Sabtiya_Bahan Ajar Fiks KD 3.3

SEJARAH INDONESIA XII

INDONESIA DI MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI ERA
DEMOKRASI LIBERAL

Penulis

Sabtiya Pratiwi 190210302019

Editing dan Tata Letak
Canva & Mr.word

ISBN : 000-000-0000-00-00
Cetakan I, 2022

1

SEJARAH INDONESIA XII

KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyusun E-Modul Sejarah Indonesia kelas XII
tentang “INDONESIA DI MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI ERA
DEMOKRASI LIBERAL” dengan lancar dan baik.

Penulis berharap semoga E-modul ini dapat digunakan sebagai panduan
pembelajaran sejarah dan menambah pengetahuan juga bagi pembaca mengenai
perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Akhir kata,
Semoga segala upaya yang dilakukan bisa bermanfaat untuk memajukan
pendidikan di Indonesia khsusnya dalam bidang kesejarahan.

Jember, 11 Agustus 2022
Penulis

2

SEJARAH INDONESIA XII

KOMPETENSI

Kompetensi Inti
KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin tanggung jawan, peduli (gotong-

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar
3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik, dan ekonomi Bangsa Indonesia

pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi Liberal.

3

SEJARAH INDONESIA XII

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
A. Bagi Peserta Didik

Untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal, maka
langkahlangkah yang perlu dilaksanakan dalam modul ini antara lain:
1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar.Bila

ada materi yang belum jelas, peserta didik dapat bertanya pada
pendidik.
2. Kerjakan setiap tugas diskusi terhadap materi-materi yang dibahas
dalam setiap kegiatan belajar.
3. jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada
kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada pendidik
B. Bagi Pendidik
1. Membantu peserta didik dalam merencanakan proses belajar.
2. Membimbing peserta didik dalam memahami konsep, analisa, dan
menjawab pertanyaan peserta didik mengenai proses belajar.
3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompk

4

SEJARAH INDONESIA XII

MATERI

5

SEJARAH INDONESIA XII

INDONESIA DI MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI ERA
DEMOKRASI LIBERAL

A. Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

Sejak proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia memasuki babakan baru
sebagai bangsa merdeka. Meskipun demikian, pada masa awal kemerdekaan
pemerintah Indonesia masih harus menghadapi berbagai masalah, terutama
masalah politik dan ekonomi.
1. Kehidupan politik

Sebagai negara baru kehidupan politik di Indonesia masih belum stabil.
Dinamika kehidupan ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia pada awal
kemerdekaan sebagai berikut:
a) Perubahan fungsi KNIP

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk pada sidang ketiga
PPKI tanggal 22 Agustus 1945. KNIP memiliki kekuasaan sebagai badan
legislatif dan eksekutif sebelum MPR dan DPR dibentuk. Pada tanggal 11
November 1945 Badan Pekerja (BP) KNIP mengeluarkan pengumuman Nomor 5
tentang peralihan pertanggungjawaban menteri dan presisden kepada Badan
Pekerja KNIP. Dengan peraturan tersebut sistem kabinet presidensial diubah
menjadi sistem parlementer.
b) Pembentukan Partai Politik

Pada tanggal 3 November 1945 wakil presiden Moh. Hatta mengeluarkan
maklumat tentang pembentukan partai politik. Partai-partai yang terbentuk setelah
dikeluarkannya maklumat tersebut antara lain Masyumi, Partai Komunis
Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Rakyat Jelata, Partai

6

SEJARAH INDONESIA XII

Kristen Indonesia (Perkindo), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Rakyat
Sosialis (PRS), Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI), Persatuan Marhaen
Indonesia dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
c) Perubahan Sistem Pemerintahan

Pada tanggal 11 November 1945 Sultan Syahrir mengajukan maklumat
KNIP tentang pembentukan kabinet dengan susunan menteri yang bekerja kolektif
dan dipimpin perdana menteri. Perdana mentri akan ditunjuk oleh kepala negara,
Format tersebut disetujui Presiden Soekarno. Akhirnya, pada tanggal 14
November terbentukya kabinet kedua Republik Indonesia yang berbentuk
ministerial dengan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri. Sejak saat itu
Indonesia resmi menerapkan sistem parlementer.
d) Perpindahan Ibu Kota Negara

Pada tanggal 14 Januari 1946 pemerintahan memindahkan ibu Kota negara
Indonesia dari Jakarta ke Yogjakarta. Pemindahan tersebut dilakukan karena
Jakarta terus terancam oleh kekuatan asing. Presiden Soekarno dan Wakil
Presiden Moh. Hatta bersama beberapa menteri pun pindah ke Yogjakarta,
sedangkan perdana menteri Sutan Syahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk
mengadakan hubungan dengan dunia internasional.

Gambar 1. Peta Perpindahan Ibu Kota Negara

Pemilihan kota Yogyakarta sebagai ibu kota dengan beberapa alasan
sebagai berikut:

7

SEJARAH INDONESIA XII

 Terdapat markas besar tentara
 Di Yogyakarta tidak dijumpai kekuatan sekutu sehingga siapapun leluasa

menunjukkan dan menyebarluaskan pernyataan kemerdekaan.
 Terdapat lascar Hisbullah Sabilillah dan Laskar Mataram Pimpinan Sri

Sultan Hamengkubuwono IX.
 Yogyakarta mampu menjamin pelaksanaan perjuangan, baik secara

diplomasi maupun dengan bersenjata.
 Letak Yogyakarta dekat dengan Semarang dan Surakarta. Jika ada suatu

ancaman, kekuatan kedua kota tersebut dapat digerakkan. Presiden
Soekarno dan Moh. Hatta bersama dengan beberapa menteri pindah ke
Yogyakarta, sementara perdana menteri Sutan Sjahrir masih berkedudukan
di Jakarta untuk mengadakan hubungan dengan dunia internasional.
2. Kehidupan Sosial

Pada awal kemerdekaan kehidupan rakyat Indonesia masih terpuruk akibat
penjajahan Jepang. Sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan dan kelaparan.
Kondisi tersebut diperparah dengan perekonomian negara yang buruk akibat
inflasi. Rakyat Indonesia membutuhkan banyak dana untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Kehidupan sosial pada awal kemerdekaan juga diwarnai dengan
revolusi sosial di berbagai daerah. Revolusi sosial ditandai dengan pergerakan
rakyat menentang golongan aristokrat tradisional seperti pangeran praja. Pangeran
praja sebelumnya bertindak sebagai antek Belanda dan Jepang. Para elite birokrasi
hidup dalam kemewahan, sedangkan rakyat hidup menderita. Oleh karena itu,
setelah Indonesia merdeka, rakyat melakukan serangan terhadap kalangan elite
birokrasi. Serangan tersebut dilakukan dengan tujuan mengubah struktur birokrasi
lama yang dianggap sebagai antek penjajah serta mengubah struktur masyarakat
feodal.

3. Kehidupan Ekonomi

Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan masih sangat
kacau. Kondisi tersebut disebabkan hiperinflasi dan blokade ekonomi oleh
Belanda. Salah satu penyebab hiperinflasi adalah peredaran mata uang Jepang

8

SEJARAH INDONESIA XII

yang tidak terkendali. Peredaran yang tidak terkendali ini terjadi karena
pemerintahan Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantiinya.
Selain itu, hiperinflasi disebabkan ketersediaan komoditas perdagangan yang
tidak mencukupi.

Sejak bulan November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap
Indonesia dengan tujuan mencegah peralatan militer masuk ke Indonesia dan
mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Akibat blokade
tersebut, pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor terhenti.

Meskipun berada dalam keadaan darurat, pemerintahan Indonesia tetap
berjuang keluar dari krisis ekonomi. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi
masalah-masalah keuangan dan ekonomi melalui langkah-langkah berikut.

a. Mengeluarkan uang kertas yang disebut dengan Oeang Republik Indonesia
(ORI) dan mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 1
November 1946. BNIbertugas mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta
Asing.

b. Melakukan diplomasi dengan India melalui pemberian batuan beras.
Langkah ini bertujuan agar India aktif membantu perjuangan diplomasi
bangsa Indonesia dalam forum internasional.

c. Membentuk organisasi Banking And Tranding Corporation (BTC).
Organisasi ini dipimpin oleh Soemitro Djohohadikusumo dan Ong Eng
Die. BTC bertugas melakukan diplomasi dagang dengan negara lain dan
perusahaan swasta.

d. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang
diketuai Ali Jayengprawiyo. KPULN bertugas membeli senjata dan
perlengkapan perang serta memasukannya ke Indonesia.

e. Membentuk Planing Board (Badan Perancang Ekonomi) yang diketuai
A.K.Gani. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi
dengan jangka waktu dua sampai tiga tahun.

9

SEJARAH INDONESIA XII

f. Melaksanakan program pinjaman Nasional. Program ini digagas oleh
Suracham. Program ini berhasil mengumpulkan dana hingga sebesar RP.
500.000.000,00.

B. Indonesia di Masa Demokrasi Liberal
Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu

“demos” berarti rakyat dan “kratos” atau “kratein” berarti kekuasaan. Jadi
demokrasi adalah sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat
dan utuk rakyat. Sejak munculnya konsep demokrasi yang bermula pada zaman
Yunani Kuno, konsep demokrasi tidak pernah ada habisnya dibahas. Dalam
makna formal, demokrasi dapat didefenisikan sebagai suatu sistem politik yang
memiliki banyak partai, yang satu dama lain saling berkompetensi dengan
prosedur yang bebas dan jauh dari manipulasi suara, serta memiliki sistem
mekanisme pemilihan yang menjamin kebebasan dan terlaksananya hak-hak asasi
manusia guna menentukan pimpinan negara. Artinya, demokrasi formal
menekankan bagaimana proses demokrasi tersebut berjalan. Sebaliknya, makna
subtansia menekankan pada keputusan yang telah diambil. Artinya, apa yang
dilakukan oleh kelompok mayoritas yang telah memenangkan suara rakyat.

Pelaksanaan demokrasi liberal yang pernah dianut Indonesia sesuai dengan
konstitusi yang berlaku pada saat itu, yakni Undang-Undang Dasar Sementara
1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat
pemerintahan tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945,
tetapi kemudian terbentuk bahwa demokrasi liberal (Parlementer) yang meniru
sistem Eropa kurang sesuai diimplemtasikan di Indonesia. Pada tahun 1950-1959
merupakan masa berpikirnya partai-partai politik dan dua partai terkuat pada masa
itu adalah PNI dan Masyumi silih berganti memimpin kabinet. Karena sering
bergantinya kabinet berimplikasi terhadap ketidak stabilian politik, ekonomi,
sosial, dan keamanan.

10

SEJARAH INDONESIA XII

Demokrasi liberal tidak bisa dilepaskan oleh konsep liberalisme, yakni
merupakan ideologi yang mendasarkan pada prinsip bagaimana memberikan
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem politik pada
masa liberal di Indonesia (1950-1959) mendorong untuk lahirnya partai-partai
karena sistem kepartaian menganut sistem multipartai. Konsekuensi logis dari
pelaksanaan sistem politik demokraso liberal dan parlementer gaya Barat dengan
sistem multipartai yang dianut, maka partai-partai inilah yang menjalankan
pemerintahan melalui pertimbangan kekuasaan parlementer. Oleh karena itu,
sistem ini digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin dengan ditandai
keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, dikarenakan sistem demokrasi liberal
tidak cocok untuk Indonesia.

1) Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal

Indonesia sampai dengan tahun 1950an telah menjalankan dua sistem
pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer.
Tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial
digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan
pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir
sebagai perdana menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di
Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan
perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem
parlementer dilandasi oleh Konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada
masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD
Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali
menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum
Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh
PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan UUD Sementara 1950.

Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah kerap kali terjadi
penggantian kabinet. Mengapa sering kali terjadi pergantian kabinet? Hal ini
terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang
ada. Perbedaan diantara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan

11

SEJARAH INDONESIA XII

dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti
kabinet. mulai Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; Kabinet Sukiman
(Masyumi) 1951-1952; Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; Kabinet Ali
Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi)
1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957 dan Kabinet Djuanda
(Zaken Kabinet) 1957-1959.
1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

Kabinet Natsir dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan
Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri. Kabinet Natsir
merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI.
Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal duduk di
dalamnya, seperti Sri SultanHamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan
Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Gambar 2. Kabinet Natsir

Adapun Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:
1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

12

SEJARAH INDONESIA XII

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan
tugas utama yaitu proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir
kemudian mendapatkan kendala yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak
pemberontakan seperti: Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA,
Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Kabinet Natsir memiliki keberhasilan
dalam upaya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya
mengenai masalah Irian Barat. Dalam bidang ekonomi kabinet ini
memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng yang direncanakan oleh
Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk
mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional
(pembangunan ekonomi Indonesia)

Berakhirnya kekuasaan kabinet ini yaitu adanya mosi tidak percaya dari
PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS.
PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1950 mneengebai DPRD
terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga
Natsir harus mengembalika mandatnya kepada Presiden.
2. Kabinet Sukirman (27 April 1951-3 April 1952)

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden
menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal sehingga ia
mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28
Maret18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik
Djojosukatro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai
formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini
terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo.

13

SEJARAH INDONESIA XII

Gambar 3. Kabinet Sukirman

Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:
1. Menjamin keamanan dan ketentraman.
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria

agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian

Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
5. Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian

kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
Hasil Kabinet Sukiman: Tidak terlalu berarti sebab programnya
menlanjutkan program Kabinet Natsir hanya saja terjadi perubahan skala
perioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya program menggitakan
usaha keamanan dn ketentraman selanjutnya dipriritaskan untuk menjamin
keamanan dan ketentraman.
Adapun masalah-masalah yang dihadapi pada kabinet Sukiman yaitu:
a. Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia
Soebardjo dengan Duta Besar Amerika erikat Merle Cochran. Mengenai
pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika
kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana
dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena
RI diwajibkan memperhaikan kepentingan Amerika.

14

SEJARAH INDONESIA XII

b. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara
Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok Barat bahkan
dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok Barat.

c. Masalah irian Barat juga belum teratasi
d. Hubungan Sukirman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang

tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa barat,
Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Berakhirnya Kabinet Sukirman ialah munculnya pertentangan dari
Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukunganya
pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa harus
mengembalikan mendatnya kepada Presiden.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-1 Juni 1953)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para
pakar yang ahli dalam bidangya. Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo. Program
pokok dari Kabinet Wilopo adalah:
 Program dalam negeri: Menyelenggarakan pemilihan umum untuk
memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD , Meningkatkan
kemakmuran rakyat, , Meningkatkan pendidikan rakyat, dan Pemulihan
stabilitas keamanan negara
 Program luar negeri: Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta Menjalankan
politik luar negeri yang bebas-aktif.

15

SEJARAH INDONESIA XII

Gambar 4. Kabinet Wilopo

Dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi,
defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan
pergerakan gerakan sparatis yang progresif. Ketimpangan Jawa dan luar Jawa
membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi
politik nasional. Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik 17 Oktober 1952
yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern dalam
TNI sendiri. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan
kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di
Sulawesi Selatan.

Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah
perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung Morawa merupakan
peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang di
dukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani
Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan
mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
4. Kabinet Ali Sastromidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)

Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan
kabinet keempat yang dibentuk selama Masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini
mendapatkan dukungan banyak partai di Parlemen, termasuk Partai Nahdlatul

16

SEJARAH INDONESIA XII

Ulama (NU). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali Sastroamijoyo dan Wakil PM. Mr.
Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR).

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I: Meningkatkan
keamanan dan kemakmuran, Menyelenggarakan Pemilu dengan segera,
Pembebasan Irian Barat secepatnya, Pelaksanaan politik bebas-aktif, Peninjauan
kembali persetujuan KMB dan Penyelesaian pertikaian politik.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.
Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi.
Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah: 1. Mengembalikan
kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan
masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut
rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru 3.
Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi 4. Perjuangan
pengembalian Irian Barat 5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik
luar negeri bebas aktif.

Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam
menjalankan fungsinya, seperti: ✓ Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada
29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih
Dewan Konstituante. ✓ Membubarkan Uni Indonesia-Belanda ✓ Menjalin
hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat ✓ Bersama dengan Polisi
Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi.

Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di
Parlemen yaitu, PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70
partai yang lolos seleksi. Selesai pelaksanaan Pemilu maka Burhanuddin Harahap
menyerahkan jabatannya kepada Prseiden Sukarno.
6. Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

17

SEJARAH INDONESIA XII

Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai besar di Parlemen:
PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastroamijoyo mendapatkan mandat untuk kedua
kalinya membentuk kabinet. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II
adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang
memuat program jangka panjang, sebagai berikut: 1. Perjuangan pengembalian
Irian Barat 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat
terbentuknya anggotaanggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum
buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5.
Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan
kepentingan rakyat. 6. Pembatalan KMB 7. Pemulihan keamanan dan ketertiban,
pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif 8.
Melaksanakan keputusan KAA.

Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan Presiden
Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and
investment. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Pada masa kabinet ini muncul gelombang anti Cina di masyarakat,
meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang semakin menguat, serta
mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer di
Sumater dan Sulawesi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah
pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan
masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia.
Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya
sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu ini jatuh dan
menyerahkan mandatnya pada presiden.

7. Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)
Kabinet baru kemudian dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian

membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya.
Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaket Kabinet karena harus berisi unsur ahli

18

SEJARAH INDONESIA XII

dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya.
Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagai Panca Karya yaitu:

 Membentuk Dewan Nasional
 Normalisasi keadaan RI
 Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
 Perjuangan pengembalian Irian Jaya
 Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Pada masa kabinet Juanda, terjadi pergolakan-pergolakan di daerah-daerah
yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasinya
diadakanlah Musyawarah Nasional atau Munas di Gedung Proklamasi Jalan
Pegangsaan Timur No. 56 tanggal 14 September 1957. Munas tersebut membahas
beberapa hal, yaitu masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan
angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Munas selanjutnya
dilanjutkan dengan musyawarah nasional pembangunan (munap) pada bulan
November 1957. Tanggal 30 November 1957, terjadi percobaan pembunuhan
terhadap Presiden Soekarno di Cikini atau yang dikenal dengan peristiwa Cikini
Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia
dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah
kepulauan Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan peraturan Pemerintah
pengganti UndangUndang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia.
Pasca Deklarasi Djuanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 12 mil yang
sebelumnya hanya 3 mil . Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik
Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën
en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman
Hindia Belanda ini, pulaupulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di
sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil
dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang
memisahkan pulau-pulau tersebut.

Perlu kalian ketahui bahwa pada masa Demokrasi Parlementer ini luas
wilayah Indonesia tidak seluas wilayah Indonesia saat ini. Karena Indonesia

19

SEJARAH INDONESIA XII

masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah, Zeenen
Maritieme Kringen Ordonantie, 1939 yang dalam pasal 1 menyatakan bahwa:
“laut territorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah
(laagwaterlijn) dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian
dari wilayah daratan (grondgebeid) dari Indonesia.” Berdasarkan pasal tersebut,
Indonesia jelas merasa dirugikan, lebar laut 3 mil dirasakan tidak cukup menjamin
dengan sebaik-baiknya kepentingan rakyat dan negara. Batas 3 mil dari daratan
menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia.
Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa
hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan
wilayah Indonesia. Sebagai suatu negara yang berdaulat Indonesia berhak dan
berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk
melindungi keutuhan dan keselamatan Republik Indonesia.

Melihat kondisi inilah kemudian pemerintahan Kabinet Djuanda
mendeklarasikan hukum teritorial kelautan nusantara yang berbunyi: Segala
perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagan
pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak
memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah
daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari
pada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada Negara
Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi
kapalkapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/
menganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. (Sumber: Hasjim
Djalal, 2006)

20

SEJARAH INDONESIA XII

Gambar 4. Wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda

Dari deklarasi tersebut dapat kita lihat bahwa faktor keamanan dan
pertahanan merupakan aspek penting, bahkan dapat dikatakan merupakan salah
satu sendi pokok kebijaksanaan pemerintah mengenai perairan Indonesia.
Dikeluarkannya deklarasi ini membawa manfaat bagi Indonesia yaitu mampu
menyatukan wilayahwilayah Indonesia dan sumber daya alam dari laut bisa
dimanfaatkan dengan maksimal. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai
Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda mengandung konsep bahwa tanah air yang
tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, seperti pada
masa kolonial, namun harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan
wahana pembangunan nasional.

a. Sistem Kepartaian
Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang

anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut dan
mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik
erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca-proklamasi kemerdekaan, pemerintahan
RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan
rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini
DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik,
yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 23 Agustus 1945 Presiden
Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai

21

SEJARAH INDONESIA XII

tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan
pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat
pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan
pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk
partai-partai politik baru. Di antara partai-partai tersebut tergambar dalam bagan
berikut ini:

Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah multi
partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar
memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan
bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur
kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab
kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya
partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan
golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling

22

SEJARAH INDONESIA XII

bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik
yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan
penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan
berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang
menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur
panjang sehingga programprogramnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya
yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial
ekonomi maupun keamanan.

Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk
membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari
sistem Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin.

b. Pemilihan Umum 1955

Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil
rakyat yang akan duduk dalam Parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan
umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok
perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali
Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia
Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum
tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet
pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu Kabinet
Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16
daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan, dan 43.429 desa.
Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih
anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua
untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat UndangUndang
Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta
rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Pemilihan Umum
1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan
penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di
kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-

23

SEJARAH INDONESIA XII

wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilihan Umum 1955
merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.
Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17
Agustus 1955 menegaskan bahwa “pemilihan umum jangan diundurkan barang
sehari pun, karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup
kepartaian kita yang tidak sewajarnya lagi, rakyatlah yang menjadi hakim”.
Penegasan ini dikeluarkan karena terdapat suara-suara yang meragukan
terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal semula. Dalam proses Pemilihan
Umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya
untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk
Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan
ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60%
penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka
yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama. (Feith, 1999).

Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29
September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan
suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI. Empat
perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut:

Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan
jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh

24

SEJARAH INDONESIA XII

Presiden Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR yang lama
dan menteri-menteri Kabinet Burhanudin Harahap. Dengan terbentuknya DPR
yang baru maka berakhirlah masa tugas DPR yang lama dan penunjukan tim
formatur dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak di DPR. Pemilihan
Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan
Konstituate.

Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15
Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang
Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Hal ini sesuai
dengan ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang
berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama
pemerintah selekaslekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan
pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan
anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan
anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri atas anggota hasil pemilihan
umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Pemeritah mengangkat anggota
Konstituante jika ada golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan
umum tidak memperoleh jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam UUDS
1950. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan
Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan Arab 6
kursi. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun

25

SEJARAH INDONESIA XII

1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang
diamanatkan oleh UUDS 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-
bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan
Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar di antara
usulan dasar negara yang ada.

Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena
adanya konflik ideologis antarpartai. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul
tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai; pertama, asar negara
Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki;
kedua, dasar negara Islam diusung antara lain oleh Masyumi, NU dan PSII;
ketiga, dasar negara sosial ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai
Buruh. Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan
Pancasila dan Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara
yang mencukupi, hanya sembilan suara. Dalam upaya untuk menyelesaikan
perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam
mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya
nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni
1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun usulan ini
ditolak oleh pendukung Pancasila. Semua upaya untuk mencapai kesepakatan di
antara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin
tegang. Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan
pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden
Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan
untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa
adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan. Menyikapi
usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk
pemandangan umum.

Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan Konstituante pun
tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah anggota yang
hadir. Tiga kali diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum,

26

SEJARAH INDONESIA XII

sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi
dan disusul dengan masa reses (masa tidak bersidang). Ketika memasuki masa
sidang berikutnya beberapa fraksi tidak akan menghadiri sidang lagi. Kondisi
inilah mendorong suasana politik dan psikologis masyarakat menjadi sangat
genting dan peka. Kondisi ini mendorong KSAD, Jenderal Nasution, selaku
Penguasa Perang Pusat (Peperpu) dengan persetujuan dari Menteri Pertahanan
sekaligus Perdana Menteri Ir. Djuanda, melarang sementara semua kegiatan
politik dan menunda semua sidang Dewan Konstituante.

Presiden Soekarno mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada dengan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh
pemerintahan, anggota Dewan Nasional, Mahkamah Agung dan pimpinan
Angkatan Perang di Istana Bogor pada 4 Juli 1959. Hasil dari pembicaraan itu
esok harinya, Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekret
Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi pokok dari Dekret Presiden tersebut adalah
membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945
dan menyatakan tidak berlakunya UUD Sementara 1950. Dekret juga
menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu
sesingkat-singkatnya.

2) Kehidupan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, bangsa Indonesia

menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat hasil kesepakatan
dalam Konferensi Meia Bundar (KMB). Pada masa tersebut utang luar negeri
Indonesia mencapai Rp1,5 miliar dan utang dalam negeri mencapai Rp2,8 miliar.
Pada tahun 1952 pemerintah berusaha keras meningkatkan penghasilan negara.
Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil, bahkan berkembang menjadi defisit
ekonomi. Akibat defisit ini pemerintah memiliki kecenderungan mencetak uang
baru. sehingga menimbulkan tendensi inflasi. Upaya pemerirtah memperbaiki
kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut.

27

SEJARAH INDONESIA XII

 Gunting Syafruddin

Kebijakan Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang
atau sanering yang dilakukan Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara.
Berdasarkan buku Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin
(1959- 1966) (2018), Indonesia harus menghadapi berbagai masalah setelah
kemerdekaan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi
Meja Bundar, Indonesia harus membayar Rp 1,5 triliun utang luar negeri dan Rp
2,8 triliun utang dalam negeri.Keuangan negara pun defisit. Defisit mencapai Rp
5,1 miliar. Inflasi memberatkan masyarakat. Harga- harga mahal. Pemerintah
terpaksa mengeluarkan gebrakan untuk menyelamatkan perekonomian.

Tujuan

Menteri Keuangan Kabinet Hatta II, Syafruddin Prawiranegara
mengusulkan kebijakan sanering. Sanering adalah pemotongan nilai uang. Pada
20 Maret 1950, semuauang yang bernilai 5 gulden ke atas dipotong nilainya
hingga setengahnya. Nilai itu dianggap tak akan membebani rakyat kecil. Sebab
saat itu, pecahan uang di atas 5 gulden hanyadimiliki mereka dengan ekonomi
menengah ke atas. Pemotongan uang dilakukan secara harfiah. Lembaran uang
digunting dibelah menjadi dua. Potongan pertama menjadi uang dengan nilai
setengahnya. Sementara potongan kedua ditukar sebagai kupon obligasi negara.
Obligasi itu akan dibayar negara 30 tahun kemudian dengan bunga 3 persen setiap
tahun. Kebijakan yang dikenal sebagai Gunting Syafruddin itu bertujuan
mengatasi krisis ekonomi. Mulai dari mengatasi inflasi, mengurangi beban utang
luar negeri, dan menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar.
 Sistem Ekonomi Gerakan Banteng

Sistem ekonomi Gerakan Banteng merupakan usaha pemerintah Republik
Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan
pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohardikusumo
(Menteri Perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi
sosial menjadi struktur ekonomi nasional (Pembangunan ekonomi Indonesia).

28

SEJARAH INDONESIA XII

Program dari kebijakan ini yaitu:

1. Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia
2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi

kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan eknomi nasional
3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan

diberikan bantuan kredit.
4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang

menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan
Program Geraka Banteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun
(1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bentuan
kredit dari program ini. Tetapi tujuan ini tidak dapat tercapai dengan baik
meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar.

Dampak program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban
defisit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa
defisir anggaran sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga Menteri
keuangan Jusuf Wibisono memberi bantuan kredit khususnya pada perusahaan
dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat
para perusahaan pribumi sebagai prosedur yang dapat menghemat devisa dengan
mengulangi volume impor.
 Kebijakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II terjadi ketegangan antara pusat
dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah
untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana
pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. TetapiRencana tersebut
tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:

1. adanya kesulitan dalam menentukan prioritas.
2. Terjadi ketegangan politik.

29

SEJARAH INDONESIA XII

3. Membutuhkan biaya besar untuk menumpas akibat dari Timbul
pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkat defisit Indonesia.

4. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut
masalah irian barat mencapai konfrontasi bersenjata.

 Kebijakan Nasionalisasi Perusahaan Asing

Dalam pelaksanaan nasionalisasi oleh suatu negara terhadap hak milik
atau benda- benda yang berkaitan dengan suatu perusahaan asing di negara yang
hendak melakukan tindakan hukum nasionalisasi harus memperhatikan prinsip
«teritorialiteit». Artinya Objek yang akan di nasionaliasasi berada di dalam batas-
batas teritorial negara yang melakukan nasionalisasi. Prinsip tertitorialiteit pada
dasarnya telah dilakukan oleh Indonesia ketika menasionalisasi perusahaan-
perusahaan Belanda di Indonesia. Hal ini dapat kita jumpai dalam ketentuan Pasal
1 UU No. 86 Tahun 1958, bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang
berada di Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas
Negara Republik Indonesia.. Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.86 tahun
1958, pada tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. Namun tidak
dijelaskan apakah hak-hak ini harus terletak di dalam wilayah Republik Indonesia.
Berkaitan dengan tindakan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia
sebagaimana disebutkan diatas, dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan
adalah apa yang menjadi alasan pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi
terhadap perusahaan asing di Indonesia.

Masa pemerintahan Indonesia di awal tahun 1950-an ditandai dengan
adanya ketimpangan antara harapan dengan realita yang dihadapi. Harapan-
harapan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi sebagai hasil dari kedaulatan
politik yang telah dicapai, tidak dapat diwujudkan dengan segera. Tingkat
kesejahteraan penduduk justru merosot. Pada tahun 1951, pendapatan perkapita
orang Indonesia sebanyak 28,3 gulden, yang berarti lebih rendah dari pendapatan
perkapita pada masa malaise Hindia-Belanda , yaitu sebesar 30 gulden. Secara

30

SEJARAH INDONESIA XII

umum hasil yang dicapai dalam pelaksanaan RUP, sangatlah minim dan lamban.
Pembiayaan pembangunan pabrik- pabrik industri besar yang dianggap vital
dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Industri Negara , maupun patungan
antara swasta dan pemerintah. Pengelolaan pabrik-pabrik yang dibiayai negara
nantinya akan diserahkan kepada koperasi koperasi swasta atau manajemen
gabungan antara swasta dan Pemerintah. Namun secara umum pemerintah tetap
berfungsi sebagai Pemilik dan bertanggungjawab bagi pelaksanaan manajemen.
Secara keseluruhan kinerja pabrik-pabrik tersebut mengecewakan karena
kurangnya tenaga profesional yang berpengalaman dibidang manajemen.

Pemerintah merencanakan agar lembaga-lembaga penelitian tersebut dapat
membantu para pengusaha melakukan studi kelayakan, perhitungan teknis atau
laporan keuangan. Akan tetapi kurangnya personil yang terlatih, perlengkapan dan
dana yang memadai telah menyebabkan sulitnya pengoperasian lembaga-lembaga
tersebut. Tindakan nasionalisasi merupakan perbuatan hukum yang bersifat politis
yang dalam praktek hukum kenegaraan sering disebut dengan politik hukum.
Kebijakan ini diambil dengan maksud agar negara-negara tujuan investasi dapat
membangun kembali struktur perekonomiannya akibat dominasi modal asing.
Salah satu jalan keluar yang dipikirkan untuk mengakhiri dominasi perusahaan
Belanda ialah dengan jalan melakukan nasionalisasi. Untuk melakukan
nasionalisasi dibutuhkan suatu alasan kuat yang dapat dijadikan dasar legitimasi.
Momentum ini didapat dengan semakin memburuknya hubungan Indonesia
dengan Belanda berkaitan dengan masalah Irian Barat.

Langkah yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan nasionalisasi De
Javashe Bank. De javasche Bank didirikan pada tanggal 24 Januari 1828. De
Javasche Bank adalah bank sirkulasi yang dimiliki oleh pemerintah Hindia
Belanda. De Javasche Bank sifatnya semi pemerintah dan berperan sebagai bank
sentral. Selain itu De Javasche Bank juga mempunyai hak monopoli untuk
mengeluarkan kertas, bertindak sebagai kasir negara, dan mengatur sistem
keuangan negara.

31

SEJARAH INDONESIA XII

Pada perkembangannya sampai sekitar tahun 1922, De Javasche Bank
selain mempunyai kantor pusat di Batavia juga telah mempunyai 16 kantor
cabang di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai di Amsterdam, Belanda, dan
New York, Amerika Serikat. Di wilayah pemerintah republik Indonesia Bank
Negara Indonesia berperan sebagai bank sentral, sedangkan di wilayah yang
dikuasai NICA, peran bank sentral dipegang oleh De Javasche Bank. Peran bank
sentral De Javasche Bank di bawah NICA terus bertahan selama periode 1945-
1949. Barulah setelah adanya Konferensi Meja Bundar muncul sebuah peraturan
yang menetapkan De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi atau bank sentral pada
wilayah Republik Indonesia Serikat. 123 tanggal 12 Juli 1951. Pada tanggal 15
November 1951, proses nasionalisasi De Javasche Bank dilakukan dengan
membeli saham De Javasche Bank yang diperdagangkan di bursa efek
Amsterdam. Pada saat itu 97 persen saham De Javasche Bank berhasil dibeli
dengan nilai 9 juta rupiah. Dan pada 15 Desember 1951, dilakukan pengumuman
nasionalisasi De Javasche Bank lewat UU No. 24 Tahun 1951.
 Kebijakan Penerapan Ekonomi Alibaba

Sistem ekonomi Ali baba memiliki tujuan untukmemajukan perekonomian
Indonesia. Dengan dilaksanakannya sistem seperti ini, pengusaha lokal memiliki
kewajiban untuk memberikan latihan dan juga tanggung jawab kepada pekerja
asal Indonesia, agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Kemudian pemerintah
menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Selain itu,
pemerintah juga memberikan perlindungan bagi pengusaha lokal, agar dapat
bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing.Pelaksanaan sistem ekonomi Ali
Baba terdiri dari 3 langkah berikut:

1. Pengusaha non-lokal memiliki kewajiban untuk memberi pelatihan kepada
tenaga-tenaga Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf di
perusahaan negara

2. Pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan Negara

32

SEJARAH INDONESIA XII

Sistem Ekonomi Ali Baba mengalami kegagalan karena beberapa hal
berikut :

a. Kredit yang digunakan ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh
pengusaha lokal, malah dipindahkan kepada pengusaha Tionghoa secara
sepihak;

b. Kredit yang diberikan pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong
kegiatan produksi tapi malah diselewengkan untuk kegiatan konsumsi;

c. Kegagalan pengusaha lokal dalam memanfaatkan kredit secara maksimal
sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia
waktu itu

3) Kehidupan Sosial dan Pendidikan Masa Demokrasi Liberal
Pada masa Demokrasi Liberal kehidupan sosial masyarakat Indonesia

semakin relatif lebih baik dibandingkan masa revolusi. Adapun beberapa indikator
yang menunjukkan kondisi tersebut antara lain bertambahnya jumlah penduduk,
meningkatnya kesejahteraan penduduk, dan berkembangnya kota-kota di
Indonesia. Selain itu, kehidupan pada masa Demokrasi Liberal ditandai dengan
antuasisme rakyat dalam kehidupan politik.

Kehidupan pendidikan pada masa Demokrasi Liberal juga mengalami
perkembangan yakni:

a. Adanya Kebijakan Pendidikan 3 banding 1
Menurut menteri Abu Hanifah bangsa Indonesia amat terbelakang dalam
pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan dunia modern. Pengetahuan
Umum memang penting,tetapi pengetahuan teknik mendapat prioritas
utama karena dianggap dapat membawa kunci kemajuan. Bagi tiap – tiap 3
sekolah umum mulai dari bawah ke atas diadakan 1 sekolah teknik yang
diterima di sekolah teknik ialah anak- anak tamatan sekolah dasar sebagai
lanjutannya ialah sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas juga
tiga tahun. Sekolah teknik harus mempunyai rencana pelajaran yang

33

SEJARAH INDONESIA XII

lengkap sehingga tamatan sekolah teknik menengah atau sekolah teknik
atas sanggup mengerjakan suatu pekerjaan misalnya opzichter seperti pada
masa penjajahan Belanda. Selain itu sekolah tinggi pertanian mendapat
tempat yang pantas karena sifat masyarakat agraris. Direncanakan di
Sumatera Barat dekat payakumbuh diadakan filial dari sekolah tinggi
pertanian Bogor yang sama derajatnya.
b. Adanya Kebijakan Pendidikan Kota Universiter
Pembiayaan ini diambil dari anggaran belanja negara yang dalam hal ini
pendidikan mendapat bagian 15%. Sistem pendidikan diadakan dengan
titik berat desentralisasi. Berarti dari sekolah dasar hingga sekolah
menengah pertama menjadi urusan daerah dengan supervisi pusat,terutama
dalam perencanaan pelajaran. Selebihnya menjadi tanggungan daerah.
Guru – Guru harus mempunyai diploma yang diakui oleh pusat. Tiap –
tiap provinsi atau daerah harus mempunyai satu Universitas negeri.
Sebagai konsekuensinya tentu daerah – daerah diberi bagian banyak dari
jumlah penghasilannya setaun, termasuk devisa. Daerah – daerah yang
miskin dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan lebih banyak bantuan
dibandingkan dengan daerah- daerah yang kaya. Dalam rangka konsilidasi
universita- universitas negara dikeluarkan Undang- Undang Darurat No. 7
tahun 1950 yang mewajibkan menteri pendidikan pengajaran dan
kebudayaan republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan Undang-
undang Darurat no 7 tahun 1950 tersebut pada tanggal 2 februari 1950. Ir
Surachman diangkat menjadi presiden Jakarta dengan cabang universiteit
van di Bogor, Bandung, Surabaya, dan Makassar.Perluasan universitas –
universitas di Luar Jawa direalisasikan dengan dikeluarkannya peraturan
pemerintah no 23, 1 september 1956 yang menetapkan berdirinya
universitas Hassanudin di Makassar serta, no 24 tahun 1956 mendirikan
universitas Andalas Bukittinggi.

34

SEJARAH INDONESIA XII

4) Kehidupan Kebudayaan Masa Demokrasi Liberal

Kehidupan budaya pada masa demokrasi liberal ditandai dengan
penyempurnaan ejahan bahasa Indonesia yang diiringi perkembangan karya
sastra. Gagasan Untuk penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia timbul lagi pada
waktu diadakannya kongres bahasa Indonesia di Medan antara tanggal 28 oktober
s.d 2 November 1954. Sebagai realisasi suatu keputusan Kongres bahasa
Indonesia tersebut pemerintahan membentuk panitia pembahasan ejaan Bahasa
Indonesia tersebut pemerintahan membentuk Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa
Indonesia dengan surat keputusan menteri PP dan K no.448/ S tanggal 19 Juli
1956 panitia tersebut mula mula dipimpin oleh prof Dr. Prijono kemudian oleh
E.Katoppo, Panitia pembahasan menghasilkan konsep pembaruan.

Sebagai Tindakan selanjutnya pada tanggal 4 sampai desember 1959 di
Jakarta diadakan sidang bersama antara panitia pelaksanaan kerja sama Bahasa
Melayu- Bahasa Indonesia, yang diketuai oleh prof Dr.Slametmuljana dengan
jawatan kuasa Ejaan Resmi Bahatu persekutuan tanah melayu yang dipimpin oleh
Syeh Nasir Bin Ismail sidang bersama itu menghasilkan pengumuman bersamaa
ejaan bahasa Melayu-Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen PP dan K
Republik Indonesia.Dalam pengumuman bersama dinyatakan bahwa kedua
pemerintahan akan meresmikan Ejaan Melindo itu selambat – lambatnya pada
bulan Januari 1962.

5) Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen
menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehinggi menghambat
pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami
kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga Negara Indonesia tidak
memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena
masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa
mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar

35

SEJARAH INDONESIA XII
kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa
Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah
tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan
dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi
dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam
sebagai dasar negara. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, pada tanggal 5 Juli
1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Setelah keluarnya Dekrit Presiden
5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis
sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan
mulainya sistem Presidensil dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.

36