065-V2-Paparan Webinar Percepatan Penyaluran Dana BOS Tahap III

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Kebijakan Dapodik dalam Rangka
Penyaluran Dana BOS Tahap III
Tahun 2021

AGUSTUS 2021

Agenda

1 Kebijakan Dapodik dan Persiapan Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap
III Tahun 2021

2 Penjelasan Teknis

2

DATA POKOK PENDIDIKAN

(DAPODIK)

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem
pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan yang memuat data satuan
pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan, serta substansi pendidikan lainnya yang
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang

terus menerus diperbaharui secara online.

3
3

Entitas Dapodik PESERTA DIDIK

SATUAN PENDIDIKAN Identitas pribadi, alamat, orang
tua, prestasi
Identitas sekolah, lokasi, tanah,
bangunan, ruang, alat SUBSTANSI PENDIDIKAN

PENDIDIK DAN TENAGA Rombongan belajar,
KEPENDIDIKAN pembelajaran, anggota rombel,
jadwal, dsb
Guru, tenaga kependidikan,
identitas pribadi, kepegawaian, 4
4
pendidikan formal

Pemanfaatan Dapodik untuk Berbagai Program dan Pembiayaan
Pendidikan

KEMENDIKBUDRISTEK KEMENTERIAN/ PEMERINTAH
LEMBAGA LAIN DAERAH

Layanan Guru

BOS PIP Kuota PMP RKAS SIM INFO SIM SIM NUPTK NISN AN SISPENA JAGA NIK SSCN PEMDA
Internet TUN GTK PKG RASIO (KPK)
ENTITAS (Dukcapil) (Menpan
DATA RB)

SATUAN
PENDIDIKAN

PESERTA
DIDIK

PTK

SUBSTANSI
PENDIDIKAN

5

Kriteria Data yang Baik

1 2 3 4 5

Cepat Lengkap Mutakhir Akurat Akuntabel

Memerlukan waktu Seluruh komponen Data yang dikirimkan Data yang kirimkan Kondisi Data dapat
cukup singkat data ada di dapodik adalah kondisi terkini adalah data apa dipertanggung
jawabkan
Dapodik telah Kelengkapan data Sekolah telah adanya dari sekolah
menggunakan sistem Dapodik (Sekolah, melakukan Digunakan untuk
PD, Sarpras, PTK) sinkronisasi Akurasi data Dapodik pemberian:
Aplikasi untuk pengiriman data (Sekolah, PD, Sarpras,
mengumpulkan data semester ganjil BOS, PIP, Tunjangan
2021/2022 PTK) Guru, Bantuan Kuota
pendidikan

6

Kebijakan Penyaluran Dana BOS Reguler

7

Sasaran dan Anggaran BOS Reguler Tahun 2021

Pemerintah menyediakan BOS kepada 216.662 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar Rp 52.504.969.290.000,-

Anggaran dalam ribuan rupiah

Subbidang Sasaran Satuan Pendidikan Alokasi

SD 147.610 23.801.844.160
SMP 39.461 11.649.105.310
SMA 13.374
SMK 14.000 7.758.155.310
SLB 2.217 8.649.938.250
Total 216.662
645.926.260
52.504.969.290

Catatan:
Dana cadangan sebesar Rp100.048.710.000,-

8

Syarat dan Kriteria Penyaluran dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2021

Syarat satuan a. Melakukan sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2021;
pendidikan b. memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN);
penerima dana c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang
BOS
diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
Kriteria d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik
penyaluran
selama 3 (tiga) tahun terakhir *)
e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama

a. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler Tahap I
Tahun 2021

b. Memberikan data rekening atas nama satuan pendidikan yang aktif

*) Catatan:
1. dikecualikan bagi: Sekolah Terintegrasi (SATAP), SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan Kementerian; dan Sekolah

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat
digabungkan dengan Sekolah lain.
2. Apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik.

9

Konsekuensi Sekolah tidak memenuhi syarat dan kriteria

tidak memenuhi Sekolah tidak dapat 1. Tidak dapat menerima dana
syarat ditetapkan sebagai BOS Tahap III Tahun 2021; dan
Sekolah Penerima Dana
Sekolah 2. Tidak dapat menerima dana
BOS BOS TA 2022
memenuhi syarat
Sekolah dapat ditetapkan
sebagai Sekolah Penerima

Dana BOS

Tidak memenuhi kriteria Tidak dapat menerima dana
penyaluran (laporan dan BOS Tahap III Tahun 2021

rekening valid)

SEKOLAH TIDAK MENERIMA DANA BOS, LAYANAN OPERASIONAL SEKOLAH MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH/ BADAN HUKUM
PENYELENGGARA SESUAI KEWENANGANNYA

10

1 Sinkronisasi Dapodik

Apa saja 2 Pelaporan dana BOS yang
tantangan belum tepat waktu

dalam 3 Rekening sekolah yang sering mengalami
penyaluran perubahan
dana BOS?

4 Sisa dana BOS yang diperhitungkan pada
TA berikutnya

11

Progress Sinkronisasi Dapodik (Per 20 Agustus 2021)

SD SMP SMA SMK SLB

17% sekolah belum 15% sekolah belum 9% sekolah belum 11% sekolah belum 19% sekolah belum

melakukan sinkonisasi melakukan sinkonisasi melakukan sinkonisasi melakukan sinkonisasi melakukan sinkonisasi
dapodik dapodik dapodik dapodik dapodik

25.652 6.043 1.325 1.616 416
17% 15% 9% 11% 19%

Sudah Sync 123.405 Sudah Sync 35.408 Sudah Sync 12.767 Sudah Sync 12.754 Sudah Sync 1.822
83% 85% 91% 89% 81%
Belum Sync
Belum Sync Belum Sync Belum Sync Belum Sync

Jenjang Sudah Sync Belum Sync Total Progres
123,405 25,652 149,057 82.79%
SD 35,408 6,043 41,451 85.42%
SMP 12,767 1,325 14,092 90.60%
SMA 12,754 1,616 14,370 88.75%
SMK 1,822 416 81.41%
SLB 186,156 35,052 2,238 84.15%
Total 221,208

12

Perkembangan capaian laporan dana BOS Reguler tahap I tahun 2021

146.699 121.086 25.613
82,54% 17,46%
SD

Sebanyak 39.560

177.151 SMP 31.771 7.789
19,69%
(82%) sekolah 80,31%

telah menyampaikan 13.368
laporan dana BOS
Reguler dari total SMA 10.953 2.415
215.724 sekolah dari 81,93% 18,07%
sekolah yang
disalurkan pada 13.896
Tahap I Tahun 2021.
SMK 11.413 2.483
SLB 82,13% 17,87%

2.201

1.928 87,60%

273 12,40%

Sumber: bos.kemdikbud.go.id, 20 Agustus 2021 Sudah Belum

13

Standardisasi Rekening Sekolah

Rekening sekolah belum terkelola dengan baik dan tertib serta sering

01. mengalami perubahan sehingga menyebabkan terjadinya retur.

Terdapat 3.965 sekolah mengalami retur di tahun 2020 dan 1.076
sekolah di tahun 2021.

Rekening sekolah harus valid dan akuntabel agar penyaluran dana

02. bantuan operasional sekolah yang dilakukan secara langsung dapat

terlaksana dengan tepat sasaran dan akuntabel

14

S2isa dana BOS diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahaan di bidang pendidikan dan
kebudayaan melakukan perhitungan sisa dana BOS untuk diperhitungkan pada

rekomendasi penyaluran dana BOS tahun anggaran berikutnya dan melaporkan sisa dana
BOS ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pasal 44 ayat (3) PMK No. 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK 48/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan DAK Nonfisik

Sisa dana BOS Reguler tahun 2021 akan diperhitungkan
sebagai pengurang alokasi tahun 2022

15

Penjelasan Teknis Penyaluran Dana BOS Tahap III Tahun 2021

16

1 Sinkronisasi Dapodik

Apa saja 2 Pelaporan dana BOS yang
tantangan belum tepat waktu

dalam 3 Rekening sekolah yang sering mengalami
penyaluran perubahan
dana BOS?

4 Sisa dana BOS yang diperhitungkan pada
TA berikutnya

17

1 A Keterbatasan infrastruktur
(listrik, internet, komputer)
Kendala
Sinkronisasi B SDM
(pergantian SDM di satuan pendidikan)
Dapodik
C Proses penginputan
(peserta didik yang belum diluluskan/dimutasikan)

Verifikasi dan validasi satuan pendidikan

D (Satuan pendidikan dengan status tidak memiliki peserta
didik (non aktif) tetapi belum dilakukan proses penutupan
oleh dinas pendidikan)

18

Perkembangan Pengiriman Dapodik per 20 Agustus 2021 (1/2)

No Provinsi Sudah Sinkronisasi Belum Sinkronisasi Total Perkembangan
Sinkronisasi
12 3 4 5=3+4
6
1 Prov. Nusa Tenggara Timur 5,225 2,674 7,899
2 Prov. Papua 2,537 1,214 3,751 66.15%
3 Prov. Maluku 1,979 919 2,898 67.64%
4 Prov. Sulawesi Utara 2,322 1,071 3,393 68.29%
5 Prov. Sulawesi Barat 1,417 532 1,949 68.44%
6 Prov. Sumatera Utara 10,937 3,658 14,595 72.70%
7 Prov. Maluku Utara 1,66 539 2,199 74.94%
8 Prov. Papua Barat 1,214 393 1,607 75.49%
9 Prov. Nusa Tenggara Barat 3,777 1,213 4,99 75.54%
10 Prov. Sulawesi Tengah 3,221 995 4,216 75.69%
11 Prov. Kalimantan Tengah 3,078 811 3,889 76.40%
12 Prov. Sulawesi Selatan 7,304 1,923 9,227 79.15%
13 Prov. Kalimantan Utara 609 160 769 79.16%
14 Prov. Kalimantan Barat 5,176 1,29 6,466 79.19%
15 Prov. Sulawesi Tenggara 2,958 703 3,661 80.05%
16 Prov. Sumatera Barat 4,712 1,082 5,794 80.80%
17 Prov. Bengkulu 1,727 375 2,102 81.33%
82.16%

19

Perkembangan Pengiriman Dapodik per 20 Agustus 2021 (2/2)

No Provinsi Sudah Sinkronisasi Belum Sinkronisasi Total % Perkembangan
Sinkronisasi
12 3 4 5=3+4
6
18 Prov. Riau 4,775 1,017 5,792
19 Prov. Jambi 2,979 615 3,594 82.44%
20 Prov. Kalimantan Timur 2,532 519 3,051 82.89%
21 Prov. Aceh 4,659 898 5,557 82.99%
22 Prov. Sumatera Selatan 5,949 1,074 7,023 83.84%
23 Prov. Banten 6,622 1,046 7,668 84.71%
24 Prov. Kepulauan Riau 1,434 221 1,655 86.36%
25 Prov. Gorontalo 1,229 170 1,399 86.65%
26 Prov. Jawa Barat 26,991 3,352 30,343 87.85%
27 Prov. Kalimantan Selatan 3,492 421 3,913 88.95%
28 Prov. D.K.I. Jakarta 4,105 494 4,599 89.24%
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 1,068 122 1,19 89.26%
30 Prov. Jawa Timur 25,298 2,75 28,048 89.75%
31 Prov. Lampung 6,605 569 7,174 90.20%
32 Prov. Jawa Tengah 22,962 1,898 24,86 92.07%
33 Prov. Bali 2,994 182 3,176 92.37%
34 Prov. D.I. Yogyakarta 2,609 152 2,761 94.27%
94.49%
Total 186,156 35,052 221,208
84.15%

20

Strategi Percepatan Sinkronisasi

No Pusat Dinas Satuan UPT
Pendidikan
12 3 5
4
1 Sms/WA/Telegram Broadcast ke Dinas Sms/WA/Telegram, Berkoordinasi dengan
Mengisi Data Dapodik Pemda untuk
dan Satuan Pendidikan Broadcast ke Satuan sesuai dengan kondisi identifikasi kendala
riil di satuan yang dihadapi
Pendidikan pendidikan Memonitor
perkembangan
2 Surat Edaran ke Dinas Bimbingan Teknis ke Melakukan validasi Dapodik
Satuan Pendidikan. data Dapodik

3 Optimasi sistem Membuka layanan Berkoordinasi dengan
helpdesk untuk dinas jika mengalami
membantu Satuan kesulitan dalam
Pendidikan yang memperbarui data
mengalami kesulitan. Dapodik.

4 Deteksi anomali data dan
menginformasikan ke satuan
pendidikan melalui aplikasi manajemen
sekolah.

21

2 A Kualitas laporan

Pelaporan ✓ SDM
dana BOS ✓ Tingkat penyerapan dana BOS
yang belum
tepat waktu B Infrastruktur

✓ Ketersediaan internet

C Kepatuhan

✓ Kemauan sekolah membuat
laporan tepat waktu

22

Perkembangan Pelaporan Dana BOS Reguler Tahap I Tahun 2021 (1/2)

No Provinsi Sudah Lapor Belum Lapor Total Sekolah Perkembangan Laporan (%)

12 3 4 5=3+4 6

1 Prov. Sumatera Utara 9.102 5.109 14.211 64,05
2 Prov. Papua 2.205 1.186 3.391 65,03
3 Prov. Nusa Tenggara Timur 5.185 2.427 7.612 68,12
4 Prov. Sulawesi Utara 2.278 1.061 3.339 68,22
5 Prov. Maluku Utara 1.558 2.154 72,33
6 Prov. Kalimantan Timur 2.194 596 2.973 73,80
7 Prov. Maluku 2.100 779 2.827 74,28
8 Prov. Sulawesi Barat 1.442 727 1.923 74,99
9 Prov. Gorontalo 1.054 481 1.388 75,94
10 Prov. Kalimantan Selatan 2.948 334 3.861 76,35
11 Prov. Sulawesi Tengah 3.192 913 4.162 76,69
12 Prov. D.K.I. Jakarta 3.171 970 4.047 78,35
13 Prov. Papua Barat 1.209 876 1.517 79,70
14 Prov. Kalimantan Tengah 3.060 308 3.825 80,00
15 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 765 1.167 80,46
16 Prov. Bengkulu 939 228 2.077 80,60
17 Prov. Sulawesi Tenggara 1.674 403 3.607 81,40
2.936 671

23

Perkembangan Pelaporan Dana BOS Reguler Tahap I Tahun 2021 (2/2)

No Provinsi Sudah Lapor Belum Lapor Total Sekolah Perkembangan Laporan (%)

12 3 4 5=3+4 6

18 Prov. Riau 4.612 1.044 5.656 81,54
19 Prov. Sumatera Barat 4.689 1.043 5.732 81,80
20 Prov. Sulawesi Selatan 7.466 1.603 9.069 82,32
21 Prov. D.I. Yogyakarta 2.284 2.731 83,63
22 Prov. Banten 6.135 447 7.319 83,82
23 Prov. Aceh 4.588 1.184 5.467 83,92
24 Prov. Jawa Timur 23.383 27.590 84,75
25 Prov. Nusa Tenggara Barat 4.148 879 4.861 85,33
26 Prov. Kalimantan Barat 5.476 4.207 6.388 85,72
27 Prov. Jawa Tengah 21.312 24.700 86,28
28 Prov. Kepulauan Riau 1.363 713 1.576 86,48
29 Prov. Bali 2.688 912 3.106 86,54
30 Prov. Lampung 6.145 3.388 7.053 87,13
31 Prov. Kalimantan Utara 213 88,03
32 Prov. Jambi 662 418 752 88,21
33 Prov. Sumatera Selatan 3.111 908 3.527 89,07
34 Prov. Jawa Barat 6.114 90 6.864 91,37
26.728 416 29.252
Total 750 82,12
177.151 2.524 215.724

38.573

24

Teknis penyampaian laporan realisasi dana BOS

1 Melalui Aplikasi RKAS

✓ Pastikan sekolah sudah menginput buku kas umum (BKU)
✓ Pastikan terkoneksi internet saat melakukan sinkronisasi BKU
✓ Pastikan BKU tercatat pada Manajemen RKAS Dinas Pendidikan

2 Melalui aplikasi BOS Salur

✓ Pastikan terkoneksi internet saat input data realisasi
✓ Pastikan jumlah yang diterima sama dengan nilai penyaluran
✓ Pastikan jumlah yang dilaporkan dalam satu tahun anggaran tidak lebih dari yang disalurkan

25

3 ✓ Sekolah melakukan perubahan data rekening pada

Rekening sekolah yang selang waktu penyaluran
sering mengalami ✓ Penyebab perubahan:
perubahan
1) Ubah nama rekening, mengikuti numenklatur

sekolah yang baru. Perubahan numenklatur dapat

terjadi karena pemekaran desa/ kecamatan/

kabupaten, perubahan nomenklatur mengikuti

satuan kerja (UPTD), dll

2) Ubah jenis rekening, dari rekening tabungan ke

giro
✓ Jika perubahan rekening dilakukan di waktu yang

tidak tepat berpotensi retur.
✓ Penyelesaian retur sangat lama dan panjang sehingga

akan berpengaruh pada keterlambatan penyaluran

dana BOS
✓ Potensi retur ke kas negara

Sekolah dengan penyaluran dana BOS Reguler Tahap I dan II “Sukses Salur”, disarankan tidak melakukan perubahan
rekening untuk penyaluran Tahap III Tahun 2021

26

Mulai tahun 2022, akan
diberlakukan rekening sekolah
yang standar sebagai upaya untuk
meminimalisi perubahan rekening
ditingkat satuan pendidikan dan
meminimalisi retur dalam
penyaluran dana BOS

27

3 ✓ Sekolah melakukan perencanaan berdasarkan
skala prioritas dan kebutuhan yang didukung
Sisa dana BOS yang dengan data
diperhitungkan
✓ Sekolah memperbaiki RKAS dengan pendekatan
pada TA berikutnya tahun anggaran

✓ Sekolah menyusun proyeksi penyerapan dana
BOS tiap periodik

✓ Sekolah mulai beralih menggunakan
perencaanaan dan penatausahaan berbasis
digital untuk memefisiensikan waktu penyusunan
laporan

Bdae2nrdaadsaanrk9a1n9hsaeskiol elavhalduiaasnitaprealnapyaordaennBgOanSn2i0la2i0s,itsearddaapnaat 90.043 sekolah masih memiliki sisa
lebih dari 75% dari total penerimaan

Total: 90.043

919 Sekolah
Persentase Sisa
Dana 75%-100%

2,361 Sekolah
Persentase Sisa
Dana 55%-75%

7,468 Sekolah
Persentase Sisa
Dana 25%-50%

79,295 Sekolah
Persentase Sisa
Dana 0%-25%

29

Terima Kasih

30

Progres Sinkronisasi Dapodik per Kabupaten/Kota (per 20 Agustus 2021)

100
90
80

70
60
50
40

30
Kab. Mahakam Ulu

20 Kab. Memberamo Raya

10 Kab. Pegunungan Bintang

0

< 50% 50% - 65% 65% - 80% 80% - 90% 90% - 95% 95% - 100%
27 89 199 152 35 13

31