Summary of Indonesian Forest Congrest

Summary of Indonesian Forest Congress VII

Kongres Kehutanan Indonesia VII
28 Juni 2022

Kongres dilakukan secara hybrid baik offline (Auditorium Dr. Soedarjo Gedung
Manggala Wanabakti KLHK) dan online (zoom dan youtube) pada hari Selasa, 28 Juni 2022.
Pelaksanaan kongres ini dilakukan selama 3 hari dari tanggal 28 Juni - 30 Juni Tahun 2022 dengan
tema “Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya”. Kongres di buka oleh Bapak
Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di MC oleh Dewi
Kumalasari dan pembacaan laporan dilakukan oleh sekjen KLHK sekaligus sebagai ketua
pemimpin Presidium DKN oleh Bapak Bambang Hendroyono. Kongres ini diadakan 5 tahun
sekali dimana tujuan kongres ini untuk merespon DKN terhadap progress pembangunan bidang
Kehutanan yang terus menunjukkan tren positif dan akseleratif, sehingga harus diantisipasi dan
dipersiapkan dalam rangka menyiapkan generasi masa depan bangsa Indonesia yang tangguh dan
handal. Tujuan pengadaan congress ini adalah:

1. Mendokumentasikan pandangan para pemangku kepentingan sektor kehutanan
terhadap sejumlah isu dan kebijakan kehutanan yang telah dilalui

2. Merumuskan rekomendasi fokus kebijakan pembangunan lima tahun ke depan dan
tercapainya kesepakatan peran-peran para pihak dalam pemangunan kehutanan

3. Terbentuknya kepengurusan Presidium Dewan Kehutanan Nasional periode tahun
2021-2026

Pesan dari Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri KLHK adalah “Kongres Kehutanan
Indonesia (KKI) sangat penting secara pembangunan, hutan bukan hanya soal teknik maupun
vegetasi tetapi soal politik. Hal ini membantu generasi muda untuk mencapai tujuan pengadaan
kongres”. Selain itu Bapak Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
menyampaikan “perekonomian global mendorong daripada naiknya permintaan namun tentu
ketidakpastian bertambah dengan adanya geopolitik di ukrine sehingga dunia dihadapi sebagai
ancaman global dari segi covid-19, konfik ukrine, perbahan iklim, commodity prices dan cost of
living”. Sektor kehutanan dalam UU Cipta Kerja sebagai upaya reformasi regulasi yang
memebrikna kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi dan produktivitas, termasuk di
sektor kehutanan dengan Peraturan Turunan PP No.23/2021 tentang penyelenggaraan
kehutanan. Kegiatan multiusaha kehutanan dapat dilihat pada pasal 132, 149, 162 dan 231.
Pentingnya multiusaha kehutanan adalah nilai ekonomi lahan hutan sangat rendah, presentase
areal efektif sangat rendah, pasar kayu yang berasal dari hutan cenderung menurun, sebagai
alternatif sumber PNBP selain hutan kayu dan perlu optimasi ruang pemanfatan kawasaan hutan.

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 1

Summary of Indonesian Forest Congress VII

Sinergi stakeholder dalam industri kehutanan memiliki 3 isu utama yaitu perubahan iklim,
perlindungan dan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat kehutanan.

SESI-I
Pembicara 1
Rehalibitasi dan Reforestasi Hutan
Dedi - Pimpinan Komisi IV

Pemberian konsensi hutan dalam bentuk HPH dan HPHH pada masa Belanda
berpengaruh tehadap dampak ekologi, ekonomi dan dampak sosial budaya. Substansi
Pancasila hutan yang paling utama harus meletakan dalam segi identitas spritualitas atau dari
aspek yang bersifat lingkungan sehingga tahap selanjutnya mengenai ekonomi. Pohon memilki
multi ekonomi sehingga jika semua masyarakat melakukan penanaman pohon Indonesia akan
menjadi negara hutan yang memiliki kejernihan air yang digunakan, kejernihan pada udara dan
tidak ada kepdatan lalu lintas. Contoh studi kasus Kota DK Jakarta yang masih sedikit kawasan
hutan dan masih menikmati air jernih dari sungai Citarung yang jika dibiarkan akan berpengaru
terhadap pencemaran lingkungan. Kestabilan ekosistem dapat ditentukan dari mitigasi bencana
dan jasa ekosistem.

Untuk itu yang perlu menjadi perhatian bersama terkait permasalahan yang melingkapi
hutan dan kehutanan Indonesia saat ini adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kepastian status SDM Kehutanan di tingkat tapak
2. Pengawasan pemenuhan kewajiban seperti PNBP, Kewajiban lahan pengganti, kewajiban

rehalibitasi DAS, kewajiban mencadangkan areal lindung untuk habita satwa liar serta
kewajiban lainnya
3. Penyelesaian usaha-usaha yang sudah terbanggun di dalam Kawasan Hutan

Overview dari Ibu Menteri Ibu Siti Nurbaya adalah perhitungan emisi dilakukan dengan
berapa CO2 eq yang diserap bukan berapa hektar yang ditanam. Pada Metode FOLU Net Sink
diharapkan tahun 2030 sudah mencapai net atau minus emisi dan bukan lagi zero.

Pembicara 2
Strategi Centra Usaha Koprasi dan Menengah Kehutanan Indonesia
Bpk. Teguh – Menteri KOP UKM

Luas kawasan hutan dan konservasi perairan sebesar 125.817.022,96 ha dengan 23,22%
Hutan Produkis Tetap dan 21,28% Hutan Produksi Terbatas. Pemberian Persetujuan Kelola
Kawasan Perhutanan Sosial dengan target 12,7 Juta/10% dari kawasan hutan Indonesia dengan

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 2

Summary of Indonesian Forest Congress VII

realiasasi Kuartal I 2022 + 5 Juta Ha diserahkan kepada masyarakat. Kemiskinan seperti di Jawa
ada di daerah kehutanan sehingga diperlukan bagaimana pelestarian hutan dapat menghilangkan
faktor kemiskinan pada warga. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di lahan Perhutanan Sosial
memiliki tantangan:

1. Kegiatan usaha dalam skala kecil
2. Pemanfaatan terbatasnya akses penerima PS terhadap benih atau bibit unggul, sumber

pembiayaa, inovasi dan teknologi serta pasar

Solusi yang dapat dilakukan dengan cara:
1. Pendampingan petani/nelayan untuk beroperasi
2. Penetapan kawasan komuditi tertentu
3. Pemberian insentif untuk petani yang beroprasi dalam ketrsedian benih, pembiyaan
peroranga untuk produksi, penyerapan dan modal investasi, digitalisasi dan jaminan
pasar.

Dalam hal ini petani melakukan penanaman di tanah konservasi sepeti jagung dan sekarang
sudah melakukan penanaman kopi karena sudah diberikan akses penggunaan lahan pada area
perhutanan. Biasanya pendekatan pemerintah pada input pupuk, sehingga presiden menugaskan
mengembangan korporatisasi petani dengan menentukan bagaimana mengkonsolidasi petani-
petani kecil perorangan dilahan sempit agar masuk dalam skala ekonomi atau pembiayaan dan
opteker. Hal ini dapat menciptakan kesejahteraan petani dan supply pangan stabil dari segi
kuantitas dan kualitas. Beberapa korporasi perhutanan sosial dalam dampingan berada pada
Kabupaten Garut dan Subang dengan komoditi kopi, wisata alam dan holtikultura, kapol, jahe
merah, jeruk lemon kalifornia, bambu, coklat dan sutera. Sistem model koperatisasi pangan
adalah petani diberi lahan dan diberi pinjaman ekonomi dengan jaringan ritel modern. Beberapa
model Koperatisasi Pangan antara lain:

- Model Koperatisasi Pangan dalam Komoditi Holtikultura
Tanaman hortikultura tumbuh 3,58% (yoy) pada kuartal I 2022 dibandingkan kuartal
sebelumnya, sehingga dibutuhkan fasilitas inkubasi Alif Learning Center untuk
(pendampingan proses bisnis dan kelembagaan)

- Model Koperatisasi Pangan dalam komoditas pisang (dengan urgensi produksi pisang
naik 6.82% mencapai 8.74 juta ton pada tahun 2021, dimana negara tujuan ekspor pisang
pada malaysia)

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 3

Summary of Indonesian Forest Congress VII

- Model Koperatisasi Pangan dalam Komoditi Kacang Koro (Pembatasan impor kedelai
saja tidak cukup, harus ada diversifikasi jenis pangan lain untuk menghentikan
kesenjangan kebutuhan kedelai di Indonesia)

- Model Koperatisasi Pangan dalam Komoditi Kelapa Sawit
Di Indonesia, dari 14,59 juta hektar luas perkebunan sawit, 6,04 juta hektar atau 41%
dikelola oleh petani swadaya, total produksi sebanyak 44,8 juta ton dan 35% diantaranya
adalah hasil dari sawit rakyat. Namun, hilirisasi kelapa sawit oleh rakyat belum optimal.
Sehingga perlu adanya pengolahan minyak makan merah oleh Koperasi menggunakan
teknologi dengan inovasi teknologi produksi yang lebih mudah dan lebih sehat dari
minyak makan komersil (mempertahankan fitonutrien-nya (Vit A, Vit E dan Squalene)
dan mengatasi gizi buruk/stunting pada anak. Contoh pelaksanaan program di Medan,
Riau ada minyak makan merah lebih sehat dari komoditi kelapa sawit.

Pembicara 3
Tantangan dan Peran BUMN Kehutanan Menuju Indonesia 2045
Wakil Menteri BUMN 1

Untuk meningkatkan penguatan rantai nilai dan efisiensi, BUMN dikelompokan ke dalam
12 klaster berdasarkan value chain & core business. Penguatan mata rantai supervise masing-
masing pengelolaan dilakukan dalam pembentukan holding di thaun 2020 sehingga pemanfaatan
terasa pada tahun 2022. Di Kementerian BUMN ada 5 prioritas untuk mencapai Visi Indonesia
Emas 2045 melalui:

- Nilai Ekonomi dan sosial untuk Indonesia melalui ketahanan pangan, energi dan
kehutanan

- Inovasi Model Bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan
kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business

- Kepemimpinan dan teknologi dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas
digital seperti data management, advanced management, big data, artificial intelligence,
dan lain-lain

- Peningkatan Investasi dengan mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem
investasi yang sehat

- Pengembangan Talenta dengan mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan
SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM

Dalam Perum Perhutani merencanakan 6 inisiatif strategis guna menghadapi tantangan
global dalam rangka dekarbonisasi serta peningkatan proses bisnis diantaranya:

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 4

Summary of Indonesian Forest Congress VII

- Reorganisasi Anak Perusahaan (Meningkatkan kontribusi dengan menggabungkanAP
sejenis produksi kayu & non kayu)

- Hilirisasi Produk Kehutanan (Penguatan Hilirisasi Industri Kayu, Agro-Herbal, dan GTD
atau Gondorukem, Terpentin, Devirat)

- Natural Based Solution (Penurunan emisi GRK dengan melindungi hutan di wilayah
konsesi Perhutani)

- Biomassa untuk Pembangkit EBT (Indoesia memiliki 12 juta ton pertahun sehingga perlu
PenggunaanWood pellet / Serbuk, Kayu untuk co-firing PLTU

- Kemitraan Tanaman Pangan (Melakukan kemitraan dengan Global Partner & LMDH
(Lembaga Masyarakat Desa Hutan))

- Pengembangan Hutan Pariwisata (dengan ekstensifikasi 5 program rebranding wisata
alam pada 15 lokasi)

Hilirisasi sektor kehutanan memberikan dampak tambahan pendapatan hampir Rp500
Miliar/tahun atau 10% dari total Pendapatan 2021. Nature-based Solutions (NBS) sebagai solusi
yang potensial untuk berkontribusi pada perubahan iklim & memberikan dampak signifikan
Pengembangan biomassa sebagai produk strategis bagi pengembangan energi terbarukan dan
memiliki potensi nilai ekspor yang baik Inisiatif digitalisasi penting dilakukan untuk
meningkatkan perhutani seperti dengan adanya geographic Information System (GIS) dapat
mengelola data kawasasn hutan dalam bentuk spasial, geospasial, union wisata dan GTD, Preset
(opration idle healtime operation) dan dasbor KLH BUMN.

Pembicara 4
Pendanaan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Penanganan Perubahan Iklim
Ibu Sri Mulyani – Menteri Keuangan Republik Indonesia

Sektor kehutanan merupakan sektor dengan persen tertinggi dalam penurunan emisi GRK
karena mampu menyerap CO2 sedangkan yang membuat pada sektor kedua energi dan transport.
Kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC di tahun 2030 diproyeksikan mencapai
Rp4.002,44 triliun. Kontibusi biaya untuk kehutanan sedikit sedangkan kontribusi penurunan
CO2nya pa;ing besar upaya-nya paling besar kerena sesuai dengan kebutuhan total pendanaan
NDC second BUR Rp.3.461,31 triliun sedangkan pada sektor kehutanan hanya Rp. 77,82 triliun.
Roadmap NDC mitigasinya Rp. 3.779,63 triliun dan pada third BUR bisa mencapai Rp.4.002,44
triliun. Terjadi perbedaan proyeksi kebutuhan pendanaan dari hasil proyeksi dalam BUR-2,
Roadmap NDC, hingga BUR-3. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tambahan kegiatan mitigasi,
kalibrasi metode estimasi dan perbedaan horizon waktu.

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 5

Summary of Indonesian Forest Congress VII

Sektor kehutanan dan penebangan kayu diukur dengan PDB Subsektor Kehutanan
meningkat secara nominal, namun pertumbuhan (nilai harga berlaku) mengalami tren penurunan.
Jika dilihat kontribusinya pun relatif stagnan. Meskipun pemulihan kondisi perekonomian di 2021
berdampak pada peningkatan PDB (harga berlaku), namun tingkat pertumbuhannya relative lebih
rendah dibandingkan tahun 2020. Sedangkan dilihat dari pertumbuhan triwulanannya (nilai
konstan), pada tahun 2021 (0,66%) lebih baik dibandigkan 2020 (-0,03%). Sementara bila dilihat
dari share-nya juga mengalami penurunan di 2021. Pada tahun 2017-2021: PNBP dari sub sektor
kehutanan terus mengalami peningkatan dari Rp4,18 triliun di 2016 menjadi Rp 5,66 triliun di
2021. Namun kondisi pandemic Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada kontraksi capaian
PNBP, turun menjadi Rp4,63 triliun.

Tantangan PNBP SDA Kehutanan adalah dominasi PNBP Kehutanan dari basis kayu
masih cukup tinggi, pengawasan yang masih perlu terus ditingkatkan, upaya berkelanjutan
penegakan hukum, optimalisasi potensi, termasuk, dan aset yang dinilai masih idle. Kebijakan
PNB SDA Kehutanan Tahun 2023 sebagai penyempurnaan regulasi sesuai dengan regulasi
bidang LHK terkait PNBP dilakukan dengan tatakelola dan optimalisasi produksi seperti tata
kelola:

- Pembebasan layanan dokumen perhutanan sosial (PS)
- Tata kelola sistem single window
- Penagihan & peningkatan pengawasan serta pengendalian terhadap Wajib Bayar
- Peningkatan kapasitas sistem pembayaran & pengawasan secara online terintegrasi dg

SIMPONI
- Peningkatan kapasitas SDM
- Peningkatan tertib penatausahaan PNBP berbasis online

Arah kebijakan fiskal 2023 untuk mendorong peningkatan produktivitas dan transformasi
ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan ditentukan berdasarkan kualitas SDM, infastruktur,
reformasi birokrasi, revalisasi industry dan ekonomi hijau. Dimana penguatan peran APBN sesuai
dengan fungsi dasarnya terdapat pada pasal 3 ayat 4 UU 17 tahun 2003. Desain kebijakan fiscal
mendukung ekonomi hijau dilakukan dengan:

- Mendorong pengembangan industri berbasis baterai (elektronik dan otomotif)
- Meningkatkan EBT dalam bauran energi nasional
- Mendorong pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK): pasar karbon, pajak karbon

dan pembayaran berbasis kinerja
- Meningkatkan mobilisasi pembiayaan ekonomi hijau (domestik dan internasional)

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 6

Summary of Indonesian Forest Congress VII

- Optimalisasi kerja sama internasional dalam rangka penurunan emisi GRK

Ibu sri mulyani juga mengatakan “masyarakat dunia usaha harus melihat NEK lebih nyata
karena mengingat perang di Ukraina yang implikasinya adalah harga pangan dan harga energi di
dunia. Harga energi yang berasal dari Rusia saat ini mengalami isu yang besar mengingat Negara
Eropa sekarang mengalami krisis energi dan Indonesia mendesain bagaimana EBT dengan fasing
out coal sementara Indonesia diminta mengirim batu bara”.

Instrumen fisikal untuk mendukung ekonomi hijau dilakukan dengan fasilitas perpajakan dan
cukai, melalui anggran K/L untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, transfer ke daerah dan
Dana Desa (TKDD serta pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan). Dana Bagi
hasil SDA kehutanan pada bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.DBH SDA Kehutanan terdiri atas Iuran Ijin Usaha
Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan DR.

Pada dana insentif dareah tahun 2021-2022 sudah diberikan insentif Rp.700 milyar akan
diberikan pada 700an pemerintah yang sudah mencapai indikator penilian KKPLHK yang
didasari sudah menerapkan variabel indeks kualiatas udara, air, tutupan lahan serta komitmen dari
pemda. Proyek desian hijau dibantu dengan inovasi pembiayaan melalui penerbitan green sukuk.
Kemenkeu juga melakukan inovasi SDGs Bond semasa pandemic.

Peran Kementerian Keuangan dalam mobilisasi dana non APBN melalui BLU dan SML
(BPDLH dan SDGs Indonesia One) dan dukungan internasional melalui green climate fund
sebagai entitas pelaksana mekanisme keuangan UNFCCC yang didirikan oleh conference of
parties (COP) tahun 2010. BLU BPDLH mengelola dan menyediakan dana yang dibutuhkan
untuk perlindungan, pelestarian, dan konservasi lingkungan hidup dan kehutanan, pengelolaan
keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sedangkan Sumber dana
SDG Indonesia One berasal dari swasta, donor/filantropi, institusi keuangan, institutional
investor, dan lembaga bilateral maupun multilateral. Ada 13 program prioritas badan pengelola
dana lingkungan hidup seperti:

- Pengendalian perubahan iklim (termasuk program REDD+)
- Pengelolaan hutan berkelanjutan (termasuk kerangka REDD+)
- Pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lahan gambut (termasuk

kerangka REDD+)

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 7

Summary of Indonesian Forest Congress VII

- Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (termasuk kerangka REDD+)
- Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukung lainnya (termasuk

kerangka REDD+)
- Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem (termasuk kerangka REDD+)
- Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (termasuk kerangka REDD+)
- Peningkatan daya saing industri berbasis sumber daya alam
- Pengolahan limbah padat, cair, dan bahan berbahaya beracun
- Penggunaan bahan dan teknologi ramah lingkungan serta rendah karbon
- Peningkatan penerapan efisiensi energi, EBT, dan konservasi energi sosial serta

kemitraan lingkungan
- Penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan

kehutanan
- Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya

Kerjasama antara kementerian baik BUMN, Bapenas dll Indonesia akan bisa menjadi
maju dengan bermain cantik dalam Dunia Internasional bukan hanya sabagai pembicaraan tetapi
pembuktian melalui menjaga lingkungan.

Pembicara 5
Pembangunan Kehutanan untuk Pengatasan Kemiskinan dan Pemerataan Kesejahteraan
Di Daerah
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd – Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Menurut data statistic luas kawasan hutan 120.783.631 Ha atau 63% dari luas daratan,
dimana 86 Juta Ha berhutan dan 34 juta Ha tak berhutan. 63 % belum maksimal karena
masyarakat belum sejahtera yang menyebabkan kemiskinan masyarakat. Jumlah desa atau
kelurahan dalam dan tepi kawasan perhutanan dominan berada di Provinsi Kalimantan dan Papua.
Total jumlah desa/kelurahan berada dalam kawasan hutan sebanyak 3406 desa dan di tepi/sekitar
kawasan hutan sebanyak 16.871 desa. Region Kalimantan dan Papua memiliki jumlah desa
terbanyak terdapat 7378 desa di Kalimantan dan Papua yang bergantung pada sumber daya hutan
dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Perhutanan sosial hadir sebagai langkah untuk tetap
menjaga kelestarian hutan, namun masyarakat masih bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari
hasil pengelolaan kawasan dan sumber daya hutannya. Upaya pemerintah melalui perhutanan
sosial yang sesuai pada RPJMN 2020-2024. Program ini untuk mengurangi kemiskinan,
pengangguran dan penciaptaan lapangan kerja. Output perhutanan sosial berupa produksi kayu
dan hasil buah.

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 8

Summary of Indonesian Forest Congress VII

Strategi Kemendagri dalam perhutanan sosial adalah dengan memfasilitasi pemerintah
daerah, melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan perhutanan sosial provinsi dan
kabubaten atau kota, memastikan program serta mendorong pemda, memastikan program.
Dukungan kebijakan mendagri dibuat dalam bentuk surat gubernur Kec. DKI serta surat edaran
Menteri dalam negeri.
Arahan atau tindakaan yang dapat dilakukan adalah:

- Mengoptimalkan perhutanan sosial sebagai salah satu upaya pengentasan
kemiskinan/peningkatan ketahanan pangan, ataupun pemberdayaan masyarakat, yang
terdapat di beberapa perangkat daerah terkait, ditataran pemerintah kabupaten/kota.

- Optimalisasi peran Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai fungsi koordinatif dalam
percepatan perhutanan sosial

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholders lain yang terkait (pemerintah,
BUMN, BUMD, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dll) mengingat kegiatan
pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial bersifat lintas urusan.

- Dukungan percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan
Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pembicara 6
Mencapai Visi Indonesia 2045 Melalui Investasi Kehutanan Berkelanjutan
Dr. Sahat M. Panggabead – Staf Ahli Menko Maritim dan INvestasi BIdang Manajemen
Konektivitas

Saat ini dokumen RPJMN 2025 masih dilakukan proses pembuatan sehingga berdasarkan
arahan Jokowi investasi harus naik 47.3% atau sebesar 4.983 Triliun. Layanan saat ini didukung
melalui online dengan pengembangan teknologi IT. Indikator dalam usaha investasi sangat
dibutuhkan guna menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya investasi yang padat karya (labour
intensive) yang akan memberikan pendapatan dan meningkatkan kemampuan belanja (konsumsi)
masyarakat yang pada akhirnya akan membangkitkan perekonomian nasional. Selama periode
pemerintahan Presiden Jokowi, terjadi peningkatan angka kemudahan berinvestasi di Indonesia
(Ease of Doing Business/EODB) dari 114 di tahun 2015 menjadi 73 di tahun 2019. Target yang
ingin dicapai pada tahun 2024 adalah 43 (RPJMN 2020-2024). Namun demikian, masih terdapat
beberapa hambatan dalam iklim investasi di Indonesia. Hal ini tercermin pada penurunan Daya
Saing Investasi Global (Global Competitiveness Index) pada tahun 2020 menjadi peringkat 40
dari peringkat 32 di tahun 2019.

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 9

Summary of Indonesian Forest Congress VII

Pada Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunanan MPR, DPR dan DPD tanggal 16
Agustus 2021 mengatakan “Ekosistem Investasi dan kolaborasi Dunia Usaha dimaksudkan untuk
memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi
hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan” dimana kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan
nilai ekonomi (Profit) dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan (Planet) dan
kesejahteraan masyarakat (People).

Potensi hutan Indonesia dapat dilihat melalui ekspor produk dan industri kehutanan,
keanekaragaman hayati (megabiodiversity) sebagai sumber pangan, pakan dan obat-obatan,
penyimpanan dan penyerapan emisi karbon melalui hutan tropis, hutan rawa gambut, hutan
mangrove, ekowisata. Beberapa kesimpulan dan rekomendasi diantaranya:

1. Indonesia memliki daya saing termasuk dalam hal investasi, bergantung pada
keberhasilan kita dalam melakukan pengendalian pandemi. Semakin cepat kita berhasil
melakukan pengendalian pandemi, maka daya saing dan daya tarik investasi Indonesia
akan semakin meningkat.

2. Indonesia akan dihadapkan pada berbagai tantangan perubahan, termasuk geopolitik.
Strategi investasi harus didesain untuk mendukung industri yang mampu menjawab
tantangan masa depan dan mengubah struktur perekonomian menjadi lebih tahan krisis
dan sustainable, diantaranya hilirasi SDA, ekonomi hijau, industri kesehatan, dan
pariwisata dan ekonomi kreatif,

3. Pelaksanaan hilirisasi SDA mendorong terjadinya industrialisasi yang meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan,
dan menambah penerimaan pajak pemerintah.

4. Keberhasilan Indonesia untuk menjadi negara maju juga harus didukung oleh perbaikan
terus menerus kualitas SDM dan Riset, serta perbaikan iklim investasi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan hutan.

5. Dengan berbagai modal yang dimiliki, Indonesia dapat berperan lebih strategis dalam
tatanan politik global ke depan.

Pembicara 6
Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Visi Indonesia 2045
Ibu Fifi – Staf Menteri PPN/Bappenas

Yang akan terjadi tahun 2024 di Indonesia adalah terkait penduduk meningkat sepeti
Jawa dengan adanya pembangunan perkotaan dapat meningkatkan daya saing dunia. Ada 4 pilar
pembangunan adalah:

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 10

Summary of Indonesian Forest Congress VII

- Pembangunan manusia dan penguaasaan IPTEK
- Pembangunan ekonomi berkelanjutan
- Pemerataan pembangunan
- Pemantauan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan

Potensi hutan 62,97% persentase luas kawasan hutan dibandingkan luas daratan Wilayah
Indonesia 191.357.868. Hutan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi dari hasil hutan kayu,
hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan (air, wisata alam, karbon). Hutan juga
menjadi bagian penting dari kelestarian keanekaragaman hayati, ketahanan terhadap bencana, dan
perubahan iklim, hutan menjadi tumpuan kehidupan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan
rakyat.

Pada pilar 2045 dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan bahwa potensi penutupan
lahan dapat sejalan menjadi semak belukar dengan perkiraan peningkatan populasi Indonesia
pada tahun 2045, penggunaan lahan dan keberadaan hutan juga diprediksi mengalami perubahan
yang cukup signifikan. Luas hutan akan berkurang dengan bertambahnya kebutuhan akan ruang
untuk permukiman, pertanian dan lainnya serta kondisi ini akan berdampak pada menurunnya
daya dukung dan daya tampung, semakin tingginya risiko bencana dan kerentanan ekonomi.
Redesin insklusif dan transformasi berkelanjutan dapat ditentukan berdasarkan 6 strategi yaitu
pembangunan sumber daya manusia dari SDGs 1-4 (competitive human resource), economic
productivity, green economy, digital transformation, domestic economi integration dan new
capital city. Sehingga untuk peran hutan dalam ekonomi hijau melalui indust hasil hutan,
konservasi, ketahanan dan ketahanan energi. Adapun strategi peningkatan industri hasil hutan:

- Kepastian Kawasan dan Usaha melalui percepatan penyelesaian tata batas, penanganan
dan penyelesaian konflik dalam areal usaha, insentif/kemudahan berusaha

- Optimasi pengelolaan, produktivitas dan pemanfaatan ruang melalui penataan areal kerja,
monitoring dan pencabutan izin tidak aktif, multiusaha dan optimalisasi penggunaan
kawasan hutan produksi oleh badan usaha di lahan kritis dan penggunaan benih unggul
maupun silvikultur intensif

- Integrasi Hulu-Hilir melalui integrasi izin usaha industri hasil hutan kepada
PBPH/IUPHHK (Integrasi industri dengan pola klaster hulu - hilir hasil hutan), dukungan
Perhutanan Sosial – Hasil Hutan Bukan Kayu dan efektivitas rantai pasok dan demand
domestic

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 11

Summary of Indonesian Forest Congress VII

- Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah (Bioekonomi) melalui inovasi dan
penerapan teknologi bioproses: energi, oleokimia, serat dan produk bernilai tinggi lainnya
serta legalitas kayu sebagai market acceptance

- Kolaborasi berbagai pihak dimana hutan produksi sebagai bagian dari aset penting
pembangunan daerah. Kolaborasi antarunit, pusat-daerah, antar-K/L pelibatan non-
pemerintah

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 12

Summary of Indonesian Forest Congress VII

SESI-II
Pembicara 1
Isu-isu Aktual Hutan dan Kehutanan
Ir. Drasospolino, M.Sc – Pemerintah

- Kerangka konsep pembangunan LHK berpengaruh pada 3 aspek yaitu Kelola sosial,
lingkungan dan ekonomi. Langkah-langkah korektif sektor kehutanan berdasarkan
aktualisasi dan internalisasi prinsip DDDT, pembangungan signifikan laju deforestasi dll.
Tingkat deforestasi di tahun 2020 yaitu 115.000 hektar per tahun yang mana terjadi
penurunan sebesar 75,03% dibandingkan tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha.

- Seluruh produk hasil hutan dapat dilihat pada dasbort https://phl.menlhk.go.id/ sepeti data
perizinan PBPH, data produksi Kayu Bulat, hutan bukan kayu dll

- Kesatuan pengelolaan hutan atau KPH ditentukan berdasarkan kelembagaan kesatuan
pengelolaan hutan sesuai dengan Permen dalam negeri Tahun 2017

- Upaya menjaga hutan secara lestari dalam rangka pengurangan emisi GRK dilakukan
sesuai strategi FOLU Net Sink, dimana 3 lokus utama yaitu pulau Sumatera, Kalimantan
dan Papua. Strategi implementasi pengelolaan hutan menuju IFNS harus dilakukan
dengan sistematis agar tercapainya target NDC

- IKN dan Konsep Forest City memiliki manfaat sebagai penambah infrastruktur ekologi
rencana struktu dan kawasan hijau-biru pada polar uang pada RTR KSN IKN,
memperkuat aspek ecoregion dalam penetapan KPI pengembangan IKN dan strategi
ketujuh kluster ekonominya serta sebagai bahan masukan utama untuk penyusunan
RTBL KIP

- Regulasi tentang IKN Kota Negara dapat dilihat pada UU Nomor 3 Tahun 2022 derta PP
No.17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggran dalam rangka persiapan
pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintah
daerah di Ibu Kota Nusantara

- Pengelolaan hutan melalui hutan sosial dialokasi 12,7 juta Ha melalui PIAPS sesuai
dengan Revisi VI dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4.028/MENLHK-
PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tanggal 25 Mei 2021

- Strategi percepatan hutan sosial fokus pada percepatan distribusi akses kelola perhutanan
sosial dengan pemberian akses Kelola 12,7 Juta Ha serta penigkatan kualiatas KUPS
dengan pengembangan usaha pendampingan.

- Pentingnya muliusaha hutan adalah nilai ekonomi riil lahan hutan sangat rendah,
persentase areal efektif sangat rendah, pasar kayu yang berasal dari hutan alam cenderung

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 13

Summary of Indonesian Forest Congress VII

menurun dan sebagai alternatif sumber PNBP selain hasil hutan kayu perlu optimalisasi
ruang pemanfaatan kawasan hutan
- Multiusaha kehutanan melalui perizinan berusaha pemanfaatan hutan didasari oleh dasar
hukum PBHP PP Nomor 5,22 dan 23 Tahun 2021 serta PerMenLHK Nomor 3,4 dan 8
Tahun 2021

Pembicara 2
Kondisi Kehutanan Kini dan Harapan ke Depan
Bapak Purwati– Pelaku Bisnis Kehutanan DKN

- Roadmap pembangunan hutan produksi ada 2 isu besar yaitu beyon timber dan
perluasan akses hutan sosial

- Capaian trend kinerja produksi kayu pada ekspor hasil hutan tahun 2021 mencapai
US$13,56 Milyar

- Sektor bergerak lebih cepat daripada hutan kayu ehingga kontribusi PDB Kehutanan
maih 0,6%

- Target kontribusi Produksi Domestik Bruto (PDB) Kehutanan pada tahun 2045 sebesar
1.210.175,94 pada Sub-Sektor Kehutanan, HHBK, Jasa Lingkungan, Industri Berbasis
Kayu, Industri Berbasis HHBK dan Perdagangannya

- Tahapan roadmap diantaranya adalah:
1. Prakondisi (penyederhanaan peraturan sesuai PP No. 23 Tahun 2021 dan PerPres
No92 Tahun 2021 dan KepMenLHK NO.SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022
2. Konsolidasi pada tahun 2021-2025 (optimasi kawasan hutan, kemantapan penataan
dan penggunaan kawasan hutan)
3. Revitalisai 2026-2030 (pengembangan bioekonomi bebasis hutan)
4. Pertumbuhan 2031-2035 (penguasaan, pangsa pasar dunia produk hasil hutan)
5. Pemantapan 2036-2040 (peningkatan peran HHBK dan Jasling, peningkatan industry
turunan, penyesuaian teknologi dan peningkatan kapasitas industry hasil hutan kayu)
6. Stabilisasi pada tahun 2041-2045 dengan peningkatan kontribusi hasil hutan terhadap
kedaulatan pangan, energi dan air

- Yang harus dilakukan 5 tahun dalam mengimplementasikan melalui:
1. Konsolidasi lintas sektor pemantapan kawasan
2. Konsolidasi penyelesaian konflik sosial
3. Konsolidasi optimalisasi produktivitas lahan
4. Konsolidasi memperkuat investasi kehutanan dalam rangka mendukung pencapaian
target NDC

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 14

Summary of Indonesian Forest Congress VII

5. Konsolidasi lintas kamar dewan kehutanan nasional (DKN)

Pembicara 3
Kamar Masyarakat Presidium DKN
Bapak Glorio Sanen– Masyarakat Region Kalimantan

- Kinerja Kamar masyarakat Dedicated Grant Mechanism (DGM) Indonesia yang
dirancang untuk meningkatkan kemampuan. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
(MAKL) agar terlibat penuh dalam memastikan hak dan akses hutan dan lahan serta
mendapatkan peluang mata pencaharian-penghidupan dari pengelolaannya secara lestari
https://www.dgmindonesia.id . Selain itu kinerja dapat terlibat secara aktif dalam
pengawalan dan mendorong pelaksanaan Reforma Agraria secara khusus Pengelolaan
Hutan melalui Perhutanan Sosial serta melakukan advokasi Masyarakat Adat &
Komunitas Lokal dalam memperjuang Wilayah dan SDA nya.

- Isu tentang kehutanan masih rendahnya penetapan hutan adat masih sedikit pengakuan
hutan adat. Selain itu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat
kejahatan lingkungan harus sesuai dengan penegakan hukum terkadang sebagaimana
diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU PPLH.

- Catatan penting dari DKN adalah:
1. Memperkuat peran DKN untuk terlibat bersama KLHK dalam membuat kebijakan
disektor Kehutanan
2. DKN diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan kebijakan pada sector
Kehutanan, baik dalam melakukan evaluasi maupun membuat;
3. Jika tidak ada pembaharuan dalam Tata Kelola & memaksimalkan Fungsi DKN,
maka dirasakan keberadaan DKN tidak diperlukan lagi.

Pembicara 4
LSM Di Belantara yang Makin Tak Berbelantara?
Bapak Catur– LSM

LSM hadir awalnya karena negara yang mengkapitalis, otoriterian, militeristik dan
sentralistika Kartiatif, Development, Reformis, Transformatif. Kerena kondisi yang tidak stabil
banyak anggota LSM keluar komunitas sehingga dalam mengkritisi deforetasi dan degradasi
lingkungan juga sedikit. Kondisi tata hubungan antar LSM, LSM dengan Para pihak (Masyarakat,
Pengusaha, Perguruan Tinggi, Pemerintah dan Donor). Sehingga DKN belum optimal mengawal
implementasi kebijakan kehutanan, deforestasi dan degradasi berlanjut, Perhutanan Sosial dan
hutan adat masih jauh dari target. Kendala LSM adalah kurangnya pedoman yang tepat sehingga

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 15

Summary of Indonesian Forest Congress VII

penurunan SDM sering terjadi sehingga saat ini pihak LSM membutuhkan SK yang jelas agar
LSM bisa semangat..

Pembicara 5
Peran FOReTIKA dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Kehutanan Masa Depan
Neresworo Nugroho – Akademisi (Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB)

Dampak revolusi industry 4.0 meningkatnya peluang pekerja sehingga jangan sampai ada
matarantai yang putus antara kompetensi yang diajarkan dengan kemajuan dan perubahan
kebutuhan dunia profesi. Mata Kuliah Inti untuk kompetensi sarjana kehutanan adalah
pengolahan hasil hutan, perencanaan hutan. Gagasan yang terkait dasar pertimbangan adalah
adanya VUCA, Current Issues, Future Developmet dan Revolusi 4.0, Reorientasi Basic Forestry
Science, User Need Assessment serta Karakter unggul lulusan yang diharapkan fundamental
literacy and competence: (Critical thinking, Creativity, Communication, Collaboration, & Career
readiness), fleksibel, adaptif (soft skill ability), berkarakter kuat (entrepreneurship, morality and
mentality).

Pembicara 6
Masa Depan Hutan & Kehutanan Indonesia 2045
Iqbal – Kongres Kehutanan Indonesia (mahasiswa)

SYLVA sebagai perwakilan kongres dari organisasi kehutanan Indonesia dimana berdiri
sejak 30 Januari 1959 di Yogyakarta atas inisiasi Senat Mahasiswa Kehutanan UGM (duluFaperta
UGM) dan senat mahasiswa Kehutanan IPB (dulu Faperta UI). Pembahasan hutan saat ini
disampaikan oleh aspirasi mahasiswa dapat lihat pada luas tutupan hutan tahun 1990 seluas 116
jt Ha (60,6%), sementara pada tahun 2020 seluas 94 jt Ha (48,7%). Terjadi penurunan luas
tutupan lahan (hutan) sebesar 22 jt Ha sejak tahun 1990 hingga 2020 sehingga isu ini perlu
melibatkan mahasiswa. Selama ini kegiatan nasional SYLVA Indonesia dilakukan secara
mandiri sehingga membutuhkan pihak kepentingan agar bisa terlibatkan dalam pencapaian akan
seperti apa hutan dan kehutanana tahun 2045 nanti.

Reference:
(2022). Retrieved 11 July 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=BB6_OnaCjmw

Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya 16