LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru
Oleh:
AA. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos., M.Si
NIP. 196906211989031005
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK.II ANGKATAN XXIX
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI BALITAHUN 2022
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru
Oleh:
AA. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos., M.Si
NIP. 196906211989031005
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK.II ANGKATAN XXIX
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI BALITAHUN 2022
ii
LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
Nama : AA. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos.,M.Si.
NIP : 196906211989031005
NDH : 31
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tabanan
Unit Kerja : Kantor Bupati Tabanan
Gagasan Perubahan :
Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru
Disetujui Untuk Diseminarkan
COACH MENTOR
Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH.,M.Si Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si
iii
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN (LPP)
Nama : AA. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos., M.Si.
NIP : 196906211989031005
NDH : 31
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tabanan
Unit Kerja : Kantor Bupati Tabanan
Gagasan Perubahan :
Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru
Disetujui Untuk Diseminarkan
PENGUJI MENTOR COACH
Drs. Dewa Made Indra, M.Si Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH.,M.Si
iv
Pakta Integritas
v
KATA PENGANTAR
Om Suastiastu,
Puji dan syukur penulis haturkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas asung kertha wara nugraha-Nya, Laporan Proyek
Perubahan dengan judul “Strategi Koordinasi Dalam Mewujudkan Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI ) Menuju Tabanan Era Baru” dapat diselesaikan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan disusunnya Laporan Proyek
Perubahan ini, dapat memberikan gambaran atas upaya-upaya perubahan dalam
suatu organisasi dan dapat memberikan manfaat perbaikan serta pencapaian tujuan
organisasi khususnya di Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis
menyampaikan rasa terima kasih atas segala petunjuk, bimbingan dan arahan yang
telah diberikan kepada:
1. Kepala BKPSDM Provinsi Bali Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A atas kesempatan
yang diberikan untuk mengikuti PKN Tk. II Angkatan XXIX Tematik
Kepariwisataan Semesta Berencana Tahun 2022.
2. Drs. Dewa Made Indra, M.Si selaku penguji dalam seminar Laporan Proyek
Perubahan PKN Tk. II Angkatan XXIX Provinsi Bali Tahun 2022;
3. Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH.,M.Si, selaku COACH dan Widyaiswara BKPSDM
Provinsi Bali.
4. Dr. I Gede Susila, S.Sos, M.Si selaku Mentor dan
5. Para Panitia PKN Tk. II Angkatan XXIX Tematik Kepariwisataan Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.
Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini masih
banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap masukan positip dari semua
pihak yang ingin memberikan saran bagi penulis.
Demikian tugas ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua
pihak dan bagi penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.
Om Santhi, Shanti, Shanti Om.
Bali, 10 Oktober 2022
Penulis
AA. Ngr. Agung Satria Tenaya,S.Sos.,M.Si
Nip.196906211989031005
vi
DAFTAR ISI
Halaman
COVER ………………………………………………………………………….. i
JUDUL....................................................................................................... ii
LEMBAR PERSETUJUAN......................................................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... iv
FAKTA INTEGRITAS ................................................................................ v
KATA PENGANTAR.................................................................................. vi
DAFTAR ISI .............................................................................................. vii
DAFTAR TABEL........................................................................................ viii
DAFTAR GAMBAR.................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. x
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................ xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.......................................................................
B. Masalah, Area Perubahan, dan Gagasan Inovasi................ 1
3
1. Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan................ 6
2. Area Perubahan............................................................... 8
3. Gagasan Inovasi.............................................................. 9
C. Lesson Learnt VKN yand Diadopsi/Diadaptasi dalam Proyek
Perubahan........................................................................... 13
BAB II RENCANA PROYEK PERUBAHAN
A. Deskripsi Proyek Perubahan............................................... 16
B. Tujuan dan Manfaat............................................................ 16
C. Output dan Outcome.......................................................... 18
D. Tahapan Perubahan Rencana Strategis............................. 19
20
1. Roadmap...................................................................... 24
2. Milestone dan Tahapan Kegiatan................................. 26
E. Agile Team (Tim Efektif dan Pengelolaan Stakeholder)... 34
F. Rencana Marketing Sektor Publik...................................... 35
G. Potensi Kendala dan Rencana Solusi................................ 36
H. Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi...............
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. Capaian Tahapan Rencana Strategis................................. 39
B. Implementasi Strategi Marketing........................................ 60
C. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran.......................... 62
BAB IV PENUTUP 64
A. Lesson Learnt.................................................................... 64
B. Kesimpulan........................................................................ 65
C. Saran.................................................................................
vii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Output dan Outcome 24
2. Tahapan Perubahan Rencana Strategi 27
3. Milestone dan Tahapan Kegiatan 30
4. Peran Tim Efektif 33
5. Pengelolaan Stakeholder 36
6. Potensi Kendala dan Solusi 41
7 . Strategi Pengembangan Kompetensi Diri, Organisasi Dan Stakeholder 42
8. Pengaruh Stakeholder 69
9. Analisis Stakeholder 72
10. Stakeholder Promotors 72
11. Stakeholder Latens 73
12. Stakeholder Defenders 74
13. Stakeholder Apathetics 74
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1
1. Peta Kabupaten Tabanan 2
2. Sawah Jatiluwih 9
3. Alur Pikir Area Perubahan 12
4. Optimalsasi Penerapan TIK 33
5. Peta Stakeholder 40
6,7,8,9. Menghadap Mentor menerima arahan dan bimbingan 43
10,11,12,13. Menetapkan Tim Kerja 46
14,15,16. Rapat Koordinasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder 48
17,18,19,20. Melaksanakan Rapat untuk Pengumpulan Data
21,22,23,24,25. Rapat Menyusun Desain / Buku Pedoman 50
Rancangan DEWISRI dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder 52
26,27. Rapat Menyusun Kajian / Telaahan Staf dan pembuatan 53
Ranperbup DEWISRI 55
28,29,30. Rapat Finalisasi penyusunan Buku Pedoman DEWISRI
31,32. Rapat Harmonisasi draf Perbup DEWISRI dengan Tim Harmonisasi 56
Perda, Perbup dan Produk Hukum lainnya di Ruangan Bagian Hukum Setda Tabanan 57
33. Mengajukan Draf Rancangan Perbup DEWISRI yang sudah diperbaiki
60
ke Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk difasilitasi & diperbaiki
34,35,36,37. Mempresentasikan dan memproses Usulan draf Desain / Rancangan
Buku Pedoman DEWISRI kepada Bapak Bupati
38,39,40,41. Launching 8 Inovasi Perangkat Daerah dalam rangka
mendukung program Bupati Tabanan “Ngantor di Desa“
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Gambar Halaman
1. Menghadap Mentor menerima arahan dan bimbingan ………………………….40
2. Menetapkan Tim Kerja ………………………………………………………….43
3. Rapat Koordinasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder …………………….45
4. Melaksanakan Rapat untuk Pengumpulan Data ………………………………...47
5. Rapat Menyusun Desain / Buku Pedoman Rancangan DEWISRI dengan
Perangkat Daerah dan Stakeholder ……………………………………………...49
6. Rapat Menyusun Kajian / Telaahan Staf dan pembuatan
Ranperbup DEWISRI …………………………………………………………...51
7. Rapat Finalisasi penyusunan Buku Pedoman DEWISRI ………………………………...52
8. Rapat Harmonisasi draf Perbup DEWISRI dengan Tim Harmonisasi Perda, Perbup
dan Produk Hukum lainnya di Ruangan Bagian Hukum Setda Tabanan ……………….....54
9. Mengajukan Draf Rancangan Perbup DEWISRI yang sudah diperbaiki
ke Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk difasilitasi & diperbaiki ………..56
10. Mempresentasikan dan memproses Usulan draf Desain / Rancangan
Buku Pedoman DEWISRI kepada Bapak Bupati ……………………………………….56
11. Perbup DEWISRI Hasil Fasilitasi dan Perbaikan dari Kemenkum & HAM dan Biro
Hukum Setda Provinsi Bali ditandatangani oleh Bupati Tabanan ………………………...59
12. Launching 8 Inovasi Perangkat Daerah dalam rangka
mendukung program Bupati Tabanan “Ngantor di Desa“ ……………………...62
x
Ringkasan Eksekutif
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
dengan susunan organisasi terdiri dari : Sekretaris Daerah, Asisten – Asisten, Bagian-bagian,
Sub Bagian dan Jabatan fungsional
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten -
Asisten, terdiri dari :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum.
Masing-masing Asisten di Sekretariat Daerah mempunyai lingkup tugas pada bidang yang
berbeda namun secara umum melaksanakan tugas sekretaris daerah dalam hal penyusunan
kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan
administratif.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Sekretaris
daerah dalam perumusan dan penyusunan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan
program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan
urusan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan kerja sama daerah dan bidang Hukum.
Masalah yang sering muncul dan menjadi isu strategis pada Asisten Pemerintahan
dan Kesra adalah koordinasi dan fasilitasi Program Kerja dalam merumuskan Kebijakan
yang masih lambat dan perlu ditingkatkan antara Pemerintah Kabupaten dengan Perangkat
Daerah, para Camat, Pemerintah Desa, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, dan
lembaga kemasyarakatan lainnya
Menyikapi masalah ini, Asisten Pemerintahan dan Kesra melakukan terobosan
Inovasi yaitu Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabanan, berupa layanan e office, e koordinasi, e meeting, e planning, e
budgeting, e monev, dan system elektonik lainnya untuk mempercepat dan mempermudah
dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Output dari inovasi ini adalah membantu memfasilitasi Perangkat Daerah, Camat
Kerambitan dan para Perbekel di Kecamatan Kerambitan untuk menyediakan Buku
Pedoman / Desain Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan
Kabupaten Tabanan dan memfasilitasi dalam pembuatan Perbup yang mengatur tentang
Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi. Dalam jangka pendek ini Perbup tentang
xi
Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi sudah ditandatangani Bupati.
Sedangkan outcome atau hasil yang diharapkan adalah Desain Pengembangan Desa Wisata
Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam
pengembangan Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan lain. Keberlanjutan dari
Pelaksanaan Proyek Perubahan untuk jangka menengah adalah terwujudnya Desa Wisata
Terintegrasi ( DEWISRI ) berbasis kearifan local dengan penerapan Teknologi Informatika
di Kecamatan Kerambitan. Dalam jangka panjang, Desa Wisata Terintegrasi akan
dikembangkan ke Kecamatan lainnya di Kabupaten Tabanan dengan mengacu pada
DEWISRI yang sudah diterapkan di Kecamatan Kerambitan.
xii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan dalam
peningkatan perekonomian nasional. Sebagai sektor yang memiliki posisi strategis
guna memajukan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian khusus
untuk menunjang pariwisata agar bisa berperan besar dalam memompa
perekonomian nasional. Karena pariwisata bisa memberikan dampak yang signifikan
terhadap pendapatan negara dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Hal ini
sejalan dengan Tema PKN Tk. II Angkatan XXIX Tahun 2022 yang mengambil
Tema “Strategi Membangun Kepemimpinan Digital Dalam Mewujudkan
Kepariwisataan Semesta Berencana”
Gambar 1 :
Peta Kabupaten Tabanan
Kabupaten Tabanan dari
tahun 2021 hingga Tahun 2026
memiliki cita-cita dan harapan
sebagaimana tercermin dalam
Visi Pemerintah Kabupaten
Tabanan yakni “Nangun Sat
Kerthi Loka Bali Melalui Pola
Pembangunan Semesta
Berencana di Kabupaten Tabanan
Menuju Tabanan Era Baru :
Aman, Unggul, Madani (AUM)”.
Visi di atas dijabarkan ke dalam
Misi yang merupakan
serangkaian cara atau langkah-
langkah yang harus dilakukan
guna mewujudkan Visi. Pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan ditempuh
melalui 3 (misi), sebagai berikut:
1
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman
dalam perikehidupan (Aman);
Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan
dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul);
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian
secarasosial- ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan
(Madani);
Untuk mewujudkan ketiga Misi tersebut, diperlukan komitmen dan peran
serta seluruh pemangku kepentingan (steakholders) antara lain Pemerintah
Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan.
Gambar 2 :
Sawah Jatiluwih
Kabupaten
Tabanan terkenal
akan julukannya
sebagai lumbung
berasnya Bali. Hal
ini tidak terlepas
dari kondisi daerah
yang masih
bertumpu pada
sektor pertanian
sebagai sektor
andalan dan
didukung oleh
sektor-sektor
lainnya yang saling melengkapi secara terpadu. Selain mengandalkan pertanian,
Kabupaten Tabanan juga merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Bali yang
mana Tanah Lot dan Ulun Danu Beratan sebagai maskot pariwisata Bali berlokasi di
Kabupaten Tabanan.
Berdasarkan data statistik, dalam kondisi normal pariwisata menyumbangkan
hampir 25% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan. Pentingnya
kedudukan sektor pariwisata mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menempatkan
2
sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Tabanan,
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Tabanan. Potensi Potensi Lokal yang
ada di Desa di Kabupaten Tabanan perlu didata, diperhatikan dan diberikan biaya
agar bisa bangkit dengan baik, untuk mendukung pengembangan Ekowisata di
Kabupaten Tabanan. Hal ini sesuai dengan Sub Tema PKN Tk. II Angkatan XXIX
Tahun 2022 yaitu “Pengembangan Ekowisata Berbasis Potensi Lokal”.
Pengembangan Ekowisata di Desa ini, tentunya harus tetap bersinergi dengan sektor
lainnya.
Telah kita ketahui bersama bahwa, faktor – faktor yang perlu diperhatikan
dalam pengembangan ekowisata pada satu kawasan yaitu faktor keamanan, faktor
SDM masyarakat, faktor tenaga kerja, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor
data yang terintegrasi, faktor lingkungan, faktor fasilitas sarana dan prasarana dan
factor pelayanan kesehatan. Faktor keamanan, factor Pendidikan dan faktor factor
lainnya, antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga perlu adanya
koordinasi yang baik, agar pengembangan ekowisata berbasis potensi local dapat
berjalan dengan baik.
Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Kecamatan dan Pemerintah
Kabupaten dalam menjalankan Kebijakan Daerah dan Program program Daerah
sangat perlu dilaksanakan sebaik baiknya. Apabila koordinasi berjalan lancar, maka
Kebijakan dan Program program Daerah akan cepat sampai dan cepat dapat
dilaksanakan sampai ke Desa Desa, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Tabanan dapat segera terwujud.
Peran serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabanan,
sangat penting untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan,
mengingat tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam melaksanakan
Kebijakan Pemerintah Daerah, yaitu membantu mengkoordinasikan dan
memfasilitasi para Perangkat Daerah, para Kepala Bagian, para Camat dan para
Perbekel dalam melaksanakan Kebijakan Daerah dan Program program Daerah.
B. Masalah, Area Perubahan dan Gagasan Inovasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tabanan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor
3
68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa, Sekretariat Daerah dipimpin oleh
seorang Sekretaris Daerah yaitu unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati
dalam penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif. Sekretaris Daerah
dalam melakksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Asisten dan para Kepala
Bagian, serta bertanggung jawab kepada Bupati.
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
dengan susunan organisasi terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten – Asisten.
3. Bagian-bagian.
4. Sub Bagian.
5. Jabatan fungsional
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, Sekretaris Daerah dibantu
oleh Asisten - Asisten, terdiri dari :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum.
Masing-masing Asisten di Sekretariat Daerah mempunyai lingkup tugas pada
bidang yang berbeda namun secara umum melaksanakan tugas sekretaris daerah dalam
hal penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan
pelayanan administratif.
Dalam bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah
dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas membantu
Sekretaris daerah dalam perumusan dan penyusunan kebijakan daerah, koordinasi
pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan
penyelenggaraan urusan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, hukum, kerja
sama daerah dan kesejahteraan rakyat serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan
perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang tata pemerintahan, hukum,
kesejahteraan rakyat dan kerjasama daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
4
b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesra;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang tata pemerintahan,
hukum, kesra dan kerja sama;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata
pemerintahan, hukum dan kerja sama;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang kesra;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang tata
pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya;
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang
tugasnya;
h. Melakukan pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;
k. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran
dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; dan
m. Menginventarisasi permasalahan dan mengupayakan alternatif pemecahannya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 Bagian di Setda Tabanan, yaitu :
a. Bagian Tata Pemerintahan.
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
c. Bagian Hukum, dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Lingkup Dinas dan Badan yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan
dan Kesra adalah :
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c.Dinas Pendidikan;
d. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
5
e.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f. Dinas Kebudayaan;
g. Dinas Pariwisata;
h. Dinas Kesehatan;
i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
j. Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
l. Dinas Tenaga Kerja;
m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
o. Sekretariat Dewan.
Asisten Pemerintahan dan Kesra senantiasa berusaha meningkatkan kinerjanya
agar dapat menyelesaikan kondisi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Hal
ini sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan “Nangun Sat Kerthi Loka
Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan
Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani ( AUM ) .Menyikapi
hal ini, tentunya Asisten Pemerintahan dan Kesra memerlukan keterlibatan, kolaborasi
dan sinergitas dengan berbagai stakeholder, baik dengan para Perangkat Daerah,
maupun dengan masyarakat. Peran serta Stakeholder dalam penyelenggaraan dan
pembangunan di Daerah merupakan factor yang sangat penting untuk suksesnya
pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan ke Masyarakat, Hal ini
sejalan dengan pelaksanaan kebijakan publik dalam melakukan pelayanan pada era
New Public Govenance.
1. Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan.
Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu, “Tabanan Era Baru
yang Aman, Unggul, Madani (AUM)” dan berdasarkan salah satu tugas dan fungsi
Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu Melaksanakan pelayanan administrasi,
merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan fasilitasi mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada Perangkat
Daerah untuk mewujudkan pelayanan Publik kepada masyarakat perlu ditingkatkan
agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencapaian Visi Pemerintah
6
Kabupaten Tabanan, yaitu khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang professional, transparan, adaptif, akuntabel dan berkinerja tinggi .
a. Kondisi Saat Ini
Berdasarkan kondisi yang berkembang saat ini, baik kondisi SDM maupun
sarana dan prasarana kerja, kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsi Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, teridentifikasi beberapa permasalahan yang
ada di Sekretariat Daerah Tabanan, sebagai berikut :
1) Dalam melakukan koordinasi program dan merumuskan kebijakan antara
Asisten dengan Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan
dan Kesra masih lambat dan perlu ditingkatkan, karena pada saat OPD
mendadak dibutuhkan untuk memberikan keputusan dan membuat kajian
teknis pada pimpinan kadang kadang tidak bisa hadir. Hal ini menyebabkan
pemerintahan yang kurang efektif dan efesien.
2) Koordinasi dan membina hubungan kelembagaan dengan Instansi Vertikal
maupun dengan unsur Forkopimda dan lembaga / Instansi pemerintah lainnya
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah masih lambat dan sangat
perlu ditingkatkan untuk menjalin hubungan yang harmonis
3) Pelayanan administrasi, merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan
fasilitasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan kepada Perangkat Daerah masih lambat, sehingga perlu
ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan Publik kepada masyarakat,
dimana pada saat ini dinilai masih kurang dan perlu diperbaiki.
4) Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
yaitu membina dan mengendalikan perumusan rencana, pelaksanaan program
dan kegiatan-kegiatan pada Bagian-Bagian dibawah koordinasinya yaitu di
bidang Pemerintahan dan Kerja Sama, Hukum dan HAM dan Kesejahteraan
Rakyat, masih lambat dan sangat perlu ditingkatkan untuk mewujudkan
pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berkinerja tinggi
5) Koordinasi dan Fasilitasi dalam merumuskan Kebijakan dan Program
Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah, para Camat dan Perangkat
Desa masih lambat dan perlu ditingkatkan.
6) Rendahnya Sumber Daya Manusia terutama dibidang Teknologi Informatika
di Sekretariat Daerah Tabanan terutama di lingkup Asisten Pemerintahan dan
Kesra menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian utama dan perlu
7
ditingkatkan, mengingat dalam banyak hal, sumber daya manusia sering kali
menjadi faktor penentu dalam keberhasilan suatu program yang direncanakan
pemerintah daerah.
7) Koordinasi dan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan
organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan lembaga
kemasyarakatan lainnya masih lemah dan perlu ditingkatkan.
8) Adanya kesenjangan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur Jaringan
TIK yang belum memadai antar wilayah yaitu, antar Kota, Kecamatan dan
Desa di Kab. Tabanan;
9) Kurangnya dana untuk membuat Infrastruktur Jaringan TIK yang memadai
agar tidak terjadi kesenjangan antara Kota, Kecamatan dan Desa
b. Kondisi yang diharapkan
Memperhatikan dari masalah yang paling prioritas yang dihadapi saat ini di
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, maka kondisi yang diharapkan saat ini
adalah : “Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi yang baik dan cepat dalam
merumuskan Kebijakan dan Program Kerja antara Pemerintah Kabupaten
dengan Perangkat Daerah, para Camat dan Pemerintah Desa melalui
Teknologi Informatika dan Komunikasi untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik ( good governace ) yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif,
transparan, akuntabel dan berkinerja tinggi dengan didukung oleh sumber
daya manusia yang cerdas dan berkualitas tinggi serta menguasai Teknologi
Informatika dan Komunikasi”.
2. Area Perubahan
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan kesepakatan area perubahan
pada saat membangun komitmen bersama, maka area organisasi yang paling
bermasalah saat ini dan perlu segera dibenahi adalah “Koordinasi dan fasilitasi
masih lambat dan perlu ditingkatkan dalam merumuskan Kebijakan dan
Program Kerja antara Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah, para
Camat, Pemerintah Desa, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, dan
lembaga kemasyarakatan lainnya”
Dari masalah yang dihadapi sekarang di Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabanan, maka Kondisi yang diharapkan yaitu, “terwujudnya koordinasi dan
fasilitasi yang baik dan cepat dalam merumuskan Kebijakan dan Program
8
antara Pemerintah Kabupaten dengan Perangkat Daerah, para Camat dan
Pemerintah Desa melalui Teknologi Informatika dan Komunikasi untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik ( good governace )” yaitu pemerintahan
yang efektif, efisien, adaptif, transparan, akuntabel dan berkinerja tinggi dengan
didukung oleh sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas tinggi serta
menguasai Teknologi Informatika dan Komunikasi, sehingga diperlukan suatu
Inovasi untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan.
Gambar 3 :
Alur Pikir Area Perubahan
Kondisi saat ini INOVASI Kondisi yang
diharapkan
Koordinasi dan
fasilitasi masih Terwujudnya
lambat dan perlu koordinasi dan
ditingkatkan dalam fasilitasi yang baik
merumuskan dan cepat untuk
Kebijakan dan mewujudkan good
Program Kerja
Governance
3. Gagasan Inovasi.
Memperhatikan isu – isu strategis dan pokok permasalahan pada kondisi saat
ini, maka perlu dibuat dan diterapkan suatu inovasi baru yang akan menjadi fokus
kami pada Asisten Pemerintahan dan Kesra di Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabanan untuk mewujudkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.
a) Inovasi Area Perubahan
“Suatu tawaran Inovasi menarik yang akan diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesra dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program dengan Para
Perangkat Daerah (PD), Para Kepala Bagian, Para Camat, Para Perbekel serta
dengan Masyarakat, dalam mewujudkan Desa Wisata Terintegrasi (
DEWISRI) Menuju Tabanan Era Baru.
9
Tawaran Inovasi ini bertujuan agar penyelanggaraan Pemerintahan
Daerah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien
serta berkinerja tingggi “
Solusi Inovasi yang di tawarkan tersebut adalah :
“Optimalisasi Penerapan TIK Untuk Menunjang Tugas Dan Fungsi
Asisten Pemerintahan Dan Kesra Dalam Mewujudkan Desa
Wisata Terintegrasi (DEWISRI)”.
Optimalisasi Penerapan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)
memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik ( Good Governance ) yaitu, pemerintahan yang efektif,
efisien, adaptif, transparan, terbuka, fartisipatif, inovatif, akuntabel dan berkinerja
tinggi, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan
urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.
b) Optimalisasi Penerapan TIK
Optimalisasi disini adalah berusaha memaksimalkan hasil suatu pekerjaan
melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menerapkan Teknologi
Informatika dan Komunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan
Perpres Nomor 95 Tahun 2018, tentang SPBE, bahwa sistem ini berusaha
mendorong dan memperbaiki sistem pekerjaan yang sebelumnya manual, kemudian
dengan Teknologi Informatika dan Komunikasi dirubah menjadi sistem digital yang
on-line, dengan tujuan suatu pekerjaan bisa dilaksanakan lebih cepat dan lebih baik,
sehingga apa yang diharapkan bisa berhasil dengan baik sesuai dengan rencana yang
ditetapkan.
Optimalisasi Penerapan TIK ini adalah untuk Menunjang Tugas dan Fungsi
Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah,
para Kepala Bagian, Para Camat, Para Perbekel dan masyarakat untuk mewujudkan
Desa Wisata Terintegrasi (DEWISRI) di Kec. Kerambitan.
Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak
terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait
dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan transfer/pemindahan informasi
antar media Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan payung besar
triminologi yang mencakup semua keperluan teknis untuk memperoses dan
10
menyampaikan sebuah informasi. Teknologi ini memiliki dua aspek, yaitu teknologi
informasi dan teknologi komunikasi.
Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses,
pemakian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi, serta manipulasi informasi.
Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemakaian alat
bantu untuk memperoses serta mentransfer dara dari perangkat satu ke perangkat
lainnya.
Oleh sebab itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua buah
konsep yang tidak terpisahkan, istilah TIK ada setelah adanya perpaduan antara
teknologi komputer (perangkat keras ataupun lunak) dengan teknologi komunikasi
pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan teknologi tersebut berkembang sangat pesat
melampaui bidang teknologi lainnya. Penerapan Teknologi ini pada pemerintahan
yang berbasis elektronik kemudian melahirkan suatu jargon yaitu kata kata teknis
yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi atau kelompok tertentu.
Jargon Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menerapkan
Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) kemudian dikenal dengan nama
jargon “ e “, seperti : e book, e learn, e meeting, e planning, e budgeting, e office,
e koordinasi, e hibah, e LKPJ dan e LPPD serta yang lainnya.
c) Inovasi Optimalisasi Penerapan TIK
Seperti dijelaskan diawal, dan memperhatikan isu – isu strategis yang ada,
maka perlu dibuat dan diterapkan suatu inovasi baru yang akan menjadi fokus kami
pada Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk mewujudkan kebijakan dan program-
program yang ingin dicapai, yaitu :
11
Gambar 4 :
Optimalisasi Penerapan TIK
Layanan : Layanan : Bagian-bagian
-E-Meeting - Hukum
-E-Planning -E-Office - Tapem
-E-Budgeting -E-Koordinasi - Kesejahteraan
-E-Monev - Bupati +
-E-Hibah Wabup Rakyat
-E-Meeting - Forkopinda
-E-Office - Sekda Layanan :
-E-Koordinasi
Optimalisasi -E-LKPJ + E-
- Para Perangkat Penerapan LPPD
Daerah
TIK -E-Bansos + E-
- Para Camat Sarin Canang
- Para Perbekel
-E-Meeting
dan Perangkat -E-Office
Desa -E-Koordinasi
-E-Perda + E-
Layanan : - Organisasi
Masyarakat Perbup
-E-Pengaduan -E-Media Massa
Masyarakat - Pengusaha
- Perorangan
-E-Pendidikan
-E-Kesehatan
-E-Perijinan
12
Melihat dari bagan tersebut diatas, Inovasi Optimalisasi penerapan TIK dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Dalam melaporkan tugas tugas yang dilaksanakan oleh Asisten kepada pimpinan
( Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ) dan dalam melakukan koordinasi untuk
membina hubungan kelembagaan dengan Instansi Vertikal, Forum Kopinda (
Forkopinda ) dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan
menggunakan e koordinasi, e meeting, e office, e surat, dan yang lainnya
2. Dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas kepada para Perangkat
Daerah, para Camat dan Pemerintah Desa yang berada dilingkup koordinasinya,
Asisten berusaha memaksimalkan fungsi dan penggunaan teknologi Informatika
dan Komunikasi yang sudah ada dan menerapkan yang baru pada PD tersebut,
seperti : e planning, e budgeting, e monev, e koordinasi, e meeting, e hibah, e
office,dan yang lainnya.
3. Asisten melakukan koordinasi dan mendistribusikan tugas tugas kepada para
Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasinya dengan memaksimalkan
teknologi yang sudah ada dan menerapkan teknologi baru yang belum bisa
diterapkan sampai saat ini seperti : e meeting, e office, e LKPJ dan e LPPD di
Bagian Tata Pemerintahan, e meeting, e office, e Sarin Canang , e Hibah-Bansos
di Bagian Kesra dan e meeting, e office, e Perda dan e Perbup di Bagian Hukum.
4. Asisten sebagai wakil Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dan
pelayanan publik kepada organisasi masyarakat dan perorangan dengan
menerapkan e Pengaduan, e meeting, e koordinasi, dan yang lainnya sesuai
dengan kebutuhan.
C. Lesson Learnt VKN yang Diadopsi/Diadaptasi dalam Proyek
Perubahan.
Memperhatikan hasil Benchmarking di Obyek Wisata Kintamani, Kabupaten
Bangli dan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat – NTT yang baru baru ini
dilaksanakan, terdapat beberapa hal penting dan menarik yang bisa disampaikan
terkait dengan proyek perubahan ini yaitu :
1. Adanya sistem kerja sama antara Pengelola Obyek Wisata dengan Stakeholder
yang ada termasuk dengan para Perangkat Daerah yang dituangkan dalam suatu
13
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama guna mensukseskan Program
Pariwisata di kedua Kabupaten tersebut. Perjanjian Kerjasama ini akan
memberikan ikatan yang kuat bagi stakeholder yang terlibat didalamnya dan
mempunyai rasa tanggung jawab yang besar apabila apa yang dituangkan dalam
perjanjian itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan bisa kena sanksi bagi
yang gagal melaksanakan perjanjian itu.
2. Sistem Keamanan yang kurang ketat juga sangat mempengaruhi tingkat
kunjungan wisata di Daerah itu, karena situasi dan kondisi Daerah yang aman
akan bisa memberikan rasa senang dan nyaman bagi tamu baik domestik ataupun
dari manca negara yang berkunjung di Daerah Wisata tersebut, begitu juga
sebaliknya.
3. Koordinasi antara Perangkat Daerah dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa,
masih kurang dan sangat lambat, karena situasi medan yang banyak lembah dan
berbukit bukit. Medan yang banyak lembah dan berbukit sangat menghambat
koordinasi, apalagi tidak didukung oleh SDM yang professional dan tidak
menguasai Teknologi Informatika, menyebabkan Koordinasi antar Perangkat
Daerah dengan Kecamatan dan Desa semakin lambat, sehingga sangat perlu
ditingkatkan.
4. Hasil hasil Kerajinan masih sederhana, Seni Budaya juga belum berkembang,
Adat dan Tradisi masih primitif dan terkebelakang, sehingga sangat perlu
dikembangkan dan dipromosikan dengan para wisatawan.
Melihat dari keunggulan dan kelemahan tersebut diatas, hemat kami
Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu mengadopsi dan mengadaptasikan
keunggulan dan kelemahan tersebut dengan menerapkan pada Pengembangan Desa
Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan, yaitu bekerjasama dengan para
stakeholder dan Pemerintah Desa dalam membangun Desa Wisata Terintegrasi ini.
Sistem Kerjasama di Desa dalam pengelolaan Obyek Wisata, agar dituangkan
dalam suatu Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja
Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa atau Pemangku
kepentingan dalam bidang pariwisata, sehingga bisa memberikan ikatan yang kuat
dan rasa tanggung jawab yang besar kepada para stakeholder dan Pemerintah Desa
yang terikat dalam perjanjian itu. Pemerintah Desa bisa lebih Mandiri dalam
mengelola obyek Wisata dengan membuat Inovasi dan terobosan terobosan baru
untuk mengembangkan Daerah Wisata yang ada di Desanya, seperti pengembangan
14
wisata alam pegunungan, air terjun, sungai, ataupun wisata lainnya yang bisa
dipromosikan pada wisatawan.
Mengenai masalah keamanan di lokasi yang dikunjungi, sangat perlu kita
evaluasi dan tidak perlu dicontoh dan diterapkan di Kabupaten Tabanan untuk
menjaga keamanan di Kawasan Desa Wisata Terintegrasi. Dapat dibayangkan,
apabila pada Desa Wisata itu tidak aman dan sering terjadi konflik sosial yang
mengakibatkan sampai terjadinya korban, baik pembunuhan ataupun perampokan,
apalagi sampai terjadi konflik internal antar Desa, maka kasus seperti ini akan bisa
mencuat menjadi kasus Nasional, bahkan jika di siarkan di media sosial akan
menjadi kasus Internasional. Melihat situasi seperti itu, kunjungan wisata ke Desa
Desa Wisata menjadi menurun dan dampaknya terhadap Daerah Pariwisata lainnya
seperti, Bedugul, Alas Kedaton dan Tanah Lot akan menurun drastis. Menyikapi
penjelasan tersebut diatas, masalah keamanan merupakan hal yang paling penting
diterapkan dan harus mendapat prioritas pertama dalam pengembangan pariwisata.
Koordinasi yang lambat antara Perangkat Daerah dengan Kecamatan dan
Pemerintah Desa sangat perlu ditingkatkan seperti yang dialami di Kabupaten
Tabanan karena koordinasi yang baik dan cepat akan mempercepat terlaksananya
pembangunan di Kabupaten Tabanan dan Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan
menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani segera bisa terwujud.
Hasil kerajinan yang masih sederhana perlu dikembangkan dan perlu ada
Inovasi untuk membuat karya karya yang lebih baik dengan menyesuaikan pada
perkembangan jaman. Demikian juga Adat Istiadat dan Tradisi sangat perlu
ditampilkan dan dipromosikan dengan baik agar menjadi lebih terkenal, sehingga
bisa menarik wisatawan asing berkunjung ke Daerah tersebut Seperti halnya di Pulau
Bali, bahwa adat istiadat, tradisi dan agama ini yang menyebabkan Bali lebih
terkenal dan banyak dikunjungi oleh Wisatawannya.
15
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
A. Deskripsi Proyek Perubahan
Sesuai dengan judul dari Proyek Perubahan ini, yaitu Strategi Koordinasi
untuk mewujudkan Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan,
pelaksanaan proyek perubahan ini mengambil lokus di Kawasan Pembangunan
Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan yang terdiri dari 15 Desa
Wisata, yaitu : Desa Tibubiu, Kelating, Penarukan, Belumbang, Tista, Kerambitan,
Pangkung Karung, Kukuh, Baturiti, Meliling, Sembung Gede, Samsam, Batuaji,
Kesiut dan Timpag.
Seluruh Desa ini, secara bertahap akan dikembangkan menjadi Desa Wisata
Terintegrasi dan Kecamatan Kerambitan dipilih sebagai Pilot Proyek, untuk
selanjutnya dalam jangka panjang akan dikembangkan ke Kecamatan lainnya.
Rencana pelaksanaan dari proyek perubahan ini adalah bagaimana kami berdelapan
( 8 0rang ) yang ikut dalam PKN Tk. II bisa mensukseskan Pembangunan dan
Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan, sehingga
DEWISRI ini benar benar bisa terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat.
Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah membangun koordinasi dan
dukungan antara Perangkat Daerah dengan stakeholder yang ada di Kecamatan dan
Desa, karena stakeholder ini sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan
Desa Wisata di Kecamatan Kerambitan.
Kami ber-delapan sebagai Perangkat Daerah akan membawa program yang
berbeda sesuai dengan tupoksi masing masing dengan membawa tujuan yang sama,
yaitu mensukseskan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Terintegrasi
(DEWISRI) di Kecamatan Kerambitan.
B. Tujuan dan Manfaat.
Inovasi dari Proyek Perubahan ini adalah Optimalisasi Penerapan Teknologi
Informatika dan Komunikasi (TIK ) untuk menunjang tugas Asisten Pemerintahan
dan Kesra dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan memfasilitasi
16
Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kebijakan dan Program program yang telah
direncanakan.
1. Tujuan.
Adapun tujuan Inovasi dari Proyek Perubahan ini, dapat dilihat dalam jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai berikut :
a. Jangka pendek
1) Membuat Buku Pedoman / Desain Pengembangan Desa Wisata
Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.
2) Membuatkan regulasi berupa Perbup yang mengatur tentang
Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi.
3) Mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan aksi proyek perubahan
4) Mendapatkan pemetaan solusi atas permasalahan yang terjadi
b. Jangka menengah
1) Mengoptimalkan berbagai aplikasi dan membuat kebijakan untuk
menggunakan Aplikasi yang layak dan mendukung Pengembangan Desa
Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan.
2) Menyediakan video tutorial penggunaan aplikasi
3) Mensosialisasikan dan mengimplementasikan aplikasi tersebut kepada
masyarakat di Kecamatan Kerambitan
4) Memonitor dan mengevaluasi penerapan Perbup yang mengatur tentang
Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan.
c. Jangka panjang
1) Memonitor dan mengevaluasi penerapan berbagai Aplikasi sudah ada dan
Aplikasi yang baru dibuat untuk mendukung Pengembangan Desa Wisata
Terintegrasi di Kabupaten Tabanan.
2) Mengevaluasi penerapan Perbup yang mengatur tentang Desa Wisata
Terintegrasi di Kabupaten Tabanan.
3) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dibidang TIK di Kab. Tabanan.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kabupaten Tabanan.
5) Memonitor dan mengevaluasi Aplikasi aplikasi yang sudah diterapkan,
agar dapat membantu masyarakat dalam mempromosikan Pariwisata dan
Destinasi Pariwisata yang baru serta dapat mempromosikan produk
produk UMKM di Desa.
6) Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
tepat guna dan tepat sasaran.
17
2. Manfaat.
Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya inovasi mengoptimalkan
penerapan TIK pada proyek perubahan sebagai berikut:
a. Bagi Internal:
1. Mempermudah dalam merumuskan kebijakan dan program daerah dari
proses perencanaan sampai Pelaporan.
2. Mempercepat koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah, para Camat
dan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi.
3. Mempermudah monitoring, evaluasi, dan pembinaan dalam pelayanan publik
b. Bagi Eksternal :
1. Kualitas Pelayanan publik menjadi meningkat dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat Desa menjadi berkembang.
2. Potensi Desa, Pemasaran dan Percepatan akses Promosi Desa Wisata dan
produk produk Bumdes dapat meningkat
3. Dapat memperlancar penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) sehingga pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa dapat
lebih transparan dan akuntabel.
4. Pelayanan dengan menerapkan TIK akan mendorong peningkatan
layanan publik di desa-desa dan mempermudah Perangkat Desa untuk
melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data2.
C. Output dan Outcome.
Keberhasilan dari pelaksanaan rancangan proyek perubahan ini dapat diukur
dengan beberapa indikator kinerja, yaitu output dan outcome sebagai berikut :
Perubahan yang Tabel 1: Outcome
ingin diwujudkan Output dan Outcome
Output
Jangka Pendek 1. Tersedianya Buku Pedoman / 1. Desain ini dapat dijadikan
Desain Pengembangan Desa Wisata sebagai acuan dalam
Terintegrasi di Kecamatan
pengembangan Desa
Kerambitan Kabupaten Tabanan.
Wisata Terintegrasi.
2. Tersedianya Perbup yang 2. Adanya kepastian hukum
mengatur tentang Pengembangan yang ditaati oleh
Desa Wisata Terintegrasi masyarakat, sehingga
terjadinya tertib hukum.
18
Jangka Menengah 1. Optimalnya penerapan berbagai 1. Pelayanan Publik akan
Aplkasi yang didukung oleh menjadi lancar dan
aplikasi yang baru dalam mempermudah masyarakat
Pengembanagn Desa Wisata melakukan koordinasi dan
Terintegrasi di Kecamatan mempromosikan Desa
Kerambitan. Wisata.
2. Adanya kepastian hukum
2. Memonitor dan mengevaluasi yang ditaati oleh masyarakat,
Penerapan Perbup yang mengatur sehingga terjadinya tertib
tentang Desa Wisata Terintegrasi hukum.
di Kecamatan Kerambitan.
Jangka Panjang 1. Terwujudnya Desa Wisata
dengan berbagai aplikasi 1. Tersedianya pelayanan publik
yang mendukung yang mudah dan cepat dengan
menerapkan TIK
Pengembanagn Desa Wisata
Terintegrasi di Kabupaten
Tabanan. 2. Terwujudnya Desa Wisata
2. Tersedia dan diterapkannya Terintegrasi yang
Perbup yang mengatur menerapkan TIK di masing
tentang Desa Wisata masing Kecamatan
Terintegrasi di Kabupaten
Tabanan.
D. Tahapan Perubahan Rencana Strategis
Pelaksanaan proyek perubahan ini mengambil lokus di Kawasan
Pembangunan Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan yang terdiri dari
15 Desa Wisata, yaitu : Desa Tibubiu, Kelating, Penarukan, Belumbang, Tista,
Kerambitan, Pangkung Karung, Kukuh, Baturiti, Meliling, Sembung Gede,
Samsam, Batuaji, Kesiut dan Timpag.
Seluruh Desa ini akan dikembangkan menjadi Desa Wisata Terintegrasi dan
sebagai Pilot Projek di Kecamatan Kerambitan, untuk selanjutnya dalam jangka
panjang akan dikembangkan ke Kecamatan lainnya. Tujuan dalam Proyek
perubahan ini adalah bagaimana kami berdelapan ( 8 0rang ) yang ikut dalam PKN
Tk. II bisa mensukseskan Pembangunan Desa Wisata Terintegrasi di Kecamatan
Kerambitan.
Dalam mewujudkan DEWISRI ini dibutuhkan Kopetensi, yaitu
kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja. Disamping itu dibutuhkan Strategi Kepemimpinan
dan kerjasama dengan Tim Efektif dan Stake Holder untuk memsukseskan Proyek
19
Perubahan ini.
1. Roadmap
Roadmap adalah rencana strategis yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan atau hasil dalam suatu kegiatan. Roadmap dubuat untuk menggambarkan
secara detail hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar suatu kegiatan dapat
berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Adapun rincian tahapan pelaksanaan proyek perubahan ini dapat ditampilkan
dalam roadmap dibawah ini.
20
T
Tahapan Perub
No Tahapan September Oktober B
J
1 Melaksanakan I II III IV I II III IV
koordinasi dan rapat
persiapan 16-21
2 Menetapkan Tim Kerja 19-26
3 Melaksanakan rapat 24-28
Koordinasi antar 19-30
Perangkat Daerah 19-31
Terkait
4 Melaksanakan 24-31
Pengumpulan Data
5 Menyusun draf /
Desain
Rancangan Desa
Wisata Terintegrasi
(DEWISRI)
6 Menyusun
kajian/telahan
staf pembuatan
Ranperbup Desa
Wisata Terintegrasi
7 Rapat menyusun Buku
Pedoman Desa Wisata
Terintegrasi dengan PD
Terkait.
2
Tabel 2 :
bahan Rencana Strategi
Bulan/Minggu IV Desember Output
November I II III
Surat undangan,
I II III daftar hadir, notulen,
Jangka Pendek dokumentasi
SK. Tim Kerja
1-4 Surat undangan,
1-4 daftar hadir,
notulen,dokumentasi
1-11
Rakapitulasi Data
21
Rancangan Buku
Pedoman DEWISRI
/Te1ahan Staf
Draf Rancangan
Perbup. Desa Wisata
Terintegrasi.
Surat undangan,
daftar hadir,
notulen,dokumentasi.
Desain / Rancangan
Buku Pedoman
DEWISRI.
8 Rapat Harmonisasi
draf Perbup DEWISRI
dengan Tim
Harmonisasi Produk
Hukum di Bag,
Hukum dan PD
Terkait.
9 Mengajukan Draf
Rancangan Perbup
DEWISRI yang sudah
diperbaiki ke
Kementerian Hukum
dan HAM Bali untuk
difasilitasi & diperbaiki
10 Mempresentasikan dan
memproses usulan draf
Desain / Rancangan
Buku Pedoman
DEWISRI kepada
Bapak Bupati untuk
dimintakan Tanda
Tangan
11 Draf Rancangan
Perbup DEWISRI
hasil fasilitasi dan
perbaikan dari
Kemenkum & HAM
dan Biro Hukum
Setda Propinsi
Bali dicarikan
Tanda Tangan
Bupati
12 Lounching 8
Inovasi Perangkat
Daerah dalam
rangka
mendukung
2
12-19 Draf Rancangan
15 - 19 Perbup. Hasil
pembahasan dengan
20-24 Bag. Hukum dan PD
25-30 Terkait
28-30 Draf Rancangan
Perbup. Hasil
22 fasilitasi oleh
Kemenkum & HAM Bali
yang sudah diperbaiki
dan disempurnakan
oleh PD
Surat undangan,
daftar hadir,
notulen,dokumentasi
Desain / Buku
Pedoman DEWISRI.
Perbup. Desa Wisata
Terintegrasi
(DEWISRI)
ditandatangangi
Bapak Bupati
program Bupati Ja
Tabanan “Ngantor
di Desa“ J
2
1 Memonitor dan
mengevaluasi
Penerapan Perbup
yang mengatur
tentang Desa Wisata
Terintegrasi di
Kecamatan
Kerambitan.
2 Memonitor dan
mengevaluasi
Penerapan berbagai
Aplikasi yang didukung
oleh Aplikasi Baru di
Desa Wisata
Terintegrasi di
Kecamatan
Kerambitan.
3 Optimalisasi
penerapan TIK di
Desa Wisata
Terintegrasi dan
pembuatan aplikasi
sesuai kebutuhan
1 Mengimplementasikan
Perbup di masing
masing Kecamatan
dan Melaksanakan
Monitoring dan
Evaluasi (Monev)
pelaksanaan Desa
Wisata Terintegrasi di
Kabupaten Tabanan.
angka Menengah Desain / Buku
Desember’22 – Mei’23 Pedoman DEWISRI
Desember’22 – Mei’23 Perbup tentang
DEWISRI sudah
Desember’22 – Mei’23 ditandatangani Bapak
Jangka Panjang
Bupati dan
Juni ‘ 23 -- Juni 2024 Pembaharuan
23 Aplikasi
Aplikasi TIK
Laporan Monev
bulanan
2. Milestone dan Tahapan Kegiatan
Milestone adalah sebuah istilah yang biasa digunakan dalam manajemen
proyek, untuk mempermudah estimasi waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan
adanya milestone, kita dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan durasi
atau waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam suatu proyek, milestone
menjadi tolok ukur waktu yang berupa aktivitas kerja atau dapat dikatakan proyeksi
waktu pengerjaan.
Adapun milestone dari Proyek Perubahan ini, dapat dijelaskan dan dilihat
dalam tabel berikut ini :
Tabel 3 :
Milestone dan Tahapan Kegiatan
No Milestone Kegiatan Waktu Output
pelaksanaan (evidence)
I JANGKA l. Melaksanakan koordinasi Minggu ke-3 Surat undangan,
Oktober’22, daftar hadir, notulen,
PENDEK dan rapat persiapan
16 – 21 dokumentasi
Oktober’22
60 Hari Kerja 2. Menetapkan Tim Kerja Minggu ke-3 SK. Tim Kerja
Oktober’22,
(Oktober — 3. Melaksanakan rapat Surat undangan,
Nopember’ 2 2 ) Koordinasi antar Perangkat 19 - 26 daftar hadir,
Oktober’22 notulen,dokumentasi
Daerah Terkait Rakapitulasi Data
Minggu ke-4
4. Melaksanakan Oktober’22
Pengumpulan Data
24- 28
Oktober’22
Minggu 3 & 4
Oktober’22
5. Menyusun draf / Desain 19 - 30 Rancangan Buku
Rancangan Desa Wisata Oktober’22
Minggu 3 & 4 Pedoman DEWISRI
Terintegrasi (DEWISRI) Oktober’22, sd /Te1ahan
Minggu ke- 1
24
Nopember’22 Staf
19 – 31
Oktober’22, sd
4 Nopember’22
6. Menyusun kajian/telahan Minggu ke-4 Draf Rancangan Perbup.
Oktober’22, Desa Wisata
staf pembuatan
Ranperbup Desa Wisata sd Minggu- 1 Terintegrasi.
Terintegrasi
Nopember’22,
24 Oktober’22
—4
Nopember’22
7. Rapat menyusun Buku Minggu 1 & 2 Surat undangan,
Pedoman Desa Wisata Nopember’22
Terintegrasi dengan PD daftar hadir,
Terkait.
notulen,dokumentasi.
Desain / Rancangan
Buku Pedoman
DEWISRI.
1 — 11
Nopember’22
8. Rapat Harmonisasi draf Minggu – 2 &3 Draf Rancangan Perbup.
Perbup DEWISRI dengan Nopember’22 Hasil pembahasan
Tim Harmonisasi Produk dengan Tim Harmonisasi,
Hukum di Bag, Hukum 12 – 19 Bag. Hukum dan PD
Terkait
dan PD Terkait.
9. Mengajukan Draf Nopember’22
Minggu – 2 &3 Draf Rancangan Perbup.
Rancangan Perbup Nopember’22 Hasil fasilitasi oleh
DEWISRI yang sudah Kemenkum & HAM Bali
diperbaiki ke Kementerian 15 – 19 yang sudah diperbaiki.
Hukum dan HAM Bali Nopember’22
untuk difasilitasi &
diperbaiki
10.Mempresentasikan dan Minggu ke- 4 Desain / Buku
memproses usulan draf Nopember’22 Pedoman DEWISRI.
Desain / Rancangan Di Kecamatan
Buku Pedoman DEWISRI Kerambitan
kepada Bapak Bupati 20 - 24
Nopember’22
untuk dimintakan Tanda
Tangan
11. Dra f Ranc angan Minggu ke - 4 Perbup. DEWISRI
Perbup DEWISRI yang sudah ditanda
hasil fasilitasi dan 25 – 30 tangani Bupati
perbaikan dari Nopember’ 22
Kemenkum & HAM
dan Biro Hukum
Setda Propinsi Bali
dicarikan Tanda
Tangan Bupati
25
12. Lounching 8 Inovasi Minggu ke – 4 Dokumen Foto foto dan
Perangkat Daerah dalam Video Lounching.
rangka mendukung 28 – 30
program Bupati Tabanan Nopember’ 22
“Ngantor di Desa“
2 JANGKA 1. Memonitor dan 1. Perbup DEW ISRI
MENENGAH mengevaluasi Penerapan dan Desain / Buku
Perbup yang mengatur Desember’22 – Pedoman DEWISRI
tentang Desa Wisata Mei’23
Terintegrasi di
Kecamatan Kerambitan.
2. Memonitor dan 2. Aplikasi TIK .
mengevaluasi Penerapan
berbagai Aplikasi yang Desember’22
didukung oleh Aplikasi – Mei’23
Baru di Desa Wisata
Terintegrasi di Kecamatan
Kerambitan.
3. Optimalisasi penerapan 3. Aplikasi TIK
TIK di Desa Wisata Desember’22 –
Terintegrasi dan
pembuatan aplikasi sesuai Mei’23
kebutuhan
3 JANGKA 1. Mengimplementasikan Juni ‘ 23 -- Juni Laporan Monev
PANJANG Perbup di masing masing 2024 bulanan
Kecamatan dan
( lebih dari 12 Melaksanakan
bulan) Monitoring dan Evaluasi
(Monev) pelaksanaan
Desa Wisata Terintegrasi
di Kabupaten Tabanan..
E. Agile Team ( Tim Efektif dan Pengelola Stakeholder )
1. Tim Efektif
Dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan pada tahapan Taking
Ownership, kami telah melakukan diskusi secara terbuka dan intensif dengan para
pemangku kepentingan guna mengkomunikasikan gagasan aksi perubahan dalam
rangka memperoleh dukungan dan juga membentuk tim efektif.
Tim Efektif tersebut adalah mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk
melaksanakan rencana aksi perubahan, termasuk untuk mendayagunakan sumber
daya yang tersedia di Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tabanan.
26
Tabel 4 :
Peran Tim Efektif
NO NAMA PERAN
1. Sebagai atasan langsung untuk memberikan kesepakatan
dan persetujuan atas rancangan aksi perubahan yang
diajukan oleh peserta;
2. Bertindak sebagai pembimbing peserta dengan
sikap profesional;
1 MENTOR 3. Memberikan dukungan penuh kepada peserta pelatihan
dalam mempersiapkan rancangan aksi perubahan
yang akan implementasikan;
4. Memberikan bimbingan serta arahan kepada peserta
dalam merumuskan atau
mengidentifikasi permasalahan krusial
organisasi yang memerlukan terapi melalui rencana
aksi perubahan;
5. Memberikan bimbingan dalam mengatasi kendala yang
muncul selama proses implementasi berlangsung;
6. Membantu peserta dalam memetakan agenda project yang
akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang
akan dilaksanakan;
7. Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas kepada peserta
Pelatihan;
8. Memantau setiap perkembangan aksi perubahannya dengan
meminta progress report setiap minggunya;
9. Memantau capaian peserta sesuai dengan milestones yang
telah ditetapkan oleh peserta;
10. Memberikan dukungan kepada peserta dalam
mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang
diperlukan dalam melakukan implementasi rencana aksi
perubahan; dan
27
11. Memberikan inspirasi bagi peserta
pelatihan dalam melakukan inovasi-
inovasi yang diperlukan.
2 Pemimpin 1. Mempersiapkan / merencanakan dokumen
Proyek /instrument /waktu yang
Perubahan diperlukan dengan baik sebelum
pertemuan dengan mentor;
2. Mengambil inisiatif dalam
mentor dan coach; dialog dengan
3. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan
stakeholders terkait (internal & eksternal).
4. Membuat laporan Rancangan Aksi Perubahan
dikumpulkan ke penyelenggara 1 hari sebelum Seminar
Rancangan Proyek Perubahan
dilakukan.
5. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah
dirancang dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang
dimiliki;
6. Secara aktif melakukan diskusi, bertanya atau melaporkan
perkembangan implementasi proyek perubahan kepada coach;
3 Coach 7. Merujuk pada milestones yang telah ditargetkan dalam
pelaksanaan rencana aksi sebagai dasar pencapaian target
perubahan;
1. Memberikan motivasi dan tantangan - tantangan kepada
peserta dalam aspek substansi aksi perubahan yang akan
dilakukan;
2. Memantau kegiatan peserta selama tahap Membangun
Komitmen Bersama dan selama tahap Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas melalui media teknologi
informasi yang telah disiapkan oleh penyelenggara atau
dengan media lain yang dapat digunakan oleh coach dan
peserta;
28
3. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu
peserta apabila peserta mengalami permasalahan selama
tahap membangun komitmen bersama maupun tahap
penerapan pelatihan kepemimpinan pengawas;
4. Memberikan masukan kepada peserta terkait usulan proyek
perubahan yang sedang dirumuskan pada tahap
membangun komitmen bersama dan tahap penerapan
pelatihan kepemimpinan pengawas;
5. Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan
implementasi rencana aksi perubahan yang disampaikan
peserta bimbingan;
6. Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil coaching
kepada penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan
pengawas; dan
7. Menjadi counsellor pada saat peserta mengalami
kebuntuan dan kurang motivasi.
4 Tim IT 1. Membantu pembuatan aplikasi sesuai kebutuhan,
sosialisasi dan pengembangan
2. Membuat desain aplikasi
3. Membantu membuat petunjuk penggunaan aplikasi yang
mudah dipahami
4. Membantu mengevaluasi efektifitas dan realibilitas
aplikasi
5. Membuat pengembangan Aplikasi
1. Membantu persiapan penyusunan kebutuhan
pembangunan aplikasi
2. Asistensi dan monitoring implementasi aplikasi bagi
5 TIM stakeholders internal maupun eksternal
TEKNIS
3. Membantu dalam Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi
4. Membantu dalam monitoring pelaksanaan dan
penggunaan Aplikasi.
2. Pengelolaan Stakeholder
Berdasarkan uraian tentang Area Organisasi Yang Bermasalah ( Kondisi Saat
Ini ) dan Area Organisasi Yang Menjadi Area Perubahan (Kondisi Yang Diharapkan)
selanjutnya adanya Inovasi pada Area Perubahan, saya Asisten Pemerintahan dan
29
Kesra mengajak Stakeholder untuk mendukung suksesnya Rancangan Proyek
Perubahan ini, agar betul betul bisa tercapai sesuai dengan rencana yang sudah
ditetapkan.
Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas atau individu
manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi dalam
suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mewujudkan tujuan diatas,
kami memerlukan bantuan stakeholder untuk diajak bekerjasama dalam penyelesaian
permasalahan.
Adapun stakeholder stakeholder yang berperan dalam mewujudkan Desa
Wisata Terintegrasi (DEWISRI) di Kecamatan Kerambitan diantaranya :
a) Analisis Stakeholder
Tabel 5 :
Pengelolaan Stakeholder
INTERNAL
2. Deskripsi
Stakeholder
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Stakeholder yang membantu melakukan
Setda Kabupaten Tabanan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dibawah koordinasinya.
2. Asisten Administrasi Umum Setda
Kabupaten Tabanan Stakeholder yang membantu melakukan
koordinasi dengan Perangkat Daerah
dibawah koordinasinya.
3. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Tabanan Stakeholder yang membantu membahas
draf produk hukum yang akan dibuat
sebagai output dari Proyek Perubahan ini.
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Stakeholder yang membantu menetapkan
Kabupaten Tabanan dan menegaskan batas Desa di lokasi
Proyek Perubahan.
5. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Stakeholder yang membantu memberikan
Kabupaten Tabanan masukan terkait dengan pembangunan
untuk Kesejahteraan masyarakat.
6. Kabag. Protokol dan Komunikasi Stakeholder yang membantu
Pimpinan mempromosikan Daerah Pariwisata ke
Media Sosial dan Media Elektronik.
30
EKSTERNAL
Stakeholder Deskripsi
1. Inspektur Kabupaten Tabanan Perangkat Daerah yang membantu
mengawasi dan meriview penggunaan
anggaran untuk menyukseskan Proyek
Perubahan ini
2. Kepala Badan Perencanaan, Perangkat Daerah yang membantu
Penelitian dan Pengembangan merencanakan pengembangan lokasi
Kabupaten Tabanan Masyarakat Proyek Perubahan DEWISRI.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membantu
Pembinaan Sumber Daya Manusia membentuk SDM ASN profesional dan
Kabupaten Tabanan, salah satu Perangkat Daerah yang ikut
aktif melaksanakan Proyek Perubahan di
4. Kepala Badan Keuangan Daerah DEWISRI.
Kabupaten Tabanan
Perangkat Daerah yang membantu
membahas dan menyiapkan anggaran
dalam pelaksanaan Proyek Perubahan di
DEWISRI
5.Ke pa la Dinas Pemberdayaan Perangkat Daerah yang berperan sebagai
Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan penyedia data dan informasi terkait profil
desa dan salah satu Perangkat Daerah yang
melaksanakan proyek perubahan di
DEWISRI
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Perangkat Daerah yang berperan sebagai
Informasi Kabupaten Tabanan penyedia data terpadu secara online dan
salah satu Perangkat Daerah yang
melaksanakan proyek perubahan di
DEWISRI
7.Kepala Dinas Pariwisata Perangkat Daerah yang sangat berperan
Kabupaten Tabanan mengembangkan Kawasan Pariwisata
pada proyek perubahan di DEWISRI dan
di Kabupaten Tabanan.
31
8.Ke pa la Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Perangkat Daerah yang berperan aktif
Tabanan sebagai pemberi data dan penyedia Tenaga
Kerja serta sebagai salah satu Perangkat
Daerah yang melaksanakan Proyek
Perubahan di DEWISRI
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Perangkat Daerah yang berperan aktif
Tabanan sebagai pemberi data dalam bidang
Pendidikan dan sebagai salah satu
Perangkat Daerah yang melaksanakan
proyek perubahan di DEWI SRI
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Perangkat Daerah yang berperan dalam,
Kabupaten Tabanan Penegakan Perda, menjaga Keamanan dan
Ketertiban Umum dan salah satu
Perangkat Daerah yang melaksanakan
Proyek Perubahan di DEWISRI.
11. Kepala Badan Rumah Sakit Perangkat Daerah yang melaksanakan
Um um Dae ra h Kabupaten Tabanan pelayanan Kesehatan di Kabupaten
Tabanan, sekaligus melaksanakan proyek
12. Ke pala Dinas Kebudayaan Kabupaten perubahan di DEWI SRI
Tabanan Perangkat Daerah yang berperan sebagai
penyedia data dan informasi terkait
1 3 .Camat Kerambitan dengan Seni dan Budaya yang ada di
DEWISRI.
Kepala Perangkat Daerah yang
mewilayahi proyek perubahan di DEWI
SRI dan membantu memberikan data,
informasi terkait dengan Kawasan tersebut
1 4 .Ketua Forum Perbekel Kecamatan Stakeholder yang membantu memberikan
Kerambitan data Desa dan mengkomunikasikan
Perangkat Daerah dengan para Perbekel di
1 5 . Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Kerambitan.
Kecamatan Kerambitan
Stakeholder yang membantu memberikan
data terkait dengan Adat Istiadat dan
mengkomunikasikan Perangkat Daerah
dengan para Bendesa Adat di Kecamatan
Kerambitan
b) Peta Stakeholder
Dalam mewujudkan Desa Wisata Terintegrasi, kami memerlukan bantuan
stakeholder untuk diajak bekerjasama dalam penyelesaian permasalahan. Steakholder
tersebut dapat dipetakan sebagai berikut :
32
Gambar 5 :
a) Peta Stakeholders
Tingkat pengaruh High Influence, High Influence,
Low Interest High Interest
(Latents) (Promoters)
Asisten Sekda, Inspektorat Bupati, Wakil Bupati, Sekda
Tabanan, Bakeuda, Tabanan, Kaban Diklat, Widya
Bapelitbang, Satpol PP Iswara
Tabanan, Disdik, Disnaker,
Diskominfo, Dinas PMD, Low Influence,
BRSUD Tabanan, BKPSDM High Interest
Tabanan, Dinas Pariwisata,
(Defenders)
Bagian Hukum, ,
Dinas Kebudayaan Tabanan,
Low Influence, Camat Kerambitan, Ketua Forum
Low Interest Perbekel, Ketua MDA Kerambitan,
(Apathetics) Perbekel se Kec. Kerambitan,
Kabag Tapem dan Staf, Kabag
Kesra dan Staf, Staf Kabag
Hukum, Masyarakat Desa di Kec.
Kerambitan
Tingkat kepentingan
Berdasarkan identifikasi stakeholders di atas, terdapat 4 stakeholders yang
dapat dipetakan seabagai berikut :
1. Kelompok Promoters (High influence and high interest) adalah mereka yang
memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga pengaruh serta kekuatan
untuk membantu membuat berhasilnya aksi perubahan.
2. Kelompok Latents (High influences and low interest) yaitu kelompok stakeholders
yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mempengaruhi upaya Aksi
Perubahan jika mereka tertarik, namun tidak memiliki kepentingan khusus
maupun terlibat dalam upaya.
3. Kelompok Defender (Low influences and high intersert) yaitu kelompok
33
stakeholders yang memiliki kepentingan dan dapat menyuarakan dukungannya
tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya dalam pembuatan Aksi
Perubahan
4. Kelompok Apathetics yaitu kelompok yang kurang memiliki kepentingan maupun
kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya perubahan
F. Rencana Marketing Sektor Publik
Strategi marketing Sektor Publik terhadap hasil proyek perubahan dilakukan
dengan memperhatikan elemen pemasaran sektor publik, yaitu: 1C 4P (Customer,
Product, Price,Place, dan Promotion), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Customer, yaitu :
Sasaran utama sebagai customer yang akan menggunakan produk ini adalah Perbekel
dan masyarakat Desa di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.
b) Product, yaitu :
Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah:
• Desain / Buku Pedoman Desa Wisata Terintegrasi (DEWISRI)
di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
• Perbup tentang Desa Wisata Terintegrasi (DEWISRI) yang sudah ditanda
tangani oleh Bupati Tabanan.
• Aplikasi aplikasi yang dibutuhkan untuk pengembangan Desa Wisata
Terintegrasi di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.
c) Price, yaitu :
Untuk jangka pendek, harga dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah Priceless,
produk ini tidak perlu dibayar dan kebutuhan anggaran yang diperlukan cukup dengan
mengoptimalkan anggaran yang sudah ada.
d) Place, yaitu :
Tempat untuk mensosialisasikan proyek perubahan ini adalah melalui beberapa
media yaitu:
• Membuat digital flyer dan digital brosur yang disebarluaskan melalui media
sosial
• Spanduk pada titik lokasi awal rencana program yang direncanakan dan tempat
tempat strategis, yaitu di KecamatanKerambitan.
e) Promotion, yaitu :
Proyek perubahan ini didukung oleh Bupati Tabanan, Sekretaris Daerah, dan
34
stakeholders lainnya. Dalam berbagai forum rapat kerja di internal Pemerintah Kabupaten
Tabanan proyek perubahan ini akan disosialisasikan ke seluruh perangkat daerah.
G. Potensi Kendala dan Rencana Solusi
Beberapa kendala masalah yang muncul pada saat pelaksanaan proyek perubahan.
Kendala ini umumnya muncul dari internal, yaitu belum fahamnya staf internal dan
Perangkat Daerah terhadap maksud dan tujuan dari proyek perubahan tersebut dan
faktor-faktor lainnya. Permasalahan tersebut semuanya bisa dipecahkan oleh Project
Leader bersama Tim Efektif yang dapat diuraikan seperti pada tabel berikut.
Tabel 6 :
Potensi Kendala dan Solusi
NO POTENSI KENDALA TINGKAT RENCANA SOLUSI
RESIKO
1 Staf kurang faham tentang Sedang Sosialisasi dan adakan
maksud dan tujuan proyek penyamaan persepsi.
perubahan
2 Tim tidak melaksanakantugas dan Sedang 1. Melakukan koordinasi
fungsinya sesuai jadwal dan d a n pengaturanagenda Tim
bekerja kurang optimal 2. Pembekalan Tim
3 Keterbatasan waktu tim efektif Sedang Koordinasi tim dan sosialisasi
dalam bekerja menjalankan serta pembagian kerja dan tugas
proyek perubahan karena yang jelas
dimungkinkan tumpang tindih
dengan pekerjaan lainnya
4 Adanya ketidaksamaan dan Sedang Perlu duduk bersama membahas
Proyek Perubahan.
multitafsir antara
Perangkat Daerah tentang
pelaksanaan Proyek Perubahan
5 Masih adanya Ego Sektoral antar Sedang Mengadakan Rapat Koordinasi
Perangkat Daerah. dengan Perangkat Daerah
membahas Proyek Perubahan.
35