The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Secara umum, kebijakan atau policy adalah hal yang digunakan untuk menunjukan sebuah perilaku seseorang. Dalam hal ini, seseorang yang dimaksud bisa saja seorang pejabat, sebuah lembaga, bahkan suatu kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh mereka.
1. A. Hoogerwert
Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwert adalah unsur penting yang ada pada bidang politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan di dalam waktu tertentu.

2. Anderson
Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. dsb

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurulzizah1403, 2022-11-04 17:47:24

pengertian kebijakan publik

Secara umum, kebijakan atau policy adalah hal yang digunakan untuk menunjukan sebuah perilaku seseorang. Dalam hal ini, seseorang yang dimaksud bisa saja seorang pejabat, sebuah lembaga, bahkan suatu kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh mereka.
1. A. Hoogerwert
Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwert adalah unsur penting yang ada pada bidang politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan di dalam waktu tertentu.

2. Anderson
Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. dsb

Keywords: pengertian kebijakan publik menurut para ahli

Nama :NurulAzizah
Nim :180903119
Matakuliah :formulasikebijakanpublikkknia

1).1.A.Hoogerwert

PengertiankebijakanpublikmenurutA.Hoogerwertadalahunsurpentingyangadapada
bidangpolitik.Kebijakanpublikjugadapatdiartikansebagaimencapaitujuantertentu,yang
dilakukandidalam waktutertentu.

2.Anderson

MenurutAnderson,pengertiankebijakanpublikadalahsebuahhubungandiantaraunit
pemerintahdenganlingkungannya.

3.Gerston

PengertiankebijakanpublikjugadisampaikanolehGerston.Menurutnya,kebijakanpublik
adalahupayayangdilakukanolehpemerintahataupejabat.Upayatersebutdilakukandi
dalam setiaptingkatanpemerintahanyangbertujuanuntukmemecahkanmasalahpublik.

Prosespenentuanpadasebuahkebijakanpublikmencakuplimatahapan.Diantaranya
adalahsebagaiberikut:

 Mengidentifikasisebuahisukebijakanpublik.

 Mengembangkanproposalkebijakanpublik.

 Melakukanadvokasikebijakanpublik.

 Melaksanakankebijakanpublik.

 Mengevaluasikebijakanyangakandilaksanakan.

4.Dunn
Kebijakanpublikadalahsebuahpolayangkompleks.Polatersebutberdasarkandari
pilihankolektifyangmemilikiketergantungansatusamalain.Dilakukanolehbadan
danlembagapemerintahan.

5.PressmandanWildavsky

Pengertiankebijakanpublikdidefinisikansebagaisebuahhipotesis.Hipotesistersebut
mengandungkondisiawaldanakibatyangdapatdiramalkan.Kebijakanpubliktersebut

harusdibedakandenganbentukkebijakanlain,contohnyasepertikebijakanswasta.Hal
tersebutdipengaruhiolehketerlibatanfaktor,bukanpemerintah.

6.LeoAgustino(2008:6)

LeoAgustinomendefinisikanpengertiankebijakanpubliksebagaisuatuhubunganyang
terjadidiantaraunitpemerintahdenganlingkungannya.Banyakpihakyangberanggapan
bahwadefinisitersebutterlaluluas.Terlebihuntukdipahami,sebabapayangdimaksud
dengankebijakanpublikbisamencakupbanyakhal.

7.Woll

Pengertiankebijakanpublikadalahsejumlahataubeberapaaktivitaspemerintahyang
dilakukanuntukmemecahkansebuahmasalahyangadadimasyarakat.Baiksecara
langsungmaupunmelaluibeberapalembagayangmemilikipengaruhdikehidupan
masyarakat.

8.ThomasRDye

Kebijakanpublikadalah“iswhatevergovernmentchoosetodoornottodo”atauyang
berarti“apapunyangdipiliholehpemerintahuntukdilakukanatautidakdilakukan”.
Pengertiantersebutmenekankanbahwakebijakanpublikadalahhal-halmengenai
perwujudanatautindakan.Kebijakanpublikbukanlahpernyataansebuahkeinginandari
pejabatataupemerintahsemata.

Disampingitu,pilihanpemerintahuntuktidakmelakukansesuatujugaadalahkebijakan
publik.Sebab,halitumemilikipengaruhataudampakyangsamadenganpilihanpemerintah
untukmelakukansesuatu.

9.ChandlerdanPlano

PengertiankebijakanpublikyangdisebutkanolehChandlerdanPlanoadalahsebuah
pemanfaatanyangstrategisterhadapsumberdayayangada.Tujuannyauntukmemecahkan
masalahyangadadipublikataupemerintah.Kebijakanpublikjugasebagaisuatubentuk
intervensiyangdilakukansecaraterus-menerusolehpemerintah.

Halitudilakukandemikepentingankelompokyangkurangberuntungdidalam masyarakat.
Supayamerekatetapbisahidup.Sertaikutberpartisipasididalam pembangunanpublik
secaraluas.

10.RobertyEyestone(1971:18)

Pengertiankebijakanpubliksecaraluasbisadikatakansebagai“hubungansebuahunit

pemerintahdenganlingkungannya”.Konseptersebutmengandungpengertiankebijakan
publikyangsangatluas.Sertakurangpasti,karenaapayangdimaksuddengankebijakan
publikbisamencakuppadabanyakhal.

11.CharlesLindblom (1968)

Pembuatankebijakanpublikpadahakikatnyaadalahsebuahprosespolitikyangsangat
kompleksdananalitis.Dimanatidakmengenalsaatdimulainyaataudiakhirinya.Sertabatas-
batasdariprosesituyangtidakpasti.

Serangkaiankekuatan-kekuatanyangagakkompleksituyangseringdisebutsebagai
pembuatankebijakanpublik.Kemudianakanmembuahkanhasilyangdisebutdengan
sebuahkebijakan.

12.MuhlisMadani(2011)

MuhlisMadanimenjelaskanbahwakebijakanadalahsebuahfenomenakompleks.
Fenomenatersebutterdiridarisejumlahkeputusanyangdibuatolehsejumlahatau
beberapaindividu.Selainitu,dibuatjugaolehorganisasipemerintahanyangada.

13.Kartasasmita

PengertiankebijakanpublikmenurutKartasasmitaadalahupayadalam memahamidan
mengartikanapasajayangdilakukanatautidakdilakukanolehpemerintah.Mengenaisuatu
masalah,sepertiapapenyebabmasalahtersebutdanapapengaruhmasalahtersebut.

14.Widodo(2002:190)

MenurutWidodo,didalam praktiknyakebijakanpublikyangbaikharusmengandung
beberapaunsur.Unsur-unsurtersebutadalahsebagaiberikut:

 Sebuahkebijakanselalumemilikitujuanatauberorientasikepadasebuahtujuan
tertentu.

 Sebuahkebijakanakanberisitindakanataupolatindakandaripejabatpemerintah.

 Sebuahkebijakanadalahapayangbenar-benardilakukanolehpejabatpemerintah.
Bukansesuatuyangakandilakukan.

 Sebuahkebijakanpublikakanbersifatpositifatau“merupakanpemerintahperihal
suatumasalahtertentu”.Jugabersifatnegatifatau“keputusanpejabatpemerintah
untuktidakmelakukansuatutindakantertentu”.

 Kebijakanpublikyangbersifatpositifselaluberdasarkanpadaperaturan

perundangantertentu.Peraturantersebutbersifatmemaksaatauotoritatif.

15.SaidZainalAbidin(2004:23)
Pengertiankebijakanpublikadalahsesuatuyangtidakbersifatsempitdanspesifik.Akan
tetapi,justrubersifatstrategisdanluas.Olehkarenaitu,kebijakanpublikmemilikifungsi
sebagaisebuahpedomanumum kebijakan.Sertamemilikikeputusankhususdibawahnya.

2.Unsur-unsurKebijakanPublik

Komposisisebuahkebijakandapatdilihatdaristrukturkebijakannya.Dilihatdaristruktur
kebijakan,terdapatlimaunsurdalam sebuahkebijakanpublik,yaitu:

(a).TujuanKebijakan:Tujuanmenjadiunsurpertamadarisuatukebijakan.Akantetapi,tidak
semuakebijakanmempunyaiuraianyangsamamengenaipencapaiantujuannya.
Perbedaannyaterdapatpadajangkawaktupencapaiantujuan,posisi,gambaran,orientasi,
dandukungannya.Kriteriatujuanyangbaikadalah:

*Diinginkanuntukdicapai.
*Rasionalataurealistis
*Jelas|
*Berorientasikedepan.

(b).Masalah:Masalahmerupakanunsuryangsangatpentingdalam kebijakan.Kesalahan
dalam menentukanmasalahyangtepat,dapatmenimbulkankegagalantotaldalam seluruh
proseskebijakan.

(c).Tuntutan:Tuntutandapatbersifatmoderatatauradikal.Tuntutanmunculkarenadua
sebab,yaituterabaikannyakepentingansuatugolongandalam prosesperumusankebijakan
danmunculnyakebutuhanbaruyangmenyusulsetelahtujuanataumasalahsebelumnya
terpecahkan.

(d).DampakatauOutcome:Dampakmerupakantujuanlanjutanyangmunculsebagai
pengaruhdaripencapaiansuatutujuan.Salahsatucontohnyadalam kebijakanekonomi
adalahkebijakaninvestasi,perpajakan,danpengeluaranpemerintah.Kebijakanituakan

memengaruhipertambahanataupenguranganterhadappendapatanmasyarakatsecara
menyeluruh.
(e).SaranaatauAlatKebijakan:Saranadalam perumusankebijakanpublikadalah
kekuasaan,insentif,pengembangankemampuan,simbolis,danperubahandarikebijakanitu
sendiri.Salahsatucontohnyaadalahkebijakanuntukmenghilangkantransportasibecakdi
Jakarta.Pemerintahmenggunakankebijakanmelaluisaranakekuasaandenganmelarang
keberadaanbecaktersebut.

3.Contohkebijakanyangbagaimanamemenuhikualitaspelayananpublik

Menurutpandanganilmupemerintahan,salahcarauntukmendekatkanpemerintahan
kepadamasyarakatadalahdenganmenerapkankebijakandesentralisasi(Smith,1985:8).
Kebijakandesentralisasi(otonomidaerah)yangdigulirkan1Januari2001,sebagai
perwujudandariamanatUndang-undangNomor22Tahun1999(sekarangUndang-undang
Nomor32Tahun2004)tentangPemerintahDaerah,yangtelahmemberikanperluasan
kewenanganpadapemerintahdaerah,makapemerintahdaerahmautidakmauharus
mampumelaksanakanberbagaikewenanganyangselamainidilaksanakanolehpemerintah
pusat,seiringdenganpelayananyangharusdisediakan.
Kalaukitadiamatisecaracermat,terlihatkecenderunganrendahnyakinerjabirokrasi
pelayananpublikdipengaruhiolehbudayapaternalismeyangmasihkuatyangmendorong
pejabatbirokrasiuntuklebihberorentasipadakekuasaandaripadapelayanan,
menempatkandirinyasebagaipenguasa,danmemperlakukanparapenggunajasa(publik)
sebagaiobyekpelayananyangmembutuhkanbantuannya.Rendahnyakinerjabirokrasi
pelayananpublikmenurutAbdulwahab(1999:7)jugadisebabkanolehsistem pembagian
kekuasaanyangcenderungmemusatpadapimpinan,sehinggabawahanyanglansung
berhubungandenganpenggunajasaseringtidakmemilikiwewenangyangmemadaiuntuk
merespondinamikayangberkembangdalam penyelenggaraanpelayanan.

jaminadanyakepastian,baikwaktumaupunbiaya.Berkenaandenganhaltersebut,ada
beberapaupayayangdapatdilakukandalam peningkatankualitaspelayananpublik,
diantaranyaadalah:
1)Revitalisasi,restrukturisasi,danderegulasidibidangpelayananpublik;
2)Peningkatanprefesionalismepejabatpelayanpublik;
3)Korporatisasiunitpelayananpublik;4)PengembangandanpemanfaatanElectronic-
Government(EGovernment)bagiinstansipelayananpublik;5)Peningkatanpartisipasi
masyarakatdalam pelayananpublik;6)Pemberianpenghargaandansanksikepadaunit

pelayananmasyarakat.Sebagailangkahawaldalam upayapeningkatankualitaspelayanan
publikadalahmelaluirevitalisasi,restrukturisasi,danderegulasidibidangpelayananpublik.
Dilakukandenganmengubahposisidanperan(revitalisasi)

Sebelum revitalisasidanrestrukturisasikelembagaandilakukan,makalangkahpertama
yangharusditempuhadalahderegulasi,denganmengkajidanmenyempurnakanperaturan
perundang-undanganyangmelandasipenyelenggaraanpelayanandiberbagaiInstansi
PemerintahDaerahuntuklebihdisesuaikandenganaspirasireformasidenganmemangkas
berbagaiperaturanyangmenghambatagarmenjadilebihsederhana/efesiendan
memperpendekjalurbirokrasiyangpanjanguntukkemudahandankelancaranpelaksanaan
pelayanan.

Langkahselanjutnyauntukmeningkatkankualitaspelayananpublikadalahmelakukan
peningkatanprofesionalismepejabatpelayananpublik.Langkah-langkahyangharus
dilakukandalam upayameningkatkanprofesionalismepetugaspemberipelayanan,antara
lain:
(1)Melakukankajian/analisiskebutuhandiklatteknisfungsionalolehpemerintahpusatdan
pemerintahdaerahyangaplikatifdanpraktis;
(2)Menetapkankewenanganpenyelenggaraandiklatteknisfungsionaldiantarapemerintah
pusat,pemerintahprovinsidanpemerintahkabupaten/kota;
(3)Mengupayakanpengembanganjabatanfungsionalbidangpelayananpublik;dan
(4)Melakukanstudibandingtentangsistem penyelenggaraanpelayananpublik(Islamy
2003:7).

Soal2.

karenapertama-tama,adalahmerekayangmampumenetapkandanmerumuskanmasalah.
Sebab,tindakandankeputusanyangberangkatdarimasalahyangbenarakanmenciptakan
solusiyangefektifdanefisien.

contohKebijakanpemerintahyanghanyamelakukantindakanpenertibanyangberakibat
penggusurandankehilangantempatberjualandapatdimengertikarenaparaPKLini
merupakanpelakuekonomisektorinformaldalam menjalankanusahanyatanpamemiliki
alashakyangdilegitimasiolehhukum formal.Kegiatansektorinformalbiasanya
berlangsungditempatyangsangatterbatasruangdanwaktunya.Keterbatasanruangdan
waktuinilahyangterpaksamenjadikanPKL
SalahsatubentukyangpopulerdiIndonesiaadalahpedagangkakilima(PKL),yangdalam
perkembangannyasepertibuahsimalakama,dibutuhkansekaligusmenimbulkan
permasalahan.Untukmemenuhikebutuhankeluargamakasebagianparapenganggurterjun
dalam kegiatansektorinformalsepertiPedagangKakiLima(PKL),sehinggaperanansektor
informalmenyerapPKLmenjadiurgensebagaiupayauntukbertahanhidup.PKLtergolong
usahakecildalam sektorinformalyangmelakukankegiatanusahaditrotoardanjalan-jalan
umum.
MasalahPedagangKakiLima(PKL)merupakanmasalahyangpelikdalam penataan
perkotaan.Penanganandenganjalanpintasmelaluipenertibandengancarapenggusuran
seringkalimengundangprotesdariberbagaipihak.Caratersebutberangkatdariasumsi
bahwaPKLbagiandarimasalahperkotaanyangharusdihentikan.Kenyataanmenunjukkan
bahwasolusiyangdemikiantidakmenujukepadaperbaikanpenataanperkotaan.Oleh
karenaitu,dipandangperlumencarisolusilainyanglebihmanusiawi,yangmemandangPKL
adalahasetekonomibangsa(Limbong,2006:1).PKLsebagaisalahsatukelompoksektor
informaldiakuimemilikikeunggulankompetitifdibandingkandengankelompoklainnya.
Keunggulankompetitifyangdimilikiadalahkemauannyauntuktetapbertahandalam kondisi
ekonomiyangsulit.Namun,keberadaanyatidakdibina,tidakditata,dantidakdiberi
perlindunganyangseriusolehpihakpemerintah.Bahkansektorinidianggapsebagai

sumbermasalahdalam kebersihan,ketertibandankemacetanlalulintas,keindahankota
dansebagainya.DenganpersepsibahwaPKLsebagaisumbermasalahdalam penataan
lingkungankota,makapemerintahmelakukanpenertibanterhadapPKLdengancara
pembersihan,pengusirandanpenggusuran.
SalahsatupenyebabPKLadalahterbatasnyaserapantenagakerjadisektorformal,
sedangkanjumlahangkatankerjatinggi,makasebagianbesartenagakerjatersebutmasuk
kedalam sektorinformaltermasukPedagangKakiLima(PKL).Mengingatkegiatanini
mudahdilakukandankurangmembutuhkankeahlian/keterampilantertentu,kemudiantidak
membutuhkanmodalyangbesarsertahasilnyadapatmemenuhikebutuhanpokokkeluarga.
DenganmunculnyakegiatanPKLmakaPemerintahKabupatenAcehBaratharus
menyambutnyadenganmenyediakansaranadanprasaranatermasukketersediaanruang
untukPKL.Pemerintahharusterbukadalam membuatkebijakanpembangunanterutama
terhadapkegiatanusahasektorinformalyangselamainibelum mendapatperhatianyang
layak.Sektorinformalterbuktitelahmampusebagaikatuppengamananperekonomianpada
waktuIndonesiamengalamikrisisekonominasional.Olehkarenaitu,saatinipemerintah
seharusnyatidakbolehlagimenutupmataterhadapkeberadaansektorinformaltersebut.
Sektorinformalharusdipandangsebagaiasetekonomibangsa.
Diatasruangyangsangatterbatasitupulakadang-kadangparapelakusektorinformalini
harussalingmemberitempatdengansesamapelakusektorinformallainnyaataudengan
pelakusektorekonomiformal.Keterbatasankemampuansektorinformalsebagaipelaku
kegiatanekonomimodernditambahdenganketerbatasanruangdanwaktuuntukmelalukan
kegiatanmembuatsektorinidicurigaimenjadipenyumbangterhadapkebersihan,
ketidaktertiban,bahkanpadakerusakanlingkungan.Berbagaihalyangserbaterbatas
membuatsektorinformalmenjadirentanterhadapkegiatanyangberpotensiuntuk
mengganggukelestarianfungsilingkunganhidup.Halinimenjaditantanganyangmenarik
untukdapatmewujudkanpraktekkegiatan/usahayangberwawasanlingkungan.

merumuskanmasalahpenelitiansebagaiberikut;
1.BagaimanaimplementasikebijakanpenertibanPedagangKakiLima(PKL)diKota
MeulabohKabupatenAcehBarat?
2.Faktor-faktorapasajakahyangmendukungataumenghambatdalam implementasi
kebijakanpenertibanpedagangkakilima(PKL)diKotaMeulabohKabupatenAcehBarat?

.TujuanPenelitianAdapuntujuanpenelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.UntukmengetahuibagaimanakahimplementasikebijakanpenertibanPedagangKaki
Lima(PKL)diKotaMeulabohKabupatenAcehBarat.

2.UntukMengetahuifaktor-faktorpendukungataupenghambatdalam implementasi
kebijakanpenertibanPedagangKakiLima(PKL)diKotaMeulabohKabupatenAcehBarat.

ManfaatPenelitianPenelitianinidilakukanagardapatmemberikanmanfaatsebagaiberikut:
1.Secarateoritis/akademis,hasilpenelitianinidiharapkandapatmemperkayakhasanah
kepustakaanpendidikan,khususnyamengenaiimplementasipenertibanPedagangKaki
Lima.
2.Sebagaibahanmasukanbagipelengkapreferensimaupunbahanperbandinganbagi
mahasiswayanginginmengadakanpenelitiandibidangyangsama.
3.SebagaimasukanbagipemerintahKabupatenAcehBaratdalam implementasikebijakan
penertibanPedagangKakiLima(PKL).

soal3

FORMULASIKEBIJAKAN
(STUDIKASUSPERATURANDAERAHKABUPATENINDRAGIRIHILIRNOMOR07TAHUN
2012TENTANGBISABACADANTULISAL-QUR’ANBAGIMURIDSEKOLAHYANG
BERAGAMAISLAM)

Kebijakanpemerintahpusatmemberikankewenanganyanglebihluaskepadasetiap
pemerintahdaerahmerupakanbentuktanggungjawabpemerintahterhadappelayanan
masyarakatdalam membangundanmengaturdaerahmasing-masing

pembangunandaerahmaupunpengaturantatanankehidupanmasyarakatdaerahdalam
mengimplementasikantuntutanarusglobalisasiyangpadaakhirnyakemajuandan
kemunduranpemerintahdaerahdalam meresponarusglobalisasisangatditentukanoleh
kemampuandaridaerahitusendiri.Sisinegatif,globalisasiterhadapbudayamayarakat
khususnyaanakmudabanyakyanglupaakanidentitasdirisebagaibangsaIndonesia,
karenagayahidupnyacenderungmenirubudayabaratyangolehmasyarakatduniadianggap
sebagaikiblat.Munculnyasikapindividualismeyangmenimbulkanketidakpedulianantar
perilakusesamawarga.Denganadanyaindividualismemakaorangtidakakanpeduli
dengankehidupanbangsa.Peraturandaerahyangmerupakanprodukhukum yangmemiliki
peranandalam mengaturdanmengendalikanpolakehidupanmasyarakatsecaraluas
dewasainimulaimarakmengikutsertakaannuansaagamaataudengankatalainkebijakan

syari’ahkedalam peraturandaerahyangadadibeberapadaerahdiIndonesia.Dari12
kabupatendankotadiProvinsiRiau,setidaknyaditemukan4(empat)buahPerdadan/atau
Instruksikepaladaerahyangbertemakankeagamaan(Syari’ah),diantaranya:
Tabel1.DaftarKebijakanSyari’ahdiBeberapaDaerahLaindiProvinsiRiauNoProvinsi/
PeraturanDaerah/InstruksiKepalaDaerahKabupaten1ProvinsiRiauSK;GubernurRiau
No.003.1/UM/08.1tentangPenggunaanNamaArabMelayuPeraturanDaerahKabupaten
IndragiriHilirNo.7Tahun20122IndragiriHilirtentangBisaBacaTulisAl-Qur’anBagiMurid
SekolahYangBeragamaIslam 3RokanHuluPeraturanBupatiKab.RokanHuluNo.20
Tahun2013tentangGerakanMasyarakatMaghribMengaji4KamparPeraturanDaerah
KabupatenKamparNo.2Tahun2013tentangGerakanMasyarakatMagribMengajiSumber:
DataOlahanPenelitian2016Padastudikasuspenelitianini,aspirasiyangberkembang
ditengahmasyarakatKabupatenIndragiriHilirdapatdipahamisebagailocalresponsive.
Artinyaaspirasitersebutmerupakanupayamasyarakatuntukikutsertadalam
meningkatkankualitaspembangunandaerahyangharusdisikapisecaracerdasoleh
pemerintahdenganharapanbersamaialahuntukmendorongterwujudnyamasyarakat
agamisgunameminimalisirpenyimpangan
penyimpanganterhadapnorma-normayangadadikehidupanbermasyarakatyangsering
disebutdenganpenyakitmasyarakatdankhususnyabagikalangangenerasimuda.Daridata
hasilpenelitian,ditahun2011hinggatahun2012setidaknyaada6jeniskasus
penyimpangansosialyangmarakdilakukanolehremajausiasekolahdananakjalanandi
KabupatenIndragiriHiliryangdidapatiolehDinasSosialdanSatuanPolisiPamongPraja
diantaranya,Perkelahian,Ngerokok,Ngelem,Minum MinumanKeras,Narkoba,hinggaSeks
Bebas.Haltersebutdiindikasikanbahwapenyimpangan-penyimpangantersebutjuga
merupakandampaknegatifdariarusglobalisaiyangterjadiakibatkesalahpahaman
generasimudadalam menyikapiglobalisasiyangkemudiandisebutdengan“westernisasi”
ataupengadopsianbudayabaratTabel2.DataJumlahPenerimaManfaatPantiSosialBina
RemajaUtusanKabupatenIndragiriHilirTahun2010–2013PantiSosialBinaRemaja
MarsudiPutra“TengkuYuk”–PekanbaruTahunAngkatanJumlah(orang)20102422011
2532622012273PantiSosialBinaRemaja“Rumbai”–PekanbaruTahunAngkatan
Jumlah(orang)20106810691020117037172012726726

DAFTARPUSTAKA

 1.A.Hoogerwert
 2.Anderson
 3.Gerston
 4.Dunn
 5.PressmandanWildavsky
 6.LeoAgustino(2008:6)
 7.Woll
 8.ThomasRDye
 9.ChandlerdanPlano
 10.RobertyEyestone(1971:18)
 11.CharlesLindblom (1968)
 12.MuhlisMadani(2011)

 13.Kartasasmita
 14.Widodo(2002:190)
 15.SaidZainalAbidin(2004:23)

https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/amp/
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-
jenis.
https://media.neliti.com/media/publications/241255-upaya-peningkatan-kualitas-pelayanan-
pub-b4297496.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/63-Article%20Text-122-1-10-20201101%20(2).pdf


Click to View FlipBook Version