KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA

KELOMPOK 3
1. Chininta Adwira Marcsha
2. Nur Leyla Ammy Putri
3. Oktavia Nur Anggraini
4. Salisa Rachmanasuha
5. Tira Faridatul Masalamah

SMA NEGERI 1 DURENAN

A. PEMILIHAN TOPIK

Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia pada Abad ke-19 dan 20 di
Bidang Ekonomi.

B. PENGUMPULAN SUMBER

Sumber Sekunder, meliputi:
1. Artikel

Kebijakan Pemerintah VOC diantaranya:
a. Verplichte Laverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang

ditetapkan oleh VOC, dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain
kepada VOC.
b. Contingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil
bumi.
c. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang
boleh ditanam.
d. Ekstirpasi, yaitu hak OC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak
terjadi over produksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot.
e. Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang)
untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak
pelanggarnya.

2. E-Book

a. Hak Ekstirpasi, merupakan hak untuk membabat tumbuhan hingga habis dan
menebang hutan dengan tujuan untuk mencegah merosotnya harga rempah di
pasar internasional saat hasil panen melimpah.

b. Contingenten, pemberlakuan kewajiban kepada rakyat untuk membayar pajak
sesuai dengan nominal yang ditenteukan OC dengan tujuan agar kas keuangan
mereka tetap terjamin.

c. Verplichte Laverantie, kebijakan yang mewajibkan rakyat untuk menyerahkan
hasil buminya hanya kepada VOC.

d. Hak Oktroi, merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh VOC sebagai kongsi
dagang. Hak ini bertujuan untuk semakin memperkuat kedudukan VOC.

e. Pelayaran Hongi, kebijakan yang dilakukan dengan melakukan ekspedisi
pelayaran, terutama di indonesia bagian timur seperti Ambon, Maluku, Pulau
Serang, dan Ternate-Tidore. Tujuannya untuk mengontrol produksi rempah-
rempah sekaligus mengawasi jalnnya monopoli perdagangan.

f. Preangerstelsel, kebijakan yang mewajibkan masyarakat Priangan untuk
menanam kopi dan menyerahkan kepada bangsawan-bangsawan daerah yang
kemudian kopi tersebut diperdagangkan ke Eropa oleh Belanda.

g. Memanfaatkan pribumi sebagai perpanjangan tangan, VOC menjalin
kerjasama dengan raja-raja daerah atau pejabat-pejabat yang kalap akan
kekuasaan dan harta.

3. Jurnal

a. Menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melancarkan usaha
monopoli perdagangan sebagai akibat penjajahan.

b. Melakukan politik devide et impera atau politik adu domba untuk memecah
belah dan menguasai kerajaan – kerajaan di Indonesia.

c. Mengangkat seorang Gubernur Jenderal untuk memperkuat kedudukannya di
daerah jajahan adalah salah satu bagian dari kebijakan VOC Belanda.

d. Mempraktekkan hak oktroi yang diberikan oleh pemerintah Belanda
sepenuhnya yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Sebab hak tersebut
seolah memberi VOC kekuasaan yang tidak terbatas sebagai kepanjangan
tangan dari pemerintah pusat Belanda. Hak tersebut meliputi hak monopoli,
hak untuk mencetak uang, mendirikan benteng, melakukan perjanjian, dan
membentuk pasukan tentara.

e. Kebijakan VOC Belanda secara umum untuk membangun markas di Batavia,
dipindahkan dari pangkalan sebelumnya di Banten dan Ambon. Markas baru
ini diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan VOC di
Hindia Belanda. JP Coen memutuskan untuk memindahkan markas VOC
karena di Banten terjadi pertikaian dengan etnis Cina, Banten dan Inggris.
Sedangkan Maluku tidak memadai untuk dijadikan sebagai kantor pusat
karena terlalu kecil. Jayakarta terpilih karena memiliki gudang dan loji VOC
sejak tahun 1610, dan setelah berhasil menguasainya, nama kota tersebut
diubah menjadi Batavia.

f. Melakukan pelayaran Hongi (Hongi Tochten) yang menjadi suatu peristiwa
perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan dan pembunuhan bagi
rakyat Maluku. Pelayaran ini adalah hasil kebijakan Pieter Booth, Gubernur
Jenderal VOC pertama. Ketika Belanda berhasil menguasai Ambon pada 1605,
pelayaran Hongi dilakukan untuk memantau jalannya monopoli perdagangan
rempah – rempah di Maluku.

g. Kebijakan VOC Belanda mencakup hak ekstirpasi, yaitu hak untuk
memusnahkan tanaman rempah – rempah yang melebihi ketentuan yang ada.
Bagi rakyat, hak ini menjadi ancaman yang mematikan harapan akan
kelebihan sumber penghasilan.

h. Kebijakan VOC Belanda berikutnya adalah kewajiban untuk menyerahkan
hasil bumi seperti lada, kayu manis, beras, ternak, nila, gula dan kapas.

i. Kebijakan VOC Belanda juga menerapkan Prianger Stelsel sejak 1723, aturan
yang mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menyerahkan
hasilnya kepada VOC.

j. Mendapatkan monopoli perdagangan pala di Hindia dengan cara brutal seperti
pada peristiwa Pembantaian Banda 1621. Pala adalah komoditas yang hanya
ada di Banda, dan untuk mendapatkannya JP Coen menggunakan cara yang
keras dan brutal yaitu mengusir dan melenyapkan penduduk asli pulau Banda.

C. VERIFIKASI
1. Eksternal

Dari ketiga sumber yang kami ambil, sumber pertama berisi tentang beberapa
kebijakan pemerintahan Belanda di bidang ekonomi. Sumber kedua berisi tentang
kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan lebih lengkap disertai tujuan dari
setiap kebijakan tersebut . Sedangkan pada sumber ketiga berisi tentang kebijakan
pemerintah kolonial Belanda secara umum dan lebih luas. Peristiwa kebijakan
pemerintahan kolonial Belanda benar-benar terjadi dibuktikan dengan kesinambungan
dari ketiga sumber yang kami cari.

2. Internal

Dari ketiga sumber yang kami ambil, sumber pertama meliputi Verplichte Laverantie,
Contingenten, ekstirpasi, pelayaran Hongi, peraturan tentang ketntuan areal, kebijakan
tersebut juga terdapatpada sumber kedua dan ketiga. Dimana sumber kedua lebih rinci
dari pada sumber pertama begitu juga pada sumber ketiga.

D. INTERPRETASI

Setelah kami menganalisis informasi dari ketiga sumber di atas, kami tertarik untuk
mengulas lebih dalam tentang kebijakan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia
pada bidang ekonomi. Karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan kami
tentang perekonomian pada masa kolonial Belanda.

E. HISTORIOGRAFI

Vereenigde Oostindische Compagnie disingkat VOC didirikan pada 20 Maret 1602. VOC
adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas
perdagangan di Asia. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah persekutuan badan
dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi
fasilitas serta hak-hak istimewa (octrooi). Misalnya VOC boleh memiliki tentara, memiliki
mata uang, bernegosiasi dengan negara lain hingga menyatakan perang. VOC juga
menerapkan kebijakan-kebijakan di negara jajahannya termasuk Indonesia untuk mengatur
perekonomian. Kebijakan tersebut antara lain seperti Verplichte Laverantie,
Contingenten, ekstirpasi, pelayaran Hongi, peraturan tentang ketentuan areal,
Preangerstelsel.