SAMPURASUN Semua pertanyaan selalu berpasangan dengan jawaban. Untuk keduanya bertemu, yang dibutuhkan hanyalah waktu @dhaniswara86 2020.Agustus.Edisi Rev-1 2
Preface 3 Perkembangan teknologi telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berbasis e-system salah satunya adalah aplikasi elektronik faktur pajak (e-faktur). Aplikasi yang telah diluncurkan sejak tahun 2014 ini hadir untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga diharapkan dapat membantu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dalam penerapannya, aplikasi e-faktur terus mengalami pembaruan ke arah yang lebih baik terutama dengan lahirnya e-faktur versi 3.0 di tahun 2020 yang ditandai dengan hadirnya menu prepopulated data Pemberitahuan Impor Barang, Pajak Masukan, VAT Refund dan prepopuiated SPT. Kami memahami sebagai sebuah aplikasi yang baru diluncurkan, beberapa Wajib Pajak membutuhkan guide/panduan dalam menjalankan aplikasi e-faktur versi 3.0 agar dapat diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, kami meluncurkan buku singkat ini yang berjudul “efaktur 3.0 under 30 minutes.“ Buku ini merupakan hasil inovasi pegawai kami Sdr. Angga Sukma Dhaniswara selaku Account Representative Waskon I KPP Madya Jakarta Selatan I. Untuk itu, tentu tak lupa kami berikan apresiasi atas penyusunan buku ini sehingga dapat menjadi panduan bagi Wajib Pajak dalam memahami aplikasi e-faktur. Akhir kata, Semoga buku ini dapat bermanfaat. “Pajak Kuat, Indonesia Maju.” STEVANUS HERDI PARDAMAIAN ARUAN Kepala KPP Madya Jakarta Selatan I
table of contents 05 Sekilas tentang e-faktur ........................................ 07 e-faktur 3.0 ................................. 11 14 Update aplikasi Langkah patching e-faktur 3.0 ................................ 16 Tips ............................................. 19 20 Pengenalan menu baru Prepopulated Data PM ............ 22 Prepopulated Data PIB ........... 27 Prepopulated Data VAT Refund ....................................... 30 Sinkron Kode Cap ..................... 32 34 Lapor SPT Pelaporan .................................. 36 46 FAQ e-faktur 3.0 FAQ ............................................. 47 54 Lampiran Cara unduh sertifikat ............... 55 Cara install sertifikat ................ 59 Katalog Error ............................. 78 Buku ini disusun dengan harapan dapat memberi gambaran bagi para Pengusaha Kena Pajak dalam memahami aplikasi e-faktur versi 3.0 Di dalam buku ini akan dijelaskan secara singkat mengenai menumenu baru yang ada dalam e-faktur versi 3.0 berikut penjelasan tentang perubahan cara pelaporan SPT Masa PPN 1111. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran dapat dikirimkan melalui melalui email : [email protected]/ [email protected] Semoga dapat bermanfaat. ANGGA SUKMA DHANISWARA 4
sekilas tentang 1. 5
e-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak 6
Sekilas E-faktur atau elektronik faktur pajak adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kehadiran e-faktur merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya penerbitan faktur pajak oleh Wajib Pajak yang tidak berhak (bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)), banyaknya faktur pajak yang terlambat diterbitkan, maraknya faktur pajak fiktif, maupun faktur pajak ganda. Hal ini tentu saja akan menjadi beban administrasi yang begitu besar baik bagi pihak DJP maupun bagi pihak PKP. Secara umum dasar hukum penerbitan e-faktur adalah sebagai berikut: • Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah • Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. 7
Keuntungan e-Faktur • Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak. • Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. • Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak , Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. dapat menikmati kemudahan antara lain: • tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik; • mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan karena e-faktur tidak harus dicetak; • selain membuat faktur elektronik, aplikasi e-faktur juga sekaligus dapat digunakan untuk pembuatan SPT Masa PPN; • memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui website DJP sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Bagi Penjual Bagi Pembeli terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena dalam e-faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang setor ke pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual. Saat pembuatan e-Faktur Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat e-faktur pada: 1 Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d UU No. 42 Tahun 2009; dan/atau 2 Saat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d UU No. 42 Tahun 2009; Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; 3 4 Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau 8
Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 5 PKP yang dikecualikan Sesuai Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2014 dan Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-136/PJ/2014, implementasi e-faktur dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: 2014 : PKP tertentu 2015 : PKP Jawa dan Bali 2016 : Seluruh PKP di Indonesia “ “ Aplikasi e-faktur diberlakukan secara bertahap mulai tahun 2014 bagi PKP tertentu, kemudian tahun 2015 bagi PKP yang dikukuhkan di lingkungan Kanwil DJP di Pulau Jawa dan Bali dan selanjutnya baru diimplentasikan secara menyeluruh bagi PKP di Indonesia pada tahun 2016. Pengusaha yang diwajibkan menggunakan e-faktur tersebut wajib membuat SPT Masa PPN melalui aplikasi e-faktur. Perlu diketahui, bahwa aplikasi e-faktur selain dapat digunakan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik, dapat pula digunakan untuk membuat SPT Masa PPN 1111. Namun demikian, tidak semua PKP yang menggunakan aplikasi e-faktur menggunakan SPT Masa PPN 1111. PKP yang termasuk dalam pengecualian ini adalah PKP yang menggunakan Deemed Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu dan PMK nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu jo. PMK nomor 30/PMK.03/2014, Walaupun PKP tersebut termasuk dalam PKP yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai PKP yang diwajibkan membuat e-faktur, namun jenis SPT Masa PPN yang digunakan untuk PKP yang menggunakan Deemed Pajak Masukan adalah SPT Masa PPN 1111DM. Untuk membuat SPT tersebut, PKP dimaksud dapat menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1111DM. Konsekuensi PKP yang tidak membuat e-Faktur atau membuat e-Faktur dengan tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan, dianggap tidak membuat Faktur Pajak dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak. Selain itu, Faktur Pajak yang dibuat tidak dalam bentuk e-Faktur atau dalam bentuk e-Faktur namun tidak sesuai tata cara yang ditetapkan, maka tidak dapat dijadikan Pajak Masukan bagi Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak. 9
PKP yang telah diwajibkan untuk membuat e-Faktur tidak diperkenankan lagi untuk membuat faktur pajak yang berbentuk kertas. Apabila PKP tersebut tidak membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, maka dianggap tidak membuat faktur pajak. Dalam keadaan tertentu seperti terjadinya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, PKP dapat membuat faktur pajak berbentuk kertas (hardcopy). Apabila keadaan tersebut sudah dinyataan berakhir oleh Dirjen Pajak, data hardcopy tersebut harus diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak Jenis aplikasi e-faktur Jenis Keterangan E-Faktur Client Desktop Aplikasi e-faktur jenis ini harus diinstall pada PC/Laptop Pengguna dengan menggunakan installer yang sudah disediakan oleh DJP. Adapun versi yang tersedia saat ini adalah Versi 3.0. E-Faktur Host to Host Kedua jenis e-faktur ini diperuntukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang ditunjuk dan telah memperoleh ijin dari DJP E-Faktur Web Based Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis aplikasi e-faktur yaitu: mengingat penggunaan e-faktur Host to Host dan Web Based ini sifatnya masih terbatas untuk PKP tertentu, maka pembahasan dalam buku ini akan dikhususkan untuk mengupas aplikasi e-faktur yang paling umum digunakan oleh PKP yaitu e-faktur Client Desktop. 10
11 e-faktur 3.0 Aplikasi e-faktur client desktop Versi 3.0 (selanjutnya disebut e-faktur 3.0) merupakan pengembangan dan peremajaan dari aplikasi e-faktur yang saat ini digunakan (versi 2.2). Jika dibandingkan dengan versi terdahulu, setidaknya terdapat 5 (lima) hal baru dalam e-faktur 3.0 ini, antara lain: • Prepopulated Pemberitahuan Impor Barang (PIB); • Prepopulated Pajak Masukan (PM); • Prepopulated VAT (Value Added Tax) Refund; • Sinkron Kode Cap; dan • Prepopulated SPT Masa PPN 1111 Ada lima hal baru pada e-faktur 3.0 yaitu : Prepopulated PM, Prepopulated PIB, Prepopulated VAT Refund, Sinkron Kode Cap dan Prepopulated SPT Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah: • membantu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam mengisi SPT Masa PPN 1111 secara benar, lengkap dan jelas, khususnya pada form 1111 B1 untuk nomor Pemberitahuan Impor Barang sehingga tidak terjadi kesalahan input yang dapat merugikan hak Wajib Pajak; • membantu PKP dalam mengisi SPT Masa PPN 1111 secara benar, lengkap dan jelas, khususnya pada form 1111 B2 untuk Pajak Masukan; • membantu PKP dalam menarik data VAT Refund yang telah di submit ke Ditjen Pajak
12 Prepopulated PIB Menu Prepopulated Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dihadirkan sebagai solusi atas masih banyaknya PKP yang melakukan kesalahan penginputan Kode NTPN pada aplikasi e-faktur. Hal ini berdampak pada gagalnya proses upload dokumen lain pada aplikasi e-faktur. Dengan adanya menu ini, diharapkan PKP tidak perlu lagi melakukan penginputan data PIB secara manual (key in) karena di aplikasi e-faktur 3.0 data telah disediakan secara real-time. Prepopulated PM Menu Prepopulated Pajak Masukan (PM) dihadirkan sebagai solusi atas maraknya aplikasi QR Code Scanner dari pihak ketiga yang rentan dari sisi keamanan data. Dengan adanya menu ini, diharapkan PKP tidak perlu lagi menggunakan aplikasi QR Code Scanner Khusus atau melakukan penginputan data Pajak Masukan secara manual (key in) di aplikasi e-faktur karena data telah disediakan secara real-time yang terkoneksi langsung dengan server DJP. • membantu PKP untuk mendapatkan update kode cap dari Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terdapat aturan baru yang mengatur tentang pembubuhan kode cap atas faktur yang dibebaskan atau tidak dipungut. • agar pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN dapat terhubung penjabaran lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut: Prepopulated VAT Refund Menu Prepopulated VAT Refund dihadirkan untuk membantu PKP dalam menarik data VAT yang telah disubmit ke Ditjen Pajak.
Penerapan e-faktur 3.0 13 Aplikasi e-faktur 3.0 dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 1 Februari 2020 yang diterapkan pada 4 PKP di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Selanjutnya penerapannya terus meluas sebagaimana ditunjukan pada timeline di bawah ini: Prepopulated SPT Berbeda dengan saat penerapan e-faktur v.2.2 dimana Wajib Pajak harus meng-create CSV SPT Masa PPN 1111 terlebih dahulu pada aplikasi e-faktur untuk kemudian dilaporkan di laman DJP Online. Di e-faktur v.3.0 ini baik posting maupun pelaporan SPT dilakukan secara online melalu web base e-faktur. Sinkron KodeCap Menu ini dihadirkan untuk membantu PKP untuk mendapatkan update kode cap dari Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terdapat aturan baru yang mengatur tentang pembubuhan kode cap atas faktur yang dibebaskan atau tidak dipungut.
update aplikasi. 214
2Sebelum update, lakukan backup terlebih dahulu. Lalu pilih patch update yang sesuai dengan sistem operasi komputer yang digunakan saat ini. Setelah berhasil di patch, rename file ETaxInvoiceUpd.exe menjadi ETaxInvoiceUpd_backup.exe untuk mempercepat proses loading aplikasi e-faktur. Warning: Update e-faktur hanya diperuntukan bagi WP yang ditetapkan sebagai pengguna (lihat timeline implementasi halaman 13) 15
16 update v3.0 Untuk melakukan update aplikasi e-Faktur Versi 2.2 ke Versi 3.0, diperlukan file patch yang dapat diunduh di laman htpps://efaktur.pajak. go.id/aplikasi Terdapat 5 (lima) versi aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: • E-faktur Windows 32 Bit • E-faktur Windows 64 Bit • E-faktur Linux 32 Bit • E-faktur Linux 64 Bit • E-faktur Macintosh 64 Bit Pilihlah file patch sesuai dengan sistem operasi yang digunakan saat ini. Pastikan telah melakukan back-up terlebih dahulu sebelum melakukan patching aplikasi e-faktur 3.0, untuk menghindari hal-hal yang tidak diiginkan. (Klik atau scan barcode ini untuk unduh file )
1 Terdapat 5 (lima) file yang disediakan oleh DJP di laman https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Silakan pilih file patch e-faktur sesuai dengan sistem operasi PC/Laptop yang digunakan saat ini 2 Extract file patch e-faktur tersebut dengan cara klik kanan kemudian extract to “Patch_efaktur30_ xxx\” [a] a 3 Di dalam folder hasil extract, untuk Sistem Operasi Windows terdapat 3 (tiga) jenis file yaitu “ETaxInvoice.exe”, “ETaxInvoiceMain.exe” dan “ETaxInvoiceUpd.exe”. Untuk melakukan update dari e-faktur Versi 2.2 ke e-faktur Versi 3.0 silakan copy-kan keseluruhan file tersebut .[b] lalu paste ke folder e-faktur yang digunakan saat ini .[c] 17 Langkah patching e-faktur 3.0
b 4 Jika terdapat notifikasi “The Destination has 3 files with the same name” , silakan pilih “Replace the files in the destination” [d] kemudian tekan enter untuk menimpa file lama di aplikasi e-faktur Versi 2.2 Efaktur Versi 2.2 (yang digunakan saat ini) c copy paste Folder hasil extract Patch Efaktur 3.0 d Proses selesai. Aplikasi e-faktur telah berhasil di patch. Untuk melihat apakah versi yang digunakan telah berubah menjadi versi 3, Silakan buka aplikasi e-faktur seperti biasa. 5 18
Apabila proses patching sukses, maka di aplikasi e-faktur terlihat versi yang digunakan saat ini berubah menjadi versi 3.0.0.1 [e] dan muncul menu baru yaitu Prepopulasi Data [f] e f Setelah aplikasi berhasil dijalankan dan patching berjalan sukses. Silakan ubah nama file berikut ETaxInvoiceUpd.exe menjadi ETaxInvoiceUpd_backup.exe. (Pastikan aplikasi dalam keadaan tertutup). Hal ini tujuannya agar setiap kali aplikasi dibuka, tidak melakukan backup secara otomatis yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama apabila ukuran databasenya besar. Namun mengingat langkah tersebut mematikan fitur backup otomatis maka untuk menjaga halhal yang tidak diinginkan, pastikan agar rutin melakukan backup folder db secara manual. TIPS : 19
pengenalan menu baru.3 20
321 Menu baru Prepopulated Data PM . . . . . . . . . . . . . . . 22 Prepopulated Data PIB . . . . . . . . . . . . . . . 27 Prepopulated Data VAT Refund. . . . . . . . 30 Sinkron Kode Cap .................................32 Ada 4 (empat) menu baru dalam aplikasi e-faktur 3.0, yaitu: Seperti telah dijelaskan sebelumnya dalam Bab I, aplikasi e-faktur versi 3.0 merupakan peremajaan dan pengembangan dari aplikasi versi 2.2. Aplikasi ini membawa beberapa penambahan fitur baru seperti Prepopulated Data Pajak Masukan, Prepopulated Data Pemberitahuan Impor Barang, Prepopulated VAT Refund dan Sinkronisasi Kode Cap. Berikut ini adalah gambaran terkait menu-menu tersebut. Sama halnya dengan versi terdahulu, untuk login awal silakan masukan username dan password yang telah di daftarkan sebelumnya. Anda akan melihat bahwa versi yang digunakan adalah Versi 3.0.0.1 [1] dan terdapat penambahan menu baru Prepopulated Data [2] 2 1
A. Prepopulated Data Pajak Masukan 22 Untuk masuk ke menu Prepopulated Data PM, Silakan pilih menu Prepopulated Data [3] --> Faktur Pajak Masukan [4] 3 4 Menu Prepopulated Data Faktur Pajak Masukan merupakan menu tambahan yang disiapkan oleh Ditjen Pajak untuk membantu Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembeli dalam menarik data Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh PKP Penjual. Dengan hadirnya menu ini, diharapkan PKP Pembeli tidak perlu repot lagi dalam melakukan pengisian Faktur Pajak Masukan baik melalui input manual (Key in) maupun melalui impor data dalam bentuk CSV. Selain menawarkan kemudahan, menu ini juga lebih memberikan jaminan dalam keakuratan dan realibilitas data sehingga kesalahan pengisian dapat dihindari. Data yang diturunkan dalam menu ini adalah data yang memang menjadi hak wajib pajak untuk dapat dikreditkan (dalam masa pajak yang sama maupun maksimal tiga bulan setelah masa pajak berakhir) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2020 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Yang Tidak Sama. Untuk melakukan penarikan data, isikan Masa Pajak dan tahun pajak [5] yang datanya akan dilakukan penarikan --> Lanjutkan dengan klik Get Data. [6] Tanda bintang (*) merupakan isian yang wajib diisi, sedangkan untuk NPWP dan Nomor Faktur sifatnya opsional. 5 6 Step 1 Step 2
23 Captcha [A1]: Masukan captcha yang muncul [7] dan isi password akun PKP (e-Nofa) [8] --> lalu tekan submit [9] Captcha [A2]: Jika proses berhasil, maka akan muncul Capcha yang kedua. Silakan isikan captcha [10] --> lalu tekan Validate [11] A1. Tampilan Captcha ke-1 A2. Tampilan Captcha ke-2 Setelah menekan tombol “Get Data”, anda diminta untuk memasukan Captha. Captcha yang pertama [A1] muncul untuk menjalankan start uploader dan membangun koneksi antara aplikasi client desktop dengan Server DJP. Sedangkan Captcha yang kedua [A2} muncul untuk validasi get data per halaman yang akan ditarik. Step 3 7 8 9 10 11 Setiap anda berpindah halaman akan diminta untuk memasukan kembali captcha seperti Captcha [A2] di atas. Captcha ini sifatnya adalah Case Sensitive artinya Huruf Besar dan Kecil agar diperhatikan. 12 Data yang ditampilkan per halaman adalah sebanyak 1000 data/halaman. Tekan tombol Next [12] untuk berpindah ke halaman yang lain. Step 4
24 Dari contoh hasil penarikan data di halaman sebelumnya, diketahui terdapat 70 data yang siap dijadikan sebagai pajak masukan (lihat tulisan total record/halaman [a]). Default data yang diturunkan adalah statusnya “Dikreditkan”. Dalam hal terdapat Pajak Masukan yang tidak ingin dikreditkan. Silakan pilih faktur pajak yang akan diubah statusnya [13] ---> lalu tekan tombol Ubah pengkreditan [14] Step 5 13 14 Berikutnya akan muncul notifikasi seperti berikut: a Untuk mengubah pengkreditan silakan pilih “Tidak dapat dikreditkan (1111-B3) [15]--> lalu tekan OK [16] 15 16 Setelah memilah antara data Pajak Masukan yang akan dikreditkan dan yang tidak. untuk menjalankan proses upload data, sorot seluruh data (atau Ctrl + A) [17] --> lalu tekan Upload [18] Step 6 18 17
25 Berikutnya akan muncul informasi sebagai berikut: Untuk mulai mengupload, tekan tombol Yes[19] 19 Selanjutnya akan nampak notifikasi bahwa faktur telah siap diproses oleh uploader dan masuk dalam antrian Lanjutkan dengan menekan tombol OK[20] Step 7 20 Untuk memastikan uploader berjalan, masuk ke Manajemen Upload [21] --> Upload Faktur/Retur [22] Step 8 21 22 Lanjutkan dengan menekan tombol Start Uploader [23] hingga muncul notifikasi berikut “Uploader berjalan” , tekan OK [24]untuk menutup. 23 24
26 Silakan lakukan pengecekan apakah faktur pajak masukan dari hasil prepopulated data tersebut sudah berhasil diupload dan telah masuk ke Administrasi Pajak Masukan, dengan cara: Pilih menu Faktur [25] --> Pajak Masukan [26] --> Administrasi Faktur [27] Step 9 25 26 27 Dalam menu administrasi faktur masukan, pastikan seluruh data hasil prepopulated yang sudah diupload telah masuk ke dalam menu ini dan statusnya adalah approval sukses. Proses Selesai.
27 Prepopulated Data Pemberitahuan Impor Barang B. Untuk masuk ke menu Prepopulated Data PIB, Silakan pilih menu Prepopulated Data [1] --> Dokumen Impor [2] 1 2 Menu Prepopulated Data Pemberitahuan Impor Barang merupakan menu tambahan yang disiapkan oleh Ditjen Pajak untuk membantu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi impor dalam menarik data Impor barang. Data yang tersedia dalam menu ini merupakan hasil pertukaran data antara Ditjen Pajak dengan Ditjen Bea dan Cukai. Dengan hadirnya menu ini, diharapkan kesalahan penginputan nomor pendaftaran impor barang dan penulisan kode NTPN bisa dihindari. Untuk melakukan penarikan data, isikan Masa Pajak dan tahun pajak [3] yang datanya akan dilakukan penarikan --> Lanjutkan dengan klik Get Data. [4] Tanda bintang (*) merupakan isian yang wajib diisi, sedangkan untuk NPWP dan Nomor Faktur sifatnya opsional. 3 4 Step 1 Step 2 Selanjutnya anda akan diminta untuk memasukan Captcha, silakan isi sesuai dengan tulisan yang muncul [5] --> lalu klik Validate. [6] Step 3 5 6 Dalam hal antara aplikasi client desktop dengan server DJP belum terbangun koneksi, anda akan diminta memasukan captcha sebanyak 2 kali . (lihat kembali hal.23)
28 Dari contoh hasil penarikan data di halaman sebelumnya, diketahui terdapat 11 data yang siap dijadikan sebagai dokumen lain masukan (lihat tulisan total record/halaman [b]). b Default data yang diturunkan adalah statusnya “Dikreditkan”. Dalam hal terdapat PIB yang tidak ingin dikreditkan. Silakan pilih dokumen yang akan diubah statusnya , lalu tekan tombol Ubah pengkreditan [8]. Atau jika seluruhnya akan diupload, silakan sorot semua (atau Ctrl +A) lalu klik tombol Upload [9] Step 4 9 86 Untuk memastikan uploader berjalan, masuk ke Manajemen Upload [21] --> Upload Faktur/Retur [22] Step 5 10 11 Lanjutkan dengan menekan tombol Start Uploader [23] hingga muncul notifikasi berikut “Uploader berjalan” , tekan OK [24]untuk menutup. 12 13
29 Silakan lakukan pengecekan apakah Data PIB dari hasil prepopulated data tersebut sudah berhasil diupload dan telah masuk ke Dokumen Lain Pajak Masukan, dengan cara: 14 15 Pilih menu Dokumen Lain [14] --> Dokumen Lain Pajak Masukan [15] Step 5 Dalam menu Dokumen Lain Pajak Masukan, pastikan seluruh data hasil prepopulated yang sudah diupload telah masuk ke dalam menu ini dan statusnya adalah approval sukses. Proses Selesai.
30 C. Prepopulated Data VAT Refund Menu Prepopulated Data VAT Refund merupakan menu tambahan yang disiapkan oleh Ditjen Pajak untuk membantu Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menurunkan data VAT Refund yang telah tersubmit ke DJP. Pada dasarnya alur penggunaan menu aplikasi VAT Refund tidak jauh berbeda dengan alur penggunaan menu prepopulated Pajak Masukan maupun Pemberitahuan Impor Barang. Untuk masuk ke menu Prepopulated Data VAT Refund, Silakan pilih menu Prepopulated Data [1] --> VAT Refund [2] 1 2 Step 1 Untuk melakukan penarikan data, isikan Masa Pajak dan tahun pajak [3] yang datanya akan dilakukan penarikan --> Lanjutkan dengan klik Get Data. [4] Step 2 3 4 Selanjutnya anda akan diminta untuk memasukan Captcha, silakan isi sesuai dengan tulisan yang muncul [5] --> lalu klik Validate. [6] Step 3 Dalam hal antara aplikasi client desktop dengan server DJP belum terbangun koneksi, anda akan diminta memasukan captcha sebanyak 2 kali . (lihat kembali hal.23) 5 6
31 Tampilan di atas merupakan hasil get data, dalam kasus ini tidak ada data yang muncul atau tidak ada transaksi. Dalam hal terdapat transaksi, alur penguploadnya tidak jauh berbeda dengan alur prepopulated data Pajak Masukan dan data PIB.
32 D. Sinkron Kode Cap Menu Sinkron Kode Cap merupakan menu tambahan yang dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk mendapatkan update kode cap dari Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terdapat aturan baru yang mengatur tentang pembubuhan kode cap atas faktur yang dibebaskan atau tidak dipungut. Untuk masuk ke menu sinkron kode cap, Silakan pilih menu Referensi [1] --> Sinkron Kode Cap [2] 1 2 Step 1 1 2 Untuk melakukan sinkronisasi, Silakan tekan tombol Sinkron Kode Cap [3] Step 2 3 Selanjutnya anda akan diminta untuk memasukan Captcha, silakan isi sesuai dengan tulisan yang muncul [4] --> lalu klik Validate. [5] Step 3 Dalam hal antara aplikasi client desktop dengan server DJP belum terbangun koneksi, anda akan diminta memasukan captcha sebanyak 2 kali . (lihat kembali hal.23) 4 5
33 Berikut ini adalah hasil sinkronisasi kode cap. Terdapat 19 jenis kode cap yang terdiri dari faktur 07 (tidak dipungut) dan faktur 08 (dibebaskan).
lapor SPT. 434
4Untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN 1111, PKP tidak perlu lagi create file CSV dari aplikasi e-faktur. Proses posting dan pelaporan SPT dilakukan secara langsung melalui laman: https://web-efaktur.pajak.go.id 35
Pelaporan Step 1 1 2 Masuk ke laman Web e-Faktur (https://web-efaktur.pajak.go.id) Pada menu login, akan muncul Nomor NPWP dan Nama Perusahaan Anda. [1] Masukan Password Akun PKP (Password E-Nofa), [2] Kemudian klik tombol LOGIN Pada e-faktur versi 2.2 sebelumnya, untuk dapat melaporkan SPT Masa PPN 1111 Pengusaha Kena Pajak harus meng-create terlebih dahulu file CSV SPT Masa PPN 1111 dari aplikasi e-faktur untuk selanjutnya di upload dan dilaporkan melalui efiling (https:// djponline.pajak.go.id) atau saluran tertentu lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan hal tersebut, pada e-faktur versi 3.0 pelaporan SPT Masa PPN 1111 tidak lagi dilakukan melalui e-filing dan PKP tidak perlu meng-create file CSV. Hal ini dikarenakan proses posting maupun pelaporan SPT dilakukan secara online melalui laman https://web-efaktur.pajak.go.id. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan langkah berikut: Jika NPWP dan Nama Perusahaan tidak muncul di menu login, hal ini disebabkan Sertifikat Elektronik belum terinstal pada browser anda. Silakan baca Lampiran A (klik di sini) untuk mengunduh file sertifikat dan baca Lampiran B (klik di sini) untuk tata cara menginstal sertifikat di browser. 36
Untuk mengisi profil penandatangan faktur pajak dan SPT: Pilih menu Profil [3] --> Profil Aplikasi [4] --> Kemudian isi nama dan Jabatan Penandatangan faktur {5] --> Lalu klik Simpan Perubahan [6] 5 6 7 Selanjutnya akan muncul tampilan Dashboard seperti di samping ini. Terdapat 2 (dua) menu utama yaitu: Profil PKP dan Administrasi SPT 3 4 Step 2 Di dalam menu Profil PKP terdiri dari 2 sub menu yaitu : (a) Profil Aplikasi, dan (b) Profil PKP Adapun data yang muncul di Profil PKP [7] merupakan data yang terdapat di sistem informasi DJP. Dalam hal terdapat perbedaan data, silakan hubungi KPP tempat terdaftar untuk melakukan perubahan data. 37
Step 3 Untuk melakukan posting SPT , pilih menu: Administrasi SPT [8] --> Monitoring SPT [9] --> Posting SPT [10] Pada menu administrasi SPT, terdapat sub menu Monitoring SPT. Menu ini berguna untuk melihat Daftar SPT Masa PPN 1111 yang sudah/akan dilaporkan dan melakukan posting SPT 8 9 10 Step 4 Selanjutnya akan muncul isian data “Posting SPT” Masukan tahun pajak, masa pajak, dan status SPT [11] yang akan dilaporkan --> klik Submit [12] 11 12 13 Lalu akan muncul notifikasi “Proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Silakan tunggu beberapa saat.” Tekan OK [13] untuk melanjutkan 14 Apabila posting berhasil, maka di dalam daftar SPT terlihat stasus sukses seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Step 5 klik Buka [14] untuk melihat dan mengisi detil SPT. 38
Setelah data SPT berhasil terbuka, terdapat 3 (tiga) menu yaitu “Lampiran Detil”, “Lampiran AB” dan “Induk” Step 6 klik Lampiran Detil [15] --> Pilih jenis formulir [16] --> Klik Tampilkan [17] untuk melihat detil lampiran 15 16 17 Berikut ini adalah contoh salah satu tampilannya: Lakukan pengecekan untuk keseluruhan jenis formulir mulai dari form lampiran A1, A2, B1, B2 & B3. Jika dirasakan telah sesuai, lanjutkan ke formulir lampiran AB. Step 7 klik Lampiran AB [19] --> Klik ”I. Rekapitulasi Penyerahan” [20] untuk melihat detil rekapitulasi. Dalam hal terdapat faktur pajak digunggung, tuliskan secara manual pada kolom B.2 [21] atau tuliskan “nol” jika tidak ada penyerahan. 19 21 20 Untuk mengunduh formulir A1-B3 ke dalam bentuk CSV, tekan tombol Download [18] 18 39
23 Step 8 Lanjutkan pengecekan ke ”II. Rekapitulasi Perolehan” , klik [22] untuk melihat detil rekapitulasi. 22 Step 9 Klik ”III. Perhitungan PM yang dapat dikreditkan” [23] untuk melihat detil perhitungan. Dalam hal terdapat kompensasi atau hasil perhitungan kembali PM, silakan isi manual di kolom yang sudah disediakan [24] 23 26 Jika seluruh isian dalam lampiran AB telah diisi, lanjutkan dengan memberi tanda ceklist [25] pada pernyataan --> tekan tombol submit [26]. Step 10 25 24 40
26 Berikutnya akan muncul notifikasi untuk memasukan file sertifikat elektronik seperti berikut. Pilih choose file [27] untuk memasukan file sertifikat elektronik Step 11 27 28 Arahkan ke lokasi penyimpanan file sertifikat elektronik berada, klik Open[28] untuk melanjutkan Step 12 Silakan masukan Passphrase [29] --> Lalu tekan tombol Setuju [30] Step 13 29 30 Jika passphrase yang dimasukan benar, maka akan muncul notifikasi “Submit SPT Lampiran AB berhasil. ” Tekan OK [31] untuk melanjutkan. 31 41
Step 14 Pilih menu Induk [32] --> lalu tekan tulisan ”I. Penyerahan Barang dan Jasa ” [33] untuk melihat detil penyerahan. Setelah lampiran AB terisi dan tersimpan, lanjutkan ke pengisian SPT Induk 33 32 34 Step 15 Jika status SPT kurang bayar seperti ditunjukan gambar di samping, lakukan pembayaran terlebih dahulu. Lalu input kode NTPN atau Bukti PBK dengan cara klik Kaca Pembesar [35]. Namun jika status SPT nihil, langsung lanjutkan ke Step 17 35 Isikan bukti pembayaran (pilih NTPN/Bukti PBK) [36], masukan Nomor NTPN/Bukti PBK [37]dan Nilainya [38] lalu tekan tambah [39] Dalam hal terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN, silakan isikan nilai DPP atas penyerahan tersebut [34] atau tuliskan nol jika memang tidak ada penyerahan yang tidak terutang PPN. 36 37 38 39 42
Step 16 Dalam hal status SPT adalah Lebih bayar, silakan beri tanda ceklist pada kolom yang sesuai. Atau jika tidak lebih bayar/nihil, langsung lanjutkan ke Step 17 Step 17 Lanjutkan dengan menekan tulisan ”III. PPN Terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri” [40] Dalam hal terdapat kegiatan Membangun Sendiri (KMS), silakan isikan nilai DPP, PPN Terutang dan masukan NTPN bukti pembayaran [41] atau tuliskan nol jika memang tidak kegiatan KMS. 41 Step 18 Lanjutkan dengan menekan tulisan ”IV. Pembayaran Kembali Pajak Masukan Bagi PKP Gagal Berproduksi” [42] Dalam hal terdapat pembayaran kembali Bagi Pajak Masukan bagi PKP yang gagal berproduksi, silakan isi nilai PPN yang wajib dibayar kembali dan masukan NTPN bukti pembayaran [43] atau tuliskan nol jika tidak ada pembayaran. 35 43 40 42 43
Step 19 Lanjutkan dengan menekan tulisan ”V. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah” [44] 44 45 Dalam hal terdapat transaksi penjualan atas barang mewah, silakan isi nilai pada kolom [45] atau tuliskan nol jika tidak ada transaksi Step 20 Terakhir tekan tulisan ”VI. Kelengkapan SPT” [46] --> Ceklist Surat Pernyataan [47] --> Isikan Nama tempat dan tanggal pelaporan SPT [48] --> Isi Nama dan Jabatan Penandatangan [49] --> Klik Simpan [50] 39 Selanjutnya akan muncul notifikasi untuk memasukan kembali file sertifikat elektronik seperti pada Step 11 sebelumnya. Silakan masukan file tersebut dan passphrasenya. Jika berhasil maka akan muncul notifikasi sebagai berikut: 47 48 49 50 46 51 Klik OK [51] untuk menutup. Proses pembuatan SPT berhasil dilakukan. Langkah berikutnya adalah melakukan pelaporan SPT, simak penjelasannya di laman berikutnya. 44
Step 21 Untuk melakukan pelaporan SPT, di menu Daftar SPT tekan tombol Lapor [52] 52 Step 21 Selanjutnya akan muncul keterangan Detil SPT yang akan dilaporkan. Untuk menambahkan file lampiran SPT, silakan tekan tombol choose file [53] ---> setelah muncul notifikasi “Upload Lampiran berhasil” tekan tombol Lapor [54] 53 54 Jika pengiriman berhasil, maka akan muncul notifikasi sebagai di bawah ini. Klik Tombol OK [55] untuk menutup jendela. 55 Proses pelaporan SPT selesai. 45
e-faktur 3.0 FAQ .5
5Q: Apakah ada yang harus disiapkan sebelum update aplikasi desktop e-faktur 3.0 A: Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan infografis yang dapat menjadi panduan PKP dalam melakukan update e-Faktur 3.0, informasi dimaksud dapat dilihat melalui bit.ly/prepopulatedspt sumber : Direktorat Peraturan Perpajakan I & Direktorat TIK Q: Apakah ada penyesuaian terhadap spesifikasi hardware yang direkomendasikan untuk e-faktur 3.0 ? A: Tidak diperlukan penyesuaian spesifikasi hardware untuk menjalankan e-Faktur 3.0 Q: Pada saat telah menggunakan eFaktur versi 3.0, apakah proses posting dan lapor SPT dapat dilakukan menggunakan e-Faktur versi 2.2 A: Ketika ditetapkan sebagai PKP pengguna e-Faktur 3.0, tidak dapat lagi menggunakan e-Faktur 2.2. Q: Bagaimana prosedur pembetulan SPT untuk Masa Pajak sebelum e-Faktur 3.0? A: Pembetulan untuk Masa Pajak sebelum berlakunya e-Faktur 3.0 dilakukan tetap di aplikasi e-Faktur 3.0 dengan mekanisme lapor melalui csv. Q: Kalau sudah terlanjur pake e-faktur 3 apa berarti sudah tidak bisa lagi pake e -faktur versi sebelumya (versi 2.2) A: Ketika ditetapkan sebagai PKP pengguna e-Faktur 3.0, tidak dapat lagi menggunakan e-Faktur 2.2. Q: Setelah dilakukan download versi terbaru, file manakah yang harus dicopy dan di replace ke database existing? A: Ketiga File (ETaxInvoice, EtaxInvoiceMain, dan EtaxInvoiceUpd) dicopy seluruhnya dan akan mereplace file existing. Selanjutnya Wajib Pajak dapat menjalankan ETaxInvoice.exe Wajib Pajak diminta untuk tetap melakukan backup data secara manualJIka sudah berhasil update ke versi 3.0 silahkan merename file ETaxInvoiceUpd.exe menjadi ETaxInvoiceUpd_backup.exe (Pastikan aplikasi dalam posisi tertutup)Tujuanya supaya setiap kali aplikasi dibuka tidak melakukan backup otomatis, dimana proses ini biasanya membutuhkan waktu yg cukup lama apabila ukuran database nya besar.Selanjutnya : pastikan bapak melakukan backup folder db secara manual dengan menutup aplikasi efaktur terlebih dahulu, karena backup otomatisnya sudah tidak aktif.
Q: Apa yang harus dilakukan ketika mendapat notifikasi ETAX-10004: Data tidak ditemukan A: Agar dilakukan Get Data kembai untuk mengulangi proses request ke server DJP (kemungkinan karena koneksi terputus). Q: Apa yang harus dilakukan ketika muncul notifikasi Database tidak bisa dijalankan. Pastikan Database ada dan aplikasi yang berjalan di komputer anda hanya satu aplikasi saja. Etax10001: Error Database. Versi alikasi dan database tidak sama. Versi aplikasi: 3.0.0.1. Versi database: 2.2.0.0 A: Agar dijalankan ETaxInvoiceUpd.exe Q: Apa yang harus dilakukan ketika mendapat notifikasi ETAX-4001: Tidak dapat menghubungi ETaxInvoice Server. Anda harus terhubung dengan internet untuk mengakses service. A: Agar PKP melakukan hal-hal berikut: (1) Coba cek kembali settingan proxy; (2) Perkenalkan ulang Sertifikat Elektronik Q: Apakah Folder Log yang terbentuk dalam folder e-Faktur diperkenankan untuk dihapus? A: Tidak masalah untuk dihapus Q: Apakah yang dimaksud dengan notifikasi Java Runtime Environment not valid A: Versi aplikasi e-Faktur yang digunakan berbeda dengan versi OS (32bit atau 64bit) Q: Apakah maksud dari Faktur Pajak tersedia di efaktur, apakah data Faktur Pajak masukan otomatis sudah di data pajak masukan ? atau template lain ? apakah nanti bisa diedit masanya, atau tidak dikreditkan terlebih dahulu, atau kebutuhan lainnya A: Faktur Pajak Masukan tersedia di aplikasi e-Faktur tidak dimaksudkan langsung akan masuk pada menu administrasi Pajak Masukan. Sifatnya data prepopulated, sehingga WP harus menentukan terlebih dahulu Masa Pajak dan status pengkreditannya, setelah ditentukan dan di-upload baru data tersebut masuk ke daftar Pajak Masukan. Menu ini merupakan alat bantu untuk memudahkan WP agar tidak input (key-in) ulang 48
49 Q: Bagaimana cara mengkreditkan Pajak Masukan Masa Pajak sebelum Mei (Feb, Mar dan April) atau Faktur Pajak Masa Pajak tidak sama atau Faktur Pajak yang terlambat diterima ke Masa Pajak Mei menggunakan prepopulated bukan input manual atau impor data A: Fitur prepopulated ini default Pajak Masukan nya adalah dikreditkan kecuali untuk Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 07 dan 08. Prepopulated Pajak Masukan tersedia untuk Pajak Masukan sejak Januari 2020. Mekanismenya dimulai dengan memilih Masa Pajak yang akan dikreditkan, sehingga pada saat user memilih Masa Pajak yang dilaporkan, Pajak Masukan dari Faktur Pajak Keluaran dari PKP Penjual yang sudah memperoleh approval sukses di Masa Pajak tersebut dan di 3 Masa Pajak ke belakang yang belum dikreditkan atau dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang akan tersedia dalam fitur prepopulated. Melalui prosedur ini PKP Pembeli dapat memilih untuk mengkreditkan Pajak Masukan di Masa Pajak tertentu. Dalam hal PKP memlilih untuk mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud, PKP dapat meng-upload Pajak Masukan yang akan dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak di-upload merupakan Pajak Masukan yang belum dikreditkan, akan tersedia untuk pembetulan Masa Pajak tersebut atau pelaporan SPT Masa PPN 3 Masa Pajak berikutnya. Q: Untuk impor data Pajak Masukan, nama lawan transaksi banyak perbedaan dengan data lawan baik dari sisi nama, tanda atau spasi. Apakah dengan update saat ini nama lawan transaksi yang di impor ke e faktur sudah sesui dengan data lawan transaksi yang terdaftar di DJP/KPP. A: Tidak ada perubahan mekanisme impor data lawan transaksi pada e-Faktur versi kali ini Q: Untuk PPN Pemusatan, untuk get data bisa dilakukan di cabang atau hanya pusat? Jika get data bisa dilakukan di cabang/client apakah perhitungannya masuk ke pusat secara otomatis? A: Mekanisme masih sama dengan versi sebelumnya, cabang pemusatan dapat mengkreditkan PM. Jika sudah diupload secara lokal di database cabang, untuk muncul di pusat tetap dengan mekanisme export-import data. Kecuali untuk pelaporan di SPT, karena menggunakan eFaktur Web Based akan menarik data seluruh Faktur, baik PK atau pun PM yang diupload sukses, baik di Pusat maupun di Cabang. Q: Jika perusahaan memiliki beberapa cabang, apakah dengan sistem efaktur web dimana kami dalam efaktur lama menggunakan setiap database per bulan dipisah, bagaimana dengan efaktur versi baru apa masih dapat menggunakan database dipisah perbulan?bagaimana apa Pajak Masukan dibisa diketahui dari cabang mana? A: Melalui e-Faktur 3.0, fitur database lokal tetap tersedia. Namun demikian, tidak digunakan dalam menu Prepopulated Pajak Masukan. Pajak Masukan yang muncul tidak didasarkan pada cabang namun pada Faktur Pajak yang diterbitkan kepada NPWP Pusat PKP Pembeli.
Q: Apakah fitur prepopulated ini sudah mengcover juga di e-faktur host to host ? A: Prepopulated Pajak Masukan ini baru tersedia pada aplikasi e-Faktur Client Desktop dan e-Faktur Web Based. Ke depannya, e-Faktur Host-to-Host akan dikembangkan mengikuti skema prepopulated Pajak Masukan. Q: Terkait jumlah data Pajak Masukan yang diturunkan per halaman hanya 100. Mungkin dapat dipertimbangkan jumlah per halaman menjadi 1000. Mengingat banyak WP yang Pajak Masukannya bisa puluhan ribu. Agak menyulitkan jika harus next banyak-banyak dan harus input captcha sering-sering A: Saat ini karena masih dalam proses piloting (implementasi terbatas) sehingga masih dalam akan dilakukan evaluasi untuk melihat kinerja dari aplikasi terlebih dahulu, jika hasil evaluasi masih memungkinkan untuk menambah jumlah data yang diturunkan per tampilan akan ditambah lebih dari 100 data per request Q: Apakah data Pajak Masukan dan data PIB bisa di eksport ke excel ? A: Belum ada mekanisme export ke excel untuk data prepopulated Pajak Masukan dan PIB. Namun demikian, tampilan prepopulated Pajak Masukan dan PIB dapat di-copy secara manual ke excel. Q: Apakah WP tetap diberikan pilihan untuk impor data Pajak Masukan seperti pada aplikasi EFaktur Dekstop? A: Ya, PKP tetap diberikan pilihan skema impor Pajak Masukan seperti pada versi e-Faktur Client Desktop yang sudah ada sebelumnya. Q: Pemilihan Pajak Masukan dikredikan apakah bisa batch ato harus klik satu persatu A: Pengkreditan Pajak Masukan pada menu Prepopulated Pajak Masukan dapat dilakukan per 100 Pajak Masukan. Pada fitur prepopulated Pajak Masukan juga disediakan menu filter by NPWP atau nomor Faktur, sehingga PKP dapat memilih Pajak Masukan yang akan dikreditkan per Masa Pajak berdasarkan menu dimaksud Q: Untuk pemilihan dikreditkan atau tidak dikreditkan ?? apakah memilih dengan cara satu satu ? karena data Pajak Masukan kami jumlahnya 18.000 - 20.000 Faktur Pajak per bulan A: Pada fitur prepopulated Pajak Masukan juga disediakan menu filter by NPWP atau nomor Faktur, sehingga PKP dapat memilih Pajak Masukan yang akan dikreditkan per Masa Pajak berdasarkan menu dimaksud 50