihak dengan meletakkan persetujuan
itu dalam akta notaris, yang harus
diumumkan sama seperti untuk

44

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Soal Latihan:

1. Jelaskan pengertian perkawinan
menurut KUH Perdata?

2. Jelaskan syarat-syarat sahnya
perkawinan menurut KUHPerdata?

3. Jelaskan akibat hukum dari
perceraian?

4. Apa yang dimaksud dengan
perjanjian perkawinan?

5. Apa yang dimaksud dengan
Geemenschap?

6. Apa yang dimaksud dengan
pemisahan harta kekayaan?

45

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

BAB V

HUKUM KELUARGA

Tujuan Instruksional Khusus Menyimpang yang satu adalah bukan
keturunan yang lain, melainkan yang
Mahasiswa diharapkan dapat mempunyai nenek moyang yang sama.

mengetahui dan menjelaskan Hukum Garis lurus dalam keturunan
terbagi 2 (dua), yaitu:
Keluarga: Keluarga Sedarah dan 1. Garis lurus ke bawah adalah

Semenda, Kekuasaan Orang Tua, hubungan antara nenek moyang
dengan sekalian keturunannya.
Perwalian, Pendewasaan, 2. Garis lurus ke atas adalah
hubungan antara seseorang
Pengampuan, Ketidakhadiran/orang dengan sekalian mereka yang
menurunkannya (Pasal 292 KUH
yang hilang serta Domisili Perdata).

Sub Pokok Bahasan: Pertalian anak dengan bapak
adalah garis lurus derajat kesatu.
A. Keluarga Sedarah dan Semenda Pertalian bapak dengan cucumya
B. Kekuasaan Orang Tua adalah garis lurus derajat kedua.
C. Perwalian Pertalian antara bapak dan kakek
D. Pendewasaan terhadap anak dan cucunya adalah
E. Pengampuan garis lurus derajat kesatu dan derajat
F. Ketidakhadiran/orang yang hilang kedua (Pasal 293 KUH Perdata).
G. Domisili
Kekeluargaan dalam garis
Uraian: menyimpang dihitung dengan
menggunakan patokan yang berasal
1. Keluarga Sedarah dan Keluarga dari leluhur yang sama atau yang
Semenda terdekat. Dua saudara adalah bertalian
keluarga dalam derajat kedua. Paman
Keluarga sedarah adalah dan Keponakan adalah bertalian
pertalian kekeluargaan antara orang- keluarga dalam derajat ketiga. Antara
orang di mana yang seorang adalah dua anak saudara adalah bertalian
keturunan dan yang lain atau antara keluarga dalam derajat keempat (Pasal
orang-orang yang mempunyai bapak 294 KUH Perdata).
asal yang sama (Pasal 290 KUH
Perdata). Pertalian keluarga dihitung
dengan jumlah kelahiran. Tiap-tiap
kelahiran dinamakan derajat urutan
Perderajatan (Pasal 291 dan Pasal 293
KUH Perdata). Garis Lurus yang satu
adalah keturunan yang lain dan Garis

46

Contoh hubungan sedarah, Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
yaitu:
298 KUH Perdata).
1. Sedarah lurus, yaitu: Ayah, ibu,
anak kandung Berdasarkan uraian tersebut
dapat disimpulkan bahwa, kekuasaan
2. Sedarah ke samping, yaitu : orang tua adalah:
Saudara kandung
1. Kekuasaan orang tua ada pada
Kekeluargaan Semenda adalah kedua orang tua.
pertalian keluarga yang diakibatkan
karena perkawinan. Hubungan antara 2. Kekuasaan orang tua ada selama
seseorang di antara suami istri dengan perkawinan berlangsung.
keluarga sedarah dari yang lain. Tiada
keluarga semenda antara para 3. Kekuasaan orng tua ada pada
keluarga sedarah suami dengan orang tua selama tidak dibebaskan
keluarga si istri dan sebaliknya. atau dicabut/ dipecat dari mereka.
Perderajatan keluarga semenda
dihitung dengan cara yang sama Kekuasaan orang tua di dalam
dengan derajat keluarga sedarah (Pasal KUH Perdata, terbagi dalam 2 (dua)
295 dan Pasal 296 KUH Perdata). bagian, yaitu:

Contoh hubungan keluarga 1. Kekuasaan orang tua terhadap diri
semenda, yaitu : anak.
1. Semenda lurus, yaitu: Mertua, anak
2. Kekuasaan orang tua terhadap
tiri harta benda anak.
2. Semenda ke samping, yaitu:
Seorang anak yang sah sampai
Saudara Ipar pada waktu ia mencapai usia dewasa
atau kawin, berada di bawah
2. Kekuasaan Orang Tua kekuasaan orang tuanya (ouderlijhe
macht) oleh kedua orang tua bersama,
(ouderlijke macht) tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah.
Apabila si ayah tidak mampu untuk
Kekuasaan orang tua adalah memikulnya, misalnya sedang sakit
kewajiban orang tua untuk memberi keras, sakit ingatan, sedang bepergian,
pendidikan dan penghidupan kepada dengan tidak ada ketentuan tentang
anaknya yang belum dewasa dan nasibnya atau sedang berada di bawah
sebaliknya anak-anak dalam umur pengawasan (curatele) kekuasaan
berapapun juga wajib menghormati tersebut dilakukan oleh isterinya.
kepada bapak dan ibunya. Apabila Kekuasaan orang tua, terutama
orang tua kehilangan hak untuk kewajiban untuk mendidik dan
memangku kekuasaaan orang tua atau memelihara anaknya, meliputi
untuk menjadi wali maka hal ini tidak pemberian nafkah, pakaian dan
membebaskan mereka dari kewajiban perumahan. Pada umumnya seorang
memberi tunjangan-tunjangan dengan anak yang masih di bawah umur tidak
keseimbangan sesuai pendapatan cakap untuk bertindak sendiri,
mereka untuk membiayai pemeliharaan sehingga harus diwakili oleh orang tua.
dan pendidikan anak mereka (Pasal
Kekuasaan orang tua terhadap

47

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia bahwa si bapak tidak dapat
menikmati hasilnya.
harta benda anak, meliputi:
Hak penikmatan berakhir
1. Pengurusan (het beheer) apabila:
2. Menikmati hasil (het vrucht genot)
3. Pengurusan (het beheer) 1. Matinya sianak (Pasal 314 KUH
4. Pengurusan harta benda anakj Perdata)

bertujuan untuk mewakili anak 2. Anak menjadi dewasa
untuk melakukan tindakan hukum 3. Pencabutan kekuasaan orang tua.
oleh karena anank itu dianggap
tidak cakap (on bekwaam). Kekuasaan orang tua akan
berakhirnya, apabila:
Seorang pemangku kekuasaan
orang tua terhadap anak yang belum 1. Pencabutan/pemecatan (on tzet)
dewasa mempunyai hak mengurus
(baheer) atas harta benda anak itu atau pembebasan (on heven)
(Pasal 307 KUH Perdata). Pemangku
kekuasaan orang tua wajib mengurus kekuasaan orang tua.
harta benda naknya dan harus
bertanggung jawab baik atas 2. Anak menjadi dewasa
kepemilikan harta itupun atas hasil
barang-barang yang mana ia (meerderjaring).
perbolehkan menikmatinya. (Pasal 308
KUH Perdata) dan menurut Pasal 309 3. Perkawinan bubar.
KUH Perdata ia tidak memindah
tangankan harta benda anak yang 4. Matinya si anak.
belum dewasa.
Pencabutan atau pemecatan
Seseorang yang melakukan
kekuasaan orang tua atau perwalian kekuasaan orang tua berdasarkan
berhak menikmati segala hasil harta
kekayaan anak-anaknya yang belum alasan tidak cakap (ongeschikt) atau
dewasa. Apabila orang tua tersebut
dihentikan dari kekuasaan orang tua tidak mampu (oumachlig) untuk me-
atau perwalian maka penikmatan itu
beralih kepada orang yang lakukan kewajiban memelihara dan
menggantikannya (Pasal 311 KUH
Perdata). Hak penikmatan tersebut mendidik anaknya. Seorang ayah atau
adalah meliputi seluruh harta benda si
anak, kecuali (Pasal 313 KUH Perdata) ibu mempunyai sifat-sifat yang
yaitu:
menyebabkan ia tidak lagi dapat
1. barang-barang yang diperoleh
sianak dari hasil kerja dan dianggap cakap untuk melakukan
usahanya sendiri.
kekuasaan orang tua. Dalam hal ini
2. barang-barang yang dihasilkan
atau diwariskan dengan ketentuan hanya dapat dimintakan oleh Dewan

48 Perwalian (Voogdijraad) atau

Kejaksaan dan tidak dapat dipaksakan

jika si ayah atau ibu itu melawannya.

Selanjutnya dapat juga
dimintakan pada hakim supaya orang
tua itu dicabut kekuasaannya (ontzet),
berdasarkan alasan-alasan yang
ditentukan oleh undang-undang,
antara lain jika:

1. orang tua itu salah
mempergunakan atau sangat

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

melalaikan kewajibannya sebagai pengarahan kehidupan masa depan
orang tua,
2. berkelakuan buruk, anak, menetapkan perkawinan
3. dihukum karena sesuatu kejahatan
yang ia lakukan bersama-sama anak;
dengan anaknya atau dihukum
penjara selama duan tahun atau 2. Kekuasaan terhadap perbuatan
lebih.
anak, tersimpul dalam Pasal 47 ayat

(2) UUP yang berbunyi : “orang tua

mewakili anak tersebut mengenai

segala perbuatan hukum di dalam

dan di luar pengadilan”. Kekuasaan

Pencabutan kekuasaan (ont- ini meliputi perbuatan hukum di
zetting) dapat dimintakan oleh si isteri
terhadap suaminya atau sebaliknya, dalam dan di luar pengadilan,

dan dapat pula dimintakan oleh akibat hukum yang timbul dari
anggota-anggota keluarga yang
terdekat, Dewan Perwalian (Voogdij- perbuatan anak, mengarahkan
raad) atau Kejaksaaan.
perbuatan anak untuk kebaikan.

3. Kekuasaan terhadap harta benda

anak, tersimpul dalam Pasal 48

Pembebasan kekuasaan orang UUP, meliputi mengurus,
tua didasarkan pada tidak cakapnya
orang tua atau tidak mampu memenuhi menyimpan, membelanjakan harta
kepentingan-kepentingan dasar anak-
anaknya. Ada perbedaan pembebasan anak untuk kepentingan anak
kekuasaan orang tua (ontheffing) dan
pencabutan kekuasaan orang tua sebelum ia berumur 18 tahun, atau
(onzetting), ontheffing ditujukan pada
orang tua yang melakukan kekuasaan sebelum ia kawin. Dengan
orang tua (biasanya si ayah),
sedangkan ontzetting dapat ditujukan pembatasan tidak boleh
pada masing-masing orang tua.
memindahkan hak atau

manggadaikan barang-barang

tetap milik anak.

Menurut Undang-Undang Pencabutan kekuasaan orang
tua apabila orang tua sangat
Perkawinan (UUP), kekuasaan orang melalaikan kewajibannya terhadap
anak-anak, atau bekelakuan buruk
tua terhadap anak berlangsung hingga sekali, maka salah satu atau kedua
orang tua dapat dicabut kekuasaannya
anak itu mencapai umur 18 tahun, atau terhadap seorang anak atau lebih
untuk waktu tertentu. Yang
anak itu kawin, atau ada pencabutan mengajukan permintaan pencabutan
itu adalah: (Pasal 49 ayat (1) UUP)
kekuasaan orang tua oleh pengadilan

(Pasal 47 ayat (1) UUP). Kekuasaan

orang tua meliputi : 1. orang tua, apabila salah satunya
dimintakan pencabutan;
1. Kekuasaan terhadap pribadi anak,
tersimpul dalam Pasal 45 ayat (1) 2. keluarga anak berada dalam garis
UUP yang berbunyi : “kedua orang lurus ke atas;
tua wajib memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik-baiknya”. 3. saudara kandung yang telah
Kekuasaan ini meliputi nafkah, dewasa;
tempat tinggal, pendidikan,
4. pejabat yang berwenang;

49

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Permintaan pencabutan (natuurlijk kind).

kekuasaan orang tua diajukan kepada

Pengadilan Negeri yang daerah Seorang anak yang lahir di luar
perkawinan berada di bawah perwalian
hukumnya meliputi tempat tinggal orang tua yang mengakuinya. Apabila
seorang anak yang tidak berada di
orang tua yang bersangkutan. Dalam bawah orang tua ternyata tidak
mempunyai wali, hakim akan
pengertian kekuasaan ini, tidak mengangkat seorang wali atas
permintaan salah satu yang
termasuk kekuasaan wali nikah. berkepentingan atau karena
jabatannya (datieve voogdij). Ada pula
Meskipun kekuasaan orang tua dicabut, kemungkinan orang tuanya dalam
surat wasiat mengangkat seorang wali
mereka masih tetap berkewajiban untuk anaknya.

untuk memberi biaya pemeliharaan

kepada anak yang bersangkutan (Pasal

49 ayat (2) UUP). Mengenai pengertian

dari “sangat melalaikaan kewajiban”

dan “berkelakuan buruk sekali”,

terserah kepada pertimbangan Hakim

Pengadilan Negeri. Ada beberapa macam wali,
yaitu:
Akibat pencabutan kekuasaan
orang tua ialah orang tua kehilangan 1. Wali yang ditunjuk oleh orang tua
kekuasaan atas anaknya, anak ditaruh
di bawah perwalian, kekuasaan orang semasa ia masih hidup (melalui
tua akan timbul lagi, apabila alasan
pencabutan sudah hilang atau lenyap. surat wasiat). Pada masa orang

tua masih hidup telah

menunjukkan wali dari anak-

3. Perwalian (Voogdij) anaknya kalau ia meninggal

sebelum anak itu dewasa melalui

Perwalian adalah pengawasan akte notaris.
terhadap anak yang dibawah umur,
yang tidak berada dibawah kekuasaan 2. Wali menurut undang-undang.
orang tua. Pada umumnya dalam
setiap perwalian hanya ada seorang Siapa yang terlama hidup maka ia
wali saja, kecuali apabila seorang wali
ibu (moerdervoogdes) kawin lagi, yang akan menjadi wali (ayah atau
dalam hal mana suaminya menjadi wali
ayah. Jika salah satu dari orang tua ibunya) (Pasal 345 KUH Perdata).
tersebut meninggal, maka menurut
undang-undang orang tua yang lainnya 3. Wali yang diangkat oleh hakim.
dengan sendirinya menjadi wali bagi
anak-anaknya. Orang tuanya meninggal sehingga

wali ditunjuk oleh hakim.

Seseorang yang diangkat menjadi

wali oleh hakim, harus menerima

pengangkatan itu, kecuali jika ia

seorang isteri yang kawin atau jika

ia mempunyai alasan-alasan

menurut undang-undang untuk

1. anak sah yang kedua orang tuanya minta dibebaskan dari
telah dicabut kekuasaannya
sebagai orang tua; pengangkatan itu. Alasan-alasan itu

2. anak sah yang orang tuanya telah antara lain jika ia, antuk
bercerai;
kepentingan negara harus berada
3. anak yang lahir di luar perkawinan
(luar negeri, jika ia seorang

anggota tentara dalam dinas aktif

50

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

jika ia sudah berusia 60 lebih, jika 2. saudara kandung yang telah
ia sudah menjadi wali untuk
seorang anak lain atau jika sudah dewasa, yaitu kakak anak
mempunyai 5 (lima) orang anak
yang sah. tersebut.

Ada golongan yang tidak dapat Di samping kemungkinan
menjadi wali adalah orang yang sakit orang lain dengan alasan tertentu
ingatan, orang yang belum dewasa, ditunjuk oleh orang tua sebagai wali
orang berada di bawah curatele, orang anaknya. Penunjukan dapat dilakukan
yang telah dicabut kekuasaanya secara lisan di muka dua orang saksi
sebagai orang tua, dicabut atau dengan wasiat. Syarat-syarat
perwaliannya, kecuali untuk anak- seseorang dapat ditunjuk sebagai
anaknya. wali (Pasal 51 ayat (2) UUP) sebagai
berikut:

Cara penunjukkan wali, 1. dewasa
menurut ketentuan Pasal 51 KUH 2. berpikiran sehat;
Perdata ada 3 (tiga) macam, yaitu: 3. berprilaku adil
4. jujur
5. berkelakuan baik.

1. secara lisan di hadapan dua orang Seorang wali diwajibkan
saksi;
mengurus harta benda anak yang
2. secara tertulis dengan surat
wasiat; berada di bawah pengawasannya

3. secara tertulis dengan penetapan dengan sebaik-baiknya dan ber-
hakim, dalam hal terjadi
pencabutan kekuasaan wali. tanggung jawab tentang kerugian-

kerugian karena pengurusan yang

buruk. Dalam kekuasaan wali dibatasi

Pasal 51 ayat (2) UUP, oleh Pasal 393 KUH Perdata yang

menegaskan bahwa yang dapat melarang seorang wali meminjam uang

ditunjuk sebagai wali adalah keluarga untuk si anak. Tidak diperkenankan

anak atau orang lain. Namun siapa pula menjual, menggadaikan benda-

yang dimaksud dengan keluarga atau benda yang tak bergerak, surat-surat

orang lain tidak terdapat sero dan surat-surat penagihan dengan

penjelasannya. Menurut Pasal 49 tidak mendapat izin lebih dahulu dari

ayat (1) UUP mengenai orang yang hakim. Selanjutnya seorang wali

dapat mengajukan permohonan diwajibkan memberikan suatu

pencabutan kekuasaan orang tua. penutupan pertanggungjawaban,

Dengan demikian, dapat dikatakan apabila tugasnya telah berakhir.

bahwa yang dimaksud dengan Pertanggungjawaban ini dilakukan

keluarga adalah : pada si anak, apabila ia telah menjadi

1. 1. keluarga anak dalam garis lurus dewasa atau pada warisnya jikalau
ke atas, misalnya kakek baik dari
pihak bapak maupun dari pihak anak itu telah meninggal.
ibu.
Kewajiban wali di dalam Pasal
51 UUP, yaitu:

51

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

1. Wali wajib mengurus anak yang sudah dewasa.
berada dibawah kekuasaannya dan
harta bendanya sebaik-baiknya Pendewasaan pada umumnya
dengan menghormati agama merupakan suatu upaya untuk
kepercayaan anak itu. memberikan wewenang kepada
seorang anak di bawah umur
2. Wali wajib membuat daftar harta (minderjaring) untuk dapat wenang
benda anak yang berada dibawah berbuat hukum, di luar hal
kekuasaannya pada waktu memulai melangsungkan perkawinan. Alat
jabatannya dan mencatat semua pendewasaan dapat dibagi menjadi
peru bahan-perubahan harta benda dua, yaitu:
anak tersebut .
1. Alat pendewasaan yang sempurna
3. Wali bertanggung jawab tentang
harta benda anak yang berada adalah keadaan di mana anak yang
dibawah perwaliannya serta
kerugian yang ditimbulkan minderjaring (di bawah umur)
kesalahan dan kelalaiannya.
menjadi orang yang merderjaring

(dewasa), tetapi dengan syarat

Perwalian akan berakhir, orang yang mengajukan
apabila (Pasal 53 UUP):
permohonan itu telah berumur 20

tahun genap. Jika seseorang anak

1. Wali sangat melalaikan yang telah memperoleh alat

kewajibannya terhadap anak pendewasaan yang sempurna,

perwalian tersebut. wewenang berbuat hukumnya

2. Wali berkelakuan buruk sebagai sama dengan wewenang orang

walinya. dewasa. Harus diajukan

permohonan kepada Gubernur

4. Pendewasaan (handlichting) Jenderal. Setelah mendapat

Pendewasaan adalah suatu persetujuan dengan pertimbangan
upaya yang digunakan untuk
meniadakan keadaan belum dewasa Mahkamah Agung (Hogerecht
baik untuk tindakan tertentu saja atau
secara keseluruhan. Dengan kata lain, shock), baru dikeluarkan suatu
upaya hukum yang menempatkan
orang yang belum dewasa menjadi surat keputusan pendewasaan
sama dengan orang dewasa. Seorang
anak yang masih di bawah umur yang disebut Venia Estatis.
dengan seorang yang sudah dewasa,
agar anak mampu bertindak sendiri di 2. Alat pendewasaan yang terbatas
dalarn pengurusan kepentingan-
kepentingan sendiri maka dilakukanlah hanya merupakan kewenangan
pendewasaan adalah dengan suatu
pernyataan tentang seorang yang, be- berbuat dari seseoarng yang
lum mencapai usia dewasa sepenuhnya
atau hanya untuk beberapa hal saja minderjaring yang diizinkan oleh
dipersamakan dengan seorang yang
Pengadilan Negeri atas permintaan

yang bersangkutan untuk

melakukan suatu perbuatan

tertentu saja. Sipemohon

pendewasaan ini masih berumur di

bawah 20 tahun dan tidak boleh

kurang dari 18 tahun. Pemberian

pendewasaan ini dapat dicabut

apabila si pemohon melakukan

perbuatan hukum selain yang

52

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

ditentukan dalam izin yang akan bertindak sebagai wakil
menurut undang-undang dari orang
pemberiannya. yang tidak cakap tersebut. Orang yang
telah dewasa yang dianggap tidak
Permohonan untuk cakap tersebut disebut kurandus,
sedangkan orang yang bertindak
dipersamakan sepenuhnya dengan se- sebagai wakil dari kurandus disebut
pengampu (kurator).
orang yang sudah dewasa, dapat

diajukan oleh seorang anak yang sudah

mencapai umur 20 tahun kepada

Presiden dengan melampirkan surat

kelahiran atau lain-lain bukti bahwa Orang-orang yang ditempatkan
di bawah pengampuan yaitu:
telah mencapai umur tersebut.

Presiden akan memberikan keputusan

setelah mendapat nasihat dari 1. orang dungu
2. orang sakit ingatan
Mahkamah Agung, untuk itu akan 3. orang boros

mendengar orang-orang tua anak

tersebut atau anggota keluarga yang Orang-orang yang berhak
mengajukan pengampuan, ialah:
dianggapnya perlu. Begitu pun dalam

hal pemohon berada di bawah

perwalian, wali dan wali pengawas 1. Bagi orang dungu adala pihak yang
merasa tidak mampu untuk
dapat juga didengar keterangannya. mengurus kepentingannya sendiri;

Apabila permohonan diluluskan, 2. Bagi orang yang sakit ingatan
si pemohon memperoleh kedudukan adalah setiap anggota keluarga
yang sama dengan seorang dewasa. sedarah dan istri atau suami, dan
Tetapi dalam hal perkawinan masih jaksa dalam hal curandus tidak
berlaku Pasal 35 dan 37 KUH Perdata, mempunyai istri atau suami
berkaitan dengan perihal pemberian ataupun keluarga sedarah di
izin, yaitu harus mendapat izin dari wilayah Indonesia;
orang tuanya, atau dari hakim.
Pernyataan persamaan yang hanya 3. Bagi orang yang boros adalah
meliputi beberapa hal saja, misalnya setiap anggota keluarga sedarah
yang berhubungan dengan pengurusan dan sanak keluarga dalam garis ke
suatu perusahaan dapat diberikan oleh samping sampai derajat keempat
pengadilan negeri pada seorang anak dan/istri atau suaminya.
yang sudah berumur 18 tahun.
Permintaan untuk menaruh

5. Pengampuan (curatele) seorang di bawah pengampuan, harus

diajukan kepada pengadilan negeri

Pengampuan adalah keadaan dengan menguraikan peristiwa-

orang yang telah dewasa yang peristiwa yang menguatkan

disebabkan sifat-sifat pribadinya persangkaan tentang adanya alasan-

dianggap tidak cakap mengurus alasan untuk menaruh orang di bawah

kepentingannya sendiri atau pengawasan, dengan disertai bukti-

kepentingan orang lain yang menjadi bukti dan saksi-saksi yang dapat

tanggungannya, sehingga pengurusan diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan

itu harus diserahkan kepada seseorang mendengar saksi-saksi, begitupun

53

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

anggota-anggota keluarga dari orang kemauan yang bebas.

yang dimintakan pengampuan dan

akhirnya orang tersebut akan diperiksa. Pengampuan mulai berlaku
sejak hari keputusan atau ketetapan
Jikalau hak, menganggap perlu, ia pengadilan yang diucapkan. Dengan
diletakkannya seseorang di bawah
berwenang untuk selama pemeriksaan pengampuan, maka orang tersebut
mempunyai kedudukan yang sama
jalan, mengangkat seorang pengawas dengan orang yang belum cukup umur,
dalam arti dinyatakan menjadi tidak
sementara guna mengurus cakap berbuat hukum dan semua
perbuatan yang dilakukannya dapat
kepentingan orang itu. dinyatakan batal.

Putusan pengadilan yang

menyatakan bahwa orang itu ditaruh di

bawah curatele, harus diumumkan

dalam Berita Negara. Orang yang

ditaruh di bawah pengampuan berhak

memperoleh kekuatan tetap, Bagi orang yang berada

pengadilan negeri akan mengangkat dibawah pengampuan karena

seorang pengampu atau kurator. keborosan, maka ketidakcakapannya

Terhadap seorang yang sudah kawin berbuat hanya berkaitan dengan

sebagai pengampu harus diangkat perbuatan-perbuatan hukum dalam

suami atau isterinya, kecuali jika ada bidang harta kekayaan saja.

hal-hal yang penting yang tidak Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan

mengizinkan pengangkatan itu. Dalam hukum lainnya, misalnya perkawinan,

putusan hakim selalu ditetapkan, itu tetap sah. Terhadap seorang yang

bahwa pengawasan atas curatele itu berada di bawah pengampuan karena

diserahkan pada BHP. dungu maka ia sama dengan orang

yang sakit ingatan.

Kedudukan seorang yang telah

ditaruh di bawah pengampuan sama Seseorang yang sakit ingatan
jika melakukan perbuatan hukum
seperti seorang yang belum dewasa, sebelum ia dinyatakan di bawah
pengampuan, dengan sendirinya
tidak dapat lagi melakukan perbuatan- perbuatannya dapat pula dimintakan
pembatalan. Meskipun demikian masih
perbuatan hukum secara sah. Akan ada perkecualiannya, yaitu jika yang
bersangkutan melakukan perbuatan
tetapi seorang yang ditaruh di bawah melanggar hukum (onrecht matige
daad, maka tetap bertanggung gugat,
pengampuan atas alasan boros, artinya ia harus membayar ganti rugi
yang ditimbulkan oleh semua
menurut undang-undang masih dapat kesalahannya itu.

membuat wasiat dan juga masih dapat

melakukan perkawinan serta membuat

perjanjian perkawinan, meskipun untuk

perkawinan ini ia selalu harus

mendapat izin dan bantuan kurator

serta BHP. Bahwa seorang yang ditaruh

di bawah pengampuan atas alasan Pengampuan akan berakhir
dengan 2 (dua) macam cara, yaitu:
sakit ingatan tidak dapat membuat

suatu testamen dan juga tidak dapat

melakukan perkawinan karena untuk 1. Secara Absolut, karena orang yang
berada di bawah pengampuan
perbuatan-perbuatan tersebut,

diperlukan pikiran yang sehat dan

54

meninggal dunia dan adanya Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

putusan pengadilan yang atau sebagian harta kekayaannya.
Tindakan sementara ini dimintakan
menyatakan bahwa sebab-sebab di kepada Pengadilan Negeri oleh
orang yang mempunyai kepentingan
bawah pengampuan telah hapus. terhadap harta kekayaannya.
Misalnya istrinya, para kreditur,
2. Secara Relatif, karena: sesama pemegang saham dan lain-
lain, juga jaksa dapat memohon
a. pengampu menanginggal tindakan sementara tersebut. Dalam
tindakan sementara ini hakim
dunia; memerintahkan Balai Harta
Peninggalan (BPH) untuk mengurus
b. pengampu dipecat atau seluruh harta kekyaan serta
kepentingan dari orang tak hadir.
dibebastugaskan; 2. Kemungkinan sudah meninggal.
Seseorang dapat diputuskan sudah
c. suami diangkat sebagai meninggal jika:

pengampu yang dahulunya a. Tidak hadir 5 tahun, bila tidak
meninggalkan surat kuasa
berstatus sebagai orang yang (Pasal 467 KUH Perdata),
dimulai pada hari ia pergi tidak
berada dibawah ada kabar yang diterima dari
orang tersebut atau sejak kabar
pengampu(dahulu berada di terakhir diterima.

bawah pengampu karena alas b. Tidak hadir 10 tahun, bila surat
kuasa ada tetapi sudah habis
an-alasan tertentu) berlakunya (Pasal 470 KUH
Perdata), dimulai pada hari ia
Dengan berakhirnya pergi tidak ada kabar yang
diterima dari orang tersebut
pengampuan, maka berakhirnya tugas atau sejak kabar terakhir
diterima.
dan kewajiban pengampu. Menurut
c. Tidak hadir 1 tahun, bila
ketentuan Pasal 141 KUH Perdata orangnya termasuk awak atau
penumpang kapal laut atau
bahwa berakhirnya pengampuan harus pesawat udara (Stbl. 1922 No.
455), dimulai sejak adanya
diumumkan sesuai dengan formalitas kabar terakhir dan jika tidak ada
kabar sejak hari berangkatnya.
yang harus dipenuhi seperti pada
d. Tidak hadir 1 tahun, jika
waktu permulaan pengampuan. Di orangnya hilang pada suatu
peristiwa fatal yang menimpa
samping itu bahwa ketentuan- sebuah kapal laut atau pesawat
udara (Stbl. 1922 No. 455), di
ketentuan berakhirnya perwalian
55
seluruhnya mutatis mutandis berlaku

pula berakhirnya pengampuan (Pasal

452 ayat (2) KUH Perdata).

F. Ketidakhadiran/Orang yang
Hilang

Ketidakhadiran adalah ketidak

beradaan seseorang ditempat atau

seseorang meninggalkan tempat

dengan tidak memberikan kuasa pada

seseorang untuk mengurus

kepentingan-kepentingan harus diurus.

Ada 3 (tiga) keadaan tidak hadir

seseorang, yaitu:

1. Pengambilan tindakan sementara, di
mana jika ada alasan-alasan yang
mendesak untuk mengurus seluruh

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia untuk sementara dapat memerintahkan
BHP untuk mengurus kepentingan-
mulai sejak tanggal terjadinya kepentingan orang yang bepergian
peristiwa. tersebut. Jika kekayaan orang tersebut
e. Dalam Peraturan Pemerintah No tidak begitu besar maka dapat
9 Tahun 1975, dikatakan bahwa diserahkan pada anggota keluarga
apabila salah satu pihak yang ditunjuk oleh hakim.
meninggalkannya 2 tahun
berturut-turut, pihak yang Adapun kewajiban BHP, yaitu:
ditinggalkan boleh mengajukan
perceraian. 1. Membuat pencatatan harta yang

3. Masa pewarisan definitif. Masa ini diurusnya
terjadi apabila lewat 30 tahun sejak
tanggal tentang “mungkin sudah 2. Membuat daftar pencatatan harta,
meninggal” atas keputusan hakim,
atau setelah lewat 100 tahun setelah surat-surat lain uang kontan, kertas
lahirnya si tak hadir. Akibat-akibat
permulaan masa pewarisan definitif berharga dibawa ke kantor BHP
adalah
3. Memperhatikan segala ketentuan
a. Semua jaminan dibebaskan
b. Para ahli waris dapat untuk sesorang wali mengenai

mempertahankan pembagian pengurusan harta seorang anak
harta warisan sebagaimana
telah dilakukan atau membuat (Pasal 464 KUH Perdata)
pemisahan dan pembagian
definitif. 4. Tiap tahun memberi pertanggung
c. Hak menerima warisan secara
terbatas berhenti dan para ahli jawaban pada jaksa dengan
waris dapat diwajibkan
menerima warisan atau memperlihatkan surat-surat
menolaknya.
pengurusan dan efek-efek (Pasal
Seandainya orang yang tidak
hadir kembali setelah masa pewarisan 465 KUH Perdata)
definitif, ia ada hak untuk meminta
kembali hartanya dalam keadaan BHP berhak atas upah yang
sebagaimana adanya berikut harga dari besarnya sama dengan seorang wali
harta yang tidak dipindatangankan, dalam mngurus kepentingan orang
semuanya tanpa hasil dan yang tidak hadir (Pasal 411 KUH
pendapatannya (Pasal 486 KUH Perdata).
Perdata).
G. Domisili
Ketidakhadiran sesorang untuk
mgurus kepentingannya, maka atas Domisili adalah terjemahan dari
permintaan orang yang berkepentingan domicile atau woonplaats yang artinya
ataupun atas permintaan jaksa, hakim tempat tinggal. Menurut Sri Soedewi
Masjchoen Sofwan, domisili atau
56 tempat kediaman itu adalah “tempat di
mana seseorang dianggap hadir
mengenai hal melakukan hak-haknya
dan memenuhi kewajibannya juga
meskipun kenyataannya dia tidak di
situ”. Menurut KUH Perdata, tempat
kediaman itu seringkali ialah
rumahnya, kadang-kadang kotanya.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

bahwa setiap orang dianggap selalu instansi yang bersangkutan. Misalnya,
mempunyai tempat tinggal di mana ia Pasal 76 KUH Perdata, perkawinan
sehari-harinya melakukan kegiatannya harus dilangsungkan dihadapan
atau di mana ia berkediaman pokok. pegawai catatan sipil dari tempat
Kadang-kadang menetapkan tempat tinggal salah satu pihak yang hendak
kediaman seseorang itu sulit, karena kawin.
selalu berpindah-pindah (banyak
rumahnya). Untuk memudahkan hal Domisili juga penting bagi
tersebut dibedakan antara tempat seseorang dalam hal untuk
kediaman hukum (secara yuridis) dan menentukan atau menunjukkan suatu
tempat kediaman yang sesungguhnya. tempat di mana berbagai perbuatan
hukum harus dilakukan, misalnya
Tempat kediaman hukum mengajukan gugatan, pengadilan
mana yang berwenang mengadili. Di
adalah “tempat di mana seseorang samping itu, juga untuk mengetahui
dengan siapakah seseorang itu
dianggap selalu hadir berhubungan melakukan hubungan hukum serta apa
yang menjadi hak dan kewajiban
dengan hal melakukan hak-haknya masing-masing.

serta kewajiban-kewajibannya,

meskipun sesungguhnya mungkin ia

bertempat tinggal di lain tempat.

Menurut Pasal 77 dan Pasal 1393 KUH

Perdata, tempat tinggal itu adalah Macam-macam domisili, yaitu:

“tempat tinggal di mana sesuatu 1. Tempat tinggal sesungguhnya yaitu

perbuatan hukum harus dilakukan”. tenpat yang bertalian dengan hak-

Bagi orang yang tidak hak melakukan wewenang
mempunyai tempat kediaman
tertentu,maka tenpat tinggal dianggap seumumnya. Tempat tinggal
di mana ia sungguh-sungguh berada.
Arti hukum domisili adalah tempat di sesungguhnya dibedakan antara
mana seseorang harus dianggap selalu
berada untuk memenuhi kewajiban tempat tinggal sukarela/bebas yang
serta melaksanakan hak-haknya itu.
Contoh, seorang Anggota DPR RI yang tidak terikat/tergantung
pada kenyataannya bertempat tinggal
di Kendal akan dikatakan berdomisili di hubungannya dengan orang lain.
Jakarta karena meskipun tempat
tinggalnya di Kendal namun di Jakarta 2. Tempat tinggal yang wajib/tidak
adalah tempat dimana ia sewaktu-
waktu dapat dipanggil dan melakukan bebas yaitu yang ditentukan oleh
hak-hak serta kewajibannya.
hubungan yang ada antara

seseorang dengan orang lain.

Misalnya: tempat tinggal suami

istri, tempat tinggal anak yang

belum dewasa di rumah orang

tuanya, orang di bawah

pengampuan di tempat curatornya.

3. Tempat tinggal yang dipilih, yaitu

tempat tinggal yang berhubungan

Berdasarkan KUH Perdata dan dengan hal-hal melakukan
undang-undang lainya, domisili
ditentukan berdasarkan tempat di perbuatan hukum tertentu saja.
mana perbuatan hukum harus atau
dapat dilakukan oleh kompetensi suatu Tempat tinggal yang dipilih ini

untuk memudahkan pihak lain atau

57

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia 2. Tempat tinggal khusus atau yang
dipilih, menurut Pasal 24 KUH
untuk kepentingan pihak yang Perdata ada 2 (dua) macam, yaitu
memilih tempat tinggal tersebut. tempat tinggal yang terpaksa dipilih
ditentukan undang-undang (Pasal
Tempat tinggal yang dipilih ada 106 (2) KUH Perdata) dan tempat
2 (dua) macam, yaitu: tinggal yang dipilih secara sukarela
harus dilakukan secara tertulis
1. Tempat kediaman yang dipilih atas artinya harus dengan akta (Pasal 24
dasar undang-undang, misalnya ayat (1) KUH Perdata), bila ia pindah
dalam hukum acara dalam maka untuk tindakan hukum yang
menentukan waktu eksekusi dari dilakukannya ia tetap bertempat
vonis. tinggal di tempat yang lama.

2. Tempat kediaman yang dipilih Literatur:
secara bebas misalnya dalam
melakukan pembayaran memilih Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum
kantor notaris (Sri Soedewi M. Perdata Indonsesia, Citra
Sofwan). Aditya Bakti, Bandung.

Menurut subekti ada juga yang Ali Afandi, 1997, Hukum Waris, Hukum
disebut “rumah kematian” atau Keluarga, Hukum Pembuktian,
“domisili penghabisan”, yaitu rumah di Rineka Cipta, Jakarta.
mana seseorang meninggal dunia.
Rumah penghabisan ini mempunyai arti Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan
penting untuk menentukan hukum Azas-azas Hukum Perdata,
waris yang harus diterapkan, untuk Alumni, Bandung.
menentukan kewenangan mengadili
kalau ada gugatan. Tempat kediaman Soedharyo Soimin, 2005, Himpunan
untuk Badan Hukum disebut tempat Yurisprudensi tentang Hukum
kedudukan badan hukum ialah tempat Perdata, Cetakan Ke-2, Penerbit
dimana pengurusnya menetap. Sinar Grafika, Jakarta.

Menurut KUH Perdata, -------------, 2007, Himpunan Dasar
domisili/tempat tinggal itu ada 2 (dua) Hukum Pengangkatan Anak,
jenis, yaitu: Cetakan Ke-3, Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta.
1. Tempat tinggal umum terdiri dari
tempat tinggal sukarela atau bebas. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001,
Pasal 17 KUH Perdata menyatakan Kitab Undang-undang Hukum
bahwa setiap orang dianggap Perdata, Pradnya Paramita,
mempunyai tempat tinggal di mana Jakarta.
ia menempatkan kediaman
utamanya. Dalam hal seseorang
tidak mempunyai tempat kediaman
utama maka tempat tinggal dimana
ia benar-benar berdiam adalah
tempat tinggalnya.

58

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum
Perdata, Intermasa, Jakarta.

Vollmar, 1996, Pengantar Hukum
Perdata 1, Rajawali Press,
Jakarta.

Catatan:

Setelah selesai Pokok Bahasan ini akan
dilaksanakan Ujian Tengah Semester.

Soal Latihan:

1. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan keturunan?

2. Apa yang dimaksud dengan
kekuasaan orang tua?

3. Jelaskan kapan kekuasaan orang
tua hapus?

4. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan perwalian?

5. Jelaskan persyaratan menjadi wali?

6. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan pendewasaan?

7. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan curatele?

8. Siapa saja yang dapat ditempatkan
di bawah curatele?

9. Kapan seseorang dapat dikatakan
ketidakhadiran atau orang yang
hilang?

10. Jelas apa yang dimaksud dengan
domisili dan sebutkan macam-
macam domisili?

59

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

BAB VI

HUKUM BENDA

Tujuan Instruksional Khusus Buku II KUH Perdata mengatur

mengenai benda dalam arti

Mahasiswa diharapkan dapat berwujud.

mengetahui dan menjelaskan tentang

Hukum Benda: Pengertian Benda dan Sistem hukum benda adalah
sistem tertutup, artinya orang tidak
Hukum Benda, Macam-macam Benda, dapat mengadakan hak-hak kebendaan
yang baru selain yang sudah ditetapkan
Hak-hak Kebendaan dan Azas-azas dalam undang-undang. Jadi hanya
dapat mengadakan hak kebendaan
Kebendaan serta Priviliegie dan terbatas pada yang sudah ditetapkan
dalam undang-undang saja. Ini
Retensie berlawanan dengan sistem hukum
perjanjian atau perikatan, yang
Sub Pokok Bahasan menganut sistem terbuka, artinya
orang dapat mengadakan perikatan
A. Pengertian Benda dan Hukum atau perjanjian mengenai apapun
Benda juga, baik yang sudah ada aturannya
dalam undang-undang (KUH Perdata,
B. Macam-macam Benda KUH Dagang, peraturan khusus),
C. Hak-hak Kebendaan dan Azas-azas maupun yang belum ada
pengaturannya sama sekali. Dengan
Kebendaan perkataan lain mengenal “asas
D. Priviliegie dan Retensie kebebasan berkontrak”. Akan tetapi
terhadap kebebasan ini ada
Uraian: pembatasannya, yaitu asal tidak
dilarang oleh undang-undang, tidak
A. Pengertian Benda bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum.
Benda (zaak) dalam arti
yuridis (Pasal 499 KUH Perdata) adalah Hukum benda adalah peraturan
segala sesuatu yang dapat menjadi yang mengatur tentang hak-hak
objek hak milik. Benda sebagai objek kebendaan dan barang-barang tak
yang berlawanan dengan subjek terwujud (immaterial). Hukum harta
dalam hukum yaitu orang dan badan kekayaan mutlak disebut juga dengan
hukum. Dalam KUH Perdata, hukum kebendaan, yaitu hukum yang
pengertian benda sebagai objek mengatur tentang hubungan hukum
hukum tidak hanya meliputi barang
yang berwujud, namun juga barang
yang tidak berwujud, meskipun
sebagian besar pasal-pasal dalam

60

antara seseorang dengan benda. Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
Hubungan hukum ini melahirkan hak
kebendaan (zakelijk recht) yakni yang memungut hasil atas benda
memberikan kekuasaan langsung bergerak, hak pemakaian atas
kepada seseorang yang berhak benda bergerak, hak atas surat-
menguasai sesuatu benda di dalam surat berharga.
tangan siapapun benda itu. b. Benda tak bergerak, dapat
dibedakan atas:
Menurut P.N.H. Simanjuntak, 1) Benda tak bergerak menurut
sifatnya: tanah dan segala
hukum benda adalah peraturan- sesuatu yang melekat di
atasnya misalnya: pohon-
peraturan hukum yang mengatur pohon, tumbuh-tumbuhan.
2) Benda tak bergerak menurut
mengenai hak-hak kebendaan yang tujuannya harus bersatu
dengan benda tak bergerak,
sifatnya mutlak. Menurut Soediman misalnya: pada pabrik: segala
sesuatu yang menyatu dengan
Kartihadiprojo, hukum kebendaan pabrik (mesin dan pabrik), pada
perkebunan: segala sesuatu
adalah semua kaidah hukum yang yang digunakan sebagai
pemanfaatan perkebunan atau
mengatur apa yang diartikan dengan perikanan (ikan dalam kolam),
pada rumah kediaman: seperti
benda dan mengatur hak-hak atas kaca dan paku-paku yang yang
bersatu dengan dinding.
benda. Menurut Van ApelDoorn, hukum 3) Benda tak bergerak menurut
ketentuan undang-undang:
kebendaan adalah peraturan mengenai berwujud hak-hak atas benda-
benda yang tak bergerak,
hak-hak kebendaan. Menurut Sri misalnya: hak memungut hasil
atas benda tak bergerak, hak
Soedewi Masjchoen Sofwan memakai atas benda tak
bergerak dll.
mengemukakan ruang lingkup hukum
Menurut Subekti, suatu benda
benda itu yang mengatur pengertian dapat tergolong dalam golongan benda
yang tidak bergerak (onroerend)
benda, pembedaan macam-macam karena sifatnya, karena tujuan
pemakaiannya dan karena ditentukan
benda dan macam-macam hak oleh undang-undang. Lebih lanjut,
Subekti menjelaskan bahwa benda
kebendaan. yang tidak bergerak karena sifatnya
ialah tanah, termasuk segala sesuatu
B. Macam-Macam Benda yang secara langsung atau tidak
langsung, karena perbuatan alam atau
Menurut sistem KUH Perdata, perbuatan manusia, digabungkan
benda dapat dibedakan sebagai
berikut: 61

a. Benda bergerak, dapat dibedakan

atas:

1) Benda bergerak karena sifatnya

(Pasal 509 KUH Perdata) ialah

benda yang dapat dipindahkan.

Misalnya: meja, kursi dll., atau

dapat dipindah dengan

sendirinya, misalnya: ternak.

2) Benda bergerak karena

ketentuan undang-undang

(Pasal 511 KUH Perdata) ialah

hak-hak atas benda yang

bergerak misalnya, hak

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

secara erat menjadi satu dengan tanah c. Penagihan-penagihan atau
itu. Misalnya, sebidang pekarangan, piutang-piutang;
beserta dengan apa yang terdapat di
dalam tanah itu dan segala apa yang d. Saham-saham atau andil-andil
dibangun di situ secara tetap (rumah) dalam persekutuan dagang,
dan yang ditanam di situ (pohon), dan lain-lain.
terhitung buah-buahan di pohon yang
belum diambil. 3. Benda yang musnah dan Benda
yang tetap ada

Benda tidak bergerak karena a. Benda yang musnah

tujuan pemakaiannya adalah segala Benda-benda yang dalam

apa yang meskipun tidak secara pemakaiannya musnah,

sungguh-sungguh digabungkan kegunaan benda-benda

dengan tanah atau bangunan, misalnya tersebut terletak pada

mesin-mesin dalam suatu pabrik. kemusnahannya. Misalnya:

Selanjutnya, benda tidak bergerak makanan, minuman dll.

karena ditentukan oleh undang-undang b. Benda yang tetap ada

adalah segala hak atau penagihan yang Benda-benda yang dalam

mengenai suatu benda yang tidak pemakaiannya tidak

bergerak. mengakibatkan benda itu

Menurut Frieda Husni menjadi musnah, tetapi
dapat
Hasbullah, benda bergerak memberi manfaat bagi

dibagi dalam dua golongan: sipemakai. Misalnya: piring,

gelas, sendok dll.

1. Benda bergerak karena sifatnya, 4. Benda yang dapat dibagi dan Benda
yang tidak dapat dibagi
yaitu benda-benda yang dapat

berpindah atau dapat dipindahkan a. Benda yang dapat dibagi
adalah: benda yang apabila
misalnya, ayam, kambing, buku, dibagi tidak mengakibatkan
hilang hakikatnya atau wujud
pensil, meja, kursi dan lain-lain dari benda itu sendiri. Misalnya:
beras, gula dll.
(Pasal 509 KUH Perdata). Termasuk

juga sebagai benda bergerak ialah

kapal-kapal, perahu-perahu,

gilingan-gilingan dan tempat- b. Benda yang dapat dibagi adalah

tempat pemandian yang dipasang benda yang apabila dibagi

di perahu dan sebagainya (Pasal mengakibatkan hilangnya

510 KUH Perdata). hakikat atau wujudnya.

2. Benda bergerak karena ketentuan Misalnya: kuda, sapi, uang dll.
undang-undang (Pasal 511 KUH
Perdata), misalnya: 5. Benda yang diperdagangkan dan
Benda yang tidak dapat
a. Hak pakai hasil dan hak pakai diperdagangkan
atas benda-benda bergerak;
a. Benda yang diperdangkan
b. Hak atas bunga-bunga yang adalah benda-benda yang
diperjanjikan;

62

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

dapat dijadikan objek dari suatu hal tidak ada alas hak), yang disebut
dengan “acquisitive verjaring”.
perjanjian.

b. Benda yang tidak

diperdagangkan adalah benda- 4. Pembebanan (bezwaring)

benda yang tidak dapat Benda bergerak dilakukan
dengan gadai (pand). Benda tidak
dijadikan objek suatu perjanjian bergerak dilakukan dengan hipotik.
Benda bergerak harus digunakan
dalam lapangan harta lembaga jaminan gadai (pand),
sedangkan benda tak bergerak harus
kekayaan, biasanya benda- digunakan lembaga jaminan hyphoteek
(Pasal 1150 dan 1162 KUH Perdata).
benda untuk kepentingan

umum.

Perbedaan antara benda
bergerak dan benda yang tidak
bergerak dianggap penting karena:

1. Hak kepemilikan (bezit) 5. Mengenai penyitaan (beslag)

Dalam Pasal 1977 KUH Perdata Revindicatior beslag adalah
menentukan barang siapa yang penyitaan untuk menuntut kembali
menguasai barang bergerak dianggap suatu benda bergerak miliknya
sebagai pemiliknya. Jadi beziter dari pemohon sendiri yang ada dalam
benda bergerak adalah eigenaar, tidak kekuasaan orang lain.
berlaku untuk benda tidak bergerak.
Benda bergerak, barang siapa yang C. Hak-Hak Kebendaan dan Azas-
menguasai benda bergerak dianggap azas Kebendaan
sebagai pemiliknya.
Hak kebendaan adalah suatu

2. Penyerahan (levering) hak yang memberi kekuasaan langsung

atas suatu benda, yang dapat

Pasal 612 KUH Perdata, dipertahankan terhadap tiap orang.
menentukan bahwa penyerahan benda
bergerak dapat dilakukan dengan Hak kebendaan bersifat sebagai
penyerahan nyata, sedangkan benda
tidak bergerak harus dengan balik pelunasan hutang (hak jaminan)
nama pada daftar umum.
adalah hak jaminan yang melekat pada

kreditor yang memberikan

kewenangan untuk melakukan

eksekusi kepada benda yang dijadikan

3. Daluarsa (verjaring) jaminan jika debitur melakukan

wansprestasi terhadap suatu prestasi

Benda bergerak tidak dikenal (perjanjian). Dengan demikian hak
daluarsa karena bezit sama dengan
eigendom. Benda tidak bergerak jaminan tidak dapat berdiri karena hak
dikenal daluarsa. Seseorang dapat
mempunyai hak milik karena jaminan merupakan perjanjian yang
lampaunya 20 tahun (dalam hal ada
alas yang sah) atau 30 tahun (dalam bersifat tambahan (accessoir) dari

perjanjian pokoknya, yakni perjanjian

hutang piutang (perjanjian kredit).

Perjanjian hutang piutang dalam KUH

Perdata tidak diatur secara terperinci,

namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH

63

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Perdata tentang perjanjian pinjaman terjadi kemudian, misalnya
pengganti yakni dikatakan bahwa bagi
mereka yang meminjam harus pembeli/penyewa pertama
mengembalikan dengan bentuk dan
kualitas yang sama. berhadapan dengan

pembeli/penyewa kedua.

4. gugatan dapat dilakukan terhadap

siapapun yang mengganggu

Perbedaan antara hak haknya, bukan hanya kepada

kebendaan dengan hak perorangan, lawannya.

yaitu:

1. hak kebendaan memberikan Hak-hak kebendaan yang diatur
kekuasaan atas suatu benda, hak dalam Buku II KUH Perdata itu dapat
kebendaan dapat dipertahankan dibedakan sebagai berikut:
terhadap orang yang melanggar hak
itu; 1. hak-hak kebendaan yang bersifat
memberi kenikmatan
2. hak perorangan memberikan suatu
tuntutan atau penagihan terhadap a. Bersifat memberi kenikmatan
seorang, hak perorangan hanyalah atas bendanya milik sendiri,
dapat dipertahankan terhadap misalnya hak milik atas benda
orang tertentu saja terhadap bergerak/benda yang bukan
sesuatu pihak. tanah. Bezit atas benda
bergerak/benda yang bukan
Dalam praktek kita jumpai tanah.
perbedaan antara hak kebendaan dan
hak perorangan tidak tajam lagi, b. Bersifat memberi kenikmatan,
karena pada tiap-tiap hak-hak tapi atas benda milik orang lain.
perorangan yang mempunyai sifat Bezit atas benda bergerak/benda
kebendaan: yang bukan tanah.

1. mempunyai sifat absolut yaitu dapat c. Hak memungut hasil atas benda
bergerak/benda yang bukan
dipertahankan/dilindungi terhadap tanah.

setiap gangguan dari pihak ketiga. d. Hak pakai dan hak mendiami atas
benda bergerak/benda yang
Misalnya, hak penyewa mendapat bukan tanah.

perlindungan berdasarkan Pasal

1365 KUH Perdata. 2. hak-hak kebendaan yang bersifat
memberi jaminan, yaitu:
2. mempunyai sifat mengikuti a. gadai sebagai jaminan ialah
benda bergerak
bendanya (droit de suite). Misalnya, b. hipotik sebagai jaminan ialah
benda tetap.
hak sewa senantiasa mengikuti

bendanya. Perjanjian sewa tidak

akan putus dengan

berpindahnya/dijualnya barang

yang disewa. Asas-asas kebendaan, yaitu:

3. mempunyai sifat prioritas, yaitu hak 1. Asas individualitas, yaitu objek
kebendaan selalu benda tertentu,
perorangan kita jumpai juga adanya atau dapat ditentukan secara

hak yang lebih dahulu terjadinya

dimenangkan dengan hak yang

64

individual, yang merupakan Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

kesatuan. Hak kebendaan selalu dengan jelas wujud, batas, letak,
luas tanah. Contoh, asas ini
benda yang dapat ditentukan terdapat pada hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan atas
secara individu. Artinya, berwujud benda tetap.
6. Asas hak yang mengikuti
dan merupakan satu kesatuan (zaaksvelog atau droit de suit),
artinya benda itu terus menerus
yang ditentukan menurut jenis mengikuti bendanya di manapun
juga (dalam tangan siapapun juga)
jumlahnya. Contoh, rumah, hewan. barang itu berada.
7. Asas pelekatan (accessie). Suatu
2. Asas totalitas, yaitu hak kebendaan benda biasanya terdiri atas bagian-
bagian yang melekat menjadi satu
terletak diatas seluruh objeknya dengan benda pokok. Contohnya:
hubungan antara bangunan
sebagai satu kesatuan. Contoh, dengan genteng, kosen, pintu dan
jendela. Menurut asas ini pemilik
seorang memiliki sebuah rumah, benda pokok dengan sendirinya
merupakan pemilik dari benda
maka otomatis dia adalah pemilik pelengkap. Dengan perkataan lain
status hukum benda pelengkap
jendela, pintu, kunci, dan benda- mengikuti status hukum benda
pokok.
benda lainnya yang menjadi 8. Asas zakelijke actie adalah hak
untuk menggugat apabila terjadi
pelengkap dari benda pokoknya gangguan atas hak tersebut.
Misalnya, penuntutan kembali,
(tanah). gugatan untuk menghilangkan
gangguan-gangguan atas haknya,
3. Asas tidak dapat dipisahkan, yaitu gugatan untuk memulihkan secara
semula, gugatan untuk menuntut
orang yang berhak tidak boleh ganti rugi, dll.
9. Asas hukum pemaksa (dewingen
memindah tangankan sebagian recht), bahwa orang tidak boleh
mengadakan hak kebendaan yang
dari kekuasaan yang termasuk hak menyimpang seperti yang sudah
diatur dalam undang-undang.
kebendaan yang ada padanya. 10. Asas dapat dipindah tangankan,
yaitu semua hak kebendaan dapat
Contoh, seseorang tidak dapat dipindah tangankan. Menurut
perdata barat, tidak semua dapat
memindah tangankan sebagian dipindah tangankan (seperti hak
pakai dan hak mendiami) tetapi
dari wewenang yang ada padanya setelah berlakunya undang-undang

atas suatu hak kebendaan, seperti

memindahkan sebagian

penguasaan atas sebuah rumah

kepada orang lain. Penguasaan

atas rumah harus utuh, karena itu

pemindahannya harus juga utuh.

4. Asas publisitas, yaitu hak

kebendaan atas benda tidak

bergerak diumumkan dan di

daftarkan dalam register umum.

Contoh, pengumunam status

kepemilikan suatu benda tidak

bergerak (tanah) kepada

masyarakat melalui pendaftaran

dalam buku tanah/ register,

sedangkan pengumuman benda

bergerak terjadi melalui

penguasaan nyata benda itu.

5. Asas spesialitas. Dalam lembaga

hak kepemilikan hak atas tanah

secara individual harus ditunjukan

65

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

hak atas tanah Undang-Undang 4. Melalui penemuan. Benda yang
Hak Tanggungan, semua hak
kebendaan dapat dipindah semula milik orang lain, akan tetapi
tangankan.
lepas dari penguasanya, karena

misalnya jatuh di perjalanan, maka

barang siapa yang menemukan

Timbul dan Hapusnya Hak Kebendaan barang tersebut dan ia tidak

Cara-cara timbulnya hak mengetahui siapa pemiliknya,
kebendaan, yaitu:
menjadi pemilik barang yang

ditemukannya.

1. Pendakuan (toeeigening), yaitu 5. Melalui penyerahan. Cara ini yang

memperoleh hak milik atas benda- lazim, yaitu hak kebendaan

benda yang tidak ada pemiliknya diperoleh melalui penyerahan.

(res nullius). Res nullius hanya atas Contoh, jual beli, sewa menyewa.

benda bergerak. Contohnya, Dengan adanya penyerahan maka

memburu rusa di hutan, title berpindah kepada siapa benda

memancing ikan dilaut, mengambil itu diserahkan.

harta karun, dll. 6. Pewarisan, yaitu suatu proses

2. Perlekatan (natrekking), yaitu beralihnya hak milik atau harta

suatu cara memperoleh hak milik, warisan dari pewaris kepada ahli

dimana benda itu bertambah besar warisnya. Pewarisan dapat

atau berlipat ganda karena alam. dibedakan menjadi dua macam,

Contoh, tanah bertambah besar yaitu karena undang-undang dan

sebagai akibat gempa bumi, wasiat.

seseorang membeli seekor sapi 7. Dengan penciptaan, yaitu

yang sedang bunting maka anak seseorang yang menciptakan

sapi yang dilahirkan dari induknya benda baru, baik dari benda yang

itu menjadi milinya juga, pohon sudah ada maupun baru, dapat

berbuah, dll. memperoleh hak milik atas benda

3. Daluarsa (verjaring), yaitu suatu ciptaannya tersebut. Contoh, orang

cara untuk memperoleh hak milik yang menciptakan patung dari

atau membebaskan dari suatu sebatang kayu, menjadi pemilik

perikatan dengan lewatnya suatu patung itu. Demikian pula hak

waktu tertentu dan atas syarat- kebendaan tidak berwujud seperti

syarat yang ditentukan dalam hak paten, dan hak cipta.

Undang-Undang (Pasal 1946 KUH Sebab-sebab hapusnya hak
kebendaan, yaitu:
Perdata). Barang siapa menguasai

benda bergerak yang dia tidak

ketahui pemilik benda itu 1. Bendanya lenyap/ musnah

sebelumnya (misalnya karena

menemukannya), hak milik atas Karena musnahnya suatu benda,

benda itu diperoleh setelah lewat maka hak atas benda tersebut ikut

waktu 3 tahun sejak orang tersebut lenyap. Contohnya, hak sewa atas

menguasai benda yang rumah yang habis/musnah

bersangkutan. tertimbun longsor. Hak gadai atas

sebuah sepeda motor ikut habis

66

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

apabila barang tersebut musnah J. Satrio perumusan dalam Pasal 1134
karena kebakaran.
KUH Perdata, bahwa hak istimewa
2. Karena dipindah tangankan
diberikan oleh undang-undang, di
Hak milik, hak memungut hasil atau
hak pakai menjadi hapus bila benda mana piutang-piutang tertentu, yang
yang bersangkutan dipindah
tangankan kepada orang lain. disebutkan oleh undang-undang,

3. Karena pelepasan hak (pemilik secara otomatis mempunyai
melepaskan benda tersebut)
kedudukan yang didahulukan. Hak
Pada umumnya pelepasan yang
bersangkutan dilakukan secara privilegie ini bersifat accesoir dan tidak
sengaja oleh yang memiliki hak
tersebut. Contohnya, radio yang dapat berdiri sendiri.
rusak dibuang ke tempat sampah.
Dalam hal ini, maka hak kepemilikan Para pihak tidak dapat
menjadi hapus dan bisa menjadi hak memperjanjikan suatu privilegie,
milik orang lain yang menemukan artinya memperjanjikan bahwa tagihan
radio tersebut. yang timbul dari perjanjian yang
mereka tutup mengandung privilegie.
4. Karena pencabutan hak Semua privilegie adanya ditentukan
secara limitatif oleh undang-undang
Penguasa publik dapat mencabut dan bahkan orang tidak diperkenankan
hak kepemilikan seseorang atas untuk memperluasnya dengan jalan
benda tertentu, dengan syarat, penafsiran terhadap perikatan-
harus didasarkan undang-undang, perikatan (tagihan-tagihan), yang tidak
dilakukan untuk kepentingan umum secara tegas di dalam undang-undang,
(dengan ganti rugi yang layak). dinyatakan sebagai hak tagihan yang
diistimewakan.
D. Hak Privilegie dan Retentie
(Retensi) Privilegie harus dituntut, harus
dimajukan, artinya kalau pemilik
Hak privilegie merupakan tagihan yang diistimewakan tinggal
jaminan khusus yang didasarkan pada diam saja, maka tagihannya dianggap
undang-undang. Hak privilegie atau sebagai tagihan biasa (konkuren).
hak istimewa adalah hak yang Pemilik tagihan tersebut harus
didahulukan. Hak privilegie di dalam menuntut agar ia dimasukkan dalam
Pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu daftar tingkatan menurut tingkat yang
hal yang oleh undang-undang diberikan diberikan kepadanya menurut undang-
kepada seorang berpiutang sehingga undang dan dengan demikian
tingkatnya lebih tinggi daripada orang mendapat pelunasan menurut urutan
berpiutang lainnya, semata-mata tingkatnya dalam daftar.
berdasarkan sifat piutangnya. Menurut
Privilegie lain daripada gadai,
hipotik, hak tanggungan dan fidusia, ia
bukan merupakan hak kebendaan.
Pemilik hak tagih yang diistimewakan
pada azasnya tidak mempunyai hak-
hak yang lebih dari orang lain. Ia tidak
mempunyai hak untuk menjual sendiri
benda-benda atas mana ia mempunyai

67

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia yang diberikan dalam gadai, maka si
berpiutang tidak berkuasa menuntut
hak yang didahulukan untuk pengembaliannya, sebelum ia
mengambil pelunasan, ia tidak membayar sepenuhnya baik uang
mempunyai hak yang mengikuti pokok maupun bunga dan biaya
bendanya kalau benda itu ada di hutangnya, yang untuk menjamin
tangan pihak ketiga (droit de suite). barang gadai telah diberikan, beserta
Kelebihannya hanya bahwa atas hasil segala biaya-biaya yang telah
penjualan benda tertentu/semua dikeluarkan untuk menyelamatkan
benda milik debitur, ia didahulukan di barang-barang gadai.
dalam mengambil pelunasannya (Pasal
1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Hak retensi tersebut
memberikan tekanan kepada debitur
Hak privilegie bukan merupakan agar segera melunasi utangnya.
hak kebendaan, tetapi dalam hal Kreditur dengan hak retensi sangat
tertentu mempunyai sifat kebendaan, diuntungkan dalam penagihan
yaitu menunjukkan sifat droit de suite. piutangnya. Hak retensi berbeda
Privilegie sedikit banyak memberikan dengan hak-hak jaminan kebendaan
jaminan juga, oleh karena itu menurut yang lain, karena ia tidak diperikatkan
sistem KUH Perdata, hak privilegie secara khusus, tidak diperjanjikan, dan
diatur bersama dengan pengaturan bukan diberikan oleh undang-undang
pand dan hipotik. Sebagaimana kita dengan maksud untuk mengambil
ketahui Pand dan hipotik itu kedua- pelunasan lebih dahulu dari “hasil
duanya merupakan jaminan kebendaan penjualan” benda-benda debitur, tetapi
dan diatur dalam Buku II KUH Perdata. sifat jaminan di sana muncul demi
Hak-hak kebendaan yang memberikan hukum, karena ciri/sifat daripada
jaminan yaitu memberi jaminan lembaga hukum itu sendiri. Namun
terhadap piutang. Jadi, privilegie juga demikian, ia tetap bukan merupakan
merupakan hak yang memberi jaminan privilegie, karena privilegie ditentukan
tapi bukan merupakan hak kebendaan. sebagai demikian oleh undang-undang.

Hak Retensi Hak retensi di luar hal-hal yang

Hak retensi berasal dari kata ditetapkan dalam undang-undang yang
retain, yang berarti hak untuk tetap
menahan (suatu benda).Hak retensi didasarkan pada azas kebebasan
adalah hak untuk menahan sesuatu
benda sampai suatu piutang yang mengadakan perjanjian (partij
bertalian dengan benda itu dilunasi.
Jadi, hak retensi merupakan jaminan autonomi), sebagaimana yang dapat
khusus yang diberikan kepada kreditur
untuk menahan benda debitur, sampai disimpulkan dari Pasal 1338 KUH
tagihan yang berhubungan dengan
benda tersebut dilunasi lebih aman Perdata. Sifat-sifat hak retensi
apabila tertuju pada benda bergerak
yang gampang dipindahkan dan adalah tidak dapat dibagi-bagi, artinya
berubah nilainya. Selama pemegang
gadai tidak menyalah gunakan barang kalau misalnya sebagian saja dari

68 hutang itu yang dibayar, tidak lalu

berarti harus mengembalikan sebagian

barang yang ditahan. Hutang

seluruhnya harus dibayar lebih dahulu,

baru barang seluruhnya dikembalikan.

Hak retensi itu tidak membawa serta

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

hak boleh memakai terhadap barang benda tersebut adalah tanah),
yang ditahan itu, jadi hanya boleh selama dan sepanjang hasil-hasil itu
menahan saja tidak boleh memakai. pada saat penyerahan kembali akan
kebendaan yang bersangkutan
Hak retensi bersifat tidak dapat belum terpisah dari tanah, tetapi
dibagi-bagi, kalau misalnya sebagian tidak termasuk pada :
saja dari utang itu tidak dibayar, tidak
lalu berarti harus mengembalikan a. Segala biaya dan pengeluaran
sebagian dari barang yang ditahan. yang telah dikeluarkan guna
Hutang seluruhnya harus dibayar memelihara kebendaan itu
terlebih dahulu baru barang seluruhnya semata-mata.
dikembalikan. Hak retensi tidak
membawa serta hak boleh memakai b. Biaya-biaya yang ia keluarkan
barang yang ditahan tersebut tetapi
hanya boleh menahan saja dan tidak guna memperoleh hasil-hasil
boleh digunakan.
yang ia karena kedudukan
Selama pemegang gadai tidak
melakukan misbruik atas barang gadai berkuasanya berhak
itu, si pemegang gadai pada hakikatnya
tidak diperbolehkan memakai barang menikmatinya.
gadaian. Resiko kehilangan barang itu,
lebih berat diletakkan kepada si Literatur:
pemegang gadai (Pasal 1159 ayat 1
KUH Perdata). Jadi, pada dasarnya hak Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum
retensi bersifat accesoir yang berarti Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti,
melekat pada suatu kewajiban, Bandung.
prestasi, utang, atau perikatan yang
harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi ------------, 2000, Hukum Perdata
oleh debitur. Hak retensi yang bersifat Indonsesia, Citra Aditya,
accesoir yaitu ikut beralih, hapus dan
batal dengan beralihnya, hapusnya dan Bandung.
batalnya perjanjian pokok.
Frieda Husni Hasbullah, 2005, Hukum
Hak retensi diberikan kepada Kebendaan Perdata: Hak-Hak
seseorang pemegang kedudukan Yang Memberi Kenikmatan,
berkuasa atas:
Ind-Hil-Co., Jakarta.
1. Biaya yang harus dikeluarkan
olehnya guna menyelamatkan dan J. Satrio, 1997, Hukum Jaminan Hak
memperbaiki keadaan kebendaan Jaminan Kebendaan , hak
yang dikuasainya tersebut. tanggungan buku 1, Citra

2. Menuntut kembali segala biaya yang Aditya Bakti, Bandung.
dikeluarkan untuk memperoleh
hasil-hasil dari kebendaan yang Jaja Melia, 2007, Perkembangan
dikuasainya tersebut (dalam hal Hukum Perdata tentang Benda
dan Hukum Perikatan, Nuansa

Aulia, Bandung.

69

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia Soal Latihan:

Rachmadi Usman, 2002, Hukum 1. Jelaskan tentang pengertian
Kebendaan, Sinar Grafika, benda dan hukum benda?
Jakarta.
2. Sebutkan dan jelaskan macam-
Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan macam benda?
Azas-azas Hukum Perdata,
Alumni, Bandung. 3. Jelaskan arti penting perbedaan
benda bergerak dengan benda
Salim HS, 2001, Pengantar Hukum tidak bergerak?
Perdata Tertulis, Sinar Grafika,
Jakarta. 4. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan hak kebendaan?
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1990,
Hukum Perdata: Hukum Benda, 5. Sebutkan dan jelaskan azas-
Liberty, Yogyakarta. azas hak kebendaan?

Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum 6. Sebutkan dan jelaskan tentang
Perdata, Intermasa, Jakarta. hapusnya hak kebendaan?

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, 7. Jelaskan apa yang dimaksud
Kitab Undang-undang Hukum dengan hak priviligie dan hak
Perdata, Pradnya Paramita, retensi?
Jakarta.
8. Apakah hak priviligie dan hak
Suhardana, F.X.,et.al., 2001, Hukum retensi merupakan hak
Perdata I: Buku Panduan kebendaan, jelaskan?
Mahasiswa, PT Prenhallindo,
Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar
Hukum Perdata di Indonesia,
Prestasi Pustaka Publisher,
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum
Perikatan dilengkapi Hukum
Perikatan dalam Islam, CV
Pustaka, Jakarta.

70

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

BAB VII

HUKUM WARIS

Tujuan Instruksional Khusus itu, ada yang mengartikan waris “yang
berhak menerima harta pusaka dari
Mahasiswa diharapkan mampu orang yang telah meninggal”. Terdapat
mengetahui dan menjelaskan tentang perbedaan, disatu pihak mengartikan
Hukum Waris: Istilah dan Pengertian istilah waris dengan harta peninggalan
Waris, Hak Mewaris, Menerima dan dan dipihak lain mengartikan dengan
Menolak Waris, Wasiat dan Executeur orang yang berhak menerima harta
Testamentair, Fidei Commis dan peninggalan tersebut.
Legietieme Portie, Pembagian Warisan
serta Warisan yang tidak terurus Istilah waris berasal dari bahasa
Arab yang diambil alih menjadi bahasa
Sub Pokok Bahasan Indonesia, yaitu berasal dari kata
“warisa” artinya mempusakai harta,
A. Istilah dan Pengertian Waris “waris artinya ahli waris, waris”. Waris
B. Hak Mewaris menunjukkan orang yang menerima
C. Menerima dan Menolak Waris atau mempusakai harta dari orang
D. Wasiat dan Executeur Testamentair yang telah meninggal dunia.
E. Fidei Commis dan Legietieme Portie
F. Pembagian Warisan Berkaitan dengan beberapa
G. Warisan yang tidak terurus istilah di atas, Hilman Hadikusumah
mengemukakan bahwa warisan
Uraian : menunjukkan harta kekayaan dari
orang yang telah meninggal, yang
A. Istilah dan Pengertian Waris kemudian disebut pewaris, baik harta
itu telah dibagi-bagi ataupun masih
Istilah waris belum ada dalam keadaan tidak terbagi-bagi.
kesatuan arti, baik yang ditemui dalam
kamus hukum maupun sumber lainnya. Pengertian hukum waris
Istilah waris ada yang mengartikan dikemukakan oleh beberapa pakar
dengan “harta peninggalan, pusaka hukum, yaitu:
atau hutang piutang yang ditinggalkan
oleh seorang yang meninggal dunia Menurut R. Santoso
seluruh atau sebagian menjadi hak Pudjosubroto adalah hukum yang
para ahli waris atau orang yang mengatur apakah dan bagaimanakah
ditetapkan dalam surat wasiat”. Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban
tentang harta benda seseorang pada

71

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

waktu ia meninggal dunia akan beralih 1. Sebagai ahli waris menurut
kepada orang lain yang masih hidup. ketentuan undang-undang

Menurut Ter Haar, hukum waris 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat
adalah aturan-aturan hukum mengenai
cara bagaimana dari abad ke abad Dalam hukum waris berlaku
penerusan dan peralihan dari harta juga suatu azas, bahwa apabila
kekayaan yang berwujud dan tidak seorang meninggal, maka seketika itu
berwujud dan dari generasi ke juga segala hak dan kewajibannya
generasi. beralih pada sekalian ahli warisnya.
Menurut Pasal 834 KUH Perdata,
Menurut Soepomo, hukum seorang ahli waris berhak untuk me-
nuntut supaya segala yang termasuk
waris adalah peraturan-peraturan yang harta peninggalan si meninggal
diserahkan padanya berdasarkan
mengatur proses meneruskan serta haknya sebagai ahli waris. Hak
penuntutan ini menyerupai hak
menoperkan barang-barang yang tidak penuntutan seorang pemilik suatu
benda, dan menurut maksudnya
berwujud benda (immaterielle penuntutan itu harus ditujukan pada
yang menguasai satu benda warisan
goederen) dari suatu angkatan dengan maksud untuk memilikinya.

manusia (generatie) kepada Pada azasnya tiap orang,
meskipun seorang yang baru lahir,
turunannya. adalah cakap untuk mewarisi. Hanya
oleh undang-undang telah ditetapkan
Berdasarkan pengertian hukum ada orang-orang yang karena
waris yang uraikan di atas, dapat perbuatannya, tidak patut (onwaardig)
disimpulkan bahwa pengertian hukum menerima warisan (Pasal 838 KUH
waris adalah kumpulan peraturan yang Perdata). Mereka itu, di antaranya ialah
mengatur mengenai kekayaan yang seorang waris yang dengan putusan
ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari hakim telah dihukum karena
pemidahan ini bagi orang-orang yang dipersalahkan membunuh atau
memperolehnya, baik dalam hubungan mencoba membunuh si meninggal.
antara mereka dengan mereka, Seorang waris yang telah
maupun dalam hubungan antara menggelapkan, memusnahkan atau
mereka dengan pihak ketiga. memalsukan surat wasiat atau dengan
memakai kekerasan atau ancaman
Hukum waris merupakan salah telah menghalang-halangi si meninggal
satu bagian dari hukum perdata secara untuk membuat surat wasiat menurut
keseluruhan dan merupakan bagian kehendaknya.
terkecil dari hukum kekeluargaan.
Hukum waris pada dasarnya sangat Selain itu, undang-undang telah
berkaitan dengan ruang lingkup ditetapkan bahwa ada orang-orang
kehidupan manusia, karena setiap yang berhubung dengan jabatan atau
manusia dimuka bumi ini pastinya akan pekerjaan, maupun hubungannya
mengalami peristiwa hukum yang
dinamakan kematian.

Menurut undang-undang

terdapat dua yang mendapatkan

warisan, yaitu:

72

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

dengan si meninggal, tidak atau penerimaan menggantikan
diperbolehkan menerima keuntungan kedudukan pewaris. Menurut KUH
dari suatu surat wasiat yang diperbuat Perdata setiap orang sekalipun
o1eh si meninggal. Mereka ini, di masih berada dalam kandungan
antaranya ialah notaris yang membuat ibunya asalkan lahir hidup cakap
surat wasiat itu serta saksi-saksi yang untuk menerima warisan (Pasal 2
menghadiri pembuatan testamen itu, KUH Perdata).
pendeta yang melayani atau dokter
yang merawat si meninggal selama Seorang anak adalah ahli waris jika
sakitnya yang terakhir. Bahkan ia mempunyai hubungan
pemberian warisan dalam surat wasiat keperdataan dengan ayahnya
kepada orang-orang yang menjadi selaku pewaris seperti anak sah,
perantara dari orang-orang ini anak yang disahkan, anak yang
(tussenbeide komende personen) diakui, sedangkan menurut Pasal
dapat dibatalkan. Sebagai orang-orang 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun
perantara ini, oleh undang-undang 1974 anak luar kawin hanya mem-
dianggap anak-anak dan isteri dari punyai hubungan perdata dengan
orang-orang yang tidak diperbolehkan ibu dan keluarga ibunya.
menerima warisan dari testamen.
2. hanya hak dan kewajiban dalam
Unsur-unsur pewarisan, yaitu lapangan hukum kekayaan (yang
pewarisan baru terjadi jika ada: dapat dinilai dengan uang) saja
yang dapat diwariskan/diwarisi.

1. Pewaris adalah seseorang yang

meninggal-dunia dan Jadi hak dan kewajiban dalam

meninggalkan harta warisan. lapangan hukum kekeluargaan

2. Harta warisan ialah kekayaan seperti hak dan kewajiban sebagai

(vermogen), kumpulan aktiva dan seorang suami atau isteri, sebagai

passiva yang ditinggalkan pewaris. orang tua/wali, dengan beberapa

3. Ahli waris ialah mereka yang untuk pengecualian seperti hak seorang

seluruhnya atau untuk sebagian anak untuk dinyatakan sebagai

secara berimbang, berhak anak sah dari bapak dan ibunya,

menerima harta warisan dari tidak dapat diwarisi. Selain itu, hak

pewaris yang disebut “penerima dan kewajiban seseorang sebagai

hak berdasar atas hak umum”. anggota perkumpulan, sebagai

sekutu dagang, buruh,

Dasar-dasar/asas-asas serta perjanjian untuk melakukan
pewarisan, yaitu:
suatu jasa seperti melukis dan

memimpin konser, juga tidak dapat

1. Le mort saisit le vif, artinya diwariskan.
pewarisan hanya berlangsung
karena kematian (Pasal 830 KUH 3. Seseorang ahli waris cakap untuk
Perdata). Sejak saat pewaris mewaris asalkan: (a) pewaris telah
meninggal dunia sekalian ahli waris meninggal dunia, (b) penunjukkan
dengan sendirinya karena hukum ahli waris dilakukan menurut
tanpa ada perbuatan penyerahan undang-undang atau menurut surat

73

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia meninggal dunia. Jadi hak mewarisi
ada pada ahli waris (mewarisi) yang
wasiat pewaris, (c) objek warisan mewakili hubungan darah dengan
nyata ada berupa hak maupun pewaris, baik itu keturunan langsung
kewajiban kebendaan pada saat maupun keturunan tidak langsung.
pewaris meninggal dunia, (d) ahli Siapa orang-orang yang berhak
waris tidak dinyatakan sebagai mewarisi harta peninggalan seseorang?
orang yang tidak layak menerima Untuk menetapkan ahli waris dari
warisan itu. seseorang yang meninggal, dibagi
dalam berbagai golongan, yaitu:
Cara memperoleh warisan di
dalam KUH Perdata ada 2 (dua) cara, 1. Golongan Pertama, yaitu: suami/istri
yaitu: yang hidup terlama dan
anak/keturunannya (Pasal 852 KUH
1. Secara ab intestato (bij versterf) Perdata).
atau menurut undang-undang
(KUH Perdata) yang menetapkan Jika orang-orang dari golongan
siapa berhak mewaris tanpa pertama masih hidup, maka merekalah
membedakan siapa yang lahir lebih yang berhak mewarisi semua harta
dahulu dan jenis kelaminnya peninggalan, sedangkan anggota
pria/wanita, bahkan anak-anak luar keluarga lain-lainnya tidak mendapat
kawin yang diakui (natuurlijke er- bagian apapun. Dalam golongan
kende kinderen) merupakan ahli pertama, dimasukkan anak-anak
waris. beserta turunan-turunan dalam garis
lencang ke bawah, dengan tidak
2. Secara testamentair atau ditunjuk membedakan laki-laki atau perempuan
dalam Surat Wasiat (testament). dan dengan tidak membedakan urutan
kelahiran. Jika tidak terdapat anggota
B. Hak Mewaris keluarga dari golongan orang-orang
pertama, maka golongan kedua yang
Hak mewaris merupakan hak tampil sebagai ahliwaris.
yang dimiliki seseorang karena
hubungan darah dan perkawinan Hak mewarisi oleh suami atau
apabila terjadi kematian (terbukanya isteri dari si meninggal, baru sejak
warisan). Prinsip pewarisan itu terbagi tahun 1935 (di Negeri Belanda tahun
menjadi 2 (dua), yaitu: 1923) dimasukkan dalam undang-
undang, yaitu mereka dipersamakan
1. Harta waris baru terbuka (dapat dengan seorang anak yang sah.
diwariskan kepada pihak lain) Akibatnya, apabila tiada terdapat anak
apabila terjadi suatu kematian sama sekali, suami atau isteri itu
mengecualikan lain-lain anggota
2. Adanya hubungan darah di antara keluarga.
pewaris dan ahli waris, kecuali
untuk suami atau istri pewaris. Bagian seorang anak yang lahir
di luar perkawinan, tetapi diakui dan
Dalam prinsip kedua, antara
pewaris dan ahli waris harus memiliki
“hubungan darah” kecuali suami/istri
pewaris dalam hal mereka masih terikat
dalam perkawinan saat pewaris

74

tergantung kepada berapa adanya ang- Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
gota keluarga yang sah. Jika ada ahli 4. Golongan Keempat, yaitu: paman
waris dari golongan pertama, maka
bagian anak yang lahir di luar dan bibi pewaris baik dari pihak
perkawinan tersebut, 1/3 (sepertiga) bapak maupun dari pihak ibu, yaitu:
dari bagian yang akan diperolehnya a. keturunan paman dan bibi
seandainya ia dilahirkan dari
perkawinan yang sah. Jika ia bersama- sampai derajat keenam
sama mewarisi dengan anggota- dihitung dari pewaris,
anggota keluarga dari golongan kedua, Skema keturunan paman dan bibi
bagiannya menjadi 1/2 (seperdua) dari sampai derajat keenam dihitung
bagian yang akan diperolehnya dari pewaris:
seandainya ia dilahirkan dari
perkawinan yang sah. Pembagian Berdasarkan skema di atas
warisan, harus dilakukan sedemikian bahwa derajat penerima warisan
rupa, sehingga bagian anak yang lahir adalah paman dan bibi, sepupu, anak
di luar perkawinan itu, harus dihitung sepupunya dan cucu sepupu. Keadaan
dan dikeluarkan lebih dahulu, barulah ini adalah hubungan kekeluargaan
sisanya dibagi antara ahliwaris yang sedarah dalam garis menyimpang
lainnya, seolah-olah sisa itu warisan sampai derajat keenam dari pewaris
yang masih utuh. apabila keturunan paman dan bibi
sampai derajat keenam yang berhak
2. Golongan Kedua, yaitu: orang tua mewaris.
dan saudara kandung pewaris.
75
Dalam golongan kedua
dimasukkan orang tua dan saudara-
saudara dari si meninggal. Pada
asasnya orang tua itu dipersamakan
dengan saudara, tetapi bagi orang tua
diadakan peraturan-peraturan yang
menjamin bahwa ia pasti mendapat
bagian yang tidak kurang dari
seperempat harta peninggalan. Jika
tidak terdapat sama sekali anggota
keluarga dan golongan kedua, harta
peninggalan itu dipecah menjadi dua,
Satu untuk para anggota keluarga
pihak ayah dan satu bagian untuk para
anggota keluarga pihak ibu.

3. Golongan Ketiga, yaitu: keluarga
dalam garis lurus ke atas sesudah
bapak dan ibu pewaris dan
keturunannya (Pasal 853 KUH
Perdata).

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia secara fitnah telah mengajukan
pengaduan bahwa pewaris telah
b. saudara kakek dan nenek melakukan kejahatan yang diancam
beserta keturunannya sampai hukuman penjara sekurangnya 5
derajat keenam dihitung dari tahun,
pewaris.
3. mereka yang dengan kekerasan
Skema saudara kakek dan nenek telah mencegah pewaris membuat
beserta keturunannya, sampai atau mencabut surat wasiatnya,
derajat keenam dihitung dari
pewaris: 4. mereka yang telah menggelapkan,
merusak atau memalsukan surat
Berdasarkan skema di atas, wasiat pewaris (Pasal 838 KUH
bahwa derajat dari pewaris adalah Perdata).
kakek nenek, paman bibi, sepupu
pewaris, anak sepupu pewaris dari C. Menolak dan Menerima
saudara kakek dan nenek pewaris. Warisan
Keadaan ini adalah dalam hubungan
kekeluargaan sedarah dalam garis Seseorang dapat menerima
menyimpang sampai derajat keenam maupun menolak warisan yang jatuh
dari pewaris. kepadanya, sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1045 KUH Perdata, bahwa
Mereka yang tidak layak tiada seorang pun diwajibkan untuk
menerima suatu warisan, yaitu: menerima warisan yang jatuh ke
1. mereka yang telah dihukum karena tangannya. Ada 3 (tiga) sikap bagi ahli
waris dalam menerima warisan:
dipersalahkan telah membunuh atau
mencoba membunuh pewaris, 1. menerima secara penuh bagian
2. mereka yang dengan putusan
hakim pernah dipersalahkan karena warisannya dengan me-

nyatakannya secara tegas dalam

sebuah akta, atau dengan

mengambil, menjual bagian

warisannya atau membayar utang-

utang pewaris.

2. menerima dengan syarat bahwa ia

tidak akan diwajibkan membayar

utang-utang pewaris melebihi dari

bagian harta warisan yang diterima

(beneficiare aanvaarding) yang

dilakukan dengan membuat

pernyataan pada Panitera Penga-

dilan Negeri tempat terbukanya

warisan dan wajib dalam waktu

empat bulan sejak ia menyatakan

sikapnya:

76

a. mencatat segala harta warisan Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia
yang diterima,
kepaniteraan Pengadilan Negeri yang
b. mengurus harta warisan dalam daerah hukumnya warisan itu
dengan sebaik-baiknya, terbuka (Pasal 1057 KUH Perdata).
Penolakan warisan tersebut tidak harus
c. memanggil melalui surat kabar diberikan secara tertulis, tetapi oleh
semua pihak yang berpiutang pengadilan pernyataan tersebut dicatat
dan belum dikenalnya, dalam register yang bersangkutan.

d. membereskan segala urusan Penolakan warisan ini tidak ada
yang berkaitan dengan warisan, daluarsanya (Pasal 1062 KUH Perdata),
akan tetapi, dengan adanya daluarsa
e. atas permintaan pihak-pihak menerima warisan yang lewat dengan
yang berpiutang, menyerahkan lampaunya 30 (tiga puluh) tahun, maka
nilai harga harta warisan yang secara otomatis, setelah 30 (tiga puluh)
tidak diserahkan kepada pe- tahun berlalu, orang tersebut sama
megang hipotik atas harta kedudukannya dengan orang yang
warisan, menolak warisan. Dengan kata lain,
setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang
f. memberikan pertanggungan- tidak perlu lagi melakukan penolakan
jawaban kepada para pihak warisan apabila tidak mau menjadi ahi
yang berpiutang secara sah. waris.

Sikap ini tidak boleh Penolakan warisan tidak dapat
digantungkan pada suatu ketetapan dilakukan hanya untuk sebagian harta
waktu dengan bersyarat, atau warisan, ini karena penolakan warisan
dilakukan hanya untuk sebagian harta tersebut mengakibatkan orang tersebut
warisan yang menjadi bagiannya dan dianggap tidak pernah menjadi ahli
jika ia meninggal sebelum menentukan waris (Pasal 1058 KUH Perdata).
sikap, hak menentukan sikap beralih Dengan dianggap tidak pernah menjadi
kepada ahli warisnya. ahli waris, maka orang tersebut tidak
berhak atas harta warisan.
5. menolak harta warisan, maka ahli
waris tidak berhak dan tidak Seseorang yang menolak
berkewajiban untuk membayar warisan, dapat diminta untuk
hutang pewaris. Apabila semua menerima warisan atas permohonan
golongan ahli waris menolak maka kreditur dari orang yang menolak
warisan jatuh pada negara. warisan tersebut. Akan tetapi,
Pernyataan menolak harus dengan permohonan menerima warisan
akte notaris. tersebut hanya sebesar utang debitur
saja, dan penerimaan tersebut
Ahli waris yang menolak diwakilkan oleh kreditur, sebagaimana
warisan, berarti ia melepaskan terdapat dalam Pasal 1061 KUH
pertanggung jawabannya sebagai ahli Perdata, bahwa:
waris dan menyatakan tidak menerima
pembagian harta peninggalan. Dalam “Para kreditur yang dirugikan oleh
menolak warisan yang jatuh debitur yang menolak warisannya,
kepadanya, orang tersebut harus
menolaknya secara tegas, dengan 77
suatu pernyataan yang dibuat di

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

dapat mengajukan permohonan secara sah dianggap tidak pernah
kepada Hakim, supaya diberi kuasa berkedudukan sebagai ahli waris dan
untuk menerima warisan itu atas nama tidak dapat dipulihkan kembali
dan sebagai pengganti debitur itu. kedudukannya sebagai ahli waris,
Dalam hal itu, penolakkan warisan itu kecuali penolakan itu dilakukan karena
hanya boleh dibatalkan demi ditipu atau dipaksa pihak lain (Pasal
kepentingan para kreditur dan sampai 1065 KUH Perdata).
sebesar piutang mereka, penolakkan Pemulihan penolakan warisan yang
itu sekali-kali tidak batal untuk dimaksud dalam Pasal 1056 KUH
keuntungan ahli waris yang telah Perdata hanya sah apabila penolakan
menolak warisan itu.” itu memang dilakukan atas kesadaran
dan kemauan yang ikhlas dari ahli waris
Alasan dibalik ketentuan Pasal dan jika berkeinginan untuk
membatalkan surat penetapan
1061 KUH Perdata tersebut adalah penolakan harus didasarkan pada
ketulusan hati atau keikhlasan dari ahli
dalam hal seorang ahli waris menolak waris yang telah menolak itu. Namun,
penolakan yang dilakukan oleh ahli
warisan yang positif yang jatuh waris karena ditipu atau dipaksa yang
dapat dipulihkan.
padanya, maka tindakannya tersebut

bisa merugikan kreditur, artinya

menempatkan kreditur dalam

kedudukan yang lebih jelek daripada

kalau warisan diterima. Dengan

diterimanya warisan yang positif, maka D. Wasiat dan Executeur

warisan tersebut bercampur dengan Testamentair

harta si debitur, sehingga aktiva harta

debitur bertambah. Namun, kalau saldo Wasiat adalah akta yang berisi
kehendak terakhir (uiterste will)
aktiva harta debitur sendiri jumlahnya seseorang tentang apa yang ia inginkan
terjadi pada harta kekayaannya setelah
cukup untuk memenuhi utang- ia meninggal dan olehnya dapat
dicabut kembali (Pasal 874 KUH
utangnya terhadap kreditur yang Perdata). Surat wasiat merupakan
keinginan terakhir dari pewaris
bersangkutan, maka tidak ada mengenai harta pewaris, yang mana
kehendak terakhir itu dapat berupa
masalah. pengangkatan ahli waris, hibah wasiat,
pengangkatan executeur testamenter,
Menurut Tahir Azhary, hak dan terkadang ada juga memasukan
untuk menolak warisan hanya dikenal pengakuan anak di dalam wasiat.
dalam Hukum Waris Perdata Barat,
dalam Hukum Waris Islam ahli waris Meskipun wasiat merupakan
tak boleh menolak warisan. Kompilasi kehendak terakhir pewaris, tidak
Hukum Islam (KHI) telah jelas bahwa berarti harus selalu dilaksanakan jika
orang Islam berlaku Hukum Waris isinya bertentangan dengan undang-
Islam kecuali, pewaris dan ahli waris
pindah agama, artinya, mereka sudah undang atau meniada-
melepaskan diri dari Hukum Islam. kan/menghapuskan, mengurangi Legi-
tieme Portie. Jika wasiat yang dibuat
Pemulihan Penolakan Kewarisan

Pada prinsipnya seorang ahli
waris yang telah menolak harta warisan

78

oleh pewaris mengandung unsur Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

penghilangan hak legitimaris maka, 1. Wasiat Terbuka (Openbaare
Testament) adalah wasiat
legitimaris berhak menuntut berbentuk akta notaris yang isinya
dibuat sesuai dengan kehendak
legitimportie dari haknya. pembuat surat wasiat dengan
dihadiri oleh dua orang saksi untuk
Oleh karena itu, dapat dibacakan saat pembuat surat
disimpulkan unsur-unsur testament, wasiat meninggal dunia.
yaitu:
2. Wasiat tulisan tangan (Olografis
1. Testament harus berbentuk tertulis Testament) adalah wasiat yang
ditulis tangan oleh pembuat surat
(akta), karena testament wasiat dengan dihadiri oleh dua
orang saksi, kemudian diserahkan
mempunyai akibat yang luas dan sendiri kepada seorang notaris
untuk disimpan dan nantinya
baru berlaku sesudah pewaris mati, diserahkan kepada Kantor Balai
Harta Peninggalan (BHP) untuk
maka testament terikat kepada dibacakan saat pembuat surat
wasiat meninggal dunia.
syarat-syarat yang ketat
3. Wasiat Rahasia (Geheimde
2. Berisi pernyataan kehendak Testament) adalah wasiat yang
dibuat sendiri oleh pembuat Surat
(merupakan suatu tindakan hukum Wasiat di hadapan 4 (empat) orang
saksi, kemudian dimasukkan dalam
sepihak), yaitu tindakan-tindakan sampul tertutup yang disegel serta
diserahkan kepada seorang notaris
atau pernyataan-pernyataan untuk disimpan dan dibacakan saat
pembuat surat wasiat meninggal
dimana tindakan atau pernyataan dunia.

kehendak satu orang saja sudah Suatu testament dapat
berisikan suatu legaat, yaitu suatu
cukup untuk timbulnya akibat pemberian kepada seorang. Adapun
yang dapat diberikan dalam suatu
hukum yang dikehendaki. Jadi, legaat dapat berupa:

testament bukan merupakan suatu 1. Satu atau beberapa benda tertentu;
2. Seluruh benda dari satu macam
perjanjian, karena suatu perjanjian
atau jenis, misalnya seluruh benda
mensyaratkan adanya “sepakat yang bergerak;
3. Hak vruchtgebruik atas sebagian
mereka yang mengikatkan dirinya” atau seluruh warisan;
4. Sesuatu hak lain terhadap boedel,
(paling sedikit ada 2 kehendak misalnya hak untuk

saling bertemu). Terstamen Orang yang menerima suatu

menimbulkan suatu perikatan, 79

sepanjang tidak secara khusus

ditentukan lain.

3. Apa yang akan terjadi setelah ia

meninggal dunia (pewaris) berarti

bahwa testamen baru berlaku dan

mempunyai efek kalau si pembuat

testamen telah meninggal dunia.

4. Syarat “dapat dicabut kembali”,

dipakai untuk menetapkan apakah

suatu tindakan hukum harus dibuat

dalam bentuk surat wasiat atau

cukup dalam bentuk lain.

Macam-macam surat wasiat
(Testament), yaitu:

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

legaat disebut dengan legataris tetapi diwajibkan menyegel segala harta
peninggalan. Salah satu kewajiban lagi
ia bukan ahliwaris. Oleh karenanya, ia dari seorang executeur testamentair
ialah membuat catatan mengenai
tidak menggantikan si meninggal benda-benda warisan, dengan dihadiri
para ahli waris atau ahli waris-ahli waris
dalam hak-hak dan kewajiban- yang tidak dapat hadir dipanggil secara
sah. Suatu hal yang terang, bahwa
kewajibannya (tidak diwajibkan seorang executeur testamentair tidak
dibolehkan menjual barang-barang
membayar hutang-hutangnya). warisan dengan maksud untuk
memudahkan pembagian warisan.
Biasanya dalam suatu testament Sebab pembagian ini harus diserahkan
pada ahliwaris sendiri.
terdapat beberapa orang menjadi

waris, disebutkan untuk berapa bagian

masing-masing. Isi suatu testament,

tidak usah terbatas pada hal-hal yang

mengenai harta benda saja. Dalam

suatu testamen dapat juga dengan sah

dilakukan, penunjukan seorang wali

untuk anak-anak si meninggal,

pengakuan seorang anak yang lahir di Orang yang akan meninggalkan
warisan, berhak pula dalam surat
luar perkawinan, atau pengangkatan wasiatnya atau dalam suatu akte
notaris khusus menentukan bagian
seorang executeur testamentair, yaitu warisan salah seorang ahli waris atau
benda yang diberikannya kepada
seorang yang dikuasakan mengawasi seorang legataris selama hidupnya
ahliwaris atau legataris tersebut atau
dan mengatur pelaksanaan testament. untuk suatu waktu yang tertentu
ditaruh di bawah kekuasaan seorang
Executeur-testamentair dan bewindvoerder yang ditugaskan untuk
Bewindvoerder mengurus kekayaan itu, sedangkan ahli
waris atau legataris tersebut hanya
Executeur testamentair atau dapat menerima penghasilannya saja
dari kekayaan tersebut.
pelaksana wasiat adalah orang yang

ditunjuk oleh pewaris, yang ditugaskan

sungguh-sungguh melaksanakan

kehendak si meninggal. Penunjukan

dapat diizinkan di dalam surat wasiat

sendiri. Di dalam penunjukan executeur

testamentair dapat diberikan Bewind merupakan yang

kekuasaan untuk menarik semua atau ditunjuk untuk menjaga jangan sampai

sebagian benda-benda yang termasuk kekayaan itu dalam waktu yang singkat

warisan dalam kekuasaannya, tetapi ia dihabiskan oleh ahli waris atau legataris

tidak boleh menguasai benda-benda itu tadi. Hal ini dirasakan sebagai suatu

lebih dari satu tahun lamanya. beban yang diletakkan atas warisan

atau legaat tersebut. Oleh undang-

Jika di antara para ahliwaris ada undang ditetapkan, bahwa
anak-anak yang di bawah umur yang
tidak mempunyai wali, atau ada orang- mengadakan bewind itu tidak boleh
orang yang di bawah curatele tetapi
tidak ada curatornya, ataupun jika ada sampai melanggar larangan perihal
sementara ahliwaris yang tidak dapat
hadir sendiri, misalnya berada di luar fideicommis. Lagi pula tidak boleh
negeri, maka executeur testamentair
mengurangi hak seorang legitimaris,

sebab legitimaris ini berhak untuk

menerima bagiannya yang termasuk

legitieme portie bebas dari segala

80

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

beban macam apapun juga. seluruh maupun sebagian kepada
orang lain (berkewajiban untuk
E. Fidei Commis dan Legitieme menyimpan yang mereka terima, dan
Portie sesudah suatu jangka waktu tertentu
atau pada waktu matinya si penerima,
Perkataan fidei commis berasal menyampaikannya/menyerahkannya
dari fides yang berarti kepercayaan. kepada orang ketiga.
Warisan itu seolah-olah dipercayakan
pada waris yang pertama ditunjuk. Ada 3 (tiga) pihak di dalam fidei
Pada umumnya suatu fidei commis commis, yaitu:
dilarang oleh undang-undang, karena
ada benda-benda yang tak bergerak, 1. Pewaris /insteller
yang waktu lama dan tidak tertentu
akan tersingkir. 2. Orang yang pertama-tama ditunjuk

Ada 2 (dua) macam fidei sebagai ahli waris/legetaris, sengan
commis yang diperbolehkan undang-
undang, yaitu: tugas/kewajiban menyimpan

1. untuk memenuhi keinginan barang tersebut dan
seseorang yang hendak mencegah
kekayaannya dihabiskan oleh anak- menyampaikannya kepada pihak
anaknya. Orang diperbolehkan
membuat penetapan agar anaknya ketiga (bezwaarde/pemikul beban)
tidak boleh menjual benda-benda
warisan dan supaya benda-benda 3. Orang yang akan menerima harta
itu kemudian diwariskan lagi
kepada anak-anak si waris sendiri. dari pewaris melalui bezwaarde

2. yang lazim dinamakan fideicommis disebut verwachter (penunggu)
de residuo, di mana hanya
ditetapkan, bahwa seorang waris Pelarangan fedei commis di
harus mewariskan lagi di kemudian dalam membuat suatu ketetapan yang
hari apa yang masih ketinggalan mempunyai akibat hukum beruntun,
dari warisan yang diperolehnya itu. seri atas satu/beberapa barang yang
Jadi hanya sisanya saja kepada sama terhadap beberapa orang secara
seorang lain sudah ditetapkan. urutan dengan akibat bahwa barang
tersebut untuk suatu jangka waktu
Fidei commis adalah suatu lama tidak dapat dipindahtangankan.
ketetapan wasiat, di mana orang yang Akibatnya menjadi batal demi hukum.
diangkat sebagai ahli waris atau yang Tujuan larangan tersebut adalah untuk
menerima hibah wasiat diwajibkan menyelundupi ketentuan yang terdapat
untuk menyimpan barang-barang dalam Hukum Romawi dimana orang-
warisan atau hibahnya, untuk orang tertentu adalah bukan ahli waris
kemudian menyerahkannya baik dan karenanya tidak mewaris dari
orang-orang tertentu atau ia adalah
ahli waris.

Fidei commis oleh undang-
undang diperbolehkan asal, yaitu:

1. Yang menjadi bezwaarde adalah
seorang anak atau lebih

2. Verwachter adalah sekalian
anak/keturunan

81

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia (saudara). A bukan legitimaris, karena
pada waktu meninggalnya P, A bukan
3. Yang diberikan adalah bagian ahli waris. Dan C dan B juga bukan
bebas daripada warisan. karena tidak merupakan sedarah dalam
garis lurus.
Legietimate Portie
Legitieme portie ini harus
Legitiematie portie adalah suatu dihitung, apabila salah satu atau
bagian mutlak tertentu dari harta beberapa ahli waris menuntut haknya,
warisan terutama bagi anak sah atau salah satu/beberapa orang ahli
maupun anak luar kawin yang waris/legitimaris masih ada di bawah
disahkan, yang dijamin hukum tidak umur (minderjarig). Legitieme portie
dapat dihapuskan oleh siapapun masing-masing legitimaris:
termasuk pewaris dengan surat wasiat.
Hak legitieme portie baru timbul jika 1. Legitieme portie untuk anak
ada ahli waris ab intestato tampil me- keturunan yang sah adalah sebagai
nuntut pembatalan suatu surat wasiat berikut:
dan/atau menuntut supaya diadakan a. 1 (satu) orang anak legitieme
pengurangan terhadap pembagian portie nya adalah 1/2 dari
warisan jika ia merasa dirugikan karena bagian menurut undang-
dikurangi legitieme portie. undang.
b. 2 (dua) orang anak legitieme
Syarat-syarat yang harus portie adalah 2/3 dari bagian
dipenuhi agar seseorang tersebut menurut undang-undang.
memperoleh kedudukan sebagai c. 3 (tiga) orang anak legitieme
legitimaris, adalah: portie adalah 3/4 dari bagian
menurut undang-undang.
1. Orang tersebut adalah keluarga
sedarah dalam garis lurus. 2. Legitieme portie untuk keluarga
sedarah dalam garis lurus keatas
2. Orang tersebut adalah merupakan adalah 1/2 dari bagian menurut
ahli waris menurut ketentuan undang-undang.
undang-undang pda saat si
peninggal warisan meninggal 3. Legitieme portie untuk anak luar
dunia. kawin adalah 1/2 dari bagian
menurut undang-undang.
Contoh kasus:
Jadi dengan adanya ketentuan
P meninggal dunia dengan tentang bagian mutlak atau legietieme
meninggalkan 2 orang anak, yaitu C portie ini dapat disimpulkan bahwa,
dan D. Legitimaris adalah C dan D, seseorang boleh saja mewariskan atau
sebab adalah keluarga sedarah P dalam menghibahkan hartanya kepada orang
garis lurus C dan D tersebut adalah ahli lain namun tidak boleh mengurangi
waris ab-intestato. bagian mutlak dari ahli waris, jika
terjadi pelanggaran terhadap hal ini
P meninggal dunia dengan maka dilakukan pemotongan atau
meninggalkan A (kakek), B dan C sering disebut dengan istilah

82

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

“incorting” dengan urutan-urutan Legitieme portie untuk B dan C adalah
sebagai berikut: dari bagian menurut UU.

1. Yang harus dikurangi terlebih Legitieme portie B = 2/3 x 1/2 = 1/3
dahulu adalah wasiat. dan Legitieme portie C = 2/3 x 1/2 =

2. Jika wasiat belum mencukupi maka 1/3. Jika C telah meninggal dulu dan
diambilkan dari hibah. digantikan Ca dan Ca, maka legitieme
portie Ca = AL Cb = 1/2 x 1/3 =1/6.
3. Pengurangan terhadap beberapa
wasiat harus dilakukan dengan Dalam hal legitimaris menolak
perbandingan. atau tidak patut menerima, besarnya
legitieme portie adalah dikaitkan
Cara menghitung legitieme portie, dengan besarnya warisan menurut
yaitu: undang-undang, sedangkan adanya
penolakan harta warisan sangat
1. Harta peninggalan sewaktu mempengaruhi besarnya harta
peninggal warisan meninggal warisan, demikian juga adanya
dunia, dihitung dan diinventarisir seseorang yang dianggap tidak patut
untuk mengetahui berapa nilai menerima juga mempengaruhi
harganya. besarnya harta warisan. Adanya
penolakan atau ketidak patuhan ahli
2. Nilai harga dari barang-barang waris untuk menerima tidak
yang mungkin ketika si peninggal mempengaruhi besar kecilnya
warisan masih hidup diberikan legitieme portie. Jika terjadi
ditambahkan dengan yang di atas. pelanggaran terhadap legitieme portie
sehingga hak mutlak tidak dapat
3. Jumlah di atas dikurangi dengan dicapai besarnya, maka diadakan
utang-utang yang pernah dibuat pemotongan atau incorting terhadap
oleh si peninggal warisan. wasiat dan jila masih belum mencukupi
maka diambilkan dari hibah.
4. Sisa dari pengurangan tersebut
menjadi dasar perhitungan
legitieme portie.

Legitieme portie dan

penggantian tempat dapat digantikan Dalam keadaan biasa B dan C
masing-masing menerima 1/3 dari
oleh ahli warisnya/keturunannya. Hal legitieme portie masing-masing adalah
3/4 x 1/3 =1/4.
ini adalah sesuai dengan Pasal 914 KUH

Perdata bahwa, jika ada anak yang

telah meninggal terlebih dahulu,

kedudukan anak yang telah meninggal Contoh kasus:

lebih dahulu dapat digantikan oleh

keturunannya. A meninggal dunia dengan

meninggalkan dua orang anak, yaitu B

Contoh kasus: dan C, di samping itu meninggalkan

wasiat yang isinya menerangkan X

A meninggal dunia dengan sebagai ahli waris dengan bagian 3/4
meninggalkan 2 orang anak B dan C,
serta Ca dan Cb anak sah dari C. dari seluruh harta warisan. Jumlah

harta warisan A senilai Rp. 120 juta.

83

Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia

Para legitimaris menurut legitieme pasiva) yang tadinya dimiliki oleh
portie. Bagaimana penyelesaiannya? seorang peninggal harta beralih
dengan sendirinya kepada segenap ahli
Harta peninggalan A senilai Rp. 120 warisnya secara bersama-sama”.
juta.

Kapan waktu pelaksanaan

Pelaksanaan wasiat kepada X = 3/4 x pembagian warisan tidak ada
Rp. 120 juta = Rp. 90 juta.
ketentuan tersendiri dari peraturan

Sisa = Rp 120 juta- Rp. 90 juta = Rp. waris perdata. Namun, ada ketentuan
30 juta
mengenai tidak dibenarkan harta

warisan atau harta peninggalan

Pembagian menurut undang-undang: dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi

yang mana dituangkan dalam Pasal

B = C, masing-masing = 1/2 x Rp. 30 1066 KUH Perdata. Pembagian harta
juta = Rp. 15 juta, Bagaimana
penghitungan legitieme portie? warisan atau harta peninggalan diawali

dengan penentuan siapa saja yang

berhak untuk mendapatkan bagian-

Legitieme portie B = legitieme portie C bagian tersebut, menentukan besar
masing-masing = 2/3 x 1/2 x Rp. 120
juta = RP 40 juta. Jadi B dan C tidak bagian yang didapat oleh yang berhak
boleh menerima kurang dari Rp. 40
juta, karena itu merupakan hak tersebut serta langkah selanjutnya
mutlakya, padahal mereka masing-
masing baru menerima Rp. 15 juta, jadi penyelesaian pembagian harta warisan
masing-masing kurang = Rp. 40 juta –
Rp 15 juta, atau total (B+C) kurang = yang dilaksanakan dengan
Rp. 50 juta.
kesepakatan para pihak yang berhak

dalam pembagian harta warisan

tersebut.

F. Pembagian Warisan Pihak yang berhak dalam
pembagian harta warisan atau harta
Pembagian warisan menurut peninggalan adalah ahli waris, ahli
waris merupakan “orang-orang yang
Hukum Waris Perdata dapat berhak menerima harta warisan (harta
pusaka)”. Ahli waris dalam waris
dilaksanakan ketika terbukanya perdata ada dua pembagian, yaitu:

warisan, ditandai dengan 1. Ahli waris karena undang-undang
(ab intenstato), merupakan
meninggalnya pewaris. Dalam Hukum keluarga yang sedarah, baik sistem
kekeluargaan ke atas maupun ke
Waris Perdata untuk mewarisi harus bawah. “Prinsip yang dipegang oleh
undang-undang ialah bahwa dalam
adanya orang yang meninggal yang pewarisan menurut undang-undang,
keluarga sedarah yang terdekat
disebut dengan pewaris. Seperti yang selalu mengenyampingkan atau
menindih keluarga yang lebih jauh
disebutkan dalam Pasal 830 KUH sehingga keluarga yang lebih jauh
itu tidak ikut mewaris”.
Perdata, yaitu “pewarisan hanya

berlangsung karena kematian”.

“Peristiwa kematian menurut hukum

mengakibatkan terbukanya warisan

dan sebagai konsekuensinya seluruh

kekayaan (baik berupa aktiva maupun

84